Efektivitas Peran dan Kinerja Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dalam Mensosialisasikan ASEAN Community 2015

Efektivitas Peran dan Kinerja Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dalam Mensosialisasikan ASEAN Community 2015 Rizki Damayanti Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta

ABSTRAK Sejalan dengan tujuan mencapai integrasi yang lebih kuat, ASEAN, kemudian berupaya untuk merealisasikan pembentukan ASEAN Community. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif peran dan kinerja Direktorat Diplomasi Publik di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dalam upaya untuk mensosialisasikan ASEAN Community 2015. Penelitian ini dilakukan pada publik di kota Jakarta melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran dan kinerja Direktorat Diplomasi Publik, masih belum optimal. Penelitian ini juga menenukan bahwa dukungan publik dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah, masih sangat lemah. Oleh karena itu, optimalisasi peran dan kinerja Direktorat Diplomasi Publik, perlu ditingkatkan. Kata-Kata Kunci: ASEAN Community 2015, Direktorat Diplomasi Publik, Diplomasi Publik. In line with the goal of further integration, ASEAN, concentrates on framing an ASEAN Community. This study aimed to see how effective the role and performance of the Directorate of Public Diplomacy at the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in an effort to promote ASEAN Community 2015. This study is generally done where the population is located, namely Jakarta. Thus, distributing questionnaires or interviews to the community of Jakarta. Through this research, it can be concluded that the role and performance of the Directorate of Public Diplomacy, still not optimal. This research also concluded that the public support of the government's policymaking process, is still very weak. Therefore, the optimization of the role and performance of the Directorate of Public Diplomacy, needs to be improved. Keywords: ASEAN Community 2015, Directorate of Public Diplomacy, Public Diplomacy.

109

Rizki Damayanti

Tidak dapat dipungkiri pembahasan dinamika politik internasional masa kini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari arus globalisasi yang kian menghantam dunia. Globalisasi telah merubah tatanan sistem internasional termasuk pola interaksi aktor-aktor didalamnya. Proses transformasi ruang dan waktu yang didorong revolusi teknologi dan komunikasi membuat interaksi dan ketergantungan antar berbagai aktor, baik aktor negara maupun nonnegara menjadi tidak terelakkan bahkan seakan mutlak ada. Hal ini dikarenakan globalisasi telah memberikan kesempatan kepada sebagian besar individu untuk dapat berinteraksi dengan individu lain tanpa adanya batasan ruang dan waktu (transformation of space and time) (Giddens 1999). Globalisasi juga menimbulkan berbagai konsekuensi dan tuntutan bagi setiap individu yang terlibat didalamnya. Munculnya pengakuan secara luas bahwa dunia menjadi “smaller” dan “borderless” yang ditandai dengan adanya inovasi dalam teknologi komunikasi serta arus informasi global instan telah menciptakan ilusi, dan kadang-kadang realitas, dalam masyarakat global. Ilmu dan teknologi sulit dan bahkan mustahil untuk dinyatakan dalam batas-batas nasional (Dugis 2010). Realitanya, globalisasi memang “opening up our view of the world” dalam pengertian bahwa globalisasi telah membuka mata dan pemahaman masyarakat global mengenai kompleksitas dan berbagai hal yang ada di dunia. Salah satu wujud tata hubungan global saat ini mengarah kepada regionalisme yang ditandai dengan terbentuknya blok-blok regional termasuk keberadaan Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) di kawasan Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Dalam perkembangannya sejak didirikan tahun 1967, ASEAN menyepakati untuk mengembangkan sebuah kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020 (Wahid 2008). Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur pada tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN kemudian mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan ASEAN Community (Komunitas ASEAN) dimana target tersebut kemudian dipercepat menjadi tahun 2015. Ada 3 pilar yang disepakati sebagai bagian dari pembentukan ASEAN Community 2015, yaitu ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Political Security Community (APSC) dan ASEAN SocioCultural Community (ASCC) (Jones & Smith 2007). Sebagai salah satu negara kunci di kawasan Asia Tenggara sekaligus sebagai Ketua ASEAN di tahun 2011, Indonesia dituntut tampil optimal dalam proses regional tersebut. Tetapi peran ini hanya dapat dilakukan

110

Global & Strategis, Th. 8, No. 1

Efektivitas Peran dan Kinerja Direktorat Diplomasi Publik DEPLU RI

bila Indonesia memperlihatkan kemajuan berarti dalam proses demokrasi dan menjaga stabilitas dalam negeri. Jika dilihat dari sisi potensi ekonomi, Indonesia merupakan salah satu emerging country yang saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi ASEAN, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,3% jika dibandingkan dengan Malaysia 5,4%, Thailand 5%, Singapura 1,2%, Filipina 6,6%, dan Vietnam 5,7% (Wanandi 2008). Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar yakni 247 juta jiwa sebagai pasar potensial dan tenaga kerja. Prospek Indonesia sebagai negara dengan perekonomian nomor 16 di dunia, nomor 4 di Asia setelah China, Jepang dan India, serta terbesar di Asia Tenggara, semakin menjanjikan karena didukung oleh melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang makin kondusif. Itu, sebabnya Indonesia diprediksi bersama negara-negara Brazil, Rusia, India dan China (BRIC) akan mendominasi Pendapatan Domestik Brutto (PDB) dunia dengan share lebih dari 50% pada tahun 2025 dimana PDB perkapita Indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar US$ 15.000 (Wanandi 2008). Semua prediksi diatas ternyata tidaklah mudah untuk diwujudkan. Indonesia menghadapi banyak tantangan untuk mencapainya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia terkait kesiapan dalam menghadapi ASEAN Community 2015 adalah menyangkut kesiapan masyarakat Indonesia untuk terintegrasi dalam 3 pilar ASEAN Community tersebut. Fakta menunjukkan masih banyak masyarakat Indonesia yang bahkan belum memahami konteks dan urgensitas ASEAN Community 2015. Berlandaskan pada kondisi diatas, penelitian ini akan berupaya menjawab seberapa efektif peran dan kinerja pemerintah, dalam hal ini terfokus pada Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dalam upaya mensosialisasikan ASEAN Community 2015. Hal ini penting dilakukan, mengingat peranan publik sebagai aktor-aktor baru hubungan internasional dalam hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Penelitian ini juga akan berupaya menjawab seberapa besar dukungan publik dalam proses decision making pemerintah Indonesia terkait ASEAN Community 2015 mengingat dukungan publik dalam politik luar negeri menjadi sesuatu yang sifatnya mutlak dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan diplomasi suatu negara.

Global & Strategis, Januari-Juni 2014

111

Rizki Damayanti

Peran Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dalam Mensosialisasikan ASEAN Community 2015 Departemen Luar Negeri (Deplu) memiliki signifikansi peran dan fungsi dalam merespon dan menjembatani kehidupan domestik suatu negara dengan dunia internasional. Deplu sebagai bagian dari pemerintah, tidak hanya merepresentasikan suatu negara dalam hubungan internasional, tetapi juga berperan dalam merumuskan kebijakankebijakan negara dengan merespon berbagai permasalahan dan isu dari dalam maupun luar negeri (Badri 1994). Sebagai ujung tombak implementasi hubungan internasional Indonesia, Deplu RI dituntut untuk senantiasa beradaptasi dengan dinamika internasional demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam GBHN dan UUD 1945. Untuk menjawab tantangan dan dinamika internasional tersebut, Deplu RI pada 1 Februari 2002 lalu berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri No. 053 membentuk Direktorat Diplomasi Publik yang berfungsi membantu Deplu RI untuk lebih memasyarakatkan kebijakan luar negeri Indonesia kepada seluruh lapisan masyarakat dalam dan luar negeri. Diharapkan melalui peran dan eksistensi Direktorat Diplomasi Publik, Indonesia dapat lebih berperan aktif dalam menggalang dukungan terhadap setiap pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi demi tercapainya kepentingan nasional RI. Dengan melakukan diplomasi publik, berarti Deplu RI tidak hanya menggunakan first track diplomacy melalui perwakilan diplomatik resmi antar negara (government-to-government) tetapi juga menggunakan second track diplomacy melalui aktor-aktor non pemerintah secara tidak resmi (unofficial). Dalam melaksanakan peran diplomasi publik, Deplu RI dapat melakukan serangkaian program kegiatan seperti seminar dan kuliah umum kepada civitas akademik di perguruan tinggi, misi pertukaran kebudayaan, program beasiswa, menyelenggarakan dialog dan diskusi, dan lain-lain. Ada beberapa tujuan dan alasan kuat yang melandasi peran dan kinerja Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI dalam menjalankan perannya, yaitu: (1) Publik dalam maupun luar negeri adalah aktor yang amat berpengaruh terhadap kesuksesan diplomasi sebuah negara; (2) Adanya internasionalisasi dari permasalahan-permasalahan domestik dikarenakan arus globalisasi sehingga diplomasi harus bergerak secara dinamis dan kreatif diantara isu-isu domestik maupun internasional; (3) Kemudahan, kecepatan dan ketepatan publik dalam mengakses segala data dan informasi, membuat diplomasi harus juga memiliki kemampuan dalam mengakses dan menyediakan secara cepat dan

112



akurat; (4) Citra atau image sebuah negara sangat bergantung dengan kinerja dan persepsi negara tersebut yang muncul di benak publik; (5) Pentingnya membina hubungan yang erat dengan masyarakat dari negara lain, saat ini menjadi semakin penting seperti halnya menjalin hubungan dengan pemerintah negara lain tersebut; (6) Kepentingan nasional tidak bisa lagi secara maksimal tercapai apabila hanya mengandalkan sarana atau diplomatic tools yang konvensional dan klasik seperti communiques, demarches, dan aid memoires, tetapi harus juga dilengkapi sarana atau tools serta strategi yang dirumuskan melalui diplomasi kepada publik; dan (7) Kesuksesan dalam pelaksanaan diplomasi, salah satunya tergantung dari sejauhmana memelihara sebuah dialog atau hubungan dua arah dan secara timbal balik dengan publik. Metode Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memecahkan permasalahan yang diselidiki dengan melukiskan dan menganalisis keadaan subyek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan (Koentjaraningrat 1985). Semua data yang terkumpul akan menjadi kunci pemecahan permasalahan atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei, yaitu penggunaan sampel dari suatu populasi tertentu dengan membagikan kuesioner atau melakukan wawancara kepada subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (Newman 2000). Jenis kuesioner yang diajukan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang (Karsadi 2002). Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih pada kolom yang sudah disediakan dengan memberi tanda. Alasan digunakannya kuesioner tertutup adalah (1) memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban; (2) jenis kuesioner ini lebih praktis dan sistematis; dan (3) keterbatasan biaya dan waktu untuk menyelesaikan penelitian ini. Kuesioner dengan skala Likert adalah instrumen yang umumnya digunakan untuk meminta responden agar memberikan respon terhadap beberapa pernyataan dengan menunjukkan apakah responden sangat setuju, setuju, tidak menentukan, tidak setuju, sangat tidak setuju terhadap tiap-tiap pernyataan, atau memberikan bobot berdasarkan prioritas tertentu yang diyakini oleh responden. Pengertian dari populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti (Suhartono 1995). Dalam hal ini, peneliti menempatkan


113

Rizki Damayanti

masyarakat Jakarta untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Dari keseluruhan jumlah subjek penelitian, diambil sejumlah subjek sebagai sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap menggambarkan populasinya (Suhartono 1995). Guilford dan Fruchter kemudian menyatakan bahwa dengan jumlah subjek minimal 30 orang, maka kurva akan selalu kembali menunjuk kurva normal (Fruchter dan Guilford 1981). Menurut Kerlinger, untuk kelompok yang besar, sampel dapat diambil sebanyak 30 atau lebih sehingga akan lebih mewakili populasi (Kerlinger 1996). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam penelitian ini, hanya akan digunakan jumlah responden sebanyak 100 orang. Kemudian sampel akan diambil dengan menggunakan teknik convenience sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan subjek yang bersedia dan mau memberikan respon (Newman 2000). Setelah data terkumpul melalui kuesioner, selanjutnya dilakukan kegiatan menganalisis data. Kegiatan ini terdiri atas tiga tahap, yaitu: (1) Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan antara lain: (1) mengecek nama dan kelengkapan identitas responden, memeriksa isi instrumen pengisian data dan mengecek isian data; dan (2) tahap tabulasi kegiatan: pada tahap ini dilakukan pengelompokan data kedalam tabel frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa. Kegiatan tabulasi, antara lain: coding, yaitu pembahasan kode untuk setiap data yang telah di edit, scoring, yaitu pemberian skor terhadap jawaban responden. Pada penelitian ini digunakan skala Likert yang sudah dimodifikasi. Dalam skala Likert, jawaban yang diberikan diberi pembobotan nilai, dan tahap penerapan data. Setelah diperoleh jawaban berdasarkan pembobotan, maka dilakukan tabulasi dengan menghitung frekuensi (presentase) pada masing-masing jawaban. Alat bantu yang dibutuhkan untuk mengolah data statistik (frekuensi dan presentase) adalah software program SPSS. Pada tahap ini, telah disebarkan kuesioner kepada 100 responden. Kuesioner tahap ini terdiri dari dua bagian, yaitu data kontrol dan kuesioner. Data kontrol berguna untuk mendapatkan gambaran mengenai responden, yaitu mengenai jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Namun untuk tetap menjaga anonimitas dan kerahasiaan, maka nama responden tidak termasuk dalam data kontrol. Gambaran responden tahap ini adalah sebagai berikut:

114



Sumber: Hasil Olahan Data.



115

Rizki Damayanti


Hasil Penelitian Menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektifitas peran dan kinerja Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI dalam mensosialisasikan ASEAN Community 2015 serta berupaya menjawab seberapa besar dukungan masyarakat dalam proses decision making pemerintah Indonesia terkait ASEAN Community 2015, peneliti telah menetapkan sejumlah isu yang kemudian diajukan kepada para responden untuk diketahui opini dan rekomendasinya. Isu-isu tersebut adalah, (1) aktivitas sosialisasi Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI terkait ASEAN Community 2015; (2) kejelasan program dan strategi kerja Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI terkait sosialisasi ASEAN Community 2015; (3) kebutuhan publik akan sosialisasi ASEAN Community 2015; (4) manfaat sosialiasi ASEAN Community 2015 oleh Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI; (5) evaluasi bobot materi dan waktu sosialisasi Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI terkait ASEAN Community 2015; dan (6) evaluasi dukungan publik dalam proses decision making pemerintah Indonesia terkait ASEAN Community 2015. Dari hasil interview dan pengisian kuesioner, diperoleh informasi dalam merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Aktivitas Sosialisasi Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI terkait ASEAN Community 2015 Informasi yang didapat dari para responden terkait dengan aktivitas sosialisasi Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI terkait ASEAN

116



Community 2015 menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap bahwa hal tersebut sangat minim, aktivitas sosialisasi hanya diketahui kalangan tertentu saja. Tingginya persentase responden yang menyatakan bahwa aktivitas sosialisasi hanya diketahui oleh kalangan terbatas, mengindikasikan lemahnya upaya dari Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI dalam melakukan diplomasi publik yang efektif. Gambar 1: Aktivitas Sosialisasi Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI terkait ASEAN Community 2015.


Kejelasan Program dan Strategi Kerja Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI terkait Sosialisasi ASEAN Community 2015 Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya aspek aktivitas sosialiasi Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI terkait ASEAN Community 2015, juga mengakibatkan lemahnya pemahaman publik terhadap konsep dan strategi dari Direkrorat Diplomasi Publik. Artinya, harapan agar strategi diplomasi publik dapat dipahami menjadi semakin sulit karena pada fase “awareness” atau kesadaran atas eksistensi aktivitas sosialiasi dari Direktorat Diplomasi Publik itu saja sudah sangat minim.


117

Rizki Damayanti

Gambar 2: Kejelasan Program dan Strategi Kerja Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI terkait Sosialisasi ASEAN Community 2015.


Kebutuhan Publik akan Sosialisasi ASEAN Community 2015 Gambar 3: Kebutuhan Community 2015.

Publik

akan

Sosialisasi

ASEAN


Informasi yang didapat dari para responden terkait dengan kebutuhan publik akan sosialisasi ASEAN Community 2015 menunjukkan bahwa

118



mayoritas responden menganggap bahwa hal tersebut sangat diperlukan terutama dalam upaya kesiapan menghadapi ASEAN Community 2015. Manfaat Sosialiasi ASEAN Community 2015 oleh Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI Mayoritas responden menyatakan bahwa sosialisasi ASEAN Community 2015 oleh Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI sangat diperlukan. Kondisi ini berkorelasi erat dengan pandangan responden terkait manfaat sosialisasi ASEAN Community 2015. Faktor menumbuhkan kesadaran (awareness) dikalangan publik terkait urgensi ASEAN Community 2015 dan meningkatkan kesiapan dalam kompetisi regional dan global sebagai dampak diberlakukannya ASEAN Community 2015, merupakan faktor utama dan kedua yang dinyatakan responden sebagai manfaat terbesar dari dilakukannya sosialiasi ASEAN Community 2015 oleh Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI. Gambar 4: Manfaat Sosialiasi ASEAN Community 2015 oleh Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI.


Evaluasi Bobot Materi dan Waktu Sosialisasi Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI terkait ASEAN Community 2015 Mayoritas responden menyatakan bahwa bobot materi dan waktu sosialiasi ASEAN Community 2015 oleh Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI masih belum memberikan pencapaian yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi ASEAN Community 2015 oleh


119

Rizki Damayanti

Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI dipandang responden tidak hanya cukup dilakukan melalui jalur formal (government to government), melainkan harus juga melibatkan diplomasi multi-jalur (multi-track diplomacy). Gambar 5: Evaluasi Bobot Materi dan Waktu Sosialisasi Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI terkait ASEAN Community 2015.


Gambar 6: Efektivitas Website Deplu sebagai Salah Satu Media Informasi/Penghubung antara Kebijakan Deplu RI dengan Publik.


120



Mayoritas responden juga menyatakan bahwa website Deplu yang seharusnya berfungsi sebagai salah satu media informasi/penghubung dalam penyampaian kebijakan Deplu RI dengan publik, dianggap kurang berhasil mencapai sasaran. Sementara penyelenggaraan seminar dan workshop, dianggap sebagai aktivitas yang paling berhasil dilakukan untuk mengoptimalkan peran Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI dalam mensosialiasikan ASEAN Community 2015. Gambar 7: Aktivitas-aktivitas Sosialiasi ASEAN Community 2015 oleh Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI yang dianggap akan Optimal untuk Dilakukan.


Evaluasi Dukungan Publik dalam Proses Decision Making Pemerintah Indonesia terkait ASEAN Community 2015 Mayoritas responden menyatakan bahwa keterlibatan dan dukungan publik dalam proses decision-making pemerintah Indonesia terkait ASEAN Community 2015, sangat minim. Transparansi dan akses publik untuk terlibat dalam proses decision-making pemerintah Indonesia perlu dibenahi.


121

Rizki Damayanti

Gambar 8: Evaluasi Dukungan Publik dalam Proses Decision Making Pemerintah Indonesia terkait ASEAN Community 2015.


Simpulan Menghadapi ASEAN Community 2015 yang segera akan disongsong dalam beberapa tahun kedepan, maka sosialisasi kepada publik terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi merupakan sebuah tuntutan yang tidak bisa ditunda lagi. Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI bertanggungjawab untuk membangun hubungan yang harmonis dan sinergis, baik secara horizontal dan vertikal dengan membangun hubungan yang konstruktif dengan elemen non-pemerintah dimulai dari civitas akademika perguruan tinggi, agamawan, budayawan, usahawan, media massa, organisasi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh-tokoh masyarakat dan lapisan publik secara menyeluruh. Dengan melakukan diplomasi publik, berarti Deplu RI tidak hanya menggunakan first track diplomacy yaitu diplomasi melalui perwakilan diplomatik resmi antar negara (government-togovernment) tetapi juga menggunakan second track diplomacy yaitu melalui aktor-aktor non pemerintah secara tidak resmi (unofficial). Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran dan kinerja Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI, dirasa belum optimal, baik dari sisi aktivitas sosialisasi maupun terkait bobot dan materi sosialisasi. Penelitian ini juga memperoleh simpulan bahwa dukungan publik dalam proses decision-making kebijakan pemerintah, sangat lemah.

122



Saran Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian awal mengenai efektifitas peran dan kinerja Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI terkait sosialisasi ASEAN Community 2015 serta evaluasi seberapa besar dukungan publik dalam proses decision making pemerintah Indonesia terkait ASEAN Community 2015. Oleh karena itu, sejumlah temuan dari penelitian ini dapat dielaborasi lebih lanjut melalui penelitian-penelitian lain. Penelitian lain tersebut, bukan saja dimaksudkan untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi pada temuan penelitian ini, namun juga untuk memberikan rekomendasi yang lebih konkrit terkait dengan peran dan kinerja Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI sehingga dapat memberikan kontribusi pada pencapaian optimalisasi peran dan kinerja Direktorat Diplomasi Publik Deplu RI.

Daftar Pustaka Buku Badri, Jusuf, 1994. Kiat Diplomasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Creswell, John W, 2005. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Qualitative and Quantitative Research. Pearson Higher Education. Giddens, A, 1999. The Third Way: The Renewal of Social Democracy. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Guilford, JP & Fruchter, B, 1981. Fundamental Statistic in Psychology and Education. Singapore: McGraw Hill. Karsadi, A, 2002. Metodologi Penelitian Sosial dan Bisnis. Jakarta: Universitas Prof. DR. Moestopo. Kerlinger, FN, 1996. Asas-asas Penelitian Behaviorall. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Koentjaraningrat, 1985. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Newman, WL, 2000. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. Suhartono I, 1995. Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya. Wahid, Abu. N.M, 2008. The Asean Region in Transition: A Socioeconomic Perspective. Ashgate Publishing


123

Rizki Damayanti

Jurnal Dugis, Vinsensio M.A, 2010. “Defining Nationalism in the Era Globalization”, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, 12 (2): 51-57. Jones, David Martin & Michael L. R Smith, 2007. “Making Process, Not Progress: ASEAN and the Evolving East Asian Regional Order”, International Security, 32 (1): 148-184. Koran Wanandi, Yusuf, 2008. “ASEAN dan Kebijakan RI“, Kompas, 25 Juli, hlm 5.

124


Efektivitas Peran dan Kinerja Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dalam Mensosialisasikan ASEAN Community 2015

Recommend Documents