Elly, Samsul, HT Milwan dan Ronni H Tinggal Tunggu Waktu

SURAT KABAR PEMBERANTAS KORUPSI

PT. PUTRA SIAR INDONESIA

Satukan hati Rakyat Tegakkan Keadilan Kita Perangi Korupsi

Harga : Rp. 6.000,- (Luar Jakarta + Ongkos Kirim)

Edisi 28, 17 Mei - 01 Juni 2010

Hasil Pemeriksaan KPK dan Kejati,

Elly, Samsul, HT Milwan dan Ronni H Tinggal Tunggu Waktu

LIHAT ! LAWAN ! LAPORKAN !

Alat Bukti yang Sah Pasal 184 KUHAP 1. Keterangan Saksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa Pasal 26 A UU No.31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Alat Bukti Lain Berupa Rekaman Maupun Dokumen

Lelang Bermasalah di Cipta Karya,

Kejati Segera Periksa DPU Kaltim

Foto Istimewa

Foto Istimewa

Sejumlah Kepala daerah yang hingga saat ini menjadi tersangka penyelewengan Anggaran Ne­gara semenjak menjalani jabatannya di lingkungan Pemerintahan Propinsi hingga Pemerintahan Kabupaten, Menurut Ketua LI-TPK Aparatur Negara RI, Bambang S, hanya tinggal menunggu waktu saja. Jakarta, SKPK Berdasarkan surat balasan dari komisi Pemberantasan korupsi (KPK), sebagai jawaban atas laporan Ketua LI-TPK Aparatur Negara RI, Bambang S, mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan sejumlah Kepala Daerah dalam memperkaya dirinya dengan menggunakan anggaran negara. Ketua LI-TPK Aparatur Negara RI, Bambang S,

Selewengkan Prosedur Lelang,

Netralkan Bina Marga DPU Kaltim...!

Foto Istimewa

Samarinda, SKPK Sejumlah rekanan yang mengikuti tender lelang pengadaan jasa konsultan di Bidang Bina Marga Dinas (DPU) Pekerjaan Umum Provensi Kaltim mengeluh dan menuding adanya indikasi persekongkolan tender. Tindak lanjut dugaan persekongkolan tender proyek Pengadaan Jasa Konsultan di Bidang Bina

Marga DPU Provinsi Kaltim itu dikemukaan beberapa rekanan kepada SKPK Kaltim berapa waktu lalu. Tudingan persekongkolan tender alias perselingkuhan lelang akibat main mata oknum Panitia Lelang dengan oknum kontraktor pelaksana di DPU sudah bukan rahasia lagi, namun sayang pembuktian kearah itu sepertinya sulit dibukBersambung hal .... 14

tara mereka telah menjalani hukuman penjara, beberapa diantaranya tengah menjalani pemeriksaan. Dan lainnya tengah menunggu hasil pemeriksaan BPK, bahkan diantaranya malah telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami meminta aparat, khususnya Kajati setempat dan KPK untuk segera menyelesaikan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana Saat ini beberapa dian- korupsi yang dilakukan se-

jumlah pemimpin daerah, yang saat ini telah memiliki buktribukti yang cukup. Begitu juga dengan para pemimpin daerah yang saat ini telah menjadi target pemeriksaan. Kami akan terus berkoordinasi dan membantu aparat berwenang untuk memberangus para peja­ bat korup, dalam mencapai pemerintahan yang bersih,” tegas Bambang saat ditemui di kantor pusat LI-TPK Aparatur Negara RI. Bersambung hal .... 14

Lelang proyek lanjutan pembangunan bedah kampung di Kab Paser–Paser Mayang, DPU Provinsi Kaltim diduga kuat manipulasi data perusahaan peserta lelang. Samarinda, SKPK Profil Perusahaannya di Catut PT. Zenny K Berang lalu lapor wartawan. Proses pelelangan proyek lanjutan pembangunan bedah kampung di DPU Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim terindikasi adanya dugaan manipulasi data Perusahaan. Polemik ini mencuat setelah surat yang dilayangkan Ketua Panitia

Lelang, DPU Provinsi Kaltim Bidang Cipta Karya, Rahmad Hidayat, kepada Manajemen PT. Zenny Kontruksi dijalan Anggrek Merpati IV Nomor 22 RT. 23 Samarinda dengan Nomor 602/09/PAN/Keg. FSPPMKM/RLH/2010. Singkat kata PT Zenny Kontruksi dinyatakan gugur Bersambung hal .... 14

Salahgunakan Dana APBD 2008,

SEGERA PERIKSA STAFF BUPATI TANGGAMUS

Tilep Dana Negara,

Tanggamus, SKPK Mencuatnya kasus korupsi di tubuh Kepala Kantor Litbang Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tanggamus, bermula dari informasi masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus.

Dari kerugian uang negara sebesar Rp. 7,5 milyar lebih yang ditemukan, ternyata semuanya bersumber dari kebijakan Bupati Minahasa Tenggara, Telly Tjanggulung.

Staff Ahli Bupati ini tersandung kasus hukum saat beliau masih menjabat Kepala Kantor Litbang. Staf ahli berinisial Abadi Indo yang tersandung kasus korupsi ini berawal dari proyek APBD 2008 senilai Rp. 409 Juta, dengan rincian alokasi dana untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 255 Juta.

Telly Tjanggulung Harus BERTANGGUNG JAWAB

Mitra, SKPK Dalam perjanjian hibah tgl 18 Juni 2007 antara Letjen (purn) Johny Lumintang SH sebagai pemilik lahan yang dihibahkan seluas 20.000m3 pada pj Bupati Drs Albert Pontoh MM mewakili pemerintah kabupaten Mitra dan masyarakat penerima hibah dalam surat Akte Hibah no 155/AH/RTN/VI-2007 yang di tanda tangani ole PPAT kecamatan Ratahan Drs Robby Sumual dan disahkan oleh tersebut hanya untuk dibangun Kepala Kantor Wilayah BPN kantor bupati dan bukan untuk RI Propinsi Sulawesi Utara Ir pemanfaatan lain. Gembira Peranginangin,MH. Jika hal ini dilanggar, maka Ternyata ada syarat yang lahan tersebut harus dikemdiajukan pihak penghibah balikan kepemberi hibah,dan yang secara sah sudah tu- secara otomatis akan menyerut diakui dan setujui kelem- babkan kerugian dan memubagaan pemerintah untuk basirkan angggaran yang dipatuhi,yakni pada pasal 6 sudah dialokasikan dalam yang mengharuskan lahan pembangunan kantor bupati

Sedangkan proyek daya baca dan pembinaan perpustakaan sebesar Rp. 154 Juta dari semua program tersebut diduga tersangka Abadi Indo sebagai kepala kantor yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut menggunaBersambung hal .... 14

Terkait Penipuan CPNS,

Foto Istimewa

yang menurut data yang kami miliki sudah mencapai Rp 7,5 milyar. Entah dengan motif apa namun patut dipertanyakan dan dicurigai kebijkan bupati Mitra saat ini yang dengan sikap yang misterius memindahkan ktr bupati kekelurahan Wawali,melalui mekanisme Bersambung hal .... 15

Mabes Polri Diminta Periksa Bupati Bungo Lelang Proyek Lanjutan Pembangunan Bedah Kampung di Kab Paser –Paser Mayang DPU. Jambi, SKPK Salah satu calon terkuat Gubernur Jambi periode 2010-2015 yang juga Bupati Kabupaten Bungo Drs. H. Zulfikar Ahmad, sudah memastikan dirinya maju setelah deklarasi

(28/02/2010). Akan tetapi, berbagai kasus dugaan korupsi selama Zulfikar menjadi Bupati Bupati Bungo mulai mencuat, mulai dari temuan BKPK Jambi sampai kasus penipuan Bersambung hal .... 15

2

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Jual Tanah Negara,

Tajuk

Sangadi  Mongkoinit akan dilaporkan

Kantor Baru..., Suasana Baru..., Semangat Baru...!!!! pindah kantor, adalah kegiatan yang sangat menjemukan bagi setiap pemilik dan pegawai. Lantaran mereka harus bekerja ekstra keras untuk mendesign ulang suasana dan nuansa ruangan kerja.... Begitu juga halnya saat LI-TPK Aparatur Negara RI dan SKPK memutuskan pindah kantor ke wilayah Ahmad Yani, Rawamangun. Mau ga mau semua anggota dan karyawan harus ikut kerja keras untuk memboyong semua perangkat kerja dari kantor lama ke kantor baru.... Tapi di kantor baru inilah, kami memutuskan untuk melupakan masa silam. Lantaran itulah, LI-TPK Aparatur Negara RI memutuskan untuk memulai perjuangan baru dengan meluncurkan sebuah majalah kriminal umum yang bernama LIDIK (Liputan Informasi Data Investigasi Kriminal). Jadi inilah perjuangan dan penampilan baru dari semangat kami....!!!

Redaksi

PT. PUTRA SIAR INDONESIA 2952/13-1.824.51 No. 08 Tahun 2010 Notaris: Legalia Riama Uli Sirait., SH, MM, MH Pelindung

: Aron BF Siahaan., SH, MH, Kombes. Drs Robert Sen duk., SH, MM, AKBP Rastiman, Komisaris Polisi Ir. Nispul Bahri, AKP Sunaryo

Penasehat

: Theodoris Marbun., SH, Habib Abdullah Ali Assegaf Barman S, A. Nainggolan., MBA

Penasehat Hukum

: Bonaran Situmeang, SH

Pemimpin Umum

: Wanter Simanungkalit, RS. Sidabutar, E. Pasaribu

Bolmong, SKPK Sejumlah pembeli tanah milik Negara  lahan HGU PD Gadasera yang berlokasi di  Dulangon desa Mongkoinit kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongodow induk, bahwa kami  sangat keberatan, dengan ulahnya sangadi Mongkoinit Rony K. Paputungan.

Kepada SKPK mereka berharap agar uang yang telah mereka bayarkan dapat dikembalikan dalam waktu secepatnya.

“Hingga saat ini, uang kami tidak dikembalikan juga. Bahkan kendati telah kami laporkan langsung ke Polsek Lolak, hingga dua bulan berjalan tidak ada tanda penyelesaBahkan masalah penjua- ian dari Sangadi. lan tanah milik negara tidak ada kejelasan dari sangadi “Menurut kami  masalah Rony K. Paputungan. Kare- ini sudah sepantasnya dilanna kami sudah mendatangi jutkan sampai ke pengadilan sangadi berulang kali, hingga saja,” ujar Pidin isingga. dua tahun berjalan dan selalu mendapat janji-janji. Dan uang yang telah diserahkan, akan dijadikan bukti “Tidak ada bukti pengu- dalam mencari kebenaran kuran  lokasi  yang  dijual hukum yang jelas dan pasti, kepada kami. Bahkan letak jangan adanya  KKN terhadap  keberadaannya ternyata tidak oknum oknum tertentu. ada di lokasi lahan kaplin Karena  ada jatah jataan  yang kami beli,” ungkap ibu  Nanu Isingga, bersama Pidin pada lahan HGU PD Gadaser. isingga. menurut sangadi Rony K.

: Bambang S

Redaktur Pelaksana

: Baroc. M

Redaktur Eksekutif

: Marojahan

Dewan Redaksi

: Bambang S, Baroc. M,

Sekretaris

: Eva

Redaktur

: P. Ginting, Hendri Prayogo

Koordinator Liputan

: Tomson Situmeang

Staf Redaksi Sekretaris Redaksi

: Jefferson Tampubolon, Adventus Nainggolan, MBA Robert Harahap, Tumpuan.S, Saut Hutabarat, Nurul Komaria, Parlin Situmeang, Imron Rosyadi Haq, M. Pasaribu., SE, Marsius Hutagalung : Diah Sucimawati

Art Director

: Hendri Prayogo

Percetakan

: Cempaka Art (Isi diluar tanggung jawab percetakan) Alamat Redaksi:

GEDUNG LI-TPK, Jl. Ahmad Yani (By Pass) Kav. 14 / 26, LT. II, Suite 202, H. Ten I, Rawamangun, Jakarta Timur Telp. (021) 4786 5339, (021) 7071 2431, Fax. (021) 4786 5339. E-mail: [email protected] Rekening: Bank BCA, Cab. Dewi Sartika No.Rek. 2731657345 - a/n : Bambang S Redaksi menerima sumbangan tulisan/pemikiran dan kiriman berita/photo kegiatan. Berita dan photo kegiatan yang dimuat tidak dipungut biaya. Sertakan identitas yang masih berlaku

Untuk pembebasan tanah HGU PD Gadasera  seluas 60 hektar untuk masyarakat, baik untuk PLN, Armet semua sudah ada  SK oleh Bupati Bolmong NY Hj. Marlina Moha Siahaan.

dari pusat, dan saya akan  buat surat laporan untuk memanggil camat Lolak bersama sangadi Mongkoinit, Dirut PD gadasera dan Ketua BPD untuk langsung  membawa bukti-bukti otentik, seperti kwitansi,  fotocopy  pembelian lahan HGU dan pengurusan sertifikat yang ada di tangan masyarakat sebagai pembeli,” tegasnya.

Setelah dikonfirmasi langsung dengan assisten 2, Ir, Muh. Assagaf baru baru ini. Kepada SKPK, Assagaf membantah bila SK Bupati itu ada. Sehingga apa yang disampaikan sangadi itu tidak benar mengenai adanya SK Bupati.

Setelah dilakukan pengecekan, ternyata kwitansi pembayaran menggunakan stempel dinas Ketua BPD. lantaran itulah, Ketua BPD, N. Tohis sangat keberatan dengan modus penipuan terhadap masyarakat dan  Negara.

“Karena saya yang buat permohonan ke Jakarta untuk penyayatan atas pembebasan lahan HGU PD, Gadasera di lokasi Dulangon desa Mongkoinit. Sampai saat ini belum ada jawaban surat keputusan

Dengan menjual SK Bupati dan penggunaan cap orang lain serta menjual tanah milik Negara, maka Sangadi Mongkoinit sudah seharusnya mempertanggung jawabkan tindakannya.(Tim)

Menyimpang Dari Bestek Proyek,

Bendungan Koto Kandis Terancam Ambruk Kandis sekarang banyak yang sudah keropos dan mengancam pembangunan jem­ba­tan yang ada diatas bendungan itu.

Unit USAHA, Pimp. Redaksi/Perusahaan

Paputungan  kami laksanakan sesuai SK Bupati, intinya  mereka  mau utak-atik masalah ini, sudah jelas ada SK Bupati.

Pa­dahal bukan sedikit biaya untuk pem­bangunan jembatan tersebut kalau sempat jembatan itu ambruk dan ter­putus nantinya membuat tran­s­por­tasi sentral ekonomi masya­ra­kat Koto Kandis ikut terkena im­basnya.

Foto Istimewa

Masyarakat Koto Kandis sendiri mengakui bahwa se­waktu bekerja, kontraktor pembangun Bendungan Koto Kandis Keca­ ma­tan Lengayang, memang kurang mendapat kon­trol dari pihak SDA Tingkat I. Sehingga dengan semaunya pihak rekanan bekerja asal jadi dan tidak bisa bertahan lama. Karena hanya berselang beberapa tahun saja, kondisi konstruksi bendungan tersebut sudah banyak yang rusak dan tak bisa bertahan lama lagi.

Lengayang, SKPK Bendungan Koto Kandis Kecamatan Lengayang Ka­ bu­paten Pesisir Selatan yang dibangun pada tahun 2003 silam, Lantaran itulah, apabila kondisi bendungan tersebut dibiternyata oleh kontraktor pelaksananya dikerjakan asal jadi untuk arkan, maka dikhawatirkan jembatan diatas bendungan itu tak memperoleh keuntungan besar memperkaya diri sendiri dengan lama lagi akan ambruk dan mengancam lahan persawahan modus melakukan pengurangan mutu pe­ker­jaan. seluas ratusan hektar milik masyarakat yang selama ini dia­ li­ri­nya. Hal inilah yang menyebabkan banyak diantara item pekerjaan tidak sesuai spe­si­fi­ka­si­nya, seperti pemakaian semen Tentu para petani gagal panen, un­tuk itulah masyarakat Koto di­du­ga diwaktu itu sangat diragukan un­tuk adukannya. Kan­dis meminta kepada pihak SDA TK.I Propinsi Sumbar agar secepatnya meninjau lokasi bendungan yang terancam akan Menurut keterangan pengawas SDA Kab. Pessel, Boy, ambruk itu dan se­se­ge­ra mungkin merenovasinya. bahwa pembangunan Ben­dungan Koto Kandis Ke­ca­ma­tan Lengayang Kabupaten Pessel dari mulai dibangun hingga Tentunya kehidupan para petani yang punya lahan persekarang belum pernah direnovasi oleh pihak pemerintah dan sawahan akan terpuruk dan lambat laun menjadi miskin serta proyek pembanguan bendungan ini dulunya adalah pro­yek SDA sengsara yang amat sangat. TK I Sumatera Barat. Juga diimbau, agar proyek ter­sebut benar-benar sesuai Deng­an menghabiskan biaya sebesar Rp. 6 M, yang waktu spek­nya bila direnovasi serta Dinas SDA terus mengontrol. itu diambil dari anggaran daerah untuk mengaliri persawahan Sehingga tidak ha­nya menguntungkan masyarakat pe­tani, juga ratusan hektar. Tapi pada kenyataannya, irigasi Bendungan Koto bendungan tersebut pro­duktif demi Kabupaten Pessel. (HM)

Perwakilan / Biro Daerah: Biro Banten: Abdur Rahman.,SH (Ka.Biro), Roy Maiyer P. Simanungkalit (Wakil) | Biro Tangerang: (non aktif) | Biro Tangerang Selatan: (non aktif) | Biro Serang: (non aktif) | Perwakilan Jawa Barat: Hotman Situmeang, Drs. H. Syafruddin Jaluma, Tino Elvis Sitomorang, Manahan Situmeang, Manosor Simamora I Biro Subang: Kurniawan Hidayat (Kepala), H. Amin Nuryasin (Wakil), H. Achmad Suyanto, Asep Rohmana, Didi Apandi | Biro Bekasi: (non aktif) | Biro Bogor: (non aktif) | Perwakilan Jawa Tengah: (non aktif) I Biro Brebes: (non aktif) | Biro Slawi: (non aktif) | Biro Pekalongan: (non aktif) | Biro Batang: (non aktif) | Biro Semarang: (non aktif) | Biro Pati: (non aktif) | Biro Rembang: (non aktif) | Biro Kerisidenan Kediri: (non aktif) I Perwakilan Jawa Timur: (non aktif) I Biro Surabaya: Salmon Bukanaung, (Ka.Biro) H. Toyib, Hartono Handoko, Toni Hartono, Ir. Dadang, Drs. Sanggam Manalu, Samsuri, Hadi M | Biro Madura: (non aktif) | Perwakilan NTB: (non aktif) | Biro Bima: (non aktif) | Biro Dompu: (non aktif) | Perwakilan NTT: (non aktif) | Biro Ende: (non aktif) | Biro Manggarai: Bonaventura Onggot | Biro TTU: (non aktif) | Biro Belu: (non aktif) | Biro Rote Ndao: (non aktif) | Perwakilan Kalteng: (non aktif) I Biro Palangkaraya: (non aktif) | Biro Lamandau: (non aktif) | Biro Seruyan: (non aktif) | Biro Sukamara: (non aktif) | Biro Katingan: (non aktif) | Biro Kotawaringin Timur: (non aktif) | Biro Kotawaringin Barat: (non aktif) | Biro Barut, Bartim, Barsel, Murung Raya: R. Charli Silitonga | Biro Bengkayang: (non aktif) | Biro Samarinda: Patar Tampubolon, Kukar | Perwakilan Kalbar: Suhardono, SH I Perwakilan Kaltim: M. Sekeon (Kepala), Selamat A, M. Rusli, M. Irwan, Noldy Robert Oley, Rudolfo | Biro Kaltara: Junaidy | Perwakilan Sulawesi Utara: Albert H.J. Montolalu,Sth (Korwil), B. Naray,ST, C. Rumambi, SE | Biro Bitung: Viksiliano Sumendap (Ka.Biro), Saha Sandrang | Biro Manado: Ekber Albert Marangkey, SH, (Ka.Biro), Berty Rarung | Biro Bolaangmongondow Raya: Muhammad Martopo (Ka.Biro), Pusran Beeg, Jaslin H Sitinjak | Biro Kotamobagu: (non aktif) | Biro Minahasa Utara: (non aktif) | Biro Kota Tomohon: Jean E.E Montolalu (Ka.Biro) | Biro Sangihe: Jahja Janis (Ka.Biro) | Perwakilan Sulselbatra: (non aktif) | Biro Selayar: (non aktif) | Biro Bantaeng: (non aktif) | Biro Wajo: (non aktif) | Biro Enrekang: (non aktif) | Biro Pinrang: (non aktif) | Biro Luwu Timur: (non aktif) | Biro Makassar: (non aktif) | Biro Pangkep: (non aktif) | Biro Bone: (non aktif) | Biro Maros: (non aktif) | Biro Sinjai: (non aktif) | Biro Barru: (non aktif) | Biro Pare: (non aktif) | Biro Takalar: (non aktif) | Biro Gorontalo: (non aktif) | Perwakilan Lampung: (non aktif) | Biro Bandar Lampung: Ir. Ismed Badri Ismail Balaw (Ka.Biro) | Biro Pringsewu: Budi Hartono, Zamhuri, Yongki Arip | Biro Tanggamus: Erwan (Ka.Biro), Azahari., SH, Miftahudin N, Darius | Biro Kab. Mesuji: (non aktif) | Biro Pesawaran: Marzuki (Ka.Biro), Nurhayati | Biro Lampung Selatan: Zulkenedi (Ka.Biro), Nopiyansyah | Biro Lampung Tengah: (non aktif) | Biro Lampung Timur: Rusly (Ka.Biro), Zakaria | Biro Lampung Barat: (non aktif) | Biro Lampung Utara: (non aktif) | Biro Tulang Bawang: Ahadi ML (Ka.Biro), Doni, Elysofiyanti | Biro Way Kanan: (non aktif) | Biro Kampar: (non aktif) | Biro Pelalawan: Ridwan Nainggolan (Ka.Biro), Alberto MT Tampubolon, Saor Nainggolan, Anton Sinaga, Charles Pakpahan | Biro Selat Panjang: Jaafar Bahrum | Biro Bengkalis: Hasudungan Harianja, Dedi Ramdani | Biro Indragiri Hilir: Drs Salehuddin PA MH (Kepala), Ponisri, Mahardika PA, Rusdiansyah, Sudirman, M Irwan, Taib Candra, Samsuri, M Roni | Biro Indragiri Hulu: Yuspianur, Teguh Suharto,Yudi Anshari | Biro Rokan Hulu : H. Wagiman, | Rokan Hilir: (non aktif) | Perwakilan Kepri: Jefrey M (Kepala), April Pangemanan | Biro Batam: Desman Tarigan (Kepala), Englis Simare mare, Alfian,Welly Lubis, Liberman Larosa | Biro Kabupaten Siak: Ahmadi (Ka.Biro), Anton, Hendra Dicky.R, Suandi Istasti, M. Yusuf I Perwakilan Sumatera Barat: (non aktif) | Biro Tanjabtim: Rozali (Ka.Biro) I Biro Pasaman Barat: (non aktif) I Perwakilan Jambi: Syafriadi (Kepala) | Perwakilan Sumut: (non aktif) | Biro Medan: AM Damanik, Firman Effendi, Farhan Farinduri | Biro Tobasa: Torang Tambunan., SE (Ka.Biro) | Biro Deli Serdang: Surya Dharma Sembiring (Ka.Biro), Alimta Kurniawan, Emanuel Sembiring, Kuat Ginting I Biro Tebing Tinggi: (non aktif) | Biro Labuhan Batu: Ir. Syafrizal Siregar (Kepala), Nursalim Hasibuan (Wakil), P. Sipahutar, Hendra Saputra, Rudi Sitepu, Mursal Rambe, A Tanjung, Nizar S | Biro Labuhan Batu Utara: Edy Sudaryanto (Kepala), Sopian Apipuddin.S (Wakil), Rusli Munthe, Westemberg Simanjuntak, Zaman Luddin Marpaung | Biro Tapanuli Utara: Alain Delon Simanungkalit (Ka.Biro), H Parlilitan | Padang Sidimpuan: (non aktif) | Biro Humbang Hasundutan: Ir. Jhonny Purba (Ka.Biro) M. Hariyanto Purba (Wakil), Nugrah Dony Sihombing (Korlip), Bangun Salomo lb.Tobing (Korwil), Adir Tinambunan I Biro Langkat: (non aktif) | Biro Madina: Adip Nasution, Khoirudin, Nauri S, Hoirussyahri, Ismail, Poltak Tambunan, Iwan Daulay I Biro Tapanuli Tengah: Wawan

Wartawan SKPK selalu dibekali Kartu Pers dan Surat Tugas serta namanya tercantum dalam Box Redaksi

NASIONAL 3

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Terkait Barang Lelang Negara,

kpknl samarinda minus rp. 22 Milyar

Kepala seksi (Kasi) lelang Agus Sumarno., SH, berharap barang lelang milik negara sebaiknya segera dilaporkan kepada Instansi Terkait. sudah menjadi milik negara yang harus di lelang (KPKNL) karena diwadah inilah tempatnya melakukan lelang barang semacam itu.”Tandas Agus terus berkomentar.

Foto Istimewa

Samarinda, SKPK Tak ada legitiminasi tak ada pula kewenangan. Mungkin itulah sebutan wewenang Depkeu RI, Dirjen Kekayaan Negara, Kanwil XIII Samarinda, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang harus mengejar target sebesar Rp. 22 Milyar uang negara dari hasil lelang. Tentu saja ada sebagian masyarakat yang masih belum mengetahui dan mengerti soal barang lelang milik negara selama ini seperti yang disampaikan Agus Sumarno.SH kepada Media SKPK berapa waktu lalu misalnya. Seperti barang sitaan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian.

lang tersebut. Ketika disinggung kenapa pihaknya belum pernah mencapai target. Bapak yang dikenal ramah terhadap awak media mana saja ini tak berdalih!. Namun sayang dirinya tak tahu persis dimana sebenarnya titik kelemahannya?, pasalnya Agus tak ingin mendiskreditkan instansi lain yang sebenarnya menjadi kunci utama dari sumber lelang barang yang memang sudah menjadi milik negara itu sendiri.

Belum pernah mencapai target selama ini lelang yang kami lakukan hanya berdasarkan laporan semata dari instansi yang berkompeten misalnya barang exsekusi dari Hasil dari pelelangan itu pengadilan negeri atau sitaan sendiri akan masuk ke kas oleh pihak kepolisian. negara. Nah terkait persolan lelang barang milik negara ini, Untuk memantau barang khususnya di Kota Samrinda lelang milik negara ini lebih tentu saja Depertemen Keuan- intensif kami masih kesulitan gan Republik Indonenesia karena terbatasnya kewenanDirektorat Jenderal Kekayaan gan wajib untuk mendekte atau Negara Kantor Wilayah XIII memantau barang mana yang Samarinda (KPKNL) Kantor harusnya sudah layak dilelang Pelayanan Kekayaan Negara di instansi. Dan Lelang yang berkompoten mengurusi barang lelang Kondisi seperti ini tentu tersebut. saja pemasukan untuk kas negara kurang optimal dari haKasi pelayanan lelang sil lelang milik Negara tersebut KPKNL Agus Sumarno juga jika hanya menunggu laporan menyebutkan.”Sebenarnya semata. jadi tidak menutup keyang mengurusi soal barang mungkinan ada saja baranglelang adalah KPKNL sesuai barang lelang tersebut tidak dengan Tupoksi (Tugas Pokok dilaporkan, padahal barang dan Fungsi) yang mana semua hasil sitaan itu sudah menjadi barang sitaan akan dilelang milik negara. menjadi milik negara. Sembari Agus mencontoPeran kami disini hanya se- hkan barang di lelang itu misbagai mediasi guna penyeleng- alnya berupa, tanah, rumah, gara proses lelangnya,”Ulas kendaraan, BBM, Kayu, BatuAgus dengan santai seraya bara, termasuk barang-barang mengurai permasalahan le- milik pemerintah daerah itu

Namun Agus menyayangkan barang-barang lelang milik Negara dari hasil sitaan dan sebagainya itu bila hanya menjadi perhiasan di halaman kantor baik Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian selama ini terkesan dibiarkan begitu saja jika jenis kendaraan maka kropos, jika kayu lapuk.”Ungkap Agus.

Mungkin saja alasan Agus benar, dilapangan bisa saja sejumlah barang-barang yang sudah menjadi milik Negara diluar pemantauannya raib atau dimanfaatkan oleh oknum Sebagai Konsumsi Publik yang tidak bertanggunjawab tambah Agus “Masyarakat demi kepentingan pribadi?. perlu mengetahui Sumber lelang milik negar yang diDisisi lain Agus sendiri lakukan Depertemen Keuanenggan mendiskreditkan in- gan Republik Indonenesia stansi yang terkait langsung Direktorat Jenderal Kekayaan dengan Depertemen Keuan- Negara Kantor Wilayah XIII gan Republik Indonenesia Samarinda. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(KPKNL) pasalnya Berdasarkan Keputusan menurut Agus lagi.”Belum ada Direktur Jenderal Piutang Dan aturan yang mengatur soal Lelang Negara Tentang Petunbarang-barang lelang milik juk Teknis Pelaksana Lelang di Negara itu yang sifatnya wajib Pasal 2 dokumen persyaratan lebih intens lagi. Begitu pula lelang yang bersifat umum dan dengan kewajiban pelaporkan Pasal 3 dokumen pesyaratan barang lelang hasil sitaan dan lelang yang bersifat khusus. sebagainya kepada (KPKNL). 1.Lelang barang milik Namun kami tak tinggal pemerintah pusat/daerah. diam dan harus eksen ke 2.Lelang milik BUMN/D. 3.Lelapangan guna menanyakan lang barang tidak dikuasai dan memantau barang-barang /dikuasai /dimiliki negara (bea yang sudah layak dilelang dan dan cukai). 4.Lelang Eksekusi tidaknya, baik ke Pengadilan, pengadilan negeri. 5.Lelang Kejaksaan dan Kepolisian.”Ujar Eksekusi PUPN. 6.Lelang agus semangat. Eksekusi pajak. 7.Lelang Eksekusi harta pailit. 8.Lelang Ditambahkannya, “Barang Eksekusi berdasarkan pasal milik Pemda, sekalipun secara 6 Undang- undang hak tangumum masuk dalam kewenan- gungan (UUHT). 9.Lelang gan KPKNL, namun pemda eksekusi fiducia. 10.Lelang punya aturan tersendiri, jika barang rampasan. 11.Lelang proses lelangnya dilakukan barang sitaan berdasarkan internal pemerintah, barulah Pasal 45 KUHP. 12.Lelang kita melakukan pelelangan barang temuan. 13.Lelang disini. Lelang yang paling kayu dan hasil hutan lannya. sering dilakukan (KPKNL) 14.Lelang BPPN. 15.Lelang Kota Samrinda ini yaitu ba- piutang dan saham. 16.Lelang rang hasil sitaan atau barang sukarela. rampasan berupa barang hasil perbuatan korupsi dan barang ”Urai Agus begitu panjang hasil kejahatan, penyelun- lebar tentang permasalahan dupan BBM. Nah untuk si- barang lelang milik negara taan dan sebagainya misalnya di(KPKNL) Kota Samrinda berupa BBM itu sebanarnya khususnya. Hal Ihwalnya Tak meskipun putusan sidang- ada legitiminasi tak ada pula nya putusanya belum ingkrah kewenangan (KPKNL) Kantor hendaknya BBM itu lebih dulu Pelayanan Kekayaan Negara dilelang, karena barang bukti Dan Lelang. Sepertinya busemacam ini dapat mengalami tuh kejelian memperhatikan penyusutan (uap udara) atau barang lelang milik Negara terjadi hal yang tidak di in- dengan harus eksen kelapanginkan, kebakaran dan lain gan tanpa menunggu laporan sebagainya.”Prediksi Agus. semata. (Tim)

Indikasi KKN di Aset Pemkab Taput,

Kejari Tapanuli Utara Harus Segera Bertindak Tapanuli Utara, SKPK Adanya salah objek eksekusi tanah yang merupakan aset Pemkab tapanuli utara di pasar siborong-borong menjadi sorotan sejumlah aktivis LSM di tapanuli utara, di mana salah seorang penyewa tanah di Jl.dolok martimbang pekan si borong-borong yang menyewa tanah dari pihak Pemkab tapanuli utara sdr. listen nababan merasa kecewa atas adanya putusan mahkamah agung RI yang memenangkan penggugat Pesta br lubis sebagai pemilik tanah yang di sewanya sejak tahun 1997 dan di atas tanah tersebut di eksekusi sebuah bangunan miliknya yang di bangun atas kesepakatan dengan pihak Pemkab tapanuli utara.Juru sita Pengadilan negeri tarutung pada hari jumat 07 mei 2010  telah mengeksekusi tanah dan membongkar bangunan milik Listen nababan meskipun pihak pengelola aset Pemkab taput melakuan protes karena menilai ada kesalahan objek eksekusi, namun tidak membuat pihak PN tarutung mengulur waktu eksekusi. Sejak tahun 1997 sdr Listen nababan menyewa sebidang tanah dari pihak Pemkab Taput dengan ukuran 8 kali 12 meter dan di atas tanah tersebut didirikan sebuah bangunan Ruko atas persetujuan Pihak Pemkab Tapanuli utara. Terhitung sejak tahun 1997 hingga tahun 2008 Listen nababan selalu menyetorkan sewa tanah melalui petugas pemungut PAD atas nama P.Lumban Raja dengan bukti surat tanda setoran Pendapatan Asli Daerah yang ber stempelkan Pemerintah Kabuaten Tapanuli Utara Kecamatan Si borong-borong. Namun ketika sejumlah aktivis LSM mempertanyakan sewa tanah tersebut, P.lumban Raja yang di temui di rumahnya mengatakan bahwa sewa tanah untuk tahun 2006 S/d 2008 tidak di setorkan ke cash daerah atas perintah pimpinannya dan uang sewa tanah tersebut hingga saat ini masih berada di tangannya. Atas kejadian ini sejumlah LSM menduga bahwa kemungkinan hal yang sama bisa terjadi pada sejumlah penyewa tanah aset Pemkab tapanuli utara di pasar siborong-borong, mengingat kejadian yang di alami listen nababan tanah yang di sewanya di gugat seseorang tanpa di ketahui Pihak Pemkab tapanuli utara. Meskipun petugas dinas pasar mengetahui bahwa tanah yang di sewa tersebut sedang dalam perkara namun tidak melaporkannya ke pihak Pengelola Aset daerah, malah masih menyempatkan diri untuk menagih sewa tanah dan sewa tanah tersebut di kantongi sendiri. Menyikapi kejadian ini, NCW (Nusantara Corruption Watch) meminta pihak Pemkab tapanuli utara memeriksa bawahannya dan membawa permasalahan ini ke Ranah hukum karena ada dugaan selama ini setoran sewa tanah Aset Pemkab Tapanuli utara di pasar siborong-borong di kantongi sendiri oleh petugas pemungut dari Dinas pasar si borongborong. (Delon/Adrianto)

Sistem Administrasi Kabupaten Berantakan,

Kades bendungan rangkap dua jabatan

Foto Istimewa

Subang, SKPK kades rangkap dua jabatan berdasarkan SK Bupati Subang, sedangkan SK Mendagri mengeluarkan keputusan tanggal 16 Januari 2007 nomor 140/184/PMB, tidak diizinkan guru PNS menjadi Kades. Hal ini terjadi di Des. Bendungan Kec. Pagaden Barat, yaitu sdr. Agus Suryadi, seorang Kepala Desa merangkap jabatan Guru PNS. Sa-

mapai sekarang, belum mau memilih salah satu jabatan tersebut. sdr. Agus Suryadi menjadi Kades tahun 2006, kemudian menjadi/diangkat Guru PNS 2009.

menemui Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Pagaden Barat dengan enteng Kepala UPTD menjawab pertanyaan dari SKPK “menunggu keputusan dari atasan”.

SKPK telah mengkonfirmasi, dan sdr. Agus membenarkan, malah dia berkilah telah melayangkan permohonan pada 11 Februari 2010, nomor 141/08/pem melalui Camat Pagaden Barat dan UPTD Dinas Pendidikan Kec. Pagaden Barat untuk melanjutkan menjadi Kades. Dan dia bilang menunggu keputusan dari bupati karena SK itu dua-duanya dari Bupati.

Sehingga muncul masalah, karena hel tersebut jelas-jelas melanggar aturan yang ditentukan. Bagaimana pelayanan publik dan mengajar di sekolah, sedangkan dalam waktu bersamaan untuk kedua instansi tersebut.

Maka hal ini perlu segera ada ketegasan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kepegawaian Daerah juga dari Bupati Subang sendiri agar tidak Sayang Camat beberapa menjadi contoh yang tidak kali didatangi oleh SKPK selalu baik di wilayah lain di Negara tidak ada di tempat. SKPK Indonesia. (Tim)

KADIS PENDIDIKAN KOTA BEKASI HARUS PERIKSA KEPALA UPTD DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BANTARGEBANG bioskop, hal ini terbukti dari pala UPTD Dinas Pendidikan pemutaran film di dalam ruang membuat surat izin sewenangbelajar siswa. wenang, hanya untuk meraih keuntungan dari anak-anak Dengan menjual karcis pelajar. seharga 3500 rupiah kepada anak-anak siswa SD Negeri, Sehubungan dengan izin sehingga anak-anak siswa yang dibuat Kepala UPTD Ditidak dapat mengikuti mata nas Pendidikan Bantargebang, pelajaran pada waktu pemu- Ibu Hj. Antin, harus bertanggung jawab karena jelas-jelas Foto Istimewa taran film itu. menyalahgunakan jabatan. Apa jadinya di dunia penNegeri di daerah Kecamatan Bekasi, SKPK Ketika wartawan SKPK S ej u ml a h S D Bantargebang mirip dengan didikan kita kalau semua Ke-

konfirmasi kepada Ibu Hj. Antin selaku Kepala UPTD Kecamatan Bantargebang mengenai izin pemutaran film dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang diperlihatkan cuma fotocopynya dan disitu pun tidak ada tertulis penjualan karcis ataupun pungutan dari siswa-siswa SDN.

atasan, kalau dihitung-hitung karena hal ini seperti sekurang lebih 12000 siswa SD buah perebutan mainan. Negeri Kecamatan Bantargebang dikali Rp. 3500,-. Oleh karena itu Kepala UPTD Kecamatan BanBerapa keuntungan yang targebang harus ditindak didapat Kepala UPTD, guru- tegas. Sementara para guru serta kepala sekolah. Kepala Sekolah pun harus Semestinya hal itu tidak boleh segera diperiksa, terlebih terjadi, apalagi di lingkungan mereka yang melakukan pendidikan. pemutaran film tersebut Dan kepala-kepala sekoagar seperti ini tak terulah pun menurut aja, karena Peristiwa semacam ini lang kembali. (Tumpuan menurut mereka ini perintah memang sangat memalukan, Sibagariang)

4

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Rampok Uang Rakyat,

Tangkap dan Periksa Nasrul Abit!! Pessel, SKPK ‘Maling teriak maling’, ka­li­mat ini yang pantas diberikan kepada Nasrul Abit, ca­lon Bupati Kabupaten Pesisir Selatan periode 2010-2015. Ter­nyata disinyalir terkorup di Indonesia, na­mun dasar manusia muka tembok dan tidak pu­nya perasaan serta rasa ma­lu, Nasrul Abit masih sempat ber­bu­at baik dengan memikat hati ma­sya­ ra­kat Kecamatan Lengayang dalam mi­si kampanyenya. Demikian perkataan dan sumpah se­rapah masyarakat Lengayang ter­ha­dap Nasrul Abit. Karena disaat Pesisir Selatan menangis akibat ulahnya Nas­rul Abit masih sempat mengucurkan Dana Pasca Bencana Gempa tahun 2007 di Kecamatan Lengayang yang selama ini sudah menjadi sorotan publik. Peng­ucuran dana Pasca Gempa tidak mengacu kepada juklak dan juknis (me­ka­nisme) dari Menkokesra, karena pa­da tanggal 30 April 2010 di Kecamatan Lengayang, Nasrul Abit sambil meng­ucurkan dana pasca gempa kepada masyarakat yang berhak menerima da­na untuk rumah kerusakan ringan ber­fa­riasi dari satu juta hingga tiga juta li­ma ratus ribu rupiah Disaat penyaluran dana Gempa sem­pat juga Nasrul Abit meng­kam­pa­nye­kan dirinya dan memberikan kata sam­butan. Dia mengatakan, ma­sya­ra­kat jangan mendengar isu yang negatif tentang dirinya dan semua pem­be­ri­ taan di media itu adalah fitnah, namun jangan lupa disaat pencoblosan nanti, pilihlah nomor 2. Coba bayangkan seperti rumah A­bas masyarakat Koto nan Ampek satu Kecamatan Lengayang yang rumah­nya

retak-retak kena Gempa pada ta­hun 2007 namun setelah diadakan cros­cek oleh tim Pasca Bencana pada wak­tu itu, rumahnya termasuk rusak ringan, Abas hanya mendapat bantuan dari pemerintahan Nasrul Abit hanya Dua ratus ribu rupiah, dan dijanjikan akan ditambah satu juta lagi. “Ternyata itu cuma hanya isu, dana satu juta ter­se­but hingga sekarang belum diteri­ma,” ujar Abas Lain halnya dengan keadan rumah Japri termasuk kategori rusak berat hanya dapat bantuan tujuh juta rupiah se­harusnya lima belas juta rupiah. Ru­mah Lian Sinihar, masyarakat Padang Panjang 1 rumahnya rusak sedang, namun tidak mendapatkan bantuan sa­ma sekali. Padahal sudah diperiksa oleh tim sakkorlak Kabupaten Pessel, ma­lang nasib Lian sudah war­ta­wan Metro Indonesia jatuh tertimpa tangga dan beberapa waktu lalu saat ke akhirnya membangun sendiri rumah para korban gempa. rumahnya. Masyarakat Kabupaten Rumah Rumilis yang dapat Pessel men­j­adi heran dan ban­tuan rumahnya rusak se- bertanya-tanya ke­napa dana dang dan mendapatkan ban- pasca bencana gempa bisa tuan sekitar empat juta rupiah didiamkan selama dua tahun? seharusnya sepuluh juta ru- Dan disimpan di bank mana piah, sesuai dengan juklak juk- oleh Nas­rul Abit? Sedangnis dari Menkokesra. Namun kan pihak DP­RD Pessel suwalau ba­gaimanapun Nasrul dah membuat Agenda Kasus Abit sekarang ini berbuat untuk dan membuat tim pansus mengucurkan dana gempa Hak angket untuk menyingtetap cacat demi hukum. Di­ kapi dana pasca gempa yang ke­manakan dana gempa di- diselewengkan oleh Nasrul simpan oleh Nasrul Abit yang Abit dan akan me­nye­rah­kan selama ini du­ga­an masyarakat semua kasus temuan Hak tentang dana gem­pa bernilai Ang­ket kepada KPK di Jakarta. ratusan milyar rupiah yang Na­mun hingga kini belum ada tidak tersalurkan lebih kurang tang­ga­pan pihak hukum untuk menying­ka­pi kasus Korupsi dua tahun. Bupati Pessel yang bernilai “Coba kalau duit itu dibun- ratusan milyar rupiah itu. gakan, bu­nga duit itu saja yang Jika dibandingkan dendibagikan ke­pada masyarakat Lengayang ini ma­sih tersisa gan kasus Gayus Tambunan dana Gempa itu,” ung­kap menggelapkan da­na perpajaSondri mengatakan kepada kan hanya berkisar 28 Mil­yar

sehingga NKRI gempar dibu­ at­nya. Ternyata kasus korupsi Nasrul Abit yang merampok dana bantuan gempa dari Menkokesra yang ber­ni­lai Ratusan Milyar tidak ada tang­ ga­pan hukum di Sumatera Barat. Je­las Gayus tidak ada hubungan de­ng­an Nasrul, tetapi mereka membuat gempar dengan penyalahgunaan da­na pemerintah. Nasrul justru lebih hebat dan lihai dari pada Gayus. Perlu di ingat bahwa orang se­per­ti Nasrul Abit diduga tidak bisa me­mimpin Pessel dan Nasrul Abit bukan tipe pemimpin yang baik ka­rena tidak punya hati nurani dan ti­dak punya perasaan serta tidak pu­ nya rasa malu, disinyalir cacat moral dan Nasrul Abit selama menjadi pe­nguasa di Pessel hanya mencari ke­ka­yaan pribadi, bukan menguta­ma­kan kepentingan rakyat, ungkap rak­yat Pessel yang terkena gempa.

Panggil Pengacara Jadi Saksi,

KPK Dianggap Tak Paham Aturan…!!! Jakarta, SKPK Pemanggilan Bonaran oleh KPK ditengarai Peradi sebagai hal yang bertentangan dengan Pasal 19 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.Selain itu, pemanggilan ini juga dinilai tidak sesuai dengan pasal 170 ayat 1 KUHAP dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat. Demikian hal itu dikatakan Koordinator Devisi Humas dan Media Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi),Hinca Panjaitan dan Carel Ticualu dalam acara jumpa pers, di Jakarta ,yang didampingi Rufinus Hutauruk,Jehaman,Djonggi M Simorangkir dari Departemen Pembelaan Profesi DPN Peradi dan Bonaran Situmeang sendiri. “Peradi akan memberikan sikapnya secara tegas.Bonaran dilindungi oleh UU dan Peradi akan membantu anggota sesuai dengan UU.Peradi keberatan terhadap pemanggilan sepanjang hal itu berhubungan dengan rahasia antara pengacara dan juga kliennya. UU melindungi profesi dan Peradi menolak hal tersebut,”kata Carel Ticualu kepada wartawan. Dikatakan,Peradi juga akan meminta perguruan tinggi untuk melakukan eksaminasi terhadap pemanggilan tersebut. Pada kesempatan tersebut,Bonaran Situmeang menegaskan,ia akan tetap menolak jika dipanggil sebagai saksi terhadap kliennya.Hal tersebut jelas-jelas dilarang oleh UU serta sumpah dan kode etik advokat. Sementara itu,Anggota Departemen Pembelaan Profesi DPN Peradi Djonggi Simorangkir yang juga kuasa hukum Bonaran mengatakan, advokat wajib menyimpan rahasia dari kliennya.”Apabila dia bersaksi tidak sesuai ketentuan UU, pengacara itu bisa dipidanakan oleh klien.Sangat naïf kalau pengacara harus membuka rahasia kliennya dengan menjadi saksi,”ujarnya. Menurut Bonaran,jika ia sampai bersaksi,itu sama dengan dia melanggar sumpah jabatannya dan melanggar UU.”Saya bukan tidak mau menjadi saksi,tapi UU yang melarang.Saya setuju dengan penegakan hukum,tapi yang wajar dan sesuai dengan UU.KPK bekerja berdasarkan UU dan advokat bekerja juga berdasarkan UU,”sambungnya. Sebelumnya,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap kuasa hukum Anggodo Widjojo,Bonaran Situmeang sebagai saksi pada tanggal 15 Februari 2010 untuk tersangka kliennya sendiri,Anggodo Widjojo,sesuai surat panggilan KPK Nomor :Spgl-359/23/II/2010 tanggal 10 Februari 2010. “Bonaran Situmeang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggodo Widjojo,”ujar Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan. (Tim)

Bangunan rumahnya di Lam­pung melebihi megahnya rumah Pre­siden, begitu juga dengan tudingan masyarakat Pessel tentang rumah sa­kit yang dibangun di Lampung sa­ ngat mewah dan megah sekali, ung­kap sumber yang tidak mau namanya ditulis di media ini namun kete­rang­an­nya bisa dipertanggung jawabkan. Kekayaan yang dimiliki Nasrul Abit, masyarakat menduga bahwa aset daerah Pessel yang dikorupsi oleh Nasrul Abit dan dibangunkan Nasrul Abit ke Propinsi Lampung, ter­bukti sekarang ini apa yang di­ba­ngun Nasrul Abit selama memimpin Kabupaten Pessel. Begitu juga de­ng­an bantuan Depsos yang senilai satu setengah milyar, terdiri tiga cek tunai, nilai satu cek tunai lima ratus juta rupiah. Kucuran dana tersebut adalah untuk pembuatan Rumpon, namun dikemanakan proyek dana rum­pon itu? Disinyalir

dana proyek Rumpon itu raib Men­kokesra, sudah jelaskan dan amblas masuk kedalam bahwa dana gempa itu ada akan tetapi sengaja di gelapkantong Nasrul Abit. kan, hebat bukan..? Nasrul Perbuatan Nasrul Abit Abit..! adalah ti­pe pemimpin pemIngat pemilihan kepala bohong dan suka men­janjikan yang muluk-muluk ter­hadap Daerah tinggal menghitung bumasyarakat Pessel. Apakah lannya saja dan jangan dipilih orang seperti Nasrul Abit layak Nasrul Abit untuk memimpin di­pi­lih kembali untuk memimpin Pesisir Selatan ini untuk periPessel 2010 hingga 2015, ma- ode mendatang, ungkap Lian, syarakat harus memperjuang- to­koh masyarakat Padang kan Pessel agar jangan dibiar- Panjang 1. “Pilihlah orang kan Pessel hancur di tangan yang benar-benar berasal dari Nas­rul Abit yang tidak punya Pessel karena walaupun dia niat un­tuk membangun Pessel. kalah dalam Pilkada nantinya Walau­pun setiap pertemuan me­reka masih tetap tinggal masyarakat di­be­rikan amplop di Pessel namun kalau sep50 ribu rupiah yang hadir erti Nasrul Abit tidak lagi mewaktu pertemuan Nasrul Abit, mimpin di Pessel ini dia akan namun kalau dikasih duit ambil kembali ke Lampung karena saja namun Nasrul Abit jan- ru­mah dan asetnya semuanya gan dipilih ka­rena uang yang di Lam­pung,” ujarnya. dihambur-ham­bur­kan oleh Nasrul Abit di Pessel hanya Nasrul Abit adalah uang ha­sil korupsi selama memimpin men­cari kekayaan untuk kesPes­sel tahun 2005-2010, tutur ejahteraan diri sendiri, coba Ardison to­koh masyarakat renungkan oleh ma­syarakat Lengayang. Pessel dan buka mata le­bar-lebar apakah ada kemajuan se­la­ Tanggapan Praksi Golon- ma Nasrul Abit menjadi Bupati gan Kar­ya dan juga selaku Pes­sel? Karena tidak satupun Singa Pansus Hadiyon. SH, keber­ha­si­lan Nasrul Abit yang mengatakan kepada MI, bah- bisa dibang­ga­kan selama wa dana bantuan Gempa ada­ menjadi Bupati Pessel, tambah lah bantuan dari Menkokesra Lian dengan semangat. dan bukan dana pribadi Nasrul Abit, seharusnya dana banDan banyak lagi tipe petuan ini tidak ditahan oleh Nas- mimpin su­ka bohong yang rul Abit dan harus di­bagikan sekarang ber­lomba-lomba terhadap masyarakat yang untuk mencalonkan di­ri menterkena musibah Bencana jadi Bupati Pessel, dengan Gem­pa, sesuai dengan juklak men­janjikan disaat kampanye dan juknis dari Menkokesra. sejuta pe­sona untuk memikat Yang jelas dana gempa bukan hati masyarakat Pessel. proyek normal akan tetapi Namun sekarang ini ma­ dana bantuan murni yang harus disampaikan kepada yang sya­ra­kat harus tentukan sikap yang bi­jak­sana agar jangan berhak menerima. salah untuk me­milih pe­mimpin, Sekarang kita mengetahui pilihlah seorang pe­mimpin ber­sa­ma bahwa publik sudah yang bersih dan berwibaribut baru di­kucurkan sedikit wa agar Ka­bu­paten Pesisir demi sedikit dana bantuan Selatan me­nu­ju pe­ro­bahan Gempa itu namun tidak men- d­itangan pemimpin baru nan­ gacu dengan petunjuk dari tinya. (HMT)

Penyelewengan Dana APBN,

Korupsi Hasan B.A, Akan Dilaporkan ke KPK Jambi, SKPK Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LITPK) Jakarta, dalam waktu dekat akan segera melayangkan pelaporan menge­nai datadata dugaan korupsi yang dilakukan Hasan Basri Agus, seputar penye­lewengan dana APBN ke Komisi Pembe­rantas Korupsi (KPK). “Sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menga­ wasi penggunaan dana Negara, kami berkewajiban untuk segera melaporkan segala macam dan bentuk penyimpangan dan korupsi yang dilakukan oknum kepala daerah tersebut kepada aparat hukum terkait,” tegas Bam­bang S, Ketua LI-TPK disela-sela kegiatannya di Mabes Polri Jakarta.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, sejumlah aktivis dari LSM lokal, seperti Gemas AKJ (Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Jambi), menyatakan bahwa sebaiknya hasil Audit BPK tahun 2008, Kabupaten Sarolangun ditindak lanjuti Aparat penegak Hukum.

maka bukan tidak mungkin masyarakat memiliki sekolah yang lumayan mewah. Selain itu, bila dana tersebut digunakan untuk kelompok Tani, maka tidak sedikit Masyarakat petani yang bakal hidup layak.

Lebih lanjut Gemas meng­ Mengenai temuan BPK harap­kan para koruptor tahu ter­hadap APBD Kabupaten diri, bahwa dirinya adalah Saro­langun yang terindikasi tauladan bagi masyarakat, penyim­pangan. bukannya menggerogoti uang Mereka mengaku akan rakyat. mempertanyakan sejauhmana Seperti temuan BPK Jambi Tupoksi BPK dalam menindak tahun 2008, terhadap proyek lanjuti temuannya sebagai jalur dua, yang merugikan lembaga Negara, agar ditin­ daklanjuti penegak hukum, Negara, Rp. 760.769.309,-. dan kepada masyarkat Jambi Karena bila dana tersebut agar lebih jeli dan hati–hati medigunakan untuk membangun milih calon pemimpinnya pada sarana umum, seperti sekolah, Tahun 2010 nanti. (Tim)

UTAMA 5

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Kontraktor Menghilang,

Pembangunan SMAN 2 Tertunda

KANTOR PAJAK PRATAMA TAHUNA PERANGI MAFIA PAJAK

Samarinda, SKPK Tertundanya pembangunan SMAN 2 Jl. Kemakmuran Samarinda menimbulkan permasalahan yang serius di karenakan kontraktor menghilang. Dalam hal ini jelas di sebabkan adanya kelalaian kontrol dalam pengawasan pembangunan proyek tersebut. dan di duga ada unsur indikasi rekayasa kerjasama antara pihak kontraktor PT. Yurda Adhi Senggara dengan beberapa instansi-insatansi yang terkait dan terlibat langsung atas pekerjaan proyek SMAN 2 Samarinda. di mana dalam hal ini kami menemukan keganjalan-keganjalan dari hasil penelusuran wawancara kami. Lanjut…. SKPK, di lapangan, melalui sumber dari beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan pengerjaan proyek di lokasi SMAN 2 Samarinda. Di mana telah tercatat pelaksanaan pembangunanya di mulai dari tanggal 05- maret 2008 adapun konsultan pengawas proyek yang sempat kami temui memberikan pernyataan,Bahwa progress prosentase pekerjaan di lapangan sudah mencapai 60% pembangunan. atas dasar dari hasil progress tersebut pihak kontraktor PT. Yurda Adhi Senggara telah menerima kucuran dana awal 40% plus DP 20% adapun total nilai rupiah yang telah di terima oleh pihak kontraktor sebesar Rp 8,4 milliar dari total keseluruhan 60% peluncuran dana. di mana bila kita melihat kucuran dana awal tersebut tidaklah kecil nilainya, berdasarkan dari pagu dana Tahuna, SKPK Dugaan mafia pajak proyek sebesar Rp 14 milliar. Pernyataan dari hasil keterangan tersebut di benarkan adanya oleh pihak pengguna jasa ang- pada kantor pajak pratama tahuna semakin merebak, garan’’ Pak Barus’’ selaku (PA). sehimgga membuat pada Namun setelah dana tersebut berhasil terealisasikan kepada petugas pajak di kantor tersepihak kontraktor, Tiba-tiba saja selang Beberapa hari berikut- but semakin berhati–hati. nya pekerjaan di lapangan mogok, di karenakan kontraktor Mengingat kredibilitas meninggalkan proyek tersebut, Adapun dana yang Ludes oleh kontarktor tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan proyek ini, maupun nama baik dari institusi tersebut di pertaruhkan bersumber dari Dana Anggaran Daerah APBD Kaltim 2008. yang dimana penilaian Dirjen Dan yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah, Pajak di Jakarta ternyata KPP dengan mudahya proses pengucuran aliran dana tersebut Tahuna mendapat rangking 4 trealisasikan kepada pihak kontraktor yang tidak konsisten. dari 317 KPP se Indonesia tenSementara dengan melihat kenyataan di lapangan tidaklah tang kinerja penirimaannya. sebanding dengan progress yang di nyatakan oleh pihak Menyikapi tentang dugaan konsultan pengawas. dan hal ini telah di benarkan oleh pihak pengguna jasa anggaran, Timbul persepsi dari berbagai pihak mafia pajak yang terjadi di KPP kalangan masyarakat mempertanyakan tentang kinerja instansi terkait dalam hal ini, apakah sebelumnya ada utusan khusus dari instansi terkait turun ke lokasi proyek yang telah melakukan survey sebelumnya dengan cermat dan teliti di lapangan. Dengan terjadinya spekulasi kontraktor tersebut memunculkan dugaan persepsi adanya kepentingan dan indikasi kerjasama yang tidak benar sekaligus merugikan Negara, terkait dana APBD dalam proses pekerjaan proyek tersebut.

Foto Istimewa

Tahuna seperti yang di beritakan oleh SKPK pada edisi ke 27 maka kepala kantor Pajak Pratama Tahuna Drs. Deny Ferly Makisanti, Msi. Mengangkat bendera perang terhadap hal tersebut dengan mengadakan pembenahan khusus managemen penagihan pajak. Karena jika hal ini dibiarkan akan menjadi momokmenakutkan bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Sangihe. Persoalan tagihan Rp 12 juta, dibenarkan oleh kepala

Hendrik Sayuta Kasie Exitensifikasi

kantor pajak tersebut akan dalam persoalan ini. tetapi Rp 5 juta sudah di setorkan ke Bank, sementara Maka pihak kantor pajak sisanya Rp 7 juta masih di pratama Tahuna, tak akan setangan wajib pajak. gan–segan untuk melakukan pemecatan serta melimpah“Dengan adanya pem- kan hal tersebut ke proses beritaan SKPK di edisi 27 hukum. kami sangat berterima kasih sehingga kami akan melakuSementara KASIE EXIkan pembenahan khusus man- TENSIFIKASI KPP Tahuna agemen penagihan pajak,” Hendrik Sayuta, ketita di temui ujar Pak Deny kepala KPP SKPK di ruang kerjanya menTahuna. gatakan bahwa apa yang di beritakan oleh SKPK di edisi Jika dalam pemantauan ke 27 itu merupakan referkami ternyata terdapat pega- ensi untuk menyelidiki oknum wai pajak yang nakal dan – oknum yang mencoba main main–main dalam keterlibatan denga persoalan pajak, baik itu

petugas maupun wajib pajak. “Karena persoalan pajak adalah hal yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat maka kami akan menyelidiki oknum – oknum petugas yang melakukan pelanggaran pajak maupun wajib pajak yang lalai terhadap kewajibannya sebagai warga Negara yang taat membayar pajak” ujarnya. Di harapkan persoalan ini segera di tuntaskan oleh kantor pajak pratama Tahuna, bagi oknum yang terlibat harus di selesaikan secara hukum. (Ewos)

ANGGOTA DRRD KABUPATEN SANGIHE WAHIDIN MANDAHARI TERANCAM PAW

Adapun selaku PPTK Buyung, dalam kesempatan wawancara memberikan pernyataanya bahwa “Kami selaku pihak penyelenggara bertanggung jawab dalam hal ini dan bersedia mencarikan solusi atas tertundanya proyek tersebut dan segera menindak lanjuti pihak pemborong agar dapat melanjutkan dan menyelasaikan pekerjaanya sampai tuntas”. dari pernyataan PPTK Buyung apa yang terjadi hingga hari ini di lokasi, di mulai dari mogoknya pekerjaan tercatat dari oktober 2009 sampai pada hari ini belum ada Tanda-tanda kelanjutan dari proyek tersebut. Sementara itu pihak Guru-guru yang mengajar di SMAN 2 Jl. Kemakmuran Samarinda mengeluhkan atas dana penyewaan gedung sementara. Yang sementara di bebankan kepada pihak sekolah, untuk tetap melanjutkan proses aktivitas Belajar mengajar di sekolah SMPN 2. Ini merupakan bukti yang cukup dan perlunya di lakukan tindakan kepada instansi terkait guna mencarikan solusi atas proyek pembangunan sekolah SMAN 2 Samarinda. (Irwan/Patobo) Foto Istimewa

Tahuna, SKPK Status anggota DPRD wahidin mandahari sampai sekarang ini tetap santer dibicarakan masyarakat Kabupaten Sangihe. Pasalnya, sejak pendaftaran maupun sampai penerapan calon legislative hingga pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sangihe banyak terdapat rekayasa maupun pelmasuan data, sehingga mengundang tanya masyarakat dan para politikus yang ada di Kabupaten Sangihe. Hal inipun telah di laporkan ketua DPD PAN Kabupaten Sangihe, Djelani Stirman pada kepolisian Resort Kabupaten Sangihe pada tanggal 22 mei 2009, akan tetapi laporan tersebut tidak pernah di tindak lanjuti oleh POLRES Sangihe sampai berita ini di turunkan. Sejak awal pemantauan SKPK bahwa Wahidin Mandahari melakukan pendaftaran CALEG sampai penetapan sebagai anggota DPRD Kabupaten sangihe masih dalam status pegawai negri sipil ternyata mempunyai titik kebenaran. Pemantauan SKPK pada dinas pendidikan dan olah raga Kabupaten Sangihe, ternyata bendahara membenarkan bahwa Wahidin Mandahari telah mendapatkan surat keterangan pemberhentian secara terhormat dari pegawai negri sipil (SK pensiun) Nomor 882.4./ BKD / SK / 104 / 2009 tanggal 26 agustus 2009 yang di tanda tangani oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Drs. Sinjo H. Sarundajang. Ini dalam arti kata Wahidin Mandahari mendapat status pensiun setelah di tetapkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Sangihe. Djaelani Stirman ketua DPD PAN ketika di temui SKPK mengatakan bahwa disinilah nampak bahwa pekerjaan KPU Kabupaten Sangihe amburadul, yang hal – hal yang tidak bisa dilakukan atau di benarkan akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh KPU Kab.Sangihe dengan sistim menghalalkan segala cara. “ kalau dilihat dari persoaalan ini KPU tidak bisa lepas dari tanggung jawab, karena hal ini terjadi juga akibat ulah KPU itu sendiri, seharusnya mereka menyadari bahwa cara seperti ini sangat merugikan orang banyak” ujar Djelani dengan tegas. Sementara Chres Gagola anggota KPU Kab.Sangihe saat ditemui SKPK pada diskusi politik tanggal 27 april 2010 mengatakan bahwa setiap calon legislative yang pegawai negri sipil saat pendaftaran hanya melampirkan surat pernyataan undur diri (format BB 07) sesuai UU No 10 2008, akan tetapi khusus tentang persoalan Wahidin Mandahari jika ternyata terbukti memiliki SK Pensiun setelah ditetapkan menjadi anggota DPRD Kab. Sangihe akan di tindak lanjuti untuk di rekomendasikan ke devisi hukum KPU pusat karena ini merupakan rana hukum KPU pusat. Mengingat hal ini terkait dengan pemalsuan data bisa saja Wahidin Mandahari terancam pengganti antar waktu ( PAW ) sebagai anggota DPRD Kab. Sangihe. “ jika memang benar Wahidin Mandahari mendapat SK pensiun setelah di tetapkan menjadi anggota DPRD, ini terdapat rekayasa data, yang mengancam pada PAW bagi yang bersangkutan , untuk hal ini kami akan merekomendasikan ke devisi hukum KPU pusat karena ini masuk dalam rana hukum KPU pusat “ ujar Gagola “. Jika hal ini memang benar terjadi maka sangat disayangkan seorang tokoh seperti Wahidin Mandahari melakukan pendustaan public hanya karena ego politik yang tidak wajar…. (Ewox)

6

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Kinerja PDAM Babelan Harus Dirubah Total…!!!

Kejati Jambi Diminta Periksa Dinas PU Kerinci Kerinci SKPK Pengaspalan jalan Kabupaten di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kerinci banyak dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai mutu dan kualitas yang sebenarnya. Realisasi janji Bupati Kerinci, Muras­man, yang mengatakan bahwa dalam tem­po 2 tahun, jalan Kabupaten akan mulus, tampaknya tidak akan te­realisasi.

Foto Istimewa

yang di terima wartawan SKPK sebesar Rp. 2.500, jadi telah diambil oleh kasir sebesar Rp. 200. Hal itu telah dilakukan opnum PDAM Babelan lebih kurang 23.000 pelanggan, yang ada di kecamatan Pasalnya, pelanggan yang Babelan. membayar rekening ke PDAM Babelan jarang menerima Karto ketika di konfirmasi uang kembalian dari sisa pem- SKPK membantah adanya bayaran setiap bulannya. sisa uang pengembalian, yang tidak di kembalikah kepada Hal itu terbukti dari pem- konsumen. “Kalaupun tidak bayaran rekening PDAM yang ada pengembalian oleh kasir. dibayarkan oleh wartawan “ kilasnya. SKPK dimana pembayaran air untuk bulan Maret 2010 Wartawan SKPK ketika mesebesar Rp. 67.220 di bulatkan minta penjelasan dari kasir menjadi Rp. 67.300 ternyata mengenai masalah pengemketika dibayarkan Rp. 70.000 balian sisa uang pembayaran, kemudian uang kembalian mengatakan bahwa pernah Bekasi, SKPK Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) cabang Babelan yang dipimpin oleh Ibu Dedeh perlu adanya perbaikan kinerja. 

ada konsumen yang kurang pembayaran minimal Rp. 3.000 tidak pernah meminta oleh konsumen dan di bebaskan saja, kilasnya.

Lantaran dari hasil pene­ lu­rusan SKPK dan beberapa LSM Kerinci, terlihat Hotmix yang baru 2 minggu diker­jakan sudah retak dan me­nge­lupas. Kemu­dian kete­balan aspal hanya setebal 3 cm dan tidak sesuai spe­sifikasi teknis. Bina Marga yang meng­izin­kan hal tersebut dilaku­kan. Bahkan Bahkan dalam penger- dari hasil penelu­suran SKPK, jaannya, plinkut tidak mera- diduga Kabid Bina Marga, ta dan tidak dibersih­kan dari Henki, ST, me­lakukan punkotoran. Yang lebih parah gutan fee se­besar 10% per lagi pengaspalan di­laku­kan paket, saat penandatanganan pada malam hari dan dalam pencairan dana. kondisi hujan lebat. Bahkan sum­ber SKPK, seMenurut informasi yang cara lang­sung menu­ding, kadiperoleh SKPK, mutu Hot- lau Henki dan Zulfikar (Kadis) mix Dinas PU Kerinci sangat masih menjabat di PU Kerinci. menge­cewakan, lantaran Maka bisa dipastikan proyek adanya “res­tu” dari oknum tidak akan pernah se­lesai.

Kami meminta kepada Dirut PDAM Bekasi Drs. H. Wahyu Prihantono segera menindak tegas anak buah yang jelas-jelas telah melakukan penggelapan sisa uang pembayaran konsumen.  Apabila hal tersebut dibiarkan dikhawatirkan hal ini akan menjadi preseden buruk bagi kinerja PDAM pusat, serta mengurangi kepercayaan konsumen lapangan contoh : PK ( Pemasangan Kembali) sangat jauh kepada PDAM. harga biasanya Rp. 870.000 Masih banyak hal-hal yang menjadi Rp. 1.750.000. (M. belum terungkap hasil kinerja di Pasaribu)

Foto Istimewa

Kepala Dinas PU Kab. Ke­rinci ketika ditemui selalu tidak ada, dan SKPK me­nemui Kabid Bina Marga Hengki, ST, yang ketika di­temui diruang kerjanya sem­pat bersikukuh membantah kendati telah diperdengarkan rekaman suara sumber terse­but. Pada akhirnya malah me­ nyampaikan pada SKPK, bah­ wa semua jalan-jalan yang retak dan berlubang bisa diper­ baiki.

Untuk memperbaiki sistem manajemen pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka dengan itu harus mengetahui, apa yang akan diperbaiki. Masih menurut bupati menghimbau kepada para pejabat SKPD yang dilantik agar dapat mengambil Dengan berpedoman langkah-langkah untuk memketentuan UU No.32 tahun perbaiki dalam pelayanan 2004 pasal 130 ayat 2 yang masyarakat. berbunyi Pengangkatan peOleh karena itu Bupati mindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan Tapanuli Utara mengharapkan eselon II pada pemerintah agar para pejabat SKPD yang daerah kabupaten/kota dilantik sungguh-sungguh ditetapkan oleh Bupati/wa- dalam menjalankan tugas likota setelah berkonsultasi dan tanggung jawab yang kepada Gubernur. Selan- diberikan, karena suatu kunci jutnya dituangkan dalam keberhasilan untuk pelayanan keputusan Bupati Tapan- masyarakat adalah aparatur uli Utara No.821.22/08/K/ yang profesional, kompeten da BKD/1/2010, tanggal 27 berkarakter melayani dengan menerapkan nilai-nilai budaya april 2010.

bekerja sehingga diperlukan peran seorang pemimpin yang taat, tangguh, tegas dan berwibawa tegas Bupati sambil mengatakan selamat bertugas. Terkait hal tersebut Kadisdik yang baru dilantik Drs. Joskar Limbong yang tadinya menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekda Kab Tapanuli Utara yang menggantikan Dra. Mariani simorangkir. Mpd yang sekarang menjabat sebagai kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan kab Tapanuli Utara, untuk menunjukkan suatu hubungan kerjasama

yang baik dan solid di Pemerintahan Kab Tapanuli Utara telah melakukan pisah sambut pada hari jumat 30 april 2010, di aula dinas pendidikan Kab Tapanuli Utara yang juga dihadiri jajaran dinas pendidikan hingga para kepala sekolah yang ada di Kab Tapanuli Utara. Sambil bersalamsalaman untuk membuktikan apabila ada kekurangan sebagai manusia biasa agar kita saling memaafkan. Demikian penuturan Kepala dinas yang baru Drs. Joskar limbong kepada wartawan buana mandiri. (Delon S/ Pandapotan Manalu)

(14 Pejabat pimpinan SKPD yang dilantik 10 orang Eselon II, 4 orang Eselon III. DiBalai data Kab tapanuli Utara)

Dari hasil temuan ini diminta aparat ber­wenang menindak lanjuti, demi tegak­ nya hukum dan aperatur pemerintahan yang bersih dari korupsi. (SY)

KPK Diminta Periksa Mantan Bupati Kerinci dan Kepala Bandara, Sahari RI kegiatan ini bermasalah karena terjadi penggelembungan dana (Mark-Up). Hasil audit atas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Jambi.

Bupati merombak pimpinan SKPD Disaat yang bersamaan bupati Tapanuli Utara menyampaikan bahwa mutasi dalam kebutuhan organisasi dan penyegaran maka dengan itu kepada para semua yang diberi tugas dan kepercayaan sebagai pimpinan SKPD yang baru perlu melakukan analisis secara sistematis dan tepat sasaran.

Namun demikian, rona wajah Henki ketika mende­ ngar rekam­an tampak keta­ kutan.

Proyek Bandara Depati Parbo,

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat,

Taputara, SKPK Dalam acara sumpah janji Pelantikan beberapa pejabat eselon II dan III dilingkungan PemkabTapanuli Utara, sambutan dan arahan Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing mengatakan bahwa pelantikan pengambilan sumpah/janji dan serah terima jabatan adalah sebagai tindak lanjut surat Gubernur Sumatera Utara No.800/9467/BKD/III/2010 tanggal 26 april 2010 tentang konsultasi pengangkatan pejabat struktural eselon II dilingkungan Pemerintah kabupaten Tapanuli Utara .

Tetapi dirinya mengaku hanya menyetujui berdasarkan hasil uji labo­ratorium.

Foto Istimewa

Jambi, SKPK Bandara Depati Parbo Kerinci yang dibangun pada 1978 dan hanya sempat beroperasi beberapa tahun. Tahun 1980 sampai 2003 keberadaan bandara ini nyaris tidak terdengar dan vakum. Pada tahun 2003 bandara ini kembali berfungsi setelah dilakukan berbagai perbaikan, tapi hanya beberapa bulan saja. Pada tahun 2006 kembali bandara ini diperbaiki tapi hanya untuk mengangkut rombongan Menteri Kehutanan untuk meresmikan Festival Danau Kerinci, setelah itu kembali bandara tidak beroperasi.

Pembangunan Bandara Depati Parbo yang bertahuntahun lamanya ternyata menggunakan dana yang tumpang tindih, kekurangan fisik tahun 2007 dengan menggunakan dana APBD ditindih dengan kegiatan tahun 2008 dari dana APBN melalui satuan kerja (Satker) Direktorat Jendral Perhubungan Udara, padahal proyek tahun 2007 APBD belum tuntas dikerjakan.

Pada tahun 2008 Pemkab Kerinci mendapat kucuran dana APBN melalui Departemen Perhubungan Rp.35 miliar, untuk perpanjangan landasan pacu Bandara Depati Parbo. Pekerjaan kontraktor jauh dari standar yang diharapkan dan pekerjaan terbangkalai, kontraktor menghilang tanpa menyelesaikan pekerjaannya. Masyarakat Kerinci jadi tanda tanya. Pasalnya ketika Menteri Perhubungan Yusman Syateo Djamal meresmikan Bandara Depati Parbo 28 November 2008 dengan menggunakan Riau Airline mendarat di Bandara Depati Parbo merupakan untuk pertama kali sekaligus untuk yang terakhir. “Sejak peresmian sampai sekarang bandara yang dibangun dengan dana miliaran rupiah hanyalah sebagai ajang balapan dan nongkrong anak muda,” kata warga.

Pada 2006–2007 untuk perpanjangan landasan pemerintah daerah anggarkan Rp.7 miliar. Namun sampai tahun 2007 bandara belum juga bisa didarati pesawat. Rencana untuk membeli pesawat Pembangunan Bandara sendiri dialihkan tanam saham Menurut beberapa LSM, Depati Parbo diperkirakan di Riau Airline Rp.6 miliar kualitas landasan yang baru hanya menghamburkan uang tanpa persetujuan DPRD. dikerjakan tidak layak. “BanNegara. Hal itu dibuktikan Selain dana APBD, Pemer- yak pekerjaan pengaspalan dengan pekerjaan dan kualitas yang asal jadi dan banyak intahan Provinsi Jambi juga dikerjakan saat hujan dan pihak yang mengeruk keuntun- kucurkan dana Rp.1,1 miliar tanpa pembersihan lokasi segan dari mulai tender hingga untuk alat bantu pendaratan hingga kurang melekat,” kata (NDB). Hasil pemeriksaan BPK ujar Doni. (tim) fee proyek.

RAGAM 7

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Tidak Jeli seleksi Calon Bupati,

Asril Syam Siap Beberkan Semua

menge­sah­kan calon Cabup Pessel atas nama Nasrul Abit yang ligalitas ijazah ca­cat administrasi.dan diduga Ijazah Nasrul Abit telah membohongi Ne­gara dan sekaligus merugikan Ne­ga­ra selama dia menjadi PNS.perlu diu­sut kebenarannya tentang liga­litas Ijazah Nasrul Abit oleh pihak penegak Hukum.

Pessel, SKPK Berbagai tudingan ma­sya­rakat Pesisir Selatan terhadap pihak KPU dan PN (Pengadilan Negeri) Ka­bu­paten Pessel, tentang lolosnya Nas­rul Abit untuk memimpin Ka­bu­pa­ten Pesisir Selatan lima tahun men­jabat Wakil Bupati pada priode th 2000-2005 dan Bupati pada th 2005-2010. Berarti pihak KPU dan PN Painan ti­dak jeli untuk menyeleksi para ca­lon Bupati, dan ada juga masyarakat Pessel kebingungan kenapa sudah se­puluh tahun Nasrul Abit me­mim­pin Pessel, baru sekarang terungkap bahwa orangtuanya terlibat PKI. “Ka­lau sudah jelas kejadiannya begitu apakah masyarakat Pessel masih me­milih Nasrul Abit untuk memimpin Pessel pada priode th 2010-2015,” tutur

Begitu juga pihak KPU dan PN Painan tidak meneliti dengan seksa­ma tentang Foto Istimewa ijazah Nasrul Abit se­wak­tu di SD,Nomor 3 Kenegarian Air beberapa tokoh masyarakat Ha­ji, dengan nomor induk Kecamatan Lengayang. 314 dan no­mor ijazah SDA 020571 tertanggal 31 DesemBegitu juga dengan ka- ber 1969,Nasrul adalah anak sus ijazah Nasrul Abit yang tuan Abit. diduga cacad demi hukum , lantaran Nomor status sekolah Setelah ijazah ST (Sekolah Universitas Bandar Lampung Teknik) nomor 2 Kambang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Balai Selasa jurusan banguPolitik Status Ter­daf­tar Ber- nan Gedung de­ngan nomor dasarkan SK Mendikbud No, daftar induk 216 ija­zah 1118 0294/0/1985 (10/07/1985) atas Be 006/ST-1/72 tanggal 4-12nama Nas­rul A. 1972,nama orang tua Nasrul. A ber­ubah menjadi Ali Umar Namun sangat jauh ber- begitu ju­ga dengan ijazah STM beda dengan nomor status di- Negeri Pa­dang jurusan Bandalam ijazah Negara terdaftar gunan Gedung No­mor Daftar berdasarkan SK Mendikbud Induk 319/B.6/T, no­mor ijazah No, 0512/0/1986 (31/07/1986) III Ci.0386 tanggal 2 De­sem­ tanpa stempel koordinator Ko­ ber 1975 tetap nama orang tua pertis wilayah II, (23/11/1989) Nas­rul A tetap Ali Umar begitu dan Stempel Rektor ijazah juga dengan ijazah SMA Teluk Nasrul Abit sangat jauh ber­be­ Betung Profinsi Lampung denda antara ijazah Universitas gan nomor ija­zah N0, 2.OC oh de­ng­an ijazah Negara. P 0000965 ter­tanggal 23 Maret 1983 masih Tetap Nasrul Bin Meneliti ke­be­ra­daan ijazah Ali Umar. Nasrul Abit disinyalir ca­cat Hukum,namun kenapa KPU Yang diper­ta­ny­akan oleh dan PN Pessel menerima dan masyarakat Pessel ka­pan

Kavling Tanah Tak Sesuai Aset,

ibunya Nasrul yang bernama Syamsinar kawin dengan Ali Umar. Padahal Ali Umar adalah adik Kan­dung dari Syamsinar ibu kandung Nasrul.A, berarti Ali Umar adalah Pa­man dari nasrul.A, mengapa Nasrul, A dibuat di ijazah Bin Ali Umar apa sebabnya?

Sedangkan Tuan Abit ada­­ lah bapak kandung dari Nasrul, Abit hingga sekarang ini masih hidup dan Abit dengan ibunya Nas­rul tidak pernah bercerai,kenapa mengenai perwalian dalam ijazah kok diwakilkan kepada pamannya Nasrul A, kalau disingkapi secara mendetail bahwa tindakan Ali Umar berbuat sedemikian menjadi wali Nasrul. Abit, adalah untuk menyelamatkan Nas­rul.Abit agar tidak dipersulit untuk berkarya di NKRI karena kalau dibuat Nasrul Bin Abit,sulit bagi Nasrul untuk mengurus SKBD (Su­rat Keterangan Bersih Diri). Di­si­nilah kelalaian pihak KPU dan PN Painan tidak pernah untuk mencari Fakta kebenaran tentang ija­zah Nasrul,Abit, kalau melihat jazah Nasrul.Abit sudah jelas cacad Ad­mi­nistrasi mengapa pihak KPU dan PN Painan tidak menyelidiki ke­be­na­ran dari Ijazah itu. Semuanya ini adalah kelalaian dari pihak KPU dan PN Painan yang kurang teliti untuk menyeleksi per­sya­ratan para Kandidat dari calon Bupati Pessel, kalau kita mengingat

Tanah Pemkab Tapanuli Utara di Eksekusi PN Tarutung Tapanuli utara, SKPK Adanya gugatan pesta br lubis atas kepemilikan tanah persil no 69 di jalan Dolok martimbang luar pasar si borongborong yang sumber tanah berasal dari ganti rugi tanah masyarakat atas pembangunan pasar tradisional siborong-borong pada tahun 1978 dinilai salah objek eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Tarutung. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pemilik tanah persil no 69 sesuai putusan Mahkamah Agung no296/ D/2008/2110 k/PDT/2002 sebagai pemilik adalah Pesta br lubis. Dan proses eksekusi tanah yang selama ini di tempati oleh sdr.Listen nababan selaku penyewa tanah dari pihak Pemkab tapanuli utara tetap terlaksana meskipun objek yang di eksekusi pihak pengadilan negeri tarutung tidak sesuai dengan letak tanah sebagaimana di buktikan oleh Pihak pengelola aset Pemkab tapanuli utara dan  menurut peta adalah salah objek.

tanah dari Pemkab tapanuli utara yang terletak di Jalan. dolok martimbang pasar si borong-borong kabupaten tapanuli utara dengan surat perjanjian sewa menyewa nomor 10171/09/DP/1997. Dengan bukti-bukti surat setoran sewa tanah dan setoran Pajak serta pada tanah yang berukuran 8 kali 12 meter tersebut telah berdiri sebuah bangunan rumah toko sebagaimana kesepakatan antara Listen nababan dengan pihak Pemkab tapanuli utara, namun pada tahun 2000 Pesta br lubis menggugat tanah tersebut selaku tergugat Listen nababan. Selama dalam proses gugatan, pihak pemkab tapanuli utara tidak mengetahuinya hingga Mahkamah Agung memutuskan bahwa tanah tersebut milik Pesta br lubis.

Pada hari jumat 07 mei 2010 pihak pengadilan negeri tarutung melaksanakan eksekusi pada tanah yang di menangkan Pesta br lubis mendapat protes dari pihak Pengelola Aset kabupaten tapanuli utara sebagaimana Pada tahun 1997,Listen menurut peta penyerahan nababan menyewa sebidang tanah bahwa milik sdr Pesta br

pada tahun ’80-an, barang siapa orang tuanya terlibat PKI, bagi anaknya yang terlanjur telah menjadi PNS, dipecat karena masyarakat be­lum mau menerima kehadiran PKI ditengah-tengah masyarakat dan se­ka­rang ini memang PKI sudah di­kem­balikan kepada masyarakat,tapi sa­ngat sulit untuk merubah yang na­ ma­nya watak dan keturunan yang terlibat PKI sekali PKI tetap PKI.

Pemimpin kedepan agar berpikir untuk ke­ma­juan tentang pembangunan di Ka­bu­paten Pessel yang sangat dicintai.

tidak mempergunakan hati nurani dan prikemanusiaan pasti banyak masyarakat “PKI” yang su­dah dibunuh.

“Saya tidak benci terhadap Nasrul Abit namun yang saya sesalkan selama me­mim­pin Pessel tidak ada yang bisa di­bang­gakan terutama tentang pem­ba­ngunan yang bisa mendongkrak ekonomi kerakyatan di Pesisir Sela­tan ini, namun saya tidak bisa ber­buat banyak karena saya sekarang ini sama Lemahnya kontrol dari pi- halnya dengan laskar yang hak PN dan KPU Pessel yang tidak berguna,” Asril Syam. disesalkan oleh masyarakat Sekarang posisi Asril Syam Pessel dan juga ma­syarakat mengatakan bahwa pihak PN terancam oleh pihak Nasrul dan KPU di Pessel disinyalir Abit agar menjadi perhatian pa­kai istilah 4D (Datang Duduk oleh pihak penegak Hukum Dapat Duit) sehingga PN tidak yang ada di Kabupaten Pessel sempat lagi untuk meneliti dan tolong pantau Asril Syam yang mengeluarkan surat bersih diri sedang diancam oleh keluuntuk persyaratan para Kandi- arga Nasrul Abit sekarang ini dat Calon Bupati, begitu juga namun walaupun posisi Asril dengan pihak KPU menerima Syam terancam beliau tetap begitu saja setiap berkas pen­ bertekat dan siap mempercalonan para kandidat Bu- tanggung jawab­kan apa yang pati sehingga Nas­rul Abit Lolos saya sampaikan ke­pa­da MI menjadi Wakil Bupati dan tentang orang Tua Nasrul Abit Bupati Pessel 2005-2010. yang terlibat “PKI” demi proses hukum saya siap dimintai ketKeterangan dari Asril Syam erangan bila perlu dipanggil man­tan anggota DPRD Pessel di meja hi­jau dan akan saya priode 1999-2004, semasa di beberkan semua­nya. Dewan dulu be­liau satu tahun menjabat di komisi C dan Mengenai keterlibatan empat tahun dikomisi A Asril orang tua Nasrul Abit, yang Syam dikampungnya dikenal bernama Abit “ter­li­bat PKI de­ng­an panggilan sehari-hari golongan A” diwaktu itu yang adalah Ayek Aih orangnya menjadi wali nagari adalah sangat diplomatis dan reformis Lembang dan banyak maidealistis sangat tinggi ter- syarakat Air Haji yang terlibat hadap kampung halamannya PKI disaat itu, kalau dikenang be­liau berharap kepada para kejadian diwaktu itu dan kita

“Coba bayangkan 38 orang sudah dikumpulkan di satu buah rumah di Kebun Karet pasar lamo (Parak kajai-red) dan banyak la­gi yang mau dijemput oleh anak bu­ahnya Mayor Jimun, tinggal me­nunggu waktu saja untuk ditembak mati, padahal lobang sudah digali de­kat lapangan di Pasar lama Ke­ne­garian Air Haji, lobang di buat adalah persiapan untuk kuburan massal un­tuk para “PKI” yang sudah ditembak dan langsung dikubur dalam satu lobang,” lanjutnya. Belum lama ini MI menumui Asril Syam dikediamannya di Kampung Tanjak Air Haji, dengan ceria Asril Syam bersemangat mengatakan bah­wa mari samasama kita per­ju­ang­kan untuk mencari pemimpin yang bersih dan berwibawa untuk bisa membangun Kabupaten Pesisir Selatan ini, dan kalau saya di­sa­lah­kan karena telah memberikan ke­te­ra­ngan tentang keterlibatan orang tua Nasrul yang bernama Abit yang terlibat “PKI”. “Saya siap untuk di­p­e­rik­sa dan kalau nanti dipanggil oleh pihak yang berwajib saya sa­ran­­ kan pihak wartawan to­long giring dan dampingi saya nanti.” (Tim MI)

Penyelewengan Dana APBN,

Data Korupsi Hasan B.A, Segera Dilaporkan ke KPK

pihak pemerintah kabupaten tapanuli utara tidak lepas dalam hal tersebut, meng- Jambi, SKPK ingat sewa tanah selalu di Pemberitaan yang dimuat SKPK pada beberapa edisi lalu, terkait temuan BPK Per­ bayar oleh Listen nababan wakilan Provinsi Jambi, ternyata mengundang banyak tanggapan dari masyarakat, aktifis hingga Atas adanya kesalahan dan di masukkan pada PAD sejumlah LSM Provinsi Jambi, yang berusaha mempertanyakan audit BPK tersebut. objek  eksekusi tersebut, pi- (Pendapatan Asli Daerah). hak Pemkab tapanuli utara Sementara Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK) Jakarta, dalam waktu dekat melalui Dinas pengelola Aset Sebagaimana tertuang akan segera melayangkan pelaporan menge­nai data-data dugaan korupsi yang dilakukan Hasan dan Bagian Hukor akan kem- pada bukti setoran sewa dan Basri Agus, seputar penye­lewengan dana APBN ke Komisi Pembe­rantas Korupsi (KPK). “Sebagai bali menggugat tanah tersebut pajak yang di keluarkan atas lembaga yang memiliki tugas untuk menga­wasi penggunaan dana Negara, kami berkewajiban karena merupakan aset/milik nama Pemerintah kabupaten untuk segera melaporkan segala bentuk penyimpangan dan korupsi yang dilakukan oknum Pemerintah kabupaten ta- tapanuli utara melalui Dinas kepala daerah tersebut kepada aparat hukum terkait,” tegas Bam­bang S, Ketua LI-TPK diselapanuli utara. pasar selaku penagih sewa sela kegiatannya di Mabes Polri Jakarta. tanah. Pihak keluarga listen nabaSedangkan tim sukses Ha­san Basri Agus (HBA), Kabu­paten Kerinci sendiri telah mempersiban selaku penyewa tanah S e j u m l a h L S M y a n g lahkan semua media yang ingin memuat permasalah sang Bupati. “Silakan saja, selama dapat yang di dampingi sejumlah mendampingi Listen nababan di pertanggung jawabkan. Baguslah, jadi tidak hanya berita HBA yang baik saja yang muncul di LSM juga meminta ketegasan meminta agar pihak pemerin- koran,” ujar Lehmi di dampingi Bay. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, sejumlah aktivis dan  pertanggung jawaban tah kabupaten tapanuli utara dari LSM lokal, seperti Gemas AKJ (Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Jambi), menyatakan kepada Pemerintah kabupaten untuk bersikap tegas. bahwa sebaiknya hasil Audit BPK tahun 2008, Kabupaten Sarolangun ditindak lanjuti Aparat tapanuli utara atas kerugian penegak Hukum. moral dan material yang di Mengingat tanah tersebut akibatkan adanya gugatan merupakan Aset daerah juga Lebih lanjut Gemas meng­harap­kan para koruptor tahu diri, bahwa dirinya adalah tauladan dan eksekusi pada tanah yang untuk mengusut jika ada pihak bagi masyarakat, bukannya menggerogoti uang rakyat, seperti temuan BPK Jambi tahun 2008, di sewa. yang bermain secara sepihak terhadap proyek jalur dua, yang mer ugikan Negara, Rp. 760.769.309,-. Karena bila dana tersemenyewakan tanah tersebut but digunakan untuk membangun sarana umum, seperti sekolah, maka bukan tidak mungkin S e j u m l a h L S M y a n g untuk ke untungan pribadi masyarakat memiliki sekolah yang lumayan mewah. Selain itu, bila dana tersebut digunakan mendampingi pihak keluarga mengingat masih banyak ma- untuk kelompok Tani, maka tidak sedikit Masyarakat petani yang bakal hidup layak. Listen nababan diantaranya syarakat di sekitar pasar si boICW, NCW, PIJAR KEADILAN, rong-borong menyewa tanah Sedangkan di tempat terpi­sah, Ketua LSN Garda Maruah mengatakan, pada dasarnya Jambi mengatakan kepada SKPK milik/aset Pemkab tapanuli Barat membutuhkan opti­malisasi pembangunan secara merata. Untuk itu APBD hen­dak­nya bahwa ada dugaan permainan utara serta pihak Pengelola ta- digunakan secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan dimaksud. atau kesengajaan pihak lain nah/aset Pemkab agar benaruntuk menguasai tanah milik/ benar melakukan pendataan Mengenai temuan BPK ter­hadap APBD Kabupaten Saro­langun yang terindikasi penyim­ Aset Pemkab tapanuli utara. aset tanah agar di kemudian pangan. Mereka mengaku akan mempertanyakan sejauhmana Tupoksi BPK dalam menindak hari tidak terjadi kepemilikan lanjuti temuannya sebagai lembaga Negara, agar ditin­daklanjuti penegak hukum, dan kepada Sejak timbulnya gugatan yang tumpang tindih. (Delon/ masyarkat Jambi agar lebih jeli dan hati–hati memilih calon pemimpinnya pada Tahun 2010 dari Pesta Br lubis, seharusnya Adrianto M) nanti. (Tim) lubis berada di persil 69 yang berbatasan dengan persil no 70 dan juga di saksikan oleh pemilik persil no 70 tersebut.

8

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Sengaja Mempersulit Birokrasi,

COPOT KEPALA BPN KARAWANG...! gketa dan konflik pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala kantor Badan dan seterusnya. agar menyelePertanahan Nasional saikan permasalahan tersebut (BPN) Kabupaten Kar- melalui lembaga peradilan. awang dalam menyikapi permohonan Surat Kepala BPN KarNy. Niek Purwito dan awang No. 600-412-2007 Nadi kepada Tumpal (08/06/2007), perihal permohonan pencabutan sertifikat H. Hutapea., SH, No. 00666/ Desa Cikalong MH, Kepala Kantor BPN Kab. Karawang Sari, kami sarankan untuk menyelesaikan masalah tanah (22/04/2010) sangat tersebut melalui lembaga tidak terpuji peradilan. Foto Istimewa

Karawang, SKPK Karena dalam menunjukan letak dan batas tanah Nadi yang diserobot Haji Fahruzi bin Damanhuri dengan sertifikat No. 00666, Desa Cikalong Sari, Kec. Jatisari yang seharusnya bukan diatas tanah milik Nadi yang masih menggunakan kikitir, tetapi terletak didaerah pinggiran irigasi Citarum. Dan tanah Ny. Enik Purwito di desa Mulya Sejati Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang yang dikuasainya selama 30 tahun ditanami pohon jati, yang ternyata sekarang dikuasai Jend. Soeroyo Gino tanpa dasar hukum. Tetapi oleh Kepala BPN Karawang disikapi kurang bijaksanan dan tidak membantu masyarakat lemah. Pada surat jawabannya kepada Nadi No. 380/1332.15/IV/2010 (28/04/2010), terlihat seolah Kepala BPN melepaskan tanggung jawab dalam meluruskan kepemilikan masyarakat kecil dan tidak berdaya.

Menurut Prabu Umbu mana yang dimaksud. Manja dalam investigasinya, tersinyalir adanya praktek MaDalam materi jawabannya, fia Hukum di PURWASUKA. Tumpal mengatakan bahwa Sehubungan dengan surat Menurutnya, tindakan saudara tanggal 22 April 2010 yang dilakukan Kepala BPN dengan ini kami informasikan Karawang adalah kekeliruan bahwa terhadap tanah yang besar, karena jika dibanding berkaitan dengan sertifikat hak dua persoalan Ny. Enik Pur- milik No. 00666, atas nama wito dan Nadi, kenapa dalam Fahrozi terletak di desa Cisurat jawabannya kepada NY. kalongsari Kecamatan Jatisari Enik, Tumpal mengatakan Kabupaten Karawang disampbahwa pihak BPN tidak bisa ing diakui oleh saudara, ada menunjukan letak dan batas pihak lain yang mengakui tanah yang belum terdaftar/ bahwa tanah tersebut adalah bersertifikat. milik ahli waris H. Cece Hidir Askolani dst. Kemudian terhadap tanah milik adat (girik, kohir dan lain Berdasarkan pengaduan sebagainya) Kepala Desa tersebut melaui surat Cecep dimana letak tanah berada Betharia dan Surat Ahmad adalah pihak yang lebih men- Bay Lubis dkk mengadukan getahui letak, kepemilikan dan hal tersebut yang telah mempenguasaan atas bidang tanah peroleh tanggapan anatara tersebut. lain, Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, Sementara surat jawaban menyarankan untuk menyeleTumpal kepada Nadi, terkesan saikan sengketa kepemilikanbegitu pintas dalam menjabar- nya diajukan gugatan perdata kan segala permasalahan dilo- ke Pengadialan Negeri. kasi tanah yang diajukan Nadi untuk menunjukkan letak dan Surat Deputi Bidang Pengbatasnya, tanpa melihat tanah kajian dan Penanganan Sen-

Surat Kepala BPN Karawang, No. 195/15-32.15/ III/2010 (02/03/2010), perihal Permohonan Penelitian sertifikat dan Batas-batas tanah , kami sarankan untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut melaui lembaga peradilan. Apa yang menjadi alasan Tumpal telah meyakini jika tanah Nadi adalah tanah yang dimaksud atas sertifikat 00666, sehingga begitu antusiasnya melemparkan permasalahan tersebut lewat lembaga peradilan? Apakah tidak lebih bijak pihak BPN bersedia menunjukan kepada Nadi bahwa sertifikat no. 00666 yang dimaksud berada dilokasi yang tepat berdasarkan bukti yang ada di BPN sehingga mungkin saja sertifikat 00666 secara sengaja mengklaim tanah yang salah dengan maksud tertentu. Jika Tumpal mengacu kepada bukti dan data yang ada di BPN, yaitu dengan membandingkan letak tanah girik milik Nadi dan sertifikat

No. 00666, berarti di BPN ada bukti kepemilikan walaupun itu adalah girik, kikitir atau SPOP dan sejenisnya seperti berkas yang pernah ditunjukan petugas BPN kepada Nadi sebelumnya. Ternyata data surat kepemilikan Nadi tercatat di BPN Karawang, walaupun belum bersertifik at bersesuaian pula dengan keterangan pegawai BPN Karawang yang ditemui Nadi dilantai dua bagian sengketa tanah yang meminta untuk membuatkan surat perohonan resmi kepada kepala BPN agar dapat ditunjukan kembali datadata yang berkaitan dengan surat kepemilikan Nadi yang ada di BPN tetapi ada biaya resmi untuk membuka berkas tersebut.

belum bersertifikat tersebut setidaknya dapat membantu masyarakat untuk menelusuri bukti-bukti pendukung yang lain di Kantor Pajak maupun KDL. Seperti halnya para pihak yang mengajukan pembuatan sertifikat tidak serta merta menunjuk bidang tanah kemudian diukur dan dibuatkan sertifikat oleh BPN, tetapi tentunya ada bukti-bukti lain tentang status tanah Adat atau tanah Negara yang ada di BPN yang berkaitan dengan penguasaan tanah tersebut.

tersebut melalui lembaga peradilan. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, nomor 195/15-32.15/III/2010 tanggal 2 Maret 2010, perihal Permohonan Penelitian sertifikat dan Batas-batas tanah , kami sarankan untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut melaui lembaga peradilan.

Sesungguhnya pihak BPN sebagai institusi Badan Pertanahan Nasional yang tentunya bukan BPN Sertifikat (khusus yang melayani sertifikat semata), sehingga wajib memberikan penjelasan secara terang dan jelas apa yang diketahui dan data yang ada di BPN tentang tanah yang

“Kami sarankan untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut melaui lembaga peradilan,” ujar Tumpal. Kenapa harus Tumpal juga yang memberi saran pada suratnya Sehingga dalam perma- sendiri? salahan Ny. Nik Purwito dan sdr Nadi tidak seenaknya meIni suatu bukti kecerobonyuruh mereka untuk menem- han dan kerja seenaknya puh jalur pengadilan dan atau sdr Tumpal dan tidak mau kembali kedesa, bagimana direpotkan dalam mensikapi jika kepala Desanya berma- pengaduan dan permohonan salah seperti dugaan yang masyarakat. dituduhkan Ny. Nik Purwito dan Nadi. Nah kalau kinerja seorang pimpinan seperti itu bagaimaLantas apa kerjaan BPN na dengan bawahannya, pakalau sedikit-sedikit menyuruh dahal BPN lembaga pelaymasyarakat untuk kepenga- anan kepada masyarakat dan dilan pada hal majelis hakim sangat besar perannya dalam juga tidak akan serta merta menyelamatkan harta milik mengetahui letak tanah orang masyarakat. yang berperkara kalau bukan meminta bantuan BPN sebagai “Hal seperti ini tidak bisa institusi yang bertanggung didiamkan dan akan segera jawab tentang pertanahan. diadukan permasalah kinerja seperti ini kepada instansi terMenyikapi surat Tumpal kait di Jakarta. Jika Kepala kepada Nadi pada point 3 dan Kantor BPN Kab. Karawang, 4 diatas yaitu disebutkan, surat Tumpal H. Hutapea., SH, Kepala Kantor Pertanahan MH, tidak segera menunjukan Karawang No. 600-412-2007 peran aktifnya dalam melayani ttgl 8Juni 2007 Perihal Permo- kepentingan seperti permohonan Pencabutan Sertifikat honan Ny. Enik dan sdr. Nadi No. 00666/ Desa Cikalong berdasarkan data yang ada di Sari, kami sarankan untuk BPN Kabupaten Karawang,” menyelesaikan masalah tanah tegas Prabu. (Tim)

Foto Istimewa

Foto Istimewa

Sehubungan dengan itu, apa yang menjadi alasan surat penolakan Tumpal kepada Ny. Enik, bahwa pihak BPN tidak bisa menunjukan letak dan batas tanah yang belum terdaftar/ bersertifikat. Bahwa terhadap tanah milik adat (girik, kohir dll sbgnya), Kepala Desa dimana letak tanah berada adalah pihak yang lebih mengetahui letak, kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah tersebut.

Penyelesaian Korupsi di Kabupaten,

KEJAKSAAN NEGRI LEBIH PROAKTIF LAGI Tahuna, SKPK Hasil bukti kinerja kejaksaan negri tahuna terhadap pemberantasan korupsi di Kab. Sangihe yaitu dengan akan di sidangkan W. Sinadia, tersangka dugaan korupsi dana retribusi PBB sebesar Rp 270 juta. Untuk itu beberapa kalangan aktivis atau LSM yang ada di kabupaten sangihe, merespon serta mensuport kinerja kejaksaan negri tahuna untuk lebih serius lagi. Dugaan korupsi retribusi PBB di Kab. Sangihe hanya merupakan sebagian kecil saja, sementara dugaan korupsi lainya, belum tersentuh dalam proses hukum. Hasil pemantauan SKPK terhadap seseorang yang berinisial AT yang melakukan peminjaman dana APBD sebesar Rp 1,5 M dengan 6 kali pencairan dan JL sebesar Rp 450 juta, sampai saat ini masih misterius.

“karena persoalan korupsi sangat menyengsarakan kehidupan masyarakat maka di harapkan kejaksaan negri tahuna lebih Sangat mengherankan kenapa pinjaman AT diselesaikan oleh KADIS PPKAD Drs. J.R. proaktif lagi dengan mengedepankan atau memprioritaskan penyelesaian dugaan korupsi di Kab.Sangihe, jika terdapat pejabat Matheos, MBA. Dengan menyetor uang sebesar Rp 2,5 M. demikian pula pinjaman JL Rp 450 atau siapa saja yang terlibat dengan dugaan korupsi tersebut segera di periksa kalau perlu di tahan, untuk pemeriksaan yang juta, di setor atau di selesaikan oleh bendahara PEMKAB Sangihe Ch. Salilo sebesar Rp 200 lebih akurasi”. Ujar Tambanaung denga tegas. juta. Mencermati hal ini secara logika KADIS PPKAD Drs. J.R. Matheos, MBA dan bendahara PEMKAB Sangihe Ch. Salilo, pasti mengetahui siapa orang misterius yang beriisial AT da JL. Agar dugaan korupsi di kabupaten sangihe lebih jelas, di harapkan pihak kejaksaan negri tahuna segera memeriksa kembali KADIS PPKD PEMKAB Sangihe Drs. J.R. Matheos, MBA. Dan bendaharanya Ch.Salilo sehingga seseorang yang berinisial Masaalah penyelesaian dengan penyetoran yang di lakukan oleh KADIS PPKAD maupun AT maupun JL dapat di ketahui keberadaanya karena simpul dari dugaan korupsi yang terjadi di Kab.Sangihe ada pada 2 bendahara PEMKAB SANGIHE itu bukan berarti penyelesaian dugaan korupsi, akan tetapi figur pejabat tersebut. Ketua LSM MAKNA Kab. Sangihe Jahja Janis kepada SKPK mengatakan bahwa agar dugaan korupsi perbuatan yang dilakukan sudah seharusnya di proses dalam persoalan hukum. di PEMKAB Sangihe cepat di tuntaskan maka di minta bantuan kepada ketua LI - TPK aparatur Negara RI, Bambang S untuk segera menyampaikan hal ini ke komisi pemberantasan korupsi di Jakarta, jika dimungkinkan ketua LI - TPK aparatur Negara Demikian pula dengan persoalan deposito di bank BRI unit dan bank sulut kwandang RI tersebut turun bersama tim ke Kab. Sangihe. Gorontalo dengan bunga deposito Rp 1,750 M (hasil temuan BPK) ini segera di tangani dan di buktikan oleh kejaksaan negri tahuna karena dari sisi bunganya saja nominalnya sangat besar. “Kami berharap kiranya ketua LI-TPK aparatur Negara pak Bambang S untuk segera meneruskan persoalan ini ke KPK agar Masalahnya berapa besar jumlah depositonya tersebut….?? Pinjaman ke pihak ke 3 sebesar supaya penyelesaian dugaan korupsi yang merugikan miliaran rupiah PEMKAB Sangihe segera di tuntaskan, kalau perlu Pak Rp 1,6 M sampai saat inipun belum terselesaikan atau tuntas secara jelas. Bambang S bersama tim turun ke Kab. Sangihe”. Ujar Janis Ketua LSM KOMID Kab.Sangihe O. Tambanaung kepada SKPK mengatakan bahwa persoaPenyelesaian dugaan korupsi dengan pembayaran atau pengembalian uang pinjaman yang di korupsikan bukan berarti lan korupsi segera di tuntaskan serta prosesnya di kedepankan, karena ini dapat menyengsara- menyelesaiakan persoalan, akan tetapi perbuatan yang di lakukan itu harus segera diproses melalui jalur hukum. Masyarakat kan rakyat sehingga di mintakan kejaksaan negri tahuna lebih proaktif lagi dalam penyelesaian Kab.sangihe akan tetap mengsuport atau membantu kinerja kejaksaan negri Tahuna sepanjang kinerja tersebut berpihak pada dugaan korupsi yang terjadi di kabupaten sangihe. (Tim) kepentingan orang banyak. (Ewos)

DAERAH 9

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

KKN Projek Auditorium,

Mapolda Sulut harus lanjutkan pemeriksaan Boltim, SKPK Sikap Mapolda Sulut dalam menyikapi aduan dugaan korupsi diwilayah ini patut diacungi jempol. Acungan jempol itu dialamatkan manakala mencermati sikap Mapolda Sulut dalam menyikapi dugaan praktek KKN dalam projek pembangunan Auditorium Kantor Bupati Boltim. Dalam berita sebelumnya, praktek dugaan KKN dalam pelaksanaan projek auditorium itu tercium mankala ketika mencermati hasil evaluasi pelaksanaan phisik, dan ketika dibandingkan dengan besaran anggaran 4 miliaran rupiah sangatlah tidak seimbang. Dari hasil penyelidikan LI-TPK, kuat dugaan praktek KKN telah terjadi dalam pelaksanaan projek auditorium tersebut. Hal itu tercium manakala sejumlah sumber menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan volume phisik projek berbandrol Rp. 4,9 Milyar itu terindikasi tidak selesai 100 %, dan sementara dana sudah diserap 100%. selanjutnya, pelaksanaan projek yang dilakukan oleh pihak perusahaan terindikasi menabrak peraturan dan perundnag-undangan yaitu kepres 80/2003, serta UU.no.17/2001, tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Negara. Seharusnya, meski pelaksanaan projek  tersebut belum bisa dilakukan sesuai dengan kalender kerja yang ditetapkan dalam tender projek, pemerintah harus menegur pihak pelaksana, dan uang belum terserap itu harus ditarik dan diamankan dalam kas Negara untuk dipertanggungjawabkan. Sumber resmi Koran ini menegaskan, bahwa pencairan dana yang belum terserap dalam pelaksanaan projek auditorium Boltim itu, diduga kuat melibatkan pejabat tinggi setempat. Modus operandi penarikan dana tersebut, terindikasi melangkahi mekanisme

penarikan sebagaimana yang main mata dengan para diatur dalam perundang-un- pejabat terkait. dangan. Hal itu sengaja ditegasMenyikai masalah terse- kan, mengingat bahwa but, ketua LI-TPK pusat, penyimpangan seperti itu Bambang S, menegaskan harus ditindaki demi untuk agar pihak yang berkompeten masa depan pelaksanaan dalam hal ini, mapolda Sulut tata pemerintahan yang beragar konsisten menindaki para sih diwilayah Boltim, “Boltim pejabat yang terlibat dalam ini kan baru berdiri sendiri, praktek KKN dalam pelaksa- butuh fundamental pemernaan projek Aditorium Boltim. intahan yang bersih, dan jika dimulai dengan pemer(Martopo/Pusran/Jas) intahan yang bermental korupsi, dikhawatirkan akan Cuci Tangan menjadi patron dalam pelakPemeriksaan terhadap sanaan tugas-tugas pejabat kasus dugaan penyimpan- selanjutnya”, pungkas Cangan pelaksanaan pembangu- dra Modeng mengomentari nan auditorium kantor bupati masalah penanganan kasus Bolaang Mongondow timur tersebut. hingga saat ini telah memasuki Lanjut ditegaskan, jika tahapan pemeriksaan saksitim Mapolda Sulut juga tidak saksi terkait. mampu menuntaskan kasus Sumber koran ini beber- penyimpangan Auditorium kan, bahwa pihak tim reskrim Boltim itu, para aktifis siap tipikor Mapolda Sulut, intensif akan menyerahkan sejummelakukan penyelidikan terha- lah bukti-bukti ke Mabes dap dugaan penyelewengan Polri, “ kami akan mengiryang terjadi pada pelaksanaan imkan surat dan bukti-bukti pembangunan kantor audito- awal dugaan penyimpangan pelaksanaan auditorium rium berbandrol 4,9 miliyar. Boltim itu ke Mabes Polri, Sebelumnya, terkuaknya jika Mapolda Sulut benar tidugaan kasus dalam pelak- dak mampu menuntaskan”, sanaan pembangunan kantor pungkas aktifis. auditorium tersebut bermula Disisi lain, sejumlah ketika sejumlah aktifis melihat adanya keanehan dalam pros- aparat terkait kasus tersebut esi pelaksanaan.keanehan itu mulai ketar ketir mewantiterkuak setelah sejumlah ak- wanti dijadikan tumbal oleh tifis pengamat pembangunan oknum petinggi Boltim. mengetahui dana yang diplotMenyikapi perasaan ing dalam anggaran sejumlah 4,9 miliyar sudah tercairkan, was-was seperti, para pensementara tahapan pelaksa- gamat pemerintahan menaan sesuai dengan volume minta agar para pejabat terbobot pekerjaan diketahui kait jangan menutup-nutupi masih seputar 50-an persen. atau jadi pahlawan dalam persoalan itu,”pejabat terLanjut penyelidikan aktifis, kait jangan takut beberkan bahwa kebenaran isu adanya modus operandi hingga main kong kalingkong antara dana tersebut dicairkan, pejabat tinggi Boltim dengan yang pasti pejabat terkait kroninya dalam prosesi pen- tidak akan pernah berani cairan dana auditorium terse- memproses pencairan jika but modus dan operandinya bukan perintah penguasa”, “pejabat teknis hanyalah juga sempat dikuntit. pelaksana kegiatan dan Menyikapi kasus dugaan menyangkut masalah keadanya penyimpangan dalam bijakan semisal pencairan prosesi manajemen keuan- dana auditorium yang jumgan dalam proses pencairan lahnya miliyaran rupiah dana auditorium tersebut, itu, yang pasti hanya bisa para aktifis mendesak agar jika ada campur tangan pihak tim Tipkor Mapolda Sulut langsung penguasa daerah diminta untuk jangan sampai setempat,” ujarnya. (Tim)

Terkait Suplay BBM,

Bupati dan Sekda Tanjabtim Selewengkan dana APBD Untuk memenuhi kebutuhan BBM dilingkup Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan surat perjanjian No. 027/03. a/UMUM/2008, tanggal 2 Januari 2008, namun dalam realisasinya, pihak KPN tidak pernah mengadakan BBM seperti yang direncanakan, melainkan memberikan uang tunai kepada masing–masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk membeli sendiri kebutuhan BBM-nya Jambi, SKPK Sedangkan dalam surat per­janjian tertanggal 2 Januari 2008 tersebut pihak KPN Melak­sanakan pembelian BBM jenis solar dan bensin di Pertamina UP. II Jambi atas nama Pemkab. Tanjung Jabung Timur dan menyimpan dalam lokasi penam­pungan yang dekat dengan lokasi Kantor Pemda Kab. Tanjung Jabung Timur.

gambilan BBM.

Lebih lanjut diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran dalam me­realisasikan Belanja Bahan Bakar untuk kepentingan Sekretariat Daerah dengan memberikan uang tunai kepada pengguna kendaraan dinas untuk pembelian BBM, namun pihak penerima dana biaya pembelian bahan bakar tersebut tidak mem­berikan bukti tanda pembelian bahan Dan menjaga keamanan bakar tersebut. BBM yang akan di distribusikan Sedangkan Bukti untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung pertanggung­jawab­an Bendahara Pengeluaran yang Timur. disampaikan kepada Tim Harga pembelian BBM Pemeriksa (BPK) adalah bukti adalah harga faktur dari Per- yang diterbitkan oleh KPN ketamina ditambah biaya dan pada Ben­dahara Pengeluaran jasa sebesar Rp. 1.125.00/liter, berupa bukti banyaknya BBM Jangka waktu perjanjian kerja­ yang dibeli (dalam satuan liter) sama dari tanggal 2 Januari tanpa harga dan tanpa bukti 2008 sampai dengan 31 De- pembelian BBM dari SPBU, sember 2008. Tetapi berdasar- yaitu bukti pertanggungjawakan konfirmasi dengan pihak ban pembelian BBM sebanPertamina Unit Pemasaran II yak 141.476 liter bensin dan Jambi, diketahui bahwa KPN 81.535 liter solar, sehingga Ka­bupaten Tanjung Jabung terdapat selisih pembayaran Timur se­lama Tahun 2008 harga yang dinyatakan dalam tidak pernah me­lakukan pen- perjanjian kerjasama dengan

harga BBM eceran yang berlaku umum seluruhnya sebesar Rp. 1.004. 044.192. seperti yang dilansir oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi) Nomor 08.a/HP/ XVIII/ JMB/ VI/ 2009 Tanggal 02 Juni 2009. Atas kelebihan pembayaran BBM ini pada tanggal 12 Juni 2009 dan 16 Juni 2009 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah masing-masing sebesar Rp25.000.000.dan Rp16.629.156. Dengan demikian, sisa kelebihan pembayaran yang belum dilunasi adalah sebesar Rp962.415. 036. (Rp1.004.044.192. – Rp25.000. 000. + Rp16.629.156.) Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Temuan BPK tersebut maka pada (23/11) SKPK menemui (SEKDA) Tanjung Jabung Timur, dalam keterangan nya ia mengatakan “aku sudah tau hal itu, bukan pem­bayaran ganda, yang benarnya adalah kelebihan pembayaran ibarat beli minyak di SPBU dan di Eceran, waktu itu SPBU belum ada, kalau kamu mau puas silakan tanya BPK, saya punya data yang menggunakan dan si pe­makai kendaraan harus mengem­ balikan, sampai saat ini sudah hampir separo di bayar. Ketika di tanyai lebih rinci me­ngenai hal yang tercantum dalam surat perjanjian kerja sama SETDA dengan KPN berbunyi bahwa pihak KPN berkewajiban mengadakan BBM dengan jalan membeli BBM ke Pertamina Unit II

Kerinci, SKPK Idealnya pemerintah mensubsidi bahan bahan minyak untuk masyarakat golongan menengah kebawah. Dan menurut Undang-undang Migas, untuk industri/ perusahaan dilarang keras memakai minyak bersubsidi, karena untuk industri mempunyai ketentuan harga khusus atau lebih tinggi. Berbeda halnya dengan SPBU milik H. Yusuf kontraktor elit Kerinci yang juga pemilik SPBU, menggunakan minyak bersubsidi untuk kepentingan perusahaan pribadinya PT. PPK puluhan alat berat parker di kios SPBU tersebut untuk mengisi BBM ditempat dan berdrumdrum dibawa ke lokasi Proyek di Muaro Imat.

Menyikapi permasalahan tersebut dan dari keterangan yang diberikan Drs. H.Eddy Kadir (Sekda Tanjabtim), maka pihak Penegak Hukum dinilai perlu menindak lanjuti temuan BPK tersebut agar hal – hal yang berpotensi merugikan keuangan Negara di Negeri ini dapat terhindari dan pelaku korupsi diberi sangsi Hukum, karena keterangan yang di peroleh dari SEKDA dinilai sangat berseberangan dengan isi perjanjian kerjasama. Sedangkan menurut Kepala In­vestigasi LI-TPK Jakarta, Darto Lubis., Spd, Perbuatan apapun yang dapat merugikan Negara harus di proses oleh Lembaga penegak hu­kum. “Karena uang yang dikelola oleh pejabat bersangkutan, adalah milik masyarakat banyak. Dan kami meng­harap semua temuan ini ditindak lanjuti aparat penegak hukum Jambi. Jika tidak, maka kami sebagai lembaga pemantau tindak korupsi akan segera melakukan penelitian lanjutan dan meminta aparat hukum di Jakarta untuk menanganinya,” tegas Darto. (Tim) yang memadai tidak terpenuhi, seperti WC tak terawat, tempat shalat dan P3K tidak ada, alat pemadam kebakaran tidak layak pakai. Yang terpenting, mondarman­dirnya alat berat sangat menganggu kenyamanan pengguna SPBU, apalagi 50% arena SPBU jadi lahan parkir alat berat PT. PPK. Salah seorang tokoh masyakat Kerinci yang enggan disebut namanya berkomentar, “Andi Yusuf melalui perusahaan PPK dan SPBU miliknya benar-benar telah merampok masya­rakat Kerinci.

SPBU 24.371.19 Sungai Liuk Kerinci Milik H. Yusuf

Salurkan Minyak Subsidi Untuk INDUSTRI

Jambi dan me­nyimpan di daerah tanjung jabung timur serta menyalurkan untuk memenuhi kendaraan Dinas di lingkup Sekretariat Daerah Tanjabtim terhitung dari tanggal 02 Januairi s/d 31 Desember 2008, namun kenyataan nya hal tersebut tidak terlaksana. Dengan terang Drs. H. Eddi Kadir mengatakan “berarti anda sudah menjadi investigator, silakan saja tanya BPK” ujar nya dengan nada tinggi.

Setiap proyek yang dikerjakan asal jadi dengan untung milyaran, kemudian Diperkirakan berton-ton BBM setiap hari digunakan PT. PPK, untuk proyek pengingkatan jalan BBM bersubsidi digunakpropinsi dan AMP Siulak. Pemilik SPBU melalui putranya Andi Yusuf membantah alat beratnya an untuk industri sungguh hanya menggunakan minyak subsidi, tapi juga tidak menolaknya karena puluhan alat beratnya keterlaluan”ujarnya. mangkal di dalam SPBU siang dan malam. Aparat hukum Kerinci boAnggota DPR-RI H. Muradi yang juga pemilik kios Koto Lebu menyatakan SPBU milik H. Yusuf leh tutup mata dan seolah tak sangat menyalahi Undang-undang Migas, lebih lanjut Muradi menyatakan “you wartawan sudah tahu, tapi masya­rakat sangat pantas memberitakan dan melaporkan tindakan bejat SPBU ini, agar segera diambil tindakan” berharap aparat ber­wenang pusat terutama Pertamina ujar Muradi. dapat menindak lanjuti pemDari pantauan SKPK, kenyamanan pe­ma­kai jasa SPBU dibawah standar. Kriteria SPBU beritaan ini. (Sy) Foto Istimewa

10

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Proyek PNPM Koto Kandis Dikerjakan “Asal Jadi”

UJI MATERI YANG PERLU DIPERTANYAKAN PERS PURWAKARTA Purwakarta, SKPK Beberapa bentuk penyaluran dana oleh PEMDA Purwakarta lewat Dinas KESRA patut diduga adanya KOLUSI, KORUPSI & NEOPITISME. Karena menurut pengaduan wartawan salah satu media yang eksis di Purwakarta mengatakan, sdr ANDRI dan IRSAD pejabat pada Dinas tersebut sulit ditemui dan kalaupun ditemui dengan enteng mengatakan jikalau penyimpangan tersebut ditemukan maka adalah resiko tugas.

Jawaban seperti itu tidak pantas dilontarkan kepada Pessel, SKPK insan Pers dan harus diburu Proyek PNPM-Mandiri Pedesaan yang ada di Kecamatan Lengayang Kenagarian Koto sesuai hak Undang-undang Kandis Kambang dengan Nomor 5/SPPB/KKD/XI/09, jenis kegiatan Pembuatan jalan dan jem- yang menjadi kewenangan batan dengan volume pekerjaan panjang jalan yang dibuka badan jalan sepanjang 5000 meter Pers. lokasi Kampung Koto Kandis, Jumlah da­na untuk pembangunan fisik Rp 315.­837.­000,- dan OP-UPK Rp 6.949.200,- dan OP-TPK Rp 9.973.800,-. Foto Istimewa

teman-teman Pers segera melakukan tuntutan hukum berdasarkan ketentuan Undang-undang Pers yang telah ditetapkan jika diperlukan saya siap mendapingi teman-teman untuk melakukan pelaporan adanya perbuatan pidana Hal tersebut sangat berpo- tersebut. tensi adanya korupsi dimana Dana hibah sapi yang nominal yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan disalurkan kepada setiap isi nominal kwitansi sehingga Masyarakat Desa di Kabuperlu dilakukan konfirmasi dan paten Purwakarta diduga tidak meminta bukti tertulis dari Di- diterima pihak yang patut nas KESRA jumlah dana yang menerimanya. telah disalurkan dan kepada Dan jumlah peruntukannya siapa yang menerima dana juga dikurangi Pemasangan TV tersebut. Kable yang dilakukan Televisi Selanjutnya perlu adanya swasta yang menggunakan konfirmasi kepada penerima tiang PLN secara sengaja dididana tersebut, jika ternyata amkan oleh Kepala PLN Purditolak oleh pejabat yang ber- wakarta walaupun telah diadusangkutan saya berharap kan masyarakat yang merasa Lebih lanjut wartwan tersebut mengatakan, pengajuan proposal permohonan dana dari instansi maupun perorangan diwajibkan melampiri kwitansi kosong yang telah ditanda-tangani diatas meterai.

khwatir terjadinya musibah korsleting pada pemasangan TV Kable tersebut. Diduga adanya kerjasama atau kolusi pihak PLN dan TV Kable yang menguntungkan pihak oknum PLN dan Kelompoknya. Yang akan diinformasikan kemudian. Sehingga lewat kesempatan ini saya menghimbau rekan PERS Purwakarta agar dapat mensikapi permasalahan tersebut dan apabila jika terjadi hal-hal yang secara sengaja menghambat kinerja Pers, mari kita sama-sama membuktikan bahwa akibat hukum dari UU RI No. 40 Tahun 1999 patal akibatnya bagi siapa saja yang mengangkangi Undang- undang tersebut. (H. Situmeang/Prabu)

Terkait Suap Mutasi Kepala Sekolah,

Kepala UPTD PAUD-SD Babelan Harus Bertanggung Jawab

Namun sangat disayangkan pe­ker­jaan dari pihak pelaksanaan ke­giatan proyek PNPM diduga asal jadi, karena nampak jelas untuk mem­buat pondasi box karvet pihak pe­lak­sana tidak membuat lantai kerja ter­lebih dahulu batu pasang hanya sekedar ditempel begitu saja diatas permukaan tanah,sekarang dasar pondasi sudah nampak berlubang ter­kena kikisan air,begitu juga deng­an Bekasi, SKPK adukan semen sangat diragukan untuk ketahanan pondasi Box karpet yang dikerjakan oleh Desas-desus adanya para tukang se­cara manual. praktek suap pada pengangkatan dan mutasi Kepala “Coba bayangkan hanya beberapa bulan saja proyek PNPM Koto Kandis baru saja selesai Sekolah di Babelan, Disdik di­ba­ngun, sekarang saja sudah nampak kesalahannya, sesuai dengan pan­tauan ke lokasi proyek Kabupaten Bekasi sulit untuk PN­PM Koto Kandis belum lama ini, meli­hat bahwa cara pelaksanaan pe­ker­jaan proyek PNPM dipungkiri.  Salah satunya melitu terkesan asal jadi dan amburadul,” ujar sumber. ibatkan kepala UPTD PAUDSD Kec.  Babelan H. Engkar Selaku Ketua TPK proyek PN­PM Koto Kandis Kardinal saat di­te­mui MI dirumahnya dia tidak yang memungut uang Rp. ber­a­da ditempat sehingga berita ini diterbitkan,masyarakat kecamatan Lengayang menghimbau 12,5 juta sampai Rp. 35 juta kepada aparatur pemerintah Pessel yang membidangi untuk pengawasan proyek PNPM maupun dari para calon Kepsek SD. pihak Hukum selaku lembaga control,tolong be­kerja proaktif untuk mengawasi pro­yek PNPM, namun yang meng­he­ran­kan masyarakat adalah siapa pe­tugas yang dari Kabupaten untuk Ironisnya penerimaan uang pengawasan proyek PNPM ,para pe­tugas tidak pernah turun ke proyek PNPM sehingga dengan oleh H. Engkar dari salah satu leluasa para pekerja proyek bekerja tanpa ada pengawasan dari pihak instansi yang terkait. calon Kepsek menggunakan tanda terima berupa kwitansi Menindaklanjuti proyek PNPM Koto Kandis Kecamatan Lengayang Ka­bupaten Pessel yang dengan nilai nominal sebesar dikerjakan asal jadi oleh pelaksana kegiatan dan selaku Ketua UPK Proyek PNPM Kar­dinal harus Rp. 70 juta + Rp. 30 juta yag bertanggung jawab tentang pelaksanaan pekerjaan pro­yek PNPM yang dikerjakan asal jadi. ditanda tangani H. Engkar Karena yang namanya proyek PNPM adalah untuk men­se­jah­te­ra­kan masyarakat Kecamatan Sukarya selaku penerima Lenga­yang dan bukan untuk men­se­jah­te­rakan para pengurus proyek PNPM yang diduga KKN. dalam kwitansi tersebut untuk masyarakat Koto Kandis berharap kepada pihak Hu­kum Kajari dan Polres Kabupaten Pes­sel pembayaran uang administrasi mengadakan croscek kelokasi proyek setiap proyek PNPM yang ada di Kabupaten Pessel,kalau calon kepala sekolah. ada temuan yang bersifat merugikan pem­bangunan pemerintah tolong tindak tegas penanggung jawab ke­giatan itu karena selaku ketua proyek PNPM harus memikirkan manfaat se­buah Uang dari para calon proyek PNPM. kepsek tersebut sebagian disetorkan ke berbagai pihak, Namun keba­nya­kan selaku Ketua pelaksanaan proyek PNPM hanya yang dipikirkan bagai seperti untuk bupati dan badan mana menyulap agar dana proyek PNPM bisa masuk kekan­tong ketua dengan aman,seperti kepegawaian daerah sebesar pro­yek PNPM Koto Kandis yang sebentar lagi Boxkarvet yang dibuat asal jadi akan ambruk Rp. 5 juta dan kepada pejabat terkikis oleh terjangan arus air yang selalu mengi­kis dasar pondasi Boxkarvet yang tidak dibuat Disdik. lantai kerja. Dan juga seperti Simpan Pinjam Pe­rempuan (SPP)di Pasar Baru Ke­ca­matan Lengayang Kabupaten Pes­sel bermasalah karena diwaktu pe­nyerahan dana SPP itu tidak diha­diri Kepala UPTD PAUD-SD  Kec.  oleh kepala kampung dan kader serta anggota kelompok Ampera, pa­dahal Sumber dana dari Babelan H. Engkar saat diPNPM Ka­bu­paten Pesisir Selatan lebih kurang 2 Milyar tahun anggaran 2009. datangi media SKPK beberapa waktu lalu ke kantornya tiKe­gu­naan dana simpan pinjam perempuan itu adalah untuk mem­ban­tu mensejahterakan dak berada di tempat.  Media masyarakat Kecamatan Lengayang khususnya ternyata banyak penyimpangan yang dilakukan SKPK hanya sempat bertemu oleh pihak pengurus dana PNPM yang berjiwa korup se­perti Selaku Ketua UPK Kecamatan dengan Dani Kasubag TU Lengayang tidak pernah trans­pa­rans terhadap anggota kelompok dan ada indiasi KKN yang UPTD PAUD SD Kec.  Baperlu ditindak lanjuti oleh pihak penegak Hukum di Kabupaten Pessel. belan. Selaku Fa­si­li­ta­tor Teknik Kecamatan Lenga­yang Rismayarno dan Isratul menga­takan kalau ada temuan si­lah­kan beritakan dan ditindak lanjuti ungkap Rismayarno kepada SKPK ber­dasarkan hasil temuan dilokasi Pro­yek ternyata banyak terjadi pe­nyimpangan yag merugikan peme­rin­tah dan masyarakat anggota ke­lom­pok PNPM kecamatan Lenga­yang baik itu tentang bangunan pisik proyek maupun simpan pinjam perempuan (SPP) sehingga fisik proyek PNPM Kecamatan Lengayang harus dipertanggung jawapkan demi tegaknya hukum di Kabupaten Pessel. Menindak lanjuti proyek pe­ker­jaan pembangunan jalan jembatan oleh ketua UPK yang bekerjasama dengan pengurus proyek PNPM lainnya begitu juga dengan dana sim­pan pinjan perempuan (SPP), ken­tal dengan nuansa KKN sesuai dengan pasal 2 Undang-undang KKN No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang N0.20 Tahun 2001, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau pere­ko­no­mi­an Negara, dipidana dengan ku­ru­ng­an penjara seumur hidup. Tentunya berharap kepada pihak hukum dari jajaran kepolisian dan Ka­­jari Kabupaten Pessel menying­ka­pi proyek PNPM untuk pem­ba­ngunan jalan dan jembatan. di Ke­ca­matan Lengayang Kenegarian Ko­to Kandis yang dikerjakan asal jadi itu. (Tim)

Bekasi menyatakan bahwa pengangkatan kepala sekolah dan mutasi para pejabat yang jumlahnya mencapai ribuan disinyalir telah menjadi ajang berbisnis bagi Baperjakat maupun Bupati. Sumber yang minta jangan disebut namanya ini menambahkan, para kepala sekolah yang diangkat diwajibkan menyetorkan uang hingga Rp. 5 juta perkepsek.

tapi tau-tau malah rame mencuat bang.  Ya mau dibilang apa lagi,”  ujarnya. Ketika H. Engkar diminta klarifikasinya kepada media SKPK via ponselnya tentang bukti tanda terima uang sebesar Rp. 70 juta berupa kwitansi dari salah seorang kepala sekolah yang baru diangkat, dia diam membisu tanpa ada jawaban hingga berita ini turun. Kesan angkuh dan sombong makin melekat pada diri H. Engkar selaku Ketua UPTD PAUD SD Kecamatan Babelan, entah karena merasa dekat dengan orang nomor satu di Kabupaten Bekasi, atau merasa kebal hukum.

Anehnya, Dani sempat mengatakan wah kasus itu sudah lama dan menjadi virus, katanya tanpa memperinci lebih jauh apa yang dimaksud virus tersebut. Beberapa waktu, di jajaran Dinas Pendidikan Kab. Bekasi Namun saat dikonfirmasi ten- berlangsung pengangkatan tang pungutan uang dari para kepala sekolah SDN serta calon Kepsek, lebih jauh Dani pengawas.  menyarankan agar langsung Dimana sebanyak 412 mempertanyakannya kepada atasannya, yakni H. Engkar orang guru telah diangkat menjadi kepala sekolah, seSukarya.  mentara ada sebanyak 204 “Saya tidak tahu masalah orang kepala sekolah yang uang yang dipungut dari ke- mutasi dan 32 kepsek diangkat pala sekolah yang diangkat, menjadi pengawas.

“Dan para pejabat yang dimutasi  juga tidak mungkin tidak memberikan uang sogok kepada badan Kepegawaian Daerah ( BKD). Makanya setiap pelaksanaan mutasi di duga uang yang masuk kantong Foto Istimewa pejabat dan Bupati  mencapai  puluhan milyar. Sudah sepanDitempat terpisah sumber tasnya, pihak kejaksaan negeri media SKPK yang patut di- (Kejari) Cikarang untuk menpercaya di Kec. Babelan men- gusut kasus ini, “ ujarnya. gungkapkan bahwa uang yang dipungut dari para calon kep- Media SKPK yang berusaha sek sebagian juga disetorkan untuk melakukan konfirmasi kepada pejabat berwenang kepada Kepala BKD mengenai di Pemda Kabupaten Bekasi kebenaran pungutan ini belum sebesar Rp. 5 juta, kepada berhasil ditemui, begitu juga kepala dinas pendidikan Dr. dengan pejabat berkompenten Rusdi. Hj. Nani sebagai Kabid di Lingkungan Bawasda. Dinas, Nurdin Ketua PGRI dan para staf UPTD Kec.  Darip Mulyana selaku wakil Babelan masing-masing Rp. Bupati Bekasi hendak dimintai 500 ribu/staf.  komentarnya seputar perilaku opnum kepala UPTD PAUD Kami juga heran kenapa SD dimaksud, ketika dihubungi kepala UPTD H. Engkar berani via ponsel genggamnya di membuat tanda terima uang nomor  08134151xxxx  tidak berupa kwitansi dari calon aktif. kepala sekolah, “ ujar sumber yang tidak mau disebut Sebuah LSM saat diminta tanggapannya mengatakan namanya. kasus pungutan uang pada Lebih lanjut sumber tadi pengangkatan kepala sekolah mengatakan, penyetor uang sudah melanggar ketentuan dari para kepala sekolah UPTD yang ada. PAUD –SD, berlangsung di Pungutan itu sudah mevilla 200 Kota bekasi kamar 21, pada jam 16.00 Wib.  Tang- langgar etika kepatutan, apagal 6 januari 2010 lalu, dan lagi tidak ada UU, PP mauyang menerima adalah angora pun Perda yang mendasari baperjakat dari BKD RT dan pungutan itu dilakukan.” Ini NN, dari Dinas Pendidikan. sama artinya dengan penyalahgunaan wewenang denDitempat terpisah, sum- gan menggunakan jabatan,” ber media SKPK di Pemkab katanya. (Red)

DAERAH 11

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Bos PT Sejahtera Prima Lestari Nakal,

“Camat Pakal Akui Tak Miliki HO“

Surabaya, SKPK PT Sejahtera Prima Lestari (SPL) yang bergerak dibidang perkayuan, milik David. Pasalnya, sejauh ini perusahaan yang dikelolah itu tidak layaknya sebuah perusahan legal, Sebab tidak memiliki HO. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Camat Pakal yaitu Sudibyo SH. Selain itu juga, apa yang selama ini kayu glondongan atau log yang di beli dari Klaimantan dapat disinyalir atau diduga tidak benar alias ilegal. Dugaan tak mengantongi ijin HO ini juga dikatakan Camat Pakal Sudibyo SH ketika dikonfirmasi SKPK, Selasa (11/5) lalu. “Memang yang saya ketahui perusahaan itu tidak mengantongi ijin HO. Dan dalam waktu dekat saya akan memanggil pihak perusahaan atas kasus ini,” terangnya. Ironis sekali, bila perusahaan yang sebesar itu tidak memiliki ijin – ijin, layaknya sebuha perusahaan pada umumnya yang melengkapi siarat-siarat ijin yang sudah ditentukan pemerinta. Apaligi perusahaan yang memperkerjakan kurang lebih dari 250 karyawan dan perusahaan ini memiliki beberapa perusahan di Jawa Timur yang berpusat di Gresik. Sementara, menurut sumber SKPK di lapangan mengatakan “ memang bos PT SPL tergolong watu (nakal atau ndableg. Red), bahkan kalau kami katakan sudah termasuk bos mafia kayu, mas. Dan kenapa mas, Kami bisa mengatakan seperti itu? Secara nalar saja kalau bukan mafia, paling tidak bisa memprioritaskan karyawan yang ada di perusahaan tersebut adalah warga sekitar dan bukan karyawan lama yang pindahan dari Gresik”. Kata sumber SKPK.Masih terkait hal tersebut, dinding perusahaan yang nyaris roboh itu. Kini bangunan cor yang difungsikan sebagai penyangga dinding di bangun diatas tanah milik jalan desa. “Bangunan penyangga yang baru saja di cor itu saja memakan tanah milik kas desa. Apakah itu bisa dikatakan sebagai perusahaan yang baik, coba kita fakir bersama?,” ujar salah seoerang warga desa yang enggan disebutkan namanya. Selain itu, menurut sumber lainya, ada dugaan sejumlah kayu log yang dimiliki perusahaan tersebut juga diindikasikan sebagai baarang ilegal. Artinya, kayu log yang diangkut asal Kalimantan itu diduga juga hasil dari pembalakan liar, yang kemudian ‘memainkan’ administratif Kehutanan untuk bisa lolos hingga Surabaya. (Dadang)

Perkontainer Ditarget Rp 2 juta Pemeriksa Bea Cukai,

Main Buka Tutup Kontainer

Foto Istimewa

Surabaya, SKPK Untuk menciptakan birokrasi “Clean”, Nampaknya belum terwujud di institusi Bea Cukai. Pasalnya masih terjadi berbagai modus untuk mengeruk keuntungan pribadi yang dilakukan oknum PFPB (Pejabat Fungsional Pemeriksaan Barang) di Kantor Pelayanan dan Pengawasan (KPP) Madya Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya. Salah satu modus yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sistim” Buka-tutup” kontainer. Ironisnya untuk mendapatkan fasilitas” Bukatutup “ importir diwajibkan untuk membayar Rp 2 juta per kontainer sebagai dana pemeriksaan. Modus “Buka-tutup” kontainer sebenarnya sudah bukan menjadi rahasia umum dikalangan importir di Pelabu-

, “ujar salah seorang petugas lapangan dari sebuah PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan). Dengan sistim” Buka –tutup” ini, Pemeriksa membuat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) hanya berdasarkan packing list , tanpa harus melakukan pemeriksaan fisik. Ironisnya untuk mendapatkan fasilitas ini , Importir harus menyiapkan dana minimal Rp 2 juta untuk kontainer berukuran 20 feet , sedangkan untuk konainer berukuran 40 feet minimal Rp 3 juta, “ Setiap kontainernya minimal menyiapkan dana extra Rp 2 juta hingga Rp 3 juta, “ masih kata sumber SKPK tersebut.

han Tanjung Perak. Pasalnya ketentuan ini mengharuskan kontainer yang berisi berbagai jenis barang harus dilakukan pemeriksaan fisik (bahandel) Modus atau sistim seperti yang dilakukan oleh petugas ini tergolong rawan terjadinya PFPB . manipulasi pemberitahuan baSementara apabila dilaku- rang . Pasalnya petugas PFPB kan bahandel, tentunya para tidak melakukan pemeriksaan importir nakal akan merasa barang sesuai ketentuan jalur ketakutan. Karena dengan yang ditentukan, hanya berdilakukannya bahandel, maka dasarkan packing list yang semua isi barang, baik jumlah, diberrikan importir, Namun merek yang berada dalam pada umumnya sistim seperti kontainer akan diketahui isi terjadi pada kontainer yang barang sebenarnya oleh petu- berisi barang sejenis (satu jenis barang). Diperikirakan gas PFPB. dengan sistim ini sejumlah Untuk itu maka terjadilah petugas PFPB setiap minsistim “Buka-tutup” kontainer, ggu dapat mengeruk puluhan artinya pintu kontaner hanya juta rupaih, Berkaitan dengan dibuka lalu ditutup kembali , adanya sistim “Buka-tutup” tanpa haus dilakukan pemer- ini. Kepala KPP Tipe Madya iksaan isi barang yang ddi- Bea Cukai Tanjung Perak, dalam kontainer, “Jadi pintu Khoirul Saleh hingga berita kontainer hanya dibuka, segal ini diturunkan belum dapat dipotong lalu pinti ditutup lagi dikonfirmasi . (Dadang)

PEKAN OLAHRAGA DAERAH PROVINSI SULUT PENUH KECURANGAN Tahuna, SKPK Dalam rangkan meningkatkan prestasi dan mentalitas atlit maka pada tanggal 3 mei 2010 dilaksanakan Pekan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara tingkat pelajar.

tidak dapat mengikuti acara tersebut.

Pada cabang olah raga lari 100 meter putra, nampak benar–benar ketidakadilan panitia lomba khusus cabang atletik yang dikoordinir Sony Namun sangat di sayang- Terok. kan ajang olah raga tersebut Karena merasa sebdengan maksud mempererat hubungan antara sesama atlit agai pelatih nasional maka kabupaten se SULUT maupun semau–maunya saja membuat untuk peningkatan prestasi aturan sehingga merugikan pelajar dinodai dengan segala tim lainya. bentuk kecurangan yang senMenyingkapi hal ini Evergaja diciptakan oleh oknum tertentu yang terakomodir hard Pontius A.MA.Pd official dalam kepanitiaan pertand- Kab. Sangihe sangat menyayangkan tindakan yang ingan. di lakukan oleh panitia atletik Hasil pemantauan SKPK di yang di pimpin Sony terok. lapangan ternyata membenaKarena akibat ulahnya rkan hal kecurangan tersebut. Jadwal yang telah di tetapkan tersebut dapat merusak menpanitia berdasarkan meeteng talitas atlit pelajar yang masih seharusnya pada rabu 5 mei dalam tahap perkembangan. 2010 untuk cabang olah raga “Saya sangat menyesalatletik. kan tindakan yang dilakukan Akan tetapi karena kee- oleh seorang pelatih nasional goisan oknum–oknum panitia Sony Terok,” cetus Ever. yang tidak bertanggung jawab Dilanjutkan, “Seharusnya melakukan perubahan jadwal menjadi tanggal 4 mei 2010 sebagai seorang pelatih yang tanpa pemberitahuan kepada mempunyai class nasional tim yang melakukan pertand- lebih memahami apa arti dan ingan sehingga beberapa tim tujuan olahraga, janganlah

Foto Istimewa

olah raga ini di campuri dengan atau aturan tersebut, maka segalah kecurangan sehingga nanti akan kami berikan secara menyebabkan perpecahan gratis,” ujar Sony Terok para atlit.” Ujar Ever dengan tegas dank eras. Jadi apapun alasanya, olahraga janganlah dijadikan Sementara Sony Terok ajang kemunafikan dan kesendiri ketila ditemui SKPK curangan. mengatakan bahwa yang di berlakukan adalah aturan Karena ego dari pejabat yang sudah menjadi baku atau oknum tertentu yang dan ini merupakan peganngan secara diam-diam mempunyai panitia. maksud tertentu pula. “Saya melakukan ini atas dasar aturan secara nasional, sehingga mau tidak mau semua harus mengikuti aturan tersebut. Jika mereka mau mengaku belum memiliki buku

Kenapa buku aturan atletik baru akan di serahkan sekarang, kenapa tidak di serahkan jauh hari sebelum di adakan Pekan Olah Raga tersebut…?? (Ewos)

Proyek Jalan Lubuk Bagalung Koto Lamo Bak ‘Sangsaro Mambaok Galodo’

Lengkayang-Pessel, SKPK Pemkab Pesisir Selatan melalui Di­nas Pekerjaan Umum dengan ke­gi­atan Proyek Pemeliharaan Prodik Ja­lan DAK dengan pekerjaan Pe­me­li­haraan Prodik Jalan Kabupaten de­ngan biaya dana DAK yang ber­lo­ka­si di Sikabu-Padang Panjang, Kota Rawang Tampunik, Padang Ma­ra­pa­lam, Lakitan, Lubuk Bagalung-Koto Lamo dan Labuan-Tebing Tinggi de­ng­an nomor kontrak 02/V/B.M-DAK/DPU-PS/2010 tahun anggaran 2010, kontraktor Pelaksana PT. Lu­buk Minturun Kontruksi Persada de­ngan Consultant Pengawas proyek adalah CV. Prisma Seni Alam Bina. Sehingga yang dipertanyakan oleh masyarakat Kecematan Lenga­yang mengenai biaya untuk pem­ba­ngunan j­alan itu berapa nilai har­ga­nya karena pihak Dinas PU tidak me­nu­lis di papan merek proyek yang ter­tulis hanya asal dana dari DAK ta­hun anggaran 2010. Melihat tindakan dari Dinas PU Ka­bupaten Pessel sudah jelas mem­bodoh-bodohi masyarakat Ke­ca­ma­t­an Lengayang, karena tidak jelas berapa besar anggaran untuk mem­ba­ngun proyek jalan itu apakah un­tuk membangun jalan itu dana dari Kadis PU atau dana dari Nasrul Abit untuk membujuk masyarakat atau un­tuk menipu masyarakat sehingga tidak ditulis dipapan merek proyek berapa besar dana anggaran yang di­gunakan untuk membangun pro­yek jalan itu. Menindak lanjuti Proyek Pe­me­li­haraan Prodik Jalan DAK dengan pekerjaan Pemeliharaan Prodik Jalan Ka­bupaten dengan biaya dana DAK yang berlokasi di Sikabu-Pa­dang Panjang, Kota Rawang Tam­pu­nik, Padang Marapalam, Lakitan, Lubuk Bagalung-Koto Lamo dan Labuan-Tebing Tinggi sudah jelas bah­wa pihak Pemda Pessel yang be­kerja sama dengan pihak Dinas PU su­dah Menipu Publik dengan meng­gelapkan biaya dana anggaran pro­yek jalan itu dan sengaja dihilangkan berapa besar anggaran yang di­bu­tuh­kan untuk pembangunan jalan ter­sebut sehingga masyarakat di­bu­at bingung dengan manejemen sate yang dimainkan oleh Dinas PU ka­bu­paten Pessel. Masyarakat Pessel berharap ke­pa­da pihak Hukum yang berada di Kabupaten Pessel mohon kiranya di­tinjau kelokasi proyek kalau me­mang ada kejanggalan terdapat di lo­kasi proyek agar dapat pihak Hukum menegakkan Supremasi Hukum de­ng­an benar, semoga masyarakat Pes­sel jangan sampai kecewa melihat hukum hanya jalan ditempat alias mandul, karena di era reformasi pe­me­rintah harus transpransi terhadap masyarakat tidak ada lagi sekarang ini yang ditutupi karena dana proyek didapat dari masyarakat dan untuk masyarakat Pemerintah Kabupaten Pessel hanya tinggal mengaturnya. Akan tetapi kalau berpikir untuk me­lakukan tindakan korupsi me­mang begini jadinya dengan tujuan supaya masyarakat jangan menge­ta­hui bahwa pihak Dinas PU akan melakukan tindakan KKN sehingga sengaja tidak menulis anggaran pro­yek itu. Dan ada juga indikasi praduga masyarakat bahwa pihak Dinas PU kabupaten Pessel bagai mana dana proyek pembangunan jalan itu se­pa­roh bisa masuk kedalam kantong para pejabat yang berjiwa korup se­hingga tidak ditulis dipapan merek pro­yek berapa besar dana anggaran untuk proyek jalan itu begitu juga dengan kontruksi jalan yang di­ba­ngun diduga pihak kontraktor meng­hamparkan Hotmik dingin begitu juga dengan ketebalan Hotmit sa­ngat tipis sehingga sangat diragukan untuk ketahanan jalan yang diker­ja­kan oleh PT.Lubuk Minturun Kon­truksi Persada. Ironisnya hampir semua proyek yang dikerjakan oleh perusahan PT. Lubuk Minturun Kontruksi untuk pro­yek di Kabupaten Pessel tidak je­las berapa nilai kontraknya dengan tidak jelas berapa besar dananya ma­syarakat Lenggayang berasumsi bah­wa proyek dari Dinas PU, Ka­bu­paten Pessel kental dengan Nuansa KKN sesuai dengan pasal 2 Un­dang-undang KKN No.31 Tahun 1999 jo.Undang-undang N0.20 Ta­hun 2001,Setiap orang yang secara me­lawan hukum melakukan per­bu­at­an memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan kurungan penjara seumur hidup. Di Kecamatan Lengayang perlu ditinjau kebenarannya oleh pihak penegak Hukum di Kabupaten Pes­sel yang jelas pihak Dinas PU yang bekerja sama dengan kontraktor su­dah mengangkangi Keppres No, 80 Ta­hun 2003. (HM)

12

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Pungli Diknas Tanjabtim,

Serahkan LPJ DAK 2009 Kepsek Harus Bayar Rp 5 Juta Jambi, SKPK Sudah 3 tahun DAK di Diknas Kab.Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi, menimbulkan masalah. Padahal sudah ada Kepsek dan Komite yang menolak bantuan karena tidak ada acuan Juklak dan Juknis seperti halnya Bantuan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepsek dan Guru (RDKS/G) tahun 2008. Seperti halnya Firdaus kepala SD 193/X Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang, Muawan kepala SD 196/X Rantau Makmur Kec. Berbak. Setelah dana 50% yang di transfer ke rekening kepsek dikembalikan atas petunjuk Ahmad Husni staf Diknas, kepala sekolah malah dituduh jaksa N. Simbolon, SH (Kacabjari Nipah Pan­jang) sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Muawan yang dituduh korupsi protes minta perlindungan hukum ke Ketua PGRI Provinsi Jambi, Presiden RI, Jaksa Agung dan Instansi terkait lainnya. Kembali ke proyek DAK Pendidikan tahun 2009, Diknas Pendidikan Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) mendapat bantuan sebanyak 50 sekolah nilainya berpariasi antara Rp.150 juta sampai dengan Rp.514 juta/sekolah (daftar penerima ada dengan redaksi-red). Hasil observasi wartawan pekan lalu menemukan banyak kepala sekolah penerima DAK jadi bingung seperti halnya seorang kepsek di Desa Simbur Naik Kec.Sabak Timur mengatakan, “Pada pencairan dana pertama di Bank Jambi Cabang Muara Sabak ia dimintai uang oleh staf Diknas sebesar Rp.1 juta. Ketika menyerahkan Surat Pertang­gung Jawaban (SPJ) diminta lagi Rp.10 juta. Seorang kepsek lainnya di desa Lambur lain lagi, staf Diknas bernama Ahmad Husni,AmaPd menginstruksikan dalam penyerahan SPJ agar mem­bawa 3 amplop masing-masing berisi Rp.5 juta, Rp.3 juta dan Rp.2 juta. Lantas, duitnya dari mana SPJ sudah dibuat emangnya dana bantuan itu untuk dibagi-bagi, kalau disebut dari awal kami tidak bingung kata kepsek tersebut mengeluh kepada wartawan. Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Ahmad Husni dan Suparno MS/Kadis Pendi­dikan Tanjung Jabung Timur, kedua pe­ja­bat itu tidak ada dikantornya dihubungi melalui telepon selulernya tidak aktif. Sumber Media ini di kantor Diknas Pendidikan Tanjabtim ketika diminta tanggapannya atas pungutan terhadap kepsek penerima DAK mengatakan, “Kok heran, semenjak Suparno jadi Kadis setiap urusan duit jadi rumit, ingat kontingen anak Porda, anak kita (Tanjabtim) minjam-minjam baju, bahkan nyaris terlantar karena tidak ada ang­kutan ke arena pertandingan. Bayang­kan bagaimana hinanya kontingen kita dihadapan kontingen lain di Provinsi Jambi. Kabarnya sih sudah berulangkali dimintai keterangan oleh polisi dan kejaksaan, kenyataannya semakin menjadi, bahkan ada kesan Bos (Kadis Pendidikan) berani menantang Pak Bupati, karena konon ia dekat dengan keraton, kata sumber nada berceramah.

Kejari tarutung tak tahan tersangka Tapanuli Utara, SKPK Kejaksaan Negeri Tarutung cabang Siborongborong berdasarkan putusan pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 7 april 2010 dengan No perkara 42/PIDB/2010/PN-TRT atas nama Sangkan Manalu sudah ingkrah namun pihak kejaksaan negeri Tarutung cabang siborong-borong tidak melakukan pelaksanaan eksekusi putusan tersebut sehingga timbul pertannyaan ada apa dikejaksaan negeri tarutung cabang siborong-borong dengan tersangka sangkan manalu sehingga tidak dilakukan eksekusi penahanan??? Maka tidak heran sekarang ini masyarakat Tapanuli utara sedang ramai memperbincangkannya dan meminta kepada kejaksaan tinggi Sumatera Utara agar melakukan tindakan tegas kepada kejaksaan negeri tarutung cabang siborong-borong. Demi tegaknya kebenaran dan keadilan, karena menurut masyarakat semua itu bisa terjadi karena lemahnya pengawasan hukum dikabupaten Tapanuli Utara. Seperti yang dituturkan Budiranto M ditempat kediamannya kepada wartawan SKPK didesa Hutatinggi Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sumber lain mengatakan jangan main-main tahun 2011 Pak Suparno mungkin akan jadi Masih menurut Budiranto M Bupati, lihat kalender sudah bertaburan. Hari besar Islam dimanfaatkan jadi ajang perkenalan, bahwa dirinya saat ini sedang hebatnya surat pernyataan dukungan guru-guru memakai kalimat “Demi Allah”. Apa itu sudah mempersiapkan surat pengadberbentuk kalimat sumpah kata sumber nada bertanya. (Rozali/Ns) uan kepada Kepala Kejaksaan

Selewengkan Izin Pelaksanaan,

Periksa dan Bekukan Aktivitas PT. Harfa

Agung dan tembusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengadukan permasalahan yang dialaminya, karena menurutnya sangat aneh seorang tersangka yang sudah mempunyai ketetapan hukum melalui Pengadilan Negeri Tarutung yang dipimpin Ketua Majelis Sitor Manahara Tamba SH dan Frans Efendi Manurung SH, Setia Sri Mariana SH dan dibantu Panitera pengganti Maringan Sihaloho SH dan sebagai Jaksa Penuntut Umum adalah Parlindungan Purba selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Siborongborong. Hasil putusan para Majelis terhadap Sakkan Manalu 2 bulan penjara, kok bisa tidak dilakukan eksekusi penahanan oleh Kejaksaan Negeri Tarutung Cabang Siborongborong, tegas Budi. Terkait dengan hal tersebut, wartawan SKPK melakukan konfirmasi kepada pihak Pengadilan melalui Panitera Muda Pidana Martinus Sinaga, dirinya mengatakan bahwa perkara tersebut sudah inkrah, bahwa tersangka tidak melakukan banding, maka dengan itu Martinus mengatakan agar ditanyakan saja kepada pihak Kejaksaan kalau memang tersangka belum di eksekusi.

Kantor Base Camp PT. HTM dan PT. KTC Mining dan Energi

Bupati Merangin, H. Nalim Harus Dipenjara...! Jambi, SKPK Berdasarkan Temuan BPK-RI Nomor 13c/HP/XVIII.JMB/ VII/2009 Tertanggal 28 Juli 2009 terdapat temuan penyimpangan yang merugikan keuangan Negara dan Daerah lebih dari Rp. 6 Milyar.

Dalam laporan BPKRI Propinsi Jambi setebal 80 halaman dinyatakan bahwa, Realisasi belanja makanan dan minuman pada sekretariat daerah telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 897 Juta. Realisasi belanja yang fiktif Rp. 500 juta, Denda keterlambatan menyelesaikan pekerjaaan, jaminan dan uang muka Rp. 350 juta.

Lokasi Stock File Logpond PT. HTM yang berada di DAS Barito

Areal KP yang sudah dihancurkan

Barito Selatan, SKPK Penggunaan PT HARFA Sub Kontraktor PT. KTC dalam menjalankan aktivitas tambang menggunakan bahan peledak, sedangkan dalam amdal 2006 sampai dengan sekarang menggunakan alat berat. Untuk pengangkutan Produksi tambang batu bara apa alasan asal-usul batu bara untuk membuat dokumen kepada pihak terkait.

Salah seorang LSM LITPK (Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi) Alain Delon Simanungkalit, dirinya mengatakan terkait dengan hal tersebut bahwa di Kejaksaan Negeri Tarutung Cabang Siborongborong sudah sering terjadi demikian, bahkan mem peti eskan perkara seperti yang baru baru ini seorang pengacara yang bermarga Hutajulu pernah melakukan gugatan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tarutung cabang Siborongborong Parlin Purba karena perkaranya di peti eskan, masih menurut Delon, dengan gemas jaksa seperti itu seharusnya dicopot dari jabatannya dikarenakan

perbuatan demikian sudah jelas jelas mencoreng wajah Kejaksaan, sementara pihak Kejaksaan sedang gencar untuk menindak para Jaksa yang nakal seperti yang kita lihat sekarang ini melalui media cetak maupun elektronik bahwa Kejaksaan Agung tidak segan segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap jajarannya. Bahkan seperti kemarin ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengatakan kepada beberapa wartawan di ruang kerjanya, Kejati Sumatera Utara Sution Usman Aji SH (yang disapa sution) menegaskan kepala Kejaksaan Negeri yang belum ada menangani kasus dugaan korupsi selama bulan april 2010 atau sejak Rakernis (Rapat kerja Teknis) pidsus di kejatisu diusulkan diganti karena kinerjanya jelek dan tidak mampu menjalankan tugas sesuai dengan program pemerintah SBY khususnya penegakan hukum melalui pemberantasan tindak pidana Korupsi kepada wartawan diruang kerjanya. Apalagi ini sudah jelas jelas hasil keputusan Pengadilan namun pihak Kejaksaan Negeri Tarutung cabang Siborongborong tidak melakukan eksekusi penahanan, sudah sangat keterlaluan, tegasnya. (Delon S)

Kantongi Dana Rp. 6 Milyar,

Dari beberapa bukti yang didapat SKPK dari beberapa LSM di Kabupaten Merangin adalah benar adanya korupsi yang dilakukan oleh Bupati Merangin dan kroninya. Areal KP. PT. HTM Menggunakan DINAMID

Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung Mangasi Situmeang SH, ketika akan dikonfirmasi di ruang kerjanya, jumat 30/4 sayang tidak ada di tempat. Menurut stafnya Sinulingga selaku Kepala bagian TU bahwa Kajari sedang lagi rapat di Dolok Sanggul, sementara Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Siborongborong Parlin Purba ketika akan dikonfirmasi lagi lagi tidak ada di tempat. Wartawan Buana Mandiri mencoba menghubungi melalui telepon selulernya lagi lagi juga mailbox.

Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bantuan Partai politik yang tidak di dukung Bukti dan p e r t a n g g u n g j a wa b a n

sebesar Rp. 280 juta dan temuan sebesar Rp. 3 Realisasi bantuan sosial fiktif Milyar (Rp.3.310.279.500,) dari anggaran Rp. 6 Milyar Rp. 100 Juta. lebih, pada realisasi belanja D a r i t e m u a n B P K makanan dan minuman Kabupaten Merangin tersebut, pada Sekretariat Daerah. beberapa LSM meminta SKPK Hasil crossceck SPJ agar dapat menindak lanjuti mengenai temuan tersebut dan dari Bendahara kepada 2 dilanjutkan kepada Lembaga Hotel dan empat rumah Investigasi Tindak Pidana makan yang diketahi SPJ Fiktif. Rumah makan yang Korupsi (LI-TPK) di Jakarta. di temui mengatakan tidak Sedangkan salah satu pernah mengeluarkan anggota investigasi LI- Kwitansi tagihan sebesar TPK, ketika ditemui di sela yang tertulis di SPJ. kunjungan kerja ke Propinsi Namun pihak Rumah jambi beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa beberapa Makan dan Hotel yang LSM di Merangin menyatakan d i t e m u i m e n g a t a k a n pendapat yang sama mengenai pernah disodori kuitansi Korupsi yang melibatkan kosong untuk di tanda tangani dengan alasan Bupati. cadangan kalau nanti terjadi “ U n t u k i t u , L I - T P K kekeliruan. Aparatur Negara RI akan Dari Investigasi tersebut segera menindak lanjutinya, karena dalam temuan BPK dapat disimpulkan telah tersebut sudah jelas telah terjadi SPJ Fiktif dan usaha terjadi perbuatan melawan u n t u k m e n g g e l a p k a n Hukum yang menimbulkan keuangan Negara dan kerugian terhadap penggunaan Daerah oleh pengguna Keuangan Negara lebih dari anggaran. Rp. 6 Milyar,” tegasnya. Maka diharapka kepada K e p a l a S K P K J a m b i aparat penegak Hukum m e n y a t a k a n , d a r i h a s i l agar dapat memproses dan investigasi yang dilakukan memeriksa Bupati Merangin SKPK, hal yang paling pokok dan Sekda. (Tim) dari temuan tersebut adalah

DAERAH 13

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Tak Terlihat Pelaksanaan Proyek,

Renovasi Jalan Kp. Tanjung Duren Bermasalah!!

Sunting Pembayaran Lahan BKT,

P2T Rugikan Negara Rp. 4,4 M Jakarta, SKPK Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) hingga saat belum tuntas. Pembebasan lahan untuk proyek tersebut juga diduga sarat penyimpangan. Karena ditemukan adanya kejanggalan pada saat pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan untuk proyek BKT tersebut.

Foto Istimewa

Salah satu yang bermasalah terjadi didaerah Cakung Rt/Rw 005/03, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung atas nama Taufik Hidayat.

Pessel, SKPK Dari kasus ini terungkap Siluman hantu yang mengerjakan proyek jalan Kampung Tanjung Durian, karena masyarakat tidak mengetahui proyek apa namanya dan perusahaan mana yang mengerjakan bahwa pembayaran tanah proyek jalan itu, ironisnya papan merek proyek tidak ada terpasang disekitar jalan yang sedang yang dilakukan tim P2T pada saat pembebasan banjir kanal dibangun. timur terjadi persekongkolan Begitu juga dengan pasir yang dihamparkan disepanjang jalan tidak jelas apa nama proyek yang terindikasi mengakibatitu, pengoralan atau Telpot atau pengaspalan namun yang jelas pihak pekerja hanya mengham- kan Negara mengalami keruparkan pasir dan menggilas dengan alat berat karena dasar dari jalan yang sedang dikerjakan gian sebesar Rp 4,4 miliar. sudah pernah pengerasan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa Menyingkapi proyek pembangunan jalan Kampung Tanjung Durian pihak Kontraktor dan Taufik Hidayat mengakui pepihak Dinas yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Keppres nomor 80 tahun 2003 dan milik tanah tersebut, namun pihak Dinas sudah termasuk pembohongan poblik karena masyarakat tidak mengerti proyek tidak memiliki dokumen hak atas tanah peta 1,dengan jalan ini apakah proyek politik dan dananya berasal dari mana tidak jelas. luas tanah 2200 M2 dan luas Begitu juga dengan pengawas proyek tidak jelas sama sekali dari Dinas instansi mana proyek bangunan 774 M2. siluman tersebut, masyarakat berharap kepada Kapolres dan Kajari Pessel agar dapat memantau Dia mengaku bahwa girik lokasi proyek dalam waktu dekat ini. Kalau ada temuan yang bersifat KKN tolong tindak kontraktor nakal dan termasuk dengan pengawas dari kegiatan Dinas mana proyek jalan tersebut. Karena pihak Dinas dan Kontraktor telah berani kangkangi Keppres No 30 Tahun 2003, karena pihak pengawas dari pihak Dinas instansi di Kabupaten Pessel hampir semuanya kebal hukum ada juga asumsi dari masyarakat bawa para pengawas ikut-ikutan nakal.

bidang tanah tersebut telah barang-barang seperti drum hilang. plastik-plastik bekas dan tempat penampungan limbah dari Kehilangan tersebut sesuai PT Arnoouts,”ujarnya. surat tanda laporan kehilangan Taufik Hidayat pada tanggal Diungkapkan bahwa pe16 Desember 2008 ke Polres milik tanah tersebut adalah Jakarta Timur bahwa girik C Tjo Thio Kong Huij Cs Tjo 52 peta 1 dengan luas tanah Thio Nio. 2200 M2 dan luas bangunan 774 M2. ”Kenapa di saat adanya pembebasan,tanah tersebut Namun,laporan tersebut menjadi milik Taufik” katanya tidak mempunyai stempel/cap lagi. Ketika hal akan dikonfirdari kepolisian. Kemudian masikan, Lurah Cakung tidak ejaan kata serta huruf tidak pernah ada di tempat. sama dengan laporan yang sebenarnya. Sedangkan wakil lurah mengatakan bahwa dirinya tiDiduga Taufik Hidayat dak tahu tentang pembebasan membuat laporan ke Polres tanah tersebut. Jakarta Timur fiktif alias palsu. Namun, Tim P2T membayar ”Saya baru menjabat seTaufik Hidayat hanya ber- bagai wakil lurah di ujung dasarkan laporan girik Hilang menteng ini” katanya. pada tanggal 16 Desember 2008 tersebut. Itupun hanya Keesokan harinya di dalam tempo 1 hari,tanggal 16 dapatkan kabar bahwa Lurah dilaporkan ,tanggal 17 dibayar Ujung Menteng dan Camat tim P2T. Cakung dipanggil ke pengadilan Jakarta Timur untuk ”Taufik Hidayat adalah anak memberikan keterangan tenibu haji yang pernah ngontrak tang pembayaran tanah yang di tempat tersebut.Sebelum diduga fiktif.Selain Lurah dan di gusur yang menempatinya Camat,Taufik juga dipanggil. adalah orangtua Taufik yang menyewa tempat tersebut Jika dicermati,memang sebagai tempat penyimpanan ada beberapa kejanggalan

PEMBERITAHUAN

SYARAT :

- MAU BEKERJA KERAS, DISIPLIN DAN JUJUR - PENDIDIKAN MINIMAL D3 - BERPENGALAMAN MENULIS

Sekjen Drs. Henrie Rambet

Karena, sampai saat ini belum ada akte jual beli antara Asmawi Djaya/Tjo Thio Nio Huij dengan Taufik Hidayat. Dalam pasal 2 akte pengikatan jual beli dijelaskan bahwa perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila pihak kedua Taufik Hidayat tidak membayar sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Seharusnya dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama selambat-lambatnya enam bulan setelah akte ditanda tangani atau paling lambat pada tanggal 25 juli 2005 atau saat penanda tanganan akte jual beli dihadapan pejabat akte tanah. (Tim)

KPK Segera Periksa Bupati Sarolangun

PEMBERITAHUAN

Ketua LI-TPK sulut John. Doal. Wantah., SE

Selain itu, bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah,dan masa berlakunya berakhir dengan pada tanggal 26 juli 2005 sebagaimana tentukan dalam pasal 2 dan pasal 6 akte pengikatan jual beli.

Temuan Audit BPK RI,

Apalagi para PPTK dari Dinas PU Kabupaten Pessel masyarakat berprasangka bahwa Jambi, SKPK anggaran. Sarolangun, pada anggaran para pengawas mencontoh pemimpinnya yang berjiwa korup. Umumnya pekerjaan proyek di Berakhirnya peritahun 2008, terdapat kekuranKabupaten Pessel banyak yang tidak jelas indititas proyek. Sementara pihak penegak hukum ode Zulkifli Nurdin sebagai Karena dari hasil audit gan volume sebesar Rp. tidak pernah menindaknya lebih lanjut. (HM) Gubernur Jambi awal 2010, BPK RI, terdapat kejangga- 143.876.997,-. memunculkan banyak ke- lan pada keuangan Dinas inginan dan ambisi dari para Pendapatan dan Pengelolaan Kemudian dalam pengerkepala daerah (Bupati) di Keuangan Daerah (PPKD) jaan proyek tahun 2008, terseluruh propinsi jambi untuk per 30/11/2008, lantaran dite- dapat penyim­pangan yang mencalonkan diri mereka men- mukan ketidak­lengkapan atas berakibat tidak terca­painya Berdasarkan hasil Rapat Dewan Redaksi pada tanggal 30 Januari 2010. Dengan laporan SPJ yang ada. program yang direncanakan, jadi kandidat Gubernur. ini kami mem­beritahukan kepada para Perwakilan dan Biro SKPK, bahwa hingga sehingga terdapat denda akhir edisi ke-25 ini bagi para Perwakilan dan Biro yang belum melunasi semua Selain itu, dari hasil pemer- keterlam­batan sebesar Rp. Salah satu kandidat yang tunggakan-tunggakannya, akan SEGERA DICORET/DICOPOT secara sangat berambisi untuk men- iksaan lainnya, menunjukkan 88.991.213,-, pada dinas kepermanen dari Boks Redaksi. gisi jabatan Gubernur tersebut adanya bebe­rapa penyimpan- sehatan, serta Rp. 21.337. adalah Bupati Sarolangun, gan, seperti azas Kehematan 228,-, pada dinas pendidikan Tetapi bilamana para perwakilan atau biro telah melakukan pertemuan langsung Hasan Basri Agus, yang meru- Belanja Daerah (KBD), seperti Saro­langun, yang belum didengan Pemimpin Redaksi, maka sanksi di atas dapat ditoleransi. Demikian Pempakan salah satu calon terkuat IMB, terdapat pengujian dan setorkan pada kas Negara beritahuan ini disampaikan untuk dipahami dan dilaksanakan. biaya overhead, yang dalam hingga saat ini. di provinsi Jambi. anggaran biaya tidak sesPemimpin Redaksi Dengan demikian, bila Hanya saja jalan menuju uai ketentuan, sebesar Rp. BAMBANG S dijum­lahkan dari seluruh dana posisi Gubernur bagi Hasan 116.233.000,-. penyimpa­ngan tersebut, maka Basri Agus, tampaknya tidak Penetapan Indeks dengan para pejabat di Kabupaten akan berjalan de­ngan lancar. Lantaran dengan tidak selisih Rp. 31.160.824,-. Pem- Sarolangun telah meru­gikan melu­pakan kesuksesannya, bangunan dua lajur Jalan SMA keuangan Negara yang besar­ dari hasil pemeriksaan Badan l-BARNER Sei. Abang yang nya mencapai Milyaran rupiah Nama pengurus yang tidak aktif di Lembaga Investigasi - Tindak Pidana Korupsi (LIPemeriksa Keuangan (BPK) merugikan keuangan sebesar pada tahun 2008. Terutama TPK) Aparatur Negara RI: RI tanggal 30/12/2008, ter- Rp. 760.769.309,. pada Dinas PU, Dinas Pen1. Ruddy Rumawung - Minut (Minahasa Utara) dapat temuan di sejumlah didikan dan Dinas Kese­hatan 2. Fransisca Rorah - (Minahasa Utara) instansi yang tidak terlepas Lebih lanjut dalam temuan selama masa pemerintahan 3. Meykel Lompoliu - Bitung dari peran Hasan Basri Agus BPK RI di dinas PU, Pendidi- Bupati Hasan Basri Agus di 4. Rolly Katuuk - Bitung sebagai penang­gung jawab kan dan Kesehatan Kabupaten Saro­langun, Jambi. 5. Max Rondonuwu - Bolaang Mongondow 6. Boy Pangimanan - Manado 7. Djoni Katuuk - Manado 8. Yeski Nensun - Bolaang Mongondow DIBUTUHKAN 9. Yappy Letto - Bitung PERWAKILAN / BIRO / WARTAWAN / TI SKPK (Sejak memegang kartu tidak aktif sama sekali)

1. Yoppy Rondonuwu 2. Dolfie Rumampuk (Dipertimbangkan/petunjuk pimpinan pusat)

dari beberapa bukti-bukti dilapangan, yakni akte pengikatan jual beli No 222 sertifikat,bukan merupakan akte jual beli sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI No 24 tahun 1997.

Kirim lamaran / walk ini interview : Jl. Ahmad Yani Kav. 14 / 26 (By Pass), Haji Ten I, Rawamangun - Jakarta Timur Telp. 021 - 4786 5339, 7071 2431

Lalu merujuk pada BAB II, poin 2, hal. 6, tentang sejumlah kebijakan yang ditetapkan oleh Hasan Basri Agus. Bila didasarkan pada ketentuan yang berlaku, maka pada proyek penga­daan komputer di Dinas PU, telah melanggar Keppres No. 80, yaitu mendahului kontrak. Lantaran dalam pelaksanaannya, proyek yang jelasjelas telah me­nyimpang jauh dari Bestek tersebut, oleh pemerintah setempat, tetap dikeluarkan pembayarannya. Se­hingga hal inilah yang menimbulkan kerugian Negara. Atas hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, Ketua Lembaga Investigasi–Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI, Bambang S, akan segera menindak­lanjuti laporan tersebut ke KPK dan Kejagung. Lantaran telah terindikasi dengan jelas, adanya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara. “Kita akan segera tindak lanjuti laporan LI-TPK Perwakilan Jambi berdasarkan temuan BPK RI, ke instansi berwenang di pusat. Sehingga aparat dapat segera memanggil dan menyeret Bupati Sarolangun, Hasan Basri Agus, ke neja hijau,” tegas Bambang. (Tim)

14

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

*Kejati Kaltim Harus Periksa ............................................................................................................................................................................... dari halaman 1

Akali Dana APBD,

Pasar Ternak Lengayang Mubazir

Foto Istimewa

Lengkayang, SKPK Keberadaan Pasar ternak di Koto Rawang Kenegarian Lakitan Timur Kec. Lengayang, Pesisir Selatan tidak bermanfaat sama sekali. Karena sejak dibangun hingga sekarang tidak pernah diresmikan dan sekarang kelihatan bangunan pasar ternak tidak terurus dan kotor. Masyarakat Kecamatan Lengayang menyayangkan ke­be­ra­da­an Pasar Ternak . Saat ini bangunan yang dibuat seakan –akan mu­bazir, padahal dana untuk membangun Pasar Ternak itu adalah dana dari pemerintah nilainya ratusan juta rupiah yang harus di­per­tanggung jawabkan oleh Dinas instansi terkait. Bupati Pessel, Nasrul Abit selalu berjanji kepada masyarakat bahwa pihaknya akan segera meresmikannya. Namun Nasrul Abit selalu bohong, dan tidak pernah terealisasi hingga sekarang ini. Menyingkapi keberadaan Pasar Ternak yang sekarang tidak terurus dan kotor, terkesan pihak Instansi terkait hamburkan dana pemerintah. Masyarakat berharap, bila tidak difungsikan, Pasar Ternak lebih baik bongkar saja. Rusaknya manajemen di Pemda Pessel dugaan masyarakat terhadap kinerja Nasrul Abit. Kalau komandan besarnya hantu korupsi, mau tidak mau bawahannya ikut menjelma menjadi jin korupsi se­hingga banyak penyimpangan disetiap proyek yang bekerja di Ke­ca­matan Lengayang. Masyarakat berharap agar aparat hukum agar menjalankan fungsinya, sehingga pembangunan di Kecamatan Lengayang bisa berapaat untuk mensejahterakan masyarakat Pessel itu sendiri. (N. Asrul)

pembebasan lahan yang akan kum yang patut disidik aparat berpotensi merugikan keuan- hukum, karena hanya untuk gan Negara sebesar Rp. 7,5 menggerogoti APBD 2009. Milyar. Justru terjadi pada pemProses pembebasan lahan bebasan lahan trasmigrasi untuk lokasi kantor Bupati di Nazareth, wilayah desa Wioi. Kel. Wawali, diduga melalui Terjadi pendiskriminasian makelar yang sama sekali harga terhadap warga Mitra tidak punya lahan, namun pemilik lahan warga hanya faktanya menjual tanah se- dihargai sekitar Rp 400-an/m3. luas -+ 70.000 m 3, dengan Lantaran transaksi langsung harga Rp.1.350.000.000,- pada pemilik lahan, jadi hargyang dicairkan Ong Charles anya sengaja puluhan kali lipat Ongels, yang mengaku pemilik dengan yang menggunakan makelar yang merupakan lahan? wujud tangan-tangan siluman Belum lagi harga lahan yang telah melakukan koyang dibayar dengan tiga laborasi dengan pengambil variasi harga permeter dalam kebijakan yang berhubungan pembebasan lahan untuk kan- dengan pejabat pengguna tor bupati, masing-masing Rp. anggaran daerah. 9.000,-/m3, Rp. 19.000,-/m3, Untuk itu, masyarakat bahkan ada yang dihargai Rp. Mitra mendesak aparat hu31.000,-/m3 variasi harga. kum, khususnya Kejati Sulut Inilah motif yang menjadi agar membentuk tim audit pendorong utama bagi bupati investigasi pada pengelolaan Telly Tjanggulung dalam kebi- keuangan APBD 2009 Mitra jakannya memindahkan lokasi yang diduga diselewengkan kantor Bupati dari lahan hibah dengan berdalih kepentingan melalui proses pembebasan rakyat, padahal rakyat hanya untuk mendapatkan selisih menjadi objek pembenaran dari harga yang dibayar ke atas perilaku T2 dan kroninya untuk mengemplang uang masyarakat. Negara,melalui APBD 2009!. Menurut Kabag Infokom Kami meminta jika kaPemkab Mitra, David Lalandos, proses pembayaran jati bisa membentuk tim Tala semua pembebasan lahan di I sampai Tala III,untuk kaMitra mengacu pada NJOP. bupaten Talaud, yang telah Namun apakah perbedaan menghasilkan ditetapkannya NJOP lahan tersebut memang bupatinya Elly Lasut (Suami sebesar itu? Padahal semua dari bupati Mitra Telly Tjanglahan tersebut berada dika- gulung) sbg tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, wasan yang sama!! bahkan telah melakukan penaJelas terdapat unsur kebo- hanan terhadap dua pejabathongan pihak Pemkab untuk nya setingkat kadis,juga dalam menyembunyikan informasi dugaan kasus tindak pidana sebenarnya. Dalam hal ini Telly korupsi,juga kami minta di Tjanggulung, telah melakukan Mitra juga dibentuk tim yang pembohongan publik yang sama,karena modus operandi mengakibatkan persoalan hu- yang sama terindikasi juga

dilakukan di Mitra. Bahkan sudah ada kelompok masyarakat dan jejaring LSM SULUT yang sudah memasukan laporan resmi keKejati tentang dugaan mark up angggaran dalam pembebasan lahan ktr bupati,namun sampai saat ini belum ditindak lanjuti pihak Kajati. Kami menunggu Kajati Sulut melakukan action di Mitra,bahkan kami siap memberikan data awal sebaga entry poin agar memudahkan pengungkapan,praktik-praktik kotor yang dilakukan dalam menggerogoti keuangan Negara,dengan membentuk tim yang secara melekat melakukan audit investigasi sebagai bagian untuk penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berikut sejumlah data sebagai entry point bagi aparat hukum melakukan audit investigasi, untuk menyeret siapa yang telah menjadi instrument dalam menggerogoti uang negara di Mitra, antara lain, Pos sekretariat daerah yang melakukan semua pencairan/ pembayaran dalam proses pembebasan lahan di Mitra. Pos keuangan bupati yang mencairkan program kelompok tani yang diduga fiktif,karena ada beberapa kali pencairan dilakukan oleh oknum yang sama,dalam kegiatan yang sama,yakni untuk kelompok tani.Hal yang menjadi pertanyaan kenapa dana tersebut tidak melalui dinas teknis,tapi melalui pos bupati. Kami menduga ini dilakukan bupati agar dapat dikontrol pencairannya pada kroni2nya saja.

Pos keuangan bupati,yang mencairkan dana untuk kantor dinas bupati yang patut diduga fiktif,karena objek rumah dinas bupati,alamatnya tidak jelas,dan sepengetahuan kami,tak pernah ada rumah dinas bupati di Mitra,namun faktanya sudah ada dana yang dicairkan sebesar 300an juta. Pos didinas PU & SDA Mitra,dengan pengalokasian Anggran diatas 100 milyar namun sebagian besar pengerjaan project yang amburadul dan sangat patut diduga terjadi praktik KKN antara kontraktor dan kroni kroni bupati,sehingga pengawasan kualitas projek yang tidak jalan,karena ada keengganan dari para panitia pelaksana tender sampai pada Pejabat Pembuat Komitmen. Sebagai contoh yang sangat vulgar terlihat pada project Peningkatan Jalan Pangu-Ratahan yang dialokasikan anggaran yang sangat fantastis,yakni 14.700.000.,Namun hingga kini hasil pekerjaan yang sangat aneh dan patut diduga melanggar kontrak kerja,karena kami menduga volume pekerjaannya mengalami penyusutan sana sini,terlebih pada panjangnya jalan yang sudah tidak sesuai perencanaan awal,namun tidak berani di ambil tindakan oleh pengawas project,karena diindikasikan project tersebut milik penguasa yang ada di Mitra. Dan ini bisa terjadi pada hampir semua hasil pelaksanaan pekerjaan proyek di Mitra yamg di danai APBD 2009, sehingga sering kali mendapat julukan kabupaten yang memiliki ‘Dracula penghisap’ uang.

Ini mungkin hanya bagian kecil yang kami ketahui dari praktik-praktik kotor yang yang dilakukan dengan modus-modus yang hampir sama dengan kabupaten Talaud yang telah ditetapkan tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kajati Sulut pada 9 Februari 2010 lalu. Rasanya tak berlebihan jika kami sebagai warga masyarakt,meminta pihak aparat hukum dalam hal ini Kajati Sulut,untuk membentuk tim investigasi agar ada efek jera bagi siapapun yang melakukan praktik tindak pidana korupsi yang dengan menggunakan kekuasaan yang dimandatkan rakyat oleh penguasa-penguasa yang ada di Minahasa Tenggara. Terlebih jika melihat potensi kerugian Negara dengan dipindahkannya kantor bupati kekelurahan Wawali,yang pada akhirnya akan menyebabkan kembalinya lahan hibah pada pemilik tanah,sementara sudah ada bangunan diatasnya yang telah menguras uang Negara sebesar 7,5 milyar. Yang pasti dana tersebut akan terbuang percuma,dan sia-sia padahal uang sebanyak itu jika dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh pemkab,pasti akan sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan rakyat. Ini akan sangat disayangkan jika hanya karena kebijakan seorang bupati yang keras kepala yang tidak mau mendengar usulan masyarakat maupun tidk mampu mempertimbangkan setiap efek dari semua kebijakaknnya,yang akan menyebabkan kerugian sampai sebesar itu. (Oding Jefry Rantung)

*Mabes Polri Diminta Periksa Bupati Bungo .................................................................................................................................................................................................................................................................... dari halaman 1 CNPS tahun 2006/2007. Dari laporan masyarakat Jambi, sebanyak 26 kasus lengkap dengan fotocopy, laporan polisi, pemanggilan saksi serta bukti penyerahan uang ke rekening dan jaminan sertifikat tanah CPNS. Kasus penipuan CPNS tahun 2006 dan penipuan sertifikat warga Desa Lubuk Landai atau Sungai Gambir Kabupaten Bungo, berawal dari dipenjarakannya M. Saman, PNS Pemda Bungo dan telah menjalani hukuman selam 2,5 bulan berdasarkan SK Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 322/Pid.B/2006/PN-KAG, tanggal 17 Juli 2006. Sebelum M. Saman dipenjara, dirinya mengaku telah melaporkan As Ad Karim, BA, S.Sos Ketua KPUD Bungo ke Polda Jambi dengan laporan No. Pol/LP/B-119/IV/2006/DIT Reskrim, tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengaduan Dugaan Penipuan dan Penyuapan yang dilakukan As Ad Karim. Karena tak sanggup menahan desakan dari korban yang tidak lulus CPNS Bungo akhirnya M. Saman secara

langsung mempertemukan Pihak Korban CPNS yang tidak lulus yang diwakili oleh Husin dan Johan Syafri pada tanggal 17-3-2006 di Kantor KPUD dengan As-Ad karim. Menurut M. Saman, Husin dan JOHAN Syafri saat mereka bertemu dengan As-Ad Karim, di­jelaskan bahwa memang benar dirinya menerima sejumlah uang CPNS dari Husin dan Johan Syafri melalui M. Saman, dan uang yang diterima As-Ad Karim dari M. Saman kepada dirinya telah dipergunakan untuk mendanai Pilkada Bungo, untuk mensukseskan ZULFI­KAR ACHMAD sebagai bupati Bungo sebesar Rp. 400 juta rupiah dan sebagian uang tersebut telah disetor ke Menteri Aparatur Negara (Menpan RI) sebesar Rp. 750 juta rupiah agar CPNS kita bisa lulus karena kita menggunakan jalur Menpan tutur As-Ad Karim. Adapun uang yang diminta As-Ad Karim untuk CPNS tingkat SMA atas sederajat sebesar Rp. 35 Juta, D III Rp. 40 juta rupiah dan Sarjana Rp. 45 juta rupiah, dan

Rp. 230 juta, dan kepada pihak lain dan tim sukses Zulfikar Achmad calon Bupati Bungo, Admizon Rp, 30 juta, Serhanudin Rp. 45 Juta, Drs. Zakir Rp. 10 juta, Drs Darmawan Rp. 5 Setelah M. Saman bebas Juta, Fatmawati, S.Pd Rp. 25 dari penjara ternyata As-Ad juta dan rekening Fatmawati Karim belum juga membayar Rp. 10 juta. atau melunasi uang para korban CPNS apalagi kepada Karena tak kunjung mekorban yang dibawa oleh nepati janji dan merasa diboJohan Syafri tidak ada pem- hongi, akhirnya para korban bayaran sama sekali oleh CPNS Bungo melalui Husin As-Ad Karim. memberi kuasa penuh kepada Pihak LSM. PKN-LH pada Sampai dengan batas tanggal 27 Agustus 2007 berwaktu yang tercantum dalam tindak untuk dan atas nama Surat Perjanjian kenyataan- korban PNS Bungo (Husin) nya uang tersebut belum juga untuk menyelesaikan perkara dikembalikan oleh As-Ad karim dugaan peni­puan dan CPNS sedang­kan M. Saman dan is- formasi tahun 2006. dan kasus terinya Hendra­wati menghilang dugaan penipuan sertifikat lenyap entah kemana? yang dijadikan jaminan sisa uang korban CPNS. Dari ke 56 CPNS yang direkrut oleh M. Saman berhasil Setelah menerima kuasa menghimpun dana kurang leb- penuh dari korban CPNMS ih Rp. 2 milyar dan diserahkan Bungo pihak penerima kuasa kepada As-As Karim atau yang yang dimotori oleh Zoni Irawan lainnya melalui rekening As-Ad melakukan kroscek ke lokasi Karim, BA, S.Sos No. Reken- 14 sertifikat tanah di Bungo ing 016001.009398.50.9 BRI tepatnya di Desa Lubuk Landai Muara Bungo ditambah pe- atau Sungai Gambir Kabupatnyetoran langsung M. Saman en Bungo, hasil dari investigasi kepada As-Ad Karim sebesar di lokasi tersebut, kami selaku

untuk mendapatkan 56 orang CPNS dari Sum-Sel M. Saman dibantu oleh Husin dan Johan Syafri yang keduanya PNS di Dinas Kese­hatan SumSel.

penerima kuasa berkesimpulan bahwa ke 14 sertifikat yang dijadikan oleh As-Ad Karim dan kawan-kawan sebagai jaminan sisa uang kepada korban CPNS ternyata bukan milik As-Ad Karim. Kuat dugaan As-Ad Karim telah menggelapkan sertifikat warga yang telah diduga kuat melibatkan Zulfikar Achmad Bupati Bungo. Berdasarkan bukti yang kami miliki, kasus ini kami laporkan ke Polda Jambi dalam LP, No. Pol : LP/B-118/VIII/2007 RO.OPS, tanggal 9 Agustus 2007 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penga­duan tersebut diproses oleh Polda Jambi dengan memanggil Sdr. Husin dengan surat panggilan No. Pol : S.P9/555/VIII/2007/ DIT Reskrim dan me­manggil Hasufri sebagai saksi dengan surat panggilan Bo. Pol.S.P9 1/7000/X.2007/DIT Reskrim. Setelah kasus ini diproses oleh pihak Polda Jambi As-Ad Karim bak kebakaran jenggot, dan As-Ad Karim berusaha menghubungi Husin via Ponsel dan meminta agar kasus yang sedang ditangani Polisi

diselesaikan secara kekelu- actor iktelektualnya?. argaan. Kami menduga bahwa Zulfikar Achmad Bupati Bungo Masalah ini mengundang dan juga Calon Gubernur komentar dari Zoni Irawan Propinsi Jambi diduga kuat selaku penerima kuasa. “sam- terlibat dalam kasus ini, hal ini pai kapanpu masalah ini akan dapat dilihat dari pernyataan terus kita usut karena sudah As-Ad KArim yang menjelasme­rugikan masyarakat banyak kan bahwa sebagian dana khususnya Pemilik Sertifi- tersebut dipergunakan untuk kat Tanah dan korban CPNS Pilkada Bungo dan mensukBungo. seskan Zulfikar Achmad sebDari kasus tersebut di- agai bupati. mana M. Saman telah melUntuk itu, dalam waktu aporkan As-Ad Karim dan dekat kami akan mendekawan-kawan dengan lapo- sak Kapolda Jambi untuk ran Polisi No. Pol LP/B-119/ mengecek kembali laporan IV/2006 DIT Reskrim tanggal kami, dan mengusut tuntas 1 Mei 2006 dan pihak korban kasus ini dan apabila terbukti CPNS juga telah melaporkan agar semua pelakunya segera As-Ad karim ke Polda Jambi di meja hijaukan, sesuai dendengna laporan Polisi No. Pol. gan ketentuan hukum yang LP/B-118/VIII/2007 RO. OPS berlaku ujar Zoni. tanggal 9 Agustus 2007 dari Sementara itu Ketua kedua laporan tersebut sampai Bidang In­vestigasi LI-TPK saat ini belum jelas penang- Aparatur Negara darto Lubis ganannya, kami menduga menyatakan akan segera bahwa kasus tersebut sudah menindak lanjuti laporan madiselesaikan dibawah tangan syarakat tersebut ke aparat yang diduga kuat dilakukan hukum dalam waktu dekat. oleh pihak terlapor dan pihak Lebih lanjut Darto Lubis me­ nyatakan, “kasus ini adalah penyidik. Masih komentar Zoni, kami penipuan dan juga kuat inatas nama penerima kuasa dikasi penyuapan antara tim akan terus berupaya agas ka- Zulfikar degnan Polda Jambi” sus unu terungkap dan siapa ujarnya. (Tim)

SAMBUNGAN 15

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

*Elly, Samsul, HT Milwan Dan Ronni H Tinggal ............................................................................................................................................ dari halaman 1

*Tersangka Terkait .................... dari halaman 1

Adapun kasus-kasus ter­sebut diantaranya, Korupsi Uang Deposito Pemerintah Kabupaten Talaud sebesar Rp. 6.000.000. 000,-, yang berawal dari penga­ lihan sisa Dana Alokasi Umum yang berawal dari penga­lihan sisa Dana Alokasi Umum bulan Januari – Maret 2004 (Rp. 5 M) oleh Drs. David Matoneng dan Drs. Frets Tumimbang ke rekening Pemda lainnya. Kemudian oleh Bupati Kab. Kepulauan Talaud, dr. Elly Engelbert Lasut, dana tersebut kembali dialihkan ke rekening Pemda lainnya sebesar Rp. 5 M. Sehingga dari pendapatan bunga deposito selama 8 (delapan) bulan, para pejabat tersebut diketahui mendapat dana sebesar Rp. 182.000.000,-, yang tidak jelas keberadaannya. Kemudian, korupsi pengadaan 3 (Tiga) unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) sebesar Rp. 3.030.000.000,-, yang diambil dari dana APBD 2004. Dalam pelaksanaannya tidak melalui prosedur lelang terbuka seperti yang telah diatur Keppres no. 18 tahun 2000 dan Keppres no. 80 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa milik pemerintah. Lantaran pada kenyataannya, proses pengadaan tersebut hanya berdasarkan surat penawaran no. 0046/ISR/PMK/04, tanggal 08/10/2004 dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta.

kan jabatannya untuk melakukan pemotongan sebesar 30% dari jumlah dana proyek, sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 69.683.000,-. Terkait hal ini, Abadi Indo yang dijadikan tersangka hingga saat ini ditangkap. Menurut informasi pihak Kejaksaan Kotaagung, belum semua saksi-saksi dimintai keterangan. ”Pemeriksaan terhadap kasus tersebut masih terus berlanjut,” ujar sumber.

Begitu juga pada tindak korupsi pembangunan pondasi jembatan Boally di Desa Kiama, Kecamatan Melonguane dengan biaya APBD tahun 2004 sebesar Menanggapi permasalahan kasus korupsi di kantor litbang Rp. 2.000.000.000,-. Korupsi Pengadaan 2 (Dua) unit Angkutan Darat / Mobil Damri sebesar Rp. 940.000.000,-. Kemudian Mark Up Anggaran Operasional DPRD dan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2003 dan 2004 yang pelaksanaannya bertentangan dengan PP 109 dan PP 110 tahun 2000 yang perpustakaan dan arsip daerah, Masyarakat Kabupaten Tanggamus mendesak Kajari Tanggamus, Agus Istiqlal., SH, untuk belum diperiksa Tim BKP RI Perwakilan VII Makasar, sebesar Rp. 3.309.196.820,-. segera menangkap dan mengurung Abadi Indo agar tidak Sementara Gubernur Sumatera Utara, H. Syamsul Arifin., SE, yang terkait dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007 sebesar Rp melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. 31 miliar saat menjabat Bupati Langkat, hingga kini masih terus dalam pengawasan dan pemeriksaan pihak berwenang di Jakarta. Bahkan mengenai dugaan Berkaitan dengan kasus ini, Ketua LI-TPK Aparatur Negara korupsi yang dilakukannya, Syamsul menyatakan dirinya tidak tahu-menahu hal tersebut. “Tidak tahu, jangan dikarang-karang dulu. Karena sebagai pemimpin RI, Bambang S, meminta pihak kejaksaan negeri Tanggamus saya wajib bertanggung jawab atas amanah yang diembankan kepada saya,” tegas Syamsul Arifin saat itu. segera menangkap Oknum tersebut, lantaran sudah jelas Kemudian, kasus antara Fredy Simangunsong (51) dan Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, HT. Milwan, terkait dugaan pemerasan dan menerima uang adanya kerugian negara. dari dirinya selaku Direktur CV Uni yang melaksanakan proyek tahun 2006 dan 2007. Saat itu, Bupati Labuhanbatu, HT Milwan dari Jakarta via telepon selular ”LI-TPK akan mendukung sepenuhnya kepada Kajari, untuk memintanya untuk mengirimkan uang sebesar Rp500 juta ke rekening iparnya Jefri Zamril. Permintaan pengiriman uang karena Fredy telah menerima paket mengambil langkah hukum kepada Abadi Indo dan segera di proyek senilai Rp24 miliar dan diwajibkan membayar komisi (fee) senilai Rp 1,8 miliar. proses secepatnya,” tegas Bambang S via ponsel. Pengakuan Fredy, saat Milwan meminta uang itu untuk keperluan pencalonannya menjadi calon Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Atas Permintaan itu Bersamaan dengan itu menurut Avokat dan Pengacara Fredy pun mengirimkan uang ke rekening Bank Mandiri Jefri Zamril dengan nomor 210.0204006957.3. Konsultan Hukum, Aryansyah., SH, mendesak Kajari segera Begitu juga halnya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Ketua DPRD Labuhanbatu Roni Harahap sebagai tersangka pendirian mengambil langkah-langkah hukum untuk memproses Abadi universitas ilegal di Labuhanbatu. Selain sebagai Ketua Dewan, Roni juga diketahui sebagai Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Universitas Al- Wasliyah Indo yang sudah menjadi tersangka korupsi dana APBD 2008 Labuhanbatu dan Ketua Yayasan Al-Wasliyah Labuhanbatu. Universitas itu sudah beroperasi empat tahun tanpa izin dari Kopertis Wilayah I Sumbagut-NAD. ini, agar pembangunan yang ada di Kabupaten Tanggamus Roni dikenakan pasal penipuan dengan nilai kerugian mencapai Rp. 5 hingga Rp. 6 Milyar. Sedangkan tindakan mendirikan universitas tanpa izin dinyatakan berjalan dengan semestinya. (Egan/Mita) menyalahi ketentuan pasal 71 UU No 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Selain itu, Roni terkait kasus APBD TA 2004 dan TA 2005 Kabupaten Labuhan Batu, khususnya terhadap mata anggaran Belanja Penunjang Kegiatan DPRD. Dalam upaya mendukung kelancaran tugas, DPRD Pemkab Labuhan Batu pada TA 2004 menganggarkan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebesar Rp6.236.250.000. Anggaran sebesar itu diperuntukkan sebagai dana purna bhakti anggota DPRD periode 1999-2004 sebesar Rp1.895.000.000 serta belanja penunjang kegiatan Rp4.341.250.000. Belakangan, dalam Perubahan APBD 2004, anggaran dana purna bhakti sebesar Rp 1.895.000.000 dimasukkan ke dalam belanja penunjang kegiatan. Sehingga, realisasi biaya penunjang kegiatan membengkak menjadi Rp6.072.175.000. Semula biaya penunjang kegiatan dewan hanya Rp 4.341.250.000. BPK dalam laporan pemeriksaannya, mengindikasikan dana purna bhakti tersebut sengaja dialihkan ke pos belanja penunjang kegiatan, agar dapat dibayarkan kepada anggota dewan. Pengalihan ini dilakukan mengingat, dana purna bhakti tersebut memang tidak boleh dibayarkan. Dugaan penyelewengan semakin kuat, ketika pemeriksaan terhadap pemegang kas sekretariat DPRD terungkap, dana sebesar Rp6.072.175.000 dibayarkan secara tunai kepada pimpinan dan anggota DPRD. Bukti pembayarannyapun hanya kwitansi belaka, tanpa pendukung pengeluaran lainnya. “Oleh karena itu, LI-TPK aparatur Negara RI, meminta kepada aparat berwenang, khususnya Kajati setempat dan KPK, agas dalam waktu secepatnya dapat menyelesaikan proses pemeriksaan para tersangka tindak pidana korupsi yang jelas-jelas sangat merugikan negara,” tutup Bambang S.(TIM)

Selewengkan Prosedur ......................................................................................................................................................................................... dari halaman 1 tikan, pasalnya sangat ter- Jalan di Kota Tarakan, Rp. tata dengan rapi, mekanisme 225.775.000,-. maupun prosesnya di design sedemikian rapi, seolah-olah Perencanaan Rehab/ sesuai prosudur. Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Alasan klasik, sudah ses- Rp. 248.545.000,-. Perencauai Kepres 80, adalah ala- naan Rehab/Pemeliharaan san yang selalu dilontarkan, Jalan di Kabupaten Berau Rp. bila media coba menyentuh 248.545.000,-. tentang pelanggaran proses lelang sebuah paket proyek Perencanaan Rehab/ yang di lelang. Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Penajam Pasir Utara Rp. Berdasarkan informasi dan 225.225.000,-. Perencanaan data yang dihimpun SKPK Rehab/Pemeliharaan Jemterhadap tudingan persekong- batan tersebar di Kaltim Rp. kolan tender pengadaan jasa 216.975.000,-. Perencanaan konsultan di Bidang Bina Mar- Turap/Talud/Bronjong Km 38ga DPU Provinsi Kaltim. Semoi Sepaku-Petung Rp. 234.465.000,-. Misalnya, yang menyebutkan ada beberapa oknum Perencanaan Turap/Takonsultan secara diam-diam lud/Bronjong Kota Bangun melaksanakan paket peker- Rp.234.465.000,-Perencajaan tersebut lebih dulu yang naan Dreinase.Gorong-gorong konon karena telah mendapat 1 Rp. 135.080.000,-. Perencaarahan meskipun pengumu- naan Dreinase, Gorong-gorong man pra kualifikasi atau lelang 2 Rp. 135.080.000,-. Perencabelum dilakukan. naan Pembangunan Jembatan ruas Long Bangun – Long Menurut sumber yang Apari Rp. 570.000.000,-. dapat dipercaya.”Dari sejumlah Paket pekerjaan yang di Perencanaan Pembancantumkan melalui Pengumu- gunan Jembatan ruas Maman Pra kualifikasi Pengadaan hak Baru-Sei Barang Rp. Jasa Konsultasi Bidang Bina 380.000.000,- Perencanaan Marga DPU Provinsi Kaltim, Pembangunan Jalan : PerenNo: 01-A/PAN/APBD/PER- canaan Free Way Tenggarong ENC/BM-KT/10N/P2JJ-KT/ – Samarinda – Bontang Rp. VI/2007, dari sumber dana 5.180.000.000,- Perencanaan APBD 2010. Antara lain Peren- Pembangunan Jalan : Perencanaan Rehab/Pemeliharaan canaan Free Way Tenggarong

– Samarinda (Bandara Sei Siring) Rp. 4.500.000.000,-. Perencanaan Jalan Pendekat P. Bontang dan Penajam Sei Rico – Pantai Lango – P. Balang Rp. 2.500.000.000,-. Perencanaan Pembangunan Jalan : Penataan Kawasan Jl. Gajah Mada – Jembatan Mahakam Rp. 700.000.000,- . Perencanaan Pembangunan Jalan : Penataan Kawasan Sp. Jembatan Mahakam – Jembatan Mahulu Rp. 616.304.300,- Perencanaan Pembangunan Jalan : Penyusunan Fungsi / Peran Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder Rp. 820.000.000,Ini disebut-sebut ada beberapa paket yang patut di telisik lebih dalam karena dianulir adanya dugaan persekongkolan tender.”Tandas salah satu rekanan yang enggan namanya dicantumkan di media ketika menyampaikan kekecewaannya. Padahal tambahnya,”Jelas diterangkan pada Pasal 22 Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Dalam pasal ini disebutkan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibat-

kan persaingan usaha tidak pelaksanaan suatu paket sehat.”Ujarnya tegas. pekerjaan perencanaan itu ada tahapan yang Secara terpisah Joko Se- patut diketahui ada yang tiono selaku Kepala Seksi namanya (FS) Feasibility Perencanaan Bina Marga Study (Study Kelayakan) Dinas PU dan Kimpraswil misalnya dikerjakan oleh Kaltim membantah tudingan konsultan Perencanaan itu, menurutnya semua pros- (A). Ketika proses lelang es lelang dilakukan sesuai perencanaan tahapan prosudur dan jadwal, serta (DED) DetaiL Engineertidak dipungkiri kalau ada ing Design (Disine Full) beberapa rekanan yang salah bisa saja dikerjakan oleh persepsi, karena kemungkinan Konsultan Perencana (B) beberapa rekanan yang tidak karena selaku pemenang mendalami sebuah proses lelang berikutnya. baik proses lelang atau pelaksakanaan tahapan sebuah Yang jelas kami sanpaket proyek khususnya paket gat terbuka melakukan pengadaan perencanaan Jasa lelang terhadap sejumlah Konsultan. paket yang ada pada kami. Baik melalui media Memang ada beberapa nasional maupun kaparekanan dibidang konsulatan da Inkindo Kaltim untuk ini yang terkadang berusaha menyampaikan kepada curi star tanpa sepengetahuan anggotanya. Bahkan berkami atau ijin tertulis dari dasarkan surat edaran kami tapi ini resikonya ditang- Inkindo Pusat. gung sendiri apabila tidak memenangkan paket lelang Bagi konsultan nasiproyek tersebut, jelas kami onal berkewajiban beratidak bertanggung jawab jika sosiasi atau konsorsium seperti itu terjadi. dengan konsultan daerah. Ketika SKPK menyingSah-sah saja para pelaku gung sekali lagi tentang lelang khususnya dibidang adannya persekongkolan konsultan itu mengexpose tender pengadaan jasa atau mempromosikan disain- konsultan di Bidang Bina nya kematangan perencanaan Marga Dinas (DPU) Peyang telah ia susun untuk dit- kerjaan Umum Provensi ampilkan kepada pemerintah Kaltim.”Joko tetap saja atau instansi terkait sebagai membantah dengan nada bahan loby. Nah untuk tahapan santai. (Tim)

*Kejati Segera Periksa ............ dari halaman 1

karena tidak memenuhi per- apa ini semua ??? syaratan evaluasi administrasi dan tidak dapat dilanjutkan Hal ini membuat Manajeketahap evaluasi selanjutnya men PT. Zenny K mempubatau dinyatakan gugur. liksikan kepada media massa guna mengenai pemalsuan Ironisnya pihak manaje- berkas dan tanda tangan Dimen PT Zenny merasa kaget reksi. Ketika hal ini dikonfiratas surat yang dilayangkan masi SKPK kepada Rahmad Ketua Panitia Lelang Rahmad Hidayat selaku ketua Panitia Hidayat DPU Provinsi Kaltim Lelang, yang bersangkutan seBidang Cipta Karya kepada dang memberikan tanggapan pihaknya. Hal itu disampaikan atas tudingan tersebut. pihak manajemen PT Zenny Kontruksi kepada Pimpinan Tanggapan Rahmat sangat SKPK (Surat Kabar Pember- bertolak belakang dengan dilantas Korupsi) Kaltim secara aporkan Manajemen PT. Zenny tertulis. Nomor 023/SPPP- K. “PT. Zenny K memang terPT.ZK/IV/2010 dengan Perihal daftar sebagai peserta lelang Surat Penyampaian Penolakan dan SBU (Sertifikasi Badan Pemberitahuan. Usaha) telah sesuai syarat,” ujar Rahmat singkat. Dalam surat penolakan pihak Manajemen PT Zenny Setelah cek via internet K itu menyebutkan bahwa LPJK ternyata PT. Zenny K pihaknya tidak pernah mendaf- memang betul tidak ada sub tar dan mengikuti pelelangan bid 21001 yang menjadi syarat tersebut atau menandatangani untuk mengikuti lelang pekerpenawaran maupun fakta In- jaan tersebut. Menurut Ketua tegritas, sub bidang saja tidak Lembaga Investigasi Tindak ada gimana mau menawar Pidana Korupsi (LI-TPK) kata Direksi PT. Zenny K. Aparatur Negara RI, pihaknya akan memantau perkembanOleh sebab itu pihak gan kasus manipulasi data Manajemen PT Zenny K me- pada di Kejati Kaltim . nolak keras dengan adanya manipulasi dari pihak yang “Semoga saja aparat pendianggap tidak bertanggung egak hukum bekerja sesuai jawab menggunakan PT. Ze- hati nurani dan dapat meninjau nny K. guna mengikuti pele- kembali paket-paket proyek langan yang diselenggarakan yang sudah dilelang di DPU oleh DPU Bid Cipta Karya Provinsi Kaltim selama ini,” Provinsi Kaltim tanpa sepen- ujar Ketua LI-TPK, Bambang getahuan Dewan Direksi PT S. Zenny K itu sendiri. Dan segera menindak lanTragisnya lagi Pihak juti berdasarkan informasi Manajemen PT. Zenny K. dan data yang telah dimuat mengakui kalau pihaknya tidak sebagai bahan acuan dalam memiliki Sub Bidang pekerjaan rangka pemeriksaan dilapanbedasarkan (SBU) Sertifikat gan. Mengusut secara tuntas Badan Usaha (21001) Bidang terhadap dugaan adanya indiPerumahan dan Kopel. Pada- kasi penyimpangan pasca lehal menurut Pihak Manajemen lang. Temuan hasil investigasi PT. Zenny K, saat pendaftaran Team SKPK, ini baru dilakukan dan menandatangani Fakta pada beberapa jumlah proyek Integritas perusahaan harus dan mata anggaran, belum menunjukan SBU asli kepada termasuk pelaksanaan lelang Ketua Panitia Lelang.… Ada proyek lainnya. (Sal)

16

Edisi 28, 18 Mei - 01 Juni 2010

Raup Ratusan Juta,

Kepala BKD Kerinci Rekayasa Kelulusan CPNS

Foto Istimewa

Deklarasi dan Pagelaran Asosiasi & Musisi Toga Naipospos

Upacara penerimaan kain Ulos Batak kepada Bapak Bambang. S.

Ketua Tim Investigasi LI-TPK, Beni bersama Victor Hutabarat

Penari Naipospos

Ketua LI-TPK sedang mendendangkan sebuah lagu

Ketua LI-TPK bersama Bonaran Situmeang

Mejeng sebentar bersama penari Naipospos

Pemred Metro Indonesia bersama Bonaran Situmeang

Pemasangan kain Ulos Batak kepada Bambang. S.

Penerimaan atau seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 sarat dengan rekayasa dan berbagai kecurangan. Dugaan ini sangat jelas terlihat dari fakta dilapangan yaitu pengumuman hasil tes yang disampaikan penuh dengan rekayasa dan kejanggalan. Lantaran ditemukan sejumlah peserta tes yang tidak lulus bahan, akan tetapi keluar nomor kelulusannya tanpa ikut tes. Salah satunya adalah peserta yang merupakan anak Bupati. Kerinci, SKPK Menurut sejumlah LSM lokal Kerinci, hal tersebut sangat tidak wajar. Bila ada orang yang tidak lulus bahan, tapi nama dan nomornya malah muncul di pengumuman. Karena itulah para LSM lokal menduga proses penerimaan CPNS di Kerinci, penuh dengan rekayasa yang di­lakukan Kepala BKD. Kemudian sejumlah LSM Kerinci juga menemukan ada­nya praktek jual-beli kelulusan CPNS yang dipatok harga an­tara Rp. 60 – Rp. 80 Juta. “Kami punya rekaman pengakuan dari korban penipuan penerimaan CPNS ini,” ujar Syarifudin, salah satu aktivis LSM. Sedangkan menurut ketera­ngan salah seorang anggota DPRD Kab. Kerinci, dengan adanya praktek semacam itu, diperkirakan Kepala BKD Kerinci, telah meraup dana ratusan juta dalam penerimaan CPNS. “Ka­rena ada beberapa orang yang melapor, bahwa mereka sudah mem­bayar puluhan juta, tapi tidak lulus,” ujarnya. Mengenai hal tersebut, war­ga Kerinci selama ini telah mengeluhkan penerimaan CPNS yang banyak terjadi penyimpangan. Sehingga bila cara seperti ini terus dilakukan, mereka mngatakan tidak tahu apa jadinya Kabupaten Kerinci dimasa depan. Sementara itu, saat dikon­firmasi mengenai adanya prak­tek rekayasa tersebut, Kepala BKD, Bambang Karyadi, de­ngan tegas membantah semua tudingan tersebut. “Ah…semua itu hanya isyu, karena setiap tahun pasti akan terulang. Dan semua itu sudah saya sam­paikan kepada anggota dewan di gedung DPRD Kerinci,” ujar­nya. Kemudian dalam sebuah pesan singkatnya kepada SKPK, Bambang meminta agar jangan ada lagi pem­beritaan mengenai masalah tersebut. “Saya sudah pusing, dalam dua minggu ini diberitakan koran lokal terus,” ujarnya dalam pesan singkat tersebut. Di lain kesempatan, DPRD Kerinci yang berjanji akan membentuk Pan­sus untuk me­meriksa masalah ini, ternyata gagal. Sehingga hal tersebut malah menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Kerinci. Bahkan pihak Polres Kerinci sendiri, terkesan tutup mata dengan keresahan dan gejolak masyarakat dalam penerimaan CP­N­S. Harapan masyarakat dan LSM Kerinci agar peme­rintah pusat me­nanggapi kasus KKN dalam peneri­maan CPNS di Kabupaten Kerinci, Jambi. (Tim)

Telah Terbit... Edisi Pertama

Asosiasi dan Musisi Toga Naipospos (Asapos) menggelar acara Deklarasi dan Pagelaran para anggota yang berprofesi sebagai penyanyi dan pemusik di Gedung Sinema Jakarta. Juga mempunyai hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lain. Informasi Lebih Lanjut Hubungi : GEDUNG LI-TPK, Jl. Ahmad Yani (By Pass) Kav. 14 / 26 Lt. II, Suite 203, Haji Ten I, Rawamangun - Jakarta Timur Telp. 021 - 4786 5339, 7071 2431 Email; [email protected]

Dimana menurut Bambang Sibagarian sebagai Dewan Penasihat dan donatur acara tersebut, merasa ikut terpanggil. Sebagai Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK) Aparatur Negara RI, sangat berterima kasih pada semua yang mendukung acara deklarasi Asapos. Berikut foto-foto kegiatan besaudaraan Naipospos.