ELECTRONIC GOVERNMENT : SUATU INOVASI PENINGKATAN MANAJEMEN PUBLIK DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE
Ipah Ema Jumiati Email :
[email protected]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Serang
Abstract : Information technology era began in developed countries, where there is utilization of digital technology (Digital Electronic Services) has produced a form of government bureaucracy a new mechanism, known by the term Electronic Government (e-Government). With e-Government is expected interactions between the government and its people are too bureaucratic, the mechanism of interaction is much more friendly. In other words the implementation of e-Government is an orientation of new digital technologies in the development of management information systems as a result of the utilization of information technology developments and breakthroughs in order to service to the community faster, easier, cheaper without the limitation of space and time. In principle, the e-government is one way of providing public services more effective, efficient, transparent and accountable in line with the principles contained in the good governance (good governance). In the development and implementation in both developed countries and in developing countries, so far, e-government brings a positive impact on the application of these principles around the concept of good governance and public service. Therefore the application of egovernment, which must be accompanied by reforms of public sector management, good corporate governance reform and strengthening of civil society is a thing that can not be put off no longer. Kata Kunci : e-goverment, good governance, good corporate governance 54
merupakan
berhubungan dengan trend hubungan
sebuah fenomena dimana sekat-sekat
antar negara dan antar anggota
antar negara semakin tipis. Adalah
masyarakat di era-era mendatang.
Globalisasi
Tuntutan
merupakan suatu kenyataan bahwa
hubungan
antar
globalisasi telah membuka isolasi
negara di dalam era global tersebut
batasan antar negara yang selama ini
tentunya mengakibatkan secara tidak
berlaku – terutama untuk hal-hal
langsung
yang berhubungan dengan politik,
terhadap pemerintahnya pun menjadi
ekonomi, sosial, budaya, dan hukum
berubah. Pemerintah diminta untuk
–
dan
lebih responsif terhadap permintaan
akuratnya informasi mengalir dari
masyarakatnya, lebih memperbaiki
satu tempat ke tempat yang lain.
kinerja birokrasi dan administrasinya
Tentunya dengan globalisasi suatu
agar
negara mengharapkan suatu tatanan
masyarakat
masyarakat yang lebih baik di dalam
berkepentingan
sebuah sistem negara dan membawa
signifikan,
manfaat yang besar bagi kehidupan
menghasilkan
masyarakat di dalam lingkungan
yang berkualitas, lebih menyadari
global.
berbagai perubahan mendasar yang
akibat
sedemikian
cepat
tuntutan
mutu
masyarakat
pelayanan dan
mereka membaik
lebih
baik
kepada yang secara dalam
keputusan-keputusan
Dengan kata lain, peranan
harus dipahami dan dilakukan untuk
pemerintah di dalam sebuah negara
dapat berkompetisi dengan negara-
untuk
negara lain, dan sebagainya.
menciptakan
sebuah
Seperti
lingkungan yang kondusif dalam
kita
ketahui,
globalisasi
seringkali masyarakat beranggapan
merupakan suatu yang mutlak harus
bahwa birokrasi kita sangat lambat,
dilakukan. Visi pemerintah sebuah
berbelit-belit (red tape), boros dan
negara
dimensi
terlalu kaku, maka masyarakat saat
yang
ini membutuhkan sebuah kinerja
pula
pemerintah yang cepat, murah, dan
dilepaskan dengan aspek eksternal
berorientasi pada proses agar dapat
yang
memberikan
menghadapi
internal
selain
era
memiliki
(cita-cita
bersangkutan)
ada,
tidak
bangsa dapat
terutama
yang
55
dukungan
yang
signifikan dan kompetitif bagi para
diterapkan disini adalah teknologi
customer-nya (individu, komunitas
informasi. Era
bisnis, masyarakat, dan stakeholder
teknologi
yang lain). Tentu saja merubah
dimulai
paradigma tersebut tidaklah semudah
dimana
membalikkan telapak tangan, karena
teknologi digital (Electronic Digital
perubahan
Services) telah melahirkan sebuah
merupakan
suatu
di
informasi
negara-negara
terdapat
maju,
pemanfaatan
keharusan, bukan pilihan. Bagi siapa
bentuk
yang dapat melakukan perubahan
pemerintahan
dengan
terkenal dengan istilah Electronic
cepat,
akan
semakin
mekanisme yang
birokrasi baru,
yang
diuntungkan karena selain dapat
Government
beradaptasi dengan lingkungan yang
Dengan
baru,
dapat
diharapkan
dalam
pemerintah dengan masyarakatnya
yang
menjadi
bersangkutan
pemain
kunci
teknologi mempermudah
e-Government interaksi
ini antara
yang terlampau birokratis, menjadi
mekanisme global tersebut. Dalam
(e-Government).
kondisi
tersebut,
mekanisme hubungan interaksi yang
diciptakan
untuk
jauh lebih bersahabat. Dengan kata
dan
lain
memperbaiki
penerapan
e-Government
manusia
merupakan orientasi baru teknologi
menunjukkan peranannya. Karena
digital dalam bidang pengembangan
pada dasarnya mayoritas bentuk
management
pelayanan
sebagai
kualitas
kehidupan
pemerintah
kepada
information akibat
system
pemanfaatan
masyarakatnya adalah hal-hal yang
perkembangan
berkaitan
teknologi informasi agar pelayanan
dengan
pengolahan, berbagai pengetahuan, serta
kepada
masyarakat
terobosan
lebih
cepat,
dan
penyediaan
data,
informasi,
mudah, murah tanpa batasan ruang
kebijakan
dan waktu.
maupun
penyebarannya
anggota
pengumpulan,
dan
ke
masyarakat
seluruh yang
membutuhkan, maka jelas terlihat bahwa teknologi yang paling cocok
56
Pembahasan
usaha
dan
Good Governance
perkataan lain, governance yang baik ditandai
Konsep Good Governance
masyarakat.
dengan
Dengan
hubungan
yang
pada dekade terakhir ini menjadi
sinergis dan konstruktif diantara
sangat popular terutama pada negara-
ketiga pihak tersebut, yang oleh
negara berkembang seperti Indonesia
kalangan pakar disebut pilar-pilar
yang
awal
good governance. Dengan demikian,
masih
dalam
tahap
melakukan
reformasi.
Good
dalam governance terlibat segenap
Governance
memang
selalu
pelaku, yaitu keseluruhan pihak yang
dikaitkan dengan konsep dan proses
berkepentingan (stakeholders), yang
demokrasi publik.
reformasi
sektor
pada
negara-negara
Eropa
Negara/Pemerintah,
dan
Di
dasarnya
terdiri
atas
swasta/dunia
Barat, terutama negara-negara yang
usaha dan masyarakat yang intensif.
tergabung dalam OECD, konsep
Berdasarkan
Good
tingkat
Governance
sudah
permasalahan
dan
pemerintahannya,
berkembang lama dan juga telah
stakeholders
memberi
kalangan yang sangat luas dan
inspirasi
perkembangan
terhadap
demonstrasi
reformasi
administrasi
secara
konseptual
politik,
publiknya
individu
tentang
(LSM),
dan
Agere perspektif
penyelenggaraan yang
bahkan
yang
-
misalnya
tentang
the
relationship
between
governments and the market;
makna -
pengelolaan
the
relationship
between
governments and citizens;
negara antar sektor publik, yaitu Negara/Pemerintah,
bahwa
struktur governance adalah sebagai
melibatkan
”good
sharing/patnership
lembaga-
muncul
berikut (Agere, 2000) :
terkandung
koperasi,
mengatakan
banyak pihak (stakeholders). Dalam governance”,
Swadaya
lembaga internasional.
Good
Governance merupakan suatu konsep
pemerintahan
Lembaga
Masyarakat
maupun
hakekatnya
meliputi
beraneka ragam, seperti organisasi
dan
prakteknya. Pada
masyarakat
swasta/dunia
57
-
-
the
relationship
masyarakat,
between
-
partisipasi
or private sector;
keterlibatan dalam proses pembuatan
the relationship between elected
kebijakan,
(politicians) and appointed (civil
kontrol terhadapnya.
masyarakat
bagi
pelaksanaannya
serta
Pada sisi dunia usaha dituntut
the relationship between local
adanya keterbukaan, akuntabilitas,
governments
moralitas tinggi, social responsibility
institutions
and
urban and rural dwellers;
dan
the
perundangan yang berlaku.
relationship
between
patuh
the relationship between nations
masyarakat,
states
(strong),
and
pada
peraturan
Komponen
legislature and the executive; -
mendorong
governments and the voluntary
servants); -
dan
international
ketiga,
dituntut selalu
agar
kuat
menyatakan
pendapatnya (vibrant), berkualitas
institutions.
tinggi
Semakin tinggi keterlibatan
serta
partisipatif
terhadap
ketiga komponen tersebut semakin
berbagai proses yang dilakukan baik
baik pula kualitas penyelenggaraan
oleh birokrasi maupun oleh dunia
pemerintahannya. Good Governance
usaha.
berkembang
sejalan
dengan
berkembangnya
demokrasi
dalam
Administrasi Publik Dalam Konteks
sistem politik suatu negara. Dalam
konsep
Governance
Good Governance Administrasi
Good
negara
dapat
diartikan sebagai tindakan manusia
masing-masing diharapkan
yang bekerja sama dalam lingkup
mempunyai sejumlah karakter yang
kelembagaan birokrasi pemerintahan,
harus ada dengan kualitas yang
dunia usaha dan/atau masyarakat,
tinggi. Komponen birokrasi dituntut
yang
agar mempunyai karakter antara lain
pelayanan
bersih (clean), terbuka (transparent),
masyarakat. Oleh karena itu terdapat
akuntabel (accountabel), responsif,
pandangan dan pendapat bahwa kata
berorientasi
public
komponen
utamanya
pada
kepentingan
58
bertujuan yang
dalam
memberikan baik
istilah
kepada
public
administration tidak lagi difokuskan
memberikan pengertian governance
kepada Lembaga Pemerintah, tetapi
sebagai proses kegiatan bersama-
lebih
sama dalam memecahkan masalah
kepada
masyarakat
yang
dilayani. Walaupun demikian, hal itu
dan
memenuhi
bukan berarti administrasi tentang
masyarakat. Dalam
masyarakat (administration of the
kebutuhan
public
public), tetapi administrasi yang
peran
diselenggarakan untuk masyarakat.
bukan hanya sebagai regulator dan
Pergeseran
makna
itu
tidak
fasilitator untuk menciptakan iklim
menafikan
peran
manajemen
yang kondusif bagi berkembangnya
karena
birokrasi
dunia usaha dan masyarakat. Hal ini
pemerintahan
tetap
memiliki
berarti gagasan Osborne dan Gaebler
kewenangan
terbesar
dalam
melalui ”empowering rather than
pemerintah,
dengan
perlu
arus
ditumbuhkan
globalisasi, di awal dekade sembilan
aparat
puluhan telah lahir pendekatan, teori
keberdayaan
atau
mengurangi
paradigma
administrasi cendekiawan
Negara/Pemerintah,
serving” menjadi semangat yang
penyelenggaraan negara. Seiring
sektor
governance
baru
negara.
dalam
daerah
Banyak
kontemporer
kalangan
pemerintah,
karena
masyarakat
akan
beban
pemerintah
saat
ketersediaan
pada
sumber-sumber
dalam
di
publik
semakin
administrasi negara menggunakan
langka. Dengan demikian pelayanan
istilah governance sebagai istilah
publik
lain dari administrasi negara. Istilah
pemerintah
governance bukan merupakan hal
efektif, karena masyarakat memiliki
yang baru karena dapat dan telah
kontrol yang lebih besar, masyarakat
digunakan dalam berbagai konteks,
memahami permasalahan lebih baik,
seperti good coporate governance,
dan usaha pemberian pelayanan dari
international
masyarakat diharapkan lebih murah
governance,
local
yang
governance, serta public governance
dibandingkan
(sebagai pengganti istilah public
profesional.
administration).
mendorong
Ada
pula
yang
59
diselenggarakan
akan
menjadi
dengan Dengan daya
saing
lebih
usaha demikian dalam
memberikan
pelayanan
kepada
and voluntary sector organizations
masyarakat
sehingga
dengan
(local governance)”. Kutipan
meningkatkan efisiensi, lebih bersifat
di
atas
responsif dan merangsang inovasi
memperlihatkan adanya pergeseran
dan gairah kerja aparat pemerintah.
paradigma tentang penyelenggaraan
konsep
pemerintah daerah atau keberadaan
Administrasi Publik, terutama yang
pemerintah daerah yang sudah tidak
berkaitan dengan pemerintah daerah
sesuai lagi dengan kenyataan yang
(local
ada. Lingkungan pemerintah daerah
Selanjutnya
government)
mendapat
tantangan dari konsep baru tentang
berkembang
penyelenggaraan pemerintahan yaitu
menjadi
local governance. Menurut Atkinson
sangat
kompleks
dan Wiks-Heeg (Atkinson, 2000)
sebagai
suatu
teori tentang local government sudah
Lingkungan yang kompleks tersebut
harus dibedakan dari teori tentang
terdiri dari banyak stakeholder yang
local governance. Perbedaan ini
berperan aktif dalam menjalankan
didasarkan pada pengakuan secara
berbagai kegiatan yang pada masa
umum bahwa peran local authorities
lampau
secara fundamental sedang dalam
pemerintah daerah.
proses
dirumuskan
secara
suatu
luar
biasa
lingkungan
yang
namun network
banyak
terkait system.
didominasi
Selanjutnya
kembali.
oleh
Stoker
Selanjutnya ia mengatakan sebagai
mengemukakan
berikut : “It is argued that the key
penting yang membentuk konsep
feature of this redefinition has been a
governance
shift
(Atkinson, 2000) :
from
councils
operating
lima
proposisi
sebagai
berikut
indepently and monolithically as sole
1) Governance refers to a complex
provider of public services (local
set of institutions and actors that
government), to one where they act
are drawn from but also beyond
as strategic directors of a complex
government;
variety
of
overlapping
local
institutional networks involving a range of public, quasi-public, private
60
2) Governance
identifies
the
blurring
boundaries
and
of
responsibilities
for
tingkat lokal. Pertama, Administrasi
tackling
Publik tidak lagi menjadi aktor
social and economic issues;
tunggal
3) Governance identifies the power dependence
involved
in
apalagi
proses
the
dominan
pembuatan
dalam
kebijakan,
relationships between institutions
implementasi
involved in collective action;
kontrol dan evaluasinya. Kedua,
4) Governance is about autonomous
berbagai aktor berada dalam kondisi
self
governing
networks
saling
of
kebijakan,
serta
ketergantungan
dan
membentuk jaringan kerjasama.
actors; 5) Governance
identifies
Sejalan
the
dengan
capacity to get things done which
perkembangan konsep governance,
does not rest on the power of
dalam
government to command or use
terjadi pula perkembangan konsep
its authority. It sees government
baru dari konsep administrasi publik
as able to use new tools and
tradisional. Pada dekade 1980an dan
techniques to steer and guide.
awal
ilmu
administrasi
1990an
muncul
publik
suatu
Dari kelima proposisi yang
pendekatan manajerial baru dalam
dikemukakan oleh Stoker di atas
sektor publik sebagai respon dari
dapat
berbagai
disimpulkan
bahwa
kekurangan
atau
governance merupakan suatu bentuk
ketidakmampuan
jaringan kerjasama (networks) dari
Administrasi
para pihak atau aktor yang bersifat
Pendekatan ini mempunyai banyak
saling
dengan
nama antara lain managerialism, new
lainnya (mutually dependent) yang
public management, market based
bekerja secara bebas dari sistem
public
birokrasi.
entrepreneurial government. Namun
bergantung
Kedua
satu
kutipan
di
Publik
banyak penulis memakai new public
atas
management
yang
(Hughes, 1994).
keberadaan
mendasar
Administrasi
Tradisional.
administration,
memperlihatkan adanya perubahan sangat
model
dari
Dalam
Publik,
atau
managerialism
new
public
management terjadi perubahan yang
baik di tingkat nasional terutama di
61
mendasar baik dilihat dari aspek
partisipasi
strategis,
pelaksanaan
manajemen
internal
maupun dilihat dari hubungan antara
kontrol
birokrasi
kebijakan.
dengan
politisi
dan
pembuatan
kebijakan,
kebijakan,
terhadap
terutama
pelaksanaan
masyarakat. Hoods, seperti dikutip oleh
Hughes,
mengatakan
pada
Pengertian dan Manfaat Electronic
hakekatnya terdapat empat jenis
Government (e-gov) Dalam Konteks
perubahan yang dikemukakan oleh
Good Governance
pendekatan new public management
Hal
pertama
yang
perlu
yaitu (Hughes, 1994) memfokuskan
dijelaskan pada bagian ini adalah
organisasi pada output; mengelola
konsep e-government itu sendiri.
input organisasi melalui kontrak;
Holmes
memperkecil ruang lingkup kerja
mendefinisikan
pemerintah, dan merubah hubungan
sebagai
akuntabilitas antara birokrasi dengan
government, or e-government, is the
para politisi dan masyarakat.
use of information technology, in
(Holmes,
berikut
2001)
e-government :
“Electronic
dengan
particular the internet, to deliver
Good Governance, maka perubahan
public services in a much more
pada butir terakhir di atas telah
convenient, customer oriented, cost-
menjadi fokus yang secara terus
effective, and all together different
menerus
and better way.”
Dalam
kaitannya
diwacanakan
dan
Mengacu pada definisi yang
dikembangkan. Konsep-konsep di atas
adalah
demokratisasi
dan
transparansi,
dikemukakan diatas, maka dapat
akuntabilitas
dikatakan bahwa Holmes melihat egovernment
penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensi
logis
layanan
dari
lebih
publik.
pada
kontek
Sementara
itu
public
Richard (Richard, 1999) melihat e-
management dan konsep governance
government lebih sebagai alat (tools)
adalah dibutuhkannya suatu cara
bagi governance. Ia mengatakan
untuk berhubungan antar aktor atau
sebagai berikut : “
stake
of growing disenchantment about
diterapkannya
holder
the
new
dalam
konteks
62
”After decades
public
participation
in
berkomunikasi, bertukar informasi,
policy
democratic
melakukan
process, the public perceives the
koordinasi
internet and new technologies as a
menggunakan jaringan internet.
development
and
teleconferencing, pekerjaan
Government
key element in making deliberative (G2B)
democracies work better.”
dengan
to
business
dimaksudkan
bahwa
pemerintah
Selanjutnya menurut World
dan
dapat
melakukan
Bank (2003), e-government adalah
transaksi bisnis dengan dunia usaha
penggunaan
seperti
teknologi
informasi
pembelian
meningkatkan
pengiriman
efisiensi, efektivitas, transparansi dan
sebagainya.
(internet)
untuk
Adriwati
(2001)
jasa,
dokumen,
dan
Layanan e-government yang
akuntabilitas pemerintah. Sedangkan menurut
barang,
ketiga yaitu government to society
dalam
Bunga Rampai Wacana Administrasi
(G2S)
Publik dikatakan bahwa Electronic
memperlancar
Government
merupakan
masyarakat untuk dapat memperoleh
sistem informasi yang menggunakan
layanan secara elektronik melalui
internet dan teknologi digital lain
internet dan web yang diberikan
untuk melakukan transaksi, layanan
pemerintah.
(e-gov)
dimaksudkan dan
Sedangkan
publik, komunikasi, koordinasi dan
untuk
memudahkan
menurut
GSA
manajemen organisasi pemerintah.
Federal Technology Service dalam
Layanan
Richardus Eko Indrajit (2004 : 41)
e-government
meliputi
layanan government to government,
terdapat
government
Government
to
bussiness,
dan
Government
government to society.
komunikasi
dimaksudkan dan
layanan
dan
dapat
to
terdiri
Citizens
Eatas
(G2C),
Government
to
Employess
(G2E). Tipe G-to-C ini merupakan
dengan pemerintah, dimana antar pemerintah
yang
relasi
Government to Government (G2G)
bahwa
dilakukan antara instansi pemerintah
instansi
tipe
Government to Bussiness (G2B),
Government to government (G2G)
empat
aplikasi e-government yang paling
dapat
63
umum, yaitu dimana pemerintah
Komdak
membangun
memperoleh pelayanan
dan
berbagai
menerapkan
portfolio
teknologi
dan
antre
untuk
Kantor Imigrasi bekerja sama
informasi dengan tujuan utama untuk
dengan
memperbaiki
Internasional Soekarno-Hatta dan
hubungan
masyarakat
dengan
interaksi
Bandara
sejumlah
masyarakat
Udara
bank-bank
swasta
(rakyat). Dengan kata lain, tujuan
membangun jaringan teknologi
utama dari dibangunnya aplikasi e-
informasi sehingga para turis
government bertipe G-to-C adalah
lokal yang ingin melanglang
untuk
buana dapat membayar fiskal
mendekatkan
pemerintah
dengan rakyatnya melalui kanal-
melalui
mesin-mesin
ATM
kanal akses yang beragam agar
sehingga
tidak
harus
masyarakat dapat dengan mudah
meluangkan waktu lebih awal
menjangkau pemerintahnya untuk
dan antre di bandara udara ;
pemenuhan
berbagai
pelayanan
sehari-hari.
kebutuhan
perlu
Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka
Contoh
aplikasinya adalah sebagai berikut :
yang
melangsungkan ibadah haji di
Kepolisian
membangun
menawarkan
jasa
berminat
tahun-tahun
pelayanan
tertentu
untuk
sehingga
Ijin
pemerintah dapat mempersiapkan
Mengemudi (SIM) atau Surat
kuota haji dan bentuk pelayanan
Tanda
yang sesuai ;
perpanjangan
Surat
Nomor
Kendaraaan
(STNK) melalui internet dengan maksud
untuk
Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dan berniat
mendekatkan kepolisian
untuk mencari pekerjaan di luar
dengan komunitas para pemilik
negeri (menjadi Tenaga Kerja
kendaraan bermotor dan para
Indonesia),
maka
yang
pengemudi,
dapat
dengan
aparat
administrasi
sehingga
yang
bersangkutan
tidak
harus
mudah mendaftarkan diri dari
bersangkutan bersusah
payah
datang
Warnet
ke
(Warung
Internet)
terdekat ke Departemen Tenaga
64
Kerja secara gratis); dan lain
Contoh dari aplikasi e-government
sebagainya.
berjenis G-to-B ini adalah sebagai berikut :
Selanjutnya tipe yang kedua
adalah Government to Bussiness
Para perusahaan wajib pajak
(G2B) merupakan salah satu tugas
dapat
utama dari sebuah pemerintahan
menjalankan
adalah
sebuah
web untuk menghitung besarnya
lingkungan bisnis yang kondusif agar
pajak yang harus dibayarkan ke
roda perekonomian sebuah negara
pemerintah
dapat
pembayaran melalui internet;
membentuk
berjalan
mestinya.
sebagaimana
Dalam
melakukan
dengan
Proses
mudah
aplikasi
dan
tender
berbasis
melakukan
proyek-proyek
aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis
pemerintahan yang melibatkan
semacam
sejumlah pihak swasta dapat
perusahaan
swasta
membutuhkan banyak sekali data
dilakukan
dan informasi yang dimiliki oleh
(sehingga
pemerintah. Disamping itu, yang
transportasi
bersangkutan juga harus berinteraksi
mulai dari proses pengambilan
dengan berbagai lembaga kenegaraan
dan pembelian formulir tender,
karena berkaitan dengan hak dan
pengambilan formulir informasi
kewajiban
TOR
organisasinya
sebagai
melalui
website
menghemat dan
(Term
biaya
komunikasi
of
Reference),
sebuah entiti yang berorientasi profit.
sampai
Diperlukan relasi yang baik antara
pelaksanaan tender itu sendiri
pemerintah dengan kalangan bisnis
yang
tidak
pengumuman pemenang tender;
saja
bertujuan
untuk
memperlancar para praktisi bisnis dalam
menjalankan
mekanisme
berakhir
dengan
Proses pengadaan dan pembelian barang
roda
dengan
kebutuhan
sehari-hari
perusahaannya, namun lebih jauh
lembaga pemerintahan (misalnya
lagi
untuk
banyak
menguntungkan
hal
yang
dapat
pemerintah
administrasi)
jika
terjadi relasi interaksi yang baik dan
secara
efektif
semacam
dengan
industri
back-office
swasta.
65
dapat
efisien
jika
dan dilakukan konsep
e-procurement
diterapkan
(menghubungkan
Aplikasi yang menghubungkan
antara kantor-kantor pemerintah
kantor-kantor
dengan para supplier-nya);
setempat dengan bank-bank asing
Perusahaan
yang
melakukan
proses
pemerintah
milik pemerintah di negara lain
ingin
dimana
semacam
pemerintah
merger dan akuisisi dapat dengan
menabung
mudah berkonsultasi sehubungan
uangnya;
dengan aspek-aspek regulasi dan
dan
menanamkan
Pengembangan suatu sistem basis
berbagai
data intelijen yang berfungsi
lembaga pemerintahan terkait;
untuk mendeteksi mereka yang
dan lain sebagainya.
tidak boleh masuk atau keluar
hukumnya
Tipe
dengan
yang
ketiga
dari wilayah Negara (cegah dan
yaitu
tangkal);
Government to Governments (G-to
G). Dimaksudkan bahwa di era
Sistem informasi di bidang hak
globalisasi ini terlihat jelas adanya
cipta
kebutuhan bagi negara-negara untuk
pengecekan
saling berkomunikasi secara lebih
terhadap
intens dari hari ke hari.. Berbagai
yang
ingin
penerapan e-government bertipe G-
paten
internasional;
to-G ini yang telah dikenal luas
sebagainya.
Hubungan
administrasi
kantor-kantor setempat
intelektual dan
untuk pendaftaran
karya-karya
tertentu
memperoleh dan
hak lain
Pada akhirnya aplikasi e-
antara lain :
setempat
dengan
government
antara
juga
diperuntukkan
pemerintah
untuk meningkatkan kinerja dan
sejumlah
kesejahteraan para pegawai negeri
atau
atau karyawan pemerintahan yang
untuk
bekerja di sejumlah institusi sebagai
membantu penyediaan data dan
pelayan masyarakat. Berbagai jenis
informasi akurat yang dibutuhkan
aplikasi yang dapat dibangun dengan
oleh para warga Negara asing
menggunakan format G-to-E ini
yang sedang berada di tanah air;
antara lain :
kedutaan-kedutaan konsulat
besar
jenderal
66
Sistem
pengembangan
perencanaan
karir
finansial keluarganya termasuk di
bertujuan
dalamnya masalah tabungan dan
untuk
meyakinkan
perbaikan
dana
kualitas
rotasi,
promosi
demosi,
seluruh
bermacam-macam
dan
tersebut,
karyawan
lain
maka
tipe
aplikasi
terlihat
fungsi
strategis dari berbagai aplikasi e-
pemerintahan; untuk
government yang dikembangkan oleh
mengelola berbagai tunjangan
sebuah negara. Keberadaannya tidak
kesejahteraan yang merupakan
hanya semata untuk meningkatkan
hak dari pegawai pemerintahan
kinerja pelayanan pemerintah kepada
sehingga
masyarakatnya, namun lebih jauh
Aplikasi
dapat
terpadu
yang
bersangkutan
terlindungi
lagi untuk meningkatkan kualitas
hak-hak
individualnya;
dari penyelenggaraan pemerintahan
Sistem asuransi kesehatan dan
suatu negara, yang pada akhirnya
pendidikan bagi para pegawai
bermuara pada kemajuan negara itu
pemerintahan
sendiri.
yang
telah lembaga-
Selain itu e-government dapat
lembaga kesehatan (rumah sakit,
bermanfaat dalam memangkas biaya
poliklinik,
lain
birokrasi, dapat dijadikan sebagai
sebagainya) dan institusi-institusi
media informasi dan komunikasi,
pendidikan (sekolah, perguruan
layanan dokumen dan pembayaran
tinggi, kejuruan, dan lain-lain)
pajak
untuk
tingkat
Sedangkan Menurut Gronlund (2002
kesejahteraan karyawan beserta
: 101) terdapat dua keuntungan
keluarganya;
utama
Aplikasi yang dapat membantu
government, yakni : pemberdayaan
karyawan
masyarakat serta lebih efektif, dan
terintegrasi
dan
Dengan menyadari adanya
juga sebagai penunjang proses mutasi,
pensiun;
sebagainya.
sumber daya manusia, diperlukan
aspek
pegawai pemerintah yang selain
adanya
terhadap
membantu
dengan
apotik,
dan
menjamin
pemerintah untuk
dalam
melakukan
67
serta
dari
pungutan
lainnya.
pelaksanaan
e-
efisiennya informasi dan pemberian
tambah
pelayanan publik.
Akuntabilitas,
demokratisasi
transparansi
pada
Manfaat
tersebut
tentunya
yang
dapat dirasakan maksimal manakala
merupakan
didukung oleh sumber daya e-gov
membutuhkan
antara lain industri telematika, SDM,
berinteraksi
hukum,
Yang
tinggi.
hakekatnya
konsep-konsep
yang
media atau
dan
untuk
berkomunikasi
dan
kultur
diantara stakeholders secara intensif
terakhir
adalah
dengan kualitas tinggi.
standarisasi,
informasi.
sangat
pengamanan yang mencakup fisik,
Pada
hakekatnya
tidaklah
lojik, aplikasi, dan konten informasi.
mudah
Hambatan yang mungkin timbul
membuat sebuah definisi yang tuntas
dalam pengembangan e-gov antara
tentang konsep akuntabilitas. Namun
lain dana, sumber daya manusia,
dari berbagai diskusi yang ada maka
kerahasiaan
dapat dikatakan bahwa akuntabilitas
data
dan
legalitas
pelayanan. Dengan
dan
sederhana
untuk
merupakan suatu prinsip dimana demikian
e-
pemerintah
’dipaksa’
untuk
government bukan saja teknologi
mengungkapkan
informasi yang dapat dipakai oleh
stakeholders-nya tentang berbagai
pemerintah
kepentingan
tindakan yang dilakukannya serta
penyediaan layanan publik namun
penjelasan atau pembenaran terhadap
lebih dari itu e-government juga
alasan-alasan
merupakan alat bagi masyarakat
melatarbelakanginya.
untuk berpartisipasi dalam berbagai
pemerintah pun haruslah ’auditable’
proses pembuatan kebijakan. Hal
pada tingkatan politisnya (political
yang terakhir ini merupakan bagian
accountability),
dari
hukum dan perundangannya (legal
proses
untuk
demokratisasi
yang
kepada
para
yang Untuk
pada
itu
tingkatan
berkaitan dengan Good Governance
accountability),
maupun penyediaan layanan publik
pemberian
dalam konteks perkembangan ilmu
accountability) serta pada aspek
administrasi publik, keberadaan e-
profesionalismenya
government
accountability) (Hinton, 1993).
memberikan
nilai
68
pada
tingkatan
layanannya
(consumer
(professional
memaksa
Salah satu kantor layanan pemerintah
pemerintah untuk mengungkapkan
yang paling awal menerapkan e-
apa saja yang dilakukan pemerintah
Government adalah kantor pelayanan
pada
pajak,
Transparansi
berbagai
terutama
yang
berkaitan
tingkatannya
dan
berbagai
data,
dengan pajak perusahaan. Hal ini
informasi, bahkan knowledge yang
dilakukan karena Pajak Penjualan
ada
(Sales Tax) atau Pajak Pertambahan
mengungkapkan
pada
pemerintah
kebijakan
yang
terhadap
dibuat
implementasinya.
Nilai (Value Added Tax) merupakan
dan
jenis
Demokratisasi
pajak
yang
cukup
mahal
memaksa pemerintah untuk mampu
biayanya, karena harus dilakukan
membuka semua cara bagi partisipasi
setiap bulan atau kwartal (Holmes,
masyarakat pada berbagai tingkatan
2001) Di Perancis, individu dan
kegiatan pemerintah. Untuk berbagai konsep diatas tersebut dibutuhkan
perusahaan
tools
memungkinkan
mengadministrasikan dan membayar
diterapkannya berbagai konsep di
semua ’income tax’, ’properti tax’,
atas
dan kontribusi ’social security’-nya
yang
secara
mudah,
menjangkau
sudah
banyak orang, cepat, murah dan
melalui
convinient. Untuk itu e-government
pemungutan
pada
dikatakan
Nilai dan Pajak Penghasilan yang
merupakan salah satu jawaban yang
dipungut oleh badan melalui web dan
paling tepat.
mengijinkan pembayar pajak untuk
saat
ini
dapat
internet.
melihat
Pajak
dan
Di
dapat
Irlandia,
Pertambahan
memperbaharui
Electronic
informasi ’account’-nya setiap saat.
Government (E-Gov) di Beberapa
Semua fungsi yang berkaitan dengan
Negara
administrasi
Implementasi
Maju
dan
Negara
aplikasi,
Berkembang
perpajakan, pengembalian
seperti dan
pembayaran pajak, tax refund, serta
E-Government telah banyak di
informasi, bantuan dan konsultasi
negara-negara maju dalam proses
telah on-line di Spanyol. Demikian
penyediaan di layanan publiknya.
pula halnya di Amerika, sepertiga
digunakan
oleh
pemerintah
69
dari tax returns dilakukan secara
Negara
berkembang
menerapkan
yang
elektronik pada tahun 2000. Tax Re-
telah
funds secara elektronik telah pula
adalah Filipina yaitu pada bidang
dilakukan melalui bank accounts
kepabeanan. Dengan memakai paket
wajib pajak, dan pembayaran pajak
software tertentu unit pabean Filipina
dapat dilakukan melalui kartu kredit
dapat
(Holmes, 2001).
pengusaha. Hal ini ternyata dapat
on-line
e-government
dengan
pihak
E-government sebagai tools
mengurangi biaya bagi e-bussiness
bagi interaksi pemerintah dengan
serta mengurangi kesempatan bagi
stakeholders-nya bukanlah monopoli
penyelundupan
pemerintahan di negara-negara maju
pabean
saja, tetapi sudah mulai diterapkan
pendapatannya
pula di sejumlah negara berkembang.
Dengan
Pemerintah Daerah Zhongguancun di
masalah penyediaan layanan yang
Cina
E-Park
dapat disediakan dengan lebih baik
dengan
dan murah bagi pengguna jasa,
teknologi tinggi untuk melakukan
namun hal yang berkaitan dengan
permohonan
pemberantasan
telah
terhadap
menerapkan
para
laporan
pebisnis
ijin,
memberikan
keuangan
bulanan,
serta
membantu
meningkatkan (www.worldbank).
demikian
bukan
korupsi
saja
serta
peningkatan pendapatan negara pun
pembayaran pajaknya. Selain itu ada
dapat dicapai.
kurang lebih 32 fungsi lainnya yang
Contoh
selanjutnya
dari
berkaitan dengan layanan dari ’g to
penerapan e-government di negara
b’ (government to bussines) dan ’g to
berkembang
adalah
c’ (government to citizen) yang telah
administrasi
perpajakan
on-line.
Laporan
penerapan untuk
Bank
Dunia
Property Tax di Andra Pradesh
telah
terjadi
India. Penerapan e-government di
kemajuan yang luar biasa terhadap
bidang administrasi perpajakan ini
kemajuan yang luar biasa terhadap
ternyata telah mempersingkat waktu
transparansi
serta
bagi masyarakat dari pengurusan
bagi
yang membutuhkan beberapa hari
mengatakan
pengurangan
bahwa
dan
efisiensi
kesempatan
korupsi (www.worldbank).
sebelum
70
penerapan
e-government
sampai kurang dari satu jam setelah
pengelolaan
penerapan
manajemen dan proses kerja secara
e-government
informasi,
sistem
elektronis; 2) Pemanfaatan kemajuan
(www.worldbank). dari
teknologi informasi agar pelayanan
penerapan e-government adalah di
publik dapat diselenggarakan dan
Indonesia, terutama dalam upaya
diakses secara mudah dan murah
penataan
oleh masyarakat di seluruh wilayah
Contoh
lainnya
dalam
manajemen
negara.
pelayanan melalui aplikasi e-services
Dalam rangka pengembangan
yang diarahkan untuk mendorong
e-services, Inpres No. 3 Tahun 2003,
terwujudnya masyarakat informasi.
telah menetapkan enam strategi yang
Dengan Inpres No.3 Tahun telah
berkaitan dengan pencapaian tujuan
menggariskan kebijakan dan strategi
strategis e-government, yaitu : 1)
nasional dalam pengembangan e-
Mengembangkan sistem pelayanan
gov. Tujuan pengembangan e-gov
yang andal dan terpercaya, serta
yang hakekatnya adalah juga e-
terjangkau
services merupakan upaya untuk
Menata sistem dan proses kerja
mengembangkan
penyelenggaraan
pemerintah dan pemerintah daerah
kepemerintahan
yang
berbasis
secara holistik; 3) Memanfaatkan
dalam
teknologi informasi secara optimal;
upaya meningkatkan kualitas layanan
4) Meningkatkan peran serta dunia
publik secara efektif dan efisien.
usaha dan mengembangkan industri
Melalui pengembangan e-gov harus
telekomunikasi
dan
dilakukan
informasi;
5)
Mengembangkan
manajemen dan proses kerja di
kapasitas
SDM,
lingkungan
Pemerintah
2003,
Pemerintah
(menggunakan)
elektronik
penataan
Pemerintah
sistem
dengan
masyarakat
luas;
2)
teknologi
baik
Pusat
pada maupun
mengoptimasikan
pemanfaatan
Pemerintah Daerah, disertai dengan
teknologi
Pemanfaatan
meningkatkan e-literacy masyarakat;
teknologi mencakup
informasi. informasi dua
aktivitas
6)
tersebut
Melaksanakan
pengembangan
secara sistematik melalui tahapan
yang
yang realistis dan terukur.
berkaitan, yaitu : 1) Pengolahan data,
71
sudah dapat mengetahui apa yang
Sebagai penjabaran dari enam strategi
yang
berkaitan
kita
dengan
miliki
pada
masing-masing
pencapaian tujuan strategis e-gov
instansi kita, apa yang dapat kita
berdasarkan Inpres No. 3 Tahun
layankan dengan bantuan teknologi
2003
informasi dan teknologi komunikasi,
diatas,
bahwa
dapat
terdapat
disimpulkan tiga
dan apa sudah saatnya teknologi
strategi dari
informasi dan teknologi komunikasi
upaya perbaikan manajerial, antara
digunakan, sekarang maupun untuk
lain : 1) strategi teknologi informasi
prediksi yang akan datang. Untuk itu
dan
memang
pembangunan
e-gov
teknologi
manajerial,
komunikasi,
dan
kemampuan
dilihat
3)
2)
dalam
tiga
strategi diatas perlu dimasyarakatkan
peningkatan
penggalian
pendekatan
dahulu.
potensi
Dewasa ini konsep e-gov
penyedia informasi, yakni instansi diperlukan
telah menjadi konsep yang secara
pemanfaatan
sungguh-sungguh ingin diwujudkan
teknologi adalah hanya terjadi bila
dalam kinerja instansi pemerintah.
diperlukan.
Dari keterangan Pemerintah sebagai
pemerintah. karena
Hal
ini
sebenarnya
Keperluan
penggunaannya
oleh
karena
Pengantar
itu
terhadap
Rancangan
tergantung dari beberapa persyaratan
Undang-Undang tentang Rencana
yaitu
yang
Pembangunan Tahunan Tahun 2003,
dilayankan banyak sehingga perlu
tercantum jelas bahwa e-gov telah
kecepatan, akurasi, dan ketepatan,
menjadi
frekuensinya sangat sering, misalnya
pemerintah
sehari
kali
banyak program kegiatan. Program-
standar
program tersebut antara lain adalah
volume
informasi
bisa lebih
permintaan,
dari
kejelasan
10
salah
satu
perhatian
yang melekat
dalam
operasinya, waktu penyelesaiannya,
dalam
Program
dan mekanisme komplain. Dengan
Aparatur
Negara
demikian
gagap
pengembangan tender elektronik (e-
teknologi, atau bahkan pengejaran
procurement), Program Peningkatan
fatamorgana modernisasi akan dapat
Kualitas
Pelayanan
Publik,
dihilangkan. Untuk itu apakah kita
sosialisasi
penerapan
jaringan
kesan
latah,
72
Pengawasan dalam
bentuk
teknologi informasi elektronik pada
tertata dengan rapi. Dilihat dari fitrah
instansi pemerintah pusat dan daerah
pelayanan informasi elektronis itu
(e-government),
sendiri, kemungkinan besar untuk
dan
mengembangkan
memanfaatkan
instansi
pelayanan
(memfasilitasi optimalisasi
bagi
saat ini jenis yang paling mungkin
publik
adalah jenis layanan yang bersifat
rangka
pemberian informasi, dan belum
e-gov,
pada
e-gov
dalam pemanfaatan
pelayanan
yang
bersifat
termasuk sarana dan prasarananya,
transaksi (Koran Tempo, 31 Mei
dan
2002).
pembudayaan
pemanfaatan
Perkembangan
komputer dan telekomunikasi di
e-gov
di
Indonesia
dewasa
Kantor Kementrian Negara
dibuktikan
salah
Komunikasi dan Informasi telah
penerapan
e-gov
membentuk satu Gugus Tugas (Task
Takalar,
Force)
yang
Kertanegara, dan Kabupaten Kutai
keanggotaannya terdiri dari para
Timur. Dalam banyak kesempatan
pakar perguruan tinggi dan dunia
ketiga Kabupaten ini memang sering
usaha
dijadikan acuan bagaimana e-gov
lingkungan pemerintah).
E-Government
sebagai
pengembangan
bagian
dari
pembangunan
dapat
di
ini
dapat
satunya
dari
di
Kabupaten
Kabupaten
Kutai
meningkatkan
kinerja
pemerintah daerah.
bidang telekomunikasi, media massa,
Kabupaten
dan informatika (telematika) yang
Takalar
dilakukan pemerintah, dimana salah
memperkenalkan
satunya
Namun
masyarakatnya pada tahun 1999,
masih
dalam salah satu edisinya, harian
terdapat kendala dalam pelaksanaan
Kompas pada tanggal 30 Oktober
e-gov. Kendala itu bukan berasal dari
2001 menurunkan tulisan tentang
ketersediaan
karena
pelaksanaan e-gov di Takalar. Artikel
dipandang sudah cukup memadai,
yang bertanjuk “Bertransaksi dengan
tetapi dari sistem pelayanan publik
Murah
itu sendiri. Disinyalir bahwa sistem
mengungkapkan
demikian
adalah disadari
e-gov. bahwa
infrastruktur
pelayanan publik di Indonesia belum
73
dan
e-gov
kepada
Mudah”
ini
beberapa
keberhasilan pelaksanaan e-gov di
internet dengan berbagai kemudahan,
Takalar.
kecepatan,
kenyamanan,
keuntungan
Terobosan berani, progresif,
lain
dari
dan
pelayanan
spektakuler, visioner, futuristik ini
elektronis seperti ini. Kedua belas
dilakukan
jenis
karena
disadari
benar
layanan
tersebut
adalah
bahwa masa depan Takalar akan
pelayanan 1) KTP, 2) IMB, 3) ijin
sangat bergantung pada bagaimana
reklame, 4) akte catatan sipil, 5) ijin
pemerintah
memberikan
lokasi, 6) sertifikat tanah, 7) ijin
pelayanan terbaik kepada siapapun,
gangguan, 8) mutasi PBB, 9) surat
kapanpun,
ijin usaha perdagangan, 10) Tanda
daerah
dan
dimanapun.
Pelayanan terbaik dapat dilakukan
Daftar
Usaha
Perdagangan,
11)
dengan mendayagunakan teknologi
Tanda Daftar Industri Kecil, dan 12)
yang memang secara luas tersedia,
Tanda Daftar Perusahaan.
dan oleh karena itu tidak lagi
Demikian juga penerapan e-
menjadi kendala. Keberanian ini
gov di dua Kabupaten lain diatas.
terletak pada kepemimpinan daerah
Dalam sistem seperti ini, semua
yang tidak hanya beretorika, tetapi
urusan hanya memerlukan waktu 5
aksi.
menit, tanpa harus mengeluarkan
Investasi
memang
besar,
dibanding dengan APBD. Namun
biaya
disadari
ketidaknyamanan, dan lain-lain yang
penuh
bahwa
Takalar
siluman,
antrian,
biasanya dialami masyarakat.
menjadi popular, menjadi acuan, referensi, dan setiap kali dijadikan
Tentu gambaran menjanjikan,
rujukan dan disebut dalam berbagai
prospektif, dan bahkan cenderung
forum, sebagai pionir e-gov di
provokatif ini masih harus perlu
daerah.
ditunggu
Yang
teknologinya,
baru
tetapi
bukan
sebagaimana dinyatakan oleh salah
keberanian,
seorang pejabatnya. Seiring dengan
terobosan dan visinya. Posisi menjadikannya
perkembangannya
sentral
yang
populer
adalah
semakin
berpengalaman
bertambahnya
dan
kemampuan
karena tercatat ada 12 jenis layanan
Kabupaten Takalar, diupayakan agar
yang telah dapat diakses melalui
ke
74
depan
masyarakat
dapat
langsung
Tahunan dan Kebijakan lain tidak
melalui internet. Hal ini dinyatakan
ada yang secara khusus membahas
karena memang sementara ini sistem
tentang e-gov. Dalam RUU Repeta
yang ada belum dapat memberikan
2003 disebut e-gov, tetapi bukan
akses langsung kepada masyarakat
dalam konteks pembangunan, tetapi
dalam melakukan pendaftaran ijin
justru pemanfaatannya. Hipotesanya
melalui internet. Kabupaten Kutai
adalah bahwa telah ada upaya yang
Kertanegara juga adalah nama yang
tertuang
memiliki daya dobrak sama dengan
menyangkut pelaksanaan e-gov.
melakukan
perijinan
dalam
kebijakan
yang
Meskipun demikian, inisiatif
Takalar dalam melakukan terobosan kearah
e-gov.
terwujudnya
banyak
Untuk lebih dapat melihat
e-gov
dipikirkan,
telah
meskipun
perkembangan e-gov di Indonesia
levelnya masih dalam bentuk diskusi,
dewasa ini, beberapa perspektif dapat
seminar lokakarya, dan kegiatan
dijadikan
sejenis
patokan,
antara
lain
lainnya
yang
sering
dilakukan.
kebijakan, teknologi, kelembagaan, Sumber Daya Manusia, substansi:
Namun
prosedur, paradigma shift, arah yang
mengantisipasi
hendak dituju, kondisi, posisi kita,
teknologi
leadership,
telekomunikasi yang demikian cepat
dan
website
instansi
khusus
dalam
perkembangan informasi
dan
ini pemerintah tengah menyiapkan
pemerintah (pusat dan daerah). Kebijakan
demikian,
seperangkat
yang
rancangan
menyangkut tentang e-gov memang
perundangan,
tidak ada. Konsep e-gov tidak secara
Undang-Undang (RUU) Penyiaran,
mandiri dijadikan program kegiatan
RUU Transparansi dan Kebebasan
atau
Memperoleh
prioritas
tetapi kegiatan
utama
melekat yang
pada lain,
pertelematikaan.
Baik
pemerintah
Rencana
Rancangan
Informasi,
RUU
program
Teknologi Informasi, RUU Transaksi
khususnya
Elektronik, dan RUU Tanda Tangan Digital,
Program
termasuk
penyempurnaan
Pembangunan Nasional (Propenas), maupun
yakni
peraturan
Pembangunan
75
Keppres
upaya No.
50/2000
tentang
salah satu cara pemberian pelayanan
TKTI
publik yang lebih efektif, efisien,
(detik.com/28/05/02).
transparan dan akuntabel selaras
Selanjutnya bukti bahwa egov
serius
dikembangkan
dengan
oleh
prinsip-prinsip
pemerintah terlihat dalam kegiatan
terkandung
di
program
sistem
governance
(tata
informasi selama tahun anggaran
yang baik).
1996/1997 fluktuasi
pengembangan
s/d relatif
2001
yang
dalam
good
kepemerintahan
mengalami
kecil.
Tahun
KESIMPULAN Perkembangan
anggaran 1998/1999 naik 16 % dari
teori
ilmu
Rp 28,2 milyar tahun 1997/1998
administrasi publik yang sekarang
menjadi Rp 32,6 milyar. Sementara
banyak dikenal dengan public sector
itu tahun anggaran 1999/2000 turun
management terlihat berjalan seiring
25 % menjadi Rp 24,5 milyar, tahun
dengan
anggaran 2000 naik menjadi 113 %
konsep di sekitar Good Governance.
menjadi Rp 52,2 milyar, dan tahun
Hal menarik yang dapat diamati dari
anggaran 2001 turun sebesar 41 %
perkembangan kedua hal tersebut di
menjadi Rp. 30,9 milyar.
atas adalah bahwa bersamaan dengan
perkembangan
konsep-
Untuk tahun anggaran 2001
perkembangan ke dua bidang di atas
dari total anggaran Rp 30,9 milyar,
ternyata terjadi pula perkembangan
anggaran
bahkan
terbesar
diserap
inovasi
dalam
Departemen Keuangan, yaitu sebesar
teknologi
informasi
Rp 4,9 milyar atau 15,8 %, disusul
penerapannya
Departemen Eksplorasi Laut dan
dinamai e-government.
Perikanan sebesar Rp 3,8 milyar atau
Dalam
di
bidang
yang sektor
dalam publik
perkembangan
dan
12,4 %. Sebaliknya anggaran terkecil
penerapannya baik di negara-negara
diperoleh Arsip Nasional, yakni 94
maju maupun di negara berkembang,
juta atau 0,3 %.
sejauh ini, e-government membawa dampak positif terhadap penerapan
Berdasarkan fenomena dan pendapat-pendapat
diatas,
berbagai prinsip di sekitar konsep
pada
Good
prinsipnya e-government merupakan
76
Governance
dan
layanan
Management, Hershey, Idea Group Publishing.
publik. Karena itu penerapan egovernment, dengan
yang harus
dilakukannya
manajemen
sektor
pembenahan
good
governance
dan
diiringi
Hinton, Peter dan Elisabeth Wilson. 1993. ‘Accountability’, dalam John Wilson dan Peter Hinton, ed, Public Services & The 1990s. Kent : Tudor Business Publishing Ltd.
reformasi publik, corporate
penguatan
civil
society merupakan hal yang tidak Holmes, Douglas. 2001. eGov: eBussiness Strategies for Government. London : Nicholas Brealey Publishing.
dapat ditunda-tunda lagi.
DAFTAR PUSTAKA
Hughes, Owen E. 1994. Public Management & Administration. London : THE MACMILLAN.
Agere, Sam. 2000. Promoting Good Governance : Principles, Practices and Perspective. London : Commonwealth Secretariat.
Indrajit, Richardus Eko. 2004. Electronic Government. Yogyakarta : ANDI.
Atkinson, Hugh dan Stuart WilksHeeg. 2000. Local Government from Thatcher to Blair : The Politics of Creative Autonomy. Cambridge : Polity Press & Blackwell Publishers Ltd.
Lembaga Administrasi Negara, 2001. Menguak Peluang dan Tantangan Administrasi Publik, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara, 2003. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Buku II, Dalam Perspektif Perkembangan Sejarah, Jilid 2 : Dari 1966 Hingga 2004, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
B. Boediono, 2003. Pelayanan Prima Perpajakan, Jakarta, PT. Rineka Cipta. Coase, Ronald H. 1995. “The Nature of the Firm.” (1937) in Putterman, Louis, and Randall Kroszner. The Economic Nature if the firm : A reader. Cambridge University Presss. Gronlund, A., 2002. Government: Applications
Lembaga Administrasi Negara, 2004. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Buku III, Landasan Dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem
Electronic Design, and
77
Administrasi Negara, Jakarta, CV. Raga Meulaba.
The World Bank, The Dark Side of E-Government, http://www1.worldbank.org/p ublicsector/egov/darksideofegov.pdf, 2003, (tanggal akses: 5 Oktober 2003).
Lembaga Administrasi Negara, 2004. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Edisi Revisi, Buku III, Landasan Dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara, Jakarta, CV. Raga Meulaba.
United Nations, Benchmarking Egovernment: A Global Perspektive, http://unpan1.un.org/intradoc/ groups/public/documents/un/ unpan003984.pdf, 2001, (tanggal akses: 21 Januari 2003).
McLeod, Raymond Jr. 2001. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : PT. Indeks. Richard, Elisabeth. 1999. “Tools of Governance”, dalam Barry N. Hague and Brian D. Loader, ed, Digital Democracy : Discourse and Decision Making in the information Age. London : Routledge.
Wibisono, Y & Sulistyaningsih, W, 2002, The Development of Egovernment in Indonesia, http://www.uncrd.or.jp/ict/ew orkspace/papers/dpworo.htm, (tanggal akses: 31 Januari 2003).
The World Bank, The E-Government Handbook for Developing Countries, A Project of InfoDev and The Center For Democracy and Technology, http://www1.worldbank.org/p ublicsector/egov/egov%20handbook.pdf, 2003, (tanggal akses: 10 November 2003).
www.worldbank.org/publicsector/eg ov/china.htm www.worldbank.org/publicsector/eg ov/philippines.htm www.worldbank.org/publicsector/eg ov/India.htm
78
