SAMBUTAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KEGIATAN RAPAT MONEV KOORDINASI DAN SUPERVISI GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM SEKTOR KELAUTAN 3 PROVINSI (SULAWES SELATAN, SULAWESI TENGAH DAN SULAWESI TENGGARA) MAKASSAR, 25 AGUSTUS 2015
Yang Terhormat: 1. Menteri Kelautan RI / Eselon 1 di KKP 2. Kepala Staf Kantor Kepresidenan 3. Ketua Satgas IUU Fishing 4. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 5. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 7. Kepala Kepolisian Daerah Bali 8. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali 9. Panglima Kodam VII/Wirabuana 10. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI Makassar 11. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 12. Para eselon 1 Kementerian Lembaga 13. Universitas/CSO/Masyarakat/Media Massa 14. Para hadirin sekalian yang kami hormati 1
Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terimakasih kepada hadirin yang telah berkenan menghadiri acara ini. Kerjasama yang baik dan erat antarlembaga adalah salah satu kunci keberhasilan pemberantasan korupsi.
Hadirin sekalian, Tiap warganegara Indonesia memiliki hak konstitusi untuk hidup sejahtera. Hak konstitusi adalah hak yang melekat pada tiap warganegara untuk meraih perlindungan, kesetaraan, kehidupan layak, dan kesejahteraan. Namun, korupsi telah merenggut hak rakyat untuk hidup sejahtera.
Kewajiban negara menyejahterakan rakyatnya sesungguhnya sudah tertuang secara tegas dan eksplisit dalam konstitusi. Amanat pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Pemerintah Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Juga, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berbunyi, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Dalam penjelasan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK dikatakan bahwa meningkatnya korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana. Tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.
Bapak dan Ibu sekalian,
2
Rakyat Indonesia memberi kepercayaan kepada negara untuk mengelola Sumberdaya Alam. Dengan Sumberdaya Alam yang dikuasainya, negara wajib mengelolanya demi menghasilkan pendapatan keuangan negara yang optimal. Negara selanjutnya wajib mendistribusikan kekayaan negara kepada masyarakat, secara adil dan merata.
Tetapi, harus kita akui, Indonesia adalah paradoks. Dengan kekayaan Sumberdaya Alamnya, negeri ini justru masih banyak berpenduduk di bawah sejahtera. Paradoks ini timbul salah satunya karena buruknya pengelolaan Sumberdaya Alam kita. Didalam rencana strategis KPK tahun 2011 sampai 2015, KPK memasukkan sektor sumber daya alam sebagai salah satu fokus dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Ketahanan energi dan lingkungan.
Berdasarkan UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah, dan memberikan saran rekomendasi atas hasil kajian tersebut. Selanjutnya dalam pasal yang lain KPK memiliki tugas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi pemerintah terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Terkait sektor kelautan, KPK telah melakukan Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan pada Tahun 2014 dan telah dipaparkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Kementerian dan Lembaga terkait pada 24 Desember 2014.
Kemudian pada tanggal 17 Februari 2015 telah dilakukan kegiatan Kick of Meeting untuk mencanangkan gerakan nasional penyelamatan sumberdaya alam Indonesia khususnya di bidang kelautan untuk 34 Provinsi di Indonesia yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Ksesepakatan Bersama Gerakan Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia 19 Maret 2015 di Istana
3
Negara yang ditanda tangani oleh 27 Menteri dan pimpinan lembaga.
Bapak Ibu Sekalian, Tujuan Kegiatan Gerakan Nasional penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia ini adalah :
Penegasan dan penegakan kedaulatan serta hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia atas wilayah laut melalui penegasan batas wilayah laut Indonesia, pengaturan pengelolaan ruang laut dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya
Mendorong perbaikan tata kelola sektor kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan
Perbaikan sistem pengelolaan ruang laut dan sumberdaya kelautan untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara
Fokus dan Lokus Kegiatan yaitu
Pusat : (1) Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia; (2) Pengintegrasian sistem perencanaan nasional terkait dengan penggunaan ruang laut dan sumberdaya kelautan; (3) Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundang-undangan; (4) Pengembangan kapasitas kelembagaan; (5) Pengembangan sistem data dan informasi; (6) Perbaikan sistem ketatalaksanaan perizinan, pengelolaan penerimaan negara dan pemberian bantuan sosial/hibah/subsidi; (7) Pelaksanaan kewajiban para pihak
Daerah: (1) Penyusunan tata ruang wilayah laut; (2) Penataan perizinan; (3) Pelaksanaan kewajiban para pihak; (4) Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat
Bapak dan Ibu sekalian, Dari hasil kajian dan potret awal, KPK menemukan beberapa permasalahan di lapangan antara lain: (1) Ditemukannya indikasi mark down ukuran kapal ikan; Akibatnya, izin kapal yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Pusat cukup oleh Pemerintah Daerah (kapal > 30 GT izin oleh pemerintah pusat) sehingga pemerintah kehilangan PNBP dari
4
perizinan, subsidi BBM diberikan kepada pihak yang tidak berhak dan kapal ikan yang di mark-down tersebut tidak terkena kewajiban memasang VMS (Vessel Monitoring System). (data di lampiran) (2) Belum semua provinsi mempunyai dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ; data dari Kementerian Kelautan Perikanan per April 2015 baru 5 Provinsi yang sudah mempunyai Perda RZWP3K yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku Utara (daftar lengkap ada dalam lampiran). Padahal untuk penggunanaan ruang laut ke depan dibutuhkan izin lokasi yang salah satu syaratnya ketersedian RZWP3K. (3) Masih banyaknya daerah yang belum mempunyai perda Reklamasi, (4) Rendahnya kontribusi penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan: a. Kontribusi penerimaan pajak dari sektor perikanan selama 5 tahun terakhir dari total penerimaan pajak nasional hanya < 0,02% (data Ditjen Pajak, 2015). b. Kontribusi penerimaan PNBP dari sektor perikanan hahya 0.3% dari Nilai Porduksi Perikanan Laut.
Bapak dan Ibu sekalian, Dalam kegiatan ini KPK melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait; Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi; memfasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait; Melakukan Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk hal-hal yang mendukung kegiatan; dan melakukan deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan.
Oleh karenanya, kita membutuhkan sinergi untuk menuntaskan semua masalah dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Kita seyogianya dapat bekerjasama untuk mampu mengelola secara maksimal Sumberdaya Alam untuk kesejahteraan rakyat. Karena, bila kita lihat dari sudut pandang lebih luas, korupsi tidak hanya sekedar persoalan penyuapan dan pemerasan, tetapi juga termasuk ketika negara gagal menyejahterahkan rakyatnya. Karenanya, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menjadi unsur penting.
5
Sebagai penutup, diharapkan Pemda agar melanjutkan pelaksanaan rencana aksi; melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak terkait; dan melakukan pelaporan tahap III 10 Desember 2015. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua.
Salam Antikorupsi, Wassalamualaikum Wr. Wb.
Zulkarnain Pimpinan KPK
6
SESUAI NO
TIDAK SESUAI
Uraian Panjang
Lebar
Dalam
GT
Panjang
Lebar
Dalam
GT
< 30 GT = 72 Kapal
7
27
7
0
65
45
65
72
Presentase (%)
9.72
37.50
9.72
-
90.28
62.50
90.28
100.00
> 30 GT = 154 Kapal
28
98
50
11
126
56
104
143
Presentase (%)
17.88
63.64
32.47
7.14
82.12
36.36
67.53
92.86
Jumlah = 226 Kapal
35
125
57
11
191
101
169
215
15.28
55.31
25.22
4.87
84.72
44.69
74.78
95.13
1
2
3
Jumlah Presentase (%)
LAMPIRAN BEBERAPA TEMUAN LAPANGAN
1. Laporan Verifikasi Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Sumut (2011-2012)
Kapal Izin Daerah yang seharusnya izin pusat No
Uraian
Kapal (Unit)
Prosentase(%)
1
Izin Daerah
3
4,17
2
Izin Pusat
69
95,83
72
100,00
Jumlah
Hampir semua data pada dokumen kapal perikanan tidak sesuai dengan data hasil verifikasi di lapangan, antara lain: a. Ukuran panjang, lebar dan dalam kapal b. Jenis, nomor dan kekuatan mesin c. Beberapa kapal ada yang berbeda tanda selarnya/ melakukan pergantian kapal untuk nama yang sama.
2. Daftar Status RZWP3K Provinsi di Indonesia Hingga Tahun 2015
7
No PROVINSI
KONDISI DOKUMEN RZWP-3-K S/D 2015
Keterangan
1
NAD
Sedang menyusun dokumen awal
Direncanakan perda 2017
2
SUMUT
Masih proses perbaikan dokumen final
Direncanakan perda 2016
3
SUMBAR
Belum menyusun
Akan disusun pada tahun 2016
4
RIAU
Sedang menyusun dokumen awal
Direncanakan perda 2017
5
KEPRI
Masih proses perbaikan dokumen final
6
JAMBI
Masih proses perbaikan dokumen final
7
SUMSEL
Masih proses perbaikan dokumen final
8
BABEL
Masih proses perbaikan dokumen final
9
BENGKULU
Masih proses perbaikan dokumen final
10
LAMPUNG
Masih proses perbaikan dokumen final
11
DKI JAKARTA
Masih proses perbaikan dokumen final
Direncanakan perda 2015
12
JABAR
Sudah perda tahun 2013
Perlu ditinjau kembali
13
BANTEN
Masih proses perbaikan dokumen final
Direncanakan perda 2017
14
JATENG
Sudah perda tahun 2014
Perlu ditinjau kembali
15
DIY
Sudah perda tahun 2011
Perlu ditinjau kembali
16
JATIM
Sudah perda tahun 2012
Perlu ditinjau kembali
17
BALI
Masih proses perbaikan dokumen final
18
NTB
Sedang menyusun dokumen awal
19
NTT
Masih proses perbaikan dokumen final
20
KALBAR
Masih proses perbaikan dokumen final
21
KALTENG
Masih proses perbaikan dokumen final
22
KALSEL
Masih proses perbaikan dokumen final
23
KALTIM
Masih proses perbaikan dokumen final
24
KALTARA
Masih proses perbaikan dokumen final
25
SULUT
Masih proses perbaikan dokumen final
26
SULBAR
Masih proses perbaikan dokumen final
8
No PROVINSI
KONDISI DOKUMEN RZWP-3-K S/D 2015
27
SULTENG
Masih proses perbaikan dokumen final
28
SULTRA
Masih proses perbaikan dokumen final
29
SULSEL
Masih proses perbaikan dokumen final
30
GORONTALO Masih proses perbaikan dokumen final
31
MALUKU
Masih proses perbaikan dokumen final
32
MALUKU UTARA
Sudah perda tahun 2012
33
PAPUA BARAT
Masih proses perbaikan dokumen final
34
PAPUA
Masih proses perbaikan dokumen final
Keterangan
Perlu ditinjau kembali
9
