EFEKTIFITAS KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN BOLAANG TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONDONDOW”. Oleh Lazuardi Makalalag
ABSTRACT :To achieve harmony , synchronization and integration of all program / development activities undertaken by the village government and village communities , it is necessary to coordinate the planning of rural development . But the reality shows that the coordination of many rural development planning has not been effective . This study aimed to determine how effective coordination of development planning in rural districts of East Bolaang Bolaang Bolaang . This study uses qualitative methods . Informants drawn from various parties related to development planning in the rural village heads , BPD , LPM , PKK , social organizations in the village , and the village residents . A total number of 20 informants . Primary data were collected by interview .. Analysis using qualitative analysis of interactive models . Based on the results of the study conclude : ( 1 ) Coordination with village planning is done effectively through rural development planning involving stakeholders such as BPD , Institute of Rural Community ( LPM , PKK ) , organization / community groups , and leaders / community leaders . ( 2 ) The effectiveness of coordination of rural development planning is demonstrated by several things: ( a) the plan of development programs in general are set in accordance with the aspirations and needs of the local community , and ( b ) plan development programs are generally set shows alignment , synchronization , and integration , as well as interrelated and mutually supportive ; ( c ) plan development programs set in general can be implemented in an orderly , organized and smoothly . Departing from the results of this penellian then suggested : ( 1 ) For more effective coordination of development planning in the village , the village head held in accordance with the authority should be able to contribute to the fullest ; ( 2 ) For more effective coordination of development planning in the village so it will need cooperation which either of the parties relating to rural development planning Keywords: Effectiveness, Coordination, Planning
penekanan-penekanan
PENDAHULUAN Salah satu ciri yang menonjol dari bangsa
Indonesia
keterikatan
dan
selama
ini
orientasi
ialah
tertentu
pada
setiap tahap sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.
pada
Pembangunan
nasional
pembangunan nasional disegala bidang
merupakan percerminan kehendak untuk
yang dilaksanakan secara berencana,
terus
bertahap dan berkesinambungan dengan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
menerus
meningkatkan
Indonesia secara adil dan merata, serta
masyarakat desa itu sendiri menjadi
mengembangkan kehidupan masyarakat
sangat penting dalam pembangunan desa.
dan penyelenggaraan negara yang maju
Oleh
dan demokrasi berdasarkan Pancasila.
mendorong
Pembangunan nasional diarahkan untuk
dapat dilaksanakan secara partisipatif.
karena
itu
agar
pemerintah
terus
pembangunan
desa
mencapai kemajuan dan kesejahteraan
Agar pembangunan desa secara
lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa
partisipatif dapat berjalan dan mencapai
aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan
sasaran
serta
kebebasan
perencanaannya harus dilakukan secara
yang
efektif. Seperti yang dikatakan oleh
terjaminnya
mengeluarkan
pendapat
bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Pernyataan di atas menunjukkan
yang
diharapkan
maka
Nugroho (2003) bahwa perencanaan merupakan
kegiatan
pembangunan
hasilnya
karena perencanaan menentukan arah,
dapat
meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh
prioritas,
prioritas, dan strategi pembangunan.
rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan,
paling
proses
bahwa pembangunan nasional dan hasilharus
yang
dari
Dari pengamatan yang dilakukan
sehingga
dapat
di beberapa desa di wilayah kecamatan
mereka
untuk
Bolaang
memampukan
Timur
Kabupaten
membangun atau mempengaruhi masa
Mongondow
depan yang lebih baik.
koordinasi perencanaan pembangunan
Namun kenyataan selama
nampaknya
Bolaang bahwa
ini
desa belum berjalan efektif. Kerjasama
menunjukkan bahwa suatu pembangunan
dan komunikasi diantara unsur-unsur
secara besar-besaran dari masyarakat
yang
desa masih menemui kesulitan dan
pembangunan
kendala
efektif. Forum musyawarah perencanaan
yang
keterbatasan
disebabkan
dana
dan
oleh
sumberdaya
terkait
pembangunan
dalam desa
di
perencanaan
belum
desa
juga
berjalan
belum
manusia yang terbatas untuk menjangkau
berfungsi maksimal. Belum efektifnya
daerah-daerah
sehingga
koordinasi perencanaan pembangunan
pembangunan desa sedapat mungkin
desa menyebabkan rencana program-
harus
bantuan
program pembangunan desa yang buat
minimal dari pemerintah. Dengan kondisi
oleh pemerintah desa seringkali tidak
seperti itu maka inisiatif dan partisipasi
sinkron atau tumpang tindih dengan
pedesaan,
direalisasikan
dengan
rencana program pembangunan yang
yang
disusun
sendiri.
fenomena sosial, secara holistik, dan
Program pembangunan desa yang dibuat
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
dan dilaksanakan oleh pemerintah desa
kata dan bahasa, pada suatu konteks
dengan
khusus
oleh
masyarakat
program
yang
dibuat
dan
dilaksanakan oleh masyarakat seringkali berjalan
sendiri-sendiri
atau
tidak
yang
untuk
alamiah
memahami
dan
dengan
memanfaatkan berbegai metode alamiah. B. Fokus Penelitian
terpadu.
Berdasarkan perumusan masalah
Belum
efektifnya
koordinasi
perencanaan pembangunan di desa dapat disebabkan antara lain karena lemahnya kepemimpinan
kepala
desa
seperti
kurangnya koordinasi antara pimpinan (kepala desa/sangadi) dengan bawahan atau dengan lembaga-lambaga lainnya, misalnya LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat),
BPD
permusyawaratan Kepala
bermaksud
Desa
mengoptimalkan lembaga
desa). juga
(badan Selain
belum
peran
dan
kemasyarakatan
itu,
mampu fungsi mitra
pemerintah desa LPM dan PKK dan organisasi
kemasyarkatan,dan
tokoh/pemuka
masyarakat
dalam
penyusunan perencanaan pembangunan desa.
dan
tujuan
penelitian
yang
telah
dikemukakan maka konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah
koordinasi
perencanaan pembangunan desa. Yang dimaksud
dengan
perencanaan
pembangunan desa disini adalah proses penyusunan
dan
program-program
penetapan
rencana
pembangunan
desa
yang disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa (LPM, PKK) dan berbagai unsur masyarakat (organisasi
sosial,
keagamaan,
dan
kelompok masyarakat lainnya) dalam suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa. Sedangkan yang
dimaksud
dengan
koordinasi
perencanaan pembangunan desa adalah
METODOLOGI PENELITIAN
usaha atau tindakan yang dilakukan oleh
A. Jenis Penelitian
pemerintah desa (kepala desa) untuk
Penelitian ini dirancang sebagai
mensikronisasikan, mengharmonisasikan,
suatu jenis penelitian metode kualitatif.
mengintegrasikan, dan menyatupadukan
Menurut
rencana
Moleong
(2006)
bahwa
penelitian kualitatif adalah penelitian
program
dan
kegiatan
pembangunan di desa yang dilaksanakan
oleh pemerintah desa dan masyarakat
yang telah dipersiapkan lebih dahulu.
desa
Teknik wawancara ini dgunakan untuk mendapatkan data primer.
C. Sumber Data (Informan) Penelitian ini dilaksanakan desa-desa
di
yang ada dalam wilayah
kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang
Mongondow,
dengan
mengambil sampel 4 (empat) Desa yang dipilih secara random/acak dari 9 Desa yang ada di kecamatan tersebut. Adapun desa-desa yang terpilih sebagai sampel adalah Desa Lolan, Desa Bolaang, Desa
Teknik penentuan sumber data yang
pengamatan
yaitu
melakukan
langsung
terhadap
peristiwa yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data hasil observasi
ini
juga
bersifat
melengkapi data hasil wawancara. 3. Studi Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dari dokumendokumen tertulis atau data statistik desa yang telah tersedia. Teknik
Tadoy, dan Desa Ambang I.
(informan)
2. Observasi,
digunakan
dalam
penelitian ini ialah teknik purposive atau pengambilan informan dengan sengaja
studi dokumentasi ini digunakan untuk pengumpulan data sekunder. E. Teknik Analisis Data Teknik
analisis
data
yang
atau dengan tujuan tertentu. Jumlah
digunakan dalam penelitian ini ialah
seluruh sumber data/informan dalam
analisis kualitatif. Bogdan & Biklen
penelitian ini ditetapkan sebanyak 20
(dalam Bungin, 2010) mengatakan bahwa
orang,
analisis data kualitatif adalah upaya yang
D. Instrumen dan Pengumpulan Data
Teknik
dilakukan dengan jalan : bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
Untuk mendapatkan data yang
milah data menjadi satuan yang dapat
diperlukan dalam penelitian ini maka
dikelola, mensistesiskan data, mencari
digunakan
dan menemukan pola, menemukan apa
instrumen
dan
teknik
pengumpulan data sebagai berikut : 1. Wawancara
(interview),
yang penting dan apa yang dipelajari, dan yaitu
memutuskan
apa
melakukan dialog atau tanya jawab
dicerikatakan
kepada
langsung dengan para informan.
Sedangkan
Wawancara ini dilakukan dengan
Moleong, 2006), proses analisis data
menggunakan pedoman wawancara
kualitatif terdiri dari : (1) mencatat yang
menurut
yang orang Sieddel
dapat lain. (dalam
menghasilkan
(2)
c. Penyajian data. Data yang telah
mengumpulkan,
memilah-milah,
direduksi disajikan dalam bentuk
mengkasifikasikan,
mensintesiskan,
teks naratif guna mempermudah
membuat
catatan
lapangan,
ikhtisar,
dan
membuat
indeksnya, (3) berpikir, dengan jalan membiuat
agar
kategori
mempunyai
makna,
menemukan
pola
data
mencari dan
itu dan
hubungan-
pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan. d. Penarikan
kesimpulan
atau
verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.
hubungan, dan membuat temuan-temuan HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
umum. Adapun teknik analisis kualitatif
Deskripsi Hasil Penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini ialah model
analisis
interaktif
yang
DAN
Sesuai dengan fokus penelitian tersebut
maka
dilakukan wawancara
dikembangkan oleh Matthew. B. Miles
terhadap para informan yang diambil dari
dan Michael Hubermann (dalam Rohidi
berbagai unsur terkait di 4 desa lokasi
dan Mulyarto, 1992) dengan langkah-
sampel
langkah analisis seperti pada gambar di
pemerintah
bawah ini.
permusyawaratan desa (BPD), unsur
a. Pengumpulan Data; yaitu dilakukan
lembaga kemasyaratan desa (LPM dan
dengan
teknik
berpedoman
wawancara
pada
pedoman
penelitian
yaitu
desa,
PKK),
:
unsur
unsur
unsur badan
organisasi
sosial/kemasyarakatan di desa, dan unsur
wawancara yang telah dipersiapkan
masyarakat
terlebih dahulu.
informan yang berhasil diwawancarai ada
b. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan penyederhanaan,
perhatian
Jumlah
seluruh
sebanyak 20 orang.
pada
pengabstraksian,
umum.
Berdasarkan dengan
para
hasil
informan
wawancara menunjukkan
dan transformasi data kasar yang
perencanaan pembangunan desa, baik
muncul
di
RPJMD maupun RKPD pada desa-desa
lapangan. Kegiatan mereduksi data
di wilayah kecamatan Bolaang Timur
ini dilakukan secara terus menerus
disusun
selama penelitian berlangsung.
pemerintah desa (kepala desa) melalui
dari
catatan-catatan
forum
dan
dikoordinasikan
musyawarah
oleh
perencanaan
pembangunan desa secara partisipatif
desa pada semua desa yang diteliti, sudah
yang melibatkan semua pihak yang
cukup baik dilihat dari aspek keserasian,
terkait baik lembaga kemasyarakatan
sinkronisasi, dan integrasi dari program-
desa
program
maupun unsur-unsur
kelompok
pembangunan
desa
yang
masyarakat. Semua kepala desa yang
ditetapkan baik RPJMD maupun RKPD.
diwawancarai mengungkapkan hal yang
Menurut pengakuan para kepala desa
sama tentang koordinasi perencanaan
yang
pembangunan
program-program
desa
melalui
forum
diwawancarai
bahwa
rencana
pembangunan
desa
musyawarah perencanaan pembangunan
yang ditetapkan di desa mereka pada
desa,
umumnya sinkron dan selaras atau sesuai Sebagaimana telah dikemukakan
dengan
kondisi
setempat
dan
dalam uraian tinjauan pustaka bahwa
kebutuhan/kepentingan masyarakat desa
hakekat koordinasi adalah upaya untuk
yang bersangkutan,
menciptakan atau mencapai keserasian,
atau kesatupaduan, saling menunjang dan
keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi,
saling berkaitan satu dengan lainnya.
dan integrasi keseluruhan kegiatan dari orang-orang,
kelompok
satuan-satuan
kerja
Beberapa
pernyataan
atau
atau
pendapat tentang kelancaran pelaksanaan
suatu
rencana program-program pembangunan
organisasi atau antar organisasi, sehingga
desa yang ditetapkan dalam musyawarah
kegiatan
perencanaan pembangunan desa, setidak-
yang
orang,
serta ada integrasi
dalam
dilaksanakan
menjadi
teratur, tertib, lancar, dan mencapai hasil
tidaknya
secara efisien dan efektif. Oleh karena itu
efektivitas
efektivitas
pembangunan desa di wilayah kecamatan
koordinasi
perencanaan
pembangunan desa
dapat dilihat dari
tingkat
sinkronisasi,
keserasian,
dan
juga
dapat
merefleksikan
koordinasi
perencanaan
Bolaang Timur. PEMBAHASAN
integrasi dari rencana program-program
Sebagaimana
telah
diuraikan
pembangunan desa yang ditetapkan itu,
dalam tinjauan pustaka di atas bahwa
dan tingkat keteraturan dan kelancaran
koordinasi
pelaksanaan
administrasi/manajemen yang berkenaan
rencana
program
pembangunan desa tersebut. Secara
umum
dengan efektivitas
koordinasi perencanaan pembangunan
merupakan
upaya
menyeimbangkan, menyelaraskan,
fungsi
mengarahkan, menyatupadukan,
mengsinkronisasikan,
mengintegrasikan,
mengubungkan
mencapai
produktivitas
yang
kegiatan dari orang-orang, kelompok
berdayaguna (efisien) dan berhasilguna
orang atau satuan-satuan kerja dalam
(efektif). Karena koordinasi diperlukan
suatu organisasi atau antar organisasi-
itu
dari
tahap
perencanaan
organisasi
program/kegiatan,
tahap
pelaksanaan
sehingga
dilaksanakan
kegiatan
yang
teratur,
tertib,
menjadi
mulai
program/kegiatan, bahkan sampai pada
lancar, dan mencapai tujuan secara
tahap
efisien dan efektif.
program/kegiatan.
Koordinasi
merupakan
evaluasi
atau
penilaian
Demikian
halnya,
suatu
karena keterpaduan dan keserasian semua
teknik untuk mempersatukan sejumlah
usaha dan kegiatan, pemikiran, dana dan
keahlian dan perhatian yang saling
daya guna dari semua pemegang fungsi
berbeda, dan memimpinnya kearah tujuan
akan merupakan sesuatu kekuatan yang
bersama.
ampuh sehingga kelemahan-kelemahan
Koordinasi
“centripetal
force”
merupakan
atau
kekuatan
akan dapat teratasi (Sugandha, 1998).
memusat di dalam administrasi (Pfillner
Dari uraian teoritis tersebut dapat
dan Presthus dalam Sugandha, 1998).
dipahami
Dengan demikian, maka didalam segala
adalah upaya untuk menciptakan atau
kegiatan yang mengikutsertakan beberapa
mencapai
unit kerja, beberapa pejabat, ataupun
keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi
beberapa
maka
keseluruhan kegiatan dari orang-orang,
koordinasi sangat diperlukan. Karena,
kelompok orang, atau satuan-satuan kerja
tujuan
dalam
instansi
dari
sekaligus,
koordinasi
perencanaan
adalah agar rencana yang
ditetapkan
bahwa
hakekat
keserasian,
suatu
organisasi,
keselarasan,
organisasi
sehingga
atau
antar
kegiatan
yang
teratur,
tertib,
dapat dilaksanakan dengan teratur, tertib,
dilaksanakan
lancar
yang
lancar, dan mencapai hasil secara efisien
adanya
dan efektif. Oleh karena itu efektivitas
keserasian, sinkronisasi dan integrasi
koordinasi perencanaan pembangunan
program yang ditetapkan maka kegiatan
desa
pelaksanaan
keserasian, sinkronisasi, dan integrasi
dan
diharapkan.
mencapai Artinya,
program
tujuan dengan
akan
berjalan
teratur, tertib, lancar. Koordinasi
dari akan
akan
menjadi
koordinasi
nampak
rencana
pada
tingkat
program-program
sungguh
pembangunan desa yang ditetapkan itu,
diperlukan bilamana setiap instansi ingin
dan tingkat keteraturan dan kelancaran
pelaksanaan
rencana
program
pembangunan desa tersebut.
responden semuanya menyatakan bahwa rencana program-program pembangunan
Penelitian ini sebagaimana telah
desa yang ditetapkan di desa mereka pada
dideskripsikan di atas menemukan bahwa
umumnya sinkron dan selaras atau sesuai
koordinasi perencanaan pembangunan
dengan
pada desa-desa di wilayah kecamatan
kebutuhan/kepentingan masyarakat desa
Bolaang
Bolaang
yang bersangkutan, serta ada integrasi
Mongondow, pada umumnya telah dapat
atau kesatupaduan, saling menunjang dan
dilaksanakan dengan efektif oleh kepala
saling berkaitan satu dengan lainnya.
Timur
desa.
Kabupaten
Penyusunan
pembangunan
perencanaan
desa
baik
rencana
kondisi
setempat
dan
Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas
koordinasi
perencanaan
pembangunan menengah desa (RPJMD)
pembangunan pada desa-desa di wilayah
maupun
melalui
kecamatan Bolaang Timur ditunjukkan
musyawarah perencanaan pembangunan
oleh beberapa hal yaitu : (a) rencana
di desa yang melibatkan pihak-pihak
program-program
terkait
ditetapkan/dihasilkan
RKPD
ditetapkan
seperti
BPD,
Lembaga
pembangunan
yang melalui
Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK),
musyawarah perencanaan pembangunan
pimpinan
desa,
organisasi
kemasyarakatan
di
sosial
desa,
para
aspirasi
pada umumnya sesuai dengan dan
kebutuhan
masyarakat
tokoh/pemuka masyarakat, dan pihak lain
setempat; dan (b) rencana program-
yang terkait.
program
Dengan
demikian,
efektivitas
pembangunan
ditetapkan/dihasilkan
yang melalui
koordinasi perencanaan pembangunan
musyawarah perencanaan pembangunan
desa pada semua desa yang diteliti, sudah
desa tersebut umumnya menunjukkan
sudah
aspek
adanya keselarasan, sinkronisasi, dan
keserasian, sinkronisasi, dan integrasi
integrasi, serta saling terkait dan saling
dari program-program pembangunan desa
menunjang; (c) rencana program-program
yang ditetapkan baik RPJMD (rencana
pembangunan yang ditetapkan/dihasilkan
pemerintah
efektif
dilihat
menegah
desa)
melalui
(rencana
kerja
pembangunan desa pada umumnya dapat
pemerintah desa). Karena dari hasil
dilaksanakan dengan tertib, teratur dan
maupun
wawancara
jangka
dari
RKPD
yang
dilakukan
kepada
musyawarah
perencanaan
lancar, serta mendapat dukungan dari
sosial kemasyarakatan yang ada di desa.
masyarakat setempat.
Sebagaimana amanat
Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan
menunjukkan
bahwa
Nomor
32
Undang-Undang
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan
koordinasi perencanaan pembangunan
pemerintah Nomor
desa di kecamatan Bolaang Timur pada
tentang Desa, bahwa kepala desa dalam
umumnya sudah efektif, yaitu dapat
menjalankan
tugas
menghasilkan
pembangunan
mempunyai
program-program
72 Tahun 2005
penyelenggaraan wewenang
pembangunan desa yang selaras, sinkron,
mengkoordinasikan pembangunan desa
dan terintegrasi sehingga pelaksanaannya
secara partisipatif, yaitu memfasilitasi
dapat berjalan tertib, teratur dan lancar.
dalam
Implikasi dari hasil penelitian tersebut adalah perlunya koordinasi di dalam
penyusunan
perencanaan
pembangunan di desa untuk mewujudkan
pemanfaatan,
pelaksanaan,
pengembangan
dan
pelestarian pembangunan di desa. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
keserasian, keselarasan, dan integrasi keseluruhan
perencanaan,
Berdasarkan hasil penelitian ini
program/kegiatan
sebagaimana telah dideskripsikan dan
pembangunan di desa. Oleh karena itu,
dibahas pada Bab IV di atas, maka
kepala
berperan
dapatlah
maksimal dalam menciptakan koordinasi
berikut:
yang
1. Koordinasi
desa
harus
efektif
dapat
dalam
perencanaan
ditarik
kesimpulan
sebagai
perencanaan
pembangunan di desa. Kepala desa
pembangunan yang dilakukan pada
sebagai
desa-desa yang berada di wilayah
koordinator
pembangunan
di
desa
perencanaan harus
dapat
kecamatan Bolaang Timur sudah
menciptakan hubungan kerja sama yang
berjalan
baik dan harmonis dengan pihak-pihak
kebijakan
terkait dalam perencanaan pembangunan
pemerintah setempat, itu melalui
desa,
musyawarah
terutama
dengan
Badan
secara
efektif.
yang
diambil
Karena oleh
perencanaan
Permusyaratan Desa (BPD), Lembaga
pembangunan
Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK, dan
pihak-pihak terkait seperti BPD,
lain-lain),
juga
dengan
Lembaga
kelompok
atau
organisasi-organisasi
kelompok-
yang
melibatkan
Kemasyarakatan
Desa
(LPM, PKK), organisasi/kelompok
masyarakat,
dan
tokoh/pemuka
masyarakat. 2. Rencana
dengan perencanaan pembangunan desa yaitu pemerintah desa (kepala
program
pembangunan
desa dan perangkat desa), Badan
pada desa-desa yang berada di
Permuswaratan
wilayah kecamatan Bolaang Timur
Lembaga
sudah sesuai dengan aspirasi dan
(LPM, PKK), organisasi-organisasi
kebutuhan masyarakat setempat dan
masyarakat di desa, tokoh-tokoh atau
program-program
pemuka-pemuka masyarakat.
yang
pembangunan
ditetapkan pada
umumnya
menunjukkan adanya keselarasan, sinkronisasi,
dan integrasi,
Kemasyarakatan
Arikunto Suharsimi, 2000,
Desa
Prosedur
Penelitian : Suatu Pendekatan
saling terkait dan saling menunjang
Praktis, Rineka Cipta, Jakarta.
serta dilaksanakan dengan tertib,
Atmosudidjo Prajudi, 1982, Pengambilan Keputusan, Ghalia Indonesia,
dukungan dari masyarakat setempat.
Jakarta.
B. Saran Berdasarkan penelitian
kesimpulan
tersebut
dan
hasil
beberapa
Beratha
I.
Nyoman,
Masyarakat
1992,
Pembangunan Desa,
perlu
Indonesia, Jakarta.
dikemukakan
beberapa
saran
sebagai berikut :
perencanaan pembangunan di desa, kepala
koordinasi
dan Ghalia
Bryant Coralie dan Louise White, 1985,
1. Untuk lebih efektifnya koordinasi
berperan
Desa,
Desa,
penemuan dalam penelitian ini, maka
maka
(BPD),
DAFTAR PUSTAKA
serta
teratur dan lancar, serta mendapat
Desa
desa
dalam
harus
lebih
Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara
Berkembang,
terjemahan, LP3ES, Jakarta.
mengoptimalkan
dengan
pihak-pihak
terkait melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. 2. Untuk lebih efektifnya koordinasi perencanaan pembangunan di desa
Marzuki Muhammad, 2004, Pendekatan dan
Proses
Partisipatif,
Pembangunan Modul
PKM,
Departemen Dalam Negeri-RI, Jakarta.
maka sangat diperlukan kerja sama
Nugroho, Riant,D, 2003, Reinventing
yang baik dari pihak-pihak terkait
Pembangunan : Menata Ulang
Paradigma Pembangunan untuk Membangun
Indonesia
Tjokroamidjojo Bintoro, 1987, Pengantar
Baru
Administrasi
dengan Keunggulan Global, PT. Elex
Media
Komputindo,
LP3ES, Jakarta. -------------------------------,
Jakarta.
Perencanaan
Ohama,Y., 1999, Kerangka Teoritis dan
1991, Pembangunan,
Gunung Agung, Jakarta.
Metode-Metode Praktis untuk
Gie, The Liang, dkk, 1992, Ensiklopedi
Participatory
Administrasi, Gunung Agung, Jakarta.
Local
Development,
Social Pelatihan
Handayaningrat,S.
Internasional JICA untuk PLSD,
1992, Metode Penelitian Survei,
Dalam
Agung, Jakarta. Siagian, S.P. 1994, Proses Pengeloloaan
LP3ES, Jakarta.
Pembangunan
1996,
Perencanaan,
Administrasi
Pembangunan Nasional, Gunung
Singarimbun,M. dan Sofian Effendy,
Ibnu,
1995,
Pemerintahan
JICA, Nagoya.
Syamsi
Pembangunan,
Gunung Agung, Jakarta.
Pokok-Pokok Pemprograman,
Nasional,
Sugandha,D.
1998,
Koordinasi
Alat
dan Pembiayaan Pembangunan,
Pemersatu Gerak Administrasi,
Gunung Agung, Jakarta.
Intermedia, Jakarta.
Ndraha Taliziduhu, 1987, Pembangunan Masyarakat,
Bina
Stoner,L.J. dan Charles Wankel, 1996,
Aksara,
Manajemen,
Jakarta.
terjemahan,
Intermedia, Jakarta.
Tjokrowinoto Moeljarto, 1987, Politik
Terry,G.R. 1990, Asas-Asas Manajemen,
Pembangunan : Sebuah Analisis
terjemahan, Alumni, Bandung
Konsep, Arah, dan Strategi,
Westra
Tiara Wacana, Yogyakarta. --------------------------------,
Pariata,
1982,
Manajemen
Pembangunan Daerah, Ghalia 2000,
Indonesia, Jakarta.
Pembangunan : Dilema dan Tantangan,
Pustaka Pelajar,
Sumber Lain :
Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir
dengan
UU
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan
Kedua
Atas
UU
Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
