EKSISTENSI BADAN HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI WADAH DALAM MENUNJANG KEHIDUPAN MANUSIA

Law Review Volume XI No. 1 - Juli 2011

EKSISTENSI BADAN HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI WADAH DALAM MENUNJANG KEHIDUPAN MANUSIA Johnny Ibrahim

FH Universitas Bhayangkara Surabaya [email protected]

Abstract Legal personality is known by different names but has the same meaning, e.g.: artificial personality, juridical personality or juristic personality. It refers to the characteristics of a non-human entity regarded by law to have the status of a person. Legal personality allows one or more natural persons to act as a single entity for legal purposes. They may sue and be sued, enter into contracts, incur debts, and have ownership over property. Some countries prohibit legal entities from holding human rights, while other countries permit artificial persons to enjoy protection from the state that are traditionally described as human rights. Legal personality exists in the Indonesian legal system, as it is exist in the modern countries. Keywords: legal personality, artificial personality, legal entity A. Pendahuluan Beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini dalam masyarakat memicu berbagai wacana tentang pemaknaan badan hukum. Terhadap berbagai kasus hukum yang muncul dalam masyarakat yang perlu mendapatkan keputusan hukum, antara lain melibatkan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Partai Politik dll. Tentu kasuskasus tersebut tidak perlu sampai ke pengadilan jika para pihak terkait memahami makna yuridis dan kedudukan badan hukum dalam sistem hukum positif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini ingin mencerahkan makna yuridis badan hukum, manfaat yang diperoleh manusia 105

Jhonny Ibrahim: Eksistensi Badan Hukum sebagai Wadah Dalam Menunjang Kehidupan...

karena eksistensi badan hukum tersebut dalam masyarakat, serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan negara terhadap badan hukum yang dilahirkan dari undang-undang dan melalui penetapan pemerintah. Seperti diketahui, semua ilmu pengetahuan memberikan sumbangan dalam membangun peradaban dan mencari jalan keluar terhadap berbagai problema yang dihadapi umat manusia dimuka bumi. Ilmu Hukum ikut memberikan sumbangan terhadap peradaban manusia. Salah satu sisi Ilmu Hukum yang unik sehingga disebut sui generis adalah karena ia memiliki kharakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya. Sebagai ilmu normatif, Ilmu Hukum menyumbangkan temuan-temuan yang spektakuler bagi kesejahteraan umat manusia. Sebut saja temuannya dalam bidang keperdataan yang melahirkan badan hukum (rechtspersoon) atau persona moralis, (legal person) sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Konsep hukum tentang kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang di serap melalui penormaan dalam substansi hukum, bersama dengan konsep badan hukum, adalah dua elemen penting yang mempunyai hubungan timbal balik serta memainkan peranan penting dalam hukum moderen, dan adalah merupakan jawaban pemikiran yang rasional dari segi normatif bagi usaha manusia untuk memajukan perdagangan. Prinsip dasar pengaturan perdagangan sejak lahirnya revolusi industri yang melanda Eropa sampai memasuki integrasi perdagangan dunia melalui WTO (World Trade Organization), pada dasarnya dialaskan juga pada konsep badan hukum dan kebebasan berkontrak. Dalam hukum administrasi, temuan tentang asasasas hukum pemerintahan yang baik ( algemene beginselen van behoorlijk bestuur – principle of good administration), membawa pengaruh yang luar biasa terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tidak boleh menyalah-gunakan wewenang konstitusional. Dalam bidang hukum pidana, korporasi sebagai subyek hukum pidana melahirkan tanggung jawab korporasi. Kedudukan korporasi sebagai subyek hukum tersebut dengan demikian berarti korporasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana (strafbaar feit). Jadi bukan hanya 106


manusia saja yang dapat dipidana, tetapi korporasi sebagai subyek hukum juga dapat di pidana. Dalam kedudukan sebagai badan hukum, korporasi seringkali melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu diperlukan adanya kontrol melalui aturan perundang-undangan.1 B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : a. Eksistensi badan hukum, sejarah kelahiran dan teori yang mendukungnya. b. Jenis-jenis badan hukum dan pengaturannya di Indonesia. C. Pembahasan Dua masalah yang dirumuskan diatas, akan dibahas berdasarkan norma-norma pengaturannya masing-masing 1. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya Badan Hukum Dalam sistem common law, pada awalnya hanya manusia yang dapat dituntut terhadap apa yang diperjanjikan dan pada saat yang sama ia dapat melakukan penuntutan atas pemenuhan hak-haknya. Situasi ini secara berangsur mulai berobah pasca revolusi industri yang melanda Eropa dan merambat kebahagian dunia selain Eropa tersebut. Masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan kepemilikan modal serta operasi dan manajemen perusahaan, memunculkan desain awal sebuah perusahaan atau korporasi (corporation, Latin : corpus berarti suatu badan atau body), dimana para pemodal memperoleh keuntungan berdasarkan besarnya modal yang diinvestasikan, dan jika perusahaan merugi, maka kerugianpun dibatasi berdasarkan besarnya modal yang ditanamkan dalam usaha tersebut. Konsekuensi pengaturan prosentase kepemilikan saham inilah yang akhirnya memunculkan gagasan bahwa para pemilik modal tidak 1 M. Udin Silalahi, Badan Hukum Organisasi Perusahaan, (Jakarta: Iblam, 2005), hal. 83

107


harus bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan. Oleh karena itu jika perusahaan melanggar kesepakatan dalam kontrak (breach of contract) atau melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak ada cara untuk memperbaikinya, karena konsep limited liability atau tanggung jawab terbatas tersebut melindungi para pemegang saham atau pemilik perusahaan dari gugatan pihak ketiga. Pada tahap ini perusahaan memerlukan payung hukum, karena sulit untuk melakukan gugatan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan atas nama perusahaan tersebut. Karena permasalahan inilah maka dalam hukum para pedagang (lex mercatoria), telah dianggap sebagai sebuah konvensi bahwa perusahaan diberi status badan hukum (the legal personality of a corporation). Konsekuensi diakuinya perusahaan sebagai sebuah badan hukum, maka ia memperoleh lima hak yang melekat saat diperolehnya status badan hukum tersebut. Lima hak tersebut adalah: hak atas kepemilikian harta (common treasury, right to own property), hak atas keabsahan cap perusahaan yang membawa konsekuensi diakuinya perusahaan untuk menanda tanganikontrak (right to make and sign the contract), hak untuk menggugat dan digugat dihadapan hukum (right to enforce contract), hak untuk mempekerjakan pegawai (rights to hire employees), serta hak untuk memiliki aturan internal (make by-laws, self governance).2 Carl von Savigny pada tahun 1886 dalam karyanya System Des Hentingen Romischen Rechts, mengembangkan pemikiran yang melahirkan teori fiktif dengan menyebutkan bahwa terhadap badan hukum tersebut : ”They have existence but not real personality that given by law, which regard them as person”. Pendapat tersebut mendukung eksistensi badan hukum sebagai sebuah pribadi ’fiktif’ yang diperoleh berdasarkan hukum. Teori fiktif von Savigny didukung oleh Ph. A.N. Houwing dalam disertasinya yang dipertahankan di Universitas Leiden pada tahun 1939 yang berjudul ”Subjectief Rechts, Rechtssubject en Rechts Persoon”. Sebelumnya pada tahun 2 Lihat lebih lanjut dalam J. Dewey, The Historic Background of Corporate Legal Personality, Yale Law Journal (1926) 35: 655, bandingkan dengan A.W. Machen, Corporate Personality, Harvard Law Review (1910) 24: 253.

108


1873, Otto von Gierke dalam karyanya Das Deutsche Genossenschaftrecht, menegaskan bahwa badan hukum adalah suatu organisme yaitu suatu ’Lebenseinheit’. Pandangan yang melahirkan teori organ tersebut didukung oleh L.C. Polano saat ia mempertahankan disertasinya di Universitas Leiden pada tahun 1910 yang berjudul ”Rechtspersoonlijkheid van Vereeningen”. Polano mengelaborasi lebih lanjut pandangan von Gierke menjadi ajaran realitas sempurna, leer der volledige realiteit3. Lebih menarik lagi pendapat A. Brinz dalam karyanya yang diterbitkan pada tahun 1883 yang berjudul Lehrbuch der Pandechten, melahirkan teori tentang harta kekayaan yang bertujuan dengan menegaskan sebagai berikut : ”Only human being can be considered correctly as ”person”, however, protects purposes other than those concerning the interest of human being. The property ’owend’ by corporations does not belong to anybody. But it may considered as ’belonging’ for certain purposes and the device of corporation is used to protect those purpose”. Teori Brinz tersebut melahirkan ajaran tentang kepemilikan property bagi sebuah perusahaan atau korporasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh manusia yang mendirikannya.4 Memasuki abad ke 19, konsep badan hukum bukan lagi sebagai wacana, tetapi semakin dikokohkan melalui jalur hukum yaitu dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Diantaranya adalah diakuinya badan hukum sebagai anggota warga negara (citizen) karena domisili atau kedudukan hukumnya. Dalam kasus yang terjadi di Louisville, antara C. & C.R. Co. v Letson (2 How. 497, 558, 11 L.Ed. 353 (1844) Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa sebuah korporasi: ”is capable of being treated as a citizen of the states which created it, as much as natural person”. Sepuluh tahun kemudian dalam kasus Marshall v Baltimore & Ohio R. Co. (16 How. 314, 329, 14 L.Ed. 953 (1854), konsep kewarganegaraan (citizen) dan kedudukan hukum (domisili) perusahaan ditegaskan kembali 3 Ali Rido, Badan Hukum, dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Alumni, Bandung: 2001), hal. 7- 9, bandingkan dengan Chidir Ali, Badan Hukum, (Alumni: Bandung, 1999), hal. 30-35 4 Ibid. Lihat juga Johannes Ibrahim, 2006, Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2006) hal. 48

109


oleh putusan hakim : ”those who use the corporate name, and exercise the faculties conferred by it, should be presumed conclusively to be citizen of the state of corporation”5. Dalam kasus Dartmouth College v. Woodward yang diputus pada tahun 1819, korporasi diakui memiliki hak untuk membuat kontrak sebagaimana halnya manusia membuat dan menanda tangani dan mengikatkan diri dalam sebuah kontrak. Sedangkan dalam kasus Santra Clara County v. Southren Pacific Railroad (118 U.S. 394, 1886), Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa sebuah korporasi diakui sebagai badan hukum layaknya manusia sebagaimana dimaksudkan dalam Amandemen ke 14 (Fourteenth Amandement) Konstitusi Amerika Serikat6. Hal ini dapat dibaca dalam putusan sebagai berikut : ”The Court does not wish to hear argument on the question whether the provision in the Fourteenth Amandement to the Constitution, wich forbid a state to deny to any person whitin its jurisdiction the equal protection of the laws, applies to these corporations. We are all of the opinion that does it”. Tentu saja putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut membawa makna tersendiri bagi negara-negara yang menganut sistem common law, karena putusan-putusan tersebut mengikat para hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang sama berdasarkan asas hukum similia similibus,7 sesuai tradisi case law atau law of precedent yang dianut oleh negara-negara yang menggunakan sistem common law tersebut. Dengan demikian pengakuan bahwa sebuah korporasi adalah badan hukum, selain melalui debat dan temuan para akhli hukum, diikuti kesepakatan yang menjadi konvensi kaum pedagang (lex mercatoria), juga dikuatkan melalui putusanputusan Mahkamah Agung. Definisi moderen tentang korporasi (corporation) sebagai badan hukum dapat ditemukan dalam Black’s Law Dictionary: 5 http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_personality 6 http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_personhood 7 Dalam Laws and Customs of England, Henry Bracton menuliskan asas ini secara lengkap : “Si tamen similia evenerint, per simile judicenture, cum bona sit occasion a similibus procedure ad similia”. (If how ever similar things happen to take place, they should be adjuged in a similar way : for it is good to proceed from precedent to precedent). Lihat, Lord Denning, What Next in the Law, (London: Butterworths, 1982), p. 5

110


”An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of state. An association of persons created by statute as a legal entity. The Laws treats corporation itself as a person which can sue and be sued. The corporation is distinct from individuals who comprises it (shareholder). The Corporation survives the death of its investor, as the shares can usually be transferred”.8 Sejarah panjang perjalanan korporasi di Amerika Serikat sehingga menjadi sebuah badan hukum, akhirnya mencapai bentuk juridis formal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Federal Amerika Serikat (The Law of the United States) U.S.C. § 1 menegaskan : ”In determining the meaning of any Act of Congress, unless the context indicate otherwise – the word ”person” and ”whoever” include corporations, companies, associations, firms, partnership, societies, and joint stock companies, as well as individuals”. Dengan diakuinya korporasi, perusahaan, asosiasi dan badan usaha lainnya sebagai badan hukum dalam hukum positif, dapat dikatakan bahwa definisi badan hukum tersebut akhirnya mencapai bentuk yang sempurna (in optima forma). 2. Makna Badan Hukum Badan hukum adalah merupakan terjemahan dari suatu istilah hukum Belanda rechtspersoon, atau persona moralis (Latin), atau legal persons (Inggris). Persona adalah terjemahan dari bahasa Yunani prosopon. Istilah prosopon digunakan oleh Epictetus dan kaum Stoa yang mengacu pada manusia individual dalam kapasitasnya menjalankan peran khusus dalam memaknai kehidupan sebagaimana ditentukan oleh akal universal. Dari penggunaan kaum Stoa tersebut, istilah persona atau pribadi masuk dalam hukum Romawi sebagai persona ficta untuk menunjukan pelaku kewajiban dan pemegang hak secara hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, munculah istilah-istilah seperti artificial person, juridical person, juristic person dan body corporate yang diakui memiliki nama dan hak-hak dan kewajiban, perlindungan, dan penghargaan layaknya manusia. 8 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1990), p. 340

111


Ambil contoh makna juristic person atau juristische Person di Jerman dimaknai sebagai : A Juristic or juridical person is an artificial entity through which the law allows a group of natural persons to act as if it were single composite individual for certain purposes.9 Jika manusia memperoleh kapasitas hukum (legal capacity) sejak ia dilahirkan, maka di Jerman badan hukum yang oleh hukum dianggap sebagai artificial person memperoleh hak hidup sejak ia diakui oleh hukum sebagai sebuah entitas yang berbadan hukum (legal personality). Sedangkan di Belanda, yang dimaksud dengan rechtspersoon : “In juridisch opzicht is een persoon de individuele entiteit in wiens hoofde er zowel rechtsbelangen als rechtsverplichtingen bestaan. Het is een rechtssub ject. Een zaak daarentegen kan nooit titularis van rechts zijn, doch slechts een object van rechten10. Para akhli hukum (de heersende leer) di Indonesia memberikan beberapa definisi tentang badan hukum sebagai berikut11 : Menurut R. Subekti : “Badan Hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat di gugat atau menggugat di depan hakim”. Sedangkan Rochmat Soemitro mendefinisikannya sebagai : “Badan hukum (rechtspersoon) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi”. Menurut Sri Soedewi Maschun Sofwan : “Manusia adalah badan pribadi (manusia tunggal). Selain manusia, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain, disebut badan hukum yaitu perkumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang disisihkan untuk tujuan tertentu (Yayasan) kedua-duanya merupakan badan hukum”. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah badan hukum sebagai subyek hukum adalah setidaktidaknya memiliki beberapa unsur pokok : 9 http://www.eurofound.europa.eu//GERMANY/LEGALPERSON. 10 http://www.vsdc.be/NL/Algemeen/rechtspersoonlijkheid 11 Chidir Ali, op.cit, hal. 19-20

112


- Perkumpulan orang (organisasi) ; - Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling), dalam hubunganhubungan hukum (rechtsbetrekking): - Mempunyai harta kekayaan sendiri; - Mempunyai pengurus; - Mempunyai hak dan kewajiban ; - Dapat di gugat atau menggugat di depan Pengadilan. Dari unsur unsur yang terkandung dalam badan hukum tersebut, maka badan hukum dapat dibedakan antara badan hukum privat / perdata, dan badan hukum publik. Eksistensi badan hukum privat yang meliputi syaratsyarat pendirian dan pembubaran, kewajiban pendiri dan pengurus serta hakhak dan kewajiban yang melekat erat padanya, diatur dalam KUH Perdata (Civil Code) dan atau KUH Dagang (Commercial Code) dan pengesahan sebagai badan hukum dilakukan melalui penetapan pemerintah. Di Indonesia, moderenisasi terhadap aturan-aturan dalam KUH Dagang yang dianggap telah tidak sesuai perkembangan zaman mengakibatkan banyak pengaturan terhadap pendirian badan hukum diatur dalam aturan perundang-undangan lain, sehingga menghapus pasal-pasal tertentu dalam KUH Dagang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa badan hukum privat atau badan hukum perdata, adalah badan hukum yang didirikan oleh masyarakat dan diakui oleh negara, atau didirikan oleh negara melalui aturan perundang-undangan, tetapi tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik. Beberapa contoh yang dapat dikemukan disini adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Wakaf dan Partai Politik. Badan hukum publik didirikan berdasarkan aturan hukum yang khusus mengaturnya baik melalui perundang-undangan ataupun penetapan pemerintah (executive order). Badan hukum publik dengan demikian adalah merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara dan memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat umum atau masyarakat untuk mematuhinya. Contohnya adalah negara, pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan hukum publik mengikat untuk dipatuhi oleh siapa yang terkena peraturan tersebut. 113


3. Eksistensi Badan Hukum Privat dalam Sistem Hukum di Indonesia Pengaturan badan hukum di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah, baik dalam KUH Perdata (B.W.), KUH Dagang maupun dalam beberapa penetapan pemerintah dan atau keputusan Menteri. Pada dasarnya eksistensi badan hukum di Indonesia dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pertama oleh karena dilahirkan melalui sebuah peraturan perundang-undangan, dan kedua adalah melalui sebuah penetapan pemerintah setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Pendirian suatu badan hukum diawali dengan pembuatan Anggaran Dasar dan jika diperlukan, juga dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dalam suatu akte otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata (B.W.) : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur sebagai berikut : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 30/2004 ditegaskan bahwa : “Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang ini”. Berikut ini uraian eksistensi badan hukum dalam sistem hukum di Indonesia yang dilahirkan oleh aturan perundang-undangan : a. Koperasi (UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur bahwa : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Sementara dalam Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 diatur bahwa : “Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah”.

114


b. Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur sebagai berikut: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”. Dalam Pasal 11 ayat (1) UU No 16 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001, diatur sebagai berikut : “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri”. c. Wakaf (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) Dalam praktik Wakaf disamakan dengan Yayasan karena adanya kesamaan bidang yang dikelola. Wakaf adalah suatu lembaga dalam hukum Islam yang merupakan badan hukum khusus atau tersendiri yang dalam bahasa Belanda disebut “eine stichting met eigen rechtspersoonlijkheid”.12 Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 41 tentang Wakaf diatur bahwa : “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Dalam Pasal 9 Nashir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum, sedang dalam Pasal 10 ditegaskan bahwa Nashir badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum dimaksud bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan / atau keagamaan Islam. d. Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) Dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 12 Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, (Bandung: Eresco, 1993), hal. 175

115


dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 / 2007 ditegaskan bahwa : “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”. e. Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) Dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008, diatur bahwa : “Partai politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum”. Syarat-syarat untuk diakui sebagai badan hukum, diatur dalam Pasal 3 ayat (2). Sedangkan Pasal 4 ayat (3) mengatur : “Pengesahan partai politik sebagai badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan / atau verifikasi”. Badan hukum privat yang didirikan oleh masyarakat, diakui sah melalui penetapan pemerintah setelah memenuhi persyaratan dalam KUH Perdata dan KUH Dagang : a. Perkumpulan (Pasal 1654 - 1665 KUH Perdata) Pasal 1654 KUH Perdata (B.W.) mengaskan eksistensi perkumpulan sebagai badan hukum : ”Semua perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakantindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukan pada acara-acara tertentu”. Dalam pasal 1655 KUH Perdata (B.W.) diatur bahwa para pengurus dapat bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak dimuka hakim, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Pengaturan dalam KUH Perdata (B.W.) tersebut diperkuat juga dalam Stb. No. 64 – 1870 yang menegaskan tentang eksistensi rechtspersoonlijkheid van vereningingen kepribadian hukum dari perkumpulan yang mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum. 116


Garis besar pengaturan dalam KUH Perdata (B.W.) dan Stb. No. 64 – 1870 tersebut di atas tidak serta merta mengakui semua perkumpulan yang ada dalam masyarakat sebagai badan hukum, melainkan hanyalah perkumpulan yang sah yang diakui melalui penetapan pemerintah yang dianggap sebagai badan hukum. Salah satu perkumpulan berbadan hukum yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat adalah Jam’iah Nahdlatul Ulama, didirikan 31 Januari 1926 terakhir memperoleh satus badan hukum berdasarkan Keputusan Menkeh No. C2-7028.H.T.01.06. TH.89 (Tambahan Berita Negara No. 44 Tahun 1989). Juga Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 22 Agustus 1914 satutanya disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda tanggal 22 Agstus 1914. b. Rederej atau Perusahaan Perkapalan (Pasal 323 KUH Dagang) Dalam Pasal 323 KUH Dagang diatur sebagai berikut: “Apabila sebuah kapal menjadi kepunyaan berbagai orang, yang memakainya atas biaya bersama guna pelayaran dilaut, lain dari pada menurut suatu persetujuan perseroan sebagaimana termaksud dalam Bab 3 Buku Kesatu, maka terjadilah antara mereka itu suatu perusahaan perkapalan”. Meskipun memiliki payung hukum sebagai sebuah badan hukum sebagaimana diatur dalam KUH Dagang, namun dalam kenyataannya perusahaan-perusahaan perkapalan pada zaman moderen ini lebih suka memilih berada dibawah naungan Perseroan Terbatas (P.T.) c. Kerkgenootschappen / Persekutuan Gereja (Staatsblad Tahun 1927 No. 156 Regeling van de Rechtspositie der Kerk) Dalam Staatsblad 27 – 156 yang dikeluarkan melalui Keputusan Ratu Belanda tanggal 29 Juni 1925 No. 80, Pemerintah Belanda mengatur kedudukan Persekutuan atau Perkumpulan Gereja sebagai berikut : “(1). Kerken of kergenooschappen, alsmede hunne zelfstandige onderdeelen, bezitten van rechtswege rechtspersoonlijkheid. (2). Om als kerk of kerkgenootschap, dan wel als zelfstandig onderdeel daarvan, te worden aangemerkt, is eene daartoe strekkende verklaring vereischt van den Gouverneur – General”. Aturan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Stb. 27 – 157 dan Stb. 27 – 532, yang pada pokoknya memberikan 117


kedudukan Persekutuan Gereja atau Perkumpulan Gereja sebagai badan hukum dimana status badan hukum tersebut diperoleh setelah permohonan pengajuan sebagai badan hukum disetujui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Aturan tersebut masih berlaku dalam hukum positif di Indonesia, namun pengesahan sebagai sebuah Perkumpulan atau Persekutuan Gereja sebagai badan hukum dilakukan oleh Departemen Agama RI, dalam hal ini Direktur Jenderal Bimas Kristen Protestan / Khatolik. d. Perusahaan Asuransi (Pasal 246 - 308 KUH Dagang) Pasal 286 KUH Dagang mengatur : “Perseroan-perseroan pertanggungan bertimbal balik diatur menurut perjanjian-perjanjian dan reglemenreglemen yang bersangkutan, dan apabila itu tidak lengkap, menurut asas hukum pada umumnya”. Masalah apakah perseroan-perseroan pertanggungan bertimbal balik (wederkerige versekering – of waarborgmaatschappijen) atau perusahaan asuransi adalah badan hukum atau bukan, telah berakhir dengan melalui arrest H.R. 20 Oktober 1865 W. 2736, yang menetapkan bahwa asuransi adalah “zadelijk Lichaam”. Dalam Pasal 1654 KUH Perdata perusahaan asuransi tersebut berwenang melakukan perbuatan hukum (burgerlijke handeling) yang berarti bahwa perusahaan asuransi adalah badan hukum13. Sesuai amanat UU No. 2 Tahun 1999 tentang Perasuransian, dan PP No. 63 Tahun 1999, perusahaanperusahaan asuransi lebih suka memilih wadah badan hukum Perseroan Terbatas. e. Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia – INI) Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara resmi didirikan sejak tanggal 1 Juli 1908 berkedudukan di Jakarta diakui sebagai badan hukum berdasarkan Gouverments Besluit tanggal 5 September 1908 No. 9. Kedudukan sebagai badan hukum INI dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-03.AH.01.07 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia hasil Konggres XIX Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, tanggal 27 – 28 Januari 2006. 13 H.M. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 BentukBentuk Perusahaan, cetakan ketujuh, (Jakarta: Jambatan, 1992), hal.235 – 236

118


D. Kesimpulan Berdasarkan paparan dan uraian di atas, maka untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, dapat disimpulkan beberapa beberapa hal sebagai berikut : 1. Badan hukum istilah hukum atau rechtspersoon (Belanda), persona moralis (Latin), atau legal persons (Inggris), adalah sebuah fiksi ciptaan para jurist untuk memberikan jalan keluar terhadap problema dalam masyarakat dan dunia usaha. Proses tersebut melibatkan argumentasi, wacana dan teori-teori yang mendukungnya, serta diuji dan diakui dalam berbagai putusan pengadilan, sampai akhirnya mencapai bentuk sempurna (in optima forma) dalam hukum positif nasional masing-masing negara. Masyarakat dunia telah mengakui eksistensi badan hukum yang memiliki hak-hak yang dapat dipersamakan dengan manusia. Umumnya bentukbentuk badan hukum dan syarat memperoleh status badan hukum, diatur dalam hukum positif masing-masing negara, dan karena itu eksistensi badan hukum memperoleh perlindungan hukum dari negara. 2. Pengaturan badan hukum dalam sistem hukum di Indonesia pada dasarnya mengikuti pola umum yang dianut banyak negara, yaitu melalui dua cara. Pertama karena ditentukan dalam aturan perundang-undangan terkait misalnya badan hukum Koperasi, Yayasan, Wakaf, Partai Politik dan Perseroan Terbatas (P.T) setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Kedua, melalui penetapan pemerintah setelah memenuhi persyaratan administratif tertentu yang diatur dalam KUH Perdata, dan KUH Dagang berdasarkan permintaan masyarakat. Hal ini misalnya ditunjukkan dengan penetapan pemerintah bahwa Persekutuan Gereja, Perkumpulan, Organisasi Notaris adalah merupakan badan hukum. Sebagai badan hukum, baik yang dilahirkan oleh undang-undang maupun melalui penetapan pemerintah, badan hukum (rechtspersoon) memiliki hak-hak layaknya manusia biasa (naturlijkpersoon), yaitu dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubunganhubungan hukum (rechtsbetrekking), mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai pengurus (organ), mempunyai hak dan kewajiban, dapat di 119


gugat atau menggugat di depan pengadilan guna mempertahankan dan melindungi hak-hak yang dimilikinya. Bahwa badan hukum yang didirikan dengan niat yang baik (te goeder trouw – in good faith) yang eksistensinya telah diakui sah oleh negara, dengan sendirinya memperoleh perlindungan hukum dari negara terhadap tindakan melawan hukum serta gangguan pihak manapun yang berniat buruk terhadapnya. Daftar Pustaka Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni: Bandung1999 Denning, Lord, , What Next in the Law, London: Butterworths, 1982 Dewey, J., The Historic Background of Corporate Legal Personality, Yale Law Journal 1926 35, p. 655 Ibrahim, Johannes, Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2006 Machen, A.W., Corporate Personality, 24 Harvard Law Review 1910, p.253 Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan, cetakan ketujuh, Jakarta: Jambatan, 1992 Rido, Ali, Badan Hukum, dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung: Alumni, 2001 Silalahi, Udin M., Badan Hukum Organisasi Perusahaan, Jakarta: Iblam, 2005 Soemitro, Rochmat, 1993, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung. 120


Peraturan Perundang-undangan KUH Perdata (BW) dan KUH Dagang UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian UU No. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sumber-Sumber dari Internet : http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_personality. http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_personhood http://www.bundestag.de/htdocs_parliamant/function/legal/germanbasiclaw. pdf. http://www.eurofound.europa.eu//GERMANY/LEGALPERSON. http://www.vsdc.be/NL/Algemeen/rechtspersoonlijkheid

121

EKSISTENSI BADAN HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI WADAH DALAM MENUNJANG KEHIDUPAN MANUSIA

Recommend Documents