REPUBLIK INDONESIA
KOMUNIKE BERSAMA
Mengenai Kerja Sama lnternasional Sukarela untuk Memerangi Illegal,
Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing dan untuk Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan
Kami, Perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini,
MERUJUK kepada Nata Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah
Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kerja
Sama
Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Peningkatan Kapasitas yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2015 di Port Moresby, Papua Nugini.
MENGAKUI pentingnya memerangi /UU Fishing dan memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan, serta berbagi kepentingan bersama dan komitmen dalam mengambil tindakan sukarela yang segera dan afirmatif. MENCATAT tanggung jawab negara-negara tersebut untuk melakukan tata kelola perikanan yang berkelanjutan termasuk penilaian yang tepat dari stok ikan dail pemantauan armada perikanan dan kapasitasnya untuk memastikan bahwa upaya penangkapan ikan tidak berkontribusi pada /UU Fishing dan penangkapan ikan yang berlebihan , serta merusak keberlanjutan jangka panjang atas stok ikan.
MENGAKUI the Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAQ) Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, Eliminate IUU Fishing (PSM Agreement), the FAQ lntemational Plan of Action (IPQA) to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing, the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), the FAO Voluntary Guidelines for Flag State Performance, dan upaya yang dilakukan oleh Regional Fisheries Management Organizations
(RFMOs)
juga
organisasi
internasional
lainnya
untuk
mengadopsi upaya-upaya yang mengikat yang ditujukan untuk memerangi IUU Fishing dan memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan.
MEMPERHATIKAN Regional Plan of Action (RPQA) to Promote Responsible
Fishing Practices Including Combating /UU Fishing in the Region, the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTl-CFF) untuk mengatasi ancaman mendesak yang dihadapi sumber daya pesisir dan laut dari salah satu daerah yang paling beragam secara biologis dan kaya secara ekologis di bumi.
Oleh karena itu, kami bermaksud untuk memperkuat kerja sama dalam:
1. Mendukung
upaya-upaya
untuk
mencegah,
menghalangi
dan
menghapuskan IUU Fishing berdasarkan langkah-langkah dan cara-cara yang efektif pada tingkat nasional, regional dan internasional.
2. Meningkatkan upaya-upaya dan langkah-langkah untuk memajukan praktek penangkapan ikan yang bertanggungjawab dan untuk memerangi IUU Fishing melalui pertukaran informasi dan kegiatan-kegiatan pembangunan kapasitas. 3. Menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam tata kelola perikanan berkelanjutan, termasuk mengambil tindakan mengurangi upaya penangkapan ikan.
yang
diperlukan untuk
4. Mengeksplorasi setiap kemungkinan inisiatif bersama dan memperkuat kerja sama dengan Pemerintah dan organisasi internasional lainnya untuk memerangi
IUU
Fishing
dan
memajukan
tata
kelola
perikanan
berkelanjutan. Dibuat di Manado, pada tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas dalam dua salinan naskah asli.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
R PUBLIK INDONESIA
NEGARA MERD EKA PAPUA NUGINI
r ~r
cifil~
/ S l~ SI
PUDJIASTUTI
ME TERI PERIK NAN
MENTERIKELAUTAN DAN PERIKANAN
~AO ~ s~lBER~ ~
DAN
DAYA K LAUTAN
REPUBLIK INDONESIA
JOINT COMMUNIQUE
On Voluntary International Cooperation to Combat Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governan ce
We, the representatives of the Governments of the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea,
REFERRING the Memorandum of Understanding between the Government of
the Republic Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes and Capacity Building signed on 121h May 2015 in Port Moresby, Papua New Guinea.
RECOGNIZING the importance of combating IUU Fishing and promoting sustainable fisheries governance, as well as sharing common interest and
commitment in taking voluntary immediate and affirmative actions.
NOTING the responsibility of the aforementioned countries to conduct
sustainable fisheries governance including proper assessment of fish stock and monitoring of fishing fleet and its capacity in order to ensure that fishing efforts do not contribute to IUU Fishing and overfishing, and undermine the long-term sustainability of fish stocks.
ACKNOWLEDGING the Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO) Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and
Eliminate IUU Fishing (PSM Agreement), the FAO International Plan of Action (IPAO) to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing, the FAO Code of Conduct for responsible Fisheries (CCRF), the FAO voluntary Guidelines of Flag State Performance, and the effort made by Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) also other international organizations to adopt binding measures designed to combat IUU Fishing and promote sustainable fisheries governance.
TAKING INTO ACCOUNT the Regional Plan of Action (RPOA) to Promote
Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region, the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTlCFF) to address the urgent threats facing the coastal and marine resources of one of the most biologically diverse and ecological rich regions on earth.
Therefore, we intend to strengthen cooperation in:
1. Supporting efforts to prevent, deter and eliminate IUU Fishing based on the existing related national, regional and international effective tools and measures. 2. Enhancing effort and measures to promote responsible fishing practices and to combat IUU Fishing through information sharing and capacity building activities. 3. Exercising
the
precautionary
principles
in
sustainable
fisheries
governance, including taking necessary action on reducing fishing efforts. 4. Exploring every possible voluntary joint initiative and strengthen cooperation with other Governments and international organizations to combat IUU Fishing and to promote sustainable fisheries governance.
Done in Manado, on the first day of December in the year of two thousand and fifteen in two originals.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF THE
RE UBLIC OF INDONESIA
INDEPENDENT STATE OF
· ~~
PAPltr~~ l~A
/
I
~
[/
USI PUDJIASTUTI
MINISTER FOR MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
·\1\)U \);___. .
; iv AO
ZEMING
MINl~.T!. R FOR FISHERIE~ ~ D j
RINE RESOURCE\ J
