EKONOMI DAN LINGKUNGAN: DIKOTOMI ATAU SINERGI? OLEH SUDHARTO P. HADI REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO BAHAN DISKUSI PANEL KONVENSI KAMPUS XI DAN TEMU TAHUNAN XVII FORUM REKTOR INDONESIA USU MEDAN, 23-25 JANUARI 2015
SISTEMATIKA PRESENTASI • PENGERTIAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN • KRITERIA KEBERHASILAN PEMBANGUNAN & PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN • IMPLIKASI ORIENTASI PADA EKONOMI • MENSINERGIKAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN
EKONOMI DAN LINGKUNGAN • EKONOMI: MEMPELAJARI RUMAH TANGGA MANUSIA • EKONOMI: MENDORONG PRODUKTIVITAS • LINGKUNGAN: EKOLOGI= MEMPELAJARI RUMAH TANGGA MAHLUK HIDUP • LINGKUNGAN: MENGHENDAKI KESEIMBANGAN DIKOTOMIS ATAU SINERGIS?
KRITERIA PEMBANGUNAN • PEMBANGUNAN ATAU DEVELOPMENT: UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN KONDISI YANG LEBIH BAIK (PROGRESS ATAU KEMAJUAN DAN BUKAN REGRESS ATAU KEMUNDURAN) • KRITERIA KEBERHASILAN PEMBANGUNAN: – KUANTITATIF: PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMBANGUNAN FISIK (JALAN, JEMBATAN, MAL, LAPANGAN GOLF, PERUMAHAN DSB) – KUALITATIF: PENDIDIKAN, PEMERATAAN PENDAPATAN, KUALITAS KESEHATAN, KEBEBASAN BERPENDAPAT, KELESTARIAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN • PEMBANGUNAN YANG DITUJUKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN GENERASI SEKARANG TANPA MENGORBANKAN KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN GENERASI YANG AKAN DATANG
IMPLIKASI DEFINISI • PEMENUHAN KEBUTUHAN (EKONOMI)
• KEADILAN ANTAR GENERASI (SOSIAL) • KETERBATASAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN
KEBIJAKSANAAN DALAM GBHN DAN REPELITA 1.
GBHN 1973, BAB III, HURUF B, BUTIR 10 : “DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, SUMBERSUMBER ALAM INDONESIA HARUS DIGUNAKAN SECARA RASIONIL. PENGGALIAN SUMBER KEKAYAAN ALAM TERSEBUT HARUS DIUSAHAKAN AGAR TIDAK MERUSAK TATA LINGKUNGAN HIDUP MANUSIA, DILAKSANAKAN DENGAN KEBIJAKSANAAN YANG MENYELURUH DAN DENGAN MEMPERHITUNGKAN KEBUTUHAN GENERASI YANG AKAN DATANG”
2.
DIJABARKAN DALAM REPELITA II (1974 – 1979) DAN DITINGKATKAN DALAM GBHN 1978, REPELITA III (1979 – 1984), GBHN 1983, REPELITA IV (1984 – 1989), GBHN 1988 DAN REPELITA V (1989 – 1994), GBHN 1993 DAN REPELITA VI (1993 – 1998), GBHN 1999-2004, PROPENAS, RPJPN
PERSPEKTIF EKONOMI SUMBER
KOMODITI
PERSPEKTIF EKOLOGI SUMBER
LIMBAH
BARANG DAN JASA SEBAGAI OUTPUT :
Masalah Pengorganisasian
IMPLIKASI ORIENTASI PERTUMBUHAN
• KERUSAKAN HUTAN 1,6 JUTA ha/Tahun MENINGKAT MENJADI 2,5 JUTA ha/Tahun, SAAT INI 1,19 JUTA HA/ TAHUN • HUTAN DI RIAU : 18 % • HUTAN DI JAMBI : 4 TAHUN TERSISA • PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BERBAGAI TEMPAT • PENGALOKASIAN SDA YANG TIDAK ADIL • DISINTEGRASI BANGSA
Gas Rumah Kaca : CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC
Tenggelamnya Pulau2 Kecil
Kenaikan muka air laut
D A M P A K
Kenaikan Temperatur Laut
Intrusi air laut, Rob, Abrasi
Menurunya Populasi Ikan
Kenaikan Temperatur Udara
Meningkatnya Penyakit (nyamuk
Meningkatnya curah hujan
Banjir & Tanah Longsor, Perubahan Pola Tanam
Meningkatnya Evaporasi
Kekeringan: Kelangkaan Pangan
Meningkatnya Badai Tropis
Gangguan Transportasi Kelangkaan Air & Pangan
ISU-ISU OTONOMI DAERAH • MENGEJAR PAD • MENGABAIKAN ASPEK-ASPEK YANG TIDAK MENGHASILKAN SEPERTI SOSIAL, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN • PERDA-PERDA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DIATASNYA • RESENTRALISASI (DESENTRALISASI YG BLM DEMOKRATIS)
LINGKUNGAN MAKIN BURUK • BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI PACET MOJOKERTO, KERINCI (JAMBI), ROKAN HULU (RIAU), BAHOROK SUMUT, SUMBAR, ACEH, SULSEL, KALSEL, DKI, TAWANGMANGU, BANJARNEGARA, DAS BENGAWAN SOLO, JRATUNSELUNA • MAKIN SEMRAWUTNYA KOTA-KOTA DI INDONESIA : – – – – –
KUMUH BANJIR INTRUSI AIR LAUT PENCEMARAN UDARA PENCEMARAN AIR
LINGKUNGAN MAKIN BURUK • KUALITAS AIR DI 35 SUNGAI DI INDONESIA TERCEMAR •
KETERSEDIAAN AIR: HANYA DPT MEMENUHI 66% KEBUTUHAN DI PULAU JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA
KRISIS AIR DAN PEMANASAN GLOBAL= GLOBAL RISK DARI
WEF (WORLD ECONOMIC FORUM) •
KUALITAS UDARA DI JKT, MEDAN, BANDUNG, PEKANBARU, DJAMBI TMSK KATEGORI BAIK SELAMA SETAHUN HANYA 22 HARI. • KADAR PENCEMARAN UDARA 36 KALI DIATAS STANDAR WHO • VOLUME B3= 26 514 833 TON • TERUMBU KARANG; HANYA 10% YG DLM KONDISI BAIK • LUAS LAHAN KRITIS 74 JUTA HEKTAR (2004).
MASALAH SOSIAL DAN LINGKUNGAN PESISIR • • • •
65 % NELAYAN MISKIN OVERFISHING ILLEGAL FISHING KERUSAKAN LINGKUNGAN PANTAI DAN PESISIR: – – – – – –
ABRASI AKRESI PENCEMARAN INTRUSI AIR LAUT BANJIR/ ROB LAND SUBSIDENCE
PERTUMBUHAN SEMU? • PERTUMBUHAN EKONOMI 7%: JIKA DIHITUNG DG KERUSAKAN LINGKUNGAN HANYA 4% (REPETTO et al, 1989) • HARGA KERUSAKAN HUTAN CHINA = Rp 2,3 trilyun • Costa Rica= Rp 8,6 trilyun • Indonesia = Rp 15,84 trilyun • Biaya pemulihan banjir di Jakarta= Rp 17 milyar • Biaya penanggulangan banjir di Jkt = Rp 15 trilyun • Kerugian banjir di Surakarta Rp 22 milyar, Sukohardjo Rp 31,2 milyar dan Sragen Rp 192 milyar • Kerugian banjir akibat meluapnya Sungai Citarum
SINERGI EKONOMI DAN LINGKUNGAN • MEMASUKKAN UNSUR LINGKUNGAN DLM PERHITUNGAN PDRB (GREEN PDB OR PDRB) • MENGKUANTIFIKASI (MEMVALUASI) NILAI EKONOMI DAMPAK LINGKUNGAN • PRODUKSI BERSIH (CLEANER PRODUCTION): PROPER HIJAU DAN EMAS: BEYOND COMPLIANCE • NERACA SDA DAN LH • MENGEMBANGKAN PROGRAM-PROGRAM SEPERTI PENGHIJAUAN YG BERNILAI EKONOMI, WISATA LINGKUNGAN, PENGELOLAAN SAMPAH 3R, KOMUNITAS NEBENG (CAR POLL)
PENDEKATAN ECO-REGION • PENGELOLAAN KAWASAN YG DIDASARKAN PADA CIRI-CIRI EKOLOGIS, BUKAN ADMINISTRATIF (KONVENSIONAL): • SEMUA STAKEHOLDERS DUDUK BERSAMA MENDISKUSIKAN DAN MEMBANGUN KESEPAKATAN TT PENGELOLAAN KAWASAN • BEBERAPA CONTOH: – – – –
PENGELOLAAN AIR DI AUSTRALIA BARAT WATERSHED MANAGEMENT DI CANADA DAS DELAWARE DI NEW YORK VITTEL VALLEY DI PERANCIS
KALAM PENUTUP • KOTA BUKANLAH KOTA KALAU TERUS DILANDA BENCANA • SUNGAI BUKANLAH SUNGAI KALAU TERUS DICEMARI • HUTAN BUKANLAH HUTAN KALAU GUNDUL TANPA TANAMAN • PEMBANGUNAN BUKANLAH PEMBANGUNAN KALAU TERUS MERUSAK LINGKUNGAN
DAFTAR BACAAN •
Hadi, Sudharto P. 2014. Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. White Paper RPJMN 2015-2019. Kerjasama UndipBappenas.
•
Kementerian Lingkungan Hidup RI. Pedoman Penghitungan Pendapatan Regional Hijau. 2002.
•
Repetto, Robert et al. Wasting Assets: Natural Resources in the National Income Account. World Resources Institute. 1989
•
Sheng, Fulai. Jangan Bunuh Ayam Demi Telurnya. Conservation Indonesia. Oktober-Desember. 1995
•
Warford, Jeremy J. et al. The Greening of Economic Policy Reform. The World Bank Environment Dept and Economic Development Institute
