UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PT.KERTAS NUSANTARA NOMOR REGISTER PERKARA 49PK/PDT.SUS/2012)
LEGAL EFFORT ON SUSPENSION OF PAYMENT VERDICT (A CASE STUDY OF THE KERTAS NUSANTARA COMPANY’S SUSPENSION OF PAYMENT VERDICT WITH TRIAL NUMBERS 49PK/PDT.SUS/2012)
E-Jurnal
Dhoti Prihanisa Auliyaa NIM. 11010213410316
PEMBIMBING: Dr.Yunanto,S.H.,M.Hum NIP.196105301987031001
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG JULI 2016
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Dhoti Prihanisa Auliyaa NIM
: 11010213410316
Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1.
E journal ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalam E journal ini tidak terdapat larya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dalam E journal ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2.
Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dalam sarana apapun, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang bersifat non komersial.
Semarang, 9 Juni 2016 Yang menyatakan
Dhoti Prihanisa Auliyaa
UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PT.KERTAS NUSANTARA NOMOR REGISTER PERKARA 49PK/PDT.SUS/2012)
ABSTRAK PKPU dianggap sebagai solusi terbaik untuk menghadapi kasus kepailitan. UUKPKPU mendukungnya dengan membuat peraturan yang bisa melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses PKPU, mulai dari Debitor, Kreditor, hingga pihak ketiga, yaitu dengan adanya Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU. Meskipun tertulis tegas dalam pasal tersebut bahwa terhadap PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, namun masih terjadi multitafsir diantara para penegak hukum. Penulisan hukum ini akan mengambil contoh studi kasus dari perkara PT Kertas Nusantara. PT Kertas Nusantara sebagai Debitor yang menggunakan PKPU sebagai solusi untuk menanggapi permohonan kepailitan atas perusahaannya. Majelis Hakim, baik pada judex factie maupun judex juris, yang memutus perkara ini dan penasihat hukum dari Allied Ever Investments Ltd sebagai Kreditornya, berbeda pendapat mengenai penggunaan Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU ini sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah alasan mengapa upaya hukum apapun tidak dapat diajukan terhadap putusan PKPU, dan bagaimanakah upaya hukum terhadap putusan kasasi dan peninjauan kembali dalam kasus PT. Kertas Nusantara yang dinilai keliru dalam menerapkan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data sekunder yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang sudah diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif. Ketika Debitor mengajukan permohonan PKPU, dapat diartikan bahwa Debitor telah mengakui utang-utangnya kepada Kreditor. Tidak ada alasan bagi Kreditor untuk menuntut Debitor yang beritikad baik memenuhi kewajibannya, dibuktikan dengan Debitor mengajukan permohonan perdamaian dalam PKPU. Berbeda dengan kepailitan, hingga dinyatakan pailit, Debitor tidak mengakui utangnya kepada Kreditor, menyebabkan para pihak akan mengambil upaya hukum apapun untuk mendapatkan kembali haknya. Allied Ever Investments Ltd sebagai Kreditor, sekaligus Pemohon Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam kasus ini menuntut mengenai kesalahan judex factie dan judex juris dalam menerapkan hukum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan menggunakan Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU juga dinilai keliru. Prosedur dalam pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor banyak yang tidak sesuai dengan UUKPKPU. Hingga pelaksanaan perdamaiannya tidak terjamin, karena PT Kertas Nusantara dinilai tidak dapat membayar utangnya dengan kondisi keuangan perusahaan seperti sekarang. Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU, Kepailitan.
LEGAL EFFORT ON SUSPENSION OF PAYMENT VERDICT (A CASE STUDY OF THE KERTAS NUSANTARA COMPANY’S SUSPENSION OF PAYMENT VERDICT WITH TRIAL NUMBERS 49PK/PDT.SUS/2012) ABSTRACT Suspension of Payment (SoP) considered as the best solution to deal with bankruptcy cases. Bankruptcy and SoP Code is supporting by making regulations that can protect the concerns of all parties who involved in the SoP procedures, from Debtor, Creditor, and even third parties, that is the presence of Article 235 Paragraph (1) Bankruptcy and SoP Code. Besides the SoP, bankruptcy also has many negative impacts. That Article is explicitly written that SoP verdict is unchallengable, while there’s a lot of multiple interpretations of the law enforcement. The Thesis would take a sample from bankruptcy case of The Kertas Nusantara Company againts Allied Ever Investments Ltd. The Kertas Nusantara Company as Debtors that use the SoP for solution to respond to the bankruptcy petition on their company. The Panel of Judges, either judex factie or judex juris, who deciding this cases, and the attorney of Allied Ever Investments Ltd as Creditor, they are divided on the use of Article 235 Paragraph (1) Bankruptcy and SoP Code as the legal basis for decision- making. The problems that discussed in this research is the reasons why the SoP verdict is unchallengable, and which legal effort on this case that rated mistaken in the applying the laws. This research uses a normative juridical approach to specification descriptive study. Used secondary data obtained through the study of literature. The data has been obtained, and then analyzed qualitatively. When the Debtor filed a petition of SoP, it can be interpreted that Debtor has acknowledged its debt to Creditors. There’s no excuses for the Creditors to sue Debtor who have in good will, proved by Debtor filed an agreement of reconciliation in SoP. It also distinguises between SoP and bankruptcy. In bankruptcy, until declared bankrupt, the Debtor wouldn’t acknowledge the debt, it causes the parties would take any legal effort to regain their rights. In this case, Allied Ever Investments Ltd demanded the judex factie and judex juris’s error in the applying the laws. The Judges’s legal consideration use Article 235 Paragraph (1) Bankruptcy and SoP Code also rated mistaken. Against the Bankruptcy and SoP Code, the procedures in the discussion of the agreement of reconciliation plan proposed by Debtor. Implementation of the agreement of reconciliation is not guaranteed, because The Kertas Nusantara Company deemed unable to pay the debts, noticed by the company’s financial condition as these days. Password: Suspension of Payment, SoP, Bankruptcy.
A. PENDAHULUAN Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dianggap sebagai solusi terbaik untuk menghadapi kasus kepailitan. UUKPKPU mendukungnya dengan membuat peraturan yang bisa melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses PKPU, mulai dari Debitor, Kreditor, hingga pihak ketiga, yaitu dengan adanya Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU. Selain itu, kepailitan juga memiliki banyak dampak negatif dibandingkan upaya hukum PKPU. Meskipun tertulis tegas dalam pasal tersebut bahwa terhadap PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, namun masih terjadi multitafsir diantara para penegak hukum. Penulisan hukum ini akan mengambil contoh studi kasus dari perkara kepailitan PT Kertas Nusantara dan Allied Ever Investments. PT Kertas Nusantara sebagai Debitor yang menggunakan PKPU sebagai solusi untuk menanggapi permohonan kepailitan atas perusahaannya. Majelis Hakim, baik pada judex factie maupun judex juris yang memutus perkara ini dan penasihat hukum dari Allied Ever Investments Ltd sebagai Kreditornya, berbeda pendapat mengenai penggunaan Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU ini sebagai dasar hukum pengambilan keputusan.
Berdasarkan
latar
belakang
tersebut
diatas,
maka
dirumuskan
permasalahan sebagai berikut: 1. Mengapa upaya hukum apapun tidak dapat diajukan terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan kasasi dan peninjauan kembali dalam kasus PT. Kertas Nusantara yang dinilai keliru dalam menerapkan hukum?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, dengan metode penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu terdiri dari bahan hukum primer (UUKPKPU), bahan hukum sekunder (artikel, internet, jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, wawancara ahli hukum). Sehingga penelitian hukum ini dianalisa secara kualitatif. Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui alasan-alasan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. 2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan kasasi dan peninjauan kembali yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang dinilai keliru dalam menerapkan hukum dalam kasus PT. Kertas Nusantara dan Allied Ever Investments Ltd.
B. PEMBAHASAN 1.
Alasan Tidak Ada Upaya Hukum Terhadap Putusan PKPU PKPU dianggap sebagai solusi terbaik untuk menghadapi kasus kepailitan. UUKPKPU mendukungnya dengan membuat peraturan yang bisa melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses PKPU, mulai dari Debitor, Kreditor, hingga pihak ketiga. Di sisi lain, kepailitan memiliki banyak dampak negatif dibandingkan upaya hukum PKPU. Ketika Debitor mengajukan permohonan PKPU, dapat diartikan bahwa Debitor telah mengakui utang-utangnya kepada Kreditor. Debitor hanya memohon perpanjangan waktu untuk melunasi seluruh utangnya. Itikad baik Debitor tersebut direalisasikan melalui perjanjian perdamaian dalam PKPU yang telah disepakati bersama Para Kreditor. Hal ini juga yang membedakan PKPU dengan kepailitan. Dalam kepailitan, hingga dinyatakan pailit, Debitor tidak mengakui utangnya kepada Kreditor, sehingga dibutuhkan Kurator untuk melakukan pengurusan harta kekayaan Debitor Pailit. Putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Setelah putusan PKPU disahkan, isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati para pihak harus segera dilaksanakan. Perjanjian inilah yang masih bisa digugat. Karena meskipun itu perjanjian perdamaian dalam PKPU, namun perjanjian itu tetap mengacu pada ketentuan hukum perjanjian pada umumnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Perjanjian perdamaian ini masih bisa diubah berdasarkan kesepakatan para pihak, atau bahkan dibatalkan apabila bertentangan dengan hukum.
2.
Upaya Hukum yang Dinilai Keliru dalam Penerapan Hukum Terhadap Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Kasus PT Kertas Nusantara Upaya hukum yang dimaksud meliputi keseluruhan upaya hukum sejak mengajukan permohonan kepailitan hingga putusan PKPU disahkan. Fakta persidangan menunjukkan banyak prosedur yang tidak sesuai dengan UUKPKPU.
Permasalahan utama muncul sejak putusan
perdamaian dalam PKPU disahkan dalam Sidang Permusyawaratan Hakim. Dalam kasus PT Kertas Nusantara ini, Allied Ever Investments Ltd sebagai Kreditor dan Pemohon Kasasi sekaligus Pemohon Peninjauan Kembali menuntut bahwa judex factie salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya keliru, dan pembahasan rencana perdamaian tidak sesuai UUKPKPU, serta pelaksanaan perdamaian tidak terjamin. Allied Ever Investments Ltd mengajukan permohonan kasasi sebagai upaya hukum keberatan atas putusan pengesahan perdamaian. Namun Majelis Hakim menggunakan Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU sebagai pertimbangan hukumnya, yaitu terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam putusan peninjauan kembali, Majelis Hakim kembali menggunakan Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Menurut Majelis Hakim, putusan perdamaian merupakan kelanjutan tidak terpisah dari putusan PKPU. Pasal
285 ayat (4) UUKPKPU dapat menjembatani perbedaan pendapat antara Majelis
Hakim
dan
Penasihat
Hukum
Debitor.
Pasal
tersebut
memungkinkan upaya hukum kasasi terhadap pengesahan perdamaian, namun upaya hukum tersebut tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa UUKPKPU mengatur tersendiri mengenai putusan perdamaian, berbeda dengan putusan PKPU. Pasal 228 ayat (1) UUKPKPU, Pasal 282 ayat (1) UUKPKPU, dan Pasal
284 ayat
(1)
UUKPKPU telah dilanggar ketika Sidang
Permusyawaratan Hakim dinilai tidak mendengarkan keberatan dari Kreditor yang menolak rencana perdamaian. Hakim Pengawas dan Pengurus tidak menyampaikan laporan hasil pembahasan rencana perdamaian,
justru
langsung
membacakan
putusan
pengesahan
perdamaian. Suatu kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan jika dalam putusan tersebut dikatakan telah menimbang Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU. Pasal ini juga mendasari alasan Allied Ever Investments Ltd menolak perdamaian, yaitu karena PT Kertas Nusantara tidak dapat menjamin pelaksanaan perdamaian.
C. SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan Ketika Debitor mengajukan permohonan PKPU, dapat diartikan bahwa Debitor telah mengakui utang-utangnya kepada Kreditor. Berbeda dengan kepailitan, Debitor tidak mengakui utangnya kepada Kreditor hingga dinyatakan pailit. Itikad baik Debitor tersebut direalisasikan melalui perjanjian perdamaian dalam PKPU. Putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.Isi perjanjian perdamaian inilah yang masih bisa digugat. Dalam kasus PT Kertas Nusantara ini, Allied Ever Investments Ltd sebagai Kreditor dan Pemohon Kasasi sekaligus Pemohon Peninjauan Kembali menuntut bahwa judex factie salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya keliru, dan pembahasan rencana perdamaian tidak sesuai UUKPKPU, serta pelaksanaan perdamaian tidak terjamin. Pasal 228 ayat (1) UUKPKPU, Pasal 282 ayat (1) UUKPKPU, dan Pasal 284 ayat (1) UUKPKPU telah dilanggar ketika Sidang Permusyawaratan Hakim dinilai tidak mendengarkan keberatan dari Kreditor yang menolak rencana perdamaian. Hakim Pengawas dan Pengurus tidak menyampaikan laporan hasil pembahasan rencana perdamaian,
justru
langsung
membacakan
putusan
pengesahan
perdamaian. Suatu kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta persidangan jika dalam putusan tersebut dikatakan telah menimbang
Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU. Pasal ini juga mendasari alasan Allied Ever Investments Ltd menolak perdamaian. 2. Saran Perumusan UUKPKPU sudah tepat sebagai dasar hukum mengenai perkara kepailitan dan PKPU menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, karena peraturan tersebut dianggap belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Meskipun begitu, bukan hal baru lagi ketika klausa dalam undangundang diartikan ambigu. Perbedaan penafsiran mengenai substansi dalam UUKPKPU ini tentunya kembali harus dikaji secara mendalam oleh para pakar hukum, khusunya di bidang perdata. Sehingga dapat meminimalisir perbedaan pemahaman yang akan muncul di kemudian seiring dengan perkembangan pengetahuan di bidang hukum. Permasalahan paling krusial dalam kasus PT Kertas Nusantara melawan Allied Ever Investments Ltd ini adalah perbedaan pendapat yang terjadi antara Majelis Hakim, baik pada judex factie maupun judex juris, dengan Allied Ever Investments Ltd sebagai Kreditor dari PT Kertas Nusantara. Melihat banyak penyimpangan dan kekeliruan selama proses kepailitan sampai dengan PKPU dalam perkara PT Kertas Nusantara melawan Allied Ever Investments Ltd ini, menurut hukum, putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh Allied Ever Investments Ltd sebagai Kreditor patut untuk dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Mendukung hal tersebut, menurut Dr.Lilik
Mulyadi,S.H.,M.H., hanya putusan hakim yang melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dan ketentuan hukum acara dalam UUKPKPU saja yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sah.
D. DAFTAR PUSTAKA 1. BUKU Adolf,Huala, 2005, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Anisah,Siti, 2008, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Total Media. Asyhadie,Zaeni dan Sutrisno,Budi, 2012, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Jakarta: Erlangga. Ali,Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ashshofa,Burhan, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. J.Djohansyah dalam Rudy Lontoh, 2001, Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni. Fuady,Munir, 2014, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Fred B.G. Tumbuan, Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998, dalam Rudhy A.Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Pontoh, 2001, Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni. Harahap,M.Yahya, 2008, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika. Hariyani,Iswi, 2010, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hikmah,Mutiara, 2007, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan, Jakarta: Refika Aditama. Huizink,J.B., 2004, Insolventie, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika. Kartono, 1974, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Jakarta: Pradnya Paramita.
Mulyadi,Lilik, 2010, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Teori dan Praktik, Bandung: PT.Alumni. Mulyono,Teguh Pujo, 1995, Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan, Jakarta: Djambatan. Nasution,Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju. Nur,Aco, 2015, Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor, Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima. Prayoga,Andhika, 2014, Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Raharjo,Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Salvatore,Diminick, 1996, Managerial Economics in A Global Economy, New York: McGraw-Hill Inc. Sastrawidjaja,Man S, 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni. Sinaga,Syamsudin M., 2012, Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta: Tatanusa. Soekanto,Soerjono, dan Mamudji,Sri, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo. Soepomo,Imam, 1989, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan. Sulaiman,Robintan dan Prabowo,Joko, 2000, Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Sulaiman,Robintan dan Prabowo,Joko, 2010, Lebih Jauh tentang Kepailitan (Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit), Karawaci: Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Sumaryono,E, 2002, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Yogyakarta: Kanisius. Sunarmi, 2010, Hukum Kepailitan Edisi 2, Jakarta: PT Sofmedia. Sjahdeini,Sutan Remy, 2010, Hukum Kepailitan, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti. Suyatno,R. Anton, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Widjaja,Gunawan, 2009, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit, Jakarta: Forum Sahabat. 2. ARTIKEL (INTERNET) Abdi, Novi, Ratusan Karyawan Kertas Nusantara Kecewa Janji Manajemen, antarakaltim.com, diunduh pada tanggal 14 Februari 2016. Feb, Pengadilan Diminta Tolak Sahkan PKPU PT Kertas Nusantara, gresnews.com, diunduh pada tanggal 14 Februari 2016. Rindengan,Altien Jonathan, Orisinalitas Riset, altien.wordpress.com, diunduh pada tanggal 23 Juni 2015. Nairus,Vinda dan Klute,Marianne, Kekacauan pada Pabrik Bubur Kertas Kiani Kertas, watchindonesia.org, diunduh pada tanggal 16 Juni 2015. Suprapto,Hadi, Telat Bayar Gaji Karyawan, Direktur PT Kertas Nusantara Minta Maaf, news.viva.co.id, diunduh pada tanggal 14 Februari 2016. 3. KAMUS Erawaty,A.F.Elly, dan Badudu,J.S., 1996, Kamus Hukum Ekonomi, Jakarta: Elips. Kementerian Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Marbun,Rocky dan Isnaeni,Yuliasara, 2012, Kamus Hukum Lengkap, Jakarta: Visimedia. Poerwadarminta, W.J.S., 1999, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Subekti dan Tjitrosudibio, 1978, Kamus Hukum, Jakarta: Paramita. 4. PUTUSAN Putusan Nomor 581K/Pdt.Sus/2011/PN.NiagaJktPst Putusan Nomor 49PK/Pdt.Sus/2012/PN.NiagaJktPst
