Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
135
EKSISTENSI INFORMED CONSENT DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN MEDIS DIPANDANG DARI SEGI HUKUM PERJANJIAN Oleh : Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Asbtract In terms of health law of informed consent is a term that is not foreign. Informed consent is an agreement to perform a medical procedure, where informed consent is very important for the parties to a health care agreement. Because one of the things that are important in today's medical sphere is providing information that is clear, accurate, and complete information about the patient's illness, the treatment stage, the risk of actions to be taken, and their estimated costs. Informed consent is a written agreement is presented in a form, the form is in the study of law called the agreement standard or standard agreement. This agreement is reviewed if it did not qualify the validity of a treaty Article 1320 of the Civil Code and tied a treaty as a law of Article 1338 of the Civil Code. Because the raw treaty obligations charged to only one party only. Keywords : Health Law, Informed Consent, Standard Agreement or Standard Agreement. Asbtrak Dalam hukum kesehatan istilah informed consent merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi. Informed consent merupakan perjanjian untuk melakukan tindakan medis, keberadaan informed consent sangat penting bagi para pihak yang melakukan perjanjian pelayanan kesehatan. Karena salah satu hal yang penting dalam lingkup medis dewasa ini adalah pemberian informasi yang jelas, akurat, dan lengkap tentang penyakit yang diderita pasien, tahap perawatan, risiko dari tindakan yang akan diambil, serta perkiraan biayanya. Informed consent yang merupakan perjanjian tertulis disajikan dalam bentuk formulir, bentuk ini dalam kajian hukum disebut perjanjian standard atau perjanjian baku. Perjanjian ini apabila ditinjau ternyata tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikatnya suatu perjanjian sebagai undang-undang Pasal 1338 KUHPerdata. Karena dalam perjanjian baku kewajiban hanya dibebankan pada salah satu pihak saja. Kata Kunci : Hukum Kesehatan, Informed Consent, Perjanjian Standard atau Perjanjian Baku.
136
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
A. PENDAHULUAN
dari aspek-aspek hukum perdata,
1.
hukum administratif, hukum pidana,
Latar Belakang Masalah Dewasa ini hampir semua
dan hukum disiplin yang tertuju pada
bidang kehidupan sudah tersentuh
subsistem
oleh aspek hukum. Hal ini karena
masyarakat.
pada
dasarnya
kesehatan
dalam
manusia
Hukum kesehatan merupakan
menginginkan untuk hidup secara
bidang hukum yang masih muda.
teratur.
Keteraturan
sama
Perkembanganya dimulai pada waktu
seperti
teori
menurut
World Congress on Medical Law di
disini
keadilan
Aristoteles, bahwa keteraturan bagi
Belgia
orang yang satu belum tentu sama
selanjutnya melalui, World Congress
dengan keteraturan bagi orang lain.
of the Association for Medical Law
Oleh karena itu diperlukan adanya
yang
aturan-aturan
hingga
hubungan
yang
tersebut
keserasian
mengatur
agar
sehingga
1967.
Perkembangan
diadakan saat
secara
ini.
tercipta
perkembangan
tercipta
dimulai
periodik
Di
Indonesia,
hukum
kesehatan
dari
terbentuknya
keteraturan dengan landasan hukum.
kelompoknya studi untuk Hukum
Salah satu bidang spesialisasi ilmu
Kedokteran
hukum yang relatif baru berkembang
Ciptomangunkusumo
di
hukum
1982. Perhimpunan untuk Hukum
Indonesia
adalah
FK
UI/RS di
Jakarta
kesehatan.
Hukum
kesehatan
Kedokteran Indonesia (PERHUKI),
mencakup
komponen-komponen
terbentuk di Jakarta pada 1983 dan
hukum
bidang
kesehatan
yang
berubah
menjadi
bersinggungan satu dengan yang
Hukum
Kesehatan
lainya,
(PERHUKI)
yaitu
hukum
kedokteran/kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum
rumah
sakit,
hukum
pada
Perhimpunan Indonesia Kongres
I
PERHUKI di Jakarta pada 1987.1 Hukum kesehatan menurut Anggaran
Dasar
Perhimpunan
kesehatan masyarakat, dan hukum kesehatan
lingkungan.
Hukum
kesehatan ini merupakan cakupan
1
Muhamad Sadi Is, 2015, Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 2.
137
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
Hukum
Kesehatan
Indonesia
ilmiahnya.3
Di
Indonesia
dalam
(PERHUKI) adalah semua ketentuan
rangka memberikan kepastian dan
hukum yang berhubungan langsung
perlindungan
dengan
pemeliharaan/pelayanan
kesehatan, maka lahirlah Undang-
kesehatan dan penerapanya. Hal ini
Undang Nomor 23 Tahun 1992
menyangkut hak dan kewajiban baik
tentang
Kesehatanyang
dari perorangan dan segenap lapisan
diganti
menjadi
masyarakat
penerima
Nomor 36 Tahun 2009 tentang
pelayanan kesehatan maupun dari
Kesehatan (UU Kesehatan). Dimana
pihak
pelayanan
tujuan dari undang-undang ini adalah
kesehatan dalam segala aspeknya,
untuk meningkatkan, mengarahkan
organisasi, sarana, pedoman standar
dan
pelayanan medik, ilmu pengetahuan
pembangunan
kesehatan dan hukum, serta sumber-
Dengan dikeluarkan UU Kesehatan
sumber
ini
sebagai
penyelenggara
hukum
lainya.
Hukum
hukum
dibidang
kemudian
Undang-Undang
memberikan
dasar
bidang
diharapkan
bagi
kesehatan.
dapat
berfungsi
kedokteran merupakan bagian dari
sebagai perangkat hukum kesehatan
hukum
yang dinamis, baik bagi dokter
kesehatan,
menyangkut
yaitu
yang
asuhan/pelayanan
kedokteran (medical car/service). Menurut
Van
maupun pasien. Salah satu hal yang penting
Mijn,
dalam lingkup medis adalah memberi
hukum kesehatan diartikan sebagai
informasi yang jelas, akurat, dan
hukum yang berhubungan secara
lengkap
tentang
langsung
diderita
dan
dengan
Der
2
pemeliharaan
penyakit
tahapan
perawatan.
kesehatan yang meliputi penerapan
Walaupun
perangkat hukum perdata, pidana,
menginginkan
tata
Sedangkan
lengkap dan akurat namun dewasa
menurut Leenen definisi kesehatan
ini hal itu justru diharuskan. Untuk
usaha
negara.
tidak
yang
semua
penjelasan
pasien yang
adalah sebagai keseluruhan aktifitas 3
juridis dan peraturan hukum dalam bidang kesehatan dan juga studi 2
Ibid, hal. 1-2.
Gudang Ilmu Hukum, 2016, Bahan Kuliyah Hukum Kesehatan, http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/ hukum-kesehatan.html, diakses tanggal 20 Mei 2016.
138
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
menjaga kemungkinan terlantarnya
1.
pasien oleh karena dokter memiliki jumlah pasien yang banyak dan
Bagaimanakah
2.
Bagaimanakah informed
dokter
pelaksanaan
mengkomunikasikan
tidak kemungkinan
dokter
yang
disebut
dalam
tindakan dari
medis
segi
hukum
perjanjian ? 3.
Metode Penelitian
“Informed
Consent”.
eksistensi
consent
dipandang
penyakit maka dibuatkah perjanjian hitam diatas putih antara pasien dan
dari
pelaksanaan informed consent ?
banyaknya tuntutan pasien kepada karena
tujuan
Berdasarkan
permasalahan
yang diteliti, maka metode penelitian
Karena
informed
consent
yang dipergunakan adalah metode
merupakan
perjanjian
untuk
penelitian yuridis normatif. Metode
melakukan
tindakanmedis,
maka
penelitian
yuridis
normatif
keberadaan informed consent sangat
metode
penting
kepustakaan adalah metode atau cara
bagi
melakukan
para
pihak
perjanjian
yang
pelayanan
penelitian
atau
yang
dipergunakan
hukum
di
dalam
kesehatan, sehingga dapat diketahui
penelitian hukum yang dilakukan
bahwa keberadaan informed consent
dengan cara meneliti bahan pustaka
sangat
yang
penting
dan
diperlukan
ada4.
Tahapan
pertama
dirumah sakit.Perjanjian informed
penelitian hukum normatif adalah
consent dalam prakteknya berbentuk
penelitian
formulir
mendapatkan
perjanjian
yang baku
disebut atau
dengan perjanjian
(norma
yang
ditujukan hukum
hukum),
obyektif
yaitu
dengan
standar. Perjanjian baku ini secara
mengadakan
yuridis tidak memenuhi Pasal 1320
masalah hukum. Tahapan kedua
KUHP dan Pasal 1338 KUHPerdata.
penelitian hukum normatif adalah
2.
penelitian
Rumusan Masalah
penelitian
untuk
yang
terhadap
ditujukan
untuk
Dari uraian latar belakang masalah
di
atas,
maka
dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
4
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.
139
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).
5
Metode
yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
penelitian
yuridis
Pada
umumnya,
tenaga kesehatan mempunyai alasan
normatif dapat dijelaskan juga yaitu
yang
suatu penelitian yang secara deduktif
pelayanan
kepada
pasien.
dimulai analisa terhadap pasal-pasal
Keberadaan
hukum
kesehatan
dalam
membawa pengaruh yang sangat
peraturan
perundang-
mulia
undangan yang mengatur terhadap
besar
permasalahan
khususnya
diatas.
Penelitian
dalam
terhadap
memberikan
pembangunan
dibidang
kesehatan.
hukum secara yuridis maksudnya
Sebelum dokter melakukan tindakan
penelitian yang mengacu pada studi
medik,
kepustakaan
ataupun
memberikan informasi tentang jenis
yang
penyakit yang diderita pasien dan
bersifat
tindakan medik yang akan dilakukan
penelitian
serta risiko yang akan timbul dari
terhadap
data
digunakan. normatif hukum
yang
ada
sekunder
Sedangkan maksudnya
yang
bertujuan
dokter
berkewajiban
untuk
tindakan medik tersebut. Persetujuan
memperoleh pengetahuan normatif
pasien untuk mengambil tindakan
tentang
medis
hubungan
antara
satu
peraturan dengan peraturan lain dan
tersebut
disebut
dengan
informed consent.
penerapan dalam prakteknya.
Secara artinya
harafiah
persetujuan,
Consent
atau
lebih
B. PEMBAHASAN
“tajam” lagi “izin”. Jadi consent
1.
adalah persetujuan atau izin oleh
Kajian Pustaka Pelayanan kesehatan rumah
pasien atau keluarga yang berhak
sakit merupakan salah satu sarana
kepada dokter untuk
kesehatan yang diselenggarakan oleh
tindakan medis pada pasien, seperti
pemerintah maupun swasta, untuk
pemeriksaan fisik dan pemeriksaan
memberikan
lain-lain untuk menegakan diagnosis,
pelayanan
kesehatan
melakukan
memberi obat, melakukan suntikan, 5
Hardijan Rusli, 2006, Metode Penelitian Hukum Normatif : Bagaimana ?, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3, hal. 50.
menolong
bersalin,
melakukan
pembiusan, melakukan pembedahan,
140
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
melakukan tindak-lanjut jika terjadi
1989), Persetujuan Tindakan Medik
kesulitan
sebagainya.
adalah persetujuan yang diberikan
Selanjutnya kata Informed terkait
oleh pasien atau keluarganya atas
dengan informasi atau penjelasan.
dasar penjelasan mengenai tindakan
Informed
medik yang akan dilakukan terhadap
dan
Consent
adalah
suatu
kesepakatan/persetujuan pasien atas
pasien
upaya medis yang akan dilakukan
Persetujuan Tindakan Medik berasal
oleh dokter terhadap dirinya, setelah
dari
pasien mendapatkan informasi dari
hubungan dokter pasien yaitu hak
dokter mengenai upaya medis yang
untuk menentukan nasibnya sendiri
dapat dilakukan untuk menolong
dan
dirinya, disertai informasi mengenai
informasi. Dari sudut pandang dokter
6
tersebut.
hak
Pada
asasi
hak
dasarnya
pasien
untuk
dalam
mendapatkan
segala resiko yang mungkin terjadi .
Persetujuan Tindakan Medik ini
Selanjutnya,
pada
berkaitan dengan kewajiban dokter
persetujuan pasien tersebut maka
untuk memberikan informasi kepada
dapat
pasien
berdasarkan
dilakukan
pengambilan
dan
kewajiban
untuk
keputusan medis, keputusan medis
melakukan tindakan medik sesuai
akan
jika
dengan standar profesi medik. Suatu
komunikasi sebelum pengambilan
informed consent baru sah diberikan
keputusan dilakukan secara baik dan
oleh pasien jika memenuhi minimal
jelas sehingga mudah dipahami oleh
3 (tiga) unsur sebagai berikut :7
pasien
a)
mudah
dan
dilakukan
pasien
menyatakan
persetujuanya.
informasi
yang
cukup diberikan oleh dokter.
Sedangkan menurut Peraturan Menteri
Keterbukaan
Kesehatan
Nomor
585
b) Kompetensi
pasien
dalam
memberikan persetujuan.
Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Consent 6
Medik
atau
(Permenkes
Informed
585
Tahun
D. Veronika Komalawati, 1989, Hukum dan Etika Dalam Praktik Kedokteran, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 86.
7
Aspek Hukum Rekam Medis, Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Hal Pembuktian Di Pengadilan, https://mengertimedis.wordpress.com/2010/ 06/30/kedudukan-hukum-informed-consentdalam-hal-pembuktian-di-pengadilan/, hal.3 diakses pada tanggal 20 Mei 2016.
141
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
c)
Kesukarelaan atau
(tanpa
paksaan
Dalam hukum kesehatan ada dua
dalam
bentuk persetujuan medis (informed
tekanan)
consent) yaitu :9
memberikan persetujuan. Ruang lingkup dan materi
1. Implied
Consent
informasi yang diberikan tergantung
(dianggapdiberikan)
pada pengetahuan medis pasien saat
Umumnya implied consent
itu. Jika memungkinkan, pasien juga
diberikan
diberitahu mengenai tanggung jawab
normal, artinya dokter dapat
orang lain yang berperan serta dalam
menangkat
pengobatan
tindakan medis tersebut dari
pasien.
Biasanya
dalam
keadaan
persetujuan
informed consent ini harus meliputi:8
isyarat
1.
Dokter harus menjelaskan pada
diberikan/dilakukan
pasien mengenai tindakan, terapi
Demikian pula dengan kasus
dan penyakitnya.
emergency sedangkan dokter
Pasien harus diberitahu tentang
memerlukan tindakan segera
hasil terapi yang diharapkan dan
sementara
seberapa
keadaan
2.
besar
kemungkinan
keberhasilanya. 3.
yang pasien.
pasien
dalam
tidak
bisa
memberikan persetujuan dan
Pasien
harus
mengenai
beberapa
diberitahu
keluarganya
tidak
ada
alternatif
ditempat, maka dokter dapat
yang ada dan akibat apabila
melakukan tindakan medik
penyakit tidak diobati
terbaik menurut dokter.
4. Pasien
harus
diberitahu
mengenai
risiko
apabila
menerima
atau
menolak
terapi.
2. Expressed (dinyatakan)
Dapat dinyatakan secara lisan atau tertulis. Dalam tindakan 9
8
Ibid, hal. 3.
Consent
Johanis Kerangan, 2013, Essay : Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Pasien Kondisi Tidak Sadar di Instalasi Rawat Darurat (IRD), Universitas Brawijaya, Malang, hal. 4,https://johaniskerangan.wordpress.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2016.
142
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
medis yang bersifat invasive
baik
dan
memperoleh pelayanan kesehatan.
mengandung
resiko,
dokter sebaiknya mendapat
dan
sehat
Konsep
serta
berhak
dasar
hukum
persetujuan secara tertulis,
kesehatan mempunyai ciri istimewa,
atau
umum
yaitu beraspek : (1) Hak Asasi
sakit
Manusia (HAM); (2) kesepakatan
yang
dikenal
secara
di
rumah
sebagai surat izin operasi.
internasional; (3) legal baik pada
Jadi dalam keadaan gawat
level nasional maupun internasional;
darurat
informed
consent
tetap
dan (4) iptek. Secara normatif,
merupakan hal yang paling penting
menurut Undang-Undang Kesehatan
walaupun prioritasnya diakui paling
Nomor 23 Tahun 1992 sebagaimana
bawah. Prioritas yang paling utama
direvisi
adalah
Nomor 36 Tahun 2009 tentang
menyelamatkan
pasiennya,
walaupun
nyawa informed
dengan
Kesehatan,
Undang-Undang
harus
mengutamakan
consentpenting namun tidak boleh
pelayanan kesehatan :
menjadi
1.
suatu
penghambat
penghalang bagi
atau
pelaksanaan
Menjadi
tanggung
pemerintah dan swasta dengan
emergency care. Mengenai hal ini
kemitraan
diatur dalam Permenkes 585 Tahun
masyarakat.
1989
bahwa
dalam
keadaan
emergency tidak diperlukan informed consent.
jawab
2.
Semata-mata
kepada
tidak
pihak
mencari
keuntungan. Terkait dengan hal tersebut
3. Tujuan Pelaksanaan Informed Consent
bahwa Informed Consent sangat
Undang-Undang Dasar 1945
melakukan tindakan medik kepada
mengamanatkan bahwa kesehatan
pasien. Dalam hubungan hukum,
adalah hak asasi manusia. Pada pasal
pelaksana
28H dinyatakan bahwa setiap orang
tindakan medis bertindak sebagai
berhak hidup sejahtera lahir dan
“subyek hukum” yakni orang yang
batin,
mempunyai
bertempat
tinggal
dan
mendapat lingkungan hidup yang
penting
sedangkan
terkait
dan
hak jasa
legalitas
pengguna
dan
dalam
jasa
kewajiban,
tindakan
medis
143
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
sebagai
“obyek
hukum”
yakni
2.
Memberikan
perlindungan
sesuatu yang bernilai dan bermanfaat
hukum
bagi orang sebagai subjek hukum,
tindakan medis dari tuntutan
dan akan terjadi perbuatan hukum
pihak pasien yang tidak wajar,
yaitu
serta akibat tindakan medis yang
diatur
perbuatan oleh
yang
hukum,
akibatnya baik
yang
tidak
terhadap
terduga
pelaksanaan
dan
bersifat
dilakukan satu pihak saja maupun
negatif, misalnya terhadap “risk
oleh dua pihak.
of treatment” yang tak mungkin
Dalam
hubungan
antara
dihindarkan
walaupun
dokter
pelaksana (dokter) dengan pengguna
telah bertindak hati-hati dan
jasa tindakan medis (pasien) maka
teliti serta sesuai dengan standar
pelaksanaan
profesi medik. Sepanjang hal itu
bertujuan : 1.
“informed
consent”
10
Melindungi
pengguna
jasa
terjadi
dalam
tertentu,
maka
tindakan medis (pasien) secara
dipersalahkan,
hukum
melakukan
dari segala tindakan
batas-batas tidak
dapat
kecuali
jika
kesalahan
besar
medis yang dilakukan tanpa
karena
kelalaian
(negligence)
sepengetahuanya,
atau
karena
ketidaktauan
maupun
tindakan pelaksana jasa tindakan
(ignorancy)
medis yang sewenang-wenang,
tidak akan dilakukan demikian
tindakan
oleh teman sejawat lainya.
malpraktek
yang
bertentangan dengan hak asasi pasien
dan
standar
yang
sebenarnya
Terkait dengan hal tersebut
profesi
diatas yang perlu diperhatikan bahwa
medis, serta penyalahgunaan alat
informasi yang harus diberikan oleh
canggih yang memerlukan biaya
dokter
tinggi atau “over utilization”
pasienya. Berdasarkan Pasal 45 ayat
yang sebenarnya tidak perlu dan
(3)
tidak ada alasan medisnya;
Tahun
haruslah
Undang-Undang 2004
Kedokteran informasi 10
Aspek Hukum Rekam Medis, Op.cit, hal. 4.
lengkap
kepada
Nomor
tentang
29
Praktik
sekurang-kurangnya yang
harus
diberikan
dokter kepada pasienya mencakup :
144
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
1.
2.
3.
Diagnosis dan tata cara tindakan
informasi
medis;
upaya medis yang dapat dilakukan
Tujuan tindakan medis yang
untuk menolong dirinya, disertai
dilakukan;
informasi mengenai segala resiko
Alternatif tindakan
lain
dan
5.
dokter
mengenai
yang mungkin terjadi.
risikonya; 4.
dari
Sebagai
suatu
bentuk
Risiko dan komplikasi yang
persetujuan tindakan medis, informed
mungkin terjadi; dan
consent
mempunyai
Prognosis (kemungkinan hasil
hukum,
dimana
perawatan) terhadap tindakan
ditandatangani
yang dilakukan.
sendiri tanpa paksaan dari pihak
Selain hal tersebut diatas, ada baiknya
pasien
penjelasan
diberikan
mengenai
juga biaya
kekuatan
surat
dengan
yang
kesadaran
manapun bisa dijadikan bukti di dalam
mengajukan
pengadilan.
Selain
gugatan itu
ke
informed
pengobatan dan perawatan serta ada
consentmerupakan
baiknya
pencegahan dari tindakan malpraktek
diberikan
penjelasan langsung
tersebut oleh
dokter
dan
tuntutan
salah
malpraktek.
satu
Untuk
dengan bahasa yang mudah dipahami
menjaga keamanan dan keaslian dari
oleh pasien dan keadaan emosional
persetujuan
pasien saat itu.
diperlukan saksi dari pihak keluarga
3. Eksistensi Informed Consent Dalam Pelaksanaan Tindakan Medis Dipandang Dari Segi Hukum Perjanjian
maupun
rumah
jumlah
saksi
Telah dikatakan sebelumnya bahwa informed consent merupakan perjanjian untuk melakukan tindakan medisdimana
didalamnya
berisi
suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas
upaya
dilakukan
medis
oleh
yang
dokter
akan
terhadap
dirinya, setelah pasien mendapatkan
tindakan
sakit. tidak
medis
ini
Mengenai ada
yang
mengatur khusus, namun biasanya dua orang yaitu satu yang mewakili pasien dan satu yang mewakili rumah sakit. Namun hal ini tidaklah mutlak. Informed consent merupakan suatu perjanjian persetujuan tindakan medik, dimana perjanjian ini sudah disiapkan dari rumah sakit dalam
145
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
bentuk formulir yang sudah jadi atau
seterusnya dicetak dalam jumlah
biasa disebut dengan perjanjian baku.
banyak
Perjanjian baku menurut Mariam
penyediaan
Darus
diperlukan.
Badrulzaman
adalah
sehingga setiap
memudahkan saat
bila
perjanjian yang isinya dibakukan dan
Perjanjian baku dalam bentuk
dituangkan dalam bentuk formulir.11
formulir ini tidak hanya digunakan
Adapun ciri-ciri pada umumnya dari
dalam dunia bisnis tetapi juga dunia
perjanjian standard adalah sebagai
kesehatan yang sangat kompleks.
berikut :
Sebagai suatu perjanjian maka secara
1.
Wujudnya
dalam
bentuk
formulir standard; 2.
Syarat-syarat
standard
yuridis
memenuhi
syarat
sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 (baku)
yang ada didalamnya tidak dapat
KUHPerdata yaitu : 1.
diubah; 3.
harus
Adanya
kesepakatan
kedua
belah pihak.
Syarat-syarat
standard
(baku)
2.
yang ada didalamnya disusun secara sepihak. Didalam prakteknya memang
Kecakapan
untuk
melakukan
perbuatan hukum. 3.
Adanya Obyek.
4.
Adanya kausa yang halal.
perjanjian baku atau standard ini
Menurut
Sudikno
tumbuh sebagai perjanjian tertulis
Mertokusumo, ada tiga asas penting
dalam bentuk formulir-formulir. Hal
dalam
ini disebabkan karena perbuatan-
diantaranya adalah :12
perbuatan hukum sejenis yang selalu
1. Asas konsensualisme yaitu suatu
terjadi
dan
berulang-ulang
suatu
perjanjian
penyesuaian
kehendak
melibatkan
banyak
orang,
(berhubungan
menimbulkan
kebutuhan
untuk
suatu perjanjian);
mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu dan dibakukan, dan
2. Asas perjanjian,
yang
dengan
mengikatnya ini
lahirnya
suatu
berhubungan
dengan akibat perjanjian; 11
Mariam Darus Badrulzaman, 1980, Perjanjian Baku (Standard) dan Perkembangannya di Indonesia, USU, hal. 2.
12
Sudikno Mertokusumo, 1998, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hal. 97.
146
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
3. Asas kebebasan berkontrak, ini berhubungan
dengan
isi
perjanjian.
sebagai suatu perjanjian jika dikaji dari Pasal 1320 KUHPerdata yang salah satunya adalah perjanjian itu
Menurut Subekti, perjanjian
dianggap sah apabila memenuhi asas
adalah dimana seseorang berjanji
kebebasan berkontrak yang salah
kepada pihak lainya atau dimana dua
satunya adalah bebas menentukan isi
orang itu saling berjanji
untuk
perjanjian namun dalam informed
melakukan sesuatu hal . Dalam
consent isi dari perjanjian hanya
bukunya
ditentukan sepihak saja yaitu oleh
13
Pokok-Pokok
Hukum
Perdata, Subekti menguraikan bahwa
pihak
suatu perjanjian yang sah harus
kesepakatan yang terbentuk dalam
memenuhi empat syarat yaitu :14
informed consent dapat dikatakan
1. Adanya kata sepakat dari mereka
tidak sempurna.
yang mengikatkan diri;
Selain
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu
hal
sakit.
hal
Sehingga
tersebut,
kata
sepakat juga tidak boleh didasarkan atas adanya unsur paksaan baik itu
tertentu
yang
diperjanjikan;
paksaan jasmaniah/mental/fisik dan paksaan
4. Suatu sebab (”Oorzaak”) yang halal, artinya tidak terlarang. Dalam
kehidupan
bermasyarakat
terdapat
berbagaimacam
rumah
hubungan
moril
psikis.
Dalam
pelaksanaan informed consent kerap kali terjadi paksaan secara psikis terhadap pasien amaupun keluarga paisen,
karena
kurangnya
hukum
pengetahuan dan keadaan terdesak
yang dilakukan dengan membuat
pada saat itu yang mengharuskan
suatu perjanjian. Hubungan hukum
pasien
dalam informed consent ada antara
menandatangani
dokter dan pasien. Informed consent
penanganan medik terbut. Pengertian paksaan
13
R. Subekti, 1991, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hal. 1. 14 R. Subekti, 1994, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Internusa, Jakarta, hal. 134.
atau
keluarga
menurut
pasien
persetujuan
Pasal
1323
KUHPerdata adalah perbuatan yang menyebabkan pihak yang berpikiran sehat menjadi tidak bebas dalam
147
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
mengambil
keputusan,
menimbulkan
dan
kekhawatiran
akan
terjadinya kerugian yang nyata. Kemudian dalam
berarti:
menurut
logika
hukum
15
1. Kedua asas hukum tersebut tidak asas
konsensualisme
sama,
suatu
perjanjian yang terdapat dalam Pasal
boleh bertentangan satu sama lainya; 2. Kontrak
baru
akan
mengikat
1320 KUHPer, yakni bahwa pada
sebagai undang-undang bagi para
prinsipnya perjanjian timbul atau
pihak di dalam kontrak tersebut,
dilahirkan sejak detik tercapainya
apabila di dalam pembuatanya
kesepakatan.
terpenhi
Selain
Pasal
KUHPerdata
bahwa
konsensualisme
juga
1320 asas
tercermin
asas
kebebasan
berkontrak yang terdiri dari lima macam
kebebasan.
Secara
dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang
historis asas kebebasan berkontrak
berbunyi semua persetujuan yang
meliputi lima macam kebebasan
dibuat secara sah berlaku sebagai
yaitu :16
undang-undang bagi mereka yang
a) Kebebasan
para
pihak
membuatnya. Pasal 1338 KUHPer
menutup atau tidak menutup
sering disebut juga dengan asas pacta
kontrak;
sunt
servanda,
mengikat
yakni
sebagai
janji
itu
undang-undang
bagi mereka yang membuatnya. Asas konsualisme
ini
menimbulkan
kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan yang kemudian membangkitkan
rasa
kepercayaan
bahwa perjanjian itu terpenuhi. Pemuatan dua asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas
mengikat
sebagai
undang-
undang, di dalam satu pasal yang
b) Kebebasan
menentukan
dengan siapa para pihak akan menutup kontrak; c) Kebebasan
para
pihak
menentukan bentuk kontrak; d) Kebebasan
para
pihak
menentukan isi kontrak; 15
Firman Floranta Adonara SH.,MH, Aspek Hukum Informed Consent Dalam Pelaksanaan Tindakan Operasi Medik, http://library.unej.ac.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2016. 16 Johannes Gunawan, 1987,Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya Pada Azas Kebebasan Berkontrak, Majalah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran No. 3-4, hal. 49.
148
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
e) kebebasan
para
pihak
menentukan cara penutupan
dicantumkan di dalam rekam medis pasien.
kontrak.
Dalam bukunya Munir Fuady
Terkait dengan hal tersebut
menjelaskan bahwa informed consent
informed consent tidak memenuhi
baru sah diberikan oleh pasien jika
unsur-unsur
memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu
consent
tersebut.
tersebut
dikatakan
Informed
tidak
mengikat
para
dapat
sebagai berikut :17
pihak
1.
karena mengandung unsur penyalah gunaan keadaan (undue influence) dan
unsur
paksaan
psikis,
informasi
2.
Kompetensi
pasien
dalam
memberikan persetujuan; 3.
Kesukarelaan
(tanpa
paksaan
keraguan, atau keadaan tertekan
atau
pihak pasien sehingga perilaku atau
memberikan persetujuan.
keputusanya menjadi tidak bebas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya
bahwa
consentmerupakan pernyataan
yang
cukup diberikan oleh dokter;
hal
tersebut menimbulkan kelemahan,
Keterbukaan
Yang kompetensi
tekanan)
dalam
dimaksud pasien
dengan
ialah
jika
informed
memenuhi syarat sebagai orang yang
perjanjian
cakap berbuat (cukup umur, tidak
untuk
berpenyakit jiwa). Dalam hal pasien
persetujuan
melakukan tindakan medik yang
tidak
ditandatangani
consent dapat diminta kepada pihak
oleh
pasien
atau
kompeten,
maka
informed
keluarganya. Penandatanganan ini
yang berwenang, yaitu :18
tentunya melalui prosedur penjelasan
1. Pihak wali atau kuratornya;
terlebih dahulu mengenai tindakan
2. Pihak suami/istri;
apa saja yang akan diambil, tingkat
3. Pihak yang telah diberikan surat
keberhasilanya, kemungkinan risiko
kuasa;
dan biaya yang harus ditanggung.
4. Ayah/ibu;
Proses secara
penjelasan lisan,
ini karena
dilakukan teknis
pelaksanaanya akan dilaporkan atau
17
Munir Fuady, 2005, Sumpah Hipocrates : Aspek Hukum Malpraktek Dokter, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 48. 18 Ibid.
149
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
5. Anaknya yang sudah dewasa;
dokter
6. Kakak/adik yang telah dewasa.
pertanggungjawaban tindakanya.
Tentang informasi yang harus diberikan
kepada
pasien,
Munir
untuk
bebas
Secara informed
yuridis
consent
dari
bahwa merupakan
Fuady mengemukakan bahwa semua
perjanjian sepihak, karena hanya
informasi yang bersifat “material”
berisi
yang
mempengaruhi
sebelah pihak saja sehingga dapat
pengambilan keputusan pasien yang
dikatakan sebuah perjanjian yang sah
bersangkutan,
karena
dapat
harus
dijelaskan
pernyataan
kehendak
hanya
dari
membebankan
sejelas-jelasnya dan dimengerti oleh
kewajiban yang harus ditanggung
pasien.19
pada satu pihak saja.
Jika ditelaah secara cermat maka dalam informed consent hanya
C. PENUTUP
mengatur
kewajiban-kewajiban
1.
pasien
termasuk
saja
kesediaan
Simpulan Berdasarkan
pembahasan
menerima resiko tanpa menuntut
yang telah diuraikan sebelumnya
dosen
maka dapat disimpulkan sebagai
yang
merawatnya.
Pada
dasarnya informed consent sendiri
berikut :
membebankan
kepada
a. Bahwa Informed Consent sangat
dokter untuk memberikan keterangan
penting terkait legalitas dalam
mengenai hal yang berkaitan dengan
melakukan
segala sesuatu yang terkait dengan
kepada pasien. Dalam hubungan
pengambilan tindakan medis. Namun
antara pelaksana (dokter) dengan
keterangan ini diberikan secara lisan
pengguna jasa tindakan medis
sehingga tidak bisa memberikan
(pasien)
bukti outentik dipengadilan apabila
“informed consent” bertujuan :
terjadi kelalaian. Dengan kata lain,
1) Melindungi
bahwa
kewajiban
informed
consent
dapat
dikatakan sebagai alasan seorang
tindakan
maka
tindakan
Ibid, hal. 75.
pelaksanaan
pengguna medis
jasa
(pasien)
secara hukum dari segala tindakan
19
medik
dilakukan
medis
yang tanpa
150
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
sepengetahuanya,
maupun
disebut juga perjanjian sepihak,
tindakan
pelaksana
jasa
karena hanya berisi pernyataan
tindakan
medis
yang
kehendak dari sebelah pihak saja
sewenang-wenang,
tindakan
malpraktek
hak
pada satu pihak saja. Ditinjau dari
standar
Pasal 1320 KUHPerdata dan 1338
asasi
dan
medis,
membebankan
kewajiban yang harus ditanggung
dengan
profesi
dan
yang
bertentangan pasien
sehingga
serta
KUHPerdata
terkait
asas
penyalahgunaan alat canggih
kebebasan
yang
biaya
konsensualisme, dan mengikatnya
tinggi atau “over utilization”
perjanjian sebagai undang-undang
yang sebenarnya tidak perlu
bahwa informed consent tidak
dan
mencerminkan
memerlukan
tidak
ada
alasan
medisnya;
berkontrak,
asas
kebebasan
berkontrak karena dibuat secara
2) Memberikan
perlindungan
sepihak dan tidak dapat dikatakan
hukum terhadap pelaksanaan
mengikat
tindakan medis dari tuntutan
mengandung
pihak
tidak
gunaan keadaan (undue influence)
wajar, serta akibat tindakan
dan unsur paksaan psikis, hal
medis yang tidak terduga dan
tersebut menimbulkan kelemahan,
bersifat
misalnya
keraguan, atau keadaan tertekan
terhadap “risk of treatment”
pihak pasien sehingga perilaku
yang
atau keputusanya menjadi tidak
pasien
yang
negatif,
tak
mungkin
dihindarkan walaupun dokter
bebas.
telah bertindak hati-hati dan
2. Saran
teliti
serta
sesuai
dengan
standar profesi medik.
consent
merupakan
perjanjian
standar atau baku yang berbentuk formulir.
Informed
consent
pihak
unsur
Rekomendasi disampaikan
b. Bahwa secara yuridis informed
para
karena penyalah
yang
mengenai
dapat
eksistensi
informed consent dalam pelaksanaan tindakan medis dipandang dari segi hukum perjanjian adalah :
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
a. Kepada
pasien
agar
lebih
memahami makna dari informed consent
sehingga
menimbulkan
tidak
kesalahpahaman
dalam menggunakan perjanjian persetujuan tindakan medik dan
151
Mariam Darus Badrulzaman, 1980, Perjanjian Baku (Standard) dan Perkembangannya di Indonesia, USU. Muhamad Sadi Is, 2015, Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.
perjanjian tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukanya agar
Munir
tidak merugikan salah satu pihak. b. Kepada dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medik diharapkan dapat
melaksanakan
tugasnya
dengan baik, terkait informed consent agar dokter memberikan
Fuady, 2005, Sumpah Hipocrates : Aspek Hukum Malpraktek Dokter, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
R. Subekti, 1991, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. R.
Subekti, 1994, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Internusa, Jakarta.
penjelasan dengan baik, bahasa yang mudah dimengerti pasien dan disesuaikan dengan keadaan kondisi emosional pasien dan keluarga pasien saat itu agar nantinya
tidak
menimbulkan
keterpaksaan atau tekanan dalam menandatangani
persetujuan
tindakan medik tersebut.
DAFTAR PUSTAKA Buku Veronika Komalawati, 1989, Hukum dan Etika Dalam Praktik Kedokteran, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1998, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta. Internet Gudang Ilmu Hukum, Bahan Kuliyah Hukum Kesehatan, http://bahankuliyah.blogspot. co.id/2014/05/hukumkesehatan.html, diakses pada tanggal 20 Mei 2016. Aspek
Hukum Rekam Medis, Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Hal Pembuktian di Pengadilan,
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Eksistensi...
https://mengertimedis.wordpr ess.com/2010/06/30/keduduka n-hukum-informed-consentdalam-hal-pembuktian-dipengadilan/, h.3 diakses pada tanggal 20 Mei 2016. Johanis Kerangan, 2013, Essay : Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Pasien Kondisi Tidak Sadar di Instalasi Rawat Darurat (IRD), Universitas Brawijaya, Malang. Firman Floranta Adonara SH.,MH, Aspek Hukum Informed Consent Dalam Pelaksanaan Tindakan Operasi Medik, http://library.unej.ac.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2016. Majalah Johannes Gunawan, 1987,Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya Pada Azas Kebebasan Berkontrak, Majalah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran No. 3-4. Sumber Hukum Kitab
Undang-undang Perdata.
Hukum
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
152
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989tentang Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent.
