BAB I PENDAHULUAN. harus menerapkan sistem jemput bola, dan bukan hanya menunggu bola. Dalam

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang di selenggarakan oleh pemerintah adalah puskesmas dan Rumah Sakit. Fasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dalam membina peran serta masyarakat juga memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Dengan kata lain puskesmas dan Rumah Sakit mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan: kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia. Dalam konteks pelayanan, pemerintah memang sudah harus menerapkan sistem jemput bola, dan bukan hanya menunggu bola. Dalam

pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dibutuhkan pembiayaaan kesehatan yang cukup, guna memenuhi hak mendasar masyarakat tersebut. Guna mewujudkan komitmen tersebut, maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Usaha ke arah itu sebenarnya telah lama dirintis pemerintah Aldy sampurna, 2015 IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN GRATIS SEBAGAI REALISASI HAK WARGA NEGARA DALAM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUNINGAN Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2

dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil,TNI, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi sehingga biaya Kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit dikendalikan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak awal tahun 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Respon masyarakat terhadap JKN sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan layanan kesehatan yang meningkat tajam.Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional/JKN per tanggal 1 Januari 2014, pesertanya bertambah terus .Menurut Direktur Kepesertaan

dan

Pemasaran

BPJS

Kesehatan,

Sri

Endang

Tidarwati

Wahyuningsih, sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 total peserta BPJS telah mencapai 131,9 juta peserta. Jumlah peserta yang cukup besar ini berdampak kepada aspek pendanaan yang harus disediakan oleh pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut program JKN dituangkan dalam pengalokasian dana jaminan kesehatan/JKN, sebesar Rp.33Triliun atau 3,7% pada APBN 2014 . Rendahnya pendanaan kesehatan dan cakupan asuransi kesehatan sosial di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketidaktahuan dan ketidakpedulian pemerintah Aldy sampurna, 2015 IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN GRATIS SEBAGAI REALISASI HAK WARGA NEGARA DALAM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUNINGAN Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3

dalam melindungi penduduknya dari proses pemiskinan karena mahalnya biaya kesehatan (Hasbullah Thabrany,2008). Untuk penduduk miskin di Kabupaten Kuningan telah terjamin oleh program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dananya berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan. Akibat diberlakukan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten

Kuningan

ternyata

menimbulkan

implikasi-implikasi

dalam

pelaksanaannya antara lain dengan digratiskannya pelayanan kesehatan di puskesmas menimbulkan dorongan masyarakat di Kabupaten Kuningan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan secara berlebih di puskesmas.

Tabel 1.1 Data Awal Penelitian No

Masalah

Sumber

Keterangan

1.

Peningkatan pasien secara berlebih khususnya yang telah terdaftar menggunakan Kartu BPJS.

http://www.neraca.co.id/e konomidaerah/37341/KuotaJamkesmas-KabupatenKuningan-Bertambah

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Kuningan , bahwa peserta jamkesmas di Kabupaten Kuningan bertambah, dari sebelumnya 305.834 jiwa menjadi 444.737 jiwa di tahun 2014 dan terus meningkat sampai awal tahun 2015 menjadi 504.000 jiwa. Meningkatnya paserta secara drastis ini terjadi setelah diberlakukanya kebijakan mengenai kesehatan gratis (BPJS)

http://kuningannews.com /berita-ratusan-wargakuningan-antri-bpjs.html

2.

Pelayanan yang kurang maksimal.

Bapak K (Pasien Puskesmas Kadugede)

Kurangnya pelayanan yang diberikan oleh Petugas Puskesmas dalam memberikan resep obat dimana pasien tidak hanya diberikan obat yang bersifat pengobatan tetapi juga yang bersifat pencegahan dan selain itu juga pasien yang berobat seharusnya mendapatkan obat yang

Aldy sampurna, 2015 IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN GRATIS SEBAGAI REALISASI HAK WARGA NEGARA DALAM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUNINGAN Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4

sesuai penyakit yang di deritanya. Masih adanya Puskesmas yang tidak memiliki data yang valid mengenai pasien yang terdaftar tidaknya sebagai pasien yang tidak mampu. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi dengan BPS setempat yang menimbulkan kurangnya data yang akurat di setiap puskesmas Adanya tenaga atau petugas kesehatan yang masih bersikap kurang professional dalam menjalankan tugasnya. Misalnya masih membeda-bedakan antara pengguna BPJS dengan pasien umumnya

3.

Tidak adanya sistem data yang akurat

Bapak IF ( Pengguna BPJS)

4.

Perilaku tenaga kesehatan yang bersikap kurang ramah.

Ibu NN (Pengguna BPJS)

5.

Pembagian kelas pada pengguna BPJS.

Ibu WW (Pasien Puskesmas)

Perbedaan Kelas pada pengguna BPJS membuat pengguna merasa dibedabedakan dalam pelayanan, khususnya pada pemberian obat yang diberikan.

6

Kurang pahamnya cara mendaftar program BPJS

Ibu YM (Pengguna BPJS)

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga kurang mengerti dalam cara mendaftar dan mengakses layanan BPJS.

7

Kurangnya petugas dan infrastruktur

Bapak NA (Pasien BPJS )

Adanya perbedaan antar pasien umum dan pasien BPJS. Dimana para pasien sering kali diterlantarkan oleh petugas nya sendiri selain itu juga adanya pembatasan waktu rawat inap bagi pasien BPJS, dan terbatasnya kuota kamar untuk pasien program BPJS.

Sumber: diambil dari dokumentasi pra penelitian peneliti bulan Februari 2015

Hal ini dapat terlihat dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien yang cukup tinggi bila dibandingkan sebelum dilaksanakan kebijakan ini. Sebenarnya indikator keberhasilan program pelayanan kesehatan gratis dapat dilihat dengan meningkatnya akses masyarakat untuk datang memeriksakan Aldy sampurna, 2015 IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN GRATIS SEBAGAI REALISASI HAK WARGA NEGARA DALAM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUNINGAN Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5

kesehatannya di puskesmas yang kian meningkat. Dengan adanya implikasi dari pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Kuningan seperti peningkatan kunjungan pasien yang dilayani di puskesmas dan keterlambatan pada mekanisme pembayaran pengganti jasa medis dikhawatirkan dapat berakibat terhadap kinerja dari petugas kesehatan sehingga dapat mempengaruhi pula mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Kuningan.

Tabel 1.2 Data Awal Penelitian No

Data

1

Pasien Gratis

2

Keluhan Masyarakat

Masalah

Jumlah

Meningkatnya pasien secara drastis yang menggunakan program BPJS.  Adanya pembedabedaan kelas antara pasien pengguna BPJS dengan pasien pada umumnya.  Mekanisme pengambilan obat dimana sering terjadinya antrian panjang ketika proses. pengambilan obat  Profesionalitas dari tenaga atau petugas kesehatan, dimana masih adanya petugas yang bersikap kurang ramah dalam melayani pasien.

dari 305.834 jiwa menjadi 444.737 jiwa di tahun 2014 dan meningkat menjadi 504.000 jiwa di awal 2015.


6

Fasilitas : 

Kamar rawat inap







Obat-obatan

  

Kurangnya kamar rawat inap bagi pengguna program BPJS. Pembatasan waktu pengguna kamar rawat inap bagi pasien pengguna program BPJS. Pemberian obat tidak sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Harus mengeluarkan uang untuk membayar obat yang tidak ada. Sering terjadi kekosongan obat sehingga pasien harus membeli obat di tempat lain seperti di apotek.

Sumber: diambil dari dokumentasi pra penelitian peneliti bulan Februari 2015

Menurut data BPS Kabupaten Kuningan masyarakat yang mendaftar untuk menjadi pasien pengguna BPJS meningkat setiap tahunya dimana pada tahun 2014 terjadi kenaikan dari 305.834 jiwa menjadi 444.737 jiwa dan terus meningkat hingga awal 2015 yaitu menjadi 504.000 jiwa. Akibat dampak dari kunjungan pasien yang cukup tinggi banyak pasien yang seharusnya mendapatkan haknya tetapi tidak dan begitupun sebaliknya, itu dikarenakan puskesmas tidak memiliki sistem data yang akurat disetiap puskesmas di Kabupaten Kuningan tentang berapa jumlah pasien yang dilayani oleh jaminan kesehatan gratis oleh pemerintah Kabupaten baik di tingkat pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) maupun pada tingkat pelayanan kesehatan lanjutan ( Rumah Sakit ). Selain itu juga sikap dan perilaku tenaga kesehatan harus diperhatikan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat adalah sikap dan perilaku tenaga kesehatan sebagai pemberi layanan kesehatan. Profesionalitas seorang petugas kesehatan juga perlu diperhatikan sebab dalam prakteknya Aldy sampurna, 2015 IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN GRATIS SEBAGAI REALISASI HAK WARGA NEGARA DALAM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUNINGAN Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

7

seorang tenaga atau petugas kesehatan yang melayani pasien harus bersikap adil, dimana adil disini yaitu tanpa adanya pandang bulu antar sesama pasien baik itu pasien yang menggunakan program kesehatan gratis ataupun pasien pada umumnya. Perlu ditegaskan juga bahwa pelayanan kesehatan gratis tidak berarti bahwa tenaga kesehatan tanpa imbal jasa dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis pada pasien. Pasienlah yang mendapat gratis karena tidak mengeluarkan sepeserpun untuk pelayanan kesehatan yang diterimanya, karena biaya tersebut ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, yang membayarkannya melalui pagu dana yang telah disiapkan baik pada tingkat puskesmas maupun pada tingkat rumah sakit dan juga pasien berhak mendapatkan pelayanan secara maksimal tanpa membandingakan satu sama lain antara yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis ataupun dengan pasien yang berobat secara normal. Pada dasarnya semua warga Indonesia sama dimata pemerintah, tidak membeda-bedakan status sosial, kasta ataupun derajat dimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) yang isinya “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Jelas bahwa apa yang telah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya semua warga masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimum tanpa terkecuali dan pemerintah pun wajib memberikan pelayanan yang maksimum kepada masyarakatnya dengan tanpa terkecuali. Melihat data-data dan fakta-fakta yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana implementasi di atas yaitu kebijakan mengenai kesehatan gratis di Kabupaten Kuningan. Maka dari itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul :“Implementasi Pelayanan Kesehatan Gratis sebagai Realisasi Hak Warga Negara dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten Kuningan”. Aldy sampurna, 2015 IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN GRATIS SEBAGAI REALISASI HAK WARGA NEGARA DALAM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUNINGAN Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

8

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis menemukan berbagai permasalahan dalam implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis. Oleh karena itu, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 1. Masih adanya tenaga atau petugas kesehatan yang masih bersikap kurang professional dalam menjalankan tugasnya dan masih adanya perbedaan kelas antara pengguna dan non pengguna BPJS sehingga membuat pengguna merasa dibeda-bedakan dalam pelayanan. 2. Terdapat beberapa Puskesmas yang tidak memiliki data yang valid mengenai pasien yang terdaftar tidaknya sebagai pasien yang tidak mampu; 3. Belum adanya solusi dari permasalahan pelayanan kesehatan gratis ini sehingga menimbulkan berbagai persoalan.

C. Rumusan Masalah Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis ialah: bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan dalam upaya pelayanan kesehatan gratis? Mengingat luasnya kajian permasalahan pada penelitian ini, maka penulis membatasi masalah ke dalam beberapa rumusan, sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Kuningan? 2. Bagaimana pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas oleh masyarakat Kabupaten Kuningan? 3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas? 4. Bagaimana alternatif kebijakan dalam memperbaiki pelaksanaan pelayananan kesehatan gratis di Kabupaten Kuningan? Aldy sampurna, 2015 IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN GRATIS SEBAGAI REALISASI HAK WARGA NEGARA DALAM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUNINGAN Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

9

D. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan dalam upaya pelayanan kesehatan gratis sebagai realisasi hak warga Negara.

2. Tujuan Khusus Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih khusus sebagai berikut: 1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Kuningan. 2. Menganalisis pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas oleh masyarakat Kabupaten Kuningan. 3. Mengetahui sejauh mana presepsi pasien terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas. 4. Mengidentifikasi alternatif kebijakan guna penyempurnaan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Kuningan

E. Manfaat Penelitian Suatu penelitian akan lebih bermakna bila bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis. 1. Secara Teoritis Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana implementasi Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Kuningan dan sejauh mana upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat atas pelaksanaan jaminan kesehatan sosial, Aldy sampurna, 2015 IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN GRATIS SEBAGAI REALISASI HAK WARGA NEGARA DALAM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUNINGAN Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

10

sehingga masyarakat Kabupaten Kuningan mampu memahami dan menganalisis kebijakan-kebijakan yang dikelurkan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Penilitian ini memiliki peranan penting bagi mahasiswa PKn yang mana jika dilihat dari objek kajian civics salah satunya adalah untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam Sistem Politik Indonesia. Penelitian ini memberikan deskriptif mengenai salah satu dari objek kajian itu sehingga dapat memberikan gambaran mengenai implementasi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selain itu juga kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangan konsep-konsep baru, yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, khususnya bidang ilmu hukum. 2. Secara Praktis Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari, diantaranya : a) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan kesehatan gratis b) Memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat terkait dengan pentingnya kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan . c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak pembuat dan pelaksana kebijakan sebagai bahan evaluasi kebijakan untuk kemudian diadakan tindak lanjut berupa peninjauan kembali terhadap Peraturan daerah tersebut. 3. Dari Segi Kebijakan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi baru mengenai implementasi kebijakan bagi seluruh elemen yang ada di Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan Aldy sampurna, 2015 IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN GRATIS SEBAGAI REALISASI HAK WARGA NEGARA DALAM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KUNINGAN Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

11

pemikiran dan analisisnya untuk menanamkan kesadaran, bahwa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kuningan memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan Kabupaten Kuningan yang tertib dan aman melalui pelaksanaan Peraturan Daerah.

F. Struktur Organisai Skripsi Struktur organisasi skripsi dalam penyususnan ini meliputi lima bab, yaitu: :Bab I tentang Pendahuluan dimana berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi. Bab II yaitu tentang Kajiam Pustaka berisi tentang konsep-konsep atau teori-teori utama dan pendapat para ahli yang terkait dengan bidang yang dikaji, yaitu peran guru PKn, pendidikan karakter, kedisiplinan, dan kenakalan remaja. Bab III tentang Metode Penelitian berisikan tentang rincian mengenai lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, desain penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data. Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat tentang pembahasaan mengenai hasil penelitian di lapangan, dan terakhir Bab V yaitu tentang Kesimpulan dan Saran dimana di bab ini memuat tentang kesimpulan dari keseluruhan proses kegiatan penelitian dan saran dari peneliti .


12


BAB I PENDAHULUAN. harus menerapkan sistem jemput bola, dan bukan hanya menunggu bola. Dalam

Recommend Documents