Efi Miftah Faridli, Pengaruh Model Project Citizen

Efi Miftah Faridli, Pengaruh Model Project Citizen …

PENGARUH MODEL PROJECT CITIZEN DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI SISWA SMA PADA KONSEP SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (Studi Kuasi Eksperimen di Kelas X SMA I Cimahi) Efi Miftah Faridli ABSTRACT Corruption is our national problem that we have to overcome this attitude start from little things in our clayly activity, project citizen model in every school could have our society especially for our senior high school to understand the habit of corruption with civic education in school.This research conducted with quantitative research by quasi experiment method. Analysis of this research consist of : 1) Seen that Project citizen in Civic education promoted Significant face with anti corruption values, 2) thus there are significant differences between students anti corruption values that use the project citizen model and without treatment. Key Words:: Civic Education, Project Citizen, Anti Corruption Values

Pendahuluan Mewujudkan negara bangsa Indonesia sejahtera adalah cita-cita pendiri negeri ini. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai jika negeri ini lepas dari berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan politik diantaranya adalah semakin maraknya praktik-praktik korupsi (Pimpinan KPK, 2007:1). Untaian kalimat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan…”,merupakan amanah para pendiri negeri kepada pemimpin negeri saat ini (KPK,2007:2).Selanjutnya, bahwa kenyataannya setelah lebih dari 65 tahun merdeka, negara bangsa Indonesia yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat masih jauh dari harapan karena penyakit bernama korupsi. Korupsi merupakan penyakit akut yang menyebar ke seluruh tatanan kehidupan masyarakat. ______________ Efi Miftah Faridh, S.Pd., M.Pd. adalah dosen pada Program Studi PKn, FKIP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.


Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam upaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Secara kurikuler PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Negara Indonesia yang berakhlak mulia, secara teoretik dirancang memuat dimensi Kognitif, Afektif dan Psikomotor terintegrasi konsep ide, nilai, moral Pancasila dan secara programatik mengusung nilai-nilai dan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Winataputra dan Budimansyah, 2007:86). Selanjutnya (Winataputra dan Budimansyah, 2007:97), di SD PKn bertujuan menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dan memberi bekal kemampuan untuk melanjutkan ke tingkat SMP , di SMP PKn bertujuan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memahami nilai-nilai Pancasila sedangkan di SMA PKn bertujuan meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami dan menghayati serta meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dari paparan tersebut jelaslah bahwa PKn sangat penting diterapkan dalam pembelajaran untuk mencegah perilaku korupsi khususnya karena memuat nilai-nilai Pancasila yang terintegrasi dalam muatan kurikulum di persekolahan, hal ini sesuai dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Masalah korupsi adalah masalah warga negara yang harus dicegah dan ditanggulangi mulai dari hal-hal terkecil dalam keseharian kita, penanggulangan dan pencegahan perilaku korupsi bukan hanya tugas KPK, atau pemerintah tapi merupakan masalah bersama, salah satunya dengan menerapkan sebuah model pembelajaran di persekolahan yang diharapkan mampu membantu masyarakat khususnya para siswa SMA dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Winataputra (2008) memaparkan sampai saat ini proses pembelajaran di sekolah-sekolah masih jauh dari sifat mendidik dan mencerdaskan. Pendekatan pembelajaran ekspositoris dan naratif yang mementingkan penguasaan fakta dan konsep-konsep yang steril, merupakan hal yang semakin memfosil. Peserta didik sudah terkondisi untuk belajar sekedar lulus ujian, yang juga menekankan pada penguasaan pengetahuan yang tidak fungsional. Oleh karena itu, bimbingan tes berkembang menjadi bisnis pendidikan yang sangat laku karena terkesan lebih dihargai masyarakat dari pada pembelajaran di sekolah. Model Pembelajaran yang dapat diterapkan supaya siswa dapat berpartisipasi secara aktif dan kreatif adalah dengan Project Citizen, dengan model ini siswa berusaha membentuk identitas mereka sendiri dan membina hubungan dengan masyarakat, sebagian besar pada masa remaja, siswa mulai bergeser pemikirannya dari berfikir konkret menuju berfikir abstrak, para siswa berusaha menggali nilai-nilai yang menurut mereka baik atau buruk, sah atau tidak sah. Budimansyah (2008:183). Model Project Citizen dalam pembelajaran PKn pada Konsep Sistem hukum dan Peradilan Nasional


Indonesia diharapkan dapat berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi dengan baik bagi para siswa SMA dalam memahami korupsi, sehingga cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat tercapai. Hal ini berkaitan dengan kompetensi kewarganegaraan yang dijelaskan oleh Branson (1998:16), yang memuat tiga komponen penting yaitu: 1) Civic knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara; 2) Civic skill (keterampilan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) Civic disposition (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik ataupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter dan kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan sesuai penjelasan di atas salah satunya adalah dengan dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, sehingga tujuan dari cita-cita nasional Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 akan tercapai. Bertolak dari latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasikan masalah penelitian yaitu Apakah Model Project Citizen dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi Siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Indonesia dibandingkan model pembelajaran konvensional ?. Sesuai latar belakang masalah penelitian di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Apakah terdapat perbedaan penanaman nilai-nilai anti korupsi Siswa SMA pada Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Indonesia dengan model Project Citizen dibandingkan model pembelajaran konvensional ? 2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam mengidentifikasi masalah korupsi untuk dikaji kelas terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional ? 3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam memilih suatu masalah korupsi untuk dikaji kelas dalam pembelajaran PKn berbasis Project Citizen terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional ? 4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam mengumpulkan informasi tentang korupsi terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional ? 5. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam mengembangkan portofolio kelas terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional ? 6. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam menyajikan portofolio kelas terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional ?


7. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan keterlibatan siswa dalam melakukan refleksi pengalaman belajar terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional ?

Landasan Teori 1. Hakikat Pembelajaran Project Citizen Project Citizen merupakan model pembelajaran yang pertama kali di gunakan di California (USA) pada 1992 kemudian dikembangkan menjadi satu program nasional oleh Center for Civic Education (CCE) dan konferensi nasional Badan pembuat Undang-undang Negara pada tahun 1995. Project Citizen adalah satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil (civil society). Program ini mendorong para siswa untuk ikut aktif dalam organisasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam memecahkan masalah di sekolah, masyarakat dan untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual. Budimansyah,2009:1-2).Ditegaskan Budimansyah (2009:2) Project Citizen bertujuan untuk melatih para siswa secara aktif dalam memecahkan masalah di sekolah dan pemerintah serta masyarakat tempat mereka berinteraksi. Peran guru dalam model pembelajaran ini adalah sebagai instruktur dan fasilitator yang memberi pada siswa tentang sumber-sumber informasi yang baru, membantu mengadakan kontak-kontak dan membekali para siswa pada waktu mengadakan penelitian. Yang menarik dari model pembelajaran ini adalah keikutsertaan siswa secara aktif dalam membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut kebijakan publik. Titik berat dari paket pembelajaran ini adalah perlibatan peserta didik dalam keseluruhan proses, dan dengan proses itu peserta didik difasilitasi untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan” (CCE,1998a:7). Dalam pelaksanaannya paket pembelajaran “We the People…Project Citizen” ini dikemas dalam suatu skenario atau prosedur dan rambu-rambu pembelajaran yang mencakup 6 (enam) langkah, (CCE,1998b),sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik yang ada dalam masyarakat; Pada langkah ini kelas difasilitasi untuk dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat dengan melalui pengamatan, interview, dan studi dokumentasi yang dilakukan secara kelompok. 2. Memilih masalah sebagai fokus kajian kelas. Pada langkah ini, kelas difasilitasi untuk mengkaji berbagai masalah itu dan kemudian memilih satu masalah yang paling layak untuk dipecahkan.


3. Mengumpulkan informasi terkait masalah yang menjadi fokus kajian kelas; Pada langkah ini kelas difasilitasi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah tersebut dari berbagai sumber informasi yang relevan dan tersedia, seperti perpustakaan, meda massa, profesional dan ahli, pejabat pemerintahan, organisasi non pemerintah, dan tokoh serta anggota masyarakat. 4. Mengembangkan suatu Portofolio kelas. Pada langkah ini, kelas mengembangkan portofolio berupa himpunan hasil kerja kelompok dalam rangka pemecahan masalah tersebut dan menyajikannya secara keseluruhan dalam bentuk panel pameran yang dapat dilihat bersama, yang melukiskan saling keterkaitan masalah, alternatif kebijakan, dukungan atas alternatif kebijakan, dan rencana tindakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 5. Menyajikan Portofolio kelas dalam suatu simulasi dengar pendapat;; dan Pada langkah ini, keseluruhan portofolio yang telah dikembangkan kemudian disajikan dan dipamerkan kepada warga sekolah dan masyarakat. 6. Melakukan kajian pengendapan atas pengalaman belajar yang dilakukan Pada langkah terakhir, kembali ke kelas untuk melakukan refleksi atau pengendapan dan perenungan mengenai hasil belajar yang dicapai melalui seluruh kegiatan tersebut. (Winataputra dan Budimansyah 2007 : 242). 2. Implementasi Model Project Citizen dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada awalnya Project Citizen digunakan untuk mata pelajaran Civic and Government di Amerika serikat. sekarang Project Citizen juga diterapkan di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dalam bidang Sosial Studies. Model Project Citizen dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sangatlah cocok diterapkan, hal ini berkaitan dengan Kecakapan kewarganegaraan (civic skill). Jika warganegara mempraktekkan hak-hak dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam lima pertanyaan sebagaimana diuraikan, namun mereka pun perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan. Kecakapan-kecakapan intelektual meliputi identifying and describing; explaining and analyzing; and evaluating, taking and defending positions on publik issues. Kecakapan-kecakapan partisipatoris mencakup interacting, monitoring and influencing. Branson dalam Budimansyah (2009: 17-19) mengemukakan bahwa dasar pemikiran project citizen terletak pada satu kerangka yang terdiri atas lima bagian tentang gagasan pendidikan dan politik. Pertama, demokrasi memerlukan pemerintahan sendiri dan karenanya memerlukan keterlibatan aktif dan berpengetahuan warga negara dalam kehidupan berwarga negara. Satu komponen yang sangat diperlukan tentang


keterlibatan warga negara adalah partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kedua, para siswa harus belajar bagaimana menjadi terlibat dalam kehidupan berwarga negara dengan terlibat di dalamnya, yaitu dengan menyandang kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan efektif. Ketiga, karena para siswa tersebut menggali masalahmasalah yang ada di komunitas mereka sendiri, maka mereka mendapat banyak kesempatan untuk mempertimbangkan tentang hal-hal yang mendasar dalam inti demokrasi, seperti hal-hal yang meliputi hak individu dan kepentingan bersama, peraturan yang disepakati kelompok mayoritas dan hak kaum minoritas, dan kebebasan serta persamaan. Keempat, project citizen dimaksudkan untuk diterapkan terutama oleh para siswa sekolah menengah atau usia-usia remaja pradini (berusia sekitar 10-15 tahun); tetapi program tersebut juga digunakan oleh older adolescents (anak remaja yang menginjak dewasa) di beberapa sekolah. Di usia sekolah menengah dan lebih, para siswa berusaha membentuk identitas mereka sendiri dan mereka juga harus diberikan kesempatan untuk membina hubungan dengan masyarakat. Sebagian besar anak remaja pradini (early adolescents) mulai bergeser dari berpikir konkrit menuju berpikir abstrak dan sering berhadapan dengan masalah baik dan buruk, legitimacy of authority (sah atau tidaknya hak untuk bertindak), dan jawaban-jawaban alternatif atas situasi-situasi yang menyulitkan. Selama masa remaja, para siswa membentuk sikap dan menerima nilai-nilai yang kemungkinan akan mereka pegang sepanjang hidup. Para siswa remaja cenderung ingin tahu mengenai lingkungan di sekeliling mereka, termasuk komunitas mereka sebagai warga negara dan mereka membutuhkan pengalaman-pengalaman dunia nyata untuk menggali hubungan mereka dengan kehidupan berwarga negara. Kelima, project citizen menganggap kaum muda sebagai sumber kewarganegaraan, sebagai anggota yang berharga dari komunitasnya yang bernilai gagasan dan tenaganya dapat secara nyata dicurahkan masalah-masalah kebijakan publik. Daripada hanya menyiapkan para siswa untuk peran yang akan mereka emban di kehidupan, project citizen mengharuskan mereka untuk ambil bagian sebagai warga negara. Menurut para pengembang project citizen, keikutsertaan seperti ini tidak hanya merupakan wahana yang lebih baik untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokrasi, tetapi juga makin baik bagi masyarakat karena para siswa tersebut mempermudah organisasi pemerintahan dan masyarakat madani bekerja melewati masalah-masalah penting di masyarakat. Keikutsertaan dan keterlibatan seperti ini sudah seharusnya membantu kaum muda membina hubungan dengan masyarakat dimana mereka tinggal dan menghargai kontribusi mereka terhadap pemecahan masalah-masalah di masyarakat.


3. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sapriya (2004:33) berpendapat bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan ketrampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis yang harus dimiliki siswa agar kompetensi siswa dapat diterapkan dalam bentuk partisipasi. Oleh karena itu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus bertumpu pada kemampuan dasar kewarganegaraan (civic competence) untuk semua jenjang. Untuk itu agar pembelajaran efektif dan mampu membekali siswa dengan pengetahuan dan mencapai kemampuan dasar kewarganegaraan, maka dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran perlu memperhatiak hal-hal berikut ini: a. Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik (guru), agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. b. Kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan minimal mengandung dua unsur yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa (BSNP, 2006:10-11). Selanjutnya, Wahab dan Sapriya (2005:327-328) menjelaskan bahwa Inovasi pembelajaran PKn dalam komponen pendekatan harus selalu dilakukan oleh semua praktisi pendidikan khususnya guru. Salah satu tiindakan inovasi itu adalah pergeseran dalam penerapan pendekatan pembelajaran PKn dari pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan isi (content based curriculum) ke arah yang lebih menekankan pada proses (process based curriculum). Gagasan ini dimaksudkan agar melalui pendidikan kewarganegaraan dapat terbentuk warga negara yang lebih mandiri dalam memahami dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi serta mampu mengambil keputusan-keputusan yang terbaik bagi dirinya, lingkungan serta masyarakatnya. Kemampuan ini telah dirangkum menjadi tiga sasaran pembelajaran PKn yang dikenal pula sebagai orientasi tujuan pembelajaran PKn untuk pembentukan warganegara yang demokratis, ialah membentuk warga negara yang baik dan cerdas (good and Smart Citizen), partisipatif (Partisipative citizen), dan bertanggungjawab (Responsible Citizen). John Dewey dalam bukunya How We Think (Makmun,2009) meneliti bahwa proses belajar pemecahan masalah berlangsung sebagai berikut :


a. Become aware of the problem( menyadari adanya masalah) Individu menyadari masalah kalau ia dihadapkan kepada suatu situasi keraguan dan kekaburan, sehingga merasakan adanya semacam kesulitan. b. Clarifying and defining the problem (menegaskan dan merumuskan masalahnya) Individu melokalisasikan dimana letak sumber kesulitan tersebut untuk memungkinkan mencari jalan pemecahannya. Ia menandai aspek mana yang mungkin dipecahkan dengan menggunakan prinsip atau dalil atau rule yang diketahui sebagai pegangan. c. Searching for facts and formulating hypotheses (Mencari fakta pendukung dan merumuskan hipotesis) Individu menghimpun berbagai informasi yang relevan, termasuk bagaimana pengalaman orang lain dalam menghadapi pemecahan masalah yang serupa. Kemudian mengidentifikasikan berbagai alternatif kemungkinan pemecahannya yang dapat dirumuskan sebagai pertanyaan atau pernyataan jawaban sementara bagi yang memerlukan pembuktian (hipotesis). d. Evaluating proposed solution (Mengevaluasi alternatif pemecahan yang dikembangkan). Setiap alternatif pemecahan ditimbang dari segi untung ruginya. Selanjutnya, dilakukan pengambilan keputusan memilih alternatif yang dipandang paling mungkin (feasible) dan menguntungkan. e. Experimental verification (mengadakan pengujian atau verifikasi secara eksperimental, uji coba). Alternatif pemecahan yang dipilih dipraktikkan atau dilaksanakan. Dari hasil pelaksanaan itu akan diperoleh informasi untuk membuktikan (diterima atau tidaknya) hipotesis yang telah dirumuskan. 4. Nilai Secara etimologis nilai berasal dari kata Valere (Latin) yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat. (Bagus,2005:713). Selain itu nilai (value = velare) diartikan sebagai harga, sebenarnya tidak ada ukuran pasti untuk menentukan; angka kepandaian, banyak sedikitnya isi; sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan; serta sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Al Rasyidin (2005:34) dalam Sumantri E (2008), memandang nilai sebagai sejumlah ukuran dan prinsip-prinsip yang kita gunakan untuk menentukan keberhargaan sesuatu. Standar dan prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menilai segala sesuatu (baik itu orang, objek, gagasan, tindakan, maupun situasi) sehingga hal-


hal tersebut bisa dikatakan baik, berharga, dan layak atau tidak baik, tidak berguna dan hina, atau segala sesuatu yang berada diantara titik ekstrim keduanya Winecoff 1995 dalam Sumantri E (2008) memaknai nilai sebagai serangkaian sikap yang menimbulkan atau menyebabkan pertimbangan yang harus dibuat untuk menghasilkan suatu standar atau serangkaian prinsip dengan mana suatu aktivitas dapat diukur. Standar-standar nilai yang dihasilkan adalah standar tentang sesuatu yang dianggap lebih baik, sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (1983:161) bahwa nilai berkaitan dengan standar-standar tentang sesuatu yang lebih baik, yang mencakup tentang baik atau buruk, cantik atau jelek, menyenangkan atau tidak menyenangkan, sesuai atau tidak sesuai. Isi dari Nilai adalah : (a) judgment element: pantas atau tidak (b) intensity attribute: the importance of a mode of conduct. Nilai (value/valare) adalah kualifikasi harga atau isi pesan yang dibawakan/tersurat/tersirat dalam norma a.l. norma agama memuat nilai/harga halal-haram-dosa, dll., dan melekat pada pada seluruh instrument input manusia (hal-hal yang materiil/immateril, personal/impaersonal, kondisional, behavioral) (Kosasih Djahiri, 2003). 5. Korupsi Korupsi berasal dari kata berbahasa latin, corruption, kata ini sendiri punya kata kerja, corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. The Lexion Webster Dictionary (1979) menyebutkan bahwa “Corruption {L.corruptio(n-)} the act corrupting, or the the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter;moral perversion;depravity,perversion of integrity;corrupt or dishonest proceedings, bribery;perversion from a state of purity; debasement, as a language; a debased form of a word” arti dari kata korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian serta kata-kata yang dapat menghina dan memfitnah. Selanjutnya Grote Winkler Prins (1977) dalam Hamzah (2007:5) menegaskan bahwa “Corruptio=omkoping, noemt men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptive) zicht laten omkopen” makna di atas berarti bahwa korupsi dipersamakan dengan penyuapan. Menurut International Transparancy, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. (Integrito:2009), menurut UU No.31 Tahun 1999 Pasal 2 sebagaimana diubah UU No.20 tahun 2001 tentang


Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. The Lexicon 1978 dalam Andi Hamzah (1984) Aparatur Bersih Negara Bersih dari Korupsi mengartikan korupsi sebagai sesuatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, dan tidak bermoral. Dari sisi hukum, Baharudin Lopa dan Moh. Yamin mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Natasha Hamilton Hart (2001) yang mengemukakan : Corruption’ refers to the use of public office for private gain in ways that contravene declared rules. Bribery, extortion and fraud, for example, are classified as corruption when they involve the use of an official position. Corruption potentially occurs in all branches of government-the bureaucracy, the armed forces, the courts and law making institutions and can range from small-scaletransactions involving relatively lowlevel officials to the wholesale plunder of public resources by those at the very top of the political structure. While corruption, by definition, involves those in official positions, it also frequently involves members of society, as victims or co-beneficiaries. Nonetheless, it is the involvement of office-holders that makes corruption fundamentally different from other types of crime Dari kutipan diatas dapat disimpulkan, bahwa korupsi dilakukan dengan caracara yang tidak sesuai aturan, seperti : penyuapan, pemerasan dan penipuan berpotensi terjadi pada sektor pemerintahan yang akan menjadi penyakit yang merusak semua tatanan kehidupan. Konsep yang lebih sederhana tentang korupsi dikemukakan oleh Senturia (1993) dalam Jeremy Pope (2003) korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Kartini Kartono (2002) memberi pengertian yang hampir sama dengan Senturia, bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

Metode Penelitian Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan rancangan quasi eksperimen, yang merupakan pengembangan dari true experimental design, yang sulit untuk dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan


eksperimen. Desain kuasi eksperimen digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. (Sugiyono,2009:114). Dalam penggunaannya peneliti mengambil salah satu bentuk quasi eksperimen yaitu nonequivalent control group design. Dalam Desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih tidak secara random, kemudian diberi pre-test untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. (Sugiyono, 2009:116). Hal itu sesuai dengan apa yang dikemukakan Millan (2000), juga Creswell (1994) bahwa dalam membuat desain kuasi eksperimen harus membentuk kelompok kontrol dan dan kelompok eksperimen yang dilakukan tanpa acak atau random. Hal tersebut menurut Sugiyono (2009:116).dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Kuasi eksperimen O1

X

O3

O2 O4

Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh Signifikan model Project Citizen terhadap penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi maka diuji perbedaan rata-rata tingkat penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa sebelum dan setelah mengikuti proses pembelajaran untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Output Uji Rataan Pre-test dan Post-test Kelas Eksperimen Paired Samples Test


Sig. Paired Differences

t

(2tailed)

df

95% Confidence

Mean

Pair 1

Pretest – Posttest

Std.

Std. Error

Interval of the

Deviation

Mean

Difference

-11,09756

5,98249

,93431

Lower

Upper

-12,98587

-9,20925

11,878

40

,000

Tabel 1.3 Output Uji Rataan Pre-test dan Post-test Kelas Kontrol Paired Samples Test Sig. Paired Differences

t

df

(2-tailed) 95% Confidence

Std. Mean

Deviatio n

Std. Error

Interval of the

Mean

Difference Lower

Pair 1

Pre-test – Posttest

-1,11905

5,37021

,82864

Upper ,55443 2,79252

-1,350

41

,184


Dari perhitungan di atas ternyata Siswa kelas eksperimen mengalami peningkatan sikap yang signifikan sebelum dan sesudah proses pembelajaran sedangkan pada siswa kelas kontrol tidak peningkatan sikap tidak berubah secara signifikan. Perhitungan sebelumnya, terdapat perbedaan rata-rata dan peningkatan sikap siswa yang signifikan mengenai nilai-nilai anti korupsi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen yang menggunakan model Project Citizen mempunyai rata-rata dan peningkatan sikap yang signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Untuk mengetahui pengaruh model Project Citizen dalam pembelajaran PKn terhadap Penanaman Nilai-nilai anti korupsi di kelas eksperimen maka dilakukan uji hipotesis dengan uji korelasi sederhana (zero order, bivariat) dengan teknik Pearson Correlations. Interpretasi terhadap hubungan antar variabel dilakukan dengan mengkaji hubungan antar variabel serta di telaah kuat atau lemahnya korelasi.Dengan bantuan software SPSS versi 14 for windows, didapat hasil sebagai berikut : Tabel 1.4 Korelasi Model Project Citizen dalam Pembelajaran PKn terhadap Nilai-nilai Anti Korupsi Correlations Project Citizen_X Project Citizen_X

Pearson Correlation

NilaiAntiKorupsi_Y 1

Sig. (2-tailed) N NilaiAntiKorupsi_Y

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

,525(**) ,000

41

41

,525(**)

1

,000 41

41

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Model Project Citizen dalam Pembelajaran PKn memiliki korelasi positif dengan penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi siswa SMA 1 Cimahi yaitu sebesar 0,525.


Dengan nilai r = 0,525 maka derajat determinasinya adalah r2 = (0,525)2 = 0,276 atau 27,60 %. Ini menunjukkan bahwa Model Project Citizen dalam Pembelajaran PKn berpengaruh sebesar 27,60 % terhadap penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi, selebihnya 72,40 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Untuk mengetahui pengaruh dari tiap Dimensi yang merupakan langkahlangkah model Project Citizen (X) terhadap Nilai-nilai Anti Korupsi (Y), maka dilakukan analisis dan perhitungan sebagai berikut : Tabel 1.5 Rangkuman Data hasil Penelitian Dengan menggunakan Model Project Citizen dalam Pembelajaran PKn (X1, X2, X3, X4, X5, X6) dan Nilai-Nilai Anti Korupsi (Y). X1

X2

X3

X4

X5

Identifikasi

Memilih

Mengumpulkan

Mengembangkan

Menyajikan

masalah

masalah

Masalah

portofolio kelas

portofolio

X6

Total X

Refleksi

Y Nilai-nilai

Pengalaman

anti korupsi

Belajar 25

11

19

35

26

24

140

152

28

10

22

37

29

27

153

162

30

12

21

38

27

25

153

150

27

11

22

43

28

28

159

157

25

13

22

41

26

28

155

159

25

10

18

32

26

26

137

145

21

10

20

39

22

24

136

141

19

12

18

35

20

24

128

160

22

13

17

45

23

24

144

171

29

13

25

44

28

28

167

160

22

12

18

33

24

25

134

151


27

12

24

44

27

29

163

160

21

11

16

39

23

25

135

151

29

13

20

42

24

24

152

151

20

12

17

33

22

20

124

148

27

12

19

39

29

26

152

150

24

12

20

33

26

23

138

153

20

10

18

42

22

25

137

145

23

10

19

35

25

22

134

150

28

12

22

42

27

28

159

165

27

10

21

42

26

25

151

151

23

12

20

35

22

19

131

145

21

12

23

41

25

23

145

155

21

11

20

41

23

27

143

146

20

10

17

29

22

21

119

145

23

11

19

31

21

21

126

142

28

12

19

42

27

26

154

166

24

12

18

36

23

26

139

139

19

13

24

41

23

26

146

156

20

11

18

39

23

21

132

137

23

11

17

36

22

20

129

145

23

10

20

41

24

25

143

153

25

12

16

36

26

24

139

151

23

12

19

39

24

28

145

140

26

11

14

45

27

24

147

129

21

12

18

35

25

21

132

152


15

11

17

36

22

23

124

141

24

11

19

35

25

22

136

138

21

12

18

31

22

22

126

144

19

12

14

38

21

27

131

145

18

11

12

43

22

21

127

147

Berdasarkan analisis data Project Citizen (X) dan data nilai-nilai anti korupsi (Y), menunjukkan adanya korelasi positif penggunaan model Project Citizen dalam pembelajaran PKn terhadap penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi, begitu juga dari perhitungan masing-masing indikator model Project Citizen dalam proses pembelajaran PKn menunjukkan korelasi yang positif terhadap sikap siswa mengenai nilai-nilai anti korupsi artinya semakin aktif siswa dalam proses pembelajaran PKn dengan model Project Citizen ternyata sikap siswa mengenai nilai-nilai anti korupsi menunjukkan nilai yang positif.

Simpulan dan Rekomendasi 1. Simpulan a. Simpulan Umum Berdasarkan analisis dan pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan oleh peneliti serta hasil pembahasan yang didapat, secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan model project citizen berpengaruh signifikan terhadap penanaman nilainilai anti korupsi siswa pada konsep Sistem hukum dan peradilan nasional di kelas X SMA Negeri 1 Cimahi. Model Project Citizen dalam pembelajaran PKn dipandang mampu meningkatkan penanaman nilai-nilai anti korupsi terhadap siswa karena dengan metode ini siswa dapat terlibat langsung secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat diterima dan dirasakan langsung oleh siswa, baik di kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari.. Pembelajaran PKn dengan model Project Citizen dilaksanakan dengan beberapa langkah, yaitu : mengidentifikasi masalah, memilih masalah, mengumpulkan informasi, mengembangkan portofolio, menyajikan portofolio kelas, dan merefleksikan pengalaman belajar, model ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan model konvensional yang selama ini sering digunakan dalam proses pembelajaran seperti ceramah yang lebih menitikberatkan pada aspek kognitif saja, akan tetapi dalam


pembelajaran PKn dengan model Project Citizen semua aspek akan dapat tercapai yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. b. Simpulan Khusus Berdasarkan analisis data dan temuan yang diperoleh dari lapangan tentang pengaruh model Project Citizen terhadap penanaman nilai-nilai Anti Korupsi Siswa SMA Pada konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : a. Terdapat perbedaan tingkat penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa SMA pada Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Indonesia dengan model Project Citizen dalam Pembelajaran PKn dibandingkan model konvensional. b. Keterlibatan siswa dalam mengidentifikasi masalah-masalah korupsi (X1) berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi (Y). c. Keterlibatan siswa dalam memilih masalah-masalah korupsi (X2) berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi (Y). d. Keterlibatan siswa dalam mengumpulkan masalah-masalah korupsi (X3) berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi (Y). e. Keterlibatan siswa dalam mengembangkan portofolio kelas (X4) berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi (Y). f. Keterlibatan siswa dalam menyajikan portofolio kelas (X5) berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi (Y). g. Keterlibatan siswa dalam Refleksi pengalaman belajar portofolio kelas (X6) berpengaruh terhadap penanaman nilai-nilai anti korupsi (Y). 2. Rekomendasi a. Untuk guru Project Citizen dapat dijadikan alternatif dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif, kreatif dan percaya diri. b. Untuk siswa Project Citizen sebagai inovasi pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi dan kebutuhan belajar mereka, melatih keberanian berbicara, kepercayaan diri, sosialisasi dengan banyak orang khusus bagi para pejabat yang mungkin jarang dapat ditemui, serta melatih kreatifitas. Selain itu siswa dapat berpartisipasi aktif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. c. Untuk peneliti selanjutnya Project Citizen sebagai inovasi pembelajaran, harus terus dilaksanakan untuk mengembangkan pola pembelajaran yang bermakna (meaningfull), mengandung unsur


nilai. Dari segi nilai-nilai anti korupsi agar diteliti lebih lanjut bahwa korupsi bukanlah hanya terjadi pada sektor pemerintahan saja, akan tetapi juga sudah memasuki ranah sipil. d. Untuk sekolah Project Citizen dapat dikembangkan sebagai suatu model pembelajaran, tidak hanya untuk guru PKn tapi juga guru-guru lain yang berkaitan dengan pengembangan potensi siswa. e. Untuk Dinas Pendidikan Kota Cimahi Project Citizen dapat dikembangkan sebagai suatu model pembelajaran, tidak hanya untuk guru PKn tapi juga guru-guru lain yang berkaitan dengan pengembangan potensi siswa, selain itu dapat pula Project Citizen dijadikan cirri khas pembelajaran di kota Cimahi dengan sosialisasi lebih intensif kepada guru dan pejabat publik lainnya. f. Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Project Citizen dapat dikembangkan sebagai suatu model Sosialisasi, kampanye dan Pendidikan Anti korupsi Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK dalam rangka pencegahan perilaku korupsi mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Budimansyah, D. (2008). “Revitalisasi Pembelajaran PKn melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen”, Acta civicus, Vol 1 No. 2, April 2008, 179198. Budimansyah, D. (2009). “Inovasi Pembelajaran Project Citizen”, Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI. Creswell, J.W.(1994).Research Design Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks,London, New Delhi :Sage Publications. Cogan, J.J. dan Derricot, R. (1998). Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education. London: Kogan Page.


DIKYANMAS KPK RI (2007).Pendidikan Anti korupsi untuk Pelajar. Jakarta : KPK RI. Djahiri, K (2003). Pemilihan Strategi dan Media Pembelajaran dan Portofolio Learning and Evaluation Based. Jakarta: Depdiknas. Hamzah,A(2007) Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hart- NH (2001) Anti-Corruption Strategies In Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 37, No. 1, 2001: 65–82(Online) tersedia di : Anticorruption.org Kartono, K. 2002. Patologi Sosial, Jilid I, Divisi Buku Perguruan Tinggi. Jakarta; PT Raja Gravindo Persada. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (2007).Laporan Tahunan 2006 Jakarta : KPK RI. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (2007).Optimalisasi Pelayanan Publik Laporan Tahunan 2008 Jakarta : KPK RI. Makmun SA (2009) Psikologi Kependidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya. Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional. Jakarta; Kerjasama antara Transparency Internastional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia. Sapriya dan Winataputra, U.S. (2004). Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran. Bandung: Lab PKn UPI Bandung. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta. Sumantri, E (2008).Globalisasi, reformasi dan Pendidikan Demokrasi, UNSUR Cianjur(Makalah). Sumantri, E (2008). An Outline Citizenship And Moral Education In Major Countries Of Southeast Asia. Bandung : CV. Bintang Warli Artika. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun


1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UN Global Compact (2005) Tranparency And Anti Corruption (Online) tersedia di : http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/anticorruption.html. Universitas Pendidikan Indonesia.(2008).Pedoman penulisan Karya Ilmiah. Vontz, Metcalf dan Patrick (2000). Project Citizen And The Civic Development Of Adolescent Students In Indiana, Latvia And Lithuania. US Development:ERIC Indiana University. Wahab AA dan Sapriya (2005) Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. UPI Press Bandung. Winataputra, U.S. (2001). Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual Dalam Konteks Pendidikan IPS. Disertasi PPS UPI: tidak diterbitkan. Winataputra, U.S. dan Budimansyah, D. (2007). Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.

Efi Miftah Faridli, Pengaruh Model Project Citizen

Recommend Documents