UUDS 1950
A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Sementara 1950 (UUDS) Negara Republik Indonesia Serikat yang berdiri pada 27 Desember 1949 dengan adanya Konferensi Meja Bundar, tidak dapat bertahan lama di Indonesia. Hal ini dikarenakan bentuk susunan Negara Serikat tidaklah berdasar dari kehendak rakyat, melainkan hanyalah siasat politik para pemimipin agar memperoleh pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda (Solly Lubis, 1993 : 48), sehingga menimbulkan tuntutan dari berbagai kalangan untuk kembali dalam bentuk susunan Negara Kesatuan. Masyarakat Indonesia menghendaki agar berbagai daerah bagian RIS dilebur dan digabungkan dengan Republik Indonesia. Pada akhirnya hanya ada tiga negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur (Joeniarto, 1990 : 70). Pasal 44 Konstitusi RIS, menyebutkan bahwa penggabungan ataupun perubahan sesuatu daerah bagian hanya boleh dilakukan berdasar aturan-aturan yang ditetapkan dengan UU Federal, dengan menjunjung asas kehendak rakyat yang dinyatakan dengan bebas dengan persetujuan dari daerah bagian yang bersangkutan. Namun, karena keinginan rakyat untuk menggabungkan daerah-daerah bagian sangat keras dan tidak sabar menunggu adanya Undang-Undang Federal yang mengatur tentang penggabungan daerah-daerah bagian, sehingga penggabungan hanya dilakukan dengan Undang-Undang Darurat. Kemudian setelah tanggal 9 Maret 1950 bergabunglah Negara RI, Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Padang dan sekitarnya serta Sabang, yang pada akhirnya diikuti oleh daerah-daerah bagian yang lain, sehingga hampir seluruh Daerah Bagian RIS bergabung menjadi daerah Republik Indonesia, kecuali Negara Indonesia Timur dan
Negara Sumatera Timur (Solly Lubis, 1993 : 49). Namun, kedua negara bagian ini pada akhirnya juga harus tunduk pada kehendak rakyat yang ingin segera melaksanakan terbentuknya Negara Kesatuan. Ada pihak yang menghendaki agar pembentukan Negara Kesatuan dilakukan melalui prosedur dengan segera memasukkan daerah bagian ke dalam Republik Indonesia, terutama daerah bagian RIS yang sebagian besar telah bergabung dengan Republik Indonesia. Cara ini dianggap berat karena kemungkinan akan timbulnya kesulitan dalam hubungan luar negeri, sebab RIS telah mendapat pengakuan dari dunia internasional.
Oleh karena itu, pembentukan Negara Kesatuan dilakukan dengan jalan Konstitusional dengan melaksanakan perubahan Konstitusi RIS melalui pasal 190 KRIS yang berisi : a. Perubahan konstitusi itu terjadi dengan Undang-undang Federal yang disetujui oleh DPR dan Senat. b.
Baik DPR maupun Senat harus ber-quorum istimewa, yaitu dihadiri 2/3 dari jumlah
anggota dan Undang-undang perubahan itu harus diterima oleh kelebihan istimewa pula, yaitu 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. UUD yang akan dibentuk formal adalah KRIS yang dirubah sedemikian rupa, sehingga bentuk federasi dari Republik Indonesia Serikat berubah menjadi bentuk Negara Kesatuan. Kemudian diadakanlah permusyawaratan antara Pemerintah Negara Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang juga mewakili Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur. Di dalam permusyawaratan RIS-RI ini menghasilkan keputusan bersama, yaitu Piagam Persetujuan RIS-RI 19 Mei 1950. Pokok dalam persetujuan tersebut dalam waktu yang sesingkatsingkatnya akan bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmaan Negara Republik Indonesia berdasar Proklamasi 17 Agustus 1945 (Joeniarto, 1990 : 70).
Pokok-pokok Piagam Persetujuan RIS-RI 19 Mei 1950 adalah (Solly Lubis, 1993 : 50) : a. Konstitusi RIS akan dirubah sedemikian rupa sehingga intisari UUD 1945 khususnya pasal 27, 29 dan 33 termuat dalam UUD yang baru ditambah dengan ketentuan dari Konstitusi RIS yang baik dan tidak bertentangan dengan asas Negara Kesatuan; b.
Dalam UUD yang baru harus dimuat pokok pikiran „hak milik adalah suatu fungsi
sosial‟. c.
Soekarno tetap dipertahankan sebagai Presiden. Mengenai ada atau tidaknya jabatan
Wakil Presiden akan diadakan keputusan dikemudian;
d. Hubungan pemerintah dengan DPR akan didasarkan atas sistem Parlementer Eropa Barat dan bukan sistem Presidensial USA; e. Senat diharuskan ada, sedangkan DPR akan terdiri dari gabungan DPR RIS dan Badan Pekerja KNIP; f. Membentuk suatu panitia yang bertugas menyelenggarakan persetujuan tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berdasar Piagam Persetujuan tersebut, akhirnya dibentuklah Panitia Bersama yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo (pihak RIS) dan Abdul Hakim (pihak RI). Tugas dari panitia tersebut adalah menyelenggarakan Piagam Persetujuan terutama mengenai perancangan UUD Sementara Negara Kesatuan sesuai dengan Piagam Persetujuan, dan hasil Panitia Bersama inilah yang dipakai sebagai dasar pembicaraan antara Pemerintah RIS dan RI. Setelah tercapai kesepakatan antar kedua pihak mengenai rencana UUD baru, maka (Solly Lubis, 1993 : 50) : a.
Rencana UUD baru disampaikan oleh Pemerintah RIS kepada DPR dan Senat oleh
Pemerintah RI kepada BP KNIP untuk disahkan. Pengesahan UUD yang baru dilakukan oleh Pemerintah RIS dengan UU No. 7 Tahun 1950, sedangkan oleh Pemerintah RI dengan UU No. 20 Tahun 1950. b.
Pada tanggal 2 Agustus 1950 Presiden Soekarno meresmikan terbentuknya Negara
Kesatuan dalam rakyat gabungan DPR dan Senat, sedang UUD yang baru itu mulai berlaku pada 17 Agustus 1950. Pasal I dan II UU Federal No 7 Tahun 1950 telah mengubah bentuk susunan Negara Serikat menjadi bentuk Negara Kesatuan (Suwarno, 2003 : 159) yang disahkan dan diumumkan di Jakarta pada 15 Agustus 1950. Pasal I menentukan tentang diubahnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara dan setelah itu dimuatkan naskah Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu Mukaddimahnya beserta dengan 146 pasal-pasalnya. Sedangkan Pasal II-nya menentukan tentang mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara. Pergantian bentuk susunan negara tersebut dilakuakn dengan mengubah Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara. Sehingga pada 17 Agustus 1950 berlakulah bentuk susunan kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai Undang-undang Dasarnya.
B. Muatan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Dalam UUDS Tahun 1950 tetap tercantum falsafah Pancasila dalam Mukaddimah UUDS-RI alinea IV, dengan perumusan dan tata urutan yang sama dengan Mukaddimah Konstitusi RIS, yaitu: •
Ketuhanan Yang Maha Esa
•
Perikemanusiaan
•
Kebangsaan
•
Kerakyatan
•
Keadilan Sosial
Alinea IV Mukaddimah UUDS Tahun 1950 yang berbunyi, “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republikkesatuan..”. Selain itu, Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 juga menyatakan bahwa Negara Republik Indonseia adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Lebih tegas lagi Pasal 135 ayat (1) UUD Sementara menentukan : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (autonom) dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara”. Dari beberapa ketentuan di atas, menunjukkan bahwa negara Indonesia pada masa itu adalah berbentuk kesatuan dengan berasaskan desentralisasi. Dimana daerah negara akan dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Sistem Pemerintahan Indonesia pada masa UUD Sementara ini adalah sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan UUD ini, Presiden hanyalah sebagai kepala negara (Pasal 45 UUDS), dan sama sekali tidak memegang jabatan sebagai kepala pemerintahan. Pemerintahan berada di tangan Dewan Menteri yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri (Joeniarto, 1990 : 83). Pengaturan hak asasi manusia oleh UUD ini lebih lengkap yang terdiri dari 28 Pasal, dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 34, sedangkan dalam Konstitusi RIS hanya terdiri 26 Pasal. Pasal-pasal mengenai hak-hak dan kebebasan dasar manusia (hak asasi manusia) sangat diakui dan dijunjung tinggi akan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Pada bagian tersebut, juga diakui bahwa kedudukan manusia dihadapan hukum itu adalah sama.
Lembaga-lembaga negara yang ada pada masa berlakunya UUDS yaitu pada periode 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959 menurut UUDS Pasal 44 lembaga negara yang ada yaitu: 1.
Presiden dan Wakil Presiden
2.
Menteri-menteri
3.
Dewan Perwakilan Rakyat
4.
Mahkamah Agung
5.
Dewan Pengawas Keuangan.
Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sudah ada pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dibantu oleh wakil presiden, sedangkan mentri sebagai eksekutif/pelaksana pemerintahan. Berdasarkan Pasal 51 UUDS 1950, Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk kabinet setelah itu sesuai dengan anjuran pembentuk kabinet presiden mengangkat seorang menjadi perdana mentri dan mengangkat mentri-mentri yang lain. Menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendirisendiri. Sebagai kepala negara berdasarkan Pasal 84 Presiden berhak untuk membubarkan DPR. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan atas perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk WNI mempunyai seorang wakil (Pasal 56 UUDS 1950). Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa 4 tahun. Dan keanggotan DPR tidak dapat dirangkap oleh lembaga lainnya, hal ini agar tidak tumpang tindih dalam pembagian kekuasaan. Seorang anggota DPR yang merangkap dalam lembaga lainnya tidak boleh mempergunakan hak dan kewajiban sebagai anggota badan tersebut selama ia memangku jabatan ganda. Dalam wewenangnya DPR berhak untuk mengajukan usul Undang-undang kepada pemerintah dan berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul Undang-undang yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Apabila akan mengusulkan Undang-undang maka mengirimkan usul itu untuk disahkan oleh pemerintah kepada presiden. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi (Pasal 105 Ayat 1 UUDS 1950).
Sebagai lembaga yudikatif atau pengawas dari pelaksanaan UUDS, pengangkatan Mahkamah Agung adalah untuk seumur hidup. Mahkamah Agung dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan ditentukan oleh undang-undang (Pasal 79 Ayat (3) UUDS 1950), selain itu diatur pada pasal yang sama ayat berbeda yaitu ayat (4) disebutkan bahwa ” Mahkamah Agung dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri”. Selain sebagai pengawas atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain, Mahkamah Agung juga memberi nasehat kepada Presiden dalam pemutusan pemberian hak grasi oleh presiden.Dari berbagai uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam UUDS terdapat hubungan antar lembaga negara maupun lembaga negara dengan rakyat sendiri. C. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 bersifat Sementara (Runtuhnya UUDS 1950) UUDS 1950 bersifat mengganti, bukan merubah, sehingga isinya pun tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap Konstitusi RIS Tahun 1949, tetapi mengganti naskah Konstitusi RIS dengan naskah baru sama sekali dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (Jimly Asshiddiqie, 2010 : 39). Nama resmi Undang-Undang Dasar ini menggunakan istilah „sementara‟, hal ini sesuai dengan masa berlakunya yang hanya sementara. Sifat sementara dari UUD ini dapat dilihat pada Pasal 134 UUDS yang berbunyi, “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”. Dari pasal tersebut, jelaslah bahwa UUDS memanglah diciptakan hanya untuk sementara waktu berlakunya. Menurut Joeniarto (1990 : 80), pembuatan Undang-Undang Dasar Sementara tersebut dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan perubahan bentuk susunan federal ke dalam bentuk susunan negara kesatuan, sehingga pelaksanaannya dilakukan dengan sangat tergesa-gesa. Menurut UUD ini, di kemudian hari masih akan dibentuk sebuah Badan Konstituante yang bersama-sama dengan pemerintah akan membuat Undang-Undang Dasar yang tetap, yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini. Konstituante berdasarkan UUDS pernah diwujudkan , dimana pemilihan umum berhasil diselenggarakan pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante yang diselanggarakan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1953 (Jimly Asshiddiqie, 2010 : 39). Kemudian Badan Konstituante tersebut dilantik oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1956 di Bandung. Namun, Badan Konstituante yang telah dipilih oleh rakyat dengan segenap kesungguhan hati, tidak pernah berhasil membuat
sebuah Undang-Undang Dasar. Hal ini disebabakan karena adanya perbedaan pendapat didalam Konstituante. Pertentangan pendapat diantara partai-partai politik tidak hanya di dalam Badan Konstituante dan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Perwakilan lainnya, tetapi juga di dalam badan-badan Pemerintahan. Bahkan, pertentangan ini meluas di dalam badan swasta dam di kalangan masyarakat luas (Joeniarto, 1990 : 89). Konstituante telah gagal, kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly. 2010. Kostitusi dan Konstitualisme Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika Joeniarto. 1990. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara Lubis, Solly. 1993. Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung : Mandar Maju —. 2010. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yogyakarta : Graha Pustaka —. 2010. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Yogyakarta : Graha Pustaka
