EFEKTIFITAS PENERAPAN PERDA KOTA BEKASI NO. 02 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PNS DI KOTA BEKASI MEIDIANA ADHIKA1 ABSTRAK Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kota Bekasi yang masih miskin, sementara itu masyarakat Kota Bekasi yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Bekasi sebagian besar beragama Islam namun belum memahami mengenai pengelolaan zakat serta kewajiban mereka untuk menunaikannya. Pada hakekatnya, Perda Pengelolaan Zakat ini merupakan cara untuk menjembatani antara kewajiban umat islam di Kota Bekasi untuk menunaikan zakat, dengan kondisi masyarakat Kota Bekasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan adanya Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi. ABSTRACT This research aims to explain and analyze the effectivity of the implementation of the Law of the City of Bekasi Number 2 of 2008 Concerning Zakat Management to the Government Employees of the City of Bekasi. Writer uses socio-legal research methods with literature study and interview. The result of the research shows that the implementation of the Law of the City of Bekasi Concerning Zakat Management hasn't fully worked effectively. This is because the people of Bekasi, majority are muslims, yet don't understand about Zakat Management and their obligations to discharge it. In essence, the Law Concerning Zakat Management is a way to bridge between the obligations of muslims in Bekasi to discharge Zakat with the condition of the people in Bekasi who are still under poverty so that the Law Concerning Zakat Management in Bekasi is needed. KEY WORDS: The Effectivity of Law, Zakat Management, the Government Employees of the City of Bekasi.
1
Penulis adalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan VII Hukum tentang Kesejahteraan Masyarakat dan Masalah Sosial angkatan 2008.
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
kecil. Selain itu, ketiadaan akses yang
PENDAHULUAN Masalah kemiskinan sendiri harus
dapat menunjang pemenuhan kehidupan
dipandang sebagai kondisi dimana tidak
manusiawi juga dapat menjadi faktor
terpenuhinya hak-hak dasar seseorang
penyebab
ataupun sekelompok orang, laki-laki
Indonesia. Dengan tidak terpenuhinya
maupun perempuan, secara layak untuk
aksesibilitas
mengembangkan
yang
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar
lagi
mereka, hal ini menyebabkan tingginya
bermartabat. dipahami
kehidupan
Kemiskinan sebatas
tidak
ketidakmampuan
ekonomi saja, namun juga kegagalan
terjadinya
kemiskinan
masyarakat
di
terhadap
angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan
data
Badan
Pusat
dan
Statistik mengenai Profil Kemiskinan di
perbedaan perlakuan bagi seseorang atau
Indonesia yang tercatat hingga Bulan
sekelompok orang, baik laki-laki
Maret 2012, jumlah penduduk miskin
maupun perempuan dalam menjalani
yang ada di Indonesia mencapai 29,13
kehidupan yang bermartabat.
juta jiwa (11,96 persen dari seluruh
pemenuhan
hak-hak
Penyebab
dari
dasar
langgengnya
penduduk
Indonesia).
Jumlah
ini
kemiskinan, ketidakberdayaan, maupun
berkurang 0,89 juta jiwa atau 0,53
keterbelakangan
persen
Indonesia
adalah
jika
dibandingkan
dengan
Keterbatasan
penduduk miskin yang tercatat pada
akses membuat manusia mempunyai
bulan Maret 2011 yang berjumlah 30,02
keterbatasan
pilihan
juta jiwa (12,49 persen dari seluruh
mengembangkan
hidupnya.
persoalan
aksesibilitas.
utnuk Sebagai
akibatnya, manusia hanya menjalankan
penduduk Indonesia). Pulau
Jawa
merupakan
pulau
apa yang terpaksa dapat dilakukan,
dengan jumlah penduduk terbanyak dan
bukan
terpadat di Indonesia. Jumlah penduduk
apa
yang
seharusnya
bisa
yang ada di Pulau Jawa tidak sebanding
dilakukan. Dengan demikian, potensi manusia
dengan ketersediaan kebutuhan dasar.
dalam mengembangkan hidup menjadi
Tak heran jika Pulau Jawa menduduki
terhambat
peringkat
dan
kontribusinya
pada
kesejahteraan bersama menjadi lebih
teratas
dengan
jumlah
penduduk miskin terbesar di Indonesia.
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
Salah satu Provinsi di Pulau Jawa yang
mempengaruhi
menyumbang jumlah penduduk terbesar
masyarakat yang ada di Kota Bekasi.
di Pulau Jawa ialah Jawa Barat, dengan
Tingkat kesejahteraan masyarakat ini
Bekasi sebagai daerah dengan Laju
dapat diukur salah satunya melalui
Pertumbuhan Penduduk tertinggi di
tingkat kemiskinan di Kota Bekasi, yang
Jawa Barat.
mana sebesar 15 persen. Jika diestimasi
tingkat
kesejahteraan
Kota Bekasi memiliki letak yang
dari jumlah penduduk Kota Bekasi yang
sangat strategis karena wilayahnya yang
ada saat ini yaitu sebesar 2,5 juta jiwa,
berdekatan dengan wilayah DKI Jakarta.
maka masih ada sekitar 350 ribu warga
Kota Bekasi hadir sebagai kota satelit
Kota Bekasi yang berada di bawah garis
dan juga sebagai salah satu penyeimbang
kemiskinan.
DKI Jakarta. Selain itu, Kota Bekasi
bahwa tingkat kemiskinan di Kota
banyak
Bekasi masih cukup tinggi.
dipilih
pemukiman
menjadi
oleh
daerah
masyarakat
yang
Hal
Indonesia
ini
membuktikan
merupakan
negara
bekerja di DKI Jakarta karena posisinya
dengan jumlah penduduknya sebagian
yang bersebelahan bahkan bersentuhan
besar beragama Islam. Hal ini membuat
dengan wilayah DKI Jakarta.
kehidupan
Sejak dua tahun terakhir, jumlah penduduk
Kota
Bekasi
peningkatan
secara
Meningkatnya
angka
mengalami signifikan.10
kelahiran
dan
sehari-hari
Indonesia
sangat
kehidupan
beragama
masyarakat
akrab
dengan
Islam
beserta
ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Kehidupan berbangsa dengan
jumlah pendatang yang menyerbu Kota
kehidupan
Bekasi
faktor
bagaikan kepingan mata uang yang
sensus
saling
menjadi
penyebabnya.
salah
satu
Berdasarkan
penduduk tahun 2010, jumlah penduduk
beragama
berhimpit
dan
di
Indonesia
tidak
dapat
dipisahkan.
di Kota Bekasi mencapai 2.332.363
Dua sisi yang berbeda namun satu.
jiwa. Namun pada awal tahun 2012 ini,
Satu sisi untuk kehidupan bernegara
jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai
serta berbangsa, dengan sisi lainnya
sekitar 2,5 juta jiwa.
untuk kehidupan beragama. Karenanya,
Tingkat
kepadatan
penduduk
Kota Bekasi yang tinggi ini tentu akan
adalah
tidak
mungkin
untuk
memisahkan sepenuhnya antara urusan
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
pemerintahan keagamaan,
dengan
urusan
karena
telah
disebutkan
dalam
Al
Quran
nilai-nilai
tersebut. Karenanya melihat penurunan
keagamaan tanpa kita sadari sudah
tingkat kemiskinan di Kota Bekasi yang
melekat dalam jiwa bangsa Indonesia.
tidak signifikan, bahkan cenderung tidak
Terkait permasalahan kemiskinan,
memberi pengaruh banyak terhadap
Islam sangat menaruh perhatian terhadap
tingkat kesejahteraan masyarakat Kota
penganggulangan kemiskinan dan fakir
Bekasi yang berbanding lurus dengan
miskin. Al Quran telah mendeskripsikan
jumlah penduduk Kota Bekasi yang
zakat secara jelas dan tidak dapat
sebagian
dipungkiri
Pemerintah melihat adanya potensi zakat
bahwa
zakat
merupakan
sebuah kewajiban. Bahkan kata “zakat”
Zakat diistilahkan
sesungguhnya sebagai
jaminan
Atas Daerah
dapat sosial,
beragama
Islam,
di Kota Bekasi yang sangat besar.
dalam Al Quran selalu disebutkan berdampingan dengan shalat.
besar
dasar Kota
inilah
Bekasi
Pemerintah mengeluarkan
Perda Kota Bekasi No 02 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan
Zakat.
Namun
yakni jaminan sosial bagi masyarakat
ternyata dalam tataran pelaksanaannya
yang membutuhkan, orang-orang yang
di
tidak mampu untuk bekerja, ataupun
persoalan terkait keefektifan dari Perda
orang tua yang sudah jompo. Mereka
Pengelolaan Zakat tersebut.
inilah yang mempunyai hak untuk
masyarakat
muncul
berbagai
Oleh karena itu dirasakan perlu
mendapatkan dana dari zakat. Secara
dilakukan
statusnya, mereka dapat disebut sebagai
pelaksanaan Perda No. 02 Tahun 2008
orang yang fakir atau bisa juga disebut
tentang Pengelolaan Zakat di Kota
sebagai orang yang miskin. Dana zakat
Bekasi,
yang diberikan kepada mereka bertujuan
profesi di lingkungan PNS Kota Bekasi.
penelitian
khususnya
mengenai
penerapan
zakat
untuk dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena mereka tidak mampu untuk bekerja.
METODE Penulis tergerak untuk melakukan
Pemerintah Kota Bekasi menyadari
penelitian terhadap Perda Pengelolaan
akan kewajiban zakat umat muslim
Zakat di Kota Bekasi dalam penyusunan
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
skripsi
penulis
dikarenakan
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
penulis
bertempat tinggal di Kota Bekasi, dan penulis sama sekali
Sebagai awalan dari pelaksanaan
belum pernah
pentaatan Perda Pengelolaan Zakat,
mendengar mengenai Perda Pengelolaan
maka Perda ini di ujicoba terlebih
Zakat di Kota Bekasi. Hal ini dirasa
dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil di
aneh bagi penulis mengingat di dalam
Kota Bekasi. Perda Pengelolaan Zakat
Perda
Perda
ini pada dasarnya mengatur seluruh
Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi
masyarakat Kota Bekasi, dalam hal yang
berlaku bagi seluruh masyarakat Kota
diatur ialah mengenai penyaluran serta
Bekasi, namun ternyata hanya segelintir
pengelolaan seluruh bentuk zakat yang
kecil dari masyarakat di daerah tempat
dihimpun dari masyarakat Kota Bekasi.
ini
tinggal
dikatakan
penulis
bahwa
yang
mengetahui
mengenai keberadaan Perda ini.
Akan tetapi dikarenakan sosialisasi dari
Perda
Pengelolaan
Zakat
ini
Selain itu, penulis menganggap
membutuhkan waktu yang tidak singkat
pembahasan ini akan menjadi menarik
dan harus dilakukan secara perlahan-
dikarenakan
diadakan
lahan, maka Pemerintah Kota Bekasi
Perda
beserta BAZDA baru menerapkan Perda
Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi,
ini terhadap PNS Kota Bekasi saja
sebagian
dikarenakan PNS taat akan asas.
jarangnya
pembahasan
Pengelolaan
mengenai
besar Zakat
mengenai di
daerah
Perda lain
termasuk di daerah Kabupaten Bekasi,
PEMBAHASAN
namun tidak halnya dengan Kota Bekasi. Yang diteliti oleh penulis dalam penelitian efektifitas Pemerintah
ini
adalah
dan Kota
sejauh
mana
komitmen
dari
Bekasi
dan Pegawai Negeri Sipil di Kota Bekasi
yang
bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Bekasi, dalam menerapkan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat Kota Bekasi.
A. Gambaran Umum Masyarakat
A.1 Gambaran Umum Kota Bekasi A.1.1 Sejarah Kota Bekasi Awal tahun 1950, para pemimpin rakyat mengadakan rapat raksasa di Alun-alun Bekasi pada 17 Januari 1950 yang menghasilkan beberapa tuntutan
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
yang terhimpun dalam Resolusi 17
ini mengartikan bahwa usia Kota Bekasi
Januari,
salah
satu
sebagai kota otonom baru genap berusia
tuntutan
agar
15 tahun pada tanggal 10 Maret 2012
nama Kabupaten Jatinegara dirubah
lalu. Sebelumnya Kota Bekasi menjadi
menjadi Kabupaten Bekasi.
kota yang otonom, Kota Bekasi berstatus
yang
tuntutannya
mana
berisikan
Kabupaten Bekasi secara resmi
sebagai
Kecamatan
yang
dalam
terbentuk pada tanggal 15 Agustus 1950,
perkembangannya dilakukan pemekaran
dan dengan terbentuknya Kabupaten
menjadi Kota Administratif di bawah
Bekasi ini memberi arti bahwa sebagai
pemerintah Kabupaten Bekasi.
kabupaten,
mereka
berhak
Kota
untuk
Bekasi
memiliki
mengatur rumah tangganya sendiri. Di
keuntungan tersendiri terutama dari segi
antara 13 kecamatan yang berada di
komunikasi
bawah
mengingat
Kabupaten
Bekasi,
terdapat
dan
perhubungan,
letaknya
strategis.
diantaranya.
menjadikan Kota Bekasi sebagai salah
salah
satu
kecamatan
perkembangan
yang
dengan
paling
pesat.
satu
sangat
Kecamatan Bekasi sebagai salah satu
Kecamatan Bekasi merupakan
Salah
yang alasan
yang
satu daerah penyeimbang DKI Jakarta ialah
karena
kelengkapan
kemudahan
sarana
serta
dan
prasarana
Perkembangan Kecamatan Bekasi yang
transportasi yang dimiliki oleh Kota
begitu
Bekasi.
pesat
memaksa
terjadinya
Pesatnya perkembangan Kota
pemekaran Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi pada tahun
Bekasi
tidak
1982 di bawah Kabupaten Bekasi.
perkembangan wilayah pemukimannya
Kemudian status Kota Administratif
saja,
Bekasi kembali di tingkatkan menjadi
berkembang menjadi kota perdagangan,
Kotamadya (sekarang "Kota") melalui
jasa, dan industri.
namun
hanya
Kota
Bekasi
sebatas
turut
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996.
A.2 Gambaran Umum Penduduk A.1.2 Perkembangan Kota Bekasi
Kota Bekasi
kota
Berdasarkan hasil pencacahan
otonom terhitung sejak tahun 1997. Hal
sensus penduduk 2010, Penduduk Kota
Kota
Bekasi
merupakan
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
Bekasi terdiri atas 416 kepala keluarga
Minimnya tingkat kesejahteraan
(KK) dengan jumlah penduduk kota
sosial masyarakat Kota Bekasi berakibat
Bekasi
adalah
pada pembangunan daerah Kota Bekasi
2.336.498 orang. Dari hasil Sensus
yang tidak dapat terlaksana dengan
Penduduk 2010 tersebut tampak bahwa
optimal.
penyebaran
dilakukan
angka
sementara
penduduk
Kota
Bekasi
Salah
satu
usaha
pemerintah
yang dalam
masih di dominasi di 4 Kecamatan
melaksanakan pembangunan di Kota
dengan jumlah penduduk terbanyak
Bekasi ialah dengan cara mengeluarkan
yaitu Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi
Perda Pengelolaan Zakat yang diyakini
Barat, Bekasi Timur dan Kecamatan
dapat
Pondokgede.
kesejahteraan
Migrasi memegang kontribusi
menyelesaikan
permasalahan
masyarakat
di
Kota
Bekasi.
terbesar dan bertanggung jawab atas
Zakat memiliki peranan yang
tingginya tingkat pertambahan penduduk
sangat strategis di dalam pembangunan
Kota Bekasi. Penyebab derasnya arus
masyarakat.
migrasi
yang
tidak
lain
adalah
Pembangunan
terkait
dengan
ekonomi
sektor
riil
berkembangnya Kota Bekasi menjadi
mendapatkan prioritas yang utama. Hal
pusat ekonomi dan pusat bisnis. Hal ini
ini
disebabkan oleh letak Kota Bekasi yang
pengangguran
berada di jalur ekonomi yang dinamis,
lapangan serta kesempatan kerja dapat
yakni antara Jakarta dengan Jawa Barat.
diperluas.
Kota Bekasi memiliki tingkat
dimaksudkan
salah
yang tidak diiringi dengan ketersediaan
pendapatan.
pekerjaan
yang
sehingga
mengakibatkan
Dari
satu
dikurangi,
sisi
dan
pembangunan
instrumen
pemerataan
memadai
Dengan zakat yang dikelola
rendahnya
dengan baik, dimungkinkan membangun
tingkat kesejahteraan masyarakat di
pertumbuhan
Kota
pemerataan
Bekasi. Tingkat
angka
kesejahteraan umat, zakat merupakan
kepadatan penduduk yang sangat tinggi
lapangan
dapat
agar
kesejahteraan
ekonomi pendapatan,
sekaligus atau
yang
masyarakat ini sendiri menciptakan efek
dikenal dengan konsep economic growth
domino terhadap pembangunan daerah
with equity.
Kota Bekasi.
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
A.3 Hukum dan Pembangunan di
tangan daerah, maka pemerintah daerah
Kota Bekasi Konsep untuk
kewenangan yang telah kembali ke
desentralisasi
menggantikan
didaulat sistem
dapat melanjutkan pembangunan daerah yang sempat tertunda. Dalam
pemerintahan sentralisasi yang bertahan
kaitannya
dengan
selama kurang lebih 53 tahun di
pembangunan daerah, pihak yang dapat
Indonesia,
menentukan
karena
desentralisasi
pengambilan
langkah-
dianggap dapat mewakili demokrasi dan
langkah dalam pembangunan daerah
kedaulatan yang berada di tangan rakyat
ialah Pemerintah Daerah itu sendiri.
Indonesia
masa
Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bekasi
sentralisasi, pembangunan di Indonesia
mengambil langkah untuk mengeluarkan
tidaklah merata, semua terpusat di
Perda Pengelolaan Zakat. Pemerintah
Pemerintahan Pusat yang terletak di
Kota
Jakarta. Daerah-daerah yang letaknya
Pengelolaan Zakat yang optimal dapat
jauh dari pusat namun memiliki sumber
memeratakan pembangunan di Kota
daya alam yang melimpah ruah sangat
Bekasi.
sepenuhnya.
merasakan sangat
dampak
dirugikan
Pada
bahkan
merasa
dengan
sistem
Bekasi
bahwa
Selain itu, zakat juga dapat menjadi
sumber
diperuntukkan
pemerintahan sentralisasi ini.
meyakini
pembiayaan bagi
yang
peningkatan
Adanya pemerintahan daerah
kesejahteraan kaum dhuafa. Melalui
dimulai dari kebijakan desentralisasi.
zakat, pemerintah mengharapkan bahwa
Dengan
sistem
Kota Bekasi dapat terlepas dari belenggu
desentralisasi maka segala urusan daerah
kemiskinan dan kebodohan. Pemerintah
tidak lagi dipegang oleh pemerintah
Kota Bekasi juga turut berharap bahwa
pusat. Segala urusan yang memang
pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat ini
sudah seharusnya menjadi kewenangan
dapat mengangkat masyarakat Kota
pemerintah daerah, dikembalikan kepada
Bekasi di atas garis kemiskinan.
diterapkannya
pemerintah daerah.. Daerah akhirnya memiliki kewenangan untuk mengurusi dan mengembangkan potensi daerah mereka
masing-masing.
A.4 Pegawai Negeri Sipil di Kota Bekasi
Dengan
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
Atas
A.4.1 Peranan dan Fungsi Pegawai Negeri
Sipil
Sebagai
BAZDA
Aparatur Negara Pemerintah
Kota
Bekasi
melihat tingginya potensi zakat di Kota Bekasi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh
jumlah
Pemerintah
penduduk
Indonesia,
terutama Kota Bekasi, yang beragama Islam. Setiap orang yang beragama
dasar Kota
Kota
inilah Bekasi
Bekasi
maka beserta
memutuskan
untuk memberlakukan pentaatan awal dari Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008
tentang
Pengelolaan
Zakat
terhadap PNS di Kota Bekasi terlebih dahulu, dengan zakat profesi sebagai fokus utamanya untuk saat ini.
Islam, sudah menjadi kewajibannya untuk
mengeluarkan
zakat.
Perda
A.4.2 Struktur Organisasi Pegawai
Pengelolaan zakat ini baru diterapkan
Negeri Sipil di Kota Bekasi
kepada PNS, dengan bentuk zakat yang
Pemerintah Kota Bekasi terdiri atas:
harus diserahkan ialah berupa zakat
1. Sekretariat Daerah
profesi. Sebenarnya Perda Pengelolaan
2. Sekretariat DPRD
Zakat ini diperuntukkan bagi seluruh
3. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri
masyarakat Kota Bekasi, namun sebagai
atas :
tahapan dari pentaatan awal maka Perda
a)
ini diberlakukan terhadap PNS di Kota
Pembangunan Daerah
Bekasi terlebih dahulu.
b) Badan Kepegawaian Daerah
Pemberlakuan
Perda
Badan
Perencanaan
c) Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota
dan Perlindungan Masyarakat
Bekasi dilakukan atas dasar ketaatan
d) Badan Pengelolaan Lingkungan
PNS akan asas. Selain itu sosialisasi
Hidup
lebih mudah untuk dilakukan karena
e)
PNS berada di dalam lembaga yang jelas
Perempuan, Perlindungan Anak dan
pengorganisasiannya, serta PNS sudah
Keluarga Berencana
tentu memiliki gaji yang tetap sehingga
f) Badan Pengelolaan Keuangan
lebih
dan Aset Daerah
mudah
zakatnya.
dalam
penghitungan
Badan
Pemberdayaan
g) Inspektorat Kota h) Rumah Sakit Umum Daerah
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
i) Kantor Kepustakaan Daerah
A.4.3 Tingkat Kesejahteraan PNS
j) Kantor Arsip Daerah
di Kota Bekasi
k)
Dalam
Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat
kemiskinan
4. Dinas Daerah, yang terdiri atas :
mengentaskan dan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi,
a) Dinas Pendidikan
maka
b) Dinas Kesehatan
mengeluarkan Perda No. 02
c) Dinas Sosial
Tahun 2008. Perda ini diyakini dapat
d) Dinas Tenaga Kerja
menjadi solusi terkait permasalahan-
e) Dinas Perhubungan
permasalahan sosial yang dihadapi oleh
f)
Dinas
Kependudukan
dan
Pemerintah
Kota
Bekasi,
Kota
terutama
Bekasi
masalah
Catatan Sipil
kemiskinan dan tingkat kesejahteraan
g) Dinas Bina Marga dan Tata Air
yang masih rendah.
h) Dinas Pemuda, Olah Raga,
Perda Pengelolaan Zakat ini
Kebudayaan dan Kepariwisataan
pada
i) Dinas Tata Kota
terhadap
j) Dinas Bangunan dan Kebakaran
Bekasi, namun sebagai permulaan dan
k) Dinas Kebersihan
sosialisasi awal, maka Perda ini baru
l) Dinas Pertamanan, Pemakaman,
diberlakukan terhadap PNS di Kota
dan Penerangan Jalan Umum
Bekasi saja. Di dalam Instruksi Walikota
m) Dinas Pendapatan Daerah
Bekasi No. 01 Tahun 2010
n) Dinas Perekonomian Rakyat
tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah,
o)
dikatakan bahwa batas minimum atau
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, dan Koperasi 5. Lembaga lain, yang terdiri atas :
dasarnya
akan
seluruh
diberlakukan
masyarakat
Kota
batas nisab bagi wajib zakat ialah Rp 1.600.000,-, maka bagi PNS yang
a) Badan Narkotika Kota Bekasi
memiliki gaji pokok di atas nilai Rp
b)
1.600.000,- maka mereka berkewajiban
Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
untuk membayar zakat profesi setiap
c) Satuan Polisi Pamong Praja
bulannya sebesar 2,5% dari penghasilan
6. Kecamatan, dan
mereka, atau senilai Rp 40.000,-.
7. Kelurahan.
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
Untuk
mengetahui
tingkat
konstitusi negara Republik Indonesia,
kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi
yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang
dapat pula dilihat melalui Rekapitulasi
Dasar 1945. Pasal ini secara jelas
PNS Kota Bekasi berdasarkan Golongan
menyebutkan bahwa otonomi daerah
Periode 28 Desember 2012. Melihat
merupakan bagian dari sistem tata
tabel data rekapitulasi PNS Kota Bekasi,
negara
dapat
tingkat
pemerintahan di Indonesia. Hal ini
kesejahteraan PNS di Kota Bekasi masih
tentunya semakin mengukuhkan sistem
rendah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan
desentralisasi di Indonesia.
dikatakan
bahwa
masih banyaknya gaji pokok PNS yang berada
di
bawah
Upah
Indonesia
dan
pelaksanaan
Berbicara mengenai otonomi daerah
Minimum
sebenarnya tidak akan jauh berbeda
Regional (UMR) Kota Bekasi tahun
ketika sebelumnya kita telah membahas
2012, yaitu Rp 1.422.252,-.
mengenai
Dari total keseluruhan PNS Kota
desentralisasi.
Namun
pembahasannya akan menjadi sedikit
Bekasi tahun 2012 yang berjumlah
berbeda ketika kita mengenal lebih jauh
13.124 orang, masih terdapat 445 orang
hubungan
yang termasuk ke dalam Golongan I,
desentralisasi dengan otonomi daerah.
yang
terjalin
antara
yang mana gaji pokok mereka belum
Konsep otonomi daerah tercipta
mencapai UMR Kota Bekasi tahun
sebagai efek domino dari pemberlakuan
2012.
sistem
desentralisasi
pada
sistem
pemerintahan di Indonesia. Jika sistem
B. Perda Pengelolaan Zakat Di
pemerintahan
negara
kita
masih
menganut sistem sentralisasi hingga
Kota Bekasi
detik ini, maka konsep otonomi daerah B.1 Pelaksanaan Otonomi Daerah di
tidak
akan
kehidupan
Kota Bekasi B.1.1 Pelaksanaan Otonomi Daerah di
hadir
di
tengah-tengah
bermasyarakat
rakyat
Indonesia seperti saat ini.
Indonesia Berdasarkan Pasal 18
B.1.2 Pelaksanaan Otonomi Daerah
UUD 1945 Permasalahan
otonomi
daerah
di Kota Bekasi
mempunyai tempat tersendiri dalam
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.
32
Tahun
tentang
asas Lex Posterior Derogat Legi Priori,
Pemerintahan Daerah yang merujuk
yang berarti bahwa aturan yang baru
pada Pasal 18 UUD 1945, dinyatakan
mengenyampingkan atau membatalkan
bahwa
aturan yang lama. Asas ini dipergunakan
negara
2004
Selain itu, hukum juga mengenal
mengakui
adanya
pemerintahan daerah dengan kabupaten
ketika
dan
penyelenggara
aturan yang derajatnya sama. Dalam hal
pemerintahan daerah. Atas dasar inilah
ini dapat dilihat bahwa keberlakuan UU
maka Kota Bekasi memiliki kewenangan
No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
untuk mengeluarkan Peraturan Daerah
Zakat mengenyampingkan UU No 38
(Perda) dalam rangka penyelenggaraan
Tahun 1999 yang juga turut mengatur
pemerintahan daerah di Kota Bekasi.
mengenai Pengelolaan Zakat.
kota
sebagai
Telah
dikatakan
terdapat
pertentangan
antara
sebelumnya
Berdasarkan kedua asas hukum
bahwa Pemerintah Kota Bekasi beserta
ini, maka dapat dikatakan bahwa Perda
BAZDA
Pengelolaan Zakat Kota Bekasi ini sudah
Kota
Bekasi
masih
mendasarkan Perda Pengelolaan Zakat
tidak
Kota Bekasi kepada UU No. 38 Tahun
perundang-undangan
1999.
dikarenakan
Hal
ini
menjadikan
Perda
relevan
dengan
pengaturan yang
Undang-undang
ada, yang
Pengelolaan Zakat ini tidak relevan serta
dijadikan sebagai dasar pembentukan
tidak
Perda
sesuai
dengan
pengaturan
perundang-undangan yang berada di
Pengelolaan
Zakat
dikatakan
sudah tidak berlaku lagi.
atasnya. Dalam hukum dikenal asas Lex
B.2 Pengaturan Pengelolaan Zakat
Superior Derogat Legi Inferior yang
dalam Perda Kota Bekasi No. 02
berarti bahwa peraturan yang lebih
Tahun 2008
tinggi akan mengesampingkan peraturan
Nizab zakat profesi dalam Perda
yang lebih rendah. Apabila terjadi
PengelolaanZakat ini diqiyaskan dengan
pertentangan
peraturan
nisab zakat emas. Dikatakan bahwa
perundang-undangan yang tinggi dengan
nisab zakat emas ialah 85 gram emas,
yang rendah maka yang tinggilah yang
sehingga
harus didahulukan.
memenuhi nizab senilai 85 gram emas
antara
barangsiapa
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
yang
telah
selama setahun, maka orang tersebut
C. Efektifitas Perda Kota Bekasi
berkewajiban untuk membayar zakat
No. 02 Tahun 2008 Tentang
profesi.
Pengelolaan Zakat
Perhitungan
nisab
yang
digunakan oleh Pemerintah Kota Bekasi beserta BAZDA Kota Bekasi bukanlah
C.1 Efektifitas Penegakan Hukum
emas 24 karat namun merupakan emas
Perda Pengelolaan Zakat Kota
23 karat dengan harga per gram nya
Bekasi No. 02 Tahun 2008
sekitar Rp 200.000,- pada saat itu.
C.1.1 Penerapan Perda No. 02 Tahun
Sehingga
didapatkan
perhitungan
2008 terhadap PNS di Kota
sebagai berikut :
Bekasi
85 gram emas x 200.000 = Rp.
Zakat
sendiri
sebenarnya
17.000.000,-
merupakan salah satu elemen ibadah
Rp 17.000.000 : 12 bulan = Rp
umat Islam yang memberikan kontribusi
1.416.667,Berdasarkan
signifikan
terhadap
kemajuan
umat
perhitungan
Islam baik dari segi ekonomi maupun
tersebut, didapat angka Rp 1.416.667,-
budaya. Zakat bisa menjadi solusi
yang kemudian digenapkan menjadi Rp
ampuh terhadap permasalahan ekonomi
1.600.000,-
yang membelit umat terutama dalam
Bekasi
oleh
melalui
Pemerintah Instruksi
Kota
Walikota
rangka
pengentasan
kemiskinan.
Bekasi No. 01 Tahun 2010, sebagai
Sehingga, beberapa negara berpenduduk
batas nisab wajib zakat. Penghitungan
mayoritas
nisab
aturan mengenai zakat, seperti Malaysia,
sebesar
Rp
1.600.000,-
muslim
memberlakukan
berdasarkan hitungan gaji pokok, bersih
Pakistan, Saudi Arabia, Kuwait, India,
tanpa pemotongan. Jadi zakat profesi
Lebanon, Libya dan Sudan.
yang dikeluarkan oleh PNS ialah 2,5%
Perda
Zakat
serupa
telah
dari gaji penuh per bulannya, tanpa
dilaksanakan oleh Kota Bekasi melalui
dilakukan
Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008.
pemotongan
pengeluaran kebutuhan sehari-hari.
untuk
Pemerintah
Kota
Bekasi
mengakui
bahwa pemberlakuan Perda Pengelolaan Zakat
tersebut
mereka
lakukan
berdasarkan pengamatan mereka akan
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
Perda Pengelolaan Zakat yang telah
dan haul serta tinggal atau mendapatkan
hadir sebelumnya di Kota Cilegon pada
penghasilan
tahun 2001 lalu, dalam artian bahwa
mengeluarkan zakat. Jelas tertera bahwa
Perda Pengelolaan Zakat Kota Bekasi
Perda
di
Kota Bekasi
ini
wajib
diperuntukkan
bagi
mencontoh kepada Perda Pengelolaan
seluruh warga masyarakat yang tinggal
Zakat Kota Cilegon.
di Kota Bekasi dan juga diperuntukkan
Terkait dengan Pengelolaan Zakat
bagi orang-orang yang bekerja di Kota
di Kota Bekasi, seperti yang telah
Bekasi, walaupun orang-orang tersebut
dijelaskan sebelumnya bahwa Perda
tidak tinggal di dalam wilayah Kota
Pengelolaan Zakat Kota Bekasi ini baru
Bekasi.
berfokus pada Zakat Profesi saja. Zakat
dijelaskan oleh Bapak Fuad sebelumnya,
Profesi ini diarahkan kepada Pegawai
Perda Zakat ini baru dilaksanakan
Negeri Sipil atau PNS yang bekerja di
terhadap PNS Kota Bekasi saja.
Kota Bekasi terlebih dahulu, karena mereka lebih taat asas.
Namun seperti yang telah
Perda
Pengelolaan
Zakat
ini
belum menyentuh orang-orang yang
Zakat Profesi ini sendiri dikenal
bekerja di Bekasi di luar PNS Kota
dengan istilah zakat gaji pegawai atau
Bekasi, seperti orang-orang yang bekerja
zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta.
di perusahaan-perusahaan swasta di
Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat
Kota Bekasi, dan juga Perda ini belum
yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau
menyentuh
keahlian profesional tertentu, baik yang
Bekasi pada umumnya. Perda Zakat ini
dilakukan
baru benar-benar diberlakukan terhadap
orang
sendiri
atau
maupun
lembaga
bersama
lain,
yang
mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab.
warga
masyarakat
Kota
PNS yang berada di Kota Bekasi saja. Patut kita ketahui bahwa dalam Pengelolaan
Zakat
Profesi,
bagi
Dalam Pasal 3 Perda Kota Bekasi
masyarakat Kota Bekasi yang bekerja di
No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
luar Kota Bekasi, katakanlah di Jakarta,
Zakat,
setiap
maka yang mempunyai wewenang untuk
muzakki, atau pihak yang berkewajiban
mengambil zakat profesi mereka adalah
untuk
yang
pihak Pemerintah Kota Jakarta, karena
memiliki harta dan telah mencapai nisab
mereka mencari rejeki di Jakarta bukan
dinyatakan
mengeluarkan
bahwa
zakat,
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
di Kota Bekasi. Sebaliknya, jika ada
ketidakefektifan
seseorang yang mempunyai rumah atau
menghimpun dana zakat.
UPZ
dalam
bertempat tinggal di Jakarta namun
Pertama, jika penyetoran oleh
bekerja di Kota Bekasi, maka orang
UPZ kepada BAZDA dilakukan sesuai
tersebut berkewajiban untuk membayar
dengan nisabnya, maka UPZ tersebut
zakat profesi kepada Pemerintah Kota
dikatakan telah berjalan efektif, sehingga
Bekasi, bukan kepada Pemerintah Kota
Pengelolaan
Jakarta.
dikatakan telah berjalan dengan efektif.
Jadi pengaturan mengenai Zakat
Zakat
dinas
tersebut
Kedua, penyetoran oleh UPZ
Profesi ini hanya sebatas kepada orang-
kepada
orang yang mendapatkan hasil sehingga
memenuhi
mereka dapat hidup atau yang bekerja di
menyebabkan UPZ tidak berjalan secara
daerah Kota
efektif.
memandang
Bekasi, dengan dimana
orang
tidak
tersebut
berdomisili atau bertempat tinggal. Berdasarkan
nisab.
Hal
tidak
inilah
yang
Dalam hal ini UPZ menanyakan secara personal kepada PNS-PNS yang berada dinas tersebut mengenai jumlah
Ayatullah,
nominal yang ingin dipotong secara
Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi
otomatis dari gaji pokok mereka, bukan
membutuhkan UPZ-UPZ, yang terdapat
sesuai
dalam setiap 46 dinas, 12 kecamatan
menyebabkan zakat profesi tiap PNS
serta di 56 kelurahan di Kota Bekasi.
yang seharusnya bisa didapatkan sebesar
Beliau mengatakan bahwa sekitar 35-
Rp 40.000,- per PNS namun pihak
40% UPZ saja yang berjalan efektif.
BAZDA hanya menerima Rp 20.000
Dikatakan efektif apabila UPZ dinas
bahkan Rp 10.000 dari tiap PNS di
tersebut memotong gaji pokok PNS
beberapa
yang berada di bawah instansi mereka,
termasuk ke dalam zakat profesi karena
secara langsung.
tidak sesuai dengan ketentuan nisab,
yaitu
Ada menyebabkan
dua
Bapak
satu
seringkali
staff
BAZDA
salah
BAZDA
faktor
ketidakefektifan
yang
ketentuan
dinas
nisab.
terkait.
Hal
Ini
ini
bukan
namun lebih merupakan infaq sedekah.
Perda
Hingga saat ini telah terkumpul
Pengelolaan Zakat dilihat dari sudut
sekitar Rp 150.000.000,- per bulannya dari hasil himpunan zakat oleh BAZDA.
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
Jumlah ini terbilang masih sangat kecil,
terhadap PNS Kota Bekasi dikarenakan
mengingat potensi zakat Kota Bekasi
tidak adanya sanksi sebagai unsur
yang sangat tinggi. Standar minimal
pemaksa di dalam Perda Pengelolaan
yang
dapat
dicapai
sebenarnya
bisa
sedikitnya
Rp
Kota
Bekasi
Zakat ini. Hal ini menyebabkan Perda ini
mencapai
paling
seperti macan ompong, tetap mempunyai
per
kekuatan hukum namun less powerful
400.000.000,-
karena tidak mempunyai daya paksa.
bulannya. Dalam Perda Pengelolaan Zakat
Sedangkan BAZDA selaku Amil
ini terdapat dua pihak yang saling
Zakat Kota Bekasi berkewajiban untuk
terkait, yaitu PNS Kota Bekasi sebagai
mengelola zakat yang dikumpulkan.
pihak
Terhadap
yang
berkewajiban
untuk
Amil
Zakat,
terdapat
membayar zakat dan Amil Zakat sebagai
setidaknya empat faktor yang harus
pihak
diperhatikan dalam Pengelolaan Zakat di
yang
berkewajiban
untuk
memungut dan menghimpun dana zakat
Kota Bekasi, antara lain :
PNS Kota Bekasi. Agar Perda ini dapat
1. Pemahaman yang mereka miliki
berjalan
mengenai zakat itu sendiri.
secara
efektif,
diperlukan
peranan dari kedua pihak tersebut. Terhadap PNS haruslah diberikan
2. Akhlak petugas zakat terkait dengan tugasnya,
apakah
petugas
tersebut
pengertian serta sosialisasi yang baik
menjalankan tugasnya dengan amanah
oleh BAZDA, selaku Amil Zakat di
atau tidak.
Kota
meyadarkan
3. Apakah Pengelolaan Zakat tersebut
masyarakat Kota Bekasi akan kewajiban
telah dilakukan sesuai dengan nisab dari
umat Muslim untuk menunaikan zakat.
pembayar zakat atau tidak.
PNS yang beragama Islam haruslah
4. Bagaimana dengan pendistribusian
diingatkan bahwa ada hak orang lain
zakat tersebut, apakah sudah sesuai
yang terdapat di dalam setiap harta
dengan tujuan awal Pengelolaan Zakat
mereka,
yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan
Bekasi,
serta
untuk
zakat
merupakan
kewajiban pribadi yang mempunyai
Dari hasil pengamatan penulis
nilai-nilai agama. Namun sayangnya Pengelolaan Zakat
ini
tidak
rakyat.
dapat
dipaksakan
selama berada di Kantor Walikota Bekasi, sosialisasi Perda Zakat tidak
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
berjalan dengan baik. Terlihat bahwa
tersebut karena memang beliau tidak
staff dari Bagian Hukum saja terlihat
pernah mengecek secara mendetail slip
bingung pada saat saya bertanya seputar
gaji
Perda Zakat. Mereka bahkan saling
sepengetahuan beliau, Zakat Profesi
bertanya sesama pekerja di Bagian
telah beliau keluarkan setiap bulannya,
Hukum, apa pernah diadakan sosialisasi
dipotong dari jumlah gaji bulanan
Perda Zakat oleh Pemerintah Kota
beliau.
Bekasi atau belum. Bahkan salah satu staff
Bagian
Hukum
Sub
bulanan
beliau.
Namun
Dalam kenyataannya ditemui
Bagian
beberapa kendala yang menyebabkan
mengatakan
terhambatnya efektifitas hukum dari
bahwa baru kali ini beliau membaca
Perda Pengelolaan Zakat Kota Bekasi
Perda Zakat ini, yaitu pada saat saya
ini. Salah satu kendalanya ialah karena
berkunjung ke kantor walikota siang itu.
adanya kebudayaan lama dan kebiasaan
Di Bagian Hukum, saya bertemu dengan
yang sudah susah untuk diubah.
Perundang-Undangan
Bapak Ali.
Pembayaran zakat seharusnya
Beliau berkata bahwa dalam
melalui BAZ (Badan Amil Zakat)
lingkup PNS Pemerintah Kota Bekasi,
maupun melalui LAZ (Lembaga Amil
Perda Zakat sebenarnya sudah berjalan
Zakat),
namun diperlukan pengoptimalan yang
sepenuhnya
lebih dari Perda Zakat tersebut. Tidak
terhadap BAZ atau LAZ setempat. Jadi
perlu
terhadap
hambatan yang paling pertama dan yang
namun
paling utama ialah masalah kepercayaan
disosialisasikan
masyarakat
awam
dahulu,
diutamakan
terhadap
lingkup
PNS
namun
masyarakat
menaruh
belum
kepercayaan
dari masyarakat itu sendiri.
Pemerintah Kota Bekasi terlebih dahulu.
BAZDA
sendiri
menyatakan
Beliau sendiri tidak begitu yakin
bahwa Perda ini belum dapat dikatakan
bagaimana dengan sistem pengelolaan
telah berjalan secara efektif. Di Kota
zakat terhadap PNS di Kota Bekasi.
Bekasi, terdapat setidaknya 10.000 PNS
Beliau mengatakan bahwa sepertinya
yang
gaji yang beliau terima setiap bulannya
Instruksi Walikota, Barangsiapa yang
sudah dipotong dengan Zakat Profesi,
telah berpenghasilan Rp. 1.600.000,-
namun beliau tidak bisa memastikan hal
membayar zakat 2,5% dari jumlah
beragama
Islam.
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
Berdasarkan
penghasilannya. Artinya batas minimal
MTs (setingkat SMP), MA (setingkat
yang telah ditetapkan dalam Instruksi
SMA).
Walikota yaitu Rp 40.000, yang mana
penyuksesan program Bekasi Cerdas,
merupakan 2,5% dari Rp 1.600.000,-.
penyerahan dana zakat ini juga diberikan
Selain
dalam
rangka
Itu baru penghitungan dalam
sebagai santunan kepada anak yatim,
jumlah minimalnya saja, karena tidak
honor guru ngaji di masjid, sarana
sedikit PNS yang sebenarnya mampu
ibadah, dan lain sebagainya.
untuk membayar sedikitnya Rp 100.000
Penyerahan
dana
zakat
ini
per bulannya, berdasarkan penghitungan
sebenarnya
2,5% dari penghasilan bulanannya. Jika
pendistribusian dana zakat BAZDA
dalam batas minimal saja jika semua
Kota Bekasi di tahun 2012, yang setiap
PNS
profesi
tahunnya diadakan dalam rangka Pekan
dapat
Muharram atau umumnya pada Bulan
per
Desember. Namun dikarenakan satu dan
membayarkan
mereka,
maka
terkumpul
Rp
zakat
seharusnya 400.000.000,-
bulannya.
merupakan
agenda
lain hal, maka penyerahan dana zakat ini baru dapat dilaksanakan pada Bulan
C.I.2 Pendistribusian Dana Zakat
Januari 2013. Di tengah krisis kepercayaan
Profesi oleh BAZDA Kota Bekasi
masyarakat akan BAZDA Kota Bekasi,
Salah satu program yang selalu
terutama
kepada
BAZ
Kecamatan
menjadi agenda tahunan yang tetap oleh
khususnya, acara penyerahan dana zakat
BAZDA Kota Bekasi ialah pemberian
ini dapat bermanfaat sebagai ajang
beasiswa dalam rangka mewujudkan
pembuktian kepada masyarakat bahwa
Bekasi Cerdas. Pada tanggal 16 Januari
apa yang telah mereka berikan kepada
2013 lalu, penulis mendatangi acara
BAZ Kecamatan, akan dikembalikan
penyerahan dana zakat dari BAZDA
lagi kepada masyarakat dalam bentuk
Kota Bekasi kepada Kecamatan Jatiasih,
yang nyata. Penyerahan dana zakat ini
yang bertempat di Kantor Kecamatan
pun
Jatiasih. Dana zakat ini antara lain
Kecamatan dalam bentuk laporan secara
diberikan untuk beasiswa
langsung kepada masyarakat.
madrasah
akan
disampaikan
kepada siswa siswi MI (setingkat SD),
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
oleh
pihak
Diharapkan bahwa melalui cara inilah
dana zakat yang terkumpul oleh BAZDA
maka
Kota
rasa
kepercayaan
masyarakat
Bekasi
yang
dipungut
dari
kepada BAZDA dalam mengelola zakat
masyarakat, murni akan kembali kepada
masyarakat,
masyarakat.
yang
bertempat
di
Kecamatan Jatiasih secara khususnya
Telah
dijelaskan
di
atas
dan masyarakat di Kota Bekasi secara
sebelumnya bahwa terdapat golongan
umumnya, lebih meningkat lagi.
mustahik yang pemberian zakatnya tidak
Sikap
Amanah
BAZDA
dapat dilakukan oleh perorangan dan
ditunjukkan melalui penyerahan dana
hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah,
zakat yang tidak sembarangan dan tidak
Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil
berdasar. Penyerahan dana zakat ini
Zakat saja. Dalam program BAZDA
telah melalui 3-4 kali rapat bersama
yang bertajuk Bekasi Peduli, BAZDA
dengan dewan syar’i di Kota Bekasi,
menggulirkan
termasuk pula rapat bersama Majelis
keperluan asnaf Ibnu Sabil yang kurang
Ulama
Kota
mampu, khususnya masyarakat yang
Bekasi, Pemerintah Daerah Kota Bekasi,
tidak mampu atau tidak mempunyai
dan BAZDA sendiri.
ongkos untuk pulang ketempat asalnya,
Sikap transparan BAZDA dibuktikan
dengan alasan kehilangan dompet serta
dengan
identitas dan lain sebagainya.
Indonesia,
telah
Kemenag
tersedianya
website
BAZDA Kota Bekasi, yang di dalamnya
Oleh
dana
zakat
karna
itu
untuk
BAZDA
kita dapat melihat laporan keuangan dan
membantu
kegiatan BAZDA Kota Bekasi.
meringankan beban masyarakat yang
dengan
seadanya
untuk
Sedangkan sikap Akuntabel oleh
membutuhkan dana tersebut, apabila
BAZDA mengandung arti bahwa setiap
memenuhi syarat dan ketentuan yang
pembukuan
oleh
telah ditetapkan oleh BAZDA Kota
BAZDA Kota Bekasi, tidak ada yang
Bekasi. Syarat dan ketentuan tersebut
terlewat satupun oleh BAZDA. Para
antara lain :
pengurus BAZDA, memperoleh gaji
(1) Sedang dalam perjalanan di luar
keuangan
tercatat
mereka bukan dari dana zakat namun
lingkungan
dari biaya operasional yang diberikan
tinggalnya.
oleh Pemerintah Kota Bekasi. Sehingga
lingkungan
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
negeri Jika negeri
tempat masih
di
tempat
tinggalnya lalu ia dalam keadaan
Dengan
potensi
zakat
yang
membutuhkan, maka ia dianggap
dimiliki oleh Kota Bekasi ini tentu
sebagai fakir atau miskin.
diharapkan mampu mengurangi masalah
2) Perjalanan tersebut tidak bertentangan
kemiskinan
di
Bekasi
dan
dapat
dengan syariat Islam, sehingga
meningkatkan Pemberdayaan Potensi
pemberian zakat itu tidak menjadi
Ekonomi
bantuan untuk berbuat maksiat.
memang hanya diperuntukkan bagi umat
3) Pada saat itu ia tidak memiliki biaya
muslim di Kota Bekasi saja, sesuai
untuk
kembali
ke
negerinya,
meskipun di negerinya sebagai
Umat.
Perihal
zakat
ini
dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 38 Tahun 1999.
orang kaya. Jika ia mempunyai
Namun dampak positif yang
piutang yang belum jatuh tempo,
ditumbulkan dari Pengelolaan Zakat
atau pada orang lain yang tidak
tersebut
juga
diketahui keberadaannya, atau pada
seluruh
masyarakat
seseorang yang dalam kesulitan
Permasalahan zakat memang sifatnya
keuangan, atau pada orang yang
diberikan kepada pribadi masyarakat
mengingkari utangnya, maka semua
Kota Bekasi, namun pemberian zakat
itu tidak menghalanginya berhak
tersebut memiliki dampak sosial. Sedikit
menerima zakat.
demi sedikit, zakat membangun Kota
Selain itu untuk mempermudah
turut
dirasakan Kota
oleh
Bekasi.
Bekasi.
penyaluran zakat fitrah masyarakat Kota
Permasalahannya,
banyak
Bekasi pada Bulan Ramadhan lalu,
masyarakat
BAZDA Kota Bekasi membuka Gerai
peranan BAZDA dalam membangun
Ramadhan
agar
Kota Bekasi, yang mana dana untuk
Masyarakat khususnya Warga Kota
pembangunan tersebut berasal dari hasil
Bekasi dapat lebih mengenal tentang
zakat yang telah terhimpun. Minimnya
Badan Amil Zakat (BAZDA) di Kota
sosialisasi
Bekasi, juga mempermudah warga untuk
masyarakat membuat Perda ini semakin
membayar Zakatnya di Gerai Ramadhan
sulit
tersebut.
masyarakat Kota Bekasi pada umumnya.
dengan
tujuan
untuk
yang
oleh
tidak
BAZDA
diberlakukan
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
mengetahui
kepada
terhadap
PENUTUP
ribu warga yang berada di bawah
Kesimpulan
kemiskinan.
Berdasarkan pembahasan dan
Zakat merupakan kewajiban dari
penulis
setiap umat Muslim dan juga
lakukan, penulis menyimpulkan bahwa :
menjadi salah satu cara untuk
1.
Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi
menyeimbangkan
dinilai sudah tepat untuk dibakukan
masyarakatnya. Oleh karena itu
dalam bentuk Peraturan Daerah
Perda ini dianggap tepat sebagai
Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008
salah
tentang
menyeimbangkan
penelitian
lapangan
yang
Pengelolaan
Zakat,
kesejahteraan
satu
cara
untuk
kesejahteraan
berdasarkan fakta bahwa sebagian
masyarakatnya. Dalam hal ini Perda
besar
tersebut digunakan untuk mengatur
masyarakat
Kota
Bekasi
merupakan umat muslim, namun
Pengelolaan
belum
terlaksana
dan
semaksimal
mungkin
memahami
mengenai
Pengelolaan Zakat. Salah
satu
tujuan
lain
dari
Zakat
peningkatan
agar
dapat
digunakan dalam
kesejahteraan
pemberlakuan Perda ini ialah untuk
masyarakat Kota Bekasi.
mengedukasi
Namun Perda Pengelolaan Zakat ini
masyarakat
akan
Pengelolaan Zakat sehingga timbul
sendiri
kesadaran
untuk
himbauan agar umat Muslim di
berzakat. Perda ini juga dianggap
Kota Bekasi menunaikan kewajiban
tepat mengingat kondisi sebagian
mereka untuk membayar zakat.
besar
Perda ini tidak memiliki daya
masyarakat
masyarakat
Kota
Bekasi
hanya
bersifat
merupakan masyarakat yang masih
pemaksa
tergolong
Tingkat
sanksi dalam Perda Pengelolaan
kemiskinan di Kota Bekasi sekitar
Zakat ini. Perda ini juga hanya
15 persen, yang mana dihitung
mengatakan bahwa adalah wajib
berdasarkan jumlah penduduk Kota
hukumnya bagi umat Muslim untuk
Bekasi saat ini yang sebesar 2,5
menunaikan zakat, namun tidak
juta, maka masih ada sekitar 350
dikatakan
miskin.
dikarenakan
sebagai
kewajiban
ketiadaan
penunaian
zakat haruslah melalui negara.
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
2.
Perda
sebagai
cara
untuk
Ketiga, dan merupakan faktor
menjembatani antara kewajiban
terpenting,
yaitu
umat islam di Kota Bekasi untuk
sosialisasi
Perda
menunaikan zakat dengan kondisi
Zakat dirasa masih jauh dari kata
masyarakat Kota Bekasi yang
cukup.
masih berada di bawah garis
Pengelolaan Zakat ini dilakukan
kemiskinan sehingga diperlukan
terhadap PNS terlebih dahulu
adanya Perda Pengelolaan Zakat
karena PNS merupakan bagian
di Kota Bekasi. Namun dalam
dari
pelaksanaannya dirasakan masih
dinilai taat akan asas dan proses
kurang efektif
sosialisasi Perda ini akan lebih
karena adanya
permasalahan Pengelolaan
Penerapan
aparat
Perda
pemerintah
yang
berbagai faktor penghambat.
mudah
Tiga faktor yang bisa penulis
kenyataan
simpulkan sebagai penghambat
mengatakan bahwa masih sangat
dalam
banyak
penerapan
Perda
dilaksanakan. di
Namun lapangan
PNS
yang
tidak
Pengelolaan Zakat ini antara lain:
memahami perihal Pengelolaan
Pertama, Perda ini tidak memiliki
Zakat ini. Dan inilah faktor
kekuatan
terbesar
hukum
dikarenakan
ketiadaan sanksi sehingga Perda
yang
menjadi
penghambat.
Pengelolaan Zakat ini tidak dapat dipaksakan
pelaksanaannya
terhadap PNS di Kota Bekasi.
Saran Berdasarkan
tiga
faktor
Kedua, masyarakat serta PNS di
penghambat efektifitas dari penerapan
Kota
menaruh
Perda Pengelolaan Zakat No. 02 Tahun
kepercayaan sepenuhnya terhadap
2008 di Kota Bekasi, maka penulis
Pemerintah sehingga penyaluran
memberi
zakat yang seharusnya melalui
sebagai berikut :
BAZDA
dilakukan
1. Berzakat ini merupakan kewajiban
secara personal oleh pemliki zakat
setiap umat muslim, yang mana
yang bersangkutan.
merupakan kewajiban dari seorang
Bekasi
belum
akhirnya
tiga
bahan
pertimbangan
muslim terhadap Allah SWT. Hal
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
ini
membuat
permasalahan
menurun
dan
menyebabkan
kewajiban penunaian zakat tidak
ketidakpercayaan masyarakat dalam
dapat
membayarkan
dipaksakan
sanksinya
zakat
melalui
terhadap muzakki atau orang yang
pemerintah atau melalui BAZDA
mempunyai
kota Bekasi.
berzakat.
kewajiban Walaupun
untuk
begitu,
di
3. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh
dalam Pasal 24 Perda Kota Bekasi
BAZDA
No. 02 Tahun 2008 dinyatakan
menimbulkan
bahwa BAZDA dapat memberikan
masyarakat
teguran
bagi
berzakat. Salah satu hal yang
mau
penulis perhatikan ialah bahwa
secara
BAZDA kurang trasparan kepada
sukarela. Namun sanksi teguran ini
masyarakat kota Bekasi mengenai
tidak
atau
muzakki
peringatan
yang
menyerahkan
akan
tidak
zakatnya
cukup
untuk
kesadaran akan
kewajiban
kuat
untuk
hasil dari Pengelolaan Zakat yang
pemaksa
Perda
telah BAZDA lakukan. Pengelolaan
Pengelolaan Zakat ini. Lebih tepat
Zakat seharusnya dilakukan secara
jika teguran dilakukan bukan oleh
transparan dan laporan mengenai
BAZDA
namun
hasil
Kepala
Dinas
menjadi
cukup
belum
daya
langsung di
oleh
dinas-dinas
tersebut
dari
Pengelolaan
disosialisasikan
Zakat kepada
Pemerintahan Kota Bekasi dan
masyarakat sehingga tidak hanya
peneguran kepada PNS ini harus
PNS saja yang tersosialisasi, juga
dilakukan secara konsisten.
seluruh muzakki muslim di kota
2. Pembayaran zakat yang dilakukan
Bekasi.
oleh masyarakat kepada pemerintah sangat
erat
tingkat
kepercayaan
terhadap ketika
kaitannya
pemerintah, dari
oknum
dengan
masyarakat sehingga pemerintah
DAFTAR PUSTAKA Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits. Bogor: Litera AntarNusa, 1993.
melakukan tindak korupsi maka tingkat
kepercayaan
masyarakat
terhadap pemerintah akan semakin
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
Universitas Indonesia (UI-Press). 1986. Mardjono, Hartono. Reformasi Politik Suatu Keharusan: Pengkhianatan Politik-Ekonomi, 1997-1998 Sama Dengan Pengkhianatan G-30S/Pki 1965: UmatIslam, Abri, Dan Pemerintah Bersatulah. Jakarta: Gema Insani. 1998. Soekanto, Soerjono. Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi. Bandung: Remadja Karya. 1985. Anwar dan Adang. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo. 2008. Fuady, Munir. Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003. Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum: Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. 2009. Soekanto, Soerjono. Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi. Bandung: Remaja Karya. 1985.
Efektifitas penerapan..., Meidiana Adhika, FH-UI, 2013
