EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN

EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2000-2004

SKRIPSI Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pembangunan pada Universitas Negeri Semarang

Oleh Agus Rahmanto NIM 3353401047

FAKULTAS EKONOMI EKONOMI PEMBANGUNAN 2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada : Hari

:

Tanggal

:

Dosen pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. St. Sunarto, M.S. NIP 130515743

Drs. Mudjijono, M.Si NIP 130795079

Mengetahui : Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Drs. Bambang Pris, M.Si NIP 131993879

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada : Hari

:

Tanggal

: Penguji Skripsi

Drs. Bambang Pris, M.Si NIP 131993879

Dosen pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. St. Sunarto, M.S NIP 130515743

Drs. Mudjijono, M.Si NIP 130795079

Mengetahui : Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Agus Wahyudin, M.Si NIP 131993879

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Maret 2007

Agus Rahmanto 3353401047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 1. “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apbila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (QS. Alam Nasyrah: 6-8) 2. “ Hargailah orang lain dengan begitu kamu akan berharga di depan orang lain”

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT Karya ini kupersembahkan untuk : 1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan pengorbanan dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya. 2. Saudara-saudaraku yang tercinta atas dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. 3. Almamaterku.

SARI Agus Rahmanto, 2007, Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 90 halaman. Kata Kunci : Efektivitas Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Hotel Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan-perubahan mendasar. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya. Penelitian ini bermaksud mengkaji kinerja pengelolaan Pajak Hotel berdasarkan profil hotel yang berada di Kabupaten Semarang meliputi jumlah kamar tiap hotel, standar harga kamar tiap hotel, Tingkat hunian tiap hotel terhadap kontribusi Pajak Hotel yang diberikan. Hasil penelitian diharapkan menambah pengetahuan tentang kinerja pendapatan Pemerintah Daerah dalam era Otonomi Daerah dan memberi masukan kepada dinas terkait dalam menetapkan target pendapatan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data melalui pengukuran obyektif dan analisis numerikal untuk efektivitas Pajak Hotel berdasarkan data realisasi pendapatan Pajak Hotel, jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata, dan tingkat hunian hotel. Populasi penelitian ini adalah Petugas Pajak Hotel yang berjumlah 10 orang dan Pengusaha Hotel di Kabupaten semarang (Wajib Pajak) yang berjumlah 172 hotel dari rata-rata jumlah tiap tahun. Pengambilan sampel sebanyak 20 hotel dilakukan dengan Stratified Random sampling. Untuk pengumpulan data dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data digunakan deskriptif persentase untuk mengetahui besarnya

efektivitas Pajak Hotel dan analisis regresi sederhana untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh, efektifitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 adalah sebagai berikut : (1) Efektivitas Pajak Hotel tahun 2000 adalah 43 % yang berarti tidak efektif, (2) Efektivitas Pajak Hotel tahun 2001 adalah 56,92 % yang berarti tidak efektif, (3) Efektivitas Pajak Hotel tahun 2002 adalah 66,46 % yang berarti cukup efektif, (4) Efektifitas Pajak Hotel tahun 2003 adalah 81,38 % yang berarti efektif, (5) Efektivitas Pajak Hotel tahun 2004 adalah 92,26 % yang berarti efektif. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi oleh unsur Pajak Daerah yang lain. Kendala-kendala dalam pengelolaan pajak hotel adalah : (1) Keterbatasan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan terutama Pajak Daerah. (2) Terbatasnya masa tenggang waktu dalam membayar Pajak Hotel dan belum adanya tempat permanen yang mudah dijangkau Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian diatas penulis menyarankan bagi agar Pemda Kabupaten Semarang, Khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menetapkan Pajak Hotel agar pejabat yang berwenang harus senantiasa melakukan validasi data, sehingga dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sudah benar-benar mencerminkan tagihan pajak yang sesuai dengan potensi riilnya. Disamping itu, DPKD juga melakukan sosialisasi mengenai arti pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga Wajib Pajak sadar membayar pajak. Dalam mempermudah pembayaran Pajak Hotel pihak DPKD dapat membangun fasilitas tempat pembayaran yang mudah dijangkau oleh Wajib Pajak dimana dapat memberikan pelayanan secara intensif pada hari kerja.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi dengan judul “Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004”. Dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi strata 1 (satu) guna meraih gelar Sarjana Ekonomi. Berkat bantuan berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih kepada : 1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroadsmodjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang. 2. Drs. Agus Wahyudin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNNES. 3. Drs

Bambang

Prishardoyo,

M.Si

selaku

Ketua

Jurusan

Ekonomi

Pembangunan FE UNNES. 4. Drs. St Sunarto M.S selaku dosen pembimbing I yang memberikan bimbingan dan arahan yang tulus. 5. Drs. Mudjijono M.Si selaku dosen pembimbing II yang memberikan bimbingan dan arahan yang tulus. 6. Drs Bambang Prishardoyo, M.Si selaku dosen penguji III yang telah memberikan saran dan kritik dalam rangka perbaikan demi kesempurnaan skripsi ini. 7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa dan semangat serta dorongan

baik

material

maupun

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

spiritual

sehingga

penulis

dapat

8. Oviana N.U. atas kebersamaannya dalam melalui segala kesulitan hingga skripsi dapat diselesaikan. 9. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2002 atas kebersamaannya selama ini. 10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, maret 2007

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ...…………………………………………………………... ….i PERSETUJUAN PEMBIMBING ...…………………………………………………ii PENGESAHAN KELULUSAN ………………………………………….…………iii PERNYATAAN ...…………………………………………………………………..iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……………………………………………….......v PRAKATA...…………………………………………………………………………vi SARI …….....………………………………………………………………………viii DAFTAR ISI ……………………………………………………………………...…x DAFTAR TABEL ...………………………………………………………………..xii DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………xiv DAFTAR LAMPIRAN ...…………………………………………………………...xv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ….……….………...………………………….……1 B. Penegasan Istilah ………………….…………...……………………………..3 C. Perumusan Masalah ……………….…………...…………………………….5 D. Tujuan Penelitian ...…………………………………………………. ………5 E. Manfaat Penelitian ….………………………………………………………..5 F. Sistematika Skripsi …………………………………………………………...6 BAB II LANDASAN TEORI A. Perpajakan …...……………………………………………………………….7 B. Efektifitas Pengelolaan Pajak Hotel ...………………………………………17 C. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah ......………………………..29 D. Kerangka Berpikir …………………………………...……………………...31 BAB III METODE PENELITIAN A. Populasi Dan Sampel …………………………………..…………………...33 B. Variabel Penelitian ……………………………………..…………………...34

C. Metode Pengumpulan Data……………………………..…………………...34 D. Metode Analisis Data …………………………………...…….…………….35 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ……………………………………………………………..42 1. Gambaran Umum Kabupaten Semarang ………………………………...42 2. Efektifitas Pengelolaan Pajak Hotel ……………………………………..54 3. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak daerah …………………………..64 4. Kendala-kendala dalam Pengelolaan Pajak Hotel ………………….…....65 B. Pembahasan …………………………………………………………………66 1. Efektifitas Pengelolaan Pajak Hotel ……………………………….……..66 2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak daerah …………………………..66 3. Kendala-kendala dalam Pengelolaan Pajak Hotel ………………….…....66 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ...……………………………………………………………….68 B. Saran ………………………………………………………………………..70 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………71 LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………………72

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1. Tarif Tetap …………………………………………...………………...15 2.2. Tarif Proporsional (sebanding) ……..…………………………………16 2.3. Tarif Progresif (meningkat) …….……………………………………..16 2.4. Tarif Degresif (menurun)………………………………………………17 3.1. Tabel Klasifikasi Hotel…………… ……………………...…………...34 3.2. Hasil Perhitungan Validitas Angket ……………………...……………37 3.3. Hasil Perhitungan Reliabilitas Angket …………...……...…………….38 3.4. Interprestasi Nilai r………….…………………………………………40 4.1. Jenis Kelamin Petugas Pajak Hotel …………………...……..………...49 4.2. Jabatan Petugas Pajak Hotel ……………………………………...…...50 4.3. Jenis Kelamin Pengusaha Hotel (Wajib Pajak) ….…......……..………51 4.4. Status Kepemilikan Usaha………………………….……………..…..51 4.5. Klasifikasi Hotel ……..…………………………….…………....…....52 4.6. Tarif Rata-rata Berdasarkan Jenis Kamar dan Jenis Hotel di Kabupaten Semarang……………………………...………………….……………53 4.7. Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Daerah di Kabupaten Semarang …………………………………..……………...55 4.8. Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Hotel di Kabupaten semarang Tahun 2000-2004 ……………..………………………………………………56 4.9. Rata-rata Tarif Kamar/ Malamdan Tingkat Hunian Kamar di Kabupaten

Semarang Tahun 2000-2004 ……...……………..…………………….57 4.10.

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2000…………………………………………………………………60

4.11.

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2000..………………………………………………………………...61

4.12.

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2002…………………………..……………………………………...62

4.13.

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2003……………………………………..…………………………...63

4.14.

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2004……………………………………………..…………………...64

4.15.

Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Daerah di Kabupaten Semarang…..…….……………………………………...65

4.16.

Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2000 2004…………………………………..………………………….......66

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 Kurva Data Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004..……..………………………………….2 2.1. Bagan Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada DPKD Kabupaten Semarang …………..……..……..……….………………………….22 2.2. Bagan Prosedur Penagihan Pajak Hotel Pada DPKD Kabupaten Semarang ……..…………………….....…………………………….25 2.3.

Bagan Kerangka Berpikir .………….…..……………..…………...32

4.1 Jumlah Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004……....…....…58 4.1 Jumlah Kamar di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004…..................58 4.1 Rata-rata Tarif Kamar/ Malam Tiap Jenis Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004……………………..………..................................59 4.1 Rata-rata Tingkat Hunian di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004….59

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran No. 1 Angket-angket Penelitian……………...…………………………..72 2 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah……..91 3 Rekapitulasi Pendapatan Potensi Hotel………….………………..92 4 Surat- surat penelitian…………………………...….…………....119 5 Surat-surat Perpajakan………………………...…………………122 6 Data Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2000-2004 Kabupaten Semarang……………………………………………..125

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pemerintah Daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah baik melalui birokrasi pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka pemberlakuan otonomi daerah kepada kabupaten/kota yang nyata dan bertanggungjawab merupakan kebijakan yang harus kita sambut dengan positif. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah akan mengalami perubahan-perubahan mendasar. Otonomi bagi daerah akan benarbenar diterapkan secara nyata dan bertanggungjawab dan tidak lagi hanya semacam slogan belaka. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-

sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang mengelola 7 (Tujuh) jenis Pajak Daerah. Salah satu Pajak Daerah tersebut menjadi topik bahasan dalam penulisan ini adalah Pajak Hotel. Menurut Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah) menunjukan bahwa perkembangan Pendapatan pajak Hotel dari tahun 2000 sampai tahun 2004 mengalami peningkatan namun kalau kita bandingkan antara tahun 2000 sampai 2004 terjadi peningkatan sampai 65 % pada tahun 2001 sebesar Rp645,6 dari realisasi pendapatan Pajak Hotel tahun 2000 sebesar Rp 409,9 kecenderungan mengalami pertumbuhan yang menurun bahkan sampai 10 % pada tahun 2004 dari realisasi pendapatan Pajak Hotel tahun 2003 disamping itu pada tahun 2003 terdapat gap yang besar antara target dan realisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Semarang tahun 2000-2004

1100

992.26 946.14

1000

Jumlah Pendapatan

900

805.19

645.6

700 600 500

946.14

761.32

800 756

Target

626.17 409.9

Realisasi

400 300 200

319.38

100

0 2000

2001

2002

2003

2004

Tahun

Sumber : DPKD Kabupaten Semarang Dari uraian diatas penulis membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian

dengan

judul

“

EFEKTIVITAS

PAJAK

HOTEL

DAN

KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2000-2004“ B. Penegasan Istilah Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang akan diteliti, maka perlu dijelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi guna menghindari terjadinya salah persepsi. Istilah dalam judul penelitian meliputi:

1. Efektivitas Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya (The Liang Gie,1997:108 dalam Halim Abdul, 2001: 158). 2. Pajak Hotel Pajak Hotel adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap jenis usaha pelayanan penginapan atau perhotelan. 3. Kontribusi Kontribusi berarti sumbangan (Kamus besar Bahasa Indonesia:592). Yang dimaksud kontribusi disini adalah sumbangan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang. 4. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga daerah masing-masing. 5. Tahun 2000-2004 Tahun 2000-2004 menunjukan waktu penelitian pada periode tahun 20002004.

C. Perumusan Masalah Berdasakan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Seberapa besar efektivitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang ? 2. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang ? 3. Kendala-kendala apa dalam pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang ? D. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui seberapa besar efektifitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang. 2. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang. 3. Mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang. E. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang Pajak Hotel. 2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan keuangan daerah. 3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan dan informasi bagi peneliti lain.

F. Sistematika Skripsi Bagian awal skripsi berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bab I Pendahuluan Pada bab pertama menerangkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. Bab II Landasan Teori Bab ini menjelaskan Pajak, efektivitas Pajak Hotel, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang, dan kerangka berpikir. Bab III Metode Penelitian Bab ini berisi tentang Populasi dan Sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian. Bab V Penutup Bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran-saran bagi pengembangan lebih lanjut hasil penelitian ini. Pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI A. PERPAJAKAN 1. Pengertian Pajak Dalam suatu negara pastilah

terdapat pemerintahan yang berperan

mengatur seluruh kepentingan masyarakat, dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak. Ada beberapa pengertian tentang pajak menurut para ahli dimana memberikan definsi yang berbeda-beda. Menurut Kesit pengertian Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. (Prakosa, Kesit Bambang.2005:1). Senada dengan itu Siti dalam bukunya berjudul “Perpajakan:Teori Dan Kasus”, mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undangundang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publict investment. (Resmi, Siti.2004:2).

Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb. (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1989:658) Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah : a. Iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut. b. Berdasarkan

undang-undang

(yang

dapat

dipaksakan)

dimana

mempunyai kekuatan hukum. c. Tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk. d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah. e. Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai public investment. 2. Fungsi Pajak Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerrend (mengatur), (Resmi, Siti.2004:2). a. Fungsi Budgetair, yaitu sebagai sumber penerimaan kas negara. b. Fungsi Mengatur, yaitu meminimalisir kemungkinan ekses negatif yang akan timbul. 3. Pengelompokan Pajak Terdapat berbagai macam jenis pajak, yang dapat dikelompokan

menjadi 3(tiga), yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya (Resmi, Siti.2004:6). a. Pengelompokan pajak menurut golongannya Menurut golongannya, pajak dikelompokan menjadi 2(dua) yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung (Resmi, Siti.2004:6). 1. Pajak Langsung Adalah pajak yang beban pembayarannya harus ditanggung oleh wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 2. Pajak tidak langsung Adalah pajak yang beban pembayarannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. Dimana beban Pajak Pertambahan Nilai dapt dilimpahakan dari produsen ke konsumen. b. Pengelompokan pajak menurut sifatnya Menurut sifatnya, pajak dikelompokan menjadi 2(dua) yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif (Resmi, Siti.2004:7). 1. Pajak Subjektif Adalah pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan keadaan pribadi pembayarnya (subyeknya), seperti status perkawinan, banyaknya, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi Wajib Pajak

selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 2. Pajak Objektif Adalah pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subyek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). c. Pengelompokan pajak menurut pemungutannya Menurut pemungutannya, pajak dikelompokan menjadi 2(dua) yaitu pajak Pusat dan pajak Daerah (Resmi, Siti.2004:8). Yaitu : 1. Pajak Pusat Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga pemerintah daerah masing-masing.

Contoh Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Tanah. Contoh Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya/Kabupaten) : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame. 4. Asas - Asas Pemungutan Pajak Dalam proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun

pemerintah

daerah

selalu

berpedoman

pada

asas-asas

pemungutan pajak (Resmi, Siti.2004:9). Yaitu antara lain : a. Asas Domisili (Tempat tinggal) Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negri maupun berasal dari luar negri. b. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Contohnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia c. Asas sumber penghasilan Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

5. Syarat – Syarat Pemungutan Pajak Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan

maka

harus

memenuhi

beberapa

syarat

(Tarmudji,

Tarsis.2001:12), yaitu : a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat yuridis). c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis). d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Disamping itu ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah (Prakosa, Kesit Bambang.2005:5). a. Teori Asuransi Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung. b. Teori Kepentingan Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dikenal sebagai Benefit Approach Theory.

c. Teori Daya Pikul Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masingmasing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai Ability to Pay Approach Theory. d. Teori Bakti Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti sesesorang kepada negaranya. e. Teori Asas Daya Beli Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak. 6. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Resmi, Siti.2004:10). a. Official Assesment system Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada

aparatur perpajakan). b. Self assesment system Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang belaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian berhasil

atau

tidaknya

pelaksanaan

pemungutan

pajak

banyak

bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak). c. With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

7. Tarif Pajak Untuk menghitung besarnya pajak terutang diperlukan dua unsur yaitu : tarif pajak dan dasar pengenaan pajak (Resmi, Siti.2004:2). Yaitu : a. Tarif Tetap Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh : Tabel 2.1. Tarif Tetap Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak

Pajak Terutang

Rp 1.000.000,00

Rp 1.00.000,00

Rp 1.00.000,00

Rp 2.000.000,00

Rp 1.00.000,00

Rp 1.00.000,00

Rp 3.000.000,00

Rp 1.00.000,00

Rp 1.00.000,00

Rp 10.000.000,00

Rp 1.00.000,00

Rp 1.00.000,00

Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak Rp 6000,00 b. Tarif Proporsional (sebanding) Tarif Proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan yang proporsional atau sebanding.

Contoh : Tabel 2.2. Tarif Proporsional (Sebanding) Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak

Pajak Terutang

Rp 1.000.000,00

10 %

Rp 1.00.000,00

Rp 2.000.000,00

10 %

Rp 2.00.000,00

Rp 3.000.000,00

10 %

Rp 3.00.000,00

c. Tarif Progresif (Meningkat) Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contoh : Tabel 2.3. Tarif Progresif (Meningkat) Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak

Pajak Terutang

Rp 10.000.000,00

15 %

Rp 1.500.000,00

Rp 40.000.000,00

25 %

Rp 10.000.000,00

Rp 60.000.000,00

35 %

Rp 21.000.000,00

Rp 80.000.000,00

45 %

Rp 36.000.000,00

Tarif proporsional dibedakan menjadi tiga yaitu: 1. Tarif Progresif-Proporsional, merupakan tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

2. Tarif Progresif-Progresif, merupakan tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat. 3. Tarif Progresif-Degresif, merupakan tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut semakin menurun. d. Tarif Degresif (Menurun) Tarif degresif atau menurun adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatanya dasar pengenaan pajak. Contoh : Tabel 2.4. Tarif Degresif (Menurun) Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak

Pajak Terutang

Rp 20.000.000,00

10 %

Rp 2.000.000,00

Rp 30.000.000,00

9%

Rp 2.700.000,00

Rp 50.000.000,00

8%

Rp 4.000.000,00

Rp 70.000.000,00

7%

Rp 4.900.000,00

Rp 90.000.000,00

6%

Rp 5.400000,00

B. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK HOTEL 1. Obyek Dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang Obyek Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2002 adalah setiap jenis usaha pelayanan penginapan dan

perhotelan. Sedangkan yang dikecualikan adalah pelayanan tinggal diasrama dan pondok pesantren. Jadi pada dasarnya Pajak Hotel adalah pajak tidak langsung yang dipungut atas pelayanan hotel kepada pembeli, dimana pembeli baik pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Dimana pajak ini bersifat objektif yaitu menekankan pada pelayanan yang disediakan hotel, termasuk : a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan. c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum. d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. e. Penjualan makanan dan minuman ditempat disertai dengan fasilitas penyantapan. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dibayar oleh pembeli kepada pengusaha hotel atau penginapan. Cara pengenaan pajak hotel adalah sebagai berikut: a. setiap pengusaha hotel diwajibkan melakukan pengenaan pajak kepada setiap orang atau badan yang menjadi konsumen hotel b. pengenaan pajak dilaksanakan dengan cara menambah pungutan pajak sebesar tarif pajak (yaitu sebesar 10%) terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pengusaha hotel.

c. Apabila pengusaha hotel tidak bisa melaksanakan pengenaan pajak kepada konsumen, maka pajak ditanggung pengusaha hotel. 2. Hak Dan Kewajiban Pengusaha Hotel Yang Sudah Ditetapkan sebagai Wajib Pajak Pengusaha hotel atau penginapan merupakan pengusaha yang wajib yang mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dan ada hak maupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Hotel (Perda Kabupaten Semarang No 19 Tahun 2002). a. Hak Sebagai Pengusaha Hotel Pengusaha Hotel mempunyai hak diantaranya untuk pembetulan, pembatalan dan penghapusan pajak. Untuk penghapusan pajak dapat terjadi karena halhal sebagai berikut : 1. Apabila Wajib Pajak menghentikan usahanya. 2. Apabila Wajib Pajak dalam keadaan pailit atau bangkrut yang dibuktikan dengan penutupan usahanya. Dalam hal pembetulan, pembatalan, dan penghapusan pajak, Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara pengajuan Surat Permohonan kepada kepala DPKD dan apabila dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Permohonan Kepala DPKD sudah harus memberikan keputusan, jika belum ada keputusan berarti permohonan tersebut dianggap diterima.

b. Kewajiban Sebagai Pengusaha Hotel Pengusaha Hotel atau Penginapan yang sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1. Melaporkan data pendapatan dan pajak tiap bulan kepada DPKD paling lambat 5 (lima) bulan berikutnya dari bulan yang dilaporkan dengan cara menyerahkan isian formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). 2. Memporporasikan semua nota pembayaran yang dipergunakan, dan hanya mempergunakan nota pembayaran yang sudah diporporasikan dalam transaksi pembayaran. 3. Menerima dan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada petugas DPKD serta menunjukan semua bukti pembukuan. 4. Membayar lunas pajak paling lambat 15 (lima belas) hari dari sejak diterima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 1. Prosedur Penyetoran Pajak Hotel Pada DPKD Kabupaten Semarang Pada proses penyetoran Pajak Hotel dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) DPKD, Bank pembangunan Daerah atau Kantor Pos, tergantung tempat dimana yang terdekat dan mudah dicapai oleh Wajib pajak yang bersangkutan, ataupun dengan cara petugas DPKD datang ke tempat Wajib Pajak yang harus didasarkan pada kesepakatan antara DPKD dengan Wajib Pajak, dimana nantinya petugas DPKD yang menerima penyetoran harus sudah menyetorkan ke pemegang kas DPKD dalam waktu 1 x 24 jam atau jangka waktu lain yang sudah ditetapkan oleh Kepala DPKD.

Prosedur penyetoran Pajak Hotel adalah sebagai berikut: 1. Wajib Pajak menyetorkan pajak terhutang ke pemegang Kas DPKD dengan menunjukan SKPD. 2. Wajib Pajak membayar lunas pajak terhutang sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam SKPD. 3. Wajib Pajak mendapatkan tanda bukti penyetoran pajak berupa Surat Setor Pajak Daerah (SSPD). Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD, Wajib Pajak sudah harus menyetorkan pajak terutang ke pemegang Kas DPKD, jika Wajib Pajak tidak menyetorkan kewajibannya dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikenakan bunga pajak sebesar 2 % (dua persen). Prosedur penyetoran Pajak Hotel melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) DPKD sebagai berikut: 1. Bendaharawan pembantu Khusus Penerima (BKP)/ loket penyetoran menerima uang disertai dengan SKPD, selanjutnya SKPD divalidasi/ cap aslinya dikembalikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. 2. Berdasarkan SKPD yang telah divalidasi dengan Kas Register atau cap dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerima sejenis “via BKP untuk selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum”. 3. Bendaharawan Khusus Pembantu Penerima pada setiap selesai jam penyetoran (loket ditutup) membuat “Laporan Harian BPKP” dan serah terima uang dengan dilengkapi struk rekapitulasi Kas Register kepada BKP.

4. Petugas BPKP menyetorkan uang ke Bank Pembangunan Daerah secara harian disertai bukti setoran bank. 5. BKP secara periodikal menyiapkan laporan realisasi penerima dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh DPKD. 6. Mendistribusikan a. Media setoran yang telah divalidasi ke Seksi Pembukuan. b. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis ke Seksi Pembukuan dan Seksi Penagihan. c. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang ke Bupati, Kepala DPKD, Seksi Perencanaan, dan Pengendalian Operasional Buku . d. Buku Kas Umum ke Bupati. Sehingga secara umum prosedur pembayaran pajak hotel dapat dibuat bagan sebagai berikut Pengusaha Hotel Baru

Wajib Pajak

Seksi Pendaftaran

Seksi Penetapan

Bendaharawan Khusus Penerima/ Pemegang Kas DPKD/ Petugas Pajak

Selesai 2.1 Bagan Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada DPKD Kabupaten Semarang

2. Prosedur Penagihan Pajak Hotel Pada DPKD Kabupaten Semarang Penagihan adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan, dalam hal ini melunasi pajak yang terhutang sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah. Tujuan dari pelaksanaan penagihan ialah sebagai usaha penegakan hukum agar Wajib Pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peratuan yang berlaku dan surat teguran terakhir, Wajib Pajak dikenakan denda pajak sebesar 2 % perbulan. Kegiatan penagihan terdiri dari : 1. Penagihan pasif Yaitu dimulai dari proses peringatan, Surat Teguran I, Surat Teguran II, Surat Teguran III. 2. Penagihan aktif Yaitu meliputi proses paksa, penyitaan, sampai dengan lelang bagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa. Proses prosedur penagihan Pajak Hotel adalah : 1. Setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima SKPD, ternyata Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas maka kepala DPKD dapat melaksanakan penagihan dengan memberikan Surat Teguran I kepada Wajib Pajak. 2. Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah pemberian Surat Teguran I Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas maka Kepala DPKD dapat memberikan Surat Teguran II kepada Wajib Pajak.

3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberian Surat Teguran II Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas maka Kepala DPKD dapat memberikan Surat Teguran terakhir kepada Wajib Pajak. 4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberian Surat Teguran terakhir Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas maka Kepala DPKD dapat memerintahkan kepada Petugas DPKD untuk melaksanakan penagihan seketika sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas maka kepala DPKD dapat menerbitkan surat paksa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal melaksanakan pembayaran hutang pajak yang dilaksanakan penagihan dengan Surat Teguran I, Surat Teguran II, Surat Teguran III, Wajib pajak dikenakan bunga pajak sebesar 2 % (dua persen) perbulan. Sehingga secara umum bagan prosedur penagihan pajak hotel dapat dibuat bagan sebagai berikut

Wajib Pajak belum membayar pajak melebihi jatuh tempo

Teguran I

Teguran II

L U

Teguran III

N A S

S E L E S A I

Penagihan Seketika

Surat Paksa 2.2 Bagan Penagihan Pajak Hotel Pada DPKD Kabupaten Semarang 3. Efektivitas Pajak Hotel Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan

akibat

atau

mempunyai

maksud

sebagaimana

yang

dikehendakinya (The Liang Gie,1997:108 dalam Halim Abdul, 2001: 158) Sedangkan menurut Jone dan Pendlebury , adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Halim Abdul,2001:156). Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak

dicapai (Richard M Steers dalam Magdalena Yamin, 1985 : 5 dalam Halim Abdul, 2001:158). Untuk mencapai efektivitas pengelolaan hotel maka diperlukan manajemen hotel yaitu salah satunya adalah pemasaran, agar tingkat hunian kamar meningkat. Pemasaran terdiri dari tiga unsur penting yaitu produk, harga, dan promosi (A. Yoeti, Oka.1999:5). a. Produk Produk

hotel

disini

meliputi

pelayanan

sewaktu

pertama

datang,

membawakan barang, memberi infomasi, menyediakan kamar tidur, menyediakan makan dan minuman, dan sebagainya. Namun demikian produk yang dinikmati tergantung permintaan dan keinginan tamu sendiri atau tergantung orangnya. Tamu hotel memerlukan produk berdasarkan manfaatnya. Contoh manfaat menginap suatu hotel termasuk juga kebutuhan untuk mendapat pelayanan, keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan hibuaran. b. Harga Masalah harga atau tarif kamar suatu hotel ditetapkan berdasarkan biaya yang diperlukan untuk menyiapkan pelayanan untuk pemakaian kamar yang bersangkutan, dengan memperhatikan harga pasar yang terjadi dalam persaingan dalam periode tertentu. Harga persaingan ditentukan oleh dua macam produk hotel yaitu Limted Service Hotel seperti Hotel Melati, dan Full Service Hotel seperti Hotel Bintang, dimana tiap klasifikasi memiliki tarif kamar hotel yang berbeda.

Dalam pemasaran hotel kita mengenal apa yang disebut dengan istilah Yield Management, yaitu proses penjualan kamar yang sama dengan harga yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan permintaan yang diperkirakan akan meningkat (Peak Season) atau permintaan akan menurun (Off season). c. Promosi Menarik tamu menginap di hotel dan menggunakan fasilitas hotel, adalah tujuan utama kegiatan promosi yang dilakukan suatu hotel. Kegiatan promosi itu dibagi dalam empat kegiatan yaitu : 1. Advertising Adalah suatu kegiatan promosi yang dibayar melalui media cetak atau medi elektronik, poster, spanduk, dan banyak media lainnya. 2. Public Relation Adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh pejabat hotel sendiri dengan menggunakan teknik-teknik pendekatan kepada masyarakat secara luas dengan bermacam-macam kegiatan yang berkaitan dengan operasional hotel. Tugas utamanya dalah memelihara citra perusahaan dimata tamu dan masyarakat secara luas. Bila ada hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hotel, maka Public Relation bertanggungjawab untuk meluruskannya dengan meralat di surat kabar atau melakukan Press Release dengan wartawan atau wawancara kalau diperlukan. 3. Sales Promotion Adalah kegiatan promosi yang dilakukan dengan tujuan untuk mendukung

bagian penjualan dalam melakukan tugas-tugas penjualan yang menjadi kewajibannya. Kegiatan yang biasa dilakukan untuk kegiatan promosi ini antara lain menggunakan alat bantu antara lain : video tapes, slide presentasi, Company Newsletter seperti brosur, leaflet, dan lain-lain. 4. Personal selling Adalah salah satu kegiatan promosi yang dilakukan dengan jalan melakukan bujukan kepada calon tamu dengan harapan dapat memutuskan kepastian akan membeli produk hotel yang ditawarkan. Contoh dari Personal Selling antara lain adalah : Sales Presentations, Rate Quatations, Business Luncheon dan sebagainya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan dapat mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel, berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim Abdul, 2001:158). Sehingga besarnya efektifitas pengelolaan pajak hotel dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel × 100 0 0 Potensi Pajak Hotel Untuk menghitung potensi Pajak Hotel, digunakan formula sebagai berikut : Potensi Pajak Hotel = AxBxCxD Keterangan : A : Jumlah kamar B : Rata-Rata tarif kamar C : Jumlah hari(dengan asumsi 1 tahun adalah 360 hari)

D : Tingkat hunian kamar Sedangkan untuk mengetahui tingkat hunian kamar dilakukan dengan menghitung jumlah kamar yang dihuni / dipakai tamu (room night occupied) dibagi dengan banyaknya kamar yang tersedia/ dapat dipakai (room night available) dikalikan 100%. Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektivitas pengelolaan Pajak Hotel, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektifitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya. Angka efektifitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktivitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektivitas menunjukan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya, semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati untuk dapat dicapai (Prakosa Kesit Bambang, 2005:144). C. KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PAJAK DAERAH Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, berdasarkan klasifikasi hotel di Kabupaten Semarang terdapat beberapa jenis- jenis hotel yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi prasyarat sebagai hotel berbintang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata antara lain keadaan fisik, seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan, pelayanan

yang diberikan, kualifikasi tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan, serta sarana rekreasi atau olahraga yang disediakan seperti lapangan tennis, kolam renang, dan diskotek. Ciri khusus hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang berada dibawah manajemen hotel tersebut. Hotel berbintang dirinci menjadi bintang 1 dan bintang 2. 2. Hotel Melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum dapat memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang seperti yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang dikeluakan oleh Dinas Pariwisata Daerah. Hotel melati dirinci menjadi Melati 1, Melati 2, Melati 3. 3. Pondok Wisata adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya (dengan pembayaran harian). Masing-masing

klasifikasi

akomodasi

memberikan

kontribusi

penerimaan pada pajak daerah yang besarnya tidak sama, karena dipengaruhi besarnya pendapatan Pajak Hotel tiap bulan pada masing-masing klasifikasi akomodasi. Oleh karena itu akan dicari besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap pendapatan Pajak Daerah.

D. KERANGKA BERPIKIR Salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Hotel. Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tingkat hunian hotel, jumlah kamar, rata-rata tarif hotel, rata-rata jumlah pengunjung, dan jumlah hari. Semua fator-faktor tersebut termasuk dalam potensi Pajak Hotel. Apabila potensi Pajak Hotel tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan Pajak Hotel yang diterima maka Pajak Hotel tersebut telah efektif. Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Hotel maka dihasilkan pendapatan Pajak Hotel yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Oleh karena itu efektivitas pengelolaan Pajak Hotel dan kontribusi pendapatan Pajak Hotel sangat diperlukan untuk meningkatkan Pajak Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Klasifikasi hotel: - Bintang 1 - Bintang 2 - Melati 1 - Melati 2 - Melati 3 - Pondok Wisata

Kontribusi pajak hotel - Realisasi pendapatan Pajak Hotel - Realisasi pendapatan Pajak Daerah

Efektifitas pendapatan Pajak Hotel - Realisasi penerimaan Pajak Hotel - Potensi Pajak Hotel

Pajak Daerah

Gambar 2.3. Bagan Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Populasi Dan Sampel Penelitian Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa (Mardalis, 2003:53). Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel di Kabupaten Semarang termasuk hotel pondok wisata, melati 1, melati 2, melati 3, bintang 1, dan bintang 2. Yang berjumlah 172 hotel (diambil berdasarkan rata-rata tiap tahun). Dimana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan. 3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum. 4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 5. Penjualan

makanan

dan

minuman

ditempat

disertai

dengan

fasilitas

penyantapan. Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi obyek penelitian (Mardalis, 2003:55). Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel berstrata secara

acak (Stratified Random Sample) karena dalam data penelitian terdapat data bertingkat dan jumlah masing-masing klasifikasi hotel tidak proporsional. Tabel 3.1. Klasifikasi Hotel No Klasifikasi Hotel Populasi 1 Pondok Wisata 54 2 Melati 1 79 3 Melati 2 26 4 Melati 3 9 5 Bintang 1 3 6 Bintang 2 1 Jumlah 172 Sumber : Data primer yang diolah

Sampel 4 8 3 2 2 1 20

% 20 40 15 10 10 5 100

B. Variabel Penelitian Variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi (Arikunto, 2002 : 94). Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah: 1. Efektifitas pengelolaan Pajak Hotel. Dengan indikatornya : Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan potensi Pendapatan Pajak Hotel Pondok Wisata, Melati 1, Melati 2, melati 3, Bintang 1, Bintang 2. 2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah. Dengan indikatornya : Realisasi Pendapatan Pajak Hotel (variabel bebas atau X), dan Realisasi pendapatan Pajak Daerah (variabel terikat atau Y). 3. Kendala-kendala dalam pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang. C. Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode : 1. Metode Angket (kuesioner) Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden dalam arti laporan tentang dirinya atau hal-hal yang ia ketahui(Arikunto, 2002 : 94). Angket yang digunakan peneliti menggunakan bentuk pilihan ganda dan bentuk isian. Dimana hasil angket yang diperoleh digunakan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan Pajak Hotel. 2. Metode Dokumentasi Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah meliputi data target dan realisasi Pajak Daerah dan Pajak Hotel di Kabupaten semarang, serta data potensi pendapatan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang. D. Metode Analisis Data Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Deskriptif Persentase, yaitu untuk mengetahui persentase dengan menjelaskan variabel melalui pengukuran obyektif dan analisis numerikal (Maradalis, 2003:83). Analisis Statistik Regresi Sederhana yaitu mengembangkan suatu persamaan untuk meramalkan sesuatu variabel dari variabel kedua yang telah diketahui (Arikunto, Suharsimi.2002:264). 1. Uji Validitas Dan Reliabilitas a. Uji Validitas Angket Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh itu dapat terjamin kesahihannya/valid, maka diperlukan adanya pengujian validitas dari masingmasing angket. Dalam pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah

jawaban angket yang diberikan kepada responden dapat dikatakan valid atau tidak. Dalam pengujian validitas ini sebagai patokannya atau pedoman indikator tersebut, penulis memakai ukuran r tabel 0,632 untuk angket Petugas Pajak dan r tabel 0,444 untuk angket Wajib Pajak. Apabila nilai r lebih besar dari nilai tabel, maka angket tersebut dapat dikatakan valid. Sedangkan rumus yang diperlukan untuk mengetahui valid tidaknya nilai r yaitu :

rxy =

∑ XY −(∑ X )(∑ Y ) {N ∑ X 2 −(∑ X )2 }{N ∑ Y 2 −(∑ Y )2 } N

Keterangan : r

: Koefisien korelasi antar indikator

N

: Jumlah sampel

X

: Skor indikator

Y

: Total skor indikator dalam konsep yang sama Dari perhitungan yang telah dilakukan (lampiran 1), diperoleh berbagai

nilai r untuk masing-masing butir pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Hasil Perhitungan Validitas Angket Kendala

Pertanyaan

r

r tabel Keterangan

Internal

Butir 01

0,907

0,632

Valid

(Petugas

Butir 02

0,907

0,632

Valid

Pajak)

Butir 03

0,849

0,632

Valid

Butir 04

0,849

0,632

Valid

Butir 05

0,681

0,632

Valid

Butir 06

0,740

0,632

Valid

Butir 07

0,681

0,632

Valid

Butir 08

0,746

0,632

Valid

Butir 09

0,747

0,632

Valid

Eksternal

Butir 01

0,741

0,444

Valid

(Wajib

Butir 02

0,652

0,444

Valid

Pajak)

Butir 03

0,622

0,444

Valid

Butir 04

0,718

0,444

Valid

Butir 05

0,652

0,444

Valid

Sumber : Data primer yang diolah Dari tabel hasil perhitungan validitas angket kendala-kendala dalam pengelolaan Pajak Hotel ternyata koefisien korelasi r menunjukan lebih besar dari r tabel. Sehingga angket tersebut dapat dikatakan valid. b. Uji Reliabilitas Angket Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh itu dapat dipercaya dalam keterandalannya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, maka diperlukan adanya pengujian reliabilitas dari masing-masing angket. Dalam pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah jawaban angket yang

diberikan kepada responden dapat dipercaya (diandalkan) atau tidaknya. Dalam pengujian reliabilitas ini sebagai patokannya atau pedoman indikator tersebut penulis memakai ukuran r tabel artinya bahwa apabila nilai r lebih besar dari nilai tabel, maka angket tersebut dapat dikatakan reliabel. Sedangkan rumus yang diperlukan untuk mengetahui reliabel tidaknya nilai r yaitu :

r1 1

∑ σ b2 ⎛ k ⎞ ⎛⎜ =⎜ ⎟ 1σ t2 ⎝ k − 1 ⎠ ⎜⎝

⎞ ⎟⎟ ⎠

Keterangan : r11

: Koefisien Reliabel

k

: Konstanta

σb

: Varian Butir

σt

: Varian Total Dari perhitungan yang telah dilakukan (lampiran 1), diperoleh berbagai

nilai r untuk masing-masing indikator yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.3. Hasil Perhitungan Reliabilitas Angket No

Kendala

Responden R

r tabel

Keterangan

1

Internal

Petugas

0,780

0,632

Reliabel

2

Eksternal

Pengusaha

0,769

0,444

Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah

Dari tabel hasil perhitungan reliabilitas angket kendala-kendala dalam pengelolaan Pajak Hotel ternyata koefisien Reliabilitas R menunjukan lebih besar dari r tabel. Sehingga angket tersebut dapat dikatakan reliabel.

2. Efektivitas Pengelolaan Pajak Hotel Efektifitas pengelolaan pajak hotel dapat diketahui berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan potensi Pajak Hotel yang ada. Jadi untuk menghitung efektivitas pengelolaan Pajak Hotel digunakan rumus sebagai berikut Realisasi Penerimaan Pajak Hotel × 100% Potensi Pajak Hotel Untuk menghitung Potensi Pajak hotel digunakan formula sebagai berikut : Potensi Pajak Hotel = A x B x C x D Keterangan : A : Jumlah kamar B : Rata-rata tarif kamar C : Jumlah hari D : Tingkat hunian Untuk mengetahui ukuran kriteria efektivitas digunakan interprestasi nilai r sebagai dasar untuk menentukan nilai efektivitas yang diperoleh. Interprestasi r tersebut adalah sebagai berikut (Arikunto,Suharsimi,2002:245).

Tabel 3.4. Interprestasi Nilai r Besarnya Nilai r

Interprestasi

Antara 0,80 sampai dengan 1,00

Tinggi

Antara 0,60 sampai dengan 0,80

Cukup

Antara 0,40 sampai dengan 0,60

Agak Rendah

Antara 0,20 sampai dengan 0,40

Rendah

Antara 0,00 sampai dengan 0,20

Sangat Rendah

3. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Metode analisis statistik data digunakan untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan

satu prediktor, dengan

perhitungan sebagai berikut : a. Koefisien Determinasi r2 =

b{n∑ xy − (∑ X )(∑ Y )} n∑ Y − (∑ Y )

2

Keterangan : r2

: Koefisien Determinasi antara Y dengan X

∑xy

: Jumlah produk prediktor X dan kriterium Y

∑X

: Jumlah prediktor X (pendapatan Pajak Hotel)

∑Y

: Jumlah kriterium Y (pendapatan Pajak Daerah)

n

: Cacah kasus

b

: Bilangan konstan

Dalam perhitungan tersebut sekaligus dicari R dengan mengalikan r2 dengan 100%, sehingga dapat diketahui besarnya sumbangan efektif Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Gambaran Umum Kabupaten Semarang

a. Letak Geografi Sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang secara geografi berada pada 1100 14’ 54,75” sampai dengan 1100 39’ 3” Bujur Timur dan 70 3’ 75”- 70 30’ Lintang Selatan. Batas- Batas administrasi Kabupaten Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal. Ditengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga. Rata-rata ketinggian tempat di Kabupaten Semarang antar kecamatan berbeda. Daerah terendah terletak di desa Candi Rejo Kecamatan Ungaran dan daerah tertinggi terdapat di Desa Batur Kecamatan Getasan. Beberapa mata air sungai dan daerah yang dilalui sungai yang ada di Kabupaten Semarang, diantaranya : 1. Kaligarang, daerah yang di lalui Kecamatan Ungaran dan Kecamatan Bergas. 2. Rawa Pening, daerah yang dilalui Kecamatan Jambu, Kecamatan

Banyubiru, dan sebagian Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Getasan. 3. Kali Tuntang, daerah yang dilalui Kecamatan Bringin, Kecamatan Pringapus, dan Kecamatan Bawen. 4. Kali Senjoyo, daerah yang dilalui sebagian Kecamatan Tuntang, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Bringin, Kecamatan Tengaran, dan Kecamatan Getasan. 5. Selain itu masih banyak lagi sungai yang melalui daerah-daerah di wilayah Kabupaten Semarang seperti : Laban, Babon, Dolok, Klampok, Bodri, Progo, Cemoro, dan lain-lain. Nama, letak gunung dan nama pegunungan antara lain : 1. Gunung Ungaran letaknya meliputi wilayah Kecamatan Ungaran, Bawen, Ambarawa, dan Sumowono. 2. Gunung Telomoyo letaknya meliputi wilayah Kecamatan Banyu Biru dan Getasan. 3. Gunung Merbabu letaknya meliputi wilayah Kecamatan Getasan dan Tengaran. 4. Pegunungan Sewakul terletak di wilayah Kecamatan Ungaran. 5. Pegunungan Kalong terletak di wilayah Kecamatan Ungaran. 6. Pegunungan Pasokan, Kredo, Tengis terletak di wilayah Kecamatan Pabelan.

7. Pegunungan Ngabieng dan Gunung Tumpeng terletak di wilayah

Kecamatan Suruh. 8. Pegunungan Rong terletak di wilayah Kecamatan Tuntang. 9. Pegunungan Sodong terletak di wilayah Kecamatan Tengaran. 10. Pegunungan Pungkruk terletak di wilayah Kecamatan Bringin. 11. Pegunungan Mergi terletak di wilayah Kecamatan Bergas. b. Luas penggunaan lahan Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 17 kecamatan dan terdiri dari 235 desa/ kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Semarang pada tahun 2004 tercatat sebesar 95.020.674 Ha atau sekitar 2,92 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Luas yang ada terdiri dari 24.456 Ha (25,74 %) lahan sawah dan 70.564.674 Ha (74,26 %) bukan lahan sawah. Ditinjau dari segi kegunaan, bukan lahan sawah digunakan sebagai pekarangan dan bangunan sebesar 19.671.589 Ha (27,877 %), 28.285 Ha untuk tegalan dan kebun (40,083 %), 26 Ha untuk tambak/ kolam (0,037 %), perkebunan rakyat/ swasta sebesar 5.069 ha (7,183 %), 11.609 Ha untuk hutan rakyat (16,452 %), 2.623 Ha untuk rawa (3,717 %) dan lain-lain tanah kering sebesar 3.281,085 Ha (4,651 %). Menurut penggunaan lahan sawah, luas lahan sawah berpengairan irigasi teknis sebesar 5.499 Ha, irigasi setengah teknis sebesar 4.002 Ha, irigasi sederhana sebesar 7.917 Ha serta tadah hujan sebesar 6.045 Ha. c. Keadaan Iklim Curah hujan tertinggi selama tahun 2004 terdapat di Kecamatan tengaran sebanyak 3.684 mm, untuk hari hujan terbanyak terdapat di Kecamatan Bawen

sebanyak 210 hari. d. Wilayah Administratif Wilayah Kabupaten Semarang secara administrasi pada tahun 2004 terbagi dalam 17 kecamatan wilayah tersebut terdiri dari 208 desa, 27 kelurahan, 1523 rukun warga dan 6302 rukun tetangga. Jumlah prasarana desa sampai tahun 2004 mencapai 5262 yang terdiri dari prasarana perhubungan 311 buah, pendidikan dan kesehatan sebanyak 48 buah, perekonomian sebanyak 26 buah, sosial sebanyak 141 buah. e. Kepegawaian Banyaknya PNS dilingkungan pemerintah kabupaten semarang keadaan desember 2004 sebanyak 10051 orang. Jumlah pegawai menurut pendidikan yang ditamatkan adalah tamat/tidak amat SD sebanyak 465 orang ( 4,63%) SMP sebanyak 500 orang ( 4,97%), SMU sebanyak 3019 ( 30,04 %), diploma/sarjana muda sebanyak 3606 orang (35,88%) sarjana strata 1 sebanyak 2372 orang ( 23,60% ) dan sarjana strata 2 sebanyak 89 orang ( 0,88 % ) f. Pertahanan Sipil Anggota pertahanan sipil ( hansip) peranan yang penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan masyarakat. Jumlah anggota hansip dikabupaten semarang pada tahun 2004 sebanyak 7153 orang, terbagi dalam jenis kelamin laki-laki sebanyak 6778 orang (84,76 % ) dan jenis kelamin wanita sebanyak 375 orang ( 5,24 % ). Berdasarkan tingkat pendidikan umum, jumlah anggota hansip tamat SD

sebanyak 5033 orang ( 70,36 % ) SLTP sebanyak 1664 orang ( 23,26 % ) SMU sebanyak 456 orang ( 6,38 % ). Sedangkan berdasarkan klasifikasi kemampuan, semua anggota hansip menjadi anggota limas ( 100 % ). g. Pertanahan Berdasarkan data dari kantor kabupaten semarang pada tahun 2004 telah membuat akta PPAT sebanyak 4079 buah, sebagian besar berupa hak milik yaitu sebesar 84,09 % dan hak guna bangunan 15,91%. h. Pemilihan Umum Pemilu legislatif yang dilaksanakan 5 april 2004 di kabupaten semarang terdapat 641.281 pemilih yang tersebar di 2566 TPS ( tempat pemungutan suara) perolehan suara yang sah untuk DPR, DPRD I dan DPRD II dalam pemilu 5 april 2004 dikabupaten semarang menghasilkan 24 partai, dengan suara terbesar di lima partai berturut-turut diperoleh PDIP, Partai GOLKAR, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN). i. Penduduk Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2004 yang telah disesuaikan dengan hasil P4B, jumlah penduduk Kabupaten Semarang tahun 2004 adalah sebesar 891.951 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 5,57 %. Dari hasil angka registrasi tersebut, diperoleh rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Semarang masih dibawah 100 yaitu sebesar 98,34. hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada

jumlah penduduk laki-laki. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah rumahtangga juga mengalami dari 223.835 pada tahun 2003 menjadi 230.354 pada tahun 2004, dengan rata-rata anggota rumahtangga 4 orang baik pada tahun 2003 maupun 2004. Sejalan dengan kenaikan penduduk maka kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2000-2004) cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 2004 tercatat sebesar 939 jiwa setiap kilometer persegi. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk di tiap kecamatan. Kepadatan penduduk di kecamatan yang wilayahnya sebagian besar perkotaan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang wilayahnya masih merupakan daerah perdesaan. Wilayah terpadat tercatat di Tengaran, Ambarawa, dan Ungaran, masing-masing dengan kepadatan 1.272, 1.550, 1.687 jiwa/ km. j. Ketenagakerjaan Salah satu modal utama dalam perkembangan roda pembangunan adalah tenaga kerja. Sejalan dengan berlangsungnya proses demografi, jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, banyaknya pencari kerja yang terdaftar selama tahun 2004 berjumlah 17.159 orang. Pemohon perpanjangan dan pemberian ijin bekerja bagi warga negara asing (WNA) selama tahun 2004 mengalami penurunan yang cukup berarti. WNA yang mengajukan permohonan perpanjangan ijin

bekerja sebanyak 2 orang. k. Mata Pencaharian Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Semarang pada umumnya masih bekerja dibidang pertanian, hal ini menunjukan bahwa potensi wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar masih merupakan lahan pertanian. Selain itu juga ada jasa akomodasi yang menunjang sektor pariwisata yaitu hotel dan bentuk jasa akomodasi lainnya yang sejenis. Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Semarang pada tahun 2004 sebesar 183 hotel yang tersebar di Kecamatan

Getasan,

Tuntang,

Ambarawa,

Bawen,

Bergas,

dan

Ungaran.Banyaknya kamar hotel 2688 kamar dan perkiraan jumlah tamu tahun 2004 sebanyak 439.278 orang. Bila dibandingkan tahun 2003 maka jumlah hotel di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan sebesar 1,10 %, sebaliknya banyaknya kamar meningkat 0,41 %, sedang perkiraan jumlah tamu mengalami penurunan sebesar 13,04 % Sebelum mengadakan pembahasan dan pengujian terlebih dahulu akan penulis sajikan gambaran mengenai diri responden dari hasil penelitian, yang dapat dilihat sebagai berikut : a. Petugas Pajak Hotel Dalam penelitian ini Petugas Pajak merupakan unit analisis dimana subjek penelitian adalah petugas pajak dan objek penelitian adalah kendalakendala dalam pengelolaan pajak hotel sedangkan sumber data adalah petugas pajak, yang kemudian disebut sebagai responden.

1. Jenis Kelamin Berikut ini dipaparkan mengenai petugas pajak hotel di Kabupaten semarang menurut jenis kelamin. Tabel 4.1. Jenis Kelamin Petugas Pajak Hotel No

Jenis Kelamin

Frekuensi

1

Pria

7

70

2

Wanita

3

30

Jumlah

%

10 100

Sumber : Data primer yang diolah Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa subjek penelitian terdiri dari 70 % responden adalah pegawai pria dan 30 % adalah pegawai wanita. Keadaan ini karena pekerjaan ini lebih dominan di lapangan sehingga pegawai pria lebih sesuai dalam pekerjaan ini. Kemampuan pegawai pria dalam mengendarai kendaraan bermotor lebih baik daripada pegawai wanita sehingga mempermudah menjalankan tugasnya di lapangan. 2. Jabatan Berikut ini dipaparkan mengenai petugas pajak hotel di Kabupaten semarang menurut jabatan.

Tabel 4.2. Jabatan Petugas Pajak Hotel No 1

Jabatan Kasi

Pendaftaran

Frekuensi

%

dan

1

10

dan

1

10

dan

4

40

Staf Penagihan dan Keberatan

4

40

Penetapan Pajak Daerah 2

Kasi

Penagihan

Keberatan Pajak Daerah 3

Staf

Pendaftaran

Penetapan Pajak Daerah 4

Pajak daerah Jumlah

10 100

Sumber : Data primer yang diolah Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa struktur organisasi terdiri menjadi dua bagian masing-masing yaitu yang pertama adalah Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah . kemudian yang kedua adalah Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah. b. Pengusaha Hotel (Wajib Pajak) Dalam penelitian ini Wajib Pajak merupakan unit analisis dimana subjek penelitian adalah pengusaha hotel dan objek penelitian adalah kendala-kendala dalam pembayaran pajak hotel sedangkan sumber data adalah pengusaha hotel, yang kemudian disebut sebagai responden. 1. Jenis kelamin Berikut ini dipaparkan mengenai Pengusaha Hotel (Wajib Pajak) di Kabupaten semarang menurut jenis kelamin.

Tabel 4.3. Jenis Kelamin Pengusaha Hotel (Wajib Pajak) No

Jenis Kelamin

1

Pria

2

Wanita

Frekuensi

Jumlah

%

15

75

5

25

20 100

Sumber : Data primer yang diolah Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa subjek penelitian terdiri dari 75 % responden adalah pengusaha pria dan 25 % adalah pengusaha wanita. Keadaan ini karena pekerjaan mencari pendapatan dalam keluarga umumnya dikerjakan oleh kepala rumah tangga sehingga usaha ini banyak dijalankan pengusaha pria. 2. Status kepemilikan usaha Berikut ini dipaparkan mengenai Pengusaha Hotel (Wajib Pajak) di Kabupaten semarang menurut status kepemilikan usaha. Tabel 4.4. Status Kepemilikan Usaha No

Status

1

Persorangan

2

Badan hukum Jumlah

Frekuensi

%

19

95

1

5

20 100

Sumber : Data primer yang diolah Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 95 % status kepemilikan adalah perseorangan dan 5 % adalah badan hukum. Keadaan ini karena sebagian besar usaha perhotelan adalah jenis pondok wisata dan melati,

dimana banyak dimiliki oleh penduduk setempat. 3. Klasifikasi hotel Berikut ini dipaparkan mengenai Pengusaha Hotel (Wajib Pajak) di Kabupaten semarang menurut klasifikasi hotel. Tabel 4.5. Klasifikasi Hotel No

Klasifikasi Hotel

Frekuensi

%

1

Pondok Wisata

4

20

2

Melati 1

9

45

3

Melati 2

1

5

4

Melati 3

2

10

5

Bintang 1

3

15

6

Bintang 2

1

5

20

100

Jumlah

Sumber : Data primer yang diolah Dari tabel diatas dapat diketahui jenis klasifikasi hotel dalam penelitian ini sebagian besar adalah Melati 1 dengan persentase 45 % dan jumlah yang paling sedikit adalah Bintang 2 dengan persentase 5 %. 4. Tarif rata-rata berdasarkan jenis kamar dan jenis hotel Berikut ini dipaparkan mengenai tarif rata-rata berdasarkan jenis kamar dan jenis hotel di Kabupaten semarang.

Tabel 4.6. Tarif Rata-rata Hotel Berdasarkan Jenis Kamar dan Jenis Hotel di Kabupaten Semarang. No

Jenis Hotel

Jenis

Tarif rata-rata/

Kamar

Kamar/malam

Frekuensi

%

1

Pondok Wisata

Ekonomi

Rp 30.000

16

4

2

Melati 1

Ekonomi

Rp 30.000

110

30

3

Melati 2

Ekonomi

Rp 30.000

5

1

Standar

Rp 50.000

22

6

Ekonomi

Rp 50.000

19

5

Standar

Rp 100.000

7

2

Deluxe

Rp 150.000

13

4

Ekonomi

Rp 100.000

29

8

Standar

Rp 150.000

56

16

Deluxe

Rp 200.000

34

10

Suite

Rp 400.000

5

1

Ekonomi

Rp 150.000

8

2

Standar

Rp 200.000

30

8

Deluxe

Rp 400.000

6

2

Suite

Rp 600.000

4

1

364

100

4

5

6

Melati 3

Bintang 1

Bintang 2

Jumlah Sumber : Data primer yang diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis kamar Ekonomi adalah 61 buah (50 %) dengan tarif rata-rata Rp 30.000,00, jenis kamar Standar adalah 115 buah (32 %) dengan tarif rata-rata Rp 50.000,00, jenis kamar

Deluxe adalah 53 buah (16 %) dengan tarif rata-rata Rp 300.000,00, dan jenis kamar Suite adalah 7 buah (2 %) dengan tarif rata-rata Rp 600.000,00. Keadaan ini karena dibedakan oleh fasilitas yang ada pada kamar tersebut . Keadaan ini karena dibedakan oleh fasilitas yang ada pada kamar tersebut seperti : a. Suite

: Ukuran kamar besar, spring bed, Televisi multimedia, telephone, kamar mandi dalam (air panas), ruang tamu dalam, AC, View (pemandangan).

b. Deluxe

: Ukuran kamar sedang, spring bed, televisi multimedia, telephone, kamar mandi dalam (air panas), ruang tamu dalam, AC

c. Standar : Spring bed, televisi, kamar mandi dalam (air panas), kipas angin. d. Ekonomi : kasur dan kamar mandi dalam. 2. Efektivitas pengelolaan Pajak Hotel

Dalam menghitung efektifitas pengelolaan Pajak Hotel peneliti menggunakan beberapa data sekunder yaitu diantaranya data target dan realisasi pendapatan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang selama 5(lima) tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2004, Data Rekapitulasi Pendapatan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004, Direktori Hotel dan Jasa Akomodasi Lain Jawa Tengah Tahun 2000, Data Pengunjung/ Tamu Hotel Melati dan Bintang Di Kabupaten Semarang Tahun 2004 .

Tabel 4.7. Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004 Tahun

Pajak Hotel Target(Rp)

Realisasi(Rp)

Pajak Daerah Target(Rp)

Realisasi(Rp)

2000

319.376.000

409.906.594

2.999.996.000

4.108.668.632

2001

626.168.000

645.599.860

5.194.169.000

6.645.836.065

2002

756.000.000

761.323.856

8.411.591.000

9.101.529.639

2003

805.193.000

946.137.739

10.733.153.090

10.952.420.585

2004

946.145.000

992.257.525

11.940.693.673

12.614.814.955

Sumber : Data sekunder yang diolah Untuk menghitung efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten semarang pada tahun 2000-2004 menggunakan data sekunder. Dari data yang diperoleh mengenai jumlah hotel dan jumlah kamar hotel di Kabupaten semarang tahun 2000-2004 dapat dilihat sebagai berikut :

2000 2001 2002 No Jenis Hotel Tabel 4.8. Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Hotel di Kabupaten Semarang Tahun

2003

2000-2004.

No

Jenis Hotel

2000

2001

2002

2003

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Hotel

1 Pondok Wisata

Kamar

Hotel

Kamar

Hotel

Kamar

Hotel

Kamar

16

70

18

73

19

85

15

103

2 Melati 1

106

955

113

995

104

1005

115

1214

3 Melati 2

23

505

26

605

26

605

30

643

4 Melati 3

18

616

19

676

18

623

18

579

5 Bintang 1

2

80

2

80

2

80

2

80

6 Bintang 2

1

48

1

48

1

48

1

48

166

2274

171

2477

170

2446

181

2667

Total

Sumber : Data Kantor DPKD Kabupaten Semarang Dari perolehan data-data tersebut diatas dan dengan asumsi bahwa : (DPKD Kabupaten Semarang) 1. Jumlah hari dalam 1 tahun

: 360 hari

2. Masa Pergantian Kamar

: 1 x 1 hari

3. Rata- rata Tarif Kamar/ Malam dan Tingkat Hunian Kamar Tabel 4.9 Rata- rata Tarif Kamar/ Malam Tiap Jenis Hotel dan Tingkat Hunian Kamar di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004

Ju H

Tarif

Tingkat

Tarif

Tingkat

Tarif

Tingkat

Tarif

T

Kamar

Hunian

Kamar

Hunian

Kamar

Hunian

Kamar

H

1

PondokWisata

20.000

0.12

20.000

0.13

20.000

0.13

20.000

2

Melati 1

20.000

0.27

20.000

0.24

20.000

0.24

20.000

3

Melati 2

40.000

0.27

50.000

0.23

50.000

0.23

50.000

4

Melati 3

75.000

0.23

100.000

0.22

100.000

0.22

150.000

5

Bintang 1

150.000

0.20

150.000

0.20

150.000

0.20

200.000

6

Bintang 2

250.000

0.20

250.000

0.20

250.000

0.20

300.000

Sumber : Data Kantor DPKD Kabupaten Semarang

Berdasarkan data-data diatas maka dapat dihitung potensi Pajak Hotel

dari penerimaan jenis hotel di Kabupaten Semarang untuk tahun 2000 yaitu sebagai berikut : Tabel 4.10. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2000. No

Klasifikasi

Jumlah

Hotel

Kamar

Tarif

Tingkat Jumlah

Kamar/Rp Hunian

Hari

Omzet Per Tahun (Rp)

1

Pondok Wisata

70

20 000

0,12

360

2

Hotel Melati 1

955

20 000

0,27

360 1856520000

3

Hotel Melati 2

505

40 000

0,27

360 1963440000

4

Hotel Melati 3

616

75 000

0,23

360 3825360000

5

Hotel Bintang 1

80

150 000

0,20

360

864000000

6

Hotel Bintang 2

48

250 000

0,20

360

864000000

Total (166)

2274

60480000

9433800000

Sumber : DPKD Kabupaten Semarang. Dari perhitungan data tersebut diatas, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 9.433.800.000,00 dengan demikian, potensi penerimaan Pajak Hotel adalah Rp 9.433.800.000x 10 % = Rp 943.380.000,00 Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000 dengan raelisasi pendapatan Pajak Hotel tahun 2000 adalah sebagai berikut : Rp 409.906.594 × 100 % = 43 % Rp 943.380.000 Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000 adalah 43 %.

Untuk menghitung potensi Pajak Hotel dari penerimaan jenis hotel di Kabupaten Semarang untuk tahun 2001 yaitu sebagai berikut : Tabel 4.11. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2001. No

Klasifikasi

Jumlah

Tarif

Tingkat

Jumlah

Omzet Per

Hotel

Kamar

Kamar/Rp

Hunian

Hari

Tahun (Rp)

1

Pondok Wisata

73

20 000

0,13

360

68328000

2

Hotel Melati 1

995

20 000

0,24

360

1719360000

3

Hotel Melati 2

605

50 000

0,23

360

2504700000

4

Hotel Melati 3

676

100 000

0,22

360

5353920000

5

Hotel Bintang 1

80

150 000

0,20

360

864000000

6

Hotel Bintang 2

48

250 000

0,20

360

864000000

Total (171)

2477

1000

Sumber : DPKD Kabupaten Semarang. Dari perhitungan data tersebut diatas, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2001 adalah sebesar Rp 11.342.232.000,00 dengan demikian, potensi penerimaan Pajak Hotel adalah Rp 11.342.232.000x 10 % = Rp 1.134.223.200,00 Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2001 dengan raelisasi pendapatan Pajak Hotel tahun 2001 adalah sebagai berikut : Rp 645.599.860 × 100 % = 56,92 % Rp 1.134.223.200 Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2001 adalah 56,92 %. Untuk menghitung potensi Pajak Hotel dari penerimaan jenis hotel di

Kabupaten Semarang untuk tahun 2002 yaitu sebagai berikut : Tabel 4.12. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2002. No

Klasifikasi

Jumlah

Hotel

Kamar

Tarif

Tingkat Jumlah

Kamar(Rp) Hunian

Hari

Omzet Per Tahun (Rp)

1

Pondok Wisata

85

20 000 0.13

360

140760000

2

Hotel Melati 1

1005

20 000 0.24

360

1664280000

3

Hotel Melati 2

605

50 000 0.23

360

2504700000

4

Hotel Melati 3

623

100 000 0.22

360

5158440000

5

Hotel Bintang 1

80

150 000 0.20

360

993600000

6

Hotel Bintang 2

48

250 000 0.20

360

993600000

Total (170)

2446

11455380000

Sumber : DPKD Kabupaten Semarang. Dari perhitungan data tersebut diatas, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2002 adalah sebesar Rp 11.455.380.000,00 dengan demikian, potensi penerimaan Pajak Hotel adalah Rp 11.455.380.000 x 10 % = Rp 1.145.538.000,00. Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2002 dengan raelisasi pendapatan Pajak Hotel tahun 2002 adalah sebagai berikut : Rp 761.323.856 × 100 % = 66,46 % Rp 1.145.538.000 Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2002 adalah 66,46 %. Untuk menghitung potensi Pajak Hotel dari penerimaan jenis hotel di Kabupaten Semarang untuk tahun 2003 yaitu sebagai berikut : Tabel 4.13. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2003.

No

Klasifikasi

Jumlah

Tarif

Tingkat

Jumlah

Omzet Per

Hotel

Kamar

Kamar/Rp

Hunian

Hari

Tahun (Rp)

1

Pondok Wisata

103

20 000

0.13

360

163152000

2

Hotel Melati 1

1214

20 000

0.24

360

1922976000

3

Hotel Melati 2

643

50 000

0.24

360

2546280000

4

Hotel Melati 3

579

100 000

0.21

360

4585680000

5

Hotel Bintang 1

80

200 000

0.20

360

1267200000

6

Hotel Bintang 2

48

300 000

0.20

360

1140480000

Total (177)

2667

11625768000

Sumber : DPKD Kabupaten Semarang. Dari perhitungan data tersebut diatas, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 11.625.768.000,00 dengan demikian, potensi penerimaan Pajak Hotel adalah Rp 11.625.768.000x 10 % = RP 1.162.576.800,00 Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2003 dengan raelisasi pendapatan Pajak Hotel tahun 2003 adalah sebagai berikut : Rp 946.137.739 × 100 % = 81,38 % Rp 1.162.576.800 Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2003 adalah 81,38 %. Untuk menghitung potensi Pajak Hotel dari penerimaan jenis hotel di Kabupaten Semarang tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.14. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2004.

No

Klasifikasi

Jumlah

Hotel

Kamar

Tarif

Tingkat Jumlah

Kamar/Rp Hunian

Hari

Omzet Per Tahun (Rp)

1

Pondok Wisata

111

20 000

0.10

360

159840000

2

Hotel Melati 1

1215

20 000

0.22

360

1749600.000

3

Hotel Melati 2

643

50 000

0.21

360

2.314.800.000

4

Hotel Melati 3

579

100 000

0.20

360

4.168.800.000

5

Hotel Bintang 1

80

200 000

0.20

360

1.152.000.000

6

Hotel Bintang 2

48

350.000

0.20

360

1.209.600.000

Total (177)

2676

10.754.640.000

Sumber : DPKD Kabupaten Semarang. Dari perhitungan data tersebut diatas, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2004 adalah sebesar Rp 10.754.640.000,00 dengan demikian, potensi penerimaan Pajak Hotel adalah Rp 10.754.640.000x 10 % = Rp 1.075.464.000,00. Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektiitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2004 dengan raelisasi pendapatan Pajak Hotel tahun 2004 adalah sebagai berikut : Rp 992.257.525 × 100 % = 92,26% Rp 1.075.464.000 Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2004 adalah 92,26 %. 3. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Untuk mengetahui hubungan Pajak Hotel (variabel bebas) terhadap Pajak Daerah (variabel terikat) maka digunakan analisa regresi sederhana. Adapun data yang diperlukan adalah data realisasi Pajak Hotel dan realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Semarang dari tahun 2000 sampai 2004 seperti

tabel berikut ini. Tabel 4.15. Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Dan Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang Periode Tahun 2000-2004. Tahun

Pajak Hotel

Pajak Daerah

Persentase

2000

409.906.594

4.108.668.632

9,98 %

2001

645.599.860

6.645.836.065

9,88 %

2002

761.323.856

9.101.529.639

8,37 %

2003

946.137.739

10.952.420.585

8,64 %

2004

992.257.525

12.614.814.955

7,87 %

Rata-rata

8,94 %

Sumber : DPKD Kabupaten Semarang Dari hasil perhitungan yang terlampir pada lampiran 3 dapat dilihat bahwa hasil koefisien determinasi (R) sebesar 10,9 %. Ini berarti sumbangan efektif Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah sebesar 10,9 %. 4. Kendala-kendala Dalam Pengelolaan Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang

Kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan Pajak Hotel adalah : a. Keterbatasan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak maupun masyarakat tentang peraturan perpajakan terutama Pajak Daerah. b. Kurangnya kepatuhan dan kejujuran dalam usaha pajak. c. Terbatasnya masa tenggang waktu dalam membayar Pajak Hotel. Disamping itu belum adanya tempat pembayaran pajak yang permanen dan mudah dijangkau.

B. Pembahasan 1. Efektivitas Pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang

Dari semua hasil perhitungan efektifitas Pajak Hotel yang diperoleh dari tahun 2000-2004 diketahui bahwa efektivitas Pajak Hotel untuk tahun 20002001 tidak efektif, untuk tahun 2002 cukup efektif, dan untuk tahun 2003-2004 sudah efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabel 4.16. Efektivitas Pajak Hotel di Kab. Semarang Tahun 2000-2004 No

Tahun

Efektivitas Pajak Hotel (%)

Kriteria

1

2000

43,00 % Agak Rendah

2

2001

56,92 % Agak Rendah

3

2002

66,46 % Cukup

4

2003

81,38 % Tinggi

5

2004

92,26 % Tinggi

Sumber : Data sekunder yang diolah 2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil koefisien determinasi (R) sebesar 10,9 %. Hal ini berarti sumbangan efektif Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi unsur Pajak Daerah yang lain. 3. Kendala-kendala Dalam Pengelolaan Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang

Dalam setiap proses yang berkaitan dengan birokrasi pasti terdapat kendala atau hambatan begitu juga dengan pengelolaan Pajak Hotel di kabupaten Semarang yang tentu juga ada kendala, walaupun pada semua pihak menginginkan adanya kelancaran dalam semua pekerjaan dan perwujudan dari

kelancaran tersebut tidak bisa dari satu pihak tetapi dari semua pihak. Kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan Pajak Hotel adalah : a. Keterbatasan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak maupun masyarakat tentang peraturan perpajakan terutama Pajak Daerah. Ini dapat dilihat dengan adanya Pengusaha Hotel yang kurang paham dalam pengenaan Pajak Daerah, perhitungan Pajak Daerah, sehingga Kantor DPKD mengeluarkan Surat Pemberitahuan untuk semua Pengusaha Hotel(Wajib Pajak). b. Kurangnya kepatuhan dan kejujuran dalam usaha pajak. Masih ada Wajib Pajak yang melakukan kesenjangan dalam perhitungan pajak hal ini terlihat dari perbedaan data tingkat hunian antara DPKD dan data tingkat hunian hotel yang bersangkutan . c. Terbatasnya masa tenggang waktu dalam membayar Pajak Hotel. Disamping itu belum adanya tempat pembayaran pajak yang permanen dan mudah dijangkau. Berdasarkan Kantor DPKD pembayaran pajak hotel di wilayah Bandungan untuk Wajib Pajak (selain hotel bintang) dalam membayar pajak hotel mempunyai masa tenggang sehari dalam sebulan pada tanggal 6 tiap bulan di tempat Balai Desa Bandungan. Sedangkan untuk daerah lain pembayaran dilakukan di Kantor DPKD Kabupaten Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Petugas Pajak Hotel terdiri dari 7 Laki-laki dan 3 wanita. 2. Dari 10 Petugas Pajak Hotel yang menjadi subyek penelitian 2 (dua) diantaranya adalah Kasi Pendaftaran Dan Penetapan Pajak Daerah dan Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah. Sedangkan yang lainnya adalah staf, dimana terdiri menjadi dua bagian masing-masing yaitu yang pertama adalah Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah berjumlah 4 (empat) orang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah . kemudian yang kedua adalah Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah berjumlah 4 (empat) orang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah. 3. Dari 20 Pengusaha hotel (Wajib Pajak) yang menjadi sampel terdiri dari 15 laki-laki dan 5 wanita. 4. Status kepemilikan usaha pada penelitian ini sebagian besar dalah perseorangan dengan jumlah 19 hotel (95 %). Sedangkan sisanya adalah badan hukum berjumlah 1 hotel (5 %). 5. Klasifikasi hotel pada penelitian ini, sebagian besar adalah Melati 1 dengan persentase 45 % dan jumlah yang paling sedikit adalah Bintang 2 dengan persentase 5 %.

6. Jumlah jenis kamar dan tarif rata-rata per jenis kamar hotel menurut jenis kamar Ekonomi berjumlah

187 buah (50 %) dengan tarif rata-rata Rp

30.000,00. 7. Jumlah jenis kamar dan tarif rata-rata per jenis kamar hotel menurut jenis kamar standar berjumlah 115 buah (32 %) dengan tarif minimal Rp 50.000,00, dan tarif maksimal Rp 200.000,00. 8. Jumlah jenis kamar dan tarif rata-rata per jenis kamar hotel jenis kamar Deluxe berjumlah 53 buah (16 %) dengan tarif minimal Rp 150.000,00, dan tarif maksimal Rp 400.000,00.. 9. Jumlah jenis kamar dan tarif rata-rata per jenis kamar hotel jenis kamar Suite berjumlah 9 buah(2 %) dengan tarif minimal Rp 400.000,00, dan tarif maksimal Rp 600.000,00. 10. Efektifitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000 adalah 43 % yang berarti agak rendah. 11. Efektifitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2001 adalah 56,92 % yang berarti agak rendah. 12. Efektivitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2002 adalah 66,46 % yang berarti cukup. 13. Efektifitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2003 adalah 81,38 % yang berarti tinggi. 14. Efektifitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2004 adalah 92,26 % yang berarti tinggi. 15. Sumbangan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang

sebesar 10,9 %. 16. Kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan Pajak Hotel adalah : a. Keterbatasan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak maupun masyarakat tentang peraturan perpajakan terutama Pajak Daerah. b. Kurangnya kepatuhan dan kejujuran dalam usaha pajak. c. Terbatasnya masa tenggang waktu dalam membayar Pajak Hotel dan belum adanya tempat yang permanen yang mudah dijangkau mengakibatkan Wajib Pajak kesulitan dalam membayar Pajak Hotel. B. SARAN

1. Dalam menetapkan Pajak Hotel agar pejabat yang berwenang harus senantiasa melakukan validasi data, sehingga dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak sudah benar-benar mencerminkan tagihan pajak yang sesuai dengan potensi riilnya. Disamping itu, DPKD juga melakukan sosialisasi mengenai arti pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga Wajib Pajak sadar membayar pajak. 2. Dalam mempermudah pembayaran Pajak Hotel pihak DPKD dapat membangun fasilitas tempat pembayaran yang mudah dijangkau oleh Wajib Pajak dimana dapat memberikan pelayanan secara intensif pada hari kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Yoeti, Oka. 1999. Sales & Marketing for HOTELS, MOTELS, and RESORT. Jakarta: PT. Pertja Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rhineka Cipta. Faisal, Sanapiah. 1981. Dasar Dan Teknik Menyusun Angket. Surabaya: Usaha Nasional. Hadi, Sutrisno. 2004. Analisis Regresi. Yogyakarta: Andi. Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta. UPP AMP YKPN. DPKD Kabupaten Semarang. Data Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Dan Pajak Daerah Tahun 2000-2004.2004. Kabupaten Semarang: DPKD.

------- Rekapitulasi Pendapatan Potensi Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004.2004. Kabupaten Semarang: DPKD.

------- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 19 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel.2002. Kabupaten Semarang : DPKD.

Mangkoesoebroto, Guritno. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Mardalis. 2003. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara. Resmi, Siti. 2005.Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat. Sudjana. 1991. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi. Bandung :Tarsito Tarmudji, Tarsis. 2001. Memahami Pajak Dan Perpajakan. Semarang: IKIP Semarang Press.

Tim Penyusun . Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Tabulasi Data Angket Petugas Pajak N

Jabat

Butir

Butir

Butir

Butir

Butir

Butir

Butir

Butir

Butir

o

an

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Y

Ti

Y

Ti

Y

Ti

Y

Ti

Y

Ti

Y

Ti

Y

Ti

Y

Ti

Y

Ti

a

da

a

da

a

da

a

da

a

da

a

da

a

da

a

da

a

da

k √

k √

k √

k √

k √

k √

Kasi

2

Kasi

√

√

√

√

3

Staf

√

√

√

√

4

Staf

5

Staf

√

√

√

√

√

√

6

Staf

√

√

√

√

√

√

7

Staf

8

Staf

9

Staf

√

10

Staf

√

Jumlah Res %

√

√

√

√

√

√

5

5 10

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

5 10

3

7 10

3

7 10

√

√

√

√

√

√

5

√

4 10

50 50 50 50 30 70 30 70 40

√

√

√ √ √

√

√ √

√

√

√

√

√

k √

√ √

√

k √

√

1

√

k

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

6

4

8

7

6 10

60 40 60

4

6 10

2 10

√

3 10

40 60 20 80 70 30

Tabulasi Data Angket Pengusaha Hotel/ Wajib Pajak no

Status

Res

Butir 01

WP

Ya √

Tidak

Butir 02 Ya

Butir 03

Tidak

Ya

√

√

Tidak

Butir 04 Ya

Tidak

√

Butir 05 Ya

Tidak

√

1

Perorangan

01

2

Perorangan

02

3

Perorangan

03

4

Perorangan

04

√

√

5

Perorangan

05

√

√

6

Perorangan

06

7

Perorangan

07

√

√

√

√

√

8

Perorangan

08

√

√

√

√

√

9

Perorangan

09

10 Perorangan

10

√

11 Perorangan

11

√

12 Perorangan

12

√

13 Perorangan

13

√

14 Perorangan

14

√

15 Perorangan

15

16 Perorangan

16

√

17 Perorangan

17

√

√

18 Perorangan

18

√

√

19 Perorangan

19

√

√

20

√

20

Badan

√ √

√ √

√

√ √

√

√

√ √

√

√

√

√ √

√

√ √

√ √

√

√

√ √

√ √

√ √

√ √

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

12

12

√

Hukum Jml

11 55

12

8

20

Res %

9

8

20 45

40

20 60

40

8

8

20 60

60

12 20

40

40

60