edisi VIII 2015 METODE JEMPUT BOLA

edisi VIII|2015

METODE JEMPUT BOLA

Dalam D allam P Pelayanan ellayanan Perpanjangan Perpan njangan Sert Sertifikat tifikatt R Reor eor G GMDSS MDSS TEKNOLOGI :

KEUANGAN :

KEPEGAWAIAN :

Sekilas Tentang Long Term Evolution (LTE)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

Terpesona Indahnya Rawa Pening

Teknologi LTE yang saat ini tengah hangat diperbincangkan, dikarenakan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Skenario implementasi Aplikasi SAKTI dengan melalui tahapan proses migrasi dan konversi untuk meningkatkan akurasi data.

Pesona alam danau, pegunungan dan semilir angin di tempat ini menghadirkan kesejukan dan kedamaian tersendiri untuk melepaskan penat.

Îh. 6

Îh. 30

Îh. 45

Daftar isi

edisi delapan, 2015

KEUANGAN Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

TEKNOLOGI OLOGI Sekilas Tentang Long Term Evolution (LTE)

6

30

Teknologi LTE yang saat ini tengah hangat diperbincangkan, dikarenakan kebermanfaatannya bagi masyarakat, maka Ditjen SDPPI khususnya Direktorat Penataan Su ber Daya terus berupaya dalam melakukan penataan frekuensi radio agar teknologi LTE dapat segera digelar dengan jumlah bandwidth yang cukup sehingga masyarakat dapat merasakan kemampuan mobile broadband yang benar benar True Broadband

BHP Penyiaran Televisi

34

Konferensi Radiokomunikasi Dunia

10

WRC merupakan salah satu kegiatan terpenting ITU yang dilaksanakan setiap 3-4 tahun sekali dengan persiapan FFL 2 tahun. Tujuan WRC adalah melakukan revisi terhadap Radio Regulations agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan internasional.

Penerapan Sanksi Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

38

Pelayanan Publik Berdasarkan UU 25 Tahun 2009 Pelayanan publik lahir dikarenakan negara perlu untuk menjaga hak-hak warga negaranya dapat terpenuhi dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian cakupan dari pelayanan publik menjadi sangat luas mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat.

Apa Itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)?

43

Penyediaan layanan telekomunikasi untuk setiap warga negara merupakan kewajiban pemerintah. Namun demikian, peran serta seluruh sumber daya yang ada sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan telekomunikasi yang baik dan terjangkau, tidak hanya untuk masyarakat di kota – kota besar tetapi juga masyarakat pelosok negeri.

45

26

Paradigma pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, yang cenderung tertutup, berbelit-belit dan tanpa kepastian, sudah tidak relevan lagi di era keterbukaan informasi saat ini.

Pesona alam danau, pegunungan dan semilir angin di tempat ini menghadirkan kesejukan dan kedamaian tersendiri untuk melepaskan penat.

UPT Tantangan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Wilayah DKI Jakarta

Diharapkan dengan program metode jemput bola ini, dapat membantu masyarakat pemohon perpanjangan yang berdomisili jauh dari kota Jakarta.

Strategi Pemenuhan Sasaran Mutu ISO 9001:2008 dalam Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio

Kesehatan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara, oleh sebab itu setiap individu yang berstatus warga negara berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dan negara bertanggung jawab memenuhi hak hidup sehat bagi seluruh penduduknya tanpa pandang bulu.

Terpesona Indahnya Rawa Pening

Metode Jemput Bola Dalam Pelayanan Perpanjangan Sertifikat Reor (Radio Elektronika dan Operator Radio) GMDSS

25

Pemerintahan Peradilan Tata Usaha Negara atau lebih dikenal dengan sebutan PERATUN dibentuk berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986.

KEPEGAWAIAN

Sekilas Tentang Layanan Telekomunikasi di Wilayah Perbatasan Indonesia

22

Didalam perhitungan besaran BHP TV analog perlu untuk mempertimbangkan dari market industrinya itu sendiri agar tidak memberatkan dari industri itu sendiri.

HUKUM

PELAYANAN

17

Skenario implementasi Aplikasi SAKTI dengan melalui tahapan proses migrasi dan konversi dengan menggunakan ADK Saldo Awal dengan meminimalisir inputan transaksi awal, menunjukkan kemudahan yang ditawarkan serta untuk meningkatkan akurasi data.

52

Tingginya lalulintas komunikasi ini akan menyebabkan timbulnya gangguan frekuensi radio, yang pada akhirnya akan menjadi pekerjaan rumah bagi UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio

REGULAR Info Kesehatan .............................................................................................................. Humor ............................................................................................................................... Renungan ........................................................................................................................ Info Peristiwa .................................................................................................................

57 60 61 64

edisi delapan 2015 Buletin Informasi SDPPI

Salam Redaksi Assalamu’alaikumWr. Wb Salam Sejahtera

4

Pembaca yang berbahagia, Kita bersua kembali dalam sajian Buletin Edisi 8 Tahun 2015 yang kini berada di tangan Anda. Seiring dengan semangat yang didengungkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, “Potret Pelayanan Bidang SDPPI“ menjadi tema yang kami tampilkan pada Buletin kali ini. Siap berubah demi peningkatan hasil kerja dan layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah salah satu penjabaran perilaku utama yang tercakup dalam Nilai Kementerian Komunikasi dan Informatika, “PROAKTIF” yang ditetapkan melalui SK Menteri Kominfo No.315 Tahun 2015 dan dicanangkan oleh Menteri Kominfo pada tanggal 13 April 2015. Seiring dengan hal tersebut, dalam rubrik Pelayanan Publik, kami sajikan 5 (lima) artikel tentang pelaksanaan kegiatan Ditjen SDPPI yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya, Metode Jemput Bola GDODP3HOD\DQDQ3HUSDQMDQJDQ6HUWLˉNDW5(25*0'66\DQJPHUXSDNDQVDWX dari tiga program Quick Wins Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2014. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, tentu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh para petugas layanan. Namun kendala diterima sebagai tantangan yang harus ditemukan solusinya. Hal ini diulas 0DQJX3XUZRNRGDODPȢ7DQWDQJDQ3HQDQJDQDQ*DQJJXDQ)UHNXHQVL5DGLRGL Wilayah DKI Jakarta”. Pada Rubrik Kesehatan kali ini, dokter Libritta mengetengahkan penyakit yang diakibatkan posisi dalam bekerja serta cara mengatasinya. Bagi pembaca yang memerlukan informasi mengenai BPJS Kesehatan, semoga dapat menemukan jawabannya dalam artikel “Apa Itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan?” Kami berharap edisi 8 ini memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi para pembaca. Selamat bekerja dan “Mari Melayani dengan Proaktif” Selamat membaca.... Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Redaksi

Media Informasi dan Komunikasi Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika

PENANGGUNGJAWAB Dirjen SDPPI Sesditjen SDPPI REDAKTUR Kepala Pusat Informasi dan Humas Kabag Umum dan Organisasi PENYUNTING /EDITOR Kasubag TU Setditjen Lita Nafilati Gatut B. Suhendro Widiasih Catur Joko Prayitno DESIGN GRAFIS/FOTOGRAFER Bambang Hermansjah Yuliantje Irianne Rastana Mukhsinun Artoio Gomes Yono Supri SEKRETARIAT REDAKSI Kasubag TU Direktorat Noto Sunarto Ratih Kirana Aryani Yuyun Yuniarti Purwadi Veby Valentine Buletin Ifo SDPPI merupakan media informasi dan komunikasi SDPPI (Direktorat Jendral Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Isi dalam media ini dilindungi hak cipta dan undang-undang. Dilarang mengutip, meng-copy atau menyebarluaskan dalam bentuk apapun tanpa izin baik secara lisan maupun tertulis dari redaksi.


wise words related to this issue 1

5

2

6

3

7

4

5 1. Hillary Clinton, "Saya merasa seperti saya memiliki kehidupan yang paling menakjubkan dalam pelayanan publik saya".

SARAN PEMBACA SA Osmond Aritonang (Direktorat Penataan Sumber Daya): “Terkait Buletin info SDPPI, kalau boleh saran, supaya ditambahkan (setelah daftar isi) halaman yang berisi highlights/ringkasan dari artikel-artikel yang dimuat dalam buletin yang dapat menarik minat untuk membaca” Pak Osmond, “Terima kasih atas sarannya. Usulan Saudara akan kami pertimbangkan bagi penerbitan Buletin Edisi 9 yang akan datang”. Redaksi

2. Donald Rumsfeld, "Nikmati waktu Anda di pelayanan publik. Mungkin saja salah satu saat yang paling menarik dan menantang dalam hidup Anda." 3. Margaret Chase Smith, "Pelayanan publik harus lebih dari melakukan SHNHUMDDQVHFDUDHˉVLHQGDQMXMXU3DVWLGHGLNDVLOHQJNDSXQWXNUDN\DWGDQ bangsa." 4. Agus Martowardoyo, "Pelayanan terbaik hanya dapat terwujud jika mata hati kita sebagai pelayan terbuka lebar dan diterapkan dalam keseharian". 5. Giokniwati, "Pola pikir yang benar terhadap pelayanan prima pelanggan menjadi mesin penggerak paling dahsyat daripada sekedar demi ketaatan pada sistem prosedur operasi perusahaan". 6. Sonia Sotomayor, "Aku tidak pernah ingin mendapatkan yang sesuatu disesuaikan dengan pendapatan saya, karena saya tahu saya ingin kembali ke pelayanan publik. 7. Jeffrey Gitomer, "Rahasia sukses dalam pelayanan pelanggan dimulai dengan kata “ya!”

Bingung tidak tahu bagaimana soal perizinan? kenapa bingung...? kan bisa akses di www.postel.go.id atau email ke [email protected]


INFO TEKNOLOGI

Penulis: Eri Irawan

Sekilas Tentang Long Term Evolution (LTE)

6

P

ada akhir tahun 2014 yang lalu, beberapa penyelenggara seluler di Indonesia yaitu PT. Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL), PT. XL Axiata (XL) dan PT. Indosat Tbk (Indosat) ramai-ramai PHQJXPXPNDQ DGDQ\D OD\DQDQ * /7( di yang ditawarkan kepada masyarakat. 7HNQRORJL * GLJDGDQJJDGDQJNDQ memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya sehingga berdasarkan pernyataan salah satu vendor bahwa browsing internet menggunakan LTE akan membuat ketagihan, karena LTE memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan GHQJDQ WHNQRORJL * \DQJ DGD VHODPD ini. Melalui tulisan ini akan disampaikan gambaran tentang teknologi LTE. selamat membaca.

seluler ini sebenarnya sering kita dengar dengan istilah yang akrab di telinga yaitu JHQHUDVLNHVDWX* JHQHUDVLNHGXD* JHQHUDVLNHWLJD* GDQJHQHUDVLNHHPSDW * GDQ WHNQRORJL JHQHUDVL NHOLPD * yang tengah dikembangkan. Evolusi dari teknologi seluler dapat digambarkan pada gambar dibawah ini: Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa munculnya sebuah generasi baru dari suatu teknologi seluler hampir selalu pada selang waktu yang tetap yaitu setiap 10 tahun, dimulai kemunculan dari

JHQHUDVL SHUWDPD * SDGD HUD DQ NHPXGLDQGLLNXWLROHKJHQHUDVLNHGXD* SDGD WDKXQ DQNHPXGLDQ JHQHUDVL NHWLJD * SDGD WDKXQ DQ GDQ NLQL JHQHUDVL NHHPSDW * SDGD WDKXQ 2010-an. Berdasarkan kebiasaan ini pula kemudian diperkirakan teknologi kelima * DNDQPXQFXOGLVHNLWDUWDKXQDQ Setiap generasi memiliki teknologinya masing-masing, dimana jika diperhatikan PXODL GDUL JHQHUDVL NH VDWX * KLQJJD JHQHUDVL NHWLJD * PDVLQJPDVLQJ memiliki minimal 2 (buah) teknologi

A. Apa itu LTE? Pertama yang akan disampaikan dalam tulisan ini adalah terkait apa itu LTE? Untuk menjawab pertanyaan ini akan lebih mudah menggambarkan apa itu LTE ketika kita membahas dengan menyinggung sedikit mengenai evolusi teknologi seluler. Evolusi teknologi

Gambar 1: Evolusi Teknologi selular


yang memenuhi standar yaitu NMT dan $036XQWXN**60GDQ&'0$XQWXN* :&'0$GDQ (9'2 XQWXN * $GDQ\D GXD EXDK teknologi ini pada setiap generasi merupakan buah dari persaingan antara pihak Amerika dengan teknologinya AMPS * &'0$ * Y(9'R * GHQJDQ EORN (URSD GHQJDQ WHNQRORJLQ\D 107* *60* :&'0$* 7HNQRORJLWHNQRORJL tersebut pernah diadopsi oleh Indonesia seluruhnya (karena Indonesia tergabung dari gerakan Non-Blok mungkin) sehingga kita pernah mengalami adanya penyelenggara AMPS dan NMT pada awal DQ GDQ MXJD SHQ\HOHQJJDUD *60 GDQ &'0$SDGDDNKLUDQKLQJJDVHNDUDQJ Namun, hal yang menarik terjadi pada saat pengembangan teknologi * LQL VHSHUWLQ\D DQWDUD EORN (URSD dan Blok Amerika akhirnya akur dalam SHQJHPEDQJDQWHNQRORJLXQWXN*LQLKDO ini ditandai dengan tidak adanya rivalitas pengembangan teknologi selayaknya generasi sebelumnya. Jika dilihat dari sejarahnya, keputusan ini bisa jadi dipengaruhi oleh kenyataan bahwa secara global teknologi yang diusung oleh blok amerika selalu kalah oleh standar yang dibuat oleh Eropa. Sehingga pada akhirnya teknologi yang memenuhi standar sebagai WHNQRORJL * LQL KDQ\DODK /7( 6HKLQJJD teknologi LTE menjadi teknologi satusatunya yang digunakan sebagai teknologi *LQLKDOLQLWHQWXVDMDDNDQPHPEHULNDQ dampak positif bagi kita diantaranya adalah adanya harmonisasi global dalam pengembangan teknologi ini sehingga bisa berdampak kepada relatif murahnya harga perangkat yang diakibatkan banyaknya produksi. Lalu bagaimana perbandingan kemampuan LTE dibandingkan dengan generasi sebelumnya? LTE menyajikan kemampuan kecepatan data yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya sebagaimana tergambar dalam gambar dibawah ini. Kemampuan teknologi LTE dalam menyalurkan bit per sekon yang semakin besar dengan sendirinya akan mendorong bervariasinya setiap layanan yang mampu disajikan melalui teknologi tersebut. Dengan kecepatan bit rate yang

tinggi, maka beragam layanan akan dapat diberikan oleh LTE berupa makin banyaknya layanan konten maupun koneksi, makin rendahnya delay ketika sedang browsing internet, memudahkan SHQJLULPDQˉOHEHUXNXUDQEHVDUGOO

yang lebih dikenal dengan istilah Release. Lembaga yang membuat standardisasi /7( DGDODK *33 GLPDQD *33 GDODP setiap peningkatan kemampuan dari teknologi LTE akan menerbitkan suatu release yang menunjukan adanya

Gambar 2: perbandingan kemampuan teknologi 1G hingga 4G

B. 4G Pasti LTE, Tapi Tidak Setiap LTE Adalah 4G Walau pada kenyataannya teknologi \DQJWHUPDVXN*DGDODK/7(DNDQWHWDSL WLGDNVHWLDS/7(DGDODK*ORKNRNELVD"" Untuk dapat memahami hal ini, harus GDSDW GLEHGDNDQ EDKZD DQWDUD * GDQ "LTE" adalah suatu istilah yang berbeda. %HUELFDUD WHQWDQJ * PDND NLWD VHGDQJ membicarakan suatu kemampuan yang harus bisa disediakan oleh suatu teknologi. ITU sendiri memberikan persyaratanpersyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar sebuah teknologi dapat dikatakan VHEXDK WHNQRORJL * 6HGDQJNDQ LTE adalah sebuah teknologi yang dikembangkan untuk dapat memenuhi kemampuan yang dipersyaratan oleh ITU agar bisa dilabeli dengan sebutan WHNQRORJL * +DO LQL VHUXSD GHQJDQ pemisalan sebuah gelar kesarjanaan dengan nama seseorang, misalkan ada seseorang yang bernama “Ir. Amin”, nama “Ir. Amin” mengandung pengertian bahwa seseorang yang bernama “Amin” telah GLVDKNDQPHPLOLNLNXDOLˉNDVLNHPDPSXDQ sebagai seorang Insinyur, demikian pula GHQJDQ SHUNDWDDQ Ȣ*/7(ȣ NDWD WHUVHEXW mengandung pengertian bahwa teknologi LTE memiliki kemampuan untuk dapat GLNDWDNDQWHNQRORJL* Akan tetapi, pada kenyataannya tidak VHWLDSWHNQRORJL/7(DGDODKWHNQRORJL* Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan LTE sendiri terdiri dari berbagai variasi,

suatu kemampuan baru dari teknologi /7( 'DODP SHUMDODQDQQ\D *33 WHODK menerbitkan beberapa release untuk LTE, yaitu LTE release 8 (LTE Rel8), LTE UHOHDVH /7( 5HO /7( 5HOHDVH /7( Rel10/LTE-A Rel10), LTE release 11(LTE-A Rel11) dan Release 12 (LTE-A Rel12) yang sedang dalam tahap pengembangan. Setiap keluaran release terbaru memiliki suatu kemampuan baru yang tidak dimiliki oleh release sebelumnya sebagaimana tergambar pada gambar di halaman 8. Diantara seluruh release tersebut, ternyata hanya dimulai LTE release 10 (yang dikenal dengan istilah LTEAdvance/LTE-A) sajalah yang oleh ITU sendiri diberikan gelar sebagai teknologi * VHGDQJNDQ /7( UHOHDVH VHEHOXPQ\D /7( 5HO GDQ /7( 5HO EHOXP PHPLOLNL NXDOLˉNDVLVHEDJDLWHNQRORJL*VHKLQJJD lebih dikenal dengan sebutan teknologi *VHGLNLWGLEDZDKWHNQRORJL* PDND dengan demikian jelas bahwa teknologi * PHPLOLNL WHNQRORJL \DQJ PHPHQXKL standar adalah LTE, akan tetapi tidak setiap LTE dapat dikategorikan sebagai teknologi *

& )LWXUˉWXUGDODP7HNQRORJL/7( Teknologi LTE memiliki beberapa ˉWXU WHNQRORJL \DQJ PHQ\HEDENDQ /7( PHPLOLNL WLQJNDW ˊHNVLELOLWDV \DQJ OHELK tinggi dibandingkan teknologi sebelumnya \DLWXˊHNVLELOLWDVGDODPKDOIUHNXHQVLNHUMD yang banyak yakni mendukung bagi moda

7


INFO TEKNOLOGI kemampuan antara Bandwidth sebesar 1,4 MHz hingga 20 MHz (untuk uplink) disajikan pada gambar 4.

Gambar 3: Perkembangan LTE

8

FDD (Frequency Division Duplex) maupun TDD (Time Division Duplex), besaran EDQGZLGWK KLQJJD NHPDPSXDQ &DUULHU $JJUHJDWLRQ&$ C.1 Frekuensi kerja LTE LTE adalah suatu teknologi yang dikembangkan untuk dapat beroperasi di banyak pita frekuensi radio, kemampuan ini dikembangkan untuk meningkatkan tingkat adaptasi LTE terhadap berbagai kondisi regulasi yang ada pada setiap negara, dimana setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing dalam mengalokasikan spektrum frekuensi radio. Selain itu teknologi LTE pula dikembangkan untuk dapat beroperasi untuk moda FDD maupun TDD, dimana frekuensi untuk TDD dan FDD dialokasikan melalui band pita frekuensi yang berbeda. Dikarenakan banyaknya band frekuensi kerja dari LTE, maka untuk mempermudah penyebutan, band-band frekuensi tersebut memiliki suatu urutan angka yang diberi istilah LTE Band Number.

NHPDPSXDQ GDUL ˊHNVLELOLWDV EDQGZLGWK ini adalah agar LTE dapat beradaptasi dengan berbagai frekuensi dimana besaran bandwidth yang tersedia bagi LTE dapat bervariasi diantara band-band frekuensi radio tersebut. Adanya kemampuan LTE untuk dapat beroperasi pada berbagai frekuensi pula dapat mendukung migrasi secara gradual dari dari suatu teknologi akses (radio access technology) kepada

C.2 Fleksibilitas bandwidth Salah satu keunggulan dari LTE adalah bahwa LTE dapat beroperasi dengan berbagai besaran Bandwidth, kemampuan ini merupakan kemampuan yang dipersyaratkan oleh ITU untuk WHNQRORJL * .HPDPSXDQ LQL SXOD merupakan kemampuan penting dari LTE yang tidak dimiliki oleh teknologi generasi sebelumnya yang lebih banyak hanya dikembangkan dengan kemampuan GHQJDQ ˉ[HG EDQGZLGWK .K] XQWXN *60 * 0+] XQWXN &'0$ * 0+]XQWXN:&'0$* Alasan utama dikembangkankan

LTE, dengan besaran bandwidth yang bervariasi mulai dari 1.4 MHz hingga 20 MHz. Kemampuan mentransmisikan bit per sekon (bit rates) akan sejalan dengan besarnya bandwidth yang dialokasikan, dimana semakin besar bandwidth yang dialokasikan akan semakin besar bit-rate yang dapat ditransmisikan. Oleh karenanya, besaran bandwidth yang digunakan akan sangat bergantung kepada kebutuhan minimum dari layanan yang ditawarkan kepada user. Namun walaupun demikian, agar dapat mengoptimalkan kemampuan dari LTE, maka Bandwidth sebesar sebesar 20 MHz diperlukan. Perbandingan

C.3 Carrier Aggregation Salah satu kemampuan dari LTE yang baru dikembangkan pada LTE Release 10 GDQUHOHDVHVHODQMXWQ\DDGDODK\DLWX&DUULHU $JJUHJDWLRQ &$ &DUULHU $JJUHJDWLRQ &$ DGDODK NHPDPSXDQ GDUL VLVWHP /7( untuk dapat menggabungkan beberapa kanal dengan bandwidth tertentu untuk digunakan dalam mentransmisikan data sehingga "seakan-akan" transimisi data tersebut dikirimkan melalui satu buah EDQGZLGWK \DQJ EHVDU ,OXVWUDVL GDUL &$ adalah seperti pada gambar 5. 7HQWX VDMD NHPDPSXDQ &$ LQL dikembangkan untuk menambah bandwidth yang pada akhirnya dapat menambah kecepatan transfer data (bit rate) dari sistem . Setiap komponen carrier yang di-aggregate-kan dikenal dengan LVWLODK &RPSRQHQW &DUULHU && GLPDQD

Gambar 4: perbandingan data rates UPLINK dari LTE untuk berbagai bandwidth yang digunakan

VHWLDS && GDSDW PHPLOLNL EDQGZLWK yang bervariasi yaitu sebesar 1,4 MHz, 3.5,10,15 atau 20 MHz. Di sisi lain jumlah && \DQJ GDSDW GLDJJUHJDWHNDQ DGDODK VHEDQ\DNOLPD EXDK&&'HQJDQDGDQ\D NHPDPSXDQ&DUULHU$JJUHJDWLRQLQLVLVWHP dapat memiliki aggregate bandwidth maksimal sebesar 100 MHz. .HPDPSXDQ &$ LQL DGDODK VXDWX kemampuan yang sangat unik, dengan DGDQ\D NHPDPSXDQ && LQL DORNDVL frekuensi yang kosong dapat dimanfaatkan oleh para penyelenggara menjadi satu buah sistem yang di-aggregatekan bandwidthnya dalam menyalurkan


Gambar 5: ilustrasi dari LTE Carrier Aggregration

informasi kepada pengguna. Akibatnya pengguna akan mendapatkan layanan data yang lebih cepat, dan disisi pemerintah, alokasi frekuensi dapat teroptimalkan SHPDQIDDWDQQ\D &$ PHPLOLNL EHEHUDSD tipe yaitu: ,QWUDEDQG &RQWLJXRV \DLWX &$ dilakukan untuk alokasi bandwidth yang bersebelahan dan berada dalam band yang sama, ,QWUDEDQG QRQFRQWLJXRXV \DLWX &$ yang dilakukan untuk alokasi bandwidth yang tidak bersebelahan namun masih dalam band frekuensi yang sama. ,QWHUEDQG 1RQ&RQWLJXRXV \DLWX &$ yang dilakukan untuk band frekuensi yang berbeda

9 Gambar 7 : Tahapan Pengembangan Carrier Aggregation (CA)

PENUTUP

Gambar 6 : tipe dari CA

.HPDPSXDQ GDUL &$ LQL WHUXV menerus dikembangkan untuk LTE release kedepannya sehingga mampu untuk mendukung kecepatan tranmisi yang tinggi walaupun ada di tengah keterbatasan jumlah frekuensi yang tersedia. Pengembangan kemampuan dari &$PHQ\DQJNXW 3HQLQJNDWDQ MXPODK && GDQ WRWDO bandwidth yang dapat didukung baik untuk kepentingan downlink maupun uplink; 2. Dapat digunakan untuk lebih banyak

band frekuensi dan kombinasi dari frekuensi band tersebut; 3HQJJXQDDQ &$ GLDQWDUD FHOO (cell seluler) untuk meningkatkan kemampuan di dalam small cells dan network yang heterogen; 4. Dapat melakukan agregasi antara carrier FDD dan TDD; 5. Dapat melakukan agregasi diantara licensed band dan unlicensed band. Sebagaimana terlihat pada gambar 7 diatas.

Demikian sekilas tentang teknologi LTE yang saat ini tengah hangat diperbincangkan, dikarenakan kebermanfaatannya bagi masyarakat, maka Ditjen SDPPI khususnya Direktorat Penataan Sumber Daya terus berupaya dalam melakukan penataan frekuensi radio agar teknologi LTE dapat segera digelar dengan jumlah bandwidth yang cukup sehingga masyarakat dapat merasakan kemampuan mobile broadband yang benar-benar True Broadband. z Penulis adalah Staf pada Direktorat Penataan Sumber Daya


INFO TEKNOLOGI

Penulis: Anna Christina Situmorang

10

Konferensi Radiokomunikasi Dunia Konferensi di ITU Konferensi Radiokomunikasi Dunia atau World Radiocommunications &RQIHUHQFHV :5& DGDODK SHUWHPXDQ rutin 3-5 tahun sekali yang diagendakan oleh International Telecommunication Union (ITU) untuk membahas agenda yang WHODK GLVHSDNDWL SDGD :5& VHEHOXPQ\D Agenda tersebut meliputi revisi Peraturan Radio (Radio Regulations) termasuk setiap penetapan frekuensi (frequency assignment) dan rencana penjatahan (allotment plans) terkait, mengatasi setiap masalah radiokomunikasi di seluruh dunia, menentukan pertanyaan untuk studi oleh Radiocommunication Assembly GDQ NHORPSRN NHUMDQ\D 6WXG\ *URXSV GDODPSHUVLDSDQ:5&GLPDVDGHSDQGDQ PHQHWDSNDQDJHQGDXQWXN:5&EHULNXWQ\D 6HODLQ GDUL :5& ,78 MXJD menyelenggarakan konferensi lainnya yang disebut Konferensi Radiokomunikasi Regional atau Regional Radio FRPPXQLFDWLRQ &RQIHUHQFHV 55& 55&

ini adalah konferensi baik sebagai ITU Region atau sekelompok negara dengan mandat untuk mengembangkan perjanjian mengenai layanan radiokomunikasi DWDX SLWD IUHNXHQVL &RQWRK 5HJLRQDO 5DGLRFRPPXQLFDWLRQ &RQIHUHQFHV 55& EHUWXMXDQ XQWXN PHUHQFDQDNDQ layanan penyiaran digital terestrial di Region 1 dan 3, pada pita frekuensi 0+] GDQ 0+] \DQJ dilaksanakan di Jenewa Swiss pada WDQJJDO 0HL -XQL 6HGDQJNDQ 5HJLRQDO $GPLQLVWUDWLYH &RQIHUHQFH bertujuan untuk perencanaan penggunaan SLWD N+] GL 5HJLRQ \DQJ diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 5- 6HEDJDL SHUVLDSDQ GDUL :5& WHUGDSDW forum yang bernama Radiocommunication Assemblies (RA) yang membahas persiapan program dan persetujuan studi yang dibutuhkan, serta memutuskan pertanyaan kepada 7 kelompok kerja ITU. Kelompok NHUMD WHUVHEXW WHUGLUL GDUL 6WXG\ *URXS

6* WHQWDQJ PDQDMHPHQ VSHNWUXP 6WXG\ *URXS 6* WHQWDQJ SURSDJDVL JHORPEDQJ UDGLR 6WXG\ *URXS 6* WHQWDQJ GLQDV VDWHOLW 6WXG\ *URXS 6* WHQWDQJ GLQDV WHUHVWULDO 6WXG\ *URXS 6* WHQWDQJGLQDVSHQ\LDUDQGDQ6WXG\ *URXS6* WHQWDQJGLQDVVDLQV


Kerangka Hukum WRC 0HUXMXN SDGD .RQVWLWXVL 1R (diambil dari “Collection of the basic texts of the International Telecommunication Union adopted by the Plenipotentiary Conference”), sebuah Konferensi Radiokomunikasi Dunia wajib diselenggarakan untuk mempertimbangkan masalah radio komunikasi tertentu. Agenda Konferensi Radiokomunikasi Dunia meliputi sebagian atau, revisi lengkap dari Peraturan Radio, pertanyaan lain yang bersifat mendunia dalam kompetensi konferensi, penugasan kepada Radio Regulations Board (12 anggota yang GLSLOLKPHODOXL3OHQLSRWHQWLDU\&RQIHUHQFH dan Radiocommunication Bureau (badan eksekutif sektor radiokomunikasi yang dipimpin oleh Direktur) terkait aktivitas dan UHYLHZWHUKDGDSDNWLYLWDVLGHQWLˉNDVLWRSLN yang dipelajari Radiocom¬munica¬tion Assembly (bertanggungjawab atas struktur, program dan persetujuan studi radiokomunikasi) dan kelompok belajar/ study group radiokomunikasi. Ruang lingkup agenda ditetapkan WDKXQ VHEHOXPQ\D GDQ DJHQGD DNKLU GLWHWDSNDQROHK'HZDQ&RXQFLOXPXPQ\D dua tahun sebelum konferensi dengan persetujuan mayoritas negara anggota. Kedua versi agenda harus ditetapkan atas GDVDUUHNRPHQGDVLGDQUL:5&$JHQGDLQL harus mencakup pertanyaan yang telah GLDUDKNDQ 3OHQLSRWHQWLDU\ &RQIHUHQFH untuk ditempatkan dalam agenda. Agenda ini dapat diubah berdasarkan dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika dirubah atas permintaan sekurangkurangnya seperempat dari Negara Anggota ITU. Permintaan tersebut harus ditujukan secara individual kepada Sekretaris Jenderal, yang akan PHQHUXVNDQQ\D NHSDGD &RXQFLO XQWXN disetujui. Kondisi kedua adalah ketika perubahan tersebut merupakan proposal GDUL&RXQFLO 8VXODQ SHUXEDKDQ DJHQGD :5& EHOXPODK ˉQDO KLQJJD GLWHULPD ROHK mayoritas Negara-negara Anggota sesuai GHQJDQSURYLVL1RGDUL&RQYHQWLRQ Konferensi ini akan juga mempertimbangkan dan menyetujui laporan Direktur Biro terkait kegiatan sektoral sejak konferensi terakhir, serta

merekomendasikan agenda konferensi PDVD GHSDQ NHSDGD &RXQFLO GDQ memberikan pandangan terhadap agenda tersebut sekurang-kurangnya untuk VLNOXV WDKXQDQ:5& EHUVDPDDQ GHQJDQ perkiraan dampak keuangan, termasuk dalam keputusannya instruksi atau permintaan yang sesuai kepada Sekretaris Jenderal dan Sectors of the Union.

Perbandingan WRC-07 vs WRC-12

6HSWHPEHU WHODK GLODNVDQDNDQ pertemuan pertama yang berkolaborasi dengan ATU (African Telecommunication Union) di kantor pusat ITU Jenewa. Pada pertemuan ini terdapat presentasi dari organisasi, pandangan awal (preliminary YLHZV SULRULWDVGDQSRVLVLGDULRUJDQLVDVL UHJLRQDO$37$60*$78&(37&,7(/5&& serta presentasi dan review dari chairman ITU-R preparatory studies. Pada tanggal

WRC-12 :5&GLVHOHQJJDUDNDQSDGDWDQJJDO 23 Januari - 17 Februari 2012 di Jenewa 6ZLVV 6LGDQJ :5& GLKDGLUL VHNLWDU 3000 peserta dari Negara-Negara Anggota ITU dan organisasi regional, seperti : $37 $VLD3DFLˉF 7HOHFRPPXQLW\ $60* $UDE 6SHFWUXP 0DQDJHPHQW *URXS ATU (African Telecommunications Union), &(37 (XURSHDQ &RQIHUHQFH RI 3RVWDO DQG 7HOHFRP &,7(/ ,QWHU$PHULFDQ 7HOHFRPPXQLFDWLRQ &RPPLVVLRQ GDQ 5&& 5HJLRQDO &RRSHUDWLRQ &RXQFLO VHUWD RUJDQLVDVL LQWHUQDVLRQDO VHSHUWL ,&$2 ,QWHUQDWLRQDO&LYLO$YLDWLRQ2UJDQL]DWLRQ IMO (International Maritime Organization) dan WMO (World Meteorological 2UJDQL]DWLRQ 6LGDQJ :5& GL *HQHYD Swiss dipimpin oleh Mr Tarek Al Awadhi (dari Negara United Arab Emirates).

24-25 November 2010 telah dilaksanakan pertemuan kedua ITU information meeting RQ :5& SUHSDUDWLRQ GL NDQWRU SXVDW ITU Jenewa. Pada pertemuan ini terdapat SUHVHQWDVL ODSRUDQ NRQVHS &30 NHSDGD :5& 'UDIW &30 5HSRUW WR :5& yang berisi penjelasan konsep metode yang akan digunakan dalam Agenda Item :5& VHUWD SUHVHQWDVL GDQ UHYLHZ GDUL NRQVHS SDQGDQJDQ DZDO NHORPSRN regional, posisi, dan proposal bersama (common proposals). Pada tanggal 7-8 November 2011 telah dilaksanakan pertemuan ketiga ITU information meeting RQ :5& SUHSDUDWLRQ GL NDQWRU SXVDW ITU Jenewa. Pada pertemuan ini terdapat SUHVHQWDVL &30 GDQ ODSRUDQ GLUHNWXU %5 ,78 NHSDGD :5& VHUWD SUHVHQWDVL GDQ review dari konsep pandangan (draft

Gambar 1. Organisasi Regional Kawasan

Untuk menghadapi acara ini telah diadakan tiga kali pertemuan ,78 LQIRUPDWLRQ PHHWLQJ RQ :5& SUHSDUDWLRQ 3DGD WDQJJDO

YLHZV NHORPSRN UHJLRQDO SRVLVL GDQ proposal bersama. %HUGDVDUNDQ OHWDN JHRJUDˉVQ\D Indonesia masuk kedalam wilayah APT

11


INFO TEKNOLOGI (Region 3) yang menyebabkan Indonesia perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan APT. 8QWXN PHQJKDGDSL:5&$37 PHPEHQWXN JUXS \DQJ GLQDPDNDQ $37 &RQIHUHQFH 3UHSDUDWRU\ *URXS $3* $GDSXQ WXMXDQ ikut aktifnya Indonesia dalam forum ini dapat dirumuskan menjadi 3. Tujuan SHUWDPD DGDODK PHQ\XVXQ $37 &RPPRQ 3URSRVDO SDGD SHUWHPXDQ :5& 7XMXDQ NHGXD DGDODK PHQ\XVXQ $37 &RPPRQ 9LHZ SDGD SHUWHPXDQ 5$ &30 GDQ 6SHFLDO &RPPLWWHH 7XMXDQ NHWLJD DGDODK membantu Negara-negara Anggota APT dalam menyiapkan posisinya pada SHUWHPXDQ :5& 5$ &30 GDQ 6& GDODP rangka menjaga kepentingan nasional.

proposal usulan perencanaan frekuensi di 6LGDQJ :5& 6HGDQJNDQ DJHQGD LWHP yang tidak ada proposalnya, Indonesia mendukung posisi APT. Mayoritas proposal ,QGRQHVLD GDODP :5& DGDODK WHUNDLW satelit, yaitu 25 dari 32 proposal yang disampaikan. $GDSXQ KDVLO 6LGDQJ :5& WHUNDLW dengan posisi dan kepentingan Indonesia sebagai berikut : I. Hasil Sidang WRC-12 pada Dinas Terestrial a. Harmonisasi penggunaan spektrum frekuensi radio untuk aplikasi berita HOHNWURQLN(OHFWURQLF1HZV*DWKHULQJ (1* SDGDGLQDVSHQ\LDUDQ

12

Gambar 2. Tahapan WRC

&RQWRK WLPHWDEOH MDGXDO GDUL :5& 12 dapat dilihat pada gambar tabel di samping. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Dirjen SDPPI, dengan didampingi peserta dari Kementerian Perhubungan, LAPAN, PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT.Telekomunikasi Indonesia, PT. PSN, PT. Lintas Arta. 6LGDQJ :5& PHUXSDNDQ IRUXP tertinggi ITU untuk merencanakan penggunaan frekuensi radio dunia di masa depan. Sidang ini membahas 32 agenda item terkait dengan perencanaan frekuensi penerbangan, maritim, satelit, penyiaran dan amatir. Indonesia mengirimkan 32

+DVLO :5& PHQHWDSNDQ WLGDN DGD perubahan pada Peraturan Radio (Radio Regulations), dikarenakan belum adanya acuan dan spektrum frekuensi radio yang cocok dalam menerapkan DSOLNDVL(1*GLGLQDVSHQ\LDUDQ b. Penambahan aturan baru (provision) di dalam Peraturan Radio (Radio Regulations) untuk menerapkan aplikasi gateway link high altitude platform stations (HAPS) di pita frekuensi 5 850-7 075 MHz. +DVLO :5& PHQHWDSNDQ FDWDWDQ kaki (footnote) dan resolusi di dalam Provisional Final Act untuk menerapkan aplikasi gateway link high altitude SODWIRUPVWDWLRQV+$36 +DVLO:5& berbeda dengan proposal Indonesia, namun tetap menjamin posisi dan kepentingan Indonesia aman. c. Pengalokasian frekuensi baru untuk aplikasi radar laut (oceanograpic radar) di pita frekuensi 3-50 MHz. +DVLO :5& PHQHWDSNDQ JDEXQJDQ alokasi frekuensi primer dan sekunder untuk menerapkan aplikasi radar laut (oceanograpic radar). d. Penambahan alokasi primer di pita IUHNXHQVLȝ*+]XQWXNGLQDV radiolokasi. +DVLO :5& PHQHWDSNDQ penambahan alokasi primer di pita IUHNXHQVLȝ*+]XQWXNGLQDV UDGLRORNDVL +DVLO :5& EHUEHGD dengan proposal Indonesia, namun catatan kaki (footnote) di Provisional Final Acts, telah menjamin posisi dan kepentingan Indonesia aman.


Gambar 3. Delri Kominfo dalam WRC-12

e. Pengujian efek dari emisi Short-Range Devices (SRD) pada komunikasi radio. +DVLO :5& PHQHWDSNDQ WLGDN DGD penambahan aturan baru di dalam Peraturan Radio (Radio Regulations), namun tetap mendukung berlanjutnya studi harmonisasi frekuensi dan perangkat teknis Short-Range Devices (SRD). II. Hasil Sidang WRC-12 pada Dinas satelit a. Penggunaan pita frekuensi 1 545 0+] DQG 0+] oleh Mobile-Satellite Service (MSS). +DVLO :5& PHQHWDSNDQ WLGDN DGD penambahan aturan baru di dalam Peraturan Radio (Radio Regulations), namun koordinasi frekuensi tetap dilakukan untuk menjamin operasional Dinas Penerbangan AMS(R)S. Hasil :5& EHUEHGD GHQJDQ SURSRVDO Indonesia, namun menjamin posisi dan kepentingan Indonesia aman. b. Pengaturan penggunaan pita frekuensi ȝ *+] ROHK %URDGFDVWLQJ Satellite Service (BSS). +DVLO :5& PHQHWDSNDQ PHWRGH ȢˉUVWFRPH ˉUVW VHUYHGȣ SDGD penggunaan pita frekuensi 21.4 – 22 *+] ROHK %66 VHSDUDVL NRRUGLQDVL VDWHOLW GLNXUDQJL GDUL sr PHQMDGL sr PHWRGH SIG KDUG OLPLW XQWXN menentukan sharing BSS dan layanan terestrial di pita ini. Hasil :5& EHUEHGD GHQJDQ SURSRVDO Indonesia, namun menjamin posisi dan

kepentingan Indonesia aman. c. Alokasi primer global di pita frekuensi 2 483.5-2 500 MHz untuk radiodetermination-satellite service (RDSS). +DVLO :5& PHQHWDSNDQ DORNDVL RDSS secara global beserta nilai pfd coordination threshold dan penambahan catatan kaki terkait penggunaan bersama dengan RLS. d. Penambahan alokasi frekuensi baru untuk Mobile Satellite Service (MSS). +DVLO :5& PHQHWDSNDQ WLGDN DGD penambahan alokasi frekuensi baru (pita frekuensi 5, 7, 8, 10, 13 dan 15 *+] XQWXN066 e. Revisi peraturan prosedur pendaftaran, NRRUGLQDVLGDQQRWLˉNDVLVDWHOLW +DVLO :5& WHODK VHVXDL GHQJDQ posisi 21 proposal Indonesia, terkait dengan peraturan prosedur SHQGDIWDUDQ NRRUGLQDVL GDQ QRWLˉNDVL satelit. f. Proposal bersama antara Indonesia GDQ3DSXD1HZ*XLQHD31* Indonesia menyusun proposal bersama GHQJDQ 31* SDGD PDVD SHUVLGDQJDQ :5& 3URSRVDO ,QGRQHVLD31* terdapat dalam dokumen No.244 mengenai maintaining satellite communications. Proposal ini telah mengundang reaksi keras dari Iran, khususnya terkait perselisihan antara Iran dengan Perancis mengenai penggunaan satelit Perancis melalui mekanisme leasing oleh Iran untuk

ˉOLQJ VORW RUELW EDJL NHSHQWLQJDQ nasionalnya. Pada akhirnya tercapai persetujuan prinsip antara Iran dan Perancis melalui Ad Hoc Meeting, yang prinsipnya tidak jauh berbeda dengan semangat dalam berbagai proposal yang telah diajukan, termasuk proposal ,QGRQHVLD31* GHQJDQ SHQDPEDKDQ syarat oleh Iran untuk mencantumkan klausul “tidak berlaku retroaktif”, dan syarat ini segera diterima oleh Perancis. J 3HPEDKDVDQDJHQGDLWHPGL:5& +DVLO:5&DGDODKWLGDNPHPEDWDVL pita frekuensi untuk dilakukan pengkajian dan akan dilakukan pembahasan tentang penambahan pita frekuensi satelit di Ku-band pada arah (DUWKWR6SDFHSDGD:5& III. Hasil Sidang WRC-12 pada Dinas Penerbangan dan Maritim a. Pengaturan penggunaan sistem aeronautical mobile (R) service (AM(R) 6 GL SLWD IUHNXHQVL 0+] 0+]DQG0+] +DVLO :5& PHQHWDSNDQ bahwa sistem AM(R)S tidak boleh menyebabkan interferensi yang merugikan atau klaim perlindungan di pita frekuensi tersebut. b. Peninjauan kembali frekuensi dan pengaturan kanal di pita HF untuk implementasi teknologi digital maritime mobile service. +DVLO :5& PHQHWDSNDQ EDKZD frekuensi eksisting dan pengaturan

13


INFO TEKNOLOGI kanal di pita HF untuk maritime mobile service, hanya berlaku sampai dengan 'HVHPEHU PHQJLQJDW IXWXUH frequency dan pengaturan kanal di pita HF untuk maritime mobile service, yang telah menjadi hasil revisi pada :5&PXODLEHUODNX-DQXDUL

WRC-15

14

:5& DNDQ EHUODQJVXQJ SDGD tanggal 2-27 November 2015. Indonesia memiliki banyak kepentingan dalam event besar ini. Radio Regulations yang PHUXSDNDQKDVLOGDUL:5&GLJXQDNDQROHK Indonesia sebagai acuan dalam menyusun rencana penggunaan frekuensi nasional, sebagai contoh adalah penggunaan pita IUHNXHQVLXQWXNOD\DQDQVHOXOHU 'DODP SHUWHPXDQ :5& GLEDKDV XVXODQ perubahan/penambahan alokasi frekuensi untuk layanan tertentu. Indonesia memiliki kepentingan untuk memperjuangkan posisinya terkait dengan rencana penggunaan frekuensi nasional, sebagai contoh adalah pada agenda item 1.1 dibahas alokasi tambahan untuk IMT; Salah satu kandidatnya yaitu pita frekuensi 3 400-4 200 MHz y a n g saat ini digunakan oleh jaringan satelit Indonesia. Indonesia berkepentingan untuk memperjuangkan agar pita dimaksud tidak dialokasikan untuk IMT. :5& LQL GLEDJL FKDSWHU pembahasan yang meliputi chapter 1 tentang isu amatir dan bergerak, chapter 2 tentang isu sains, chapter 3 tentang isu radiolokasi, maritim dan aeronautical, chapter 4 tentang layanan satelit tetap dan bergerak, chapter 5 tentang isu regulasi VDWHOLWGDQFKDSWHUWHQWDQJLVXXPXP &KDSWHU WHUGLUL GDUL DJHQGD LWHP yaitu agenda item 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Agenda item 1.1 mengenai rencana penambahan alokasi pita frekuensi untuk dinas Bergerak dengan kategori primer untuk layanan International Mobile Telecommunications (IMT). Agenda item 1.2 mengenai pemeriksaan hasil kajian ITU terkait penggunaan pita frekuensi 0+]ROHKGLQDV%HUJHUDNNHFXDOL bergerak penerbangan, di Region 1. Agenda item 1.3 mengenai kajian terkait

broadband public protection and disaster relief (PPDR). Agenda item 1.4 mengenai rencana penambahan alokasi untuk dinas amatir dengan kategori sekunder pada pita frekeunsi 5250-5450 kHz. &KDSWHU WHUGLUL GDUL DJHQGD item, yaitu agenda item 1.11, 1.12, 1.13, dan 1.14. Agenda item 1.11 mengenai rencana penambahan alokasi dinas satelit eksplorasi bumi (Earth Satellite Exploration Service/EESS) pada pita IUHNXHQVL*+]GHQJDQNDWHJRULSULPHU Agenda item 1.12 mengenai rencana penambahan alokasi dinas satelit eksplorasi bumi (Earth Satellite Exploration Service/ EESS) pada pita frekuensi 8700 0+] GDQ DWDX MHz. Agenda item 1.13 mengenai kajian penggunaan pita frekuensi 410-420 MHz oleh dinas penelitian ruang angkasa (space research service) dan dinas Tetap dan dinas Bergerak, kecuali bergerak penerbangan. Agenda item 1.14 mengenai kajian penggunaan skala waktu referensi yang berkelanjutan. &KDSWHU WHUGLUL GDUL DJHQGD LWHP \DLWXDJHQGDLWHPGDQ 1.18. Agenda item 1.5 mengenai rencana penggunaan pita frekuensi FSS (kecuali pita pada plan band (AP30, AP30A dan AP30B)) untuk komunikasi non-payload dan kontrol Unmanned Aircraft System (UAS). Agenda item 1.15 mengenai rencana penambahan alokasi spektrum frekuensi untuk komunikasi diatas kapal pada dinas bergerak maritim. Agenda LWHPPHQJHQDLUHQFDQDSHQDPEDKDQ alokasi frekuensi untuk aplikasi Automatic ,GHQWLˉFDWLRQ 6\VWHP $,6 $JHQGD LWHP 1.17 mengenai rencana penambahan alokasi penerbangan untuk keperluan :LUHOHVV $YLRQLFV ,QWUD&RPPXQLFDWLRQV :$,& $JHQGD LWHP PHQJHQDL rencana penambahan alokasi dinas radiolokasi untuk aplikasi otomotif pada SLWDIUHNXHQVL*+] &KDSWHU GLEDJL PHQMDGL GXD VXE chapter, yaitu sub-chapter 4.1 mengenai

dinas satelit tetap (FSS) yang terdiri dari 5 DJHQGDLWHPGDQ dan sub-chapter 4.2 mengenai dinas satelit bergerak (MSS) yang terdiri dari 2 agenda LWHP GDQ $JHQGD LWHP mengenai rencana penambahan alokasi )66 XSOLQN GL SLWD IUHNXHQVL *+] GL 5HJLRQ $JHQGD LWHP PHQJHQDL Rencana penambahan alokasi FSS (uplink) GL SLWD IUHNXHQVL *+] GL 5HJLRQ dan 3. Agenda item 1.7 mengenai studi kompatibilitas antara ARNS (Aeronautical Radionavigation Service) dengan FSS IHHGHUOLQN1*62066 SDGDSLWDIUHNXHQVL 0+] $JHQGD LWHP mengenai kajian penggunaan earth station located on board vessel (ESV) pada pita IUHNXHQVL 0+] GDQ *+]$JHQGDLWHPPHQJHQDLUHQFDQD penambahan alokasi baru untuk FSS pada pita frekuensi 7150-7250 Mhz dan 8400 0+] $JHQGD LWHP PHQJHQDL rencana penambahan alokasi MMSS pada pita 7375-7750 MHz dan 8025-8400 MHz. Agenda item 1.10 mengenai rencana alokasi tambahan untuk dinas MSS pada SLWDIUHNXHQVL*+] &KDSWHU WHUGLUL GDUL DJHQGD LWHP \DLWX DJHQGD LWHP GDQ $JHQGD LWHP 7 merupakan satu-satunya agenda yang isu permasalahan didalamnya dapat terus berkembang sesuai dengan usulan Negara Anggota dimana agenda item ini membahas mengenai perubahan prosedur pendaftaran, koordinasi dan QRWLˉNDVL MDULQJDQ VDWHOLW %HUGDVDUNDQ KDVLO SHPEDKDVDQ NRQVHS WHNV &30 &RQIHUHQFH 3UHSDUDWRU\ 0HHWLQJ NH XQWXN PHQJKDGDSL :5& GL -HQHZD pada tanggal 23 Maret s/d 2 April 2015, agenda item 7 terdiri dari 12 isu (isu A s/d L). Agenda item 7 Isu A membahas mengenai penyampaian informasi VXVSHQVL \DQJ PHOHZDWL EDWDV ZDNWX bulan. Agenda item 7 Isu B membahas mengenai publikasi informasi bringing into use jaringan satelit di website ITU. Agenda LWHP ,VX & PHPEDKDV PHQJHQDL NDMLDQ terkait prosedur publikasi awal (API) untuk jaringan satelit yang tunduk pada proses koordinasi. Agenda item 7 Isu D membahas mengenai penggunaan media elektronik dalam hal komunikasi terkait prosedur


NRRUGLQDVLGDQQRWLˉNDVL$JHQGDLWHP,VX E membahas mengenai kegagalan satelit GDODP SHULRGH KDUL EULQJLQJ LQWR XVH Agenda item 7 Isu F membahas mengenai PRGLˉNDVL 55 $SHQGLNV % GDODP kaitannya dengan suspensi penggunaan frekuensi yang sudah direkam dalam MIFR (Master International Frequency Register). $JHQGD LWHP ,VX * PHQJHQDL NODULˉNDVL informasi bringing into use berdasarkan RR No. 11.44/11.44B. Agenda item 7 Isu H mengenai penggunaan sebuah stasiun angkasa untuk memberikan penetapan frekuensi di lokasi orbit yang berbeda dengan waktu yang singkat. Agenda item 7 Isu I mengenai metode mitigasi LVX EHUOHELKQ\D H[FHVVLYH ˉOLQJ MDULQJDQ satelit. Agenda item 7 Isu J mengenai penghapusan hubungan antara tanggal GLWHULPDQ\D LQIRUPDVL QRWLˉNDVL GDQ tanggal bringing into use dalam RR No.11.44B. Agenda item 7 Isu K mengenai penambahan provisi regulasi dalam RR Artikel 11 untuk kasus kegagalan peluncuran. Agenda item 7 Isu L mengenai Ȣ0RGLˉFDWLRQ RI FHUWDLQ SURYLVLRQV RI Article 4 of RR Appendices 30 and 30A for Regions 1 and 3 namely replacement of tacit agreement with explicit agreement or alignment of those provisions of RR Appendices 30 and 30A for Regions 1 and 3 with those of Appendix 30B”. Agenda LWHP PHQJHQDL SURWHNVL WHUKDGDS sistem yang beroperasi pada dinas MSS GL SLWD IUHNXHQVL 0+] $JHQGD LWHP PHQJHQDL NDMLDQ NHPXQJNLQDQ pengurangan busur koordinasi dan kriteria teknis yang digunakan dalam SHQHUDSDQ 1R WHUNDLW NRRUGLQDVL EHUGDVDUNDQ 1R $JHQGD LWHP PHQJHQDL SHQJJXQDDQ VORW RUELW dan spektrum frekuensi terkait untuk penyelenggaraan layanan telekomunikasi publik internasional di negara-negara EHUNHPEDQJ$JHQGDLWHPPHQJHQDL kajian penggunaan stasiun bumi FSS pada pita frekuensi 3400-4200 MHz untuk membantu keselamatan penerbangan dan pendistribusian informasi meteorologi GL 5HJLRQ $JHQGD LWHP PHQJHQDL regulasi satelit nano dan satelit pico. $JHQGD LWHP PHQJHQDL NDMLDQ WHUNDLW SHQJJXQDQVORWRUELW*62\DQJVHWDUDGDQ HˉVLHQ

&KDSWHU WHUGLUL GDUL DJHQGD LWHP \DLWX DJHQGD LWHP GDQ $JHQGD LWHP PHQJHQDL pemeriksaan terhadap penggunaan ITU-R Recommendations sebagai rujukan dalam Radio Regulations. Agenda item 4 mengenai kajian terhadap Resolution dan Recommendations yang dihasilkan dalam SHUWHPXDQ:5&VHEHOXPQ\D$JHQGDLWHP PHQJHQDLXSGDWHGDQUHYLVLWHUKDGDS susunan Radio Regulations (kecuali Article GDQ $JHQGD LWHP PHQJHQDL NDMLDQ WHUNDLW GHˉQLVL GLQDV tetap, stasiun tetap dan stasiun bergerak. $JHQGD LWHP PHQJHQDL SHGRPDQ manajemen spektrum untuk keperluan radiokomunikasi darurat dan penanganan bencana. Agenda item 10 mengenai DJHQGDLWHP:5&

sesuai dengan kepentingannya meskipun tidak sesuai aturan RR dengan ketentuan non-protection dan non-interference basis (Artikel 4.4). Untuk urusan satelit, tidak ada hak Negara semuanya harus sesuai dengan ketentuan Radio Regulations. Perubahan RR berdampak langsung pada penyelenggaraan satelit, yaitu menyebabkan perubahan alokasi dan perubahan prosedur regulasi. Menanggapi hal tersebut diatas, maka subdit pengelolaan orbit satelit (orsat) mempersiapkan diri untuk menghadapi :5& 3HUVLDSDQ GLPXODL VHMDN :5& VHOHVDLVHEDJDLPDQDWHUOLKDWSDGD*DPEDU GDQ *DPEDU EDKNDQ ,QGRQHVLD DNWLI memberikan preliminary view dalam bentuk proposal pada forum ITU dan regional VHSHUWLSDGDVLGDQJ$3*VWXG\JURXS,78 GDQ &30 6HFDUD NRQVLVWHQ VXEGLW

Bidang Satelit Dalam WRC-15

15

Gambar 4. Artikel No. 4.4, 11.36, dan 11.31 dalam Radio Regulations

Dengan kita memperhatikan isi Radio Regulations Artikel 4.4 (terkait frekuensi WHUHVWULDO GDQ WHUNDLW IUHNXHQVL VDWHOLW SDGD *DPEDU GLDWDV WHUOLKDW bahwa penggunaan frekuensi terestrial yang tidak sesuai dengan RR masih dimungkinkan dengan ketentuan 4.4, sedangkan apabila terdapat penggunaan frekuensi satelit yang tidak sesuai GHQJDQ 55 PDND ˉOLQJ GLNHPEDOLNDQ NH Administrasi (status Part III-S) dan tidak bisa PART II-S. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penggunaan frekuensi terestrial, Administrasi (Negara) memiliki kedaulatan untuk menggunakan frekuensi

orsat melakukan persiapan pembahasan DJHQGD :5& PHODOXL NRRUGLQDVL GHQJDQ stakeholder dan mempersiapkan proposal Indonesia untuk berbagai forum. )RUXP $3* $37 &RQIHUHQFH 3UHSDUDWRU\*URXSIRU:5& DGDODKVDODK satu contoh keaktifan Indonesia dalam EHUEDJDL IRUXP XQWXN PHQJKDGDSL :5& 3HUWHPXDQ$3* DNDQ GLODNVDQDNDQ sebanyak 5 kali sebelum pelaksanaan :5& VHEDJDLPDQD WDPSDN SDGD *DPEDU 7. Kepentingan Indonesia dalam forum ini adalah memperjuangkan posisi Indonesia agar dapat diterima sebagai posisi APT SDGD:5&


INFO TEKNOLOGI 3DGD :5& LQL DJHQGD VDWHOLW PHQJXDVDL VHEDJDL EHVDU DJHQGD :5& \DLWXFKDSWHUGDQ GDULFKDSWHU terkait satelit, agenda 1.1 terkait alokasi

satelit di chapter 1, dan 2 Agenda chapter 2 (science issues) terkait alokasi frekuensi satelit untuk MetSat. Sehingga dari total DJHQGD LWHP :5& DJHQGD LWHP

adalah terkait satelit ditambah 12 isu agenda item 7.z Penulis adalah Staf pada Direktorat Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI

KESIMPULAN

Gambar 5. Jadwal Tentative menuju WRC-15

16

Gambar 6. Rencana Kerja Group Satelit untuk WRC-15

Gambar 7. Keterlibatan Indonesia dalam APG15

:5& PHUXSDNDQ VDODK VDWX kegiatan terpenting ITU yang dilaksanakan setiap 3-4 tahun sekali dengan persiapan ± 2 tahun. 7XMXDQ :5& DGDODK PHODNXNDQ revisi terhadap Radio Regulations agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan internasional. Radio Regulations merupakan perjanjian internasional terkait dengan pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. :5& DNDQ GLODNVDQDNDQ SDGD tanggal 2-27 November 2015 di Jenewa, Swiss. %HJLWXSHQWLQJQ\DNHJLDWDQ:5& ini, sehingga perlu disusun rules of the game bagi delegasi yang mengatur mengenai kewajiban, prosedur pengambilan keputusan, larangan, level autorisasi, dan kode etik. Untuk mendukung delegasi RI (Delri) yang EHUWXJDVGL:5&SHUOXMXJDGLEHQWXN tim kantor pusat yang terdiri dari Delri yang belum berangkat dan Delri yang sudah kembali dari penugasan yang bertugas untuk PHPDQWDX SHUNHPEDQJDQ :5& dari Jakarta, mempersiapkan halKDO\DQJGLSHUOXNDQROHK'HOUL:5& PHQGXNXQJ'HOUL:5&GHQJDQGDWD analisa dan rekomendasi keputusan Indonesia, serta menyampaikan informasi kepada pimpinan jika diperlukan pengambilan keputusan. Pembentukan tim persiapan :5& EHUDQJJRWDNDQ .HPNRPLQIR dan operator. Syarat/aturan utama sebaiknya adalah tidak ada staf NRPLQIR\DQJLNXW:5&WDQSDWHUOLEDW dalam tim pembahasan terlebih dahulu dengan kejelasan agenda LWHP:5&\DQJDNDQGLWDQJDQLVHUWD Delri yang bertugas full time adalah yang memahami banyak agenda item :5&z


INFO PELAYANAN

Penulis: Eri Irawan

17

Pelayanan Publik Berdasarkan UU 25 Tahun 2009 1. Latar Belakang Istilah pelayanan publik sesuai dengan frasa katanya yang terdiri dari kata "pelayanan" dan "publik" sangat erat kaitannya dengan aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh negara/Pemerintah kepada rakyat/publik. Pelayanan Publik telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah bersama DPR dengan mengesahkan XQGDQJXQGDQJ 1RPRU WDKXQ tentang Pelayanan Publik. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan proses pelaksanaan pelayanan publik menjadi lebih baik karena telah memiliki dasar hukum yang jelas. %HUGDVDUNDQ NHSDGD 88' MHODV dinyatakan bahwa Negara mengakui adanya hak-hak dasar yang melekat kepada setiap warga negaranya. Hak-hak dasar yang diakui oleh negara kemudian dicantumkan didalam batang tubuh UUD

88'VHFDUDMHODVPHQ\DWDNDQ bahwa bahwa setiap warga negara memiliki hak yang menjadi hak dasar dari penduduk. Hak-hak tersebut diantaranya adalah: a. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27), b. Hak untuk berserikat dan berkumpul,serta mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan (Pasal 28) c. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (pasal 28A), d. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasa; 28B ayat (1)), e. Hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi (pasal 28 B ayat 2) f. Hak untuk mengembangkan diri, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat GDULLOPXSHQJHWDKXDQSDVDO& g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (pasal 28D). h. Hak untuk memeluk agama (pasal 28E). i. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F) j. Hak untuk hidup sejahtera (pasal 28I) k. dan lain-lain


INFO PELAYANAN

18

jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara SHOD\DQDQ SXEOLN 'HQJDQ GHˉQLVL LQL maka istilah pelayanan publik memiliki dimensi yang luas, bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan dapat dikategorikan sebagai pelayanan publik. Namun, dari OXDVQ\D FDNXSDQ GHˉQLVL SHOD\DQDQ publik tersebut, dapat disimpulkan ruang lingkupnya menjadi tiga buah kelompok yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundangundangan. 88 PHPEHULNDQ FRQWRK dari pelayanan barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif agar dapat mudah untuk dipahami. Berdasarkan UU \DQJ WHUPDVXN GDUL SHOD\DQDQ barang publik contohnya antara lain adalah dengan penyediaan infrastruktur perkotaan seperti jembatan, jalan raya, atau bahkan penyediaan kapal penyebrangan di pelabuhan-pelabuhan , sedangkan contoh dari jasa publik antara lain berupa pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun puskesmas, pelayanan pendidikan, pelayanan navigasi laut (mercu suar dan lampu suar) , dan kegiatan monitoring dan penanganan gangguan frekuensi radio yang rutin diselenggarakan oleh para UPT Ditjen SDPPI -menurut penulis- masuk 2. Ruang Lingkup Pelayanan Publik Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa kepada kategori ini. Sedangkan pelayanan pelayanan publik merupakan tindakan administratif contohnya adalah pelayanan pemerintah dalam rangka melayani hak- pemberian dokumen oleh pemerintah hak warga negaranya, maka dengan antara lain yang dimulai dari seseorang sendirinya ruang lingkup pelayanan lahir memperoleh akta kelahiran hingga publik menjadi sangat luas, segala aspek meninggal dan memperoleh akta kematian, yang berupaya pemenuhan terhadap termasuk segala ihwal yang diperlukan oleh hak-hak warga negara ataupun untuk penduduk dalam menjalani kehidupannya, mencapai tujuan bernegara dalam bentuk seperti memperoleh izin mendirikan melindungi segenap warga negara EDQJXQDQ L]LQ XVDKDVHUWLˉNDW WDQDK GDQ Indonesia dan memajukan kesejahteraan surat nikah masuk dalam kategori ini. Berdasarkan kepada contoh-contoh umum, mencerdaskan kehidupan bangsa diatas, terlihat jelas bahwa yang namanya masuk kepada tindakan pelayanan publik. 0HQXUXW 88 1RPRU 7DKXQ pelayanan publik tidak hanya terbatas 88 WHQWDQJ SHOD\DQDQ SXEOLN pada pelayanan administratif, akan tetapi 3HOD\DQDQ 3XEOLN GLGHˉQLVLNDQ VHEDJDL kepada bentuk-bentuk lain yang diperlukan suatu kegiatan, atau rangkaian kegiatan dalam rangka melayani masyarakat yakni infrastuktur, penyediaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyediaan pelayanan sesuai dengan peraturan layanan jasa kesehatan, dan lain-lain yang perundang-undangan bagi setiap warga kesemuanya itu dapat dirangkum kembali negara dan penduduk atas barang, menjadi tiga buah kelompok kata yaitu Hak-hak tersebut tercantum pada pasal KLQJJD SDVDO 88' 'HQJDQ demikian, agar hak-hak warga negara tersebut dapat dipenuhi, maka menjadi kewajiban negara untuk melakukan segala upaya agar hak tersebut dapat tertunaikan dengan baik. Oleh karenanya, menurut penulis, negara berupaya untuk memenuhi hak warga negaranya dalam sebuah tindakan yang berupa pelayanan publik, dengan tujuan agar hak-hak warga negara tersebut dapat tertunaikan dengan baik VHVXDLGHQJDQNHUDQJND88' Selain itu, melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2005, 3HPHULQWDK ,QGRQHVLD WHODK PHUDWLˉNDVL ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO $QG 3ROLWLFDO5LJKWGDQ,QWHUQDWLRQDO&RQYHQDQW RQ (FRQRPLF 6RFLDO DQG &XOWXUDO 5LJKW yang merupakan kovenan internasional yang mengakui hak-hak dasar rakyat dalam hal politik, ekonomi, sosial dan kultural. Oleh karenanya, bentuk Pelayanan Publik merupakan suatu tindakan negara dalam melayani dan melindungi hak-hak warga negaranya sendiri dalam rangka mencapai tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik serta pelayanan administratif. Dengan demikian, dikarenakan pelayanan publik ini menyangkut pelayanan terhadap hak-hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara, maka penyelenggaraan publik harus dilandasi oleh asas-asas sebagai berikut : a. Kepentingan Umum, yakni Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan b. Kepastian Hukum yakni untuk jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan c. Kesamaan Hak, dimana pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras,agama, golongan, gender, dan status ekonomi d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, dimana pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. e. Keprofesionalan, Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetisi yang sesuai dengan bidang tugas, f. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, hal ini dikarenakan setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil h. Keterbukaan, dimana setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan i. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan j. Fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan, berupa pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan k. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan l. Kecepatan, kemudahan dan


keterjangkauan, dimana setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

3. Pelaku Pelayanan Publik Lalu apakah pelayanan publik hanya dilakukan oleh instansi pemerintah? dengan luasnya aspek pelayanan publik, apakah harus selalu instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik dalam bentuk barang publik, jasa publik,ataupun administrasi? jawabannya ternyata adalah 7,'$. 88 WLGDN PHPEDWDVL pelaksanaan pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintah saja, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh BUMN atau bahkan oleh tangan pihak swasta apabila ruang lingkupnya terdapat misi pemerintah didalamnya. Hal ini dinyatakan ROHK88VHEDJDLEHULNXW Pasal 5 ayat 3 Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.

c. Pengadaan dan penyaluran barang public yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan tetapi ketersediaannya menjadi misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga halnya dengan SHQ\HGLDDQ MDVD SXEOLN 88 menyatakan dalam ketentuannya sebagai berikut: Pasal 5 ayat 4 Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada bentuk bagian yang berkaitan dengan misi negara, maka dengan bentuk ini, pemerintah berperan sebagai regulator yang mengatur pelaksanaan suatu bidang pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sektor swasta. Dengan demikian, penyelenggaraan untuk kategori ini dalam dilaksanakan oleh

badan swasta baik berbentuk korporasi maupun yayasan yang menyelenggarakan pelayanan publik yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan misi negara. Pelaksanaan misi negara ini dalam hal ini meliputi pelayanan yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan pemerintah, sehingga dilaksanakan oleh badan swasta dengan biaya dari pemerintah yang disebut subsidi. Bentuk misi negara lainnya adalah badan swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan kepada izin yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah atau berdasarkan norma, standar, prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang wajib dipatuhi atau dilaksanakan oleh badan swasta tersebut dalam menyelenggarakan pelayanan. Untuk Bentuk pelayanan publik yang terakhir yaitu pelayanan administratif, terbagi menjadi 2 buah kategori yaitu : a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundangundangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan terkait contoh-contoh yang termasuk kepada kategori-kategori diatas.

4. Contoh-contoh tindakan yang termasuk kategori Pelayanan publik 4.1 Penyediaan Barang Publik 4.1.1 Penyediaan Barang Publik yang dilakukan oleh Intansi pemerintah dan menggunakan dana APBN 'LGDODP SHQMHODVDQ 88 disebutkan bahwa Barang publik yang disediakan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ditujukan untuk mendukung program dan tugas instansi tersebut, sebagai contoh:

19


INFO PELAYANAN 3HQ\HGLDDQ REDW XQWXN ˊX EXUXQJ yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Kesehatan; 2. kapal penumpang yang dikelola oleh PT (Persero) PELNI untuk memperlancar pelayanan perhubungan antar pulau yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Perhubungan; dan 3. penyediaan infrastruktur transportasi perkotaan yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

20

4.1.2 pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya dari APBN Barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation), sebagai contoh: 1. listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN; dan 2. air bersih hasil pengelolaan perusahaan daerah air minum. 4.1.3 Pengadaan dan penyaluran publik yang dananya bukan berasal dari APBN akan tetapi menjadi Misi Negara Misi negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak, sebagai contoh: 1. kebijakan menugaskan PT (Persero) Pertamina dalam menyalurkan bahan bakar minyak jenis premium dengan harga yang sama untuk eceran di seluruh Indonesia; 2. kebijakan memberikan subsidi agar harga pupuk dijual lebih murah guna mendorong petani berproduksi; 3. kebijakan memberantas atau mengurangi penyakit gondok yang dilakukan melalui pemberian yodium pada setiap garam (di luar garam industri);

4. kebijakan menjamin harga jual gabah di tingkat petani melalui penetapan harga pembelian gabah yang dibeli oleh Perum Badan Usaha Logistik; 5. kebijakan pengamanan cadangan pangan melalui pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan dan distribusi pangan kepada golongan masyarakat tertentu; dan NHELMDNDQSHQJDGDDQWDEXQJJDVWLJD kilo gram untuk kelompok masyarakat tertentu dalam rangka konversi minyak tanah ke gas.

Jasa publik dalam ketentuan ini adalah jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation), sebagai contoh, antara lain jasa pelayanan transportasi angkutan udara/laut/darat \DQJGLODNXNDQROHK37*DUXGD,QGRQHVLD PT. Merpati Airlines, PT. Pelni, PT. KAI, dan PT.DAMRI, serta jasa penyediaan air bersih yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum.

4.2 Penyediaan Jasa Publik 4.2.1 Penyediaan Jasa Publik yang dilakukan oleh Intansi pemerintah dan menggunakan dana APBN Jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi), pelayanan navigasi laut (mercu suar dan lampu suar), pelayanan peradilan, pelayanan kelalulintasan (lampu lalu lintas), pelayanan keamanan (jasa kepolisian), dan pelayanan pasar.

4.2.3 Pengadaan dan penyaluran Jasa publik yang dananya bukan berasal dari APBN akan tetapi menjadi Misi Negara Misi negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak, sebagai contoh: 1. jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin oleh rumah sakit swasta; 2. jasa penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan pendidikan nasional; 3. jasa pelayanan angkutan bus antarkota atau dalam kota, rute dan tarifnya ditentukan oleh pemerintah; 4. jasa pelayanan angkutan udara kelas

4.2.2 pengadaan dan penyaluran jasa publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya dari APBN


ekonomi, tarif batas atasnya ditetapkan oleh pemerintah; 5. jasa pendirian panti sosial; dan MDVDSHOD\DQDQNHDPDQDQ 4.3 Pelayanan Administratif 4.3.1 Pelayanan Administratif Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Tindakan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, tindakan administratif ini diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan, yang merupakan keputusan administrasi pemerintahan yang bersifat penetapan yang secara umumnya merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang8QGDQJ1RPRUWDKXQVHEDJDLPDQD telah diubah dengan Undang-Undang 1RPRU 7DKXQ WHQWDQJ 3HUDGLODQ Tata Usaha Negara. yang menjadi contoh dari keputusan administrasi yang merupakan penetapan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan izin lainnya serta surat persetujuan, termasuk dalam hal ini adalah Izin Stasiun Radio maupun Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang dikeluarkan oleh Ditjen SDPPI. Selain yang bersifat perizinan, suatu Keputusan juga dapat berupa yang bersifat non perizinan misalnya berupa tanda, kartu atau bentuk keputusan sesuai ketentuan tentang tata naskah dinas misalnya Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Bukti Kepemilikan Kendaraan %HUPRWRU%3.% VHUWLˉNDWWDQDKGDQODLQ lain. 4.3.2 Pelayanan Administratif Yang Dilakukan Oleh NonPemerintah Pelayanan nonpemerintah ini adalah bentuk pelayanan publik juga bisa dilakukan oleh instansi non pemerintah dalam pelayanan administratif, dimana pelayanan pemberian dokumen oleh instansi diluar pemerintahan seperti urusan perbankan, asuransi, kesehatan, keamanan, pengelolaan kawasan industri, dan pengelolaan kegiatan sosial. 4.4 PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK Agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik,

tentu saja dibutuhkan adanya suatu lembaga yang mengawasi. Organisasi negara yang bertugas mengawasi pelayanan publik adalah Ombudsman yang merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMN/D, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD. Sehingga, apabila masyarakat membutuhkan bantuan akibat tidak berjalannya suatu pelayanan publik dari suatu institusi dapat meminta bantuan dari Ombudsman. 4.5 KESIMPULAN Demikian, tulisan singkat terkait dengan Pelayanan Publik, secara singkat dapat dijelaskan kembali bahwa

pelayanan publik lahir dikarenakan negara perlu untuk menjaga hak-hak warga negaranya dapat terpenuhi dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian cakupan dari pelayanan publik menjadi sangat luas mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Namun walaupun demikian pelayanan publik dapat dikategorikan menjadi tiga buah bentuk yaitu penyediaan barang publik, penyediaan jasa publik dan tindakan adminsitratif, yang mana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN/D ataupun pihak swasta yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dikarenakan luasnya cakupan dalam pelayanan publik tersebut, maka perlu dijabarkan kembali dalam suatu peraturan perundang-undangan sektoral tersendiri, misalnya UU telekomunikasi untuk sektor telekomunikasi. z Penulis adalah staf pada Direktorat Penataan Sumber Daya

SUMBER: 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Economic, Social, And Cultural Right (konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) 4. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenant On Civil And Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

21


INFO PELAYANAN

Penulis: Renny Kusumaningtyas

22

Sekilas Tentang Layanan Telekomunikasi di Wilayah Perbatasan Indonesia

T

untutan masyarakat akan kebutuhan layanan informasi dan komunikasi saat ini sangat tinggi untuk dapat terkoneksi kapan saja dan dimana saja. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perangkat yang ada, tuntutan tersebut bukan hal yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Namun demikian, harus diakui layanan informasi dan komunikasi masih belum merata sampai ke desa – desa,

daerah terpencil, lebih lagi sampai dengan wilayah terluar Indonesia. Keterbatasan informasi dan komunikasi memang masih dirasakan pada daerah – daerah tersebut. Layanan siaran tv dan radio masih sangat dibutuhkan sebagai media informasi terlebih lagi sebagai media pemersatu bangsa. Sedangkan layanan komunikasi seperti seluler, internet digunakan sebagai media koneksi antar masyarakat serta

sangat diperlukan oleh TNI yang bertugas di pulau – pulau dan daerah – daerah terluar yang berbatasan dengan negara lain sebagai sarana komunikasi untuk membantu menjaga pertahanan negara. Mengingat sangat pentingnya peran komunikasi dan informasi bagi kehidupan masyarakat, karena dapat menunjang kegiatan sosial-ekonomi, sampai dengan pertahanan dan keamanan bangsa, serta


23

Gambar 1. Peta Lokasi Provinsi Perbatasan Indonesia

ketersediaannya tidak hanya menjadi hak masyarakat perkotaan tapi juga untuk seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di wilayah – wilayah terluar Indonesia, maka pemerintah Indonesia melalui program Nawacita telah mencanangkan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia menjadi program prioritas. Dalam rangka mendukung program Nawacita, Kementerian Dalam Negeri juga telah menetapkan akselerasi / percepatan pengelolaan batasan wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan di 13 provinsi 42 kabupaten/kota dan 187 kecamatan wilayah perbatasan Indonesia sebagai wilayah prioritas pembangunan.

Selain membuat program untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mempunyai peran untuk memonitor, mengawasi dan mengendalikan layanan komunikasi dan informasi tersebut. Saat ini, Indonesia telah mempunyai kesepakatan bilateral dengan beberapa negara tetangga untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pengunaan spektrum frekuensi yang digunakan sebagai media transmisi layanan komunikasi dan informasi termasuk penanganan gangguan yang mungkin timbul akibat penggunaannya. Monitoring penggunaan spektrum

frekuensi di wilayah perbatasan telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Dari hasil monitoring rutin di beberapa wilayah perbatasan dapat diketahui bahwa kondisi layanan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan Indonesia sangat minim. Sebagai contoh, untuk layanan TV Siaran, dari 110 alokasi kanal yang disediakan untuk seluruh wilayah perbatasan tersebut hanya 23 penyelenggara yang mempunyai ISR untuk bersiaran sedangkan 2 stasiun TV belum memiliki ISR. Kondisi ini masih dibawah TV Siaran asing yang siarannya PDVXN NH ZLOD\DK ,QGRQHVLD VHEDQ\DN penyelenggara. Sedangkan untuk radio


INFO PELAYANAN

24

siaran FM, kondisi ini juga lebih buruk lagi, karena dari 735 kanal radio FM yang disediakan hanya 84 yang digunakan GHQJDQ ,65 GDQ UDGLR )0 EHUVLDUDQ tidak sesuai alokasi kanal dan tanpa ISR. Sedangkan untuk layanan radio asing yang masuk bersiaran di wilayah Indonesia EHUMXPODK8QWXNOD\DQDQVHOXOHUGDUL 8 ijin pita yang diberikan secara nasional maupun regional, hanya 5 operator seluler yang termonitor memberikan layanannya sampai ke wilayah perbatasan. Sedangkan sinyal operator asing yang masuk ke wilayah Indonesia sebanyak 7 operator. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi layanan telekomunikasi di wilayah perbatasan masih sangat minim seperti kurang tersedianya infrastruktur di wilayah tersebut antara lain jalan rusak, persediaan listrik yang tidak memadai, sedikitnya bangunan yang dapat digunakan sebagai kantor operasional para penyelenggara telekomunikasi hingga tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. 6HODLQ PHODNXNDQ LGHQWLˉNDVL pengguna SFR di wilayah perbatasan pada kegiatan monitoring tersebut juga dilakukan pengukuran kuat medan (dBuV) yang diterima untuk mengetahui perbandingan antara kualitas layanan Indonesia dan asing, sebagai contoh layanan radio FM sebagaimana tergambar SDGDJUDˉNGLEDZDK 0HOLKDW JUDˉN GL EDZDK GDSDW diketahui bahwa rata–rata kuat medan radio asing yang diterima di wilayah perbatasan Indonesia lebih baik dari siaran radio FM Indonesia sendiri. Kuat medan radio FM ini dimonitor untuk

*UDˉN.RQGLVL/D\DQDQ7HOHNRPXQLNDVL:LOD\DK3HUEDWDVDQ,QGRQHVLD

mengetahui seberapa kuat pancaran radio asing masuk ke wilayah Indonesia, serta untuk menganalisa lebih lanjut potensi intereferensi dengan radio Indonesia. Nilai rata – rata kuat medan ini dihitung dari LGHQWLˉNDVLWRWDONXDWPHGDQGDULVHOXUXK radio siaran asing dibandingkan dengan jumlah radio yang masuk ke Indonesia. Lebih lanjut, untuk kemampuan tingkat pengawasan penggunaan spektrum frekuensi di wilayah perbatasan dari 13 (tiga belas) provinsi dengan jumlah 42 kabupaten di wilayah perbatasan yang telah dilakukan monitoring berjumlah 20 DWDXGDULWRWDOMXPODKNDEXSDWHQ \DQJDGDGHQJDQPHOLKDWJUDˉN.HJLDWDQ Monitoring SFR Perbatasan Indonesia. 'LOLKDW GDUL JUDˉN WHUVHEXW GDSDW GLNHWDKXLEDKZDOHELKGDULZLOD\DK perbatasan Indonesia belum dapat dimonitor secara rutin tiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan karena lokasi –

*UDˉN3HUEDQGLQJDQ.XDW0HGDQ5DGLR)0,QGRQHVLDGDQ$VLQJ

lokasi tersebut yang sangat sulit dijangkau, terlebih lagi dengan membawa seluruh perangkat monitoring yang diperlukan untuk kegiatan monitoring tersebut. Dapat disadari bahwa penyediaan layanan telekomunikasi untuk setiap warga negara merupakan kewajiban pemerintah. Namun demikian, peran serta seluruh sumber daya yang ada sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan telekomunikasi yang baik dan terjangkau, tidak hanya untuk masyarakat di kota – kota besar tetapi juga masyarakat pelosok negeri. Penulis adalah Staf pada Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI *Data berdasarkan Report Online Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI tahun 2014.

*UDˉN.HJLDWDQ0RQLWRULQJGL:LOD\DK3HUEDWDVDQ,QGRQHVLD


Penulis: Bangsawan

Metode Jemput Bola Dalam Pelayanan Perpanjangan Sertifikat Reor (Radio Elektronika dan Operator Radio) GMDSS

D

i dalam era modern dan globalisasi saat ini, suatu negara dapat berkembang atau maju didukung oleh beberapa faktor pendukung, seperti tingkat daya saing, ekonomi, infrastruktur yang memadai, teknologi, transportasi, sumber daya manusia (SDM) yang handal dan tingkat disiplin yang tinggi. Terkait dengan teknologi, media komunikasi merupakan salah satu yang paling cepat perkembangannya. Hal ini ditandai dengan teknologi digital yang sudah merambah hampir di semua media komunikasi seperti trunking, penyiaran (broadcasting), komunikasi maritim, komunikasi darat dan komunikasi penerbangan. Sedangkan untuk transportasi merupakan faktor yang sangat mendukung berkembangnya suatu negara seperti transportasi laut, darat dan udara. Sebagai contoh, teknologi dan transportasi merupakan faktor yang saling mendukung, misalnya transportasi laut atau maritim harus didukung oleh media komunikasi yang memadai dan handal, hal ini dikarenakan terkait dengan keselamatan jiwa manusia di laut. Media komunikasi dalam suatu kapal harus dioperasikan oleh operator radio yang mempunyai kompetensi dibidangnya, dikarenakan walaupun suatu kapal sudah mempunyai media komunikasi sesuai yang

GLSHUV\DUDWNDQ ROHK 62/$6 &RQYHQWLRQ IMO ataupun ITU, tetapi operator radio tidak dapat menggunakan perangkat radio karena tidak mempunyai kompetensi, maka tetap saja keselamatan jiwa manusia masih terancam. Berdasarkan Radio Regulation (RR) Article 47, Amandemen SOLAS Manila 2010 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 Tahun 2011, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang menerbitkan VHUWLˉNDW 5DGLR (OHNWURQLND GDQ 2SHUDWRU 5DGLR 5(25 *0'66 *HQHUDO 0DULWLPH 'LVWUHVV6DIHW\6\VWHP 6HUWLˉNDWWHUVHEXW wajib dimiliki oleh operator radio yang mengoperasikan perangkat radio yang menggunakan frekuensi radio Dinas Maritim dan Dinas Maritim Satelit. 6HUWLˉNDW5(25*0'66GLGDSDWNDQVHWHODK dinyatakan lulus dalam Ujian Negara REOR *0'66\DQJGLVHOHQJJDUDNDQROHK'LWMHQ 6'33,$GDSXQMHQLVVHUWLˉNDW5(25*0'66 62/$6&RQYHQWLRQ VHEDJDLEHULNXW 6HUWLˉNDW 5DGLR (OHNWURQLND .HODV , (SRE-I); 6HUWLˉNDW 5DGLR (OHNWURQLND .HODV ,, (SRE-II); 6HUWLˉNDW2SHUDWRU5DGLR8PXP628 6HUWLˉNDW2SHUDWRU5DGLR7HUEDWDV627

6HUWLˉNDW WHUVHEXW EHUODNX VHODPD (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 7HUNDLWGHQJDQSHUSDQMDQJDQ6HUWLˉNDW 5(25 *0'66 SHPHJDQJ VHUWLˉNDW GDSDW menyerahkan permohonannya ke Loket 3HOD\DQDQ 7HUSDGX 'LWMHQ 6'33, *HGXQJ Menara Merdeka Lantai 11 Jln Budi Kemuliaan I No 2 Jakarta Pusat. Adapun untuk memudahkan bagi para pemohon SHUSDQMDQJDQ VHUWLˉNDW 5(25 *0'66 yang berada di luar Jakarta, Ditjen SDPPI mempunyai program Metode Jemput Bola GDODP 3HOD\DQDQ 3HUSDQMDQJDQ 6HUWLˉNDW 5(25 *0'66 /DQJNDKODQJNDK GDODP kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Ditjen SDPPI mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan program di website http://www.reor.postel.go.id (penentuan lokasi berdasarkan lokasi pemohon terbanyak) 2. Pemohon mendatangi lokasi “Loket Keliling” 3. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan 6HWHODK OHQJNDS VHUWLˉNDW GLFHWDN dengan waktu kurang dari 15 menit 6HUWLˉNDW SHUSDQMDQJDQ GLVHUDKNDQ kepada pemohon 3URJUDPLQLVDQJDWHIHNWLIGDQHˉVLHQ terutama bagi pemohon, dikarenakan pemohon tidak perlu lagi datang ke loket di Jakarta sehingga dapat menghemat biaya maupun waktu dari pemohon. Adapun untuk tahun 2014 total SHUPRKRQDQSHUSDQMDQJDQVHUWLˉNDW5(25 *0'66 PHODOXL SURJUDP 0HWRGH -HPSXW Bola adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pemohon, di 3 (tiga) lokasi yaitu: Semarang, Surabaya dan Batam. Diharapkan dengan program metode jemput bola ini, dapat membantu masyarakat pemohon perpanjangan yang berdomisili jauh dari kota Jakarta. Penulis adalah Staf pada Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI

25


INFO PELAYANAN

Penulis:Tata Hadinata

26

Strategi Pemenuhan Sasaran Mutu ISO 9001:2008

dalam Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio

P

aradigma pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, yang cenderung tertutup, berbelit-belit dan tanpa kepastian, sudah tidak relevan lagi di era keterbukaan informasi saat ini. Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) setiap penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan yang terukur, akuntabel, transparan dan dikelola secara profesional. Sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan komitmen tersebut, beberapa penyelenggara pelayanan publik telah menerapkan sistem manajemen PXWX SHOD\DQDQ PHODOXL VHUWLˉNDVL ,62 \DQJ PHUXSDNDQ VWDQGDU internasional yang digunakan untuk

menetapkan kebijakan dan sasaran mutu serta pencapaiannya yang dapat diterapkan dalam pelayanan publik berdasarkan persyaratan dan kriteria yang GLWHWDSNDQGDODP,62 Pelayanan perizinan frekuensi radio sebagai salah satu jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI senantiasa berupaya untuk memenuhi kriteria sebagai penyelenggara pelayanan publik yang baik dan dikelola secara profesional. Untuk itu, sejak Tahun 2005 pelayanan perizinan frekuensi radio WHODK PHQGDSDWNDQ 6HUWLˉNDW 6LVWHP 0DQDMHPHQ 0XWX ,62 GDQ terus diperbaharui hingga saat ini dengan 6HUWLˉNDW 6LVWHP 0DQDMHPHQ 0XWX ,62 .RQVHNXHQVL GDUL SHQHUDSDQ 6LVWHP 0DQDMHPHQ 0XWX ,62

tentunya setiap pegawai dituntut untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang telah ditetapkan dan menyelesaikan setiap tahapan pelayanan perizinan sesuai dengan standar waktu dan kualitas yang telah ditetapkan dalam VDVDUDQPXWX,62 Dalam artikel ini, penulis akan mengupas beberapa strategi pemenuhan 6DVDUDQ0XWX,62EHUGDVDUNDQ hasil pengamatan penulis yang juga menjadi bagian kecil yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan frekuensi radio.

Pertama, Komitmen untuk melayani ISO merupakan sebuah kebijakan yang dibangun sendiri berdasarkan


Jenis ISR

Waktu Proses ISR (Sebelumnya)

Waktu Proses ISR (Percepatan)

ISR yang dikenakan BHP Frekuensi Radio (Dinas Tetap, Dinas Bergerak Darat, Dinas Penyiaran, Dinas Satelit)

44 hari kerja

21 hari kerja

ISR yang tidak dikenakan BHP Frekuensi Radio (Dinas Maritim dan Dinas Penerbangan)

14 hari kerja

7 hari kerja

Permohonan ISR

9HULˉNDVL Persyaratan & Data Entry

Analisa Teknis

Otorisasi (Terbit SPP)

Bayar BHP Frekuensi Radio

ISR

Waktu Proses Penyelesaian Permohonan Baru ISR

standar tertentu, yang mengatur secara terperinci tahapan, kualitas dan target dalam pelayanan. Untuk itu, diperlukan komitmen semua unsur yang terlibat dalam pelayanan untuk melaksanakan sepenuh hati setiap tahapan pelayanan sesuai dengan tugas dan kewenagannya guna memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan. Permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) yang jumlahnya mencapai ratusan ribu stasiun radio setiap tahunnya harus diselesaikan tepat waktu, sehingga terkadang harus diselesaikan di luar jam kerja. Tanpa adanya rasa tanggung jawab dan komitmen dari seluruh pegawai, dari mulai level staf hingga pejabat terkait, maka dapat berakibat pada keterlambatan suatu tahapan proses perizinan, seperti layaknya ban berjalan dalam suatu bisnis proses, yang pada akhirnya berdampak pada waktu proses dan sasaran mutu pelayanan perizinan frekuensi radio. Untuk mengantisipasi hal tersebut, SHUL]LQDQ,65GLGXNXQJROHKDSOLNDVL&LWUL[ yang memungkinkan aplikasi perizinan SIMS dapat diakses kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan internet. Namun demikian, itu semua baru akan berarti bilamana dimanfaatkan secara optimal oleh pegawai yang menjadi unsur penting dalam pelayanan sehingga diperlukan komitmen yang menjadi

“passion” dari setiap pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Kedua, Percepatan Proses Perizinan Pembangungan jaringan pita lebar (broadband) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang GLWXDQJNDQGDODP3HUSUHV7DKXQ tentang Rencana Pita lebar Indonesia ,QGRQHVLD %URDGEDQG 3ODQ perlu didukung melalui percepatan proses

perizinan, termasuk ISR. Percepatan proses ISR sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menkominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata &DUD 3HUL]LQDQ 3HQJJXQDDQ 6SHNWUXP Frekuensi Radio telah memangkas waktu proses ISR lebih dari separuhnya. Percepatan waktu proses ISR tersebut tentunya tidak boleh mempengaruhi pencapaian sasaran mutu ISO, namun

Mekanisme Pengajuan Permohonan ISR. (ref: bagian gambar ini diolah dari sumber aslinya)

27


INFO PELAYANAN harus dapat dijadikan cambuk untuk membenahi pelaksanaan pelayanan perizinan ISR menjadi lebih sederhana dengan memangkas hal-hal birokratif yang tidak perlu dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan.

Ketiga, Dukungan sistem dan sarana perizinan

28

Proses perizinan frekuensi radio dilakukan melalui suatu sistem yang dinamakan SIMS (Sistem Informasi Manajemen Spektrum), dimana pada tahapan tertentu dilakukan secara otomatis by system, seperti proses validasi data teknis pemohonan ISR, penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP Frekuensi Radio beserta Surat Tagihan denda keterlambatan pembayaran, monitoring status perizinan dan penanganan data ISR. Otomatisasi proses tersebut dapat mempercepat waktu proses perizinan dengan keakuratan data yang jauh lebih baik. Begitupun sebaliknya, bilamana terjadi kendala pada SIMS maka akan berdampak pada pemenuhan sasaran mutu waktu proses penyelesaian permohonan ISR. Penerapan elicensing telah memangkas waktu proses perizinan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, sehingga menjadi lebih mudah, akurat, cepat dan transparan. Terlebih dengan rencana penerapan perizinan melalui fasilitas Machine-toMachine (M2M) tentunya diharapkan akan mempercepat penanganan perizinan ISR, terutama bagi penggguna frekuensi radio yang memiliki volume izin yang sangat banyak, seperti operator seluler.

Keempat, Partisipasi pengguna layanan Dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, perlu melibatkan peran serta atau partisipasi masyarakat pengguna layanan untuk bersama-sama membangun suatu sistem pelayanan publik yang sesuai harapan masyarakat dengan tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Selain itu, dengan keterlibatan pengguna layanan tersebut akan terbangun komunikasi yang baik, sehingga bilamana terdapat kendala dalam proses perizinan dapat segera

dikoordinasikan untuk segera mencari solusinya. Partisipasi pengguna layanan dalam perizinan frekuensi radio difasilitasi melalui kegiatan koordinasi rutin, semacam user group meeting, yang melibatkan para pengguna frekuensi radio, khususnya dari para operator seluler dan BWA selaku Big User yang paling intens dalam kegiatan pelayanan perizinan frekuensi radio. Dalam forum tersebut, mereka diberikan kesempatan untuk memberikan masukan yang konstruktif berdasarkan pengalamannya dalam penanganan perizinan frekuensi radio. Tentunya penyampaian masukan tidak dibatasi pada saat kegiatan tersebut, namun dapat disampaikan kapan saja, termasuk pada kegiatan konsultasi publik. Dengan keterlibatan pengguna layanan, maka diharapkan pelayanan perizinan frekuensi radio tidak hanya sekedar memenuhi sasaran mutu ISO dari sudut pandang penyelenggara layanan, namun pada akhirnya harus berdampak pada kepuasan pengguna layanan.

penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai upaya perbaikan dalam rangka peningkatan pelayanan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik dari aspek bisnis proses, sarana dan prasarana perizinan, serta ketentuan teknis dan regulasi pendukung lainnya. Selain mendengarkan masukan dari pengguna layanan, juga secara internal dilakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu ISO secara periodik, sehingga bilamana terjadi potensi tidak terpenuhinya sasaran mutu ISO, dapat segera dilakukan langkahlangkah perbaikan. Selain itu, proses audit pelaksanaan dan pemenuhan capaian ISO oleh auditor internal maupun eksternal harus terus berjalan sesuai ketentuan agar dihasilkan potret pelayanan perizinan secara fair. Tentunya, sistem manajemen mutu SHOD\DQDQ ,62 WLGDN KDQ\D sekedar untuk keperluan pengakuan secara administrasi, namun harus benarbenar dapat diterapkan secara profesional, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang nyaman.z

Kelima, Perbaikan secara berkelanjutan

Penulis adalah Staf pada Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI

Pepatah tak ada gading yang tak retak sepertinya juga berlaku untuk


INFO KEUANGAN

Penulis: Widyantoro

30 Dasar Hukum Reformasi dalam bidang keuangan dengan berbasis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ide awal hadirnya SAKTI Penyediaan Laporan keuangan yang akurat selalu menjadi perhatian bagi Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan. Kenyataan bahwa meningkatnya opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi “Wajar Dengan Pengecualian” :'3 SDGD PHQMDGL FDPEXN EDJL Kementerian Keuangan dan Kementerian/ Lembaga untuk meraih opini lebih tinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Reformasi yang terus dilakukan salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan baik dari segi proses bisnis maupun teknologi informasi. Dari sisi

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) teknologi informasi, telah dipersiapkan suatu sistem baru di dalam pengelolaan keuangan negara yang akan mengacu pada penyempurnaan proses bisnis yang akan ditetapkan. Sebagai dasar dan arahan dalam reformasi keuangan tersebut, dibentuklah program Reformasi penganggaran dan Perbendaharaan Negara. Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara yang diwujudkan melalui implementasi SPAN tidak akan terlepas dari sistem keuangan yang ada pada Satuan Kerja (Satker). Satker merupakan unit terkecil dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pengelolaan dana APBN dalam rangka melaksanakan pembangunan Nasional melalui DIPA. Dengan demikian, penyempurnaan aplikasi keuangan SATKER harus sesuai dengan aplikasi SPAN mengingat kualitas data SPAN sangat

bergantung pada kemampuan Sistem Aplikasi Keuangan di Satker yang akan dikembangkan. Saat ini terdapat dua Eselon I Kementerian Keuangan yang mendistribusikan beberapa aplikasi ke Satker. Pertama, Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mendistribusikan aplikasi-aplikasi dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu Pelaksanaan $SOLNDVL 630 *DML GDQ 3HUHQFDQDDQ Kas) dan Pelaporan (Aplikasi SAK, SIMAK, BMN, dan Persediaan). Masing-masing aplikasi tersebut bersifat terpisah (stand alone) dan memiliki database terpisah, namun interaksi data baik input maupun outputnya saling berkaitan satu sama lain. Kedua, Direktorat Jenderal Anggaran, yang mendistribusikan Aplikasi RKAKL DIPA. Aplikasi ini juga berdiri sendiri dan memiliki database terpisah. Dengan demikian sejalan dengan usaha untuk


menyelaraskan aplikasi-aplikasi Satker agar sesuai dengan SPAN, perlu juga dilakukan pengintegrasian aplikasiaplikasi di atas ke dalam satu aplikasi Satker yang terintegrasi dengan database yang tersentralisasi. Hal ini dimungkinkan karena kebutuhan penggabungan tersebut akan memudahkan Satker dalam menggunakan dan meningkatkan akurasi data transaksi keuangannya. Dalam lingkup Satuan Kerja, perubahan yang akan dilaksanakan meliputi penyederhanaan aplikasi yang sangat banyak pada satuan kerja dengan database yang terpisah-pisah, menjadi satu aplikasi dengan database yang terintegrasi. Penyederhanaan sistem aplikasi ini untuk mengurangi terjadinya duplikasi pekerjaan entry data. Duplikasi pekerjaan dan entry data seringkali menyebabkan terjadinya perbedaan data antara satu aplikasi dan database pada aplikasi lainnya sehingga informasi yang dihasilkan pun menjadi tidak akurat. Penggabungan aplikasi dan database pada tingkat satuan kerja akan diwujudkan dalam suatu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI meliputi seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satker dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. SAKTI akan digunakan oleh satuan kerja yang tersebar diseluruh Indonesia yang memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari yang memiliki fasilitas infrastruktur dan teknologi informasi yang sangat lengkap sampai dengan fasilitas yang sangat minim. SAKTI merupakan

Gambaran SAKTI

gabungan beberapa aplikasi yang keberadaan sebelumnya tersebar pada beberapa kewenangan, seperti bendahara, Kuasa Pengguna Barang (KPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Dengan adanya SAKTI, maka Satker difasilitasi untuk menyusun laporan keuangan tingkat Satker. Dalam penyusunan anggaran, fungsi yang akan digabung meliputi penyusunan RKAKL, penyusunan DIPA dan revisi DIPA. Dalam pelaksanaan anggaran, akan dikenal beberapa proses bisnis yang baru, yaitu manajemen data supplier, manajemen data kontrak, Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar. Dalam penyusunan laporan keuangan penyempurnaan yang akan dilakukan meliputi aplikasi akuntansi keuangan, akuntansi barang milik negara, rekonsiliasi SAI, penyusunan LPJ bendahara, dan akuntansi persediaan, penyusutan dan pelaporan akuntansi berbasis akrual. Selain aplikasi SAKTI, juga akan dikembangkan aplikasi pendukung yang meliputi Portal SPAN SMS. Portal SPAN merupakan aplikasi berbasis web yang memfasilitasi SATKER dalam mengirim dan menerima Arsip Data Komputer (ADK) dari/atau ke SPAN, sehingga SATKER dapat menghemat waktunya untuk tidak perlu ke KPPN. Sedangkan SPAN-SMS merupakan aplikasi yang dapat dipergunakan SATKER dalam memonitor data keuangannya. SATKER cukup mengirimkan SMS dengan format tertentu ke SPAN-SMS Service, yang dalam waktu tidak terlalu lama mengetahui status data keuangannya. Aplikasi Portal SPAN dan SPAN-SMS tersebut akan aka ditempatkan pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Pe Dengan beroperasinya aaplikasi Satker dan aplikasi-aplikasi pendukungnya, dapat penduk meningkatkan pelayanan Kementerian

Keuangan terhadap Satker dan Satker dapat menyajikan laporan keuangannya secara akurat, transparan dan bertanggung jawab. Pengembangan aplikasi-aplikasi tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan pihak ketiga yang akan mengembangkannya sesuai kebutuhan pengguna atau dikenal dengan Software 5HTXLUHPHQW 6SHFLˉFDWLRQ 656 \DQJ disusun oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan sebagai salah satu unit di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Perkembangan Aplikasi Sakti Ruang lingkup pekerjaan pengembangan aplikasi ini mencakup 3 (tiga) pekerjaan utama, yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, $SOLNDVL3RUWDOGDQ$SOLNDVL606*DWHZD\ Idealnya, pengembangan aplikasi SPAN diarahkan agar dapat diakses oleh seluruh satuan kerja dari seluruh kementerian dan lembaga. Akan tetapi, pengembangan jaringan sistem informasi dengan melibatkan satuan kerja yang mencapai lebih dari 24 ribu satuan kerja tentu membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang sangat besar, terutama dalam hal lisensi penggunaan aplikasi yang akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dikembangkanlah aplikasi SAKTI yang pada dasarnya merupakan aplikasi SPAN mini. Hal ini disebabkan adanya prinsip mirror merupakan kesesuaian antara aplikasi SAKTI dan SPAN yang bertujuan agar aplikasi SAKTI dan SPAN tidak mengalami kesulitan dalam transfer data antar aplikasi. Aplikasi SAKTI menjadi jawaban terhadap tantangan dalam reformasi pengelolaan keuangan publik, namun dengan tetap memperhatikan kapasitas jaringan infrastruktur pada satuan kerja sehingga aplikasi tersebut tetap HIHNWLI QDPXQ HˉVLHQ 6HGDQJNDQ XQWXN meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi kemudahan kepada satuan kerja, maka dikembangkan pula Aplikasi Portal 63$1 GDQ $SOLNDVL 606 *DWHZD\ .HWLJD aplikasi yang dikembangkan tersebut merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan sektor publik pada tingkat

31


INFO KEUANGAN Terkait dengan hierarki organisasi, beberapa Satker mempunyai fungsi tambahan sebagai koordinator pengumpul data (data pooling centre). Satker tersebut akan mengkonsolidasi data tersebut dan mengirimkannya ke level di atasnya (tingkat eselon I atau Kementerian/ lembaga). Data tersebut meliputi data *HQHUDO /HGJHU */ KDVLO UHNRQVLOLDVL Satker-KPPN dan data konsolidasi kertas kerja RKAKL dan data Aset tetap.

Koneksitas Span dan Sakti Satuan Kerja tidak dapat mengakses sistem SPAN secara langsung, melainkan dengan menggunakan interkoneksi antara aplikasi SAKTI dengan aplikasi SPAN. Sebagai sebuah aplikasi SPAN mini, aplikasi SAKTI pada satuan kerja akan terhubung dengan aplikasi SPAN pada KPPN dengan menggunakan beberapa metode, baik

Gambaran Umum SAKTI dan kaitan dengan SPAN

32

satuan kerja. Dengan demikian fasilitas SHQJLULPDQ NRQˉUPDVL GDQ SHQJDPELODQ data dapat dilakukan melalui kurir ekspedisi, internet dan SMS. Proses pengiriman data kontrak, Supplier, resume tagihan dapat dilakukan tidak hanya dengan dokumen juga secara elektronik dan pengurangan penggunaan kertas. Sejalan dengan fasilitas pengiriman tersebut, aplikasi SAKTI juga memfasilitasi beragam Satker. Menurut jenisnya, Satker terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu Satker biasa, Satker Bendahara Umum Negara (BUN) dan Satker Badan Layanan Umum (BLU). Satker BUN tidak masuk dalam cakupan SAKTI mengingat Satker BUN sudah terintegrasi dengan dan akan menggunakan SPAN. Tetapi, khusus untuk Satker BUN Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya akan menggunakan SAKTI dengan pertimbangan jumlah Satker yang relatif lebih banyak dari BUN yang lain. Untuk berkomunikasi dengan SPAN, perlu dibuat aplikasi-aplikasi pendukung sebagai media untuk mengirimkan, menerima dan memonitor data transaksi keuangan, yaitu modul Portal dan SMS *DWHZD\6HFDUDJDULVEHVDUJDPEDU6LVWHP Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan model integrasinya serta interkoneksi dengan SPAN dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Koneksitas SPAN dan SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satker dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut : a. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran. b. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen, modul Bendahara, dan modul Pembayaran. c. Proses akuntansi pelampiran diperankan oleh modul Aset Tetap, PRGXO 3HUVHGLDDQ PRGXO *HQHUDO /HGJHU*/ GDQ3HODSRUDQ d. Pengelolaan referensi yang diperankan oleh modul administrasi.

dengan menggunakan ADK. Seperti yang telah dilaksanakan selama ini, dengan dikirim oleh kurir maupun ekspedisi, atau melalui jaringan internet. Untuk memperlancar koneksitas Aplikasi Satker, maka perlu dibuat aplikasi-aplikasi pendukung yang bertujuan memudahkan SATKER dalam mengirimkan dan memonitor data transaksi keuangannya. Beberapa aplikasi pendukung yang dibutuhkan antara lain Portal SPAN dan SPAN-SMS Service. Secara umum koneksitas ketiga aplikasi di atas dengan SPAN dapat digambarkan seperti ini. Dengan demikian fasilitas pengiriman, NRQˉUPDVL GDP SHQJDPELODQ GDWD GDSDW dilakukan melalui kurir, ekspedisi, internet dan SMS. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh SAKTI dalam berkoneksi


dengan SPAN bersifat optional dalam arti satuan kerja yang berada di daerah terpencil dan memiliki hambatan dalam komunikasi internet, tetap diberi kesempatan untuk melakukan interaksi dengan KPPN, melalui cara dan sistem lama. Dalam pelaksanaan SPAN nanti, akan ada beberapa sistem yang mempunyai interkoneksi dengan SPAN. Salah satunya adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Interkoneksi antara SPAN dan SAKTI akan terjadi secara intensif, karena akan banyak data yang akan dipertukarkan antara SAKTI dan SPAN. Untuk mengakomodasi interaksi yang intensif tersebut, akan disediakan jembatan komunikasi antara satker dan KPPN yang dapat digunakan satker sebagai sarana untuk menyampaikan data maupun menerima informasi dari SPAN. Sehingga, interaksi yang cukup sering ini tidak akan memberatkan SATKER untuk mendapatkan layanan dari KPPN. Berikut penjelasan singkat jembatan komunikasi yang digunakan dalam interkoneksi SPAN dan SAKTI.

1. Portal SPAN Jembatan komunikasi berupa portal SPAN ini merupakan sarana interkoneksi SPAN dan SAKTI yang utama. Satker tidak perlu mendatangi KPPN secara langsung untuk penyampaian data (ADK), tetapi cukup login ke Portal SPAN untuk selanjutnya mengakses menu yang

tersedia untuk melakukan pengiriman data ke SPAN. Sebaliknya, pengiriman data output SPAN juga akan dilakukan melalui Portal SPAN, sehingga satker tidak perlu lagi mengambilnya langsung ke KPPN tetapi cukup melakukan downloading atau menerima pemberitahuan ke email satker. Di samping sebagai sarana jembatan komunikasi utama antara SPAN dan SAKTI, Portal SPAN juga digunakan untuk melakukan validasi atas ADK yang dikirimkan oleh satker. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa ADK yang diterima dari satker memang berasal dari satker yang benar dan telah disetujui serta diketahui oleh pejabat yang berwenang.

2. Manual Bila satker tidak mempunyai jaringan internet, maka jembatan komunikasi antara SPAN dan SAKTI menggunakan VDUDQD PDQXDO &DUD PDQXDO LQL WLGDN berbeda dengan cara yang telah dilakukan selama ini, yaitu dengan cara datang secara langsung untuk menyampaikan GDWD NH .331 1DQWL GL )URQW 2IˉFH )2 KPPN, pengirim data dari satker akan dibantu oleh Petugas FO untuk melakukan upload ADK satker tersebut atau satker dapat menggunakan sarana internet yang disediakan KPPN untuk mengupload sendiri data mereka.

3. SMS SPAN Jembatan komunikasi berikut berupa

SMS SPAN, yaitu sarana alternatif yang disediakan untuk satker dalam memonitor status pengiriman datanya. Satker cukup mengirimkan SMS dengan format tertentu ke SPAN-SMS Service yang dalam waktu tidak terlalu lama dapat mengetahui status data keuangannya. Untuk menjamin keamanan data, semua data yang dipertukarkan dalam interkoneksi antara SAKTI dan SPAN maupun sebaliknya akan memenuhi syarat minimal keamanan data, yaitu : &RQˉGHQWLDOLW\ NHUDKDVLDDQ GDWD terhadap ADK yang keluar dari SAKTI akan dilakukan enkripsi untuk menjamin bahwa ADK yang disampaikan hanya dapat dibaca oleh pihak pengirim dan penerima pesan. Di samping itu, untuk menjaga kerahasiaan data juga dilakukan pembatasan akses ke portal. Hak akses hanya diperuntukkan bagi user teregistrasi sehingga hanya orang yang berkepentingan dan ditunjuk saja yang dapat melakukan pengiriman dan pengambilan data. 2. Integrity (integritas data), terhadap seluruh data yang ada pada ADK SAKTI akan dilakukan 'pengamanan' berupa kode hash, sehingga isi dan jumlah data yang disampaikan dapat dijamin tidak berubah selama proses perpindahan data. $XWKHQWLˉFDWLRQNHDVOLDQGDWD VHWLDS GDWD PHPLOLNL 3HUVRQDO ,GHQWLˉFDWLRQ Number (PIN) untuk memastikan bahwa data yang ada pada ADK telah diketahui dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Aplikatif dan User Friendly merupakan prasyarat bagi sebuah aplikasi yang akan digunakan oleh lebih dari 20.000 Satuan Kerja dan memiliki kualitas sumberdaya manusia yang sangat beragam. Skenario implementasi Aplikasi SAKTI dengan melalui tahapan proses migrasi dan konversi dengan menggunakan ADK Saldo Awal dengan meminimalisir inputan transaksi awal, menunjukkan kemudahan yang ditawarkan serta untuk meningkatkan akurasi data. Penulis adalah Staf pada Bagian Keuangan Ditjen SDPPI

33


INFO KEUANGAN

Penulis: Eri Irawan

34

BHP Penyiaran Televisi

P

DVDO 33 WDKXQ 7HQWDQJ Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dinyatakan bahwa Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio (BHP Frekuensi) ditetapkan melalui formula dengan memperhatikan beberapa hal yaitu diantaranya adalah Jenis frekuensi, lebar pita, lokasi, luas cakupan serta minat pasar. Didalam PP 53/2000 tersebut memasukan faktor Minat Pasar dalam faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika menyusun besaran BHP frekuensi. Dengan demikian, maka sebenarnya BHP frekuensi merupakan sesuatu yang dinamis, dimana besaran/nilainya bisa berubahubah seiring dengan adanya perubahan minat pasar terhadap suatu layanan yang menggunakan frekuensi tertentu. Sehingga dengan demikian, proses menetapkan besaran BHP Frekuensi bisa jadi merupakan suatu keasyikan tersendiri karena dituntut untuk mengetahui dinamisasi dari suatu industri terlebih

dahulu sebelum memutuskan besaran BHP frekuensi yang akan ditetapkan pada suatu bentuk penggunaan frekuensi radio. Salah satu penggunaan frekuensi adalah untuk keperluan penyiaran, dimana pada tulisan ini dikhususkan untuk membahas terkait BHP Frekuensi penyiaran Televisi Analog Free to Air (FTA). Untuk jenis penyelenggaraan penyiaran televisi FTA, dikenakan BHP frekuensi berdasarkan izin stasiun radio (ISR), sehingga penetapan besaran BHP nya mengikuti formula Besaran BHP ISR. Didalam penetapan besaran BHP ISR tersebut terdapat besaran Ib (Indeks Bandwidth) dan Ip (Indeks Power) yang ditetapkan PHODOXL3HUDWXUDQ0HQWHUL30 1RPRU tahun 2005. Sejak penetapan PM tersebut di tahun 2005, belum ada penetapan besaran Ib dan Ip kembali, sehingga praktis sejak tahun 2005 hingga saat ini (10 tahun) BHP penyiaran belum dilakukan penetapan besaran Ib dan Ip yang baru

lagi. sehingga apabila parameter teknis yang digunakan sama, maka besaran BHP ISR bagi penyiaran digital akan sama besarnya antara tahun 2005 dan 2015. Namun, seperti telah dijelaskan di atas, penetapan besaran Ib dan Ip, tidaklah semata-mata penetapan besaran angka yang sembarang, akan tetapi perlu memperhatikan kondisi pasar (market) dari industri penyiaran itu sendiri, khusus untuk BHP TV Analog FTA, akan dijelaskan secara singkat dalam tulisan ini terkait perkembangan bisnisnya secara umum. Tulisan ini menuliskan secara singkat kajian yang pernah dilakukan pada tahun 2011 yang lalu, sehingga data-data yang tertuliskan disini masih berbasiskan NHSDGDGDWDWDKXQGDQ

Kondisi Umum Market Penyiaran Industri penyiaran di Indonesia khususnya penyiaran free to air (FTA) adalah suatu industri yang mendapatkan masukan (revenue) secara dominan dari


adanya penayangan iklan. Lembagalembaga penyiaran membuat berbagai macam program untuk menarik banyak penonton tujuannya juga agar para pengiklan tertarik untuk mengiklankan produk/keperluannya pada suatu penyelenggara televisi. Semakin banyak pemirsa yang menonton suatu program, maka akan semakin mahal pula harga slot iklan pada selang waktu tersebut. Menurut R. Fitriani, bahwa belanja iklan di Indonesia bisa mencapai hingga WULO\XQ VHGDQJNDQ PHQXUXW $& Nielsen belanja iklan pada tahun 2010 WHODK PHQFDSDL 7ULO\XQ GHQJDQ angka tersebut, ternyata industri iklan di ,QGRQHVLDPDVLKELVDWXPEXKVHEHVDU berdasarkan riset dari magna global yang disajikan pada tabel dibawah ini:

*UDˉN3RUVL%HODQMD,NODQWHUKDGDS3'%GDODP

Dari keseluruhan belanja iklan tersebut, tidak seluruhnya masuk kepada penyiaran Televisi FTA. Berdasarkan data GDUL 0HGLD 3DWQHU $VLD VHNLWDU GDUL total belanja iklan tersebut yang masuk NHSDGD SHQ\LDUDQ )7$ GDQ \DQJ masuk ke penyiaran FTA pada tahun 2014), dan sisanya tersebar masuk kepada industri majalah, koran, Pay TV (TV Berbayar), radio, outdoor, online dan lain-lain, sebagaimana WHUJDPEDUSDGDJUDˉNGLEDZDKLQL

besaran penerimaan kotor (gross revenue) yang diterima oleh seluruh industri penyiaran televisi Indonesia,dan bukan industri penerimaan bersih (Net Revenue) yang diterima oleh televisi. Untuk mendapatkan nilai Net Revenue, perlu untuk mendapatkan data terkait besaran angka produksi yang dikeluarkan oleh penyelenggara TV dalam upaya mendapatkan iklan tersebut. Untuk

*UDˉN%HVDUDQ3HUWXPEXKDQ,NODQ

Sedangkan kajian dari Media Patner Asia memprediksi pertumbuhan iklan GL ,QGRQHVLD VHNLWDU OHELK NHFLO GLEDQGLQJNDQGDWDGDUL0DJQD*OREDO\DQJ VHEHVDU6HODUDVGHQJDQKDOWHUVHEXW porsi belanja iklan terhadap PDB (dalam GL ,QGRQHVLD VHQGLUL PDVLK OHELK NHFLO dibandingkan dengan negara lain yaitu PDVLKSDGDNLVDUDQGDUL3'%3URGXFW Domestic Bruto) sebagaimana tergambar SDGDJUDˉNGLEDZDKLQL'HQJDQGHPLNLDQ diperkirakan belanja iklan di Indonesia masih sangat berkembang untuk tahuntahun kedepannya.

*UDˉN3URSRUVLEHODQMDLNODQ\DQJPDVXNSDGDEHEHUDSDPHGLD

Dengan berbekal data-data tersebut, dapat kita prediksikan besaran pendapatan kotor yang didapatkan penyiaran televisi dari belanja iklan saja dari tahun 2010 KLQJJDWDKXQVHSHUWLGDODPWDEHO di halaman 38. Dari tabel 1 tersebut menunjukan

keperluan itu, penyelenggara televisi melakukan kegiatan-kegiatan yang diantaranya adalah pembuatan program siaran, pemberian diskon slot, promosi dan lain-lain. Sehingga untuk mengetahui berapa besaran bersih dari iklan TV yang masuk kepada industri televisi perlu untuk

35


INFO KEUANGAN

TABEL 1 : Perhitungan Pendapatan Kotor (Gross Revenue) Penyelenggara TV dari Belanja Iklan

36

dikurangi dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh industri televisi itu sendiri. Berdasarkan kepada laporan yang diberikan oleh Optimedia pada tahun EDKZD WRWDO SHQHULPDDQ GDUL 7HOHYLVL DGDODK VHEHVDU MXWD GROODU sedangkan data dari Media Patners Asia bahwa besaran belanja Iklan yang masuk kepada industri televisi adalah sebesar MXWDGROODU'DWDGDUL=HQLWK2SWLPHGLD adalah data yang menggambarkan besaran penerimaan kotor dari industri televisi, sedangkan data dari media patners asia adalah data yang mengambarkan besaran penerimaan bersih dari industri televisi. Sehingga dengan data perbandingan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa besaran biaya yang dikeluarkan industri WHOHYLVL VHNLWDU EHUXSD ELD\D untuk pembuatan iklan,dan lain-lain, dan EHUGDVDUNDQGDWDGDUL$&1LHOVHQEHVDUDQ GLVNRQ SURPR GDQ ODLQODLQ VHEHVDU terhadap gross revenue. Maka berdasarkan data-data diatas, dapat dihitung perkiraan penerimaan bersih penyelenggara televisi dari iklan adalah seperti pada tabel 2.

Tabel 2: Perkiraan Pendapatan Iklan TV Broadcast

Berdasarkan hitungan tersebut, maka industri televisi mendapatkan penerimaan sekitar Rp.11,135 trilyun pada tahun 2010 dan terus berkembang hingga mendapatkan penerimaan bersih sebesar 7ULO\XQSDGDWDKXQ Sekarang mari kita bandingkan dengan penerimaan BHP Frekuensi dari penyiaran TV Analog, baik dari TV Nasional maupun TV Lokal khususnya untuk tahun 2015 ini terhadap Net Revenue yang didapatkan oleh penyelenggara televisi, seperti pada tabel 3. Berdasarkan kepada data, perbandingan antara prediksi revenue

dengan besaran BHP frekuensi saat LQL KDQ\D VHNLWDU VDMD VXDWX angka yang sangat kecil, sedangkan jika dibandingkan dengan benchmark, besaran persentase BHP Frekuensi terhadap revenue penyelenggara televisi berkisar DQWDUD KLQJJD VHEDJDLPDQD WHUJDPEDUSDGDJUDˉNVHSHUWLGLWDEHO Oleh karenanya, dengan masih kecilnya BHP Penyiaran tersebut dan masih kecilnya presentase BHP Frekuensi dibandingakn dengan pendapatannya, maka BHP Frekuensi untuk TV perlu untuk segera disesuaikan, sehingga proporsi yang pada awalnya masih berkisar di angka 0,1172 dapat disesuaikan menjadi EHUDGD SDGD NLVDUDQ GDUL revenue. Jika dengan memakai perhitungan diatas, maka besaran total BHP Frekuensi (dengan berdasarkan kepada perhitungan tahun 2015) dapat diperoleh total se[erti tergambar di tabel 5.

TV Lokal bukanlah TV Nasional *5$),.%HVDUDQ*URVV5HYHQXHGDQ1HW5HYHQXH3DGDWDKXQGDULSHQ\LDUDQ7HOHYLVL

Walaupun berdasarkan hitungan diatas, BHP TV nampaknya perlu untuk


Perbandingan BHP Frekuensi Terhadap Revenue Revenue tahun 2015 (Prediksi)

BHP Tahun 2015 (data per16 April 2015)

Rp. 19,277,340,000,000

%

Rp.22,597,841,279

0.1172%

7$%(/3HUEDQGLQJDQ%+3)UHNXHQVLWHUKDGDS3UHGLNVL1HW5HYHQXH79

*UDˉN3HUEDQGLQJDQVKDUH79/RNDO terhadap TV Nasional

7$%(/%HQFKPDUN%HVDUDQ%+3)UHNXHQVLWHUKDGDSUHYHQXH

Simulasi BHP Frekuensi Terhadap Revenue Perkiraan Revenue Tahun 2015 19,277,340,000,000

%

BHP Frekuensi

0.40%

Rp77,109,360,000

1.60%

Rp. 308,437,440,000

7$%(/6LPXODVL3HUKLWXQJDQ%+3)UHNXHQVLWHUKDGDS5HYHQXH

disesuaikan besarannya, namun hal tersebut belum tentu sesuai untuk penyelenggaraan televisi lokal. Hal ini dikarenakan, secara pangsa pasar, TV Lokal KDQ\D PHQGDSDWNDQ VHEHVDU GDUL keseluruhan belanja iklan di Indonesia, dan VHEHVDUEHODQMDLNODQPDVXNNHSDGD TV Nasional. Hal ini dikarenakan, dalam melakukan analisa para pengiklan akan memperhitungkan biaya Rp/populasi, yaitu perbandingan antara biaya yang harus dibayarkan untuk beriklan di suatu stasiun TV dibandingkan terhadap besaran Biaya Iklan/perslot TV LOKAL TV NASIONAL

pemirsa yang melihat iklan tersebut. Sebagai ilustrasi adalah misalnya untuk memasang iklan di TV lokal sebesar 100 juta dengan pemirsa yang 5 juta orang, sedangkan biaya untuk memasang iklan di TV Nasional adalah 3 milyar dengan pemirsa 250 juta orang, maka besaran biaya/kepalanya adalah seperti tergambar SDGDWDEHOGLEDZDK Dengan luasnya jumlah pemirsa yang melihat tayangan di TV nasional, menyebabkan biaya/populasi untuk pemasangan iklan di TV Nasional lebih murah dibandingkan dengan Jumlah Pemirsa

Rp/populasi

100,000,000

5,000,000

20

3,000,000,000

250,000,000

12

TABEL 6 : Contoh perhitungan Rp/Populasi

TV Lokal. Sehingga dengan demikian, para pengiklan lebih memilih untuk mengiklankan produknya kepada TV nasional dibandingkan kepada TV Lokal karena secara cost production menjadi lebih rendah dibandingkan TV Lokal. Dengan alasan tersebut, maka peminat pengiklan terhadap TV lokal sangat kecil dibandingkan kepada TV Nasional, sehingga TV Lokal hanya mendapatkan VKDUH PDUNHW VHEHVDU VDMD GDUL belanja iklan nasional. Dengan demikian, didalam peninjauan BHP Frekuensi untuk penyiaran, ada baiknya besaran BHP Frekuensi untuk TV nasional dan TV Lokal dilakukan pembedaan melalui pembedaan besaran Ib dan Ip dalam formula BHP ISR. Hal ini agar BHP Frekuensi sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 bahwa BHP Frekuensi harus memperhatikan minat pasar atas frekuensi tersebut dan BHP frekuensi bukan merupakan beban yang memberatkan bagi pengguna frekuensi radio. Demikian, sedikit tulisan terkait BHP TV Analog, dimana didalam perhitungan besaran BHP TV analog perlu untuk mempertimbangkan dari market industrinya itu sendiri agar tidak memberatkan dari industri itu sendiri. z Penulis adalah Staf Direktorat Penataan Sumber Daya

37


INFO HUKUM

Penulis: Marhum Djauhari

Penerapan Sanksi Undang Undang No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan

38 Pendahuluan Peradilan Tata Usaha Negara atau lebih dikenal dengan sebutan PERATUN dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7DKXQWHODKPHQJDODPLGXD NDOL perubahan, yaitu dengan Undang-undang 1RPRU7DKXQGDQ8QGDQJXQGDQJ 1R 7DKXQ WHQWDQJ 3HUXEDKDQ Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 7DKXQ Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dalam rangka untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat serta dapat menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pengertian yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 5 7DKXQWHQWDQJ3HUDGLODQ7DWD8VDKD Negara. Sedangkan fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai lembaga

peradilan yang mengadili sengketa apabila terjadi suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan Penggugat, tentunya Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara ini, setelah melalui proses pengajuan gugatan dan pemeriksaan serta diberikan putusan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, dan kemudian dilaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah in kracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap untuk mengembalikan hak-hak penggugat yang telah dilanggar, oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Namun pelaksanaan eksekusi tersebut dalam sengketa Administrasi Negara belum dapat dilaksanakan secara baik. Berbagai upaya telah dilakukan seperti Penerbitan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 115/M.PAN/4/2003 tanggal $SULOWHQWDQJ3HODNVDQDDQ3XWXVDQ Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) namun pelaksanaannya masih belum efektif. Hal ini ditandai masih adanya kasus-kasus putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan (tidak dipatuhi) oleh Pejabat Tata Usaha Negara,

ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara negara, sehingga tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme akan menemui kendala dalam pelaksanaannya terutama dari aspek penegakan hukum. Kondisi ini sangatlah memperihatinkan, karena pada kenyataannya, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) belum dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup Administratif Pemerintahan, sehingga membuat masyarakat berpandangan bahwa keberadaan Peratun hanya merupakan peradilan yang tidak bermanfaat (useless). Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, penulis akan membahas mengenai penerapan sanksi bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan eksekusi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan mengharmonisasikan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang


Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dijadikan sebagai dasar hukum materiil dan pelengkap hukum formil. Hukum Materiil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Sedangkan Hukum Formil adalah hukum yang mengatur cara - cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil, dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan mengenai cara-

cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur tentang penerapan sanksi administratif, sanksi administratif ini telah diatur pada Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), sanksi administratif ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi hakim, dalam menilai dan memutuskan hukuman bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan rasa keadilan serta kepastian hukum kepada masyarakat dalam penyelesaian kasus hukum tata usaha negara. Putusan pengadilan yang dapat di eksekusi yaitu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana

tercantum pada Pasal 115 UndangXQGDQJ 1R 7DKXQ WHQWDQJ Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1RPRU 7DKXQ WHQWDQJ 3HUDGLODQ Tata Usaha Negara. Pada pasal tersebut telah menyatakan secara jelas bahwa “hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan eksekusi”, Keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah : 1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau

dimintakan pemeriksaan banding lagi; 2. Putusan Pengadilan Tinggi yang sudah tidak dimintakan pemeriksaan kasasi lagi; 3. Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi. Dari 3 (tiga) putusan pengadilan tersebut diatas dapat dilakukan ekseskusi untuk mengembalikan hak-hak penggugat yang telah dilanggar oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hak-hak penggugat tersebut akan dapat dipenuhi setelah eksekusi dilaksanakan secara efektif, dengan dipenuhinya hak-hak tersebut maka keadilan yang diinginkan oleh masyarakat akan dapat terwujud. Namun pada kenyataannya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara masih ada yang belum dilaksanakan dengan baik, karena pelaksanaan Putusan

Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha selaku tergugat didasarkan pada pertanggungjawaban moral (moral responsibility), serta belum terbentuknya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan eksekusi putusan Tata Usaha Negara, yang dapat memaksa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Selain dari itu Peradilan Tata Usaha Negara menganut azas self respect atau self abidance dari aparatur pemerintah terhadap putusanputusan peradilan administrasi, karena tidak dikenal adanya upaya paksa yang langsung melalui juru sita seperti halnya prosedur hukum perdata. Sehingga dalam pelaksanaan eksekusi keputusan Tata Usaha Negara mengalami hambatan. Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap diatur GDODP 3DVDO VHEDJDLPDQD GLXUDLNDQ dibawah ini: a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja; E $SDELOD VHWHODK HQDP SXOXK KDUL kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud GDODP 3DVDO D\DW KXUXI D keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi; c. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana GLPDNVXGGDODP3DVDOD\DW KXUXI b dan huruf c, dan kemudian setelah VHPELODQSXOXK KDULNHUMDWHUQ\DWD kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan

39


INFO HUKUM

40

pengadilan tersebut; d. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa (dwangsom) dan atau sanksi administratif; e. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); f. Di samping diumumkan pada media cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Pembahasan Dari uraian tersebut diatas, dapat dilakukan analisa dan evaluasi dalam Penerapan Sanksi Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lalai dalam melaksanakan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, secara tersurat nampaknya sudah sangat menjanjikan, akan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Namun dalam prakteknya SHQHUDSDQ3DVDO8QGDQJXQGDQJ1R 7DKXQWHQWDQJ3HUXEDKDQ.HGXD Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun WHQWDQJ3HUDGLODQ7DWD8VDKD1HJDUD WHUVHEXW NKXVXVQ\D D\DW GDQ D\DW oleh Peradilan Tata Usaha Negara masih sangat jauh dari harapan. 3DVDO D\DW \DQJ PHQ\DWDNDQ bahwa “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif”, aturan pelaksanaan yang mengatur tentang masalah tersebut belum ada sampai saat ini, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, maupun pada peraturan perundang-undangan. 3DGDKDO D\DW 3DVDO 8QGDQJ Undang ini telah mengamanahkan bahwa “Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan”. Tujuan dari Hukum Tata Usaha Negara adalah untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, maka upaya paksa yang berupa pembayaran uang paksa dan sanksi administratif ini perlu diperjelas dan dipertegas tentang berapa besaran uang paksa yang wajar sesuai jenis perkara, kerugian yang dialami Penggugat selama berperkara, dan yang lebih penting lagi adalah besaran uang paksa tersebut memberikan efek jera terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sanksi administratif yang akan diberikan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara juga harus jelas dan tegas, siapa yang akan memberi sanksi dan jenis sanksinya. Jenis sanksi yang diterapkan seharusnya membuat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selalu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan dalam bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6HODQMXWQ\D 3DVDO D\DW menyatakan bahwa “selain diumumkan pada media cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan”. Dalam pelaksanaannya penerapan

sanksi ini cukup sulit untuk diterapkan dan dilaksanakan, memerlukan waktu yang cukup lama mengingat padatnya kegiatan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Terkadang Presiden juga melimpahkan kewenangan ini kepada para Pembantu-pembantunya seperti Menteri Sekretaris Negara atau Menteri Dalam Negeri, sehingga para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan pelanggaran, atau tidak mematuhi perintah tersebut, akan berdalih atau dengan alasan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan tersebut. Permasalahan ini tentunya dapat menyebabkan jatuhnya wibawa Presiden sebagai Pimpinan Tertinggi Pemerintahan dan negara.

Prinsip-prinsip Good Governance 3HODNVDQDDQ SULQVLSSULQVLS *RRG *RYHUQDQFH GDODP VLVWHP SHPHULQWDKDQ akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh adanya administrasi yang baik, karena administrasi berkaitan erat dengan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi secara menyeluruh. Administrasi akan memberi warna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur hubungan hukum antara instansi pemerintah dan individu atau masyarakat dalam wilayah hukum publik (Tata Usaha Negara). Undang-undang Admintrasi Pemerintahan menetapkan batasan dan aturan main yang berisi kewajiban dan hak kedua belah SLKDN *XJDWDQ WHUKDGDS SHODQJJDUDQ ketentuan Undang-undang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan hukum acara harus berdasarkan kepada Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 5 Tahun 8QGDQJXQGDQJLQLVHFDUDPHQGDVDU bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari kesalahan administrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat birokrasi dalam usahanya untuk memperoleh hak Administrasi Pemerintahan. Salah satu tindakan administrasi oleh pemerintah yang biasanya merugikan


masyarakat adalah dalam hal penerbitan sebuah keputusan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terkadang lalai dalam melaksanakan kewajiban administratifnya untuk menerbitkan sebuah keputusan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya, Adanya penolakan terhadap penerbitan sebuah keputusan yang telah menjadi kewenangannya berpotensi menimbulkan sengketa administrasi. Peradilan Tata Usaha Negara juga memiliki kewenangan untuk mengadili sikap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengabaikan permohonan masyarakat agar diterbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sikap mengabaikan permohonan jelas dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Undang – undang Nomor 51 tahun WHQWDQJ SHUXEDKDQ NHGXD DWDV 8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU 7DKXQ tentang Peradilan Tata Usaha Negara 3DGD 3DVDO D\DW GDQ D\DW (4), Undang – undang Nomor 51 tahun WHQWDQJ SHUXEDKDQ NHGXD DWDV 8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU 7DKXQ tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan sebagaimana dimaksud SDGD3DVDOD\DW KXUXIEGDQFGDQ NHPXGLDQ VHWHODK 6HPELODQ SXOXK hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Pada ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa, yaitu berupa pembayaran sejumlah uang dan/atau sanksi administratif, serta dalam pelaksanaan putusan tersebut dimungkinkan adanya campur tangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembinaan Pegawai Negeri /

Aparatur Pemerintah. Bagi setiap Aparatur Pemerintahan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana diatur pada 3DVDOD\DW GLVDPSLQJGLXPXPNDQ pada media masa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara menekankan pada kesadaran hukum dari Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, terhadap isi putusan hakim, untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan, ketidakpatuhan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan pengadilan dapat mempengaruhi terhadap kewibawaan pengadilan dan tidak tertutup kemungkinan jika ketidakpatuhan itu terjadi berulang-ulang, maka masyarakat semakin tidak percaya kepada peradilan, yang pada akhirnya cenderung mendorong masyarakat main hakim sendiri.

Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada KDUL-XPȠDWWDQJJDO 6HSWHPEHU 2014. Keberadaan Undang-Undang tersebut tentunya a k a n

memberi harapan baru dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum materiil serta sebagai pelengkap hukum formil dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan tidak diaturnya sikap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan keputusan dalam sengketa administrasi, maka Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini merupakan salah satu pilihan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengkombinasikan semangat yang tercantum pada Pasal D\DW 88 1R 7DKXQ 3HUDWXQ GDQ 3DVDO D\DW 8QGDQJ8QGDQJ Administrasi Pemerintahan. Pasal 53 ayat PHQ\DWDNDQ EDKZD %DGDQ GDQ DWDX Pejabat Pemerintah wajib menetapkan keputusan, sedangkan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana diatur pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan. Pasal ini menekankan kepada Badan dan atau Pejabat Pemerintah wajib untuk melaksanakan kewajibannya, dan apabila Badan dan atau Pejabat Pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dapat diberikan sanksi melalui hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sikap dengan menggunakan 3DVDOD\DW VHEDJDLPDQDSHQHUDSDQ sanksi adiministratifnya tertuang pada Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), sanksi administratif sebagaimana diuraikan dibawah ini : Ayat (1), sanksi administrasi ringan berupa :

41


INFO HUKUM

42

a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; atau c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. Ayat (2) sanksi administrasi sedang berupa : a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan ; atau c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Ayat (3) sanksi administrasi berat, berupa : a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa. Sanksi administrasi tersebut diatas dapat dimanfaatkan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi administratif bagi Badan dan atau Pejabat Pemerintah yang tidak melaksanakan eksekusi terhadap suatu keputusan peradilan tata usaha yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena pelaksanaan putusan peradilan adalah kunci utama dalam mencari keadilan terhadap sengketa di peradilan, karena dengan pelaksanaan putusan tersebut dapat dijadikan sebagai koreksi atas tindakan serta mengembalikan hak-hak warga Negara. Sebaliknya jika keputusan tidak dijalankan tentu akan menghambat akses warga negara terhadap keadilan. Mengingat dalam negara hukum (Rechtstaats) peradilan merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan jaminan kepada

setiap warga negara terhadap tindakan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, eksekusi harus dilaksanakan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah untuk mendukung terwujudnya rechtstaats.

Kesimpulan 1. Dalam pelaksanaan eksekusi PTUN belum terbentuknya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan yang dapat memaksa Pejabat Tata Usaha Negara tersebut untuk melaksanakan putusan; 2. Ketentuan pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, secara tersurat nampaknya sudah sangat menjanjikan, akan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Namun dalam prakteknya penerapan 3DVDO WHUVHEXW NKXVXVQ\D D\DW GDQD\DW ROHK3HUDGLODQ7DWD8VDKD Negara masih sangat jauh dari harapan; 3. Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur hubungan hukum antara instansi pemerintah dan individu atau masyarakat dalam wilayah hukum publik (tata usaha negara). Undang-undang Administrasi Pemerintahan menetapkan batasan dan aturan main yang berisi kewajiban GDQ KDN NHGXD EHODK SLKDN *XJDWDQ terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan hukum acara harus berdasarkan kepada Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 5 7DKXQ 4. Dalam upaya penyelesaian sengketa

putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap perlu dilakukan pengharmonisasian materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Peratun dengan Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; 3DVDO D\DW 8QGDQJ 8QGDQJ 1R 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan Badan dan / atau pejabat pemerintah wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan, aturan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengambil suatu keputusan, bagi Pejabat Pemerintah yang melanggar, atau tidak melaksanakan kewajibannya; 3HUOX GLEXDW 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJ undangan yang mengatur tentang pembayaran uang paksa dan sanksi administratif serta penentuan besaran uang paksa yang wajar sesuai jenis perkara, kerugian yang dialami Penggugat selama berperkara, dan yang lebih penting lagi adalah besaran uang paksa tersebut memberikan efek jera terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Sanksi administratif yang akan diberikan kepada Pejabat Tata Usaha Negara juga harus jelas dan tegas siapa yang akan memberi sanksi dan jenis sanksinya. Penulis adalah Staf pada Bagian Hukum & Kerjasama Ditjen SDPPI

Daftar Pustaka 8QGDQJ8QGDQJ1R7DKXQWHQWDQJ3HUDGLODQ7DWD8VDKD1HJDUD 8QGDQJXQGDQJ1RPRU7DKXQWHQWDQJ3HUXEDKDQ.HGXD$WDV8QGDQJ8QGDQJ1RPRU7DKXQ WHUDNKLUGHQJDQ8QGDQJXQGDQJ1R7DKXQWHQWDQJ3HUXEDKDQ.HGXD$WDV8QGDQJ8QGDQJ1RPRU7DKXQ 4. Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 5. KTUN Fiktif Positif dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah, Menyambut Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (bagian-2), Irvan Mawardi.


INFO KEPEGAWAIAN

Penulis: Bunga Purnamasari

komponen – komponen berikut : Jaminan Kesehatan Nasional; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Hari Tua; Jaminan Pensiun; dan Jaminan Kematian. 5 (lima) tahun dari peralihan itu terjadi, \DLWX WDQJJDO -DQXDUL PHUXSDNDQ target waktu yang dicanangkan bagi seluruh penduduk Indonesia agar memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.

Kepesertaan

Apa Itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)?

K

esehatan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara, oleh sebab itu setiap individu yang berstatus warga negara berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatan dan negara bertanggung jawab memenuhi hak hidup sehat bagi seluruh penduduknya tanpa pandang bulu. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 7DKXQ 3DVDO Ȣ3HPHULQWDK bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat yang dikhususkan pada pelayanan publik”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan yang SDULSXUQDHIHNWLIGDQHˉVLHQ\DQJPHQMDGL kewajiban pemerintah untuk mencapai

pembangunan nasional. BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Awal Januari 2014 adalah momentum besar bagi Indonesia dalam reformasi pelayanan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan yang sebelumnya bernama ASKES (Asuransi Kesehatan) dikelola oleh PT. ASKES Indonesia (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pemerintah tengah merancang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu di masa yang akan datang BPJS dapat mencakup keseluruhan jaminan yang terdiri dari

Kepesertaan BPJS berdasarkan UU Nomor 24 TAHUN 2011 Pasal 14, diwajibkan bagi seluruh Penduduk Indonesia dan Orang Asing yang bekerja paling singkat EXODQGL,QGRQHVLD7DQJJDO-XOL adalah batas waktu dimana seluruh PNS, TNI/POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD untuk mendaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bagi para PNS/Anggota TNI/POLRI/ BUMN/BUMD yang telah memiliki kartu ASKES dengan barcode maka untuk saat ini tidak perlu diganti dengan kartu BPJS, kartu ASKES tersebut masih dapat digunakan. .HFXDOL EDJL SDUD &DORQ 3HJDZDL 1HJHUL Sipil harus diajukan pendaftaran baru sebagai peserta BPJS Kesehatan dan apabila kartu ASKES yang telah dimiliki hilang ataupun ingin menambahkan anak ke-3 ke daftar tanggungan (karena BPJS Kesehatan memberikan tanggungan sampai anak ke-3) maka harus mengurus pengajuan kartu baru BPJS Kesehatan. Kartu BPJS Kesehatan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Iuran PNS termasuk ke dalam Penerima Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran. Pada saat ini, jumlah LXUDQ 316 DGDODK GDUL EHVDUDQ XSDK *DML 3RNRN 7XQMDQJDQ .HOXDUJD XQWXN keanggotaan 5 orang dengan bobot LXUDQ GLWDQJJXQJ ROHK 3HNHUMD ditanggung oleh Pemerintah. Namun per 1 -XOLERERWLXUDQEHUXEDKPHQMDGL

43


INFO KEPEGAWAIAN adalah menaikkan kelas pelayanan yang dijaminkan dengan menggunakan jasa perusahaan–perusahaan asuransi kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. PNS yang bersuami atau beristri sebagai pegawai perusahaan swasta, maka pasangannya tidak perlu mendaftarkan diri lagi sebagai peserta BPJS, cukup menunjukkan Kartu BPJS Kesehatan/ ASKES yang telah dimiliki dari pasangannya yang berstatus PNS ke Pengelola Kepegawaian pada Perusahaan yang bersangkutan. Pada tahun 2015 dicanangkan seluruh Rumah Sakit di Indonesia telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penulis adalah Staf pada Bagian Umum dan Organisasi Ditjen SDPPI

44

GLWDQJJXQJ 3HNHUMD GDQ GLWDQJJXQJ Pemerintah. Bobot iuran ini juga berlaku bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Pegawai Honorer). Mekanisme Pendaftaran Peserta 1. Peserta didaftarkan oleh Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya; 2. Mengisi Form Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya dan Form Data Migrasi Karyawan; 3. Form Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya dan Form Data Migrasi .DU\DZDQGLVHUDKNDQNH.DQWRU&DEDQJ / Kantor Layanan Operasional BPJS; 4. Muncul Virtual Account Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya untuk pembayaran iuran ke Bank : BRI, Mandiri, BNI.

Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin ȧ 3HOD\DQDQ.HVHKDWDQ7LQJNDW3HUWDPD ȧ 3HOD\DQDQ .HVHKDWDQ 5XMXNDQ 7LQJNDW Lanjutan ȧ 3HOD\DQDQ .HVHKDWDQ /DLQ \DQJ ditetapkan oleh Menteri PNS dapat memilih fasilitas - fasilitas kesehatan yang tersedia, yaitu : 1. Fasilitas Kesehatan Primer : Puskesmas 2. Fasilitas Kesehatan Sekunder: Klinik – klinik Pratama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, SHUDZDWDQ NHODV % GDQ & ROHK GRNWHU spesialis.

3. Fasilitas Kesehatan Tertier : Rumah sakit – rumah sakit pemerintah dan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, perawatan kelas A dan B oleh dokter spesialis. 5DZDWLQDSEDJL316*RORQJDQ,,,GDQ IV mendapatkan fasilitas kelas I, sedangkan *RORQJDQ ,, GDQ , PHQGDSDWNDQ IDVLOLWDV kelas II. Kelas pelayanan rawat inap ini tidak bisa dinaikkan meskipun dengan tambahan biaya yang ditanggung secara pribadi. Pilihan yang memungkinkan

Sumber : 1. Hasil Sosialisasi Kepala .DQWRU&DEDQJ8WDPD%3-6 Kesehatan, Bapak Dr. Hidayat Sumintapura, M.Kes.AAK pada WDQJJDO1RYHPEHU 2. http://bpjs-kesehatan.go.id/


Penulis:H. Suyadi

45

terpesona indahnya

5DZD3HQLQJ Melepas penat

Pagi sekali sebagian besar kawan-kawan kita pegawai Ditjen SDPPI yang tinggal dipinggir Ibu kota Jakarta sudah keluar dari rumahnya. Mereka menembus padatnya jalan raya untuk menuju tempat kerja. Sesampainya di kantor, belum lepas penat, setumpuk pekerjaan sudah menanti, PHVNLSXQ KDQ\D GXGXN GLUXDQJ $& NHMHQXKDQ EHNHUMD GL kantor tak terhindarkan. Menjelang sore saat harus kembali pulang mereka harus kembali menikmati sesaknya jalan raya untuk sampai kerumah. Itulah rutinitas orang kantoran seolah tidak ada waktu yang cukup untuk refreshing bagi mereka, tidak ada kesempatan untuk menyegarkan pikiran, inilah yang kemudian mendorong pimpinan dan pegawai untuk mengadakan outbound dan kali ini pilihan jatuh pada Rawapening, Kampung Rawa, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.


INFO KEPEGAWAIAN

46

Perlu Menghibur Diri Dalam segala daya dan upaya untuk hidup, ada yang harus kita sertakan yaitu menghibur diri dengan karunia keindahan. Dalam melaksanakan tugas kita harus serius dan penuh dengan kesungguhan dan tanggung jawab, tapi ada saatnya untuk menyegarkan pikiran, menghibur diri dengan karunia keindahan, merupakan sisi yang menjadikan hidup ini terasa OHQJNDS/HQJNDSVHFDUDˉWUDKNLWDVHEDJDL manusia dan lengkap secara ekosistem kehidupan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Keindahan adalah unsur inti SHQFLSWDDQ VHEDJDLPDQD WLWDK ˉUPDQ Nya “Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya”, maka segala sesuatu dimuka bumi ini berdiri dalam struktur keindahannya yang berbedabeda. Keindahan memiliki dua fungsi. Pertama fungsi energi, artinya


keindahan menjadi sumber kekuatan sebagai pendorong dalam kehidupan kita, keindahan menjadi dasar memacu diri. Menjadi pemacu yang memberi kekuatan kehendak dan kemauan untuk bersegera, dengan begitu kita dapat terus berjalan maju kearah yang benar. Itu yang dimaksud dengan keindahan sebagai sumber kekuatan hidup. Ketika Allah SWT menjanjikan surga, kita akan dapati bahwa banyak sekali karunia keindahan di surga yang bentuknya ˉVLN DUWLQ\D LD PHUXSDNDQ VHVXDWX \DQJ GLVHQDQJL PDQXVLD VHFDUD ˉVLN GDQ DGD kaitannya dengan kesenangan jiwa. Kedua keindahan sebagai unsur penting dalam sistim recovery kehidupan kita, adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat besar yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, harapan orang beriman adalah ridha Allah dan surgaNya, sesuatu yang tidak akan didapat oleh orang yang ingkar. Dalam kehidupan, kita dianjurkan untuk bepergian, dan meskipun bepergian

itu memiliki kelelahan, tetapi di dalamnya ada karunia keindahan. Itu cara lain untuk mengobati diri, alasan lain mengapa kita dianjurkan untuk bepergian keseluruh penjuru bumi, agar kita dapat mengambil hikmah atau manfaat dari perjalanan itu. Menghibur diri dengan karunia keindahan adalah sarana untuk membangkitkan semangat melakukan kebajikan atau membangkitkan semangat dalam bekerja yang lebih sungguhsungguh. Menghibur diri dilakukan karena ia punya pengaruh yang besar dalam jiwa, khususnya memperbaharui samangat. Outbound yang dilaksanakan Ditjen SDPPI salah satunya untuk menghibur diri karena penatnya rutinitas dan beratnya tugastugas keseharian, maka gembirakanlah dengan karunia keindahan dengan mengunjungi Rawa Pening dan naik kereta api wisata Ambarawa.

Rawa Pening Persiapan untuk berangkat ke Rawa

Outbound yang dilaksanakan Ditjen SDPPI salah satunya untuk menghibur diri karena penatnya rutinitas dan beratnya tugas-tugas keseharian

47


INFO KEPEGAWAIAN

48

Pening peserta outbound pegawai Ditjen SDPPI tidak perlu mempersiapkan obat pening sakit kepala, karena Rawa Pening tidak akan membuat para peserta Outbound pusing kepala. Justru para peserta akan dibuatnya terpesona akan keindahan dan udara segar dari Rawa Pening. Eksotisme pemandangan alam di tepian Rawa Pening menyambut, saat kita menginjakkan kaki di objek wisata apung Kampung Rawa, Ambarawa. Pesona alam danau, pegunungan dan semilir angin di tempat ini menghadirkan kesejukan dan kedamaian tersendiri untuk melepaskan penat, di objek wisata yang berada di Jalan Lingkar Ambarawa Km 3, Kabupaten Semarang. Rawa Pening adalah danau sekaligus WHPSDW ZLVDWD DLU GHQJDQ OXDV hektar yang menempati wilayah kecamatan Ambarawa, Bawean, Tuntang dan Banyubiru. Rawapening ini berada GL FHNXQJDQ WHUHQGDK OHUHQJ *XQXQJ 7HORPR\R *XQXQJ 0HUEDEX *XQXQJ 8QJDUDQ GDQ *XQXQJ .HQGLO *XJXVDQ pegunungan tersebut membentuk bentang perisai indah dan menambah kecantikan telaga yang tidak bisa dilepaskan dari

mitos Baru Klinting. seekor ular besar yang dipercaya menjadi penunggu Rawa Pening. Patung seekor naga besar sedang menganga yang menyambut dipintu masuk semakin mempertegas mitos tentang Baru Klinting sebagai penjaga telaga, rupanya mulut naga tersebut merupakan pintu masuk menuju ruang koleksi ikan dan reptil yang disimpan diakuarium, dari gerbang naga para peserta mendaki anak WDQJJDPHQXMX %XNLW &LQWD6HEXDKEXNLW kecil di tepi Rawa Pening yang dipenuhi dengan pohon pinus dan kursi-kursi beton tempat bercengkrama, kemudian turun kearah dermaga. Para nelayan telah menunggu dengan ketintingnya dan siap mengantarkan para pegawai peserta outbound mengitari Rawa Pening. Petualangan diatas ketintingpun dimulai. Secara perlahan kapal menyisir tepian telaga, menyibak rimbunnya eceng gondok, kemudian melaju ke tengah rawa, searah mesin kapal yang berpadu dengan riak air rupanya mengagetkan burungburung kuntul kecil yang tengah mencari makan, sontak burung-burung itu terbang tinggi dan hinggap di gerumbulan eceng gondok, capung dan kupu-kupu juga

terlihat berterbangan di atas air dan mengitari kapal. Ditengah-tengah telaga terlihat beberapa nelayan sedang menunggu keramba apung, menangkap ikan atau memetik eceng gondok guna dijadikan aneka kerajinan. Keberadaan Rawa Pening memang menjadi berkah tersendiri bagi warga, karena mampu menopang sektor wisata, perekonomian, pertanian, perikanan dan pengelolaan energi hingga RE\HN IRWRJUDˉ \DQJ VDQJDW PHPSHVRQD Ketinting yang bergoyang setiap kali para peserta outbound pindah duduk ke sisi kanan atau kiri pun terus melaju. Mentari beranjak tinggi, kilau cahaya yang membias di telaga menciptakan semburat keemasan yang megah. Menghabiskan waktu ditelaga yang tenang dengan latar pegunungan yang kokoh, mengamati detak kehidupan yang berdenyut dari tiap sudut telaga, serta menyaksikan nelayan yang terus melaju dengan jongkong berisi jala, semuanya menjadi rangkaian perjalanan yang sempurna.

Legenda Rawa Pening Pada zaman dahulu di desa Ngasem hidup seorang gadis bernama Endang


Sawitri. Penduduk desa tidak seorangpun yang tahu kalau Endang Sawitri punya seorang suami, namun ia hamil. Tidak lama kemudian ia melahirkan dan sangat mengejutkan penduduk karena yang dilahirkan bukan seorang bayi melainkan seekor naga. Anehnya naga itu dapat berbicara seperti manusia dan diberi nama Baru Klinting. Diusia remaja Baru Klinting bertanya kepada ibunya apakah saya mempunyai ayah...? siapa ayah saya sebenarnya? Ibunya menjawab, ayahmu seorang raja yang saat ini sedang bertapa digua lereng gunung Telomoyo. Sudah waktunya kamu mencari dan menemui bapakmu, ibu ijinkan kamu kesana dan bawalah klintingan ini sebagai bukti peninggalan ayahmu dahulu, dengan senang hati Baru Klinting berangkat ke pertapaan Ki Hajar Salokantara yang merupakan ayahnya. Sampai dipertapaan Baru Klinting masuk kegoa dengan hormat, di depan Ki Hajar dan bertanya, apakah benar ini tempat pertapaan Ki Hajar Salokantara? Kemudian Ki Hajar menjawab ya, benar, saya Ki Hajar Salokantara, dengan sembah sujud di hadapan Ki Hajar, Baru Klinting mengatakan berarti Ki Hajar adalah orang tuaku yang sudah lama aku caricari. Aku anak dari Endang Sawitri dari desa Ngasem dan ini Klintingan yang

konon kata ibu peninggalan Ki Hajar, ya benar, dengan bukti Klintingan itu kata Ki Hajar, namun aku perlu bukti satu lagi kalau memang kamu anakku coba kamu melingkari gunung Telemoyo ini, kalau bisa, kamu benar-benar anakku. Ternyata Baru Klinting bisa melingkarinya dan Ki Hajar mengakui kalau ia benar anaknya, ki Hajar kemudian memerintahkan Baru Klinting untuk bertapa di dalam hutan lereng gunung. Suatu hari penduduk desa mau mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen usai. Mereka akan mengadakan pertunjukan berbagai macam tarian, untuk memeriahkan pesta itu dan rakyat beramai-ramai mencari hewan. Namun tidak mendapatkan seekor hewanpun. Akhirnya mereka menemukan seekor naga besar yang sedang bertapa dan ditangkap langsung dipotong-potong, dagingnya dibawa pulang untuk pesta. Dalam acara pesta itu datanglah seorang anak jelmaan Baru Klinting ikut dalam keramaian itu dan ingin menikmati hidangan. Dengan sikap acuh dan sinis mereka mengusir anak itu dari pesta dengan paksa karena dianggap pengemis yang menjijikan dan memalukan. Dengan sakit hati anak itu pergi meninggalkan pesta. Ia bertamu dengan seorang nenek tua yang baik hati, diajaknya mampir kerumahnya. Nenek

tua itu memperlakukan anak seperti tamu terhormat dan disiapkan hidangan. Anak itu berpesan kepada nenek, apabila terdengar suara gemuruh, nenek harus siapkan lesung, agar selamat. Sang nenek mengikuti saran anak itu. Sesaat kemudian anak itu kembali ke pesta mencoba ikut dan meminta hidangan dalam pesta yang diadakan oleh penduduk desa, namun warga tetap tidak menerima anak itu, bahkan ditendang agar pergi dari tempat pesta itu. Dengan kemarahan hati anak itu mengadakan sayembara. Ia menancapkan lidi ke tanah dan siapa penduduk desa ini yang dapat mencabutnya lidi yang ditancapkannya. Tidak satupun anakanak yang bisa mencabut lidi yang ditancapkan Baru Klinting. Orang dewasa tidak mau kalah, lalu satu persatu mencoba mencabut lidi tersebut, namun semuanya gagal, akhirnya Baru Klinting yang mencabutnya. Ternyata dari lubang tancapan lidi muncul mata air yang deras makin membesar dan menggenangi desa itu. Penduduk semua tenggelam, kecuali nenek tua yang masuk lesung dan GDSDW VHODPDW *HQDQJDQ DLUSXQ PHOXDV dan menjadi sebuah danau yang jernih airnya yang disebut Rawa Pening. (asalusul ini cukup diketahui dan tidak perlu dipercaya).

49


INFO KEPEGAWAIAN

Kereta Api Wisata

DPEDUDZD Sejarah Stasiun Ambarawa

50

Awal mulanya Ambarawa merupakan sebuah kota militer pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Raja Wilem I pada tanggal 21 Mei 1873 memerintahkan untuk membangun stasiun kereta api baru yang memungkinkan pemerintah untuk mengangkut tentaranya NH6HPDUDQJGDQSDGDWDQJJDO2NWREHU VWDVLXQ NHUHWD DSL $PEDUDZD dialihfungsikan menjadi sebuah museum kereta api. Meskipun kelihatannya tua, namun bangunan dan semua peralatan masih terpelihara dengan baik. Suasana ini tampaknya membawa peserta outbound pegawai SDPPI ke masa kejayaan kereta dari Nederlandsch-Indische Maatschappij Spoorweg. Koleksi Museum Kereta Api Satu kereta api uap dengan lokomotif nomor B 2502 dan B 2503 buatan Maschinenfabriek Esslingen, serta B 5112 buatan Hannoversche Maschinenbau $* GDQ VDPSDL VHNDUDQJ PDVLK GDSDW PHQMDODQNDQ DNWLˉWDVQ\D VHEDJDL NHUHWD api wisata, kereta api uang bergerigi ini sangat unik dan merupakan salah satu dari tiga yang masih tersisa di dunia, dua diantaranya ada di Swiss dan India. Selain koleksi unik yang dimiliki tersebut, masih dapat disaksikan berbagai PDFDPMHQLVORNRPRWLIXDSGDULVHUL%&' KLQJJDMHQLV&&\DQJSDOLQJEHVDU&& yang diletakkan di halaman Museum. Museum Kereta Api Ambarawa mengoleksi 21 lokomotif uap. Saat ini ada 3 lokomotif yang masih dapat dioperasikan. Koleksi yang lain ada telepon antik, telegrafmorse, mesin tik, bel antik, mesin hitung kursi, meja dan beberapa perabotan antik lainnya.


Jurusan Kereta Api wisata Museum Kereta Api Ambarawa, melayani kereta wisata dengan jurusan Ambarawa-Bedono PP dan AmbarawaTuntang PP dan Lori wisata AmbarawaTuntang PP. Kereta wisata jurusan Ambarawa-Bedono PP, lebih dikenal sebagai Ambarawa Railway Mountain Tour ini beroperasi dari museum Ambarawa menuju Stasiun Bedono yang jaraknya 35 km dan ditempuh 1 jam untuk sampai stasiun itu. Kereta ini melewati rel bergerigi yanga hanya ada di Ambarawa dan Sawahlunto. Panorama keindahan alam seperti lembah yang hijau antara JXQXQJ 8QJDUDQ GDQ *XQXQJ 0HUEDEX dapat disaksikan sepanjang perjalanan. Pemandangan yang dapat dinikmati dari kereta api dan lori jurusan AmbarawaTuntang-pun tidak kalah bagusnya. Kereta ini berangkat dari stasiun Ambarawa menuju Stasiun Tuntang yang berada sekitar 7 km dari museum. Para peserta outbound pegawai SDPPI naik kereta api yang jurusan Ambarawa menuju Stasiun Tuntang. Pemandangan yang dapat dinikmati dari kereta berupa sawah dan ladang yang sangat menawan GHQJDQ ODWDU EHODNDQJ *XQXQJ 8QJDUDQ *XQXQJ0HUEDEXGDQ5DZD3HQLQJ7HWDSL yang luar biasa disini adalah kereta yang ditumpangi adalah kereta uap tua yang berasal dari tahun 1873, tentu saja rasanya berbeda, seolah terlempar ke jaman kolonial Belanda saat berada di dalamnya. Penulis adalah Staf pada Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI

51


INFO UPT

52

Penulis: Mangu Purwoko

Tantangan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Wilayah DKI Jakarta 1. Kondisi Umum Kota Jakarta Luas wilayah Kota Jakarta sekitar NPSHUVHJLWHUEDJLGDODPOLPDNRWD dengan satu kabupaten yakni Kabupaten Kepulauan Seribu yang merupakan wilayah pemekaran Kecamatan Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Wilayah yang membatasi Kota Jakarta meliputi sebelah barat berbatasan dengan Kota TangerangBanten, sebelah selatan berbatasan dengan kota Depok-Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan kota BekasiJawa Barat dan di bagian utara merupakan Kepulauan Seribu, sebagai bagian dari Kota Jakarta yang didominasi oleh perairan laut sehingga kondisinya sangat berbeda jauh dengan wilayah daratan Kota Jakarta dalam berbagai hal. Jumlah penduduk resmi yang mendiami Kota Jakarta sekitar sepuluh juta orang, jumlahnya akan bertambah jauh lebih banyak, menjadi sekitar tiga belas juta orang pada siang hari. Perbedaan jumlah penghuni antara siang dan malam KDUL GLVHEDENDQ ROHK DNWLˉWDV SHQFDULDQ

nafkah para penduduk warga kota-kota di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi berada di Jakarta dengan berbagai macam profesi. Hal ini terjadi karena peran Kota Jakarta yang sangat banyak, selain berperan sebagai Ibukota Negara maupun Ibukota Provinsi, berperan juga sebagai pusat kegiatan Pemerintahan serta pusat bisnis. Tingginya jumlah penduduk sebesar ini menyebabkan lahan sebagai tempat hunian maupun untuk keperluan perkantoran serta bisnis menjadi semakin langka, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ini Pemerintah Daerah DKI Jakarta maupun swasta di Jakarta lebih mengedepankan pada pembangunan gedung dalam bentuk bangunan bertingkat tinggi seperti apartemen/rumah susun dan mall sebagai satu-satunya solusi, sehingga tidak heran jika saat ini Kota Jakarta didominasi dengan bangunan-bangunan pencakar langit yang tinggi. Tingginya tingkat kepadatan jumlah RUDQJ \DQJ EHUDNWLˉWDV GL .RWD -DNDUWD pada siang hari berbanding lurus dengan

tingkat kesibukan di bidang lain seperti lalulintas transportasi di jalan raya, terlihat pada jam berangkat dan pulang kerja kendaraan mengular panjang. Kepadatan ini bukan hanya terjadi pada lalulintas transportasi di jalan raya saja, tapi juga berdampak pada lalulintas telekomunikasi khususnya telekomunikasi berbasis radio, seperti telepon seluler (hape) yang pada era sekarang sudah menjadi kebutuhan primer, dimiliki dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Mereka lebih memilih alat komunikasi jenis ini dibandingkan dengan PSTN berbasis kabel karena dengan menggunakan hape penggunanya dapat secara leluasa, bebas bergerak dengan tetap tersambung pada jaringan, VHKLQJJD DNWLˉWDV WLGDN ODJL GLEDWDVL oleh waktu dan ruang. Namun demikian akibat tingginya lalulintas komunikasi ini akan menyebabkan timbulnya gangguan frekuensi radio, yang pada akhirnya akan menjadi pekerjaan rumah bagi UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio (selanjutnya disingkat UPT) di wilayah bersangkutan.


pemahaman penulis, SDPPI mengemban kedua jenis pelayanan baik administratif PDXSXQWHNQLVNHSDGDPDV\DUDNDW&RQWRK pelayanan administratif yang ada di lingkungan SDPPI di antaranya pemberian Izin Penggunaan Frekuensi Radio, Izin standardisasi perangkat, dan Izin Amatir Radio (IAR). Sementara pelayanan yang bersifat teknis di lingkungan SDPPI, yakni berupa pelayanan penanganan gangguan frekuensi radio, dalam pelaksanaannya berada dalam Tusi UPT.

2.2. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio sebagai Jaminan atas Kompensasi Para Wajib Bayar BHP

2. Keberhasilan dan Kesigapan dalam Penanganan Gangguan Sebagai Cerminan UPT dalam Pelayanan Publik Kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio adalah salah satu kegiatan yang tercantum dalam Tugas dan Fungsi setiap UPT. Jika dalam program kegiatan lain seperti Pengukuran Parameter Radio dan Televisi Siaran serta kegiatan Validasi dapat dilakukan secara rutin dengan rencana yang sudah terjadual secara matang oleh masing-masing UPT, maka berbeda dengan kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio. Sebab, dalam pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan tidak secara serta merta dapat dilaksanakan tanpa adanya kasus aduan dari masyarakat.

oleh instansi tertentu seperti contohnya pada pelayanan kesehatan, bantuan SAR, Pemadam Kebakaran dan keamanan oleh kepolisian atau militer. Ditjen SDPPI merupakan bagian dari instansi pemerintah yang menurut

2.1. Jenis Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat Salah satu tugas Pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis pelayanan yang diberikan umumnya bersifat administratif namun ada beberapa yang bersifat teknis. Jenis pelayanan yang bersifat teknis jumlahnya sedikit dan hanya diberikan

$OXU3URVHV3HQDQJDQDQ*DQJJXDQ)UHNXHQVL Radio

Masyarakat pengguna frekuensi radio yang sudah ber ISR dapat dipastikan bahwa mereka sebagai bagian masyarakat yang sudah mentaati hukum, sudah melaksanakan kewajibannya dalam hal mengikuti prosedur perijinan dan melakukan pembayaran BHP Frekuensi atas frekuensi radio yang telah mereka gunakan. Ini adalah sebagai hak/ kewajiban konsesi atas sumber daya alam terbatas berupa spektrum frekuensi radio yang diberikan kepadanya. Selanjutnya sebagai konsekuensi atas apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini, sebagai timbal balik Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni menjamin bahwa frekuensi radio yang sudah diberikan izin kepada masyarakat tidak akan terganggu oleh pengguna lain, dan bilamana suatu ketika gangguan terjadi maka gangguan harus segera dapat dihilangkan secepat mungkin. Bagi UPT tugas penanganan gangguan merupakan tugas rutin. Namun dalam menangani kasus gangguan frekuensi terkadang banyak menemui hambatan di lapangan, seperti sulitnya menerobos lalulintas menuju lokasi yang diduga sebagai titik di mana sumber gangguan berada, dan kondisi tata bangunan tinggi yang bertebaran menghalangi lintasan pengukuran dan bahkan harus berhadapan dengan pengelola gedung dengan berbagai alasan hanya untuk dapat memperoleh ijin memasuki lokasi bangunan dan lain sebagainya. Pelayanan penanganan gangguan

53


INFO UPT frekuensi dilaksanakan melalui suatu proses panjang dan berliku sehingga dibutuhkan waktu yang terkadang tidak dapat diprediksi apakah dapat dilaksanakan secara singkat ataupun lama. Masyarakat sebagai pelapor pasti akan menuntut agar gangguan dapat diselesaikan secepat mungkin, sehingga mereka akan sangat kecewa bilamana waktu penyelesaian gangguan membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu masyarakat akan melihat hal ini sebagai cerminan atau sebagai etalase kinerja UPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3. Jenis Gangguan

54

Menurut teori dalam teknik monitor spektrum frekuensi radio, gangguan frekuensi dibagi menjadi dua bagian, pertama gangguan yang bersifat cochannel yakni gangguan bersifat langsung dimana frekuensi stasiun penerima (Rx) sebagai pihak terganggu dan frekuensi sumber pemancar radio (Tx) sebagai pihak pengganggu keduanya menempati frekuensi yang sama. Kasus dengan gangguan co-channel dapat diduga sebagai upaya pelanggaran dengan unsur kesengajaan walaupun tidak sepenuhnya benar. Jenis gangguan yang ke dua gangguan adjacent channel di mana frekuensi pihak stasiun terganggu (Rx) dengan stasiun yang diduga pengganggu (Tx) keduanya tidak berada pada frekuensi yang sama. &RQWRKQ\D VHSHUWL SDGD NDVXV JDQJJXDQ intermodulasi pada sistem komunikasi dan navigasi dinas penerbangan atau gangguan akibat harmonisa. Terjadinya gangguan pada kasus adjacent channel dapat diasumsikan sebagai gangguan yang secara teknis bukan sebagai unsur kesengajaan, tapi diakibatkan oleh ketidaksempurnaan peralatan telekomunikasi baik pada sisi peralatan pemancar radio berikut antenanya ataupun perangkat penerimanya sendiri.

2.4. Kasus Gangguan Frekuensi Radio di Wilayah DKI Jakarta Kasus gangguan frekuensi radio pada periode tahun 2013 didominasi oleh gangguan frekuensi co-channel yang

berasal dari perangkat pengulang seluler (repeater) tidak sah. Dalam arti peralatan pengulang seluler yang bukan disediakan oleh pihak operator seluler sehingga dapat berakibat timbulnya gangguan BTS dari semua operator seluler, sehingga dalam kasus ini memang ada unsur kesengajaan. Pada tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kasus gangguan BTS seluler yang didominasi oleh perangkat pengulang seluler. No.

Gangguan

Jumlah Kasus

1

Pemerintah

3

2

TNI

1

3

Radio Siaran FM

3

4

Komrad

5

5

Seluler

27

BWA

3

7

Satelit

1

8

Penerbangan

1

2.5. Karakter Masyarakat Sebagai Potensi Penyebab Munculnya Gangguan Frekuensi Radio Jika timbulnya gangguan adjacent channel akibat ketidaktahuan dari pemilik perangkat radio komunikasi yang sah artinya ber ISR seperti intermodulasi atau harmonisa, mungkin masih dapat dimaklumi bentuk kesalahannya. Berbeda dengan gangguan yang bersifat cochannel, dimana gangguan frekuensinya persis sama antar keduanya baik Tx maupun Rx. Karena mustahil bila SDPPI memberikan izin frekuensi dengan titik koordinat yang sama untuk operator yang berbeda, sehingga dapat dipahami bahwa dalam kasus ini ada unsur kesengajaan dan biasanya sumber pengganggu tidak ber ISR. Beberapa kasus gangguan yang muncul bersifat co-channel ternyata ada kaitannya dengan perilaku manusia pengguna frekuensi bersangkutan untuk melakukan rekayasa, demi memenuhi rasa nyaman yang sangat relatif di antaranya :

a. Karakter Pelanggan Pengguna yang Manja Faktor

masyarakat

yang

terlalu

manja akan fasilitas untuk memperoleh kemudahan dalam berkomunikasi akan berimbas pada timbulnya gangguan frekuensi radio, kalangan pengguna telepon seluler yang berada pada koridor-koridor bangunan tinggi memang terkadang mengalami kondisi blank spot sebagai kondisi di mana signal dari BTS seluler tidak dapat menjangkau sampai titik tersembunyi dalam lorong bangunan tinggi, di mana operator seluler pun mustahil dapat membangun BTS baik dalam bentuk mikrosel sekalipun di lokasi seperti itu, dengan banyak alasan mungkin karena skala QoS (Quality of Service) operator seluler yang memang membatasi sampai dengan batasan di luar koridor bangunan, ataupun dengan alasan ekonomis lainnya sehingga operator VHOXOHU DNDQ EHUˉNLU EHEHUDSD NDOL XQWXN sekedar membangun mikrosel di lokasi itu. Bagi masyarakat umum jika ada sebagian kalangan yang sulit mendapatkan kualitas signal yang sempurna akan terdorong keinginannya untuk melakukan rekayasa secara sepihak, tentunya dengan menyediakan perangkat pengulang secara mandiri hal ini akan beresiko timbulnya gangguan. Ada baiknya para pengguna seluler di lokasi koridor bangunan agar sedikit berkorban untuk mendekat ke sisi jendela sehingga dapat memperoleh kualitas signal yang diinginkan, dengan demikian yang bersangkutan telah andil dalam menjaga rasa aman dalam menggunakan frekuensi radio.

b. Standar kualitas yang dipaksakan Pada kasus gangguan radio siaran khususnya radio siaran FM, para penyelenggara radio siaran FM berpandangan bahwa kualitas suara pada pemancar FM dipengaruhi beberapa unsur yang salah satunya adalah standar modulasi yang digunakan. Semakin lebar modulasi yang digunakan maka diasumsikan semakin bagus kualitasnya, dengan demikian pengelola radio siaran FM memaksakan modulasi yang melebihi standar sehingga berdampak pada pelebaran bandwidth, hal ini berpotensi menimbulkan gangguan intermodulasi pada dinas penerbangan yang letak alokasi frekuensinya berdekatan.


Pemahaman mengenai hal tersebut di atas akan sangat membantu rasa aman dalam penggunaan frekuensi radio secara keseluruhan termasuk membantu pengamanan keselamatan manusia dalam transportasi penerbangan melalui ketaatan penggunaan frekuensi radio secara benar sehingga tidak berdampak terganggunya pita frekuensi radio pada dinas penerbangan oleh intermodulasi dari radio siaran FM.

3. Kendala Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Lapangan Seperti disampaikan di awal bahwa pelayanan dalam penanganan gangguan frekuensi radio adalah merupakan tugas keseharian UPT. Pelayanan ini bukanlah sebagai beban, namun tugas yang harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan dijadikan sebagai suatu seni tersendiri. Namun demikian dalam pelaksanaannya terkadang terkendala oleh beberapa hal di antaranya ;

3.1. Lalulintas Jalan Lokasi kantor UPT Balmon Kelas I Jakarta saat ini terletak jauh di pinggir kota, berbatasan dengan Bekasi dan Bogor, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi gangguan yang biasanya hanya membutuhkan waktu 45 menit, tapi dengan kondisi lalulintas yang macet sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama.

3.2. Prosedur Memasuki Gedung Sangat beruntung jika sasaran sumber pengganggu tidak berada di lokasi bangunan tinggi sehingga tidak lagi harus bersusah payah meminta ijin untuk memasuki gedung. Namun jika sumber pengganggu berada di lokasi bangunan tinggi yang dikelola oleh pihak tertentu maka berbagai alasan dan prosedur harus diikuti. Walaupun sebagian petugas Pengendali Frekuensi Radio (PFR) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bukan berarti yang bersangkutan dapat leluasa memasuki wilayah/aset orang lain sesuka hati, prosedur untuk memasuki aset milik orang lain harus dipenuhi, petugas PFR harus tunduk pada kebijakan para

pemilik gedung itu sendiri. Tahap awal untuk memasuki gedung, ijin dapat disampaikan pada hari itu juga saat petugas PFR akan menuju ke lokasi gedung dimana terdapat sumber gangguan. Namun proses persetujuan ini cukup lama terkadang hampir setengah perjalanan waktu di siang hari habis untuk menunggu keputusan ijin diberikan. Selain itu petugas PFR biasanya didampingi oleh petugas keamanan sehingga sangat tidak nyaman. Saat menuju atap gedung petugas PFR tentunya akan membawa berbagai peralatan kerja seperti spectrum analyzer, dimana sebelumnya UPT menggunakan spectrum analyzer dengan ukuran besar, sehingga sangat merepotkan. Selain itu perlu juga membawa kabel rol untuk NHSHUOXDQFDWXGD\DOLVWULN&DWXGD\DOLVWULN tersebut diambil dari gedung tempat sumber gangguan dan terkadang tidak diijinkan oleh pemilik gedung sehingga jika tidak diijinkan pastilah harus mundur teratur. Pada era sebelum UPT memiliki spectrum analyzer jenis jinjing petugas PFR akan mundur dalam arti batal melakukan pengukuran di lokasi gedung bila tidak diijinkan menggunakan catudaya listrik dari pemilik gedung. Namun saat ini UPT sudah memiliki jenis spectrum analyzer jenis jinjing yang bercatudaya baterai sehingga tetap dapat melakukan pengukuran di atas gedung, tanpa harus mengandalkan listrik dari gedung bersangkutan. Oleh karena itu spectrum analyzer untuk keperluan di lapangan sebaiknya segera diganti dengan jenis jinjing.

3.3. Sumber Gangguan Berada di Koridor Bangunan Tinggi Kasus yang sulit untuk dilacak adalah

bila sumber pengganggu berada di antara koridor bangunan tinggi di mana signal memantul secara sporadis dan tidak terarah, untuk itu diperlukan suatu cara tertentu sehingga diperoleh kepastian arah sebagai bahan analisa sumber gangguan. Dalam penanganan gangguan pada kasus tersebut, para petugas PFR di UPT Jakarta disebut Tim Laba-laba, karena kegiatannya sering memanjat dari satu gedung bertingkat ke gedung bertingkat lainnya. Dalam melakukan pengukuran atau menentukan arah sumber pancaran yang tepat dari radio link petugas PFR harus memperhitungkan jarak antara titik lokasi pengamatan dengan antena yang dianggap sumber pancaran, sehingga sangat merepotkan jika jarak lintasan terhalang oleh bangunan di depannya. Hal yang membuat repot adalah untuk mendapatkan sudut cakupan (print foot), karena terkadang yang diasumsikan tepat ternyata terdapat penghalang, maka upaya penanganan gangguan menjadi batal dan harus mencari lokasi lain yang lebih sesuai. Dengan kata lain yang menjadi masalah di Jakarta justru antara radio link dengan radio link lainnya selain berdiri di atas menara yang dibangun di atas permukaan tanah ada pula menara radio link yang menaranya dibangun di atas bangunan tinggi yang bilamana akan diukur dari stasiun bergerak tidak segaris dengan sumber pancaran radio link, sehingga petugas PFR harus berupaya untuk mencari cara lain agar dapat memperoleh arah pancaran yang optimal. Sebagai pilihan penanganan gangguan adalah dengan cara melakukan pengukuran dari atap bangunan tinggi. Sebagai gambaran, di samping adalah salah satu blok di wilayah DKI Jakarta yang dilaporkan mengalami gangguan frekuensi radio, betapa kusutnya pantulan-pantulan gelombang radio yang akan timbul akibat membentur dinding bangunan pada blok dalam gambar.

Blok Bangunan sebagai perintang

55


INFO UPT *DPEDUGLEDZDKDGDODKVDODKVDWX simulasi berupa ancang-ancang untuk mendapatkan posisi yang tepat untuk melakukan pengukuran.

4. Harapan dan Himbauan Dengan kondisi tata ruang kota yang VSHVLˉNVHSHUWLGL-DNDUWDDNDQPHQJKDPEDW kegiatan dalam menangani gangguan

dengan cepat, untuk itu dibutuhkan sarana peralatan pendukung yang tepat yang VHFDUDˉVLNFXNXSULQJDQQDPXQPHPLOLNL kemampuan yang mendekati standar peralatan ukur portable seperti pada stasiun tetap dan fasilitas antenna yang sesuai. Oleh karena itu kepada masyarakat perlu diberi pemahaman tentang tingkat kesulitan bagi para petugas PFR dalam menangani gangguan frekuensi radio dan manfaatnya bagi masyarakat pengguna. Penulis adalah Kasi Pemeliharaan dan 3HUEDLNDQ%DODL0RQLWRU6SHNWUXP)UHNXHQVL Radio Kelas I Jakarta

Menentukan titik sudut pengamatan titik lokasi yang tepat yang tidak tepat

56

Menganalisa gangguan

Menentukan arah pancaran

Mobile Monitoring

Menambahkan tongkat agar dapat menjangkau moncong antena

Mengukur frekuensi radio dari atas ketinggian gedung


INFO KESEHATAN

Penulis: Dr. Libritta NR *DQJJXDQNHVHKDWDQ\DQJWLPEXO berkaitan dengan pekerjaannya, disebut dengan penyakit akibat kerja. Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia untuk menurunkan stress yang akan dihadapi. Ergonomi yang merupakan pendekatan multi dan interdisiplin yang berupaya menserasikan alat, cara dan lingkungan kerja terhadap kemampuan kebolehan dan keterbatasan tenaga kerja sehingga terciptakan kondisi kerja yang sehat, selamat, DPDQ Q\DPDQ GDQ HˉVLHQ Tujuan dari pendekatan ergonomi adalah

Penyakit Akibat Kerja

S

aat seseorang bekerja, menghabiskan waktu dan energinya dalam pekerjaannya, seringkali masalah kesehatan terabaikan. Memang kesehatan dan keselamatan kerja bukanlah segala-galanya, namun tidak disadarinya bahwa tanpa kesehatan dan keselamatan kerja segalanya tidak berarti apa-apa. Bagaimana agar seseorang tetap produktif, sangat berkaitan dengan kesehatannya. Sayangnya memang, kebanyakan tidak terlalu perduli hingga timbul gejala-gejala yang mengganggu. Padahal, tetaplah pencegahan itu lebih utama dibandingkan pengobatan. Keadaan sakit bisa dicegah bila kita mengetahui faktor-faktor risiko, dalam hal ini dengan kaitan pekerjaannya, dan kemudian berusaha untuk tetap menjaga kesehatannya dengan mengatasi faktor-faktor risiko pekerjaannya. Saat ini, seseorang banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaannya. Maka seringkali timbul masalah-masalah kesehatan yang kemudian bila ditelaah lebih lanjut adalah erat hubungannya dengan pekerjaannya.

untuk mencegah penyakit akibat kerja dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja. Perkembangan teknologi saat ini begitu pesatnya, sehingga peralatan sudah menjadi kebutuhan pokok pada berbagai lapangan pekerjaan. Artinya peralatan dan teknologi merupakan penunjang yang penting dalam upaya meningkatkan produktivitas untuk berbagai jenis pekerjaan. Disamping itu disisi lain akan terjadi dampak negatifnya, bila kita kurang waspada menghadapi bahaya potensial yang mungkin timbul.

Faktor Risiko 0HQXUXW 8&/$/26+ EDJLDQ . 8&/$ DGD EHEHUDSD IDNWRU ULVLNR \DQJ berhubungan dengan ergonomi, seperti dibawah ini : 1. Pengaturan kerja yang buruk (Poor Work Organization) : Aspek-aspek dimana suatu pekerjaan diorganisasikan

dengan buruk. Sebagai contoh tugas yang membosankan, pekerjaan menggunakan mesin, jeda kerja yang kurang, batas waktu yang banyak. Saran mengatasinya : Beban kerja yang proporsional, jeda kerja yang cukup, penugasan yang bervariasi, otonomi individual. 3HQJXODQJDQ%HUNHODQMXWDQ&RQWLQXDO Repetition) : Melakukan gerakan yang sama secara terus menerus. Saran mengatasinya : Mendisain ulang pekerjaan sehingga jumlah pergerakan yang berulang dapat berkurang, perputaran pekerjaan. *D\D %HUOHELK ([FHVVLYH )RUFH Pergerakan tubuh dengan penuh WHQDJD XVDKD ˉVLN \DQJ EHUOHELK menarik, memukul, dan mendorong. Saran mengatasinya : Kurangi gaya dalam menyelesaikan pekerjaan, disain ulang pekerjaan, tambah pekerja, gunakan bantuan mesin. 4. Postur Janggal (Awkward Posture) : Memperpanjang pencapaian dengan tangan, twisting, berlutut, jongkok. Postur janggal lawan dari p o s i s i netral. Saran

57


INFO KESEHATAN mengatasinya : Disain pekerjaan dan peralatan yang dapat menjaga posisi netral. Posisi netral tidak semestinya memberikan tekanan pada otot, tulang sendi, maupun syaraf. 5. Posisi Tidak Bergerak (Stationary Positions) : Terlalu lama diam dalam satu posisi, menyebabkan kontraksi otot dan lelah. Saran mengatasinya : Disain pekerjaan untuk menghindari posisi tidak bergerak; berikan kesempatan untuk merubah posisi. 7HNDQDQ/DQJVXQJ%HUOHELK([FHVVLYH Direct Pressure) : Tubuh kontak langsung dengan permukaan keras atau ujung benda, seperti ujung meja atau alat. Saran mengatasinya : Hindari tubuh berpijak pada permukaan yang keras seperti meja dan kursi. Perbaharui peralatan atau sediakan bantalan.

58

7. Pencahayaan yang inadekuat (Inadequate Lighting) : Sumber atau level dari pencahayaan yang terlalu terang atau gelap. Saran mengatasinya : Setel pencahayaan yang pas, hindari pencahayaan langsung dan tak langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan mata. Gunakan sekat cahaya silau, tirai untuk jendela. Tidak semua pekerja terpapar oleh faktor-faktor risiko diatas akan menimbulkan dampak. Penyakit akibat kerja timbul bila faktor risiko tidak dipahami, dan lalu diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Beberapa pekerjaan meliputi lebih dari satu dari semua faktor-faktor risiko di atas. Semakin banyak faktor risiko dan semakin lama terpapar, maka semakin besar kemungkinan berkembang suatu gejala atau kecelakaan. Namun saat ini, jumlah paparan (gerakan, tingkatan gaya) dari masing-masing faktor risiko yang bisa mengakibatkan kelainan/ penyakit belum diketahui secara pasti. Pembahasan pada artikel ini selanjutnya akan dibatasi pada penyakit akibat kerja yang paling sering timbul di poliklinik SDPPI yaitu gangguan muskuloskeletal

(work-related musculoskeletal disorder) – gangguan otot dan tulang, serta gangguan penglihatan.

Gangguan muskuloskeletal Bagi kebanyakan pekerja yang dalam menuntaskan pekerjaannya menuntutnya untuk duduk di belakang meja dan beraktivitas dengan komputer selama VHNLWDU MDP VHKDUL ODOX GLWDPEDK ODJL dengan aplikasi sehari-hari seperti belanja melalui internet, surat-menyurat elektronik, dll, membuat seseorang semakin lebih lama beraktivitas dengan komputer. Semakin lama kita menggunakan komputer, maka sangat mungkin gangguan muskuloskeletal secara bertahap terjadi. *HMDODJHMDOD \DQJ WLPEXO SDGD gangguan muskuloskeletal : 1. Nyeri pada jari, pergelangan tangan, atau bagian tubuh lain. Nyeri yang dirasakan bisa dikeluhkan sebagai nyeri yang tidak hebat namun mengganggu, atau nyeri yang hebat, atau bahkan sensasi seperti terbakar saja; 2. Kesemutan atau rasa baal, utamanya pada tangan atau jari; 3HPEHQJNDNDQ LQˊDPDVL DWDX kekakuan sendi; 4. Hilangnya atau melemahnya fungsi otot;

7. Perasaan kaku otot, pegal atau rasa tidak nyaman; 8. Berkurangnya kemampuan koordinasi tubuh; 5DVD WLGDN Q\DPDQ VDDW PHODNXNDQ gerakan-gerakan tertentu;

Work Related musculo Skeletal diseases ( WMSD ). Ini adalah penyakit yang menyerang jaringan lunak manusia, yang terjadi secara perlahan dan menahun. &RQWRK SHQ\DNLW \DQJ VHULQJ GLGLDJQRVD DGDODK /RZ %DFN 3DLQ DWDXSXQ &DUSDO Tunnel Syndrome. Low back pain adalah gangguan akibat kekakuan otot punggung bagian bawah, namun terkadang juga bisa diperberat dengan gangguan terjepitnya syaraf tulang belakang berupa nyeri hebat, kesemutan, hingga kelumpuhan. *DPEDUGLVDPSLQJDGDODKEHEHUDSD posisi beraktivitas dengan komputer yang dianjurkan. Tidak ada 1 posisi ideal untuk semua orang untuk menghindari gangguan muskuloskeletal. Low back pain juga bisa diakibatkan kesalahan posisi mengangkat barang. Aktivitas yang salah apabila dikerjakan berulang-ulang, lama kelamaan akan menimbulkan dampak pada kesehatannya. *DPEDU DGDODK SRVLVL \DQJ VDODK GDQ benar saat mengangkat beban. Sedangkan carpal tunnel syndrome adalah terjepitnya V\DUDI \DQJ PHPSHUV\DUDˉ MDUL jari tangan sehingga penderita mengeluhkan kesemutan, rasa baal, atau bahkan sampai terjadi KLSRWURˉRWRWPHQJHFLOQ\DRWRW dan kelumpuhan. Pada gambar 4 penggambaran posisi bekerja yang bisa menimbulkan carpal tunnel syndrome Selain memperhatikan dan memperbaiki posisi kerja, Gambar 1 sangat penting untuk tetap aktif, dan memberikan waktu tubuh untuk istirahat. Beberapa gerakan 5. Nyeri atau rasa tidak nyaman di daerah yang dianjurkan untuk mengurangi terjadinya gangguan bahu, leher, punggung atau pinggang kemungkinan muskuloskeletal bisa dilakukan seperti di bagian belakang; (NVWUHPLWDVWDQJDQDWDXNDNL PHQMDGL bawah ini pucat atau terkadang terasa seperti dingin;


Gejala CVS *HMDOD \DQJ PXQFXO ELVD VDQJDW bervariasi, tergantung mekanisme apa yang terganggu. Bila mekanisme kemampuan akomodasi mata yang terganggu, maka gejala klinis yang muncul adalah penglihatan buram, penglihatan ganda, perubahan fokus melambat. Bila mekanisme okular yang terganggu, gejala yang muncul berupa mata berair, mata gatal (ada benda asing), mata kering, mata merah, sensasi benda asing, mata terasa panas, mata lelah. Terkadang juga muncul keluhan yang tidak ada kaitannya dengan penglihatan berupa leher terasa kaku, leher terasa pegal, sakit kepala serta bokong terasa pegal. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ? 1. Pengaturan cahaya yang seimbang antara komputer dengan ruangan. 3HQJJXQDDQ ȢVFUHHQ ˉOWHUȣ XQWXN mengurangi radiasi langsung ke mata; 2. Beristirahat selama 5 menit setiap jam; 3. Jika menggunakan penyejuk udara / kipas angin, diusahakan agar mata jangan langsung terkena arah hembusan udara; 4. Teteskan mata terutama untuk mata kering sesuai anjuran dokter; 5. Suplementasi vitamin mata; 3HQJDWXUDQ SRVWXU WXEXK WHUKDGDS posisi duduk yang baik (ergonomis); 7. Konsultasi ke dokter mata bila masalah &96EHUNHODQMXWDQ

Gambar 2

Gangguan penglihatan Duduk berjam-jam di depan komputer dapat berisiko terhadap kesehatan terutama mata, yang lambat laun akan PHQLPEXONDQ &96 &RPSXWHU 9LVLRQ Syndrome). $SD LWX &96 &RPSXWHU 9LVLRQ 6\QGURPH " &96 PHUXSDNDQ JHMDOD keluhan pada mata, kepala, tulang punggung yang disebabkan oleh efek penyinaran selama aktivitas penglihatan dekat akibat penggunaan komputer (extensive nearwork). Apakah faktor risiko &96" 1. Personal Postur duduk tidak nyaman (tidak ada penyangga), jarak pandang dekat, gangguan okular dan usia tua 2. Lingkungan Pencahayaan yang kurang, cahaya komputer dengan ruangan tidak sama 3. Komputer Resolusi rendah, kontras rendah, screen ˉOWHU

Gambar 4

Penyakit akibat kerja biasanya muncul SHUODKDQ WDQSD WHUDVD *DQJJXDQ \DQJ terjadi timbul sedikit demi sedikit, baru kemudian akan terasa berat saat terjadi terus-menerus. Karena itulah pentingnya kita memahami risiko-risiko pekerjaan yang dihadapi agar tidak timbul penyakit akibat kerja. Penulis adalah dokter pada klinik Ditjen SDPPI

Gambar 3

59

edisi delapan 2015 Buletin Informasi SDPPI 1FOVMJT $BUVS+PLP1SBZJUOP

INGIN MENIKAH SETELAH BERKENCAN ONLINE

Seorang ayah dan anak perempuannya sedang terlibat dalam pembicaraan serius, sang anak perempuan pun mengutarakan maksud dan keinginannya... *DGLVEHUNDWD $\DKDNXMDWXKFLQWDGHQJDQVHRUDQJSULD\DQJMDXKGDULVD\D Saya di Indonesia dan dia tinggal di Inggris.... Kami bertemu di sebuah situs JODOH dan menjadi teman GL)$&(%22.VHULQJPHQJREUROGL:+$76$33 Kemudian kami berhubungan lanjut di SKYPE dan sekarang kami sudah 2 bulan berhubungan melalui VIBER... Saya ingin ayah restui hubungan kami..." Ayah berkata : "Wow! Itu benar-benar luar biasa !!! Yaah kalau begitu kalian menikah di TWITTER, bersenang-senang di KAKAO 7$/./DOXEHOLDQDNDQDNGL%(51,$*$&20NLULPPHUHNDPHODOXL-1( dan jika kamu bosan dengan suami kamu... Jual dia di TOKOPEDIA... Oke?" 6DQJ*DGLVSXQFHPEHUXW Sumber : ketawa.com

60

ISTRI MEMINTA KORAN

Suatu pagi di hari libur, sepasang suami dan istri sedang menikmati kopi di meja makan... lalu terjadi percakapan diantara mereka berdua.... Istri : "Papa, tolong ambilin koran itu dong." Suami : "Ah, kamu ini... Dunia sudah semaju sekarang, semua sudah serba digital, kamu masih saja baca koran. Nih, pake aja iPad-ku." Lalu, "Bruaakk!!!" Sang istri menggunakan iPad tersebut utk memukul kecoa di lantai. iPad pun hancur, kecoa mati dan sang Suami lemas dan pingsan.. Sumber : ketawa.com

HANDPHONE 3G PALING MURAH

Saat pulang sekolah, Wildan dan Joko pulang secara bersamaan, NHPXGLDQPHUHNDPHPELFDUDNDQWHQWDQJ+DQGSKRQH* Wildan : "Eh Jok, di dekat pasar klewer solo, ada kios HP yang PHQMXDO+DQG3KRQH*WHUPXUDKVH,QGRQHVLDOKR" &XPD5SULEXDMDEDUXGDQEHUJDUDQVLODJL Joko : "Ahh mana mungkin, lu salah info kali, itu mah klepon kali." :LOGDQ 1JJDNVXPSDKLQL+DQG3KRQH*EHQHUDQ -RNR 'LPDQDPDQD\DQJQDPDQ\D+DQG3KRQH* masih diatas Rp. 1 juta, masih mahal." :LOGDQ ,QL+DQG3KRQH**,/$ELVDEXDWVPV*,/$ELVD EXDWWHOSRQ*,/$ELVDEXDWPDLQJDPHMXJD Joko : ???###!!!.... Sumber: ketawa.com


Penulis: H. Suyadi

RENUNGAN

61

Bertabur Cahaya 'LNHKHQLQJDQPDODPVDDWKDWLEHUDGDGDODPJHQJDPDQ1\D EHUPHVUDGHQJDQ1\DDGDODKNHLQGDKDQWDNWHUNLUDEDQJXQODK GDQVHPEDKODK'LD\DQJEHUKDNGLVHPEDKVDDW\DQJODLQ WHUOHQDVXFLNDQKDWLXQWXNPHQGDSDWNDQFDKD\DJXQD PHQHUDQJLJHODSQ\DDODPNXEXU


RENUNGAN

D

62

alam menjalani hidup di dunia, banyak sekali menaruh harapan dan cita-cita, beragam keinginan dan kehendak selalu mengelilingi kita yang dipadu dengan banyak kebutuhan sebagai sarana. Ada cita-cita, semoga hidup ini selalu sukses dalam karir dan pekerjaan, ada keinginan hidup lepas dari kesulitan dan terbebas dari kegelisahan, hidup dengan materi berkecukupan, rumah tangga harmonis, anak-anak patuh, sehat dan bahagia, itulah dunia walau hidup hanya sekejab, tetapi mimpi-mimpi indah ini ingin rasanya segera tewujud sampai lupa waktu, dua puluh empat jam sepertinya tidak cukup untuk mengejar semua mimpi, lelah yang mendera tidak dihiraukan meskipun yang dikejar tidak jelas ujungnya. Banyak keinginan dan harapan ada sisi baiknya karena mendorong kita untuk selalu semangat dan berusaha, cita-citalah yang memaksa kita untuk senantiasa bekerja, bekerja dan bekerja untuk tidak berhenti berbuat, roda kehidupan tidak akan berhenti bergulir, hari demi hari terus berjalan untuk mengejar impian dan harapan, menyerah tentu bukanlah pilihan, mengejar keinginan untuk memenuhi kebutuhan jasmani tidak akan pernah terpuaskan walaupun sudah mendapatkan apa yang dinginkan. Keluh kesah dan gelisan selalu menghampirinya. Namun mengejar keinginan untuk memenuhi kebutuhan rohani akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman hati. Kita sering lupa dalam mengejar citacita, keinginan atau harapan, kenapa tidak kita libatkan Allah SWT, bahwa apapun impian kita sebenarnya semua bertumpu kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa sebab Dialah yang memberi, Dialah yang mencukupi, Dia akan membantu kita kapan saja, terlebih jika kita datang menjumpaiNya di penghujung malam.

Sepertiga malam Malam memang saat kita istirahat,

memberi kesempatan untuk mata kita terlelap, tetapi dalam garis-garis keimanan yang kita jalani bersama siang dan malam, Allah membimbing kita untuk mengambil jalan keutamaan, tidak harus menghabiskan seluruh malam hanya pada sebagiannya, Allah menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan di akhir malam “dan pada sebagian malam hari sholat tahajutlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji”(QS 17:76). Di penghujung malam saat yang tepat untuk kita bangun, menghadap kepada Allah menyampaikan maksud dan menghaturkan harapan, merengkuh

bersama memohon cahaya. Ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya, pada pandanganku cahaya, pada pendengaranku cahaya, dan dari sisi kananku cahaya, dari sisi kiriku cahaya, dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari depanku cahaya dari belakangku cahaya dan agungkanlah untukku cahaya, sepertiga malam tempat sangat sempurna untuk bermandikan cahaya, bila dihati ada cahaya, diseluruh anggota badan ada cahaya dan dari seluruh penjuru arah ada cahaya, bertaburan cahaya dalam diri kita, maka tidak ada lagi hidup yang lebih nikmat, tidak ada lagi hidup yang lebih tenang dan tentram dari menjadi seorang yang taat bermunajat di ujung malam.

Menata hati dan menata diri

kesempatan sangat berharga yang dijanjikan Allah SWT, Robb kita turun kelangit dunia pada setiap malam yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Dia EHUˉUPDQ VLDSD \DQJ EHUGRD NHSDGD Ku, maka akan Aku kabulkan, siapa yang meminta kepada-Ku maka akan Aku berikan, dan siapa yang memohon ampun kepada-Ku, maka akan Aku ampuni. Sepotong malam di sepertiga akhir adalah rangkaian ritme hidup bagi struktur keimanan kita untuk hari-hari dan tahuntahun yang panjang, berjalan menyertai KDUPRQLDODP\DQJWXQGXNSDGDˉWUDKQ\D

Bila siang tidak datang mengiringi malam itu bencana. Ini tidak sekedar terang dan gelap. Di sana ada struktur kehidupan kita yang selaras dengan ˉWUDK GL VDQD DGD VWUXNWXU keimanan, maka Allah swt mengingatkan “Katakanlah Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu, maka apakah kamu tidak mendengar (QS 28:71). Untuk semua itu kita harus bersyukur betapa besar rahmat dan karunia Allah kepada kita, tapi janganlah kita hanya jadikan siang untuk hidup dan malam sepenuhnya mati. Bila pagi tiba dalam ketergesaan yang rutin mengejar waktu yang tidak pernah dapat dikejar, dengan terus berjuang menepati jadwal yang tidak pernah bersahabat, di sore hari hati yang sudah penat tubuh yang sudah letih akhirnya malam sepenuhnya mati. Malam hari yang hening diakhir malam yang sakral, sebaiknya kita bisa menata hati, menata diri untuk mengoreksi banyak KDO GDUL VHPXD GHˉQLVL WHQWDQJ KLGXS yang melelahkan di kala siang. Kalkulasi siang hari seringkali mengabaikan untuk segala yang berdimensi penuh makna, menjadikan waktu yang paling mengagumkan untuk merasakan diri kita apa adanya, kita dapat mengenali diri


kita sejujurnya, dapat menyadari diri kita sesungguhnya, dalam diam dan hening kita dapat menyelami suasana di mana tidak ada hal yang membungkus kita dan kita tinggal sendiri, seorang diri, dihadapan sang penguasa jagad raya yang maha perkasa, menemukan saat-saat paling jujur pada diri sendiri merupakan kesempatan emas yang paling mahal dan sangat berharga. Diakhir malam itu kita dapat bersimpuh dan merasakan semua suara hati kita yang paling dalam. Kita sedang melepaskan diri dari semua ikatan siang. Saat kita dipandang karena status dan segala yang tampak lahir dari kita, diakhir malam kita bukan siapa-siapa, kecuali seorang hamba yang sedang berhitung atas dirinya sendiri, dihadapan sang penguasa alam, Allah yang maha teliti perhitungannya. Diakhir malam adalah saat yang tepat untuk kita mengukuhkan optimisme, menghadapi hari esok yang tidak ringan, memberi kita kesiapan hati semacam pengantar untuk hari baru agar kita jalani dengan lebih baik. Mungkin kita belum sepenuhnya berdaya, tapi setidaknya kita dapat lebih percaya diri. Diakhir malam adalah saat yang tepat untuk kita membuktikan penyerahan diri, memohon ampun, memohon pertolongan dan memohon petunjuk untuk meraih kemuliaan yang tinggi disisi-Nya.

Kebenaran akan Janji-Nya Sebuah amalan sunah yang tidak dilakukan secara berkesinambungan kecuali oleh orang-orang shalih, orangorang yang ingin meraih kesuksesan dunia dan keselamatan akhirat yang merupakan ibadah sunah yang luhur yang begitu banyak faedahnya dengan memperolah iman yang kuat, dosa-dosa diampuni dan permintaan dipenuhi, merasakan lezatnya kekhusuan dalam beribadah, Insya Allah akan menghasilkan kedamaian, memperoleh ketenangan, mendapatkan banyak kebaikan, derajat diangkat dengan penuh kemuliaan, meraih kemenangan dengan penuh kebahagian dan yang terpenting adalah untuk menghadapi gelapnya alam kubur, ini semua bisa kita dapat dengan melakukan shalat di kegelapan malam.

Siapakah diantara kita yang tidak butuh ampunan Allah dan karunia-Nya? Siapakah diantara kita yang tidak punya kebutuhan dalam hidup? Semua ini didapat oleh orang yang bangun melakukan shalat di penghujung malam. Allah yang turun kelangit dunia di setiap malam, mendekat kepada kita membawa dan menawarkan kepada kita rahmat dan pengabulan-Nya, belas kasih dan cinta-Nya, lalu memanggil sayang dan penuh perhatian, adakah orang yang kesulitan yang hendak dibebaskan dari kesulitannya.

Kita sering lupa dalam mengejar cita-cita, keinginan atau harapan, kenapa tidak kita libatkan Allah SWT, bahwa apapun impian kita sebenarnya semua bertumpu kepada Allah SWT. Bangunlah jika kita butuh ampunan dan kasih sayang-Nya. Bangkitlah untuk bersimpuh jika kita ditempa derita disepertiga malam dan katakan, Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, inilah aku hambaMu yang sedang gelisah, kelapangan-Mu adalah obatku, aku sedang bersedih dan pembebasan-Mu lah kekayaanku, akulah yang sakit dan penyembuhan-Mu lah harapanku, aku berharap pada-Mu karena aku yakin Engkau pasti mengabulkan permohonanku.

Pintu kebaikan dan keberkahan Andai kita masih merasa berat untuk bangun diakhir malam, katakan pada diri kita bahwa seruan ini bukanlah dari siapasiapa, melainkan dari Allah sang penguasa yang tidak menginginkan untuk diri kita selain kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Ajakan ini juga berasal dari manusia mulia yang bergembira bila melihat kita bahagia di dunia dan selamat di akhirat dan bersedih jika melihat kegagalan mendapatkan ridho-Nya. Allah SWT menyeru dan mendekati kita bahkan berjanji mengangkat kita ke tempat yang terpuji, mengabulkan siapa yang berdoa memohon kepada-Ku, mengampuni

siapa yang meminta ampun kepada-Ku.Ini sebuah bukti kasih sayang yang tiada tara, tapi mengapa kita begitu sombongnya dan tidak mau menyambut seruan itu. Padahal pintu kebaikan dan keberkahan sudah dibuka lebar-lebar namun kita masih mengabaikan enggan atau malas, masih sibuk mencari dunia yang hanya sesaat. Kita tidak berpikir untuk mempersiapkan bekal menghadapi kematian yang akan menyergapnya secara tiba-tiba, tidak ada pikiran untuk bertaubat karena merasa masih memiliki banyak waktu. Kehidupan yang sebenarnya kita sendiri tidak tahu sampai kapan nyawa masih setia bersamanya. Demikian pula tidak merasa perlu bersegera untuk melaksanakan ibadah untuk meraih kebaikan dan keberkahan sebagai bekal hidup di alam sana yang tidak dapat minta tolong kepada siapapun, kecuali hanya dengan amal kebaikan kita sendiri yang dapat menolongnya. Memang bangun di sepertiga malam yang sepi dan dingin tentu tidak mudah. Apalagi untuk berwudhu, lalu berdiri menunaikan shalat beberapa rakaat dalam keadaan rasa kantuk yang masih menggelayut tentu terasa begitu berat. Jika kita tidak memiliki keikhlasan, maka ibadah itu sangat berat untuk melakukannya, tapi jika kita ikhlas dan memiliki harapan yang besar dan mulia rasa berat itu tidak terasa. Bahkan ada yang janggal dan hilang dalam hidup ini bila terlewatkan dan tidak melaksanakan shalat di sepertiga malam. Keikhlasan itu tidak hanya membantu kita untuk bangun di sepertiga malam, tapi mampu mengubah segala kebajikan yang kita lakukan disepanjang waktu, menjadi SHQJXDW ˉVLN GDQ SHQ\HPDQJDW MLZD dalam menjalankan aktivitas hidup, penuh percaya diri, oleh karena itu bangunlah dan berwudhulah dengan benar, lalu dirikanlah shalat dengan khusyu, lakukan semata-mata karena Allah swt, hadirkan diri bahwa kita sedang menghadap Allah sang penguasa tunggal di alam semesta ini, rendahkan diri dan berdoalah sepenuh hati dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan jiwa.z Penulis adalah Staf pada Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI

63


INFO PERISTIWA

JANUARI

Dirjen SDPPI sedang uji coba menaikkan tiang antena mobil Monitor Frekuensi Radio

Dirjen SDPPI Muhammad Budi Setiawan secara simbolis menyerahkan mobil Monitor Frekuensi Radio kepada Ka UPT Merauke

64

Dirjen SDPPI didampingi petugas monitor mengoperasikan peralatan mobil Monitor Frekuensi Radio Foto bersama Dirjen SDPPI dengan latar belakang mobil Monitor Frekuensi Radio

Dirjen SDPPI didampingi petugas monitor mengoperasikan peralatan mobil Monitor Frekuensi Radio


JANUARI - PEBRUARI Pada hari Selasa tanggal 27-28 Januari 2015, dilaksanakan rapat penyusunan Quick Wins Ditjen SDPPI tahun 2015, dipimpin oleh Bambang Sugiyarto Kabag Umum dan Organisasi mewakili Setditjen SDPPI.

Pelaksanaan upacara pembukaan diklat PPNS Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika di Megamendung Bogor, 10 Februari 2015, dihadiri antara lain oleh Sadjan Sekretaris Ditjen SDPPI dan Bambang Suseno Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.

65


INFO PERISTIWA

PEBRUARI

17 FEBRUARI 2015.%HUWHPSDWGL*HGXQJ&DQJNXGX%DODL0RQLWRULQJ.HODV,,%DQWHQ'LUHNWRUDW3HQJHQGDOLDQ6XPEHU'D\D3Hrangkat Pos dan Informatika mengadakan rapat tentang Koordinasi Monitoring Band HF yang dihadiri oleh Dwi Handoko Direktur Pengendalian SDPPI dan para pejabat/staf dilingkungan Ditjen SDPPI dan pejabat/staf dilingkungan UPT antara lain: UPT Medan, UPT Samarinda, UPT Kupang, UPT Merauke dan UPT Tangerang-Banten.

66


PEBRUARI

17-18 FEBRUARI 2015. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Ibu Fidyah Ernawati, mewakili Sekditjen SDPPI memimpin rapat Koordinasi Penyusunan Buku Data Statistik Ditjen SDPPI Semester 2 tahun 2014 di Wisma PPSDM Ditjen 6'33,&LGRNRP

67


INFO PERISTIWA 23 PEBRUARI 2015. Menteri Kominfo (Menkominfo), Rudiantara memastikan proses penataan frekuensi dan refarming VSHNWUXPGHQJDQWHNQRORJLQHWUDOXQWXN*/7(GL MHz oleh empat operator seluler akan berjalan lancar. Untuk memastikan kesiapan industri dalam negeri saat mengadopsi aturan ini, Menkominfo, Rudiantara didampingi oleh Dirjen SDPPI, M. Budi Setiawan, dan Pejabat di Ditjen SDPPI, diantaranya Direktur Standardisasi PPI, Bambang Suseno, dan Kepala Balai Monitor Kelas II Semarang, Slamet Wibowo mendatangi ODQJVXQJVHMXPODKSDEULNSRQVHO*GDODPQHJHULGHQJDQ brand Polytron di Kudus.

68

PEBRUARI


INFO PERISTIWA

MARET

Kunjungan Kerja Dirjen SDPPI Muhammad Budi Setiawan, SDGDDFDUD0RELOH:RUOG&RQJUHVVGL%DUFHORQD2-5 Maret 2015

70


INFO PERISTIWA

MARET

Kunjungan Kerja Dirjen SDPPI Muhammad Budi Setiawan, SDGDDFDUD0RELOH:RUOG&RQJUHVVGL%DUFHORQD2-5 Maret 2015

70


MARET

0$5(7%HUWHPSDWGL5XDQJ1XVDQWDUD*HGXQJ%DGDQ.RRUGLQDVL3HQDQDPDQ0RGDO%.30 -DODQ*DWRW6XEURWR Kav. 44 Jakarta, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika oleh Sadjan Sekretaris Ditjen SDPPI bersama tim BKPM, yang dihadiri diantaranya oleh para konsultan hukum, notaris, media massa dan asosiasi bidang komunikasi dan informatika.

6 MARET 2015. Bertempat di Ruang 1XVDQWDUD*HGXQJ%DGDQ.RRUGLQDVL 3HQDQDPDQ0RGDO%.30 -DODQ*DWRW Subroto Kav. 44 Jakarta, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Perizinan Bidang Komunikasi dan Informatika oleh Sadjan Sekretaris Ditjen SDPPI bersama tim BKPM, yang dihadiri diantaranya oleh para konsultan hukum, notaris, media massa dan asosiasi bidang komunikasi dan informatika.

71


INFO PERISTIWA

9 APRIL 2015. Konsultasi Publik dan Workshop Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2015 di Bangka Belitung dipimpin oleh Direktur Operasi Sumber Daya, Rachmat Widayana.

72

APRIL


APRIL 23 MARET – 2 APRIL 2015.%HUWHPSDWGL*HGXQJ,78-HQHZDWHODKGLODNVDQDNDQ 3HUWHPXDQ.H&RQIHUHQFH3UHSDUDWRU\0HHWLQJIRU:5&&30 3HUWHPXDQ ini dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota ITU, anggota sektor dan organisasi internasional lainnya. Delegasi Indonesia diketuai oleh Kasubdit Pengelolaan Orbit Satelit, Direktorat Penataan Sumber Daya, Bapak Mulyadi, dengan anggota delegasi yang terdiri dari perwakilan dari Ditjen SDPPI, PT. Telkom, BRI, Narasumber serta PTRI Jenewa.

73

edisi VIII 2015 METODE JEMPUT BOLA

Recommend Documents