EKSISTENSI LOW COST CARRIER DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

EKSISTENSI LOW COST CARRIER DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

TESIS

OLEH: FRITZ PARTOGI P. HUTAPEA 087005005 / ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

Universitas Sumatera Utara

EKSISTENSI LOW COST CARRIER DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

TESIS Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH: FRITZ PARTOGI P. HUTAPEA 087005005 / ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010


NAMA

: FRITZ PARTOGI P. HUTAPEA

NIM

: 087005005

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM JUDUL TESIS

: EKSISTENSI LOW COST CARRIER DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

MENYETUJUI KOMISI PEMBIMBING

Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, SH, MLI Ketua

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH Anggota

Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H.

Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum


Telah diuji pada Tanggal,

PANITIA PENGUJI Ketua Anggota

: Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, SH, MLI : 1. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH 2. Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 4. Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS


ABSTRAK Dalam industri penerbangan nasional saat ini, terdapat beberapa perusahaan yang menerapkan pola penerbangan berbiaya murah yang disebut dengan Low Cost Carrier. Kondisi tersebut mengakibatkan persoalan hukum karena melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana perusahaan penerbangan tertentu telah melakukan penjualan tiket penumpang udara di bawah harga pokok dan diduga sebagai pelaku untuk mematikan pesaing. Jika diteliti dari sudut pandang penumpang/konsumen bahwa, dengan adanya harga jual yang lebih rendah tentunya akan sangat menguntungkan dan tidak peduli dengan persaingan di antara perusahaan penerbangan. Hal ini terjadi mengingat kondisi perekonomian di Indonesia saat ini yang masih belum pulih, sehingga terjadi perubahan pada pola konsumtif yang semakin sensitif terhadap perubahan harga suatu produk dan tidak lagi menjadi konsumen yang fanatik terhadap suatu produk tertentu. Permasalahan di dalam penulisan ini adalah bagaimanakah persaingan dunia penerbangan pada Low Cost Carrier ditinjau dari hukum persaingan usaha? dan bagaimanakah penegakan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan Low Cost Carrier dalam industri penerbangan? Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni mengacu kepada nilai-nilai dan normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai bahan hukum primer digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nasional, dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kesimpulan dari penulisan ini menunjukkan bahwa, Pertama, perusahaan penerbangan tertentu yang menjual harga tiket di bawah harga referensi, dan telah diaudit oleh Tim Departemen Perhubungan Udara kemudian laporannya diberikan kepada KPPU, maka KPPU tidak secara otomatis dapat menerapkan Pasal 20 UU Persaingan Usaha kepada maskapai penerbangan tersebut. Karena ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha tersebut tidak bisa diberlakukan mengenai Per Se Illegal dan Rule of Reason, melainkan KPPU harus dapat membuktikan terlebih dahulu sejauh mana penjualan harga tiket tersebut dilakukan secara sistematis dalam waktu yang cukup lama, eksistensi perusahaan penerbangan di pangsa pasar yang kuat, kemampuan keuangan yang kuat, sehingga dapat mematikan pelaku usaha lain atau menyingkirkan pesaingnya dari pasar yang bersangkutan dan menimbulkan barrier to entry. Kedua, penegakan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan Low Cost Carrier dalam industri penerbangan, bukan disebabkan predatory pricing yang bertujuan mematikan perusahaan penerbangan pesaing. Karena hal ini dianggap sebagai konsekuensi masuknya pelaku usaha baru di bisnis penerbangan dan adanya persaingan yang menguntungkan konsumen. Sehingga yang terjadi adalah persaingan dalam merebut konsumen, yang merupakan hal yang sah dalam mekanisme pasar.


Untuk itu, Departemen Perhubungan tidak perlu menetapkan tarif batas atas dan batas bawah, ataupun tarif referensi seiring semakin kompetitifnya tarif angkutan udara saat ini, karena tarif tersebut terbentuk melalui mekanisme pasar yang wajar. Penetapan tarif referensi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2005 dalam hal ini tidak melanggar UU Persaingan Usaha hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 Ayat (2b). Namun, demikian penetapan tarif referensi tidak sejalan dengan tujuan Hukum Persaingan Usaha dan tujuan dibentuknya UU Persaingan Usaha yaitu untuk melindungi proses persaingan. Karena itu, pemberlakuan tarif referensi bukanlah solusi. Saran dalam penulisan ini adalah pertama, baik KPPU maupun Departemen Perhubungan diharapkan agar semakin meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap persaingan usaha industri penerbangan domestik, dimana KPPU mengawasi dalam hal persaingan usaha karena suatu saat dimungkinkan untuk terjadinya predatory pricing ataupun praktek persaingan usaha tidak sehat lainnya dan Departemen Perhubungan hendaknya mengawasi ketaatan perusahaan penerbangan terhadap peraturan-peraturan mengenai keamanan dan keselamatan penerbangan serta memperketat pemberian Surat Izin Usaha Penerbangan, Air Operator Certificate dan izin terbang. Kedua, tarif penerbangan domestik sebaiknya diserahkan kembali kepada mekanisme pasar karena penetapan tarif referensi tidak akan langsung menjamin persaingan antar perusahaan penerbangan. Kata Kunci: Low Cost Carrier atau LCC, Industri Pesawat Terbang, Perusahaan Penerbangan, Maskapai Penerbangan, UU Persaingan Usaha, Pelaku Usaha, Pesaing, Monopoli, Per Se Illegal, Predatory Pricing, dan Rule of Reason.


ABSTRACT In the current national airline industry, there are several airline companies which apply the Low Cost Carrier system. The application of this system has resulted in a legal problem because it violates Article 20 of the Law No.5/1999 on Monopoly Practice Prohibition and Unhealthy Business Competition. In this case, a certain airline company has sold an airline ticket under the standard price and it is assumed to have intention to kill its competitors. Seen from the consumers point of view, the lower selling ticket price is surely beneficial and they do not care about the competition among the airline companies. This occurs because the current economic condition in Indonesia is still not recovered that it makes the consumers change their consumptive pattern which becomes more sensitive to a change of the price of a product and the consumers are no longer fanatic toward a specific product. The research questions to be answered in this study were how business competition in airline companies applying the Low Cost Carrier system is looked at from the law of business competition point of view and how the law of business competition is imposed in the implementation of Low Cost Carrier system in the airline industry. This study employed a normative legal research method with qualitative approach which refers to the legal values and norms stated in the regulation of legislation. The primary legal materials for this study were Law No.5/1999 on Monopoly Practice Prohibition an Unhealthy Business Competition, Law No.8/1999 on National Consumer Protection, and Law No.1/2009 on Aviation. The result of this study showed that, first, a certain airline company which sold an airline ticket under the referential price had been audited by the team of Air Transportation Department (Departemen Perhubungan Udara) then the report was submitted to the KPPU, yet the KPPU could not automatically applied Article 20 of Law on Business Competition cannot be imposed on Per Se Illegal and Rule of Reason, hence, KPPU must first be able to prove to what extent the selling of the airline tickets under the referential price has been systematically done in an adequate length of time, the strong existence of the airline company in the market, its strong financial capability, which can kill the other business practitioners or push its competitors out of the market and cause barrier to entry. Second, the reinforcement of law on business competition to the implementation of the Low Cost Carrier system in the airline industry is not caused by predatory pricing intended to kill the other competing airline companies because it is regarded as the consequence of the involvement of new companies in the airline business and this competition benefits the consumers. In fact, what happened is the competition to win the hearts of consumers which is legal in the market mechanism. For this reason, Department of Transportation (Departemen Perhubungan) does not need to establish ceiling, base, or


referential tariff in line with the current competitiveness of air transportation tariff because the tariff is formed through a natural market mechanism. The establishment of referential tariff in the Decree of Minister of Transportation No. KM.36/2005, in this case, does not violate Law on Business Competition based on Article 5 (2b). Yet, the establishment of referential tariff is not in line with the objectives of Law on Business Competition which is to protect the process of competition. Therefore, the implementation of referential tariff is not a solution. KPPU or the Department of Transportation (Departemen Perhubungan) is suggested, First, to keep monitoring and controlling the practice of business competition in the domestic airline industry. KPPU should monitor and control the business competition practice because predatory pricing or the other unhealthy business competition practices may occur, and the Department of Transportation (Departemen Perhubungan) should monitor and control the obedience of airline companies to the regulations concerning flight security and safety and firmly regulate the issuance of the license of Airline Business, Air Operator Certificate and Flying certificate. Second, domestic airline tariff should be returned to the market mechanism because the establishment of referential tariff will not directly guarantee the competition between the airline companies. Key words: Low Cost Carrier, Airline Company, Business Competition, Predatory Pricing


KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, karunia dan kasihNya yang berkelimpahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, menyelesaikan tugas akhir berupa tesis yang berjudul: ”Eksistensi Low Cost Carrier Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha”, dan telah dinyatakan lulus diseminarkan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Magister Humaniora pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini bukanlah semata-mata atas kemampuan diri penulis sendiri, melainkan atas bantuan, dukungan, bimbingan dan saran dari semua pihak yang telah ikut mengambil peran dan partisipasi yang signifikan dalam memberikan kontribusi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. 1. Kepada Bapak Prof. Dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, terima kasih atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


2. Kepada Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terima kasih telah menerima penulis menjadi mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga selaku dosen yang telah memberikan pengetahuan yang berguna bagi penulis. 3. Kepada Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen dan sekaligus sebagai Anggota Komisi Pembimbing, terima kasih atas segala perhatian dan ilmu pengetahuan yang diajarkan selama penulis menjadi mahasiswa, memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, ide, motivasi dan saran serta kritik yang konstruktif untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam penulisan tesis ini. 4. Terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, S.H, M.LI, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, saran serta kritik yang sangat mendukung dalam penulisan tesis ini, demikian juga kepada Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai Anggota Komisi Pembimbing. 5. Kepada Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., dan Bapak Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H., M.H., selaku dosen penguji terima kasih atas masukan dan arahan kepada penulis guna kesempurnaan tesis ini. Para Guru Besar dan segenap Civitas


Akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu didalam perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya, penulis juga mengucapkan terima kasih. 6. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis , Papi tercinta St. Prof. (Emer) dr. Hamonangan Hutapea, Sp.OG (K) yang selalu mendoakan, mendorong dan memotivasi untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan, memberikan dukungan moril dan materil, dan kepada Mami tercinta dr. Paulina Sidabutar yang paling baik dan sabar serta tiada henti mendoakan, mencurahkan kasih sayang, nasehat, dan perhatiannya kepada penulis. Terima kasih Tuhan atas limpahan berkat Mu kepada hamba, terima kasih atas orang tua yang sangat bijaksana, penuh kasih dan sayang, yang sungguh dapat dijadikan sebagai teladan, yang Tuhan telah berikan kepada hamba. Bapak mertua saya M. Situmorang dan Ibu Mertua saya M. Marpaung, kakak saya Kel. Luhut Hutagalung, S.E., M.M., / dr. Prima Yosephine B.T. Hutapea, M.K.M., adik saya dr. Manuel Hotasi P Hutapea Sp.OG & kel., abang dan kakak ipar saya Robert Situmorang & kel., Kel. dr. Djuni K.P. Simatupang Sp.T.H.T., / Netty Situmorang, Drs. Ryckson Dayan Situmorang & kel., penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan moral dan spriritual selama ini. 7. Khusus kepada isteri saya tercinta drg. Evelyn Natali Irma Situmorang, penulis mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kesabaran yang selalu diberikan, mendampingi penulis serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis


dalam mengikuti Program Studi Ilmu Hukum dan dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Demikian juga kepada kedua putra tersayang penulis: Jeremy Gokasi Hasudungan Hutapea dan Jovan Takasi Amadeo Hutapea. 8. Rekan-rekan seangkatan kelas Hukum Ekonomi: Amakhoita Hia, Aswin Tampubolon, Edy Siong, Elfi Haris, Gidion Arif Setyawan, Harianto, Irfan Hakim, Jukiman Situmorang, Mercy Monika, Pirmawan Sitorus, Tambok Nainggolan, Tommy Adhyaksa, Wawan Irawan, yang telah melalui 3 semester perkuliahan bersama-sama sarat dengan kenangan indah, terima kasih atas kebersamaan selama ini dan semoga persahabatan ini abadi selamanya. 9. Kepada seluruh unsur pimpinan PT. Garuda Indonesia (Persero) Kantor Cabang Medan, berawal dari Bapak Yona Mardiona yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat mengikuti perkuliahan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, demikian juga pimpinan selanjutnya yaitu: Bapak Muchwendi Harahap beserta Bapak Moch. Yunus, Bapak Anang Widodo, Bapak Hendro Warsito dan seluruh rekan kerja , terima kasih atas dukungan, motivasi dan pengertian yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan, melakukan penulisan, sampai dengan berakhirnya penulisan tesis ini. 10. Kepada seluruh staf sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Fika, Juli, Fitri, Bu Niar, Bu Ganti, Udin, Hendra, dan Herman terima kasih atas pelayanan dengan senyum dan keikhlasan, tanpa kenal lelah selama penulis kuliah, demikian juga semua pihak yang


Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun harapan penulis kiranya tesis ini dapat menjadi setitik air dalam samudera ilmu pengetahuan, menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kelemahan yang ada dalam penulisan ini, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya.

Medan, Februari 2010

Penulis, Fritz Partogi P. Hutapea


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: FRITZ PARTOGI P. HUTAPEA

Tempat/Tanggal Lahir

: Medan, 05 November 1969

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Agama

: Kristen Protestan

Alamat

: Perumahan Bumi Asri Blok G-231 Jl. Asrama, Helvetia Medan

Pekerjaan

: Pegawai BUMN: PT. Garuda Indonesia (Persero) Kantor Cabang Medan

Pendidikan Formal

: - Sekolah Dasar: SD Kristen Immanuel I Medan (Lulus Tahun 1981); - Sekolah

Menengah

Pertama:

SMP

Kristen

Immanuel Medan (Lulus Tahun 1984); - Sekolah Menengah Atas: SMA Negeri I Medan (Lulus Tahun 1987); - S-1: Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area/ UMA Medan (Lulus Tahun 1995); - S-2: Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan (Lulus Tahun 2010).


DAFTAR ISI ABSTRAK ............................................................................................................

i

ABSTRACT ...........................................................................................................

iii

KATA PENGANTAR..........................................................................................

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................

x

DAFTAR ISI.........................................................................................................

xi

DAFTAR ISTILAH .............................................................................................

xiii

BAB I

: PENDAHULUAN ..............................................................................

1

A. Latar Belakang ..............................................................................

1

B. Perumusan Masalah .......................................................................

2

C. Tujuan Penulisan............................................................................

3

D. Manfaat Penulisan..........................................................................

3

E. Keaslian Penulisan .........................................................................

4

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional.................................

4

1. Kerangka Teori.........................................................................

4

2. Landasan Konsepsional............................................................

5

G. Metode Penulisan ...........................................................................

6

1. Jenis dan Sifat Penulisan..........................................................

6

2. Sumber Data.............................................................................

7

3. Teknik Pengumpulan Data.......................................................

8

4. Analisis Data ............................................................................

9

BAB II : TINJAUAN TENTANG LOW COST CARRIER DAN EKSISTENSINYA DALAM DUNIA PENERBANGAN ..............

10

A. Penerapan Low Cost Carrier Bagi Industri Penerbangan ..............

10

B. Maskapai Penerbangan Murah dan Terbesar di Eropa dan Dunia.

11

C. Pengabaian PP No. 3 Tahun 2001 Berdampak pada Low Cost Carrier Dan Eksistensi Maskapai Penerbangan Indonesia............

11

1. Dampak Pengabaian Regulasi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan ............................................................................. 2. Low Cost Carrier dan Dampaknya Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penerbangan .......................................................

11 13


D. Eksistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ..

14

BAB III : PERSAINGAN DALAM DUNIA PENERBANGAN PADA LOW COST CARRIER DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA................................................................................................

16

A. Larangan Jual Rugi (Predatory Pricing) Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 .......................................................

16

1. Konsep Predatory Pricing .......................................................

16

2. Per Se Illegal dan Rule of Reason............................................

17

3. Pembuktian Predatory Pricing ................................................

18

B. Efisiensi Dalam Perusahaan Jasa Penerbangan Domestik .............

19

1. Efisiensi Teknis Produksi.........................................................

20

2. Efisiensi Alokatif .....................................................................

21

C. Dampak Negatif Dalam Industri Jasa Penerbangan.......................

21

1. Mematikan Pesaing ..................................................................

21

2. Adanya Barrier to Entry ..........................................................

22

3. Kecelakaan Pesawat .................................................................

22

D. Hubungan Antara Jual Rugi (Predatory Pricing) Dengan Efisiensi..........................................................................................

23

BAB IV : PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PELAKSANAAN LOW COST CARRIER DALAM INDUSTRI PENERBANGAN...............................................................................

25

A. Pengaturan Harga Tiket oleh Departemen Perhubungan ...............

25

B. Tugas dan Wewenang KPPU .........................................................

26

C. Keberatan KPPU atas Pengaturan Harga Tiket..............................

27

1. Keberatan atas Kewenangan Departemen Perhubungan..........

28

2. Keberatan di Dalam Hukum Persaingan Usaha .......................

29

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN ..........................................................

30

A. Kesimpulan ....................................................................................

30

B. Saran...............................................................................................

31

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................

33


DAFTAR ISTILAH DESKRIPSI NO 1 Affordability 2

Akuisisi

3 4 5 6 7 8 9 10

Alternatif Availability Average cost Bandara Bappenas Batavia Air (7P) Business Class Cabin crew

11

Check-in

12 13

Competition policy Consumer behaviour

14

Doctrinal research

15 16 17

Economy Class Event Flexibilitas

18

Free seating

19

Full service carrier

20

Garuda Indonesia (GA)

21 22 23

Globalisasi Golden route Variable cost

24

Indonesia Air Asia (QZ)

25

Inflight entertainment

26

Inflight service International Air Transport Association (IATA)

27

ARTI Menghasilkan Pengambil-alihan perusahaan oleh perusahaan lain melalui pembelian saham Pilihan (antara dua hal), alternatip, jalan lain Adanya, tersedianya, terdapatnya Biaya rata-rata Lapangan terbang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Batavia Air memiliki kode penerbangan 7P Kelas bisnis Awak kabin Prosedur formal yang diberlakukan oleh perusahaan penerbangan dalam mendaftar penumpang untuk berangkat dalam satu penerbangan Kebijakan persaingan Perilaku konsumen Penulisan doktrinal / berkenaan dengan doktrin atau asas Kelas ekonomi Acara, peristiwa, kejadian, hasil, perlombaan Kelenturan, keluwesan Duduk bebas, tidak ada penentuan tempat duduk Alat pengangkut dengan jasa layanan lengkap Garuda Indonesia memiliki kode penerbangan GA Globalisasi Rute emas Biaya variabel, biaya tidak tetap Indonesia Air Asia memiliki kode penerbangan QZ Hiburan / pertunjukan selama dalam penerbangan Pelayanan selama dalam penerbangan Asosiasi Transportasi Udara International


28 29 30 31 32 33 34 35 36

Investor Irrasional Joint venture Kategori Kompetitif Kualitas Lion Air (JT) Load factor Low Cost Carrier

37

Low season

38

Mandala (RI)

39 40

Market behaviour Market share

41

Maskapai

42

Monopoli

43

Predatory price

44 45 46

Reasonable Rule of reason Rute

47

Stakeholders

48

Minimize reservasition

49

Total cost

50

Ground handling

51

Road hauliers

Penanam modal Tidak rasional, tidak masuk akal, tidak logis Patungan, usaha patungan Kelompok, golongan, jenis Yang bersaing Mutu, kecakapan, macam, jenis Lion Air memiliki kode penerbangan JT Faktor muatan / isian, tingkat isian Alat pengangkut bertarif rendah Saat dimana tingkat permintaan / demand atas suatu barang / jasa sedikit Mandala Airline memiliki kode penerbangan RI Perilaku pasar Penguasaan pasar Perusahaan / company / enterprise, perusahaan penerbangan Hak menguasai Penerapan harga temporari yang jauh dibawah harga pasar dengan maksud untuk membunuh atau mematikan pesaing Bijaksana, adil, logis, masuk akal Alasan aturan Jalan / trayek yang dilalui Perorangan / group / organisasi / seluruh unit yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan suatu organisasi atau perusahaan karena dapat menerima dampak dari aksi / tujuan / kebijakan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut Persediaan dikurangi/pengurangan persediaan Biaya total Berada di tanah atau pesawat sedang berhenti di darat. Pengangkut penumpang setelah tiba di tanah


EKSISTENSI LOW COST CARRIER DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

Recommend Documents