LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 16 Tahun 2013III/2009 Tanggal : 15 April 20139 Maret 2009 ALUR KARIR PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
CPNS
PNS
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
JABATAN STRUKTURAL
PENSIUN
WALIKOTA BEKASI, Ttd. RAHMAT EFFENDI
LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 16 Tahun 2013.1/III/2009 Tanggal : 15 April 20139 Maret 2009 ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI NO ESELON
JENJANG PANGKAT, GOLONGAN/RUANG
1 2 3 4 5
II.a II.b IlI.a III.b IV.a
TERENDAH Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I Pembina Penata Tingkat I Penata
6 7
IV.b V.a
Penata Muda Tingkat I Penata Muda
IV/c IV/b IV/a III/d III/c
TERTINGGI Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda Pembina Tingkat I Pembina Penata Tingkat I
IV/d IV/c IV/b IV/a III/d
III/b Penata III/a Penata Muda Tingkat I
III/c III/b
WALIKOTA BEKASI, Ttd. RAHMAT EFFENDI
LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 16 Tahun 201323/047 Tanggal : 15 April 20139 M aret 2009 ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI NO SKPD 1. SEKRETARIAT DAERAH
1) 2) 3) 4)
JABATAN Sekretaris Daerah; Asisten Sekretaris Daerah; Kepala Bagian; Kepala Sub Bagian.
ESELON II.a II.b III.a IV.a
2.
SEKRETARIAT DPRD
1) Sekretaris Dewan; 2) Kepala Bagian; 3) Kepala Sub Bagian.
II.b III.a IV.a
3.
DINAS DAERAH
1) Kepala Dinas; 2) Sekretaris Dinas; 3) Kepala Bidang; 4) Kepala Seksi; 5) Kepala Sub Bagian; Bagi Dinas yang membawahi UPTD: 6) Kepala UPTD; 7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. 1) Kepala Badan; 2) Sekretaris Badan; 3) Kepala Bidang; 4) Kepala Sub Bidang; 5) Kepala Sub Bagian; Badan yang membawahi UPTB: 6) Kepala UPTB; 7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB. 1) Kepala Kantor; 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 3) Kepala Seksi.
II.b III.a III.b IV.a IV.a
4.
5.
6.
7.
LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK BADAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK KANTOR LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK INSPEKTORAT KOTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERUPA RSUD
IV.a IV.b II.b III.a III.b IV.a IV.a IV.a IV.b III.a IV.a IV.a
1) 2) 3) 4)
Inspektur Kota; Sekretaris Inspektorat Kota; Inspektur Pembantu; Kepala Sub Bagian.
II.b III.a III.a IV.a
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Direktur RSUD; Wakil Direktur; Kepala Bidang; Kepala Bagian; Kepala Seksi; Kepala Sub Bagian.
II.b III.a III.b III.b IV.a IV.a
-BKD
NO SKPD 8. SATPOL PP
JABATAN Kepala Satpol PP; Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP; Kepala Bidang; Kepala Seksi; Kepala Sub Bagian.
ESELON II.b III.b
1) Kepala Pelaksana Harian BN Kota; 2) Sekretaris BN Kota; 3) Kepala Seksi; 4) Kepala Sub Bagian.
II.b III.b IV.a IV.a III.a III.b IV.a IV.b
1) 2) 3) 4) 5)
9.
BADAN NARKOTIKA (BN) KOTA
Camat; Sekretaris Kecamatan; Kepala Seksi; Kepala Sub Bagian.
III.b IV.a IV.a
10.
KECAMATAN
1) 2) 3) 4)
11.
KELURAHAN
1) Lurah; 2) Sekretaris Kelurahan; 3) Kepala Seksi.
IV.a IV.b IV.b
12.
STAF AHLI WALIKOTA
1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan; 2) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik; 3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
II.b II.b
WALIKOTA BEKASI, Ttd. RAHMAT EFFENDI
II.b
LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 16 Tahun 20131/III/2009 Tanggal : 15 April 201399 Maret 2009 STANDAR PENILAIAN CALON PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI Penilaian Calon Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengacu pada standar penilaian yang ditetapkan sebagai beikut : 1) Kriteria Penilaian. Kriteria yang digunakan dalam penilaian diterdiri dari dua macam, yaitu : a) Kriteria Umum berupa Penilaian Administratif yang meliputi : Kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan Formal, Riwayat Jabatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Hasil Penilaian Pekerjaan; Pengalaman sebagai pembicara/narasumber. b) Kriteria Khusus berupa Penilaian Kompetensi Jabatan yang meliputi : Hasil Tes Psikologi (Kemampuan Umum, Kemampuan/Sikap Kerja, Kepribadian dan Kepemimpinan, Tes Kompetensi Teknis dan Manajerial (pengukuran kompetensi yang harus dimiliki PNS dalam melaksanakan tugas jabatan), Presentasi Visi Misi dan Kemampuan Problem Solving. 2) Indikator Penilaian A. Penilaian Administratif (bobot 25%) terdiri dari : (1) Kepangkatan (bobot 2,5%) (2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (bobot 2,5%) (3) Pendidikan Akademik (bobot 5%) (4) Riwayat dan relevansi jabatan (bobot 2,5%) (5) Pendidikan dan Pelatihan Teknis (bobot 5%) (6) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (bobot 2,5%) (7) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) (bobot 7,5%) (8) Hasil Penilaian Pekerjaan (bobot 2,5%) (9) Pengalaman Sebagai Penyaji Seminar/Lokakarya/Diskusi Tingkat Nasional (bobot 2,5%) B. Penilaian Kompetensi (bobot 75%) (1) Tes Psikologi (bobot 15%) (2) Tes Kompetensi Jabatan (Teknis dan Manajerial) (bobot 15%) (3) Paparan Visi dan Misi (bobot 20%) (4) Kemampuan Problem Solving (bobot 20%)
WALIKOTA BEKASI, Ttd. RAHMAT EFFENDI
LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 16 Tahun 201382/2009 Tanggal : 15 April 2013919aret 2009 PERSYARATAN JABATAN STRUKTURAL CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI 1. Camat
2. Lurah
1. Lulusan S1/D4 Ilmu Pemerintahan; 2. Berusia setinggi-tingginya 51 tahun; 3. Khusus untuk pengalaman masa kerja jabatan struktural, pernah menjabat sekurang-kurangnya 2 kali dalam jabatan Lurah dan sekurang-kurangnya 2 kali jabatan eselon IV.a yang berbeda di Kecamatan atau 2 kali jabatan eselon IV.a yang berbeda di Bagian Bina Pemerintahan Setda. 4. Dikecualikan Pejabat Eselon III.b yang tidak memiliki pengalaman kerja di kelurahan/kecamatan harus telah mengikuti Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Calon Camat dan dinyatakan lulus. 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses hukuman disiplin PNS dan/atau sedang menjalani proses hukum dengan pihak yang berwajib; 6. Memiliki kemampuan komunikasi yang handal; 7. Mampu memberdayakan masyarakat; 8. Memiliki dan mampu mempresentasikan visi dan misi organisasi. 1. Lulusan S1/D4 Ilmu Pemerintahan; 2. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun; 3. Khusus untuk pengalaman masa kerja jabatan struktural, pernah bekerja sebagai staf Kelurahan atau Kecamatan atau Bagian Bina Pemerintahan Setda sekurang-kurangnya 2 tahun dan pernah menjabat sekurang-kurangnya 2 kali dalam jabatan eselon IVb yang berbeda di Kelurahan/Kecamatan atau 4 tahun dalam jabatan yang sama di Kelurahan/Kecamatan. 4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tidak sedang dalam menjalani proses hukuman disiplin PNS dan/atau sedang menjalani proses hukum dengan pihak yang berwajib; 5. Memiliki kemampuan komunikasi yang handal; 6. Mampu memberdayakan masyarakat; 7. Memiliki dan mampu mempresentasikan visi dan misi organisasi.
WALIKOTA BEKASI, Ttd. RAHMAT EFFENDI
LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 16 Tahun 201382 Tanggal : 15 April 20139 JENIS DAN JENJANG DIKLAT TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI a. Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daeran, antara lain : 1) Diklat Fungsional Pejabat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); 2) Diklat Pembentukan Pejabat Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) bagi peserta dari alih jabatan; 3) Diklat Pembentukan Pejabat Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) bagi peserta dari pengangkatan dalam formasi jabatan fungsional P2UPD; 4) Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan Tingkat Madya; 5) Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan Tingkat Muda. b. Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri, antara lain : 1) Diklat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) Diklat Kesatuan Bangsa; 3) Diklat Perlindungan Masyarakat; 4) Diklat Penanganan Konflik Perbatasan; 5) Diklat Penataan Batas Wilayah; 6) Diklat Manajemen Persidangan dan Penyusunan Risalah bagi Sekretariat DPRD; 7) Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8) Diklat Manajemen Pemerintahan Daerah; 9) Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Daerah bagi Pimpinan Pemerintah Daerah; 10) Diklat Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil pola 300 jam pelajaran. c.
Bidang Pemeliharaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, antara lain: 1) Diklat Pembentukan Polisi Pamong Praja; 2) Diklat Penanganan Konflik Pertanahan; 3) Diklat Penanganan Konflik Sosial Budaya.
d. Bidang Otonomi Daerah, antara lain: 1) Diklat Teknis Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Pertama; 2) Diklat Teknis Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Muda; 3) Diklat Teknis Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Madya; 4) Orientasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Walikota dan Wakil Walikota; 5) Orientasi Pengembangan Kepribadian dan Kepemimpinan bagi Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota; 6) Diklat Pengembangan Kepemimpinan Situasional; 7) Diklat Pengembangan Negosiasi bagi Pejabat Strategis; 8) Diklat Kepamongprajaan bagi Pejabat Strategis Pemda; 9) Diklat Calon Camat; 10) Diklat Teknis Pemerintahan bagi Camat selam 300 jam pelajaran; 11) Diklat Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); 12) Diklat Peningkatan Kapasitas Camat bagi Pejabat Strategis; 13) Diklat Penyusunan dan Penerapan SPM. e.
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain: 1) Diklat Penyusunan dan Penilaian RPJMD; 2) Diklat Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3) Diklat Pengelolaan Sampah Perkotaan; 4) Diklat Pengelolaan Pasar Tradisional; 5) Diklat Perencana Pembangunan Daerah;
6) Diklat Manajemen Tata Ruang Berbasis Ekosistem; 7) Diklat Manajemen Perkotaan; 8) Diklat Pengelolaan Air Minum. f.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain: 1) Diklat Perencanaan Pembangunan Partisipatif; 2) Diklat Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; 3) Diklat Manajemen Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 4) Diklat Rencana Pembangunan Partisipatif bagi Pejabat Pelaksana.
g.
Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: 1) Diklat Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2) Diklat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3) Diklat Bendahara Pengeluaran Daerah; 4) Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah; 5) Diklat Penatausahaan/Pengelolaan Aset/Barang; 6) Diklat Penilaian Aset/Barang; 7) Diklat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8) Diklat Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah; 9) Diklat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
h. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain: 1) Diklat Pencatatan Sipil; 2) Diklat Pendaftaran Penduduk; 3) Diklat Pengelolaan Informasi Kependudukan; 4) Diklat Pengelolaamn SIAK Dalam Rangka Penerapan E-KTP; 5) Diklat Penyusunan Profil Kependudukan i.
Bidang Penelitian dan Pengembangan, antara lain: 1) Diklat Penjenjangan Peneliti Tingkat Muda; 2) Diklat Penjenjangan Peneliti Tingkat Madya; 3) Diklat Fungsional Perekayasa.
j. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan 1) Diklat Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli; 2) Diklat Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil; 3) Diklat Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli; 4) Diklat Jabatan Fungsional Pustakawan Terampil. 1.
Diklat Teknis Terkait Sistem Sertifikasi Kompetensi, antara lain: 1) Diklat Manajemen Perkantoran; 2) Diklat Manajemen Pelayanan Publik; 3) Diklat Perancang Kebijakan Publik; 4) Diklat Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 5) Management of Training (MoT); 6) Training Officer Course (TOC); 7) Training of Trainer (ToT) Substantif; 8) Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik; 9) Diklat Analisis Jabatan; 10) Diklat Analisis Kebutuhan Diklat (AKD); 11) Diklat Analisa Beban Kerja; 12) Diklat Analisis Kepegawaian; 13) Diklat Calon Widyaiswara; 14) Diklat Administrasi Kepegawaian; 15) Diklat Kearsipan; 16) Diklat Manajemen Kehumasan; 17) Diklat Persiapan Masa Pensiun; 18) Diklat Tata Naskah Dinas; 19) Diklat Aplikasi Sistem Akuntansi; 20) Diklat Keprotokolan; 21) Diklat Penyusunan LAKIP; 22) Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 23) Pelatihan Pengembangan SDM Aparatur; 24) Diklat Pengembangan Kepribadian SDM Aparatur;
25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38)
Diklat Perencanaan dan Penyusunan Program; Diklat Analisis Tata Kerja; Diklat Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Aparatur; Diklat Fungsional Audit Investigasi; Diklat Fugsional Perencanaan; Diklat Fungsional Review atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah; Diklat Fungsional Penilaian Angka Kredit Pengawas Pemerintahan; Diklat Teknis Penanggulangan Bencana; Diklat Pelayanan Publik Bagi Pejabat struktural; Diklat Fungsional Pranata Komputer; Diklat Kemetrologian; Diklat Calon Kepala Sekolah; Diklat Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional; Diklat lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dan/atau prioritas SKPD Pemerintah Kota Bekasi.
WALIKOTA BEKASI, Ttd. RAHMAT EFFENDI
