E D I T O R I A L. Keterangan Sampul MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR

1

EDITORIAL

Keterangan Sampul

2

M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

EDITORIAL

Kata Pengantar M

ajalah Air Tahun 2016 edisi Januari-Februari memiliki wajah baru, tidak hanya berubah secara tampilan tapi juga perubahan isi dari majalah air ini diharapkan dapat menarik minat pembaca untuk mendapat informasi lebih banyak terkait dengan sumber daya air. Edisi Januari-Februari memuat isi penandatanganan kontrak lelang dini di awal tahun 2016 dari paket-paket perkerjaan dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam edisi ini juga di isi dengan informasi rencana kerja Ditjen SDA TA.2016, diantaranya pembangunan waduk, pembangunan jaringan irigasi dan rawa, dan pengendali banjir. Proyek infrastruktur SDA yang telah selesai turut mengisi edisi kali ini, selain itu program antisipasi banjir di Jakara yang dilakukan Ditjen SDA dan rencana pembangunan dua bendungan untuk mendukung program tersebut. Semoga dengan warna dan semangat baru, majalah air dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi pembaca dan pencari informasi di bidang sumber daya air. Terima Kasih dari kami.


3

EDITORIAL

Daftar Isi

Majalah Air Ula s an Utama

6

Jokowi: Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR

Liputan Khus us

11

8 13

Dirjen SDA : Pejabat SDA Laporkan Hasil Kerja Setiap Dua Minggu

Ragam Warta S umber Day a Air

29 33 35

4

Gerakan CinOp SDA Tingkatkan Kepedulian terhadap OP SDA Employee Gathering Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR tentang Perizinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA


15 17

Bangun Hubungan Harmonis Antara Sungai dan Warga Antisipasi Banjir Jakarta, PUPR Tangani DAS Ciliwung Mulai Hulu Di Bogor Hingga Hilir di Utara Jakarta BBWS Cilicis Lakukan Sosialisasi Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir Ciawi dan Sukamahi Dry Dam Pertama Di Indonesia

Rupa - r upa In fr astr u ktu r

23

Bendung Pice di Negeri Laskar Pelangi

18 27 28

Restorasi Sungai Cikapundung II Bendungan Karian Sumber Air Baku Banten dan Jakarta Bendung Gerak Sembayat Sumber Air Baku Gresik dan Lamongan

Seputar S u mber Day a Air

38

HUT HATHI Ke 35

41

INACID 2016, Pengelolaan irigasi harus lebih baik, murah dan cepat

EDITORIAL

Redaksi

Majalah Air

PEMBINA: M. Basoeki Hadimoeljono PENGARAH: • Mudjiadi • Hartanto • Agus Suprapto Kusmulyono • Lolly Martina Martief • Hari Suprayogi • Adang Saf Ahmad • Widiarto • Imam Santoso • Dwi Sugianto PENANGGUNG JAWAB: Putranta Setyanugraha PEMIMPIN REDAKSI: Lukmanul Hakim REDAKTUR PELAKSANA: Kety Fillaily EDITOR: • Tine Rosdiana • Trinanda Sitorus • M. Syaukani • Ersytra Tiara • Argie Rinaldy DESAIN: Mayang Tathya DOKUMENTASI: • M. Syaukani • Argie Rinaldy SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: • Subbag Umum Bagian Keuangan dan Umum • Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Alamat Redaksi

Subbag Komunikasi Publik Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Lt. 2 Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. & Fax 021-7398614

[email protected] sda.pu.go.id Generasi Peduli Air @DitjenSDA Ditjen SDA Penerbit

Subbag Komunikasi Publik Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


5

ULASAN UTAMA

Jokowi : Fokus pada

Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR

K

ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan “Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016”, Ruang Pendopo Kementerian PUPR, di Jakarta (060116). Acara tersebut dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Jaksa Agung, M. Prasetyo, Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, dan para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR. Acara penandatanganan kontrak ini dilakukan di 5 lokasi

6

secara bersamaan yaitu Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado dan Jayapura. Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono menyaksikan acara tersebut melalui video conference dari Ruang Pendopo, Kementerian PUPR, Jakarta. Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan bahwa apabila hari ini sudah ditandatangani, besok sudah harus bekerja. Pola baru ini sangat didukung dan ditekankan kepada seluruh kementerian. “Saya berbahagia sekali di Kementerian PUPR hari ini sudah memulai, seperti yang 4-5 bulan lalu saya sampaikan, kontrak-kontrak harus dimulai


awal Januari dan pekerjaan juga dimulai di awal Januari,” lanjut Joko Widodo. Selain itu Joko Widodo juga menyatakan agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat banyak menyerap tenaga kerja tanpa melupakan penggunaan teknologi dan alat berat dengan melibatkan kontraktor lokal dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, APBN harus fokus untuk infrastruktur dan fokus pada prioritas pembangunan infrastruktur terutama bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan yang lebih penting lagi adalah melakukan sinkronisasi antar

ULASAN UTAMA

kementerian dan keseimbangan antar wilayah, dimana antara wilayah barat dan timur harus merata pembangunannya. Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, mengatakan bahwa rencana penyerapan pada bulan Januari 2016 diperkirakan sebesar 5,2% - 6% dengan nilai lebih dari Rp. 5 triliun dan akhir bulan Januari juga direncanakan pelaksanaan penandatanganan kontrak yang diperkirakan sebanyak 1495 paket dengan nilai Rp. 18,92 triliun. “Sasaran outcome dari paket-paket kegiatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah meningkatkan produksi pangan nasional, konektivitas serta kualitas permukiman dan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat. secara keseluruhan, serta diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian nasional,” kata Basuki. Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR Tahun 2016 Kementerian PUPR memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp. 73,41 triliun dan telah melaksanakan pelelangan awal sejak bulan Agustus 2015 sebanyak 5344 paket dengan nilai Rp. 42,74 triliun.

Paket kontrak tersebut antara lain: 1. Bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp. 811,41 miliar,

antara lain pembangunan jaringan irigasi Kelarik antara lain pembangunan jaringan irigasi Kelarik Kab. Natuna, lanjutan

pembangunan sistem Air Baku Regional (SPAM Regional) Kota dan Kab. Sorong, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batang Anai I (6764 ha) Kab. Padang Pariaman (lanjutan), pengerukan Floodway Krueng Aceh di Kota Banda Aceh 2. Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 3436 paket 436 paket senilai Rp. 7,93 triliun antara lain pembangunan dan preservasi jalan nasional 3. Bidang infrastruktur permukiman sebanyak 11 paket senilai Rp. 68,87 miliar antara lain pengembangan SPAM IKK Jatinangor (ITB) Tahap 2, SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi Gunung Seriang di Kab. Bulungan dan SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi Mentarang Kab. Malinau 4. Bidang penyediaan perumahan sebanyak 6 paket senilai Rp. 4,8 miliar antara lain penyusunan manajemen mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, penyusunan evaluasi pelaksanaan SOP di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan 5. Peninjauan lapangan melalui video conference pengembangan jalan tol Pejagan di Jawa Tengah dan pembangunan jembatan Pulau Batang di Kalimantan Selatan Total paket yang ditandatangani hari ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8,81 triliun. Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84% dari total belanja modal Kementerian PUPR tahun 2016. (nan/ket kompuSDA)


7

LIPUTAN KHUSUS

Bangun Hubungan Harmonis Antara Sungai dan Warga

K

egiatan manusia yang sangat padat seringkali melupakan kewajibannya untuk menjaga lingkungan tempat tinggal. Tak sedikit dari mereka membuang sampah ke sungai. Bukan hanya itu, pendirian bangunan dibantaran sungai mampu merusak ekosistem di sungai. Apalagi yang memanfaatkan aliran sungai bukan hanya hewan dan tumbuhan, namun manusia juga salah satu customer dari sungai. Keserakahan, kemalasan, dan keinginan instan manusia mengacaukan sistem alam yang sudah terbentuk dengan harmonis sejak lama. Manusia memanfaatkan sungai mulai dari hulu sampai ke bagian hilir. Sungai bisa ibaratkan sebagai urat nadi kehidupan alam, air merupakan darah yang mengalir keseluruh bumi. Sungai ialah salah satu penyedia air terbesar buat kebutuhan makhluk hidup. Dengan kata lain sungai merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan mahluk lainnya, oleh karena itu banyak kebudayaan manusia yang bermula dan berlangsung di sepanjang sungai. Terdapat 13 sungai yang mengalir di wilayah DKI Jakarta. Pembangunan dan penataan kota sepatutnya selaras dengan potensi lingkungan. Hubungan harmonis dapat dibangun dengan menumbuhkan ikatan antara sungai dan warga. Kini, program yang bertujuan menyelamat-

8


LIPUTAN KHUSUS

kan kota dengan pembenahan sungai sedang berlangsung. Ada banyak perubahan positif, namun tetap harus ditata kembali hubungan harmonis antara sungai dan warga sehingga program penyelamatan kota sekaligus pelestarian lingkungan dapat terus terjaga keberlangsungannya. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah menurunnya kapasitas sungai. Aliran banjir tidak tertampung dalam saluran sungai dan meluap keluar menggenanggi rumah-rumah penduduk yang berada di sekitar bantaran sungai bahkan lebih jauh lagi karena kapasitas sungai mengalami penurunan. Penurunan kapasitas sungai ini disebabkan oleh sedimentasi dan sampah. Selain menurunkan kapasitas saluran, sampah dan sedimen juga menghambat jalannya air. “Untuk kedepannya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), akan mengembalikan badan sungai seperti kondisi awal. Kami sudah menyiapkan badan-badan sungai yang memungkinkan untuk interaksi warga dan sungai sehingga menumbuhkan rasa memiliki,” ujar Mudjiadi, Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam acara Diskusi Jakarta Kota Sungai yang diselenggarakan oleh Redaksi Kompas Gramedia, di Jakarta (190116). Turut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia, Restu Gunawan, Pakar Tata Kota Universitas Tarumanegara, Suryono Herlambang, Kepala Puslitbang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang juga Vice Chair Working Group I IPCC, Edvin Aldrian dan Peneliti dan Pemerhati Ciliwung (P4W IPB), Ernan Rustiadi. Menanggapi hal tersebut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan bahwa akan terus melanjutkan normalisaM E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

9

LIPUTAN KHUSUS

si sungai di DKI Jakarta dan merelokasi penduduk di bantaran kali ke rumah susun. “Tahun depan akan ada lebih banyak lagi relokasi karena rusun yang akan tersedia juga semakin banyak. Semua sungai akan direlokasi,” imbuh Basuki.

dan berperan memelihara kesehatan daerah tangkapan air (vegetasi riparian). Namun kenyataan pemukiman penduduk berjejer di pinggiran sungai dan terkesan semrawut. Kalau keadaannya sudah begitu, beberapa kendala akan dihadapi ketika upaya normalisasi dilakukan.

“Target normalisasi sungai minimal adalah tidak adanya sampah dan lumpur. Sebanyak 1080 saluran penghubung juga akan dibersihkan secara tuntas supaya air mengalir secara merata. Menurut BMKG tahun ini hujan tidak akan terlalu besar, puncaknya justru di awal tahun 2017. Maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan bekerja secepat mungkin tahun ini supaya aman dari banjir”, lanjut Basuki.

Upaya normalisasi (pengerukan sampah dan sedimen) harus dilakukan secara rutin dan continue, jangan hanya dilakukan ketika musim penghujan tiba dan pada saat terjadi banjir. Selain itu, Kegiatan normalisasi sungai harus dilakukan secara holistik dari hulu ke hilir, jangan hanya pada satu bagian sungai nantinya akan terjadi penyempitan alur sungai dan nampak seperti botol (bottleneck). Hal ini menyebabkan bagian hulu yang sudah dilebarkan akan kembali seperti semula.

Normalisasi sungai adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki penampang sungai (river improvement), yakni dengan cara melebarkan sungai dan memperdalam sungai (mengeruk) agar kapasitas sungai bertambah sehingga dapat menampung debit banjir. Kawasan bantaran sungai yang masuk dalam arahan sempadan sungai seharusnya steril dan diperuntukan untuk kepentingan inspeksi atau tempat tumbuhnya tumbuhan di kanan kiri sungai/ danau yang menyediakan habitat bagi kehidupan liar

Sementara dalam diskusi tersebut, Suryono mengingatkan agar kebijakan normalisasi sungai tetap mengedepankan aspek sosial dan

10


peran mayarakat sekitar sungai. “Impian menjadikan Jakarta sebagai kota air hingga kini masih samar. Ikatan emosional antara warga dan sungai belum tercipta. Padahal warga Jakarta hidup dikelilingi 13 sungai, 14 situ dan 41 waduk,” kata Suryono. Mudjiadi berharap dengan adanya pembangunan infrastruktur SDA di DKI Jakarta dapat mengatasi berbagai permasalahan SDA terutama banjir meskipun tetap dibutuhkan peran serta masyarakat yang diiringi dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

LIPUTAN KHUSUS

D

irektur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Di tahun 2016 yang dicanangkan sebagai tahun percepatan oleh Presiden RI, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Mudjiadi menghimbau seluruh Balai/Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/ BWS ) se-Indonesia untuk selalu meng-update progrs fisik pembangunan per dua mingguan, disertai dengan hasil foto yang spektakuler, memiliki resolusi tinggi dan tidak meninggalkan sisi humanis. “Amat penting untuk menyediakan dokumentasi yang bagus dan menarik, karena dapat membantu pimpinan, terutama Menteri ketika melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan berbicara kepada media. Hasil visual

tersebut berupa gambar atau foto berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses pembangunan infrastruktur,” jelas Mudjiadi di depan jajaran eselon II, eselon III dan para Kepala BBWS/BWS dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Jakarta (20/1). Oleh karena itu, Mudjiadi menghimbau kepada seluruh penanggung jawab dan petugas di BBWS/BWS, khususnya Kepala BBWS/BWS, untuk turun ke lapangan dan mengetahui hasil kerja BBWS/BWS serta memberikan laporan yang dilengkapi dengan dokumentasi visual menarik, kepada pimpinan setiap dua minggu. Penyusunan laporan itu tentu saja tidak terlepas dari koordinasi dengan para Direktur di lingkungan Ditjen SDA.


11

LIPUTAN KHUSUS

Lebih lanjut, Dirjen SDA mengingatkan jajarannya akan selalu mengupdate E-Monitoring dan E-Procurement, karena merupakan hal yang penting dalam mengedepankan transparansi penggunaan anggaran di sektor sumber daya air. “Saya juga berharap agar peran serta jajaran eselon 3 lebih ditingkatkan lagi, khususnya para Kasubdit di lingkungan Ditjen SDA untuk aktif ke lapangan agar masing-masing mengetahui secara jelas dan detil kondisi terkini tiap-tiap pelaksanaan pekerjaan di Ditjen SDA,” imbuh Dirjen SDA Rapat koordinasi ini dapat dijadikan wadah untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga dapat menghasilkan solusi yang baik bagi permasalahan yang ada di lapangan. Semua program di Ditjen SDA kedepannya harus dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memenuhi semua target yang ada dalam nawacita pemerintahan saat ini yaitu membangun kedaulatan pangan melalui irigasi, rawa, air baku dan air tanah dan pembangunan waduk sebagai

12

sumber air irigasi Secara garis besar pada tahun 2016 SDA Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan 22 bendungan dan juga memulai pembangunan delapan bendungan baru. Pembangunan 60 ribu Ha irigasi rawa tambak; rehabilitasi 347 ribu Ha. Operasi dan Pemeliharaan irigasi, rawa, tambak sebesar 3,4 juta Ha, 273 Km pengendali banjir; 38 Km pengamanandan 38 buah embung. Dalam pekerjaan pembangunan irigasi dan bendungan harus dilakukan koordinasi secara berkelanjutan antara balai dan pusat mengingat irigasi dan bendungan merupakan aspek penting dalam ketahanan pangan dan untuk semua bidang. kemajuan sekecil apapun harus tetap dilaporkan dan ditingkatkan agar progres Ditjen SDA tahun ini lebih tinggi atau lebih baik dari tahun sebelumnya. Koordinasi antara pusat, balai dan daerah juga merupakan faktor pendukung yang penting demi tercapainya semua target Ditjen SDA khususnya dan Kementerian PUPR pada umumnya.


Secara garis besar pada tahun 2016 SDA Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan 22 bendungan dan juga memulai pembangunan delapan bendungan baru. Pembangunan 60 ribu Ha irigasi rawa tambak; rehabilitasi 347 ribu Ha. Operasi dan Pemeliharaan irigasi, rawa, tambak sebesar 3,4 juta Ha, 273 Km pengendali banjir; 38 Km pengamanandan 38 buah embung.

LIPUTAN KHUSUS

Antisipasi Banjir Jakarta PUPR Tangani DAS Ciliwung Mulai Hulu Di Bogor Hingga Hilir di Utara Jakarta

P

emerintah menempuh strategi yang bersifat antisipatif dalam menangani banjir di Provinsi DKI Jakarta akibat curah hujan yang meningkat. Langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) difokuskan untuk mengelola sisi hulu sungai di kawasan Bogor dan sekitarnya, melakukan revitalisasi situ-situ sebagai tempat penampungan dan resapan air di kawasan Bogor, Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, maupun normalisasi sungai dan pengaman pantai di utara Jakarta. Untuk mengelola hal itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Balai Besar Wilayah SUngai Ciliwung Cisadane (BBWS Cilicis) menzjadi salah satu ujung tombak Kementerian PUPR. Di kawasan Bogor, pada tahun 2015 BBWS Cilicis telah melaksanakan revitalisasi Situ Kebantenan yang mampu meningkatkan kapasitas tampung dari semula 139 ribu meter kubik menjadi 180 ribu meter kubik. Situ lainnya yang direvitalisasi di Bogor yakni Situ

Cikaret, Situ Gedong, dan Situ Cimanggis. Sementara di Kabupaten Tangerang terdapat dua Situ yang sudah direvitalisasi, yaitu Situ Cipondoh dan Situ Kelapa Dua. Satu situ lagi terdapat di Kota Tangerang yaitu Situ Cangkring. Ketiga situ tersebut dapat menambah tampungan debit banjir sampai dengan 1120 ribu meter kubik. Di lokasi lainnya, dilakukan pemeliharaan berkala di sejumlah Situ, antara lain Situ Ceper di Kabupaten Bekasi, Situ Parigi di Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, ada 3 Situ di Kabupaten Bogor dipelihara berkala, yakni Situ Tamansari, Situ Cicadas, dan Situ Tarogong. Revitalisasi Situ merupakan salah satu upaya dari Kementerian PUPR untuk menanggulangi banjir, dengan kondisi Situ yang baik tentunya dapat menahan lebih banyak air yang masuk aliran sungai. Revitalisasi Situ di Bogor akan dilanjutkan pada tahun ini dengan menyasar Situ Cilala, Situ Cibodas, dan Situ Singabangsa. “Kita lakukan juga normalisasi

kali-kali besar dan pembuatan tanggul di beberapa segmen kali. Melalui alokasi dari Balai Wilayah Sungai BBWS Cilicis, kita kucurkan dana untuk normalisasi dan perkuatan tanggul Kali Bekasi, normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Cisadane dalam skema tahun jamak,” ujar Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR, Mudjiadi. Antisipasi banjir di Barat dan Selatan Jakarta dilakukan salah satunya melalui normalisasi Kali PAS (Pesanggrahan, Angke dan Sunter) dengan progres panjang tanggul yang sudah selesai dikerjakan yakni di Kali Pesanggrahan sepanjang 22,85 Km dari target 42,7 Km, Kali Angke sepanjang 26,4 dari 39,8 Km dan Kali Sunter 28 Km dari target 35 Km. Penyelesaian target normalisasi Kali PAS masih mengalami kendala pembebasan lahan. Dalam konteks skema anggaran tahun jamak, di tahun 2016 ini Kementerian PUPR alokasikan sekitar Rp 115 Milyar untuk kelanjutan pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dan pembangu-


13

LIPUTAN KHUSUS

nan inlet dan outlet sudetan Kali Ciliwung ke KBT dengan anggaran sekitar Rp 80 Milyar. Selain itu untuk paket Upper Sunter dan West Canal Floodway (Kanal Banjir Barat) dengan skema tahun jamak dialokasikan Rp 69,6 Miliar. Pemeliharaan berkala juga dilakukan di Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat. Antisipasi banjir juga dilakukan di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu dengan menyiagakan 6 unit pompa tepatnya di RW 01, 02 dan 03. Secara total BBWS Cilicis bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menyiagakan pompa-pompa di Jakarta Timur sebanyak 101 pompa, Jakarta Barat 106 pompa, Jakarta Timur 34 pompa, Jakarta Utara 101 pompa dan Jakarta Selatan 77 pompa. Sedangkan di sisi hilir sungai yang berada di kawasan utara Jakarta, Kementerian PUPR memberikan perhatian kepada pembangunan 2 paket pengaman pantai di Utara Jakarta masing-masing dengan kucuran dana sekitar Rp 72 Milyar dan Rp 77 Milyar di tahun 2016. Dalam konteks jangka panjang, Kementerian PUPR akan membangun 2 bendungan, yakni Bendungan Ciawi dengan alokasi Rp 43,1 Milyar dan dana Rp 36,6 Milyar untuk Bendungan Sukamahi. Dijelaskan oleh Dirjen SDA Mudjiadi, Bendungan Ciawi direncanakan akan memiliki volume sebesar 6,45 juta m3 dan mereduksi banjir 160 m3/detik. Sedangkan bendungan Sukamahi dapat mengurangi banjir 29 m3/detik dan volume air 1,68 juta m3. Dalam perencanaannya, kedua bendungan memerlukan lahan sekitar 89,42 Ha (Bendungan Ciawi) dan 49,82 Ha (Bendungan Sukamahi).

14 14


Sosialisasi awal kebutuhan tanah untuk pembangunan kedua bendungan tersebut telah dilakukan Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, dan Panitia Pembebasan Lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 11-12 Februari 2016 lalu di Kecamatan Megamendung, Bogor. Kementerian PUPR juga telah bekerjasama dengan Pemerintah Belanda dan Korea Selatan untuk mencegah banjir dan pengembangan kawasan perkotaan. Strategi atasi banjir ini menjadi bagian dari kerjasama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda dalam konteks realisasi master plan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara.

LIPUTAN KHUSUS

BBWS Cilicis Lakukan Sosialisasi Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir Ciawi dan Sukamahi

D

alam rangka mengurangi pengaruh kerugian banjir di Kota Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BBWS Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal SDA, bekerjasama dengan jajaran Kecamatan Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, melakukan sosialisasi pembangunan dua buah bendungan yaitu Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan Bendungan Ciawi dan BendunganSukamahi seperti detail desain, AMDAL dan LARAP, kepada masyarakat yang dimungkinkan lahannya terkena pembebasan lahan pembangunan infrastruktur SDA tersebut. Pembangunan kedua bendungan ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak 15 tahun yang lalu.

Sukakarya dan Sukamaju) dan 1 Desa di Kecamatan Cisarua (Kopo). Pembangunan bendungan juga akan berdampak pada 477 Keluarga dan 654 persil lahan. bendungan Ciawi nantinya akan membendung aliran Cisarua dan Cibogo serta anak Ciliwung. “Pertemuan ini hanya sekedar diskusi sekaligus silahturahmi terkait dengan rencana pembangunan 2 buah bendungan di wilayah Megamendung. Jadi belum apa-apa. Baru rencana awal yang harus dimusyawarahkan dulu. Keputusannya nanti ada ditangan warga semua,” tutur Camat Megamendung, Hadijana, dalam kegiatan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi Di Kabupaten Bogor, di Ruang Pertemuan Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat (11-12 Februari 2016).

Hadijana menjelaskan, berawal dari Pertemuan Katulampa, 20 Hasil survey sementara Januari 2014, yang dihadiri dari menyebutkan, kebutuhan lahan unsur Kementerian PU, Pemyang harus dibebaskan bagi prov Jabar, Pemda DKI Jakarpembangunan kedua bendun- ta, Pemda Bekasi dan instansi gan meliputi 6 desa, 5 desa yai- terkait. Kemudian ditindaklantu Kecamatan Megamendung juti dengan adanya usulan dari (Cipayung, Gadok, Sukamahi, BBWS Cilicis kepada Gubenur

Jabar terkait rencana realisasi program pembangunan 2 Bendungan (Ciawi dan Sukamahi). Untuk mensukseskan program itu dibentuklah Tim Persiapan yang tugasnya dibagi ke dalam 4 tahap yaitu penyusunan dokumen perencanaan, persiapan, pembebasan lahan dan penyerahan hasil serta tahap pelaksanaan. “Sosialisasi awal yang dilaksanakan selama 2 hari (11 – 12 Pebruari 2016) termasuk dari bagian tahap persiapan yang menjadi tugas Gubenur Jabar dibantu jajaran di bawahnya (Camat/Lurah). Sebelum tahap penetapan lokasi oleh Gubernur. Setelah semua jelas maka bisa masuk tahap berikutnya yakni pemberkasan dan konsultasi publik untuk berita acara penandatangan penggantian lahan,” lanjut Hadijana. Untuk merealisasikan kedua Bendungan tersebut (Ciawi dan Sukamahi), dibutuhkan lahan yang harus dibebaskan masing-masing sekitar 89,42 hektar (Ciawi) dan 49,82 hektar (Sukamahi). Khusus Bendungan Ciawi Lahan seluas itu diperuntukkan bagi kegiatan konstruksi (36,49 ha), daerah genangan (29,22 ha), kawasan Green belt (21,63 ha) dan 0,88 ha untuk area fasum dan 1,2 hektar sebagai area


15

LIPUTAN KHUSUS Tipikal Potongan Melintang Bendungan Sukamahi

pembangunan jalan masuk . “Tahun ini, dana APBN sebesar Rp 80 miliar sudah tersedia. Setidaknya untuk pekerjaan jalan masuk dulu atau sebagian pekerjaan Bendungan. Kalau bisa dilakukan secara bersamaan. Tentu akan lebih baik lagi, “ujar Bastari, Kabid Pelaksana, BBWS Cilicis. Dalam diskusi juga diungkapkan adanya sebagai warga yang menginginkan ganti rugi. Sebagian lagi ada yang yang mengusulkan dalam pembebasan lahan diberikan lahan pengganti yang tidak jauh dari sekitar Bendungan. Ada 2 alasan mereka. Pertama, agar tidak jauh dari tempat pekerjaan sekarang. Kedua, bila dengan penggantian, belum tentu uang penggantian harganya cukup untuk membeli lahan ditempat lain. Prediksi mereka, harga lahan di tempat lain cenderung naik pasca adanya pembayaran ganti rugi untuk kepentingan umum. Disisi lain, warga mempertanyakan lamanya dilaksana16

Pertemuan ini hanya sekedar diskusi sekaligus silahturahmi terkait dengan rencana pembangunan 2 buah waduk di wilayah Megamendung. Jadi belum apa-apa. Baru rencana awal yang harus dimusyawarahkan dulu. Keputusannya nanti ada ditangan warga semua. kan pembangunan. Sementara isu pembangunan sudah lama tersiar. Hal ini banyak warga yang merasa dirugikan. Pasalnya, banyak calon penyewa / penggarap lahan yang mengundurkan diri, lantaran kuatir lahan yang mereka sewa tidak lama kemudian akan dibangun waduk. Di luar itu, ada juga permintaan warga untuk segera direlokasi dengan syarat diberi hunian layak dan pekerjaan. Apapun yang warganya lontarkan Ca-


mat Megamendung pasti akan mengawal dan berada digaris depan, agar penggantian lahan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik, bukan sebaliknya. Oleh karena itu Hadijana berharap semua warganya yang menjadi korban pembebasan lahan untuk kepentingan umum, nantinya akan menerima ganti untung, bukan sebaliknya malah mengsengsarakan. Sosialisasi ini dihadiri oleh Iskandar, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane (Cilicis), Bastari, Kabid Pelaksana, BBWS Cilicis, Asep Saifuddin, Kasubag Administrasi Pertanahan, Biro Pemerintahan Umum Sekda Prov. Jabar, dan NGATIO (Panitia Pembebasan Lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Para pembicara juga didampingi oleh pihak Polsek dan Dandim dari Kecamatan Megamendung. (kompuSDA/Birkompu)

LIPUTAN KHUSUS Tipikal Potongan Melintang Bendungan Ciawi

Dry Dam Pertama Di Indonesia

U

ntuk mengatasi banjir yang melanda DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membangun dua dry dam di kabupaten Bogor. Kesepakatan bersama yang ditandatangani pada akhir tahun 2014 oleh para pihak terkait itu, antara lain menyatakan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya akibat luapan aliran sungai Ciliwung pada dasarnya tidak dapat diatasi hanya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, tetapi harus melibatkan beberapa pihak baik Pemerintah Pusat ataupun daerah.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi, menyatakan bahwa pembangunan fisik Bendungan Ciawi yang memiliki luas total area sekitar 89,42 Ha dan Bendungan Sukamahi yang memiliki luas total area sekitar 49,82 Ha akan dimulai pada tahun 2016 dan diperkirakan selesai pada tahun 2018. Saat ini, kedua bendungan sedang berada dalam tahap detail desain. Selain untuk pengendali banjir, bendung Sukamahi dan Ciawi memiliki keunikan jika dibandingkan dengan bendungan lain di Indonesia. Kedua bendungan ini merupakan bendungan kering / Dry Dam pertama yang dibangun di Indonesia. Dry Dam ialah bangunan

bendung yang dibangun untuk mengontrol banjir, biasanya pada bendung tipe ini tidak terdapat turbin ataupun pintu air. Pada periode curah hujan tinggi yang berpotensi menimbulkan banjir, bendung ini menahan kelebihan air dan mengalirkannya secara terkontrol. Dry Dam merupakan solusi mitigasi banjir jangka pendek yang menyimpan air selama kurang lebih 24 sampai 48 jam sebelum perlahan melepaskan air untuk mencegah banjir di hilir. Dengan tidak adanya daerah permanen untuk menahan air maka bendung ini disebut Dry dam / bendungan kering. (KompuSDA)


17

RUPA-RUPA INFRASTRUKTUR

Restorasi Sungai Cikapundung Upaya Penataan Kawasan Sempadan Sungai

18



D

irektur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mudjiadi didampingi oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil, (300116) meresmikan Restorasi Sungai Cikapundung II (Teras Cikapundung), Bandung Provinsi Jawa Barat. Turut dihadiri oleh Kepala BBWS Citarum, Yudha Mediawan, para pejabat Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR, beberapa komunitas sungai di Jawa Barat, akademisi dan masyarakat setempat. Mudjiadi mengungkapkan bahwa Teras Cikapundung (Tercik) merupakan bagian dari Restorasi Sungai Cikapundung, yaitu upaya untuk melakukan penataan di sepanjang Kawasan Sempadan Sungai Cikapundung untuk menampung aktivitas sosial masyarakat serta menggali potensi disekitarnya. “Dengan Restorasi Sungai Cikapundung ini, diharapkan tersedianya sarana dan prasarana yang akomodatif dan representatif baik dari segi fungsi maupun estetika, guna mendukung program “Cikapundung Bersih”. Hal ini dapat dilakukan dengan penataan Kawasan Sempadan Sungai Cikapundung yang terintegrasi antara program Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui BBWS Citarum dengan pemerintah kota Bandung,” tutur Mudjiadi. Lebih lanjut, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Ditjen SDA Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengungkapkan bahwa program Restorasi Sungai Cikapundung adalah program yang bertujuan untuk menjaga kualitas air, pengendalian banjir, bagaimana menata bantaran sungai dan meningkatkan fungsi bantaran sungai yang memiliki fungsi sosial sebagai sarana untuk masyarakat saling berinteraksi.


19


“Selain itu juga bagaimana mengubah landscape yang semula kawasan kurang terawat menjadi kawasan pariwisata yang indah dan juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan adanya komunitas-komunitas yang peduli dengan sungai sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang memelihara sungai dan sempadan sungai,” kata Yudha. Lanjut Yudha, pemeliharaan Tercik dan kegiatan Restorasi Sungai Cikapundung akan melibatkan Komunitas Cikapundung yang terdiri dari 52 kelompok kerja (pokja) yang dalam pelaksanaannya didukung oleh BBWS Citarum. “Untuk menangani sungai perlu keterlibatan multi sektor, harus bersama-sama. Selain itu juga penanganan tidak hanya struktural saja tetapi juga non-struktural seperti penghijauan, penanganan limbah, penanganan sedimentasi, persampahan juga peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku warga juga perlu bersinergi untuk ciptakan sungai yang bersih dan indah,” jelas Yudha.

Dengan Restorasi Sungai Cikapundung ini, diharapkan tersedianya sarana dan prasarana yang akomodatif dan representatif baik dari segi fungsi maupun estetika, guna mendukung program Cikapundung Bersih. 20


Pembangunan Tercik dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2015, menghabiskan anggaran Rp 18 Miliar, untuk konstruksinya bersumber dari APBN melalui BBWS Citarum. Desainnya sendiri dilaksanakan oleh konsultan dengan masukan dari Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Sekedar informasi, bahwa Inisiator dari Tarcik ialah Mantan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan mantan Direktur Jenderal SDA Mohamad Hasan. Adapun, kegiatan Restorasi Sungai Cikapundung lainnya, yaitu segmen PLN (Cikapundung Riverspot) yang dikerjakan untuk mendukung Konferensi Asia Afrika menghabiskan anggaran Rp 3 miliar. PPK OP SDA II Satuan Kerja (Satker) Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA BBWS Citarum Kementerian PUPR, R. Yayat Yuliana, yang menangani langsung Teras Cikapundung mengatakan rencananya dana pemanfaatan sisa lelang tahun 2016 akan dialokasikan untuk melanjutkan Restorasi Sungai Cikapundung ke arah


Hulu. “Untuk Restorasi Sungai Cikapundung baru 2 spot yaitu segmen PLN (Cikapundung Riverspot) dan segmen Babakan Siliwangi (Teras Cikapundung), rencananya ke depan mau melanjutkan restorasi sungai ke arah hulu, akan dibuat jogging track sampai Taman Hutan Raya (Tahura) Dago, dan skywalk yaitu jembatan yang menghubungkan Teras Cikapundung dengan tempat parkir di SABUGA,” imbuh Yayat.

Teras Cikapundung Sebagai Percontohan Nasional Restorasi Sungai Dengan pola pemberdayaan masyarakat, Yayat mengatakan bahwa Restorasi Sungai Cikapundung khususnya di Teras Cikapundung ini dapat disebut sebagai percontohan nasional restorasi sungai. Hal tersebut mengacu kepada pemberdayaan masyarakat dalam hal pemeliharaan. “Secara konstruksi, pembuatan Tercik ini mudah, untuk pemeliharaan diperlukan keterlibatan masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan ini. Dari BBWS Citarum dana operasional untuk listrik dan pompa, untuk kebersihan pada komunitas, kareM E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

21


Bagaimana mengubah landscape yang semula kawasan kurang terawat menjadi kawasan pariwisata yang indah dan juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan adanya komunitas-komunitas yang peduli dengan sungai sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang memelihara sungai dan sempadan sungai na disini ada pemberdayaan ekonomi, disini kan ada sungai untuk wisata air, kita sumbang ban ban bekas, perahu perahu karet, dan sekalipun nantinya apabila ada event, komunitas tersebut akan dilibatkan,” tambah Yayat. Lebih jauh lagi Yayat menambahkan bahwa penanganan akan dilanjutkan sampai hilir, saya ingin Restorasi Sungai Cikapundung itu tuntas ke bawah. Tidak hanya dari segi fisik saat ini BBWS Citarum bekerja sama dengan Universitas di Bandung dalam mel-

22


akukan kajian-kajian mengenai kualitas air. “Sekarang sudah mulai dilakukan FGD bersama dengan ITB, UNPAR, ITENAS dan UNPAD. Mereka sudah mulai berkontribusi mengenai bagaimana penanganan Sungai Cikapundung kedepan,” tutur Yayat. (nan/ket kompuSDA/Birkompu PUPR)


Bendung Pice di Negeri Laskar Pelangi

P

ada zaman kolonial Belanda, perusahaan swasta Belanda NV Gemeenschapelyke Mynbouw Maatschappy Billiton (NV GMB) menguasai tambang timah yang berada di Belitung. Sungai Lenggang yang mempunyai kandungan timah paling besar di Belitung menjadi fokus eksplorasi tambang timah di Belitung Timur. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka didatangkan kapal-kapal keruk atau Emmer Bagger yang berfungsi mengeruk tanah yang mengandung timah di sekitar Sungai Lenggang. Kapal pengeruk yang hanya bisa beroperasi pada kedalaman tertentu membuat Belanda berinisiatif membangun bendung di Sungai Lenggang. Akhirnya pada tahun 1928 Belanda membangun Bendung Pice yang digunakan sebagai pengatur tinggi rendahnya permukaan air untuk mempermudah sistem operasional kapal keruk mengeksplorasi timah di Sungai Lenggang. M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

23


Mengenai nama Pice, terdapat dua versi yang berbeda mengenai asal usul nama tersebut. Versi pertama diambil dari sebutan yang diucapkan oleh penduduk keturunan Tiongkok pada masa itu. Mereka menyebutnya dengan nam Phice yang artinya pintu air, sehingga masyarakat Belitung menamainya dengan sebutan Pice. Versi lain menyebutkan nama Pice itu berasal dari nama Sir Vance, yang pada saat itu masyarakat sekitar kurang begitu bisa mengeja kalimat “Vance” sehingga masyarakat hanya bisa menyebut dengan sebutan Pice. Lalu pada tahun 1934 Bendung Pice direnovasi hingga memiliki 16 pintu dengan lebar masing-masing pintu 4 m dan disebut dengan Bendung Pice besar.

Pergantian Era Pada tahun 1953, Pemerintah RI mengambil alih pimpinan Tambang Timah dari NV GMB dan perusahaan itu berubah menjadi Perusahaan Negara Timah (PN Timah). PN Timah yang mengambil alih pengelolaan timah dari kolonial Belanda memutuskan untuk tidak menggunakan kapal keruk dalam kegiatan pertambangannya. Maka Bendung Pice besar di alih fungsikan menjadi sumber air baku untuk PDAM Cabang Gantung dan sebagai sumber air irigasi di Daerah Irigasi Selingsing. Dalam penyediaan air untuk Daerah Irigasi Selingsing, pintu air bendung pada musim kemarau digunakan untuk menaikkan muka air yang ada, sehingga air dapat mengalir menuju intake irigasi. Seiring menuanya umur bendungan, struktur pintu dan bendung mengalami kerusakan, sehingga pintu air pada Bendung Pice Besar tidak dapat dioperasikan lagi, dikarenakan pada saat kondisi pintu tertutup bangunan bendung mengalami getaran, sehingga hal ini meresahkan dan membahayakan masyarakat yang ada disekitar Bendung Pice Besar.

24


Lalu pada tahun 1934 bendung Pice direnovasi hingga memiliki 16 pintu dengan lebar masing - masing pintu 4 m dan disebut dengan Bendung Pice besar.


Untuk mengembalikan fungsi Bendung Pice Besar sebagai pengatur muka air dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ada di sekitar Lokasi Bendung, maka Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (saat itu masih bernama Kementerian Pekerjaan Umum) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII membangun Bendung Pice Baru yang lokasinya terletak di Hulu Bendung Pice Besar. Groundbreaking Bendung Pice Baru yang dilakukan pada tahun 2014 dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Gubernur Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur dan Kepala BBWS Sumatera VIII.

Bendung Pice Baru Bendung Pice Baru yang terletak di Daerah Aliran Sungai Lenggang dibangun dengan 2 spilway tanpa pintu dengan elevasi crest bendung +5,03 m dan 6 pintu air elektrik dengan bukaan pintu 2,5 m, elevasi crast spilway +2,73 m, dengan luas genangan sekitar 3.182 ha. Volume air yang dapat ditampung sekitar 77.192.000 m³, dengan elevasi muka air tertinggi + 5,03 m, sedangkan debit air yang dilepas ke arah hilir Sungai Lenggang adalah sekitar 294 m³/detik. Untuk itu diharapkan pembangunan Bendung Pice Baru ini dapat menggantikan fungsi Bendung Pice


25


Lama dalam penyediaan air di Daerah Irigasi Selingsing serta Sumber Air Baku untuk PDAM Cabang Gantung. Bendung Pice baru diharapkan dapat menampung air pada saat musim hujan dan dapat mengalirkan air ke irigasi pada saat musim kemarau. Walau sudah tidak berfungsi seperti sediakala dan harus ditunjang oleh Bendung Pice Baru untuk operasionalnya, Bendung Pice Besar mempunyai daya tarik menjadi wisata sejarah di Belitung Timur. Pembangunan Bendung Pice Baru diharapkan bisa meningkatkan daya tarik wisata di daerah yang dikenal dengan Negeri Laskar Pelangi tersebut. Daya tarik wisata di Belitung Timur ini sudah didukung dengan fasilitas jalan aspal yang akan memudahkan para wisatawan yang akan berkunjung ke daerah ini.

Untuk itu diharapkan pembangunan Bendung Pice Baru ini dapat menggantikan fungsi Bendung Pice Lama dalam serta Sumber Air Baku untuk PDAM Cabang Gantung. 26


Pada saat ini Bendung Pice merupakan salah satu sarana pendukung ketahanan pangan Belitung Timur. Pembangunan Bendung Pice Baru merupakan tonggak penggerak ekonomi dan pariwisata Negeri Laskar Pelangi ini. (KompuSDA)

Rupa-Rupa Infrastruktur

Bendungan Karian

Sumber Air Baku Banten dan Jakarta

M

enteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten selesai pada 2019. Pembangunan Bendungan Karian yang telah dimulai sejak pertengahan tahun lalu, saat ini progresnya baru mencapai 3,36 persen.

Menurut Basuki, selama ini air baku untuk wilayah Jakarta dipasok dari Bendungan Jatiluhur dan air tanah. Untuk menjaga air tanah, maka pasokan air baku harus cukup. Untuk menghindari masalah pasokan air yang hanya mengandalkan satu bendungan, maka Bendungan Karian akan memasok tambahan air baku.

“Saat ini pengerjaan tanah untuk membangun tapak bendungan, selanjutnya pada Maret mendatang akan dilakukan pekerjaan saluran pengelak. Saya minta bendungan ini sudah bisa digenangi dan beroperasi pada 2019,” kata Basuki di Lebak, Banten, Rabu (17/2).

Dengan debit air 16,6 meter kubik per detik (m3/detik), air baku akan dialirkan ke beberapa wilayah, yaitu kota dan kawasan industri di Serang dan Cilegon sebesar 5,5 m3/detik, Rangkas Bitung sebesar 0,3 m3/ detik. Kemudian Parung Panjang sebesar 0,2 m3/detik, Tigaraksa sebesar 2,5 m3/detik, Serpong sebesar 2,8 m3/dtk, Maja sebesar 0,1 m3/detik dan DKI Jakarta sebesar 3,2 m3/detik.

Nantinya bendungan senilai Rp 1,07 triliun yang dibiayai dari pinjaman Korea Selatan sebesar US$ 100 juta tersebut akan mampu menampung 209 juta meter kubik air dan mampu mengenangi lahan seluas 1.740 hektar. Adapun luas keseluruhan bendungan dengan daerah penyangga sekitar 2.170 hektar.

Manfaat lain dari Bendungan Karian yaitu mengairi daerah irigasi Ciujung seluas 22.000 hektar dan pengendalian banjir dengan kapasitas tampungan banjir sebesar 60,8 juta meter kubik. Kemudian, bendungan juga ber-

potensi menghasilkan tenaga listrik sebesar 1,8 MW (megawatt). Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Mudjiadi, mengatakan bahwa untuk mengalirkan air baku ke daerah-daerah hingga ke Jakarta diperlukan pembangunan pipa air. Perkiraan panjang jalur pipa air menuju Jakarta, sepanjang 37,6 kilometer. Saat ini sedang dikaji finansial pembangunan pipa air tersebut dan direncanakan akan dibangun dengan skema kerjasama pemerintah-swasta. Mudjiadi pun memastikan studi finansial untuk membangun pipa air akan selesai tahun. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Jenderal SDA, A Hanan Akhmad mengatakan lahan untuk pembangunan bendungan tersebut berada di 12 desa dari empat kecamatan dengan luas 2.170 hektar. (kompuSDA/birkompu)


27


Bendung Gerak Sembayat M

enteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, melakukan kunjungan lapangan ke Bendung Gerak Sembayat (120216) didampingi oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Yudi Pratondo dan anggota Komisi V DPR RI, Nursyirwan serta pejabat Kementerian PUPR. “Bendung Gerak Sembayat di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang ditargetkan selesai Agustus tahun ini akan menjadi sumber air baku bagi masyarakat di Kabupaten Gresik, Kabupaten

28

Lamongan dan sekitarnya,” kata Yudi Pratondo. Lebih lanjut, Yudi Pratondo, menjelaskan progres fisik Bendung Gerak Sembayat telah mencapai 95,7 persen. Bendung tersebut merupakan bagian dari Wilayah Sungai Bengawan Solo yaitu Bendung Gerak Babat yang selesai 2004, Bendung Gerak Bojonegoro yang selesai 2012, Bendung Gerak Sembayat sendiri yang dimulai pembangunannya tahun 2011, dan Bendung Gerak Karangnongko yang saat ini masih dalam proses AMDAL.


Pembangunan bendung tersebut dibiayai menggunakan APBN sebesar Rp 720 milyar. Manfaat dari Bendung Gerak Sembayat adalah memiliki tampungan Long Storage untuk keperluan penyediaan air baku sebesar 10 juta m3. Air baku tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi seluas 800 ha, irigasi pompa 3.569 ha, penyediaan air domestik dan industri 1.258 m3/dtk dan mencegah instrusi air laut. Bendung Gerak ini memiliki 7 pintu air yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya dan PT. Brantas Abipraya. (kompuSDA/birkompupr)

RAGAM WARTA SUMBER DAYA AIR

Gerakan CinOP SDA,

Tingkatkan Kepedulian terhadap OP SDA

K

egiatan operasi dan pemeliharaan (OP) dalam bidang sumber daya air (SDA) dilakukan untuk mengembalikan fungsi layanan infrastruktur SDA, agar infrastruktur SDA yang telah terbangun tetap berfungsi sesuai dengan umur rencana layanan infrastruktur tersebut. Cakupan kegiatan OP SDA mencakup seluruh infrastruktur bidang SDA, seperti prasarana irigasi, bendungan, situ, embung, pengendali sedimen, pengendali banjir, hingga bangunan pengamanan pantai.


29


P

embangunan infrastruktur sumber daya air secara teknis selalu dilakukan melalui proses perencanaan,

pelaksanaan dan selanjutnya untuk dioperasikan dan dipelihara dengan baik agar dapat tercapai tujuan pembangunan infrastruktur tersebut. Namun hal tersebut belum dapat tercapai secara optimal terutama disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan strategis dan ekologis (perubahan iklim global). Saat ini, cuaca ekstrim dan ketidakseimbangan hidrologi sering terjadi. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan masih seringnya terjadi banjir, kekeringan, tanah longsor, abrasi pantai, serta banjir lahar dan sedimen. Dalam konteks inilah OP sarana/prasarana bidang SDA dan penanggulangan bencana yang dilakukan secara cepat dan tepat sasaran diharapkan dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak yang terjadi akibat daya rusak air. “Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka diperlukan kegiatan OP yang lebih baik lagi untuk mencapai hasil yang diharapkan, mengingat kegiatan OP dilaksanakan sepanjang umur kemanfaatan infrastruktur SDA. Sebenarnya sangat disadari bahwa kinerja infrastruktur sumber daya air mengalami penurunan, karena kurangnya kepedulian para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pelaksanaan OP SDA yang menyebabkan menurunnya kinerja pelayanan bidang sumber daya air. Sebagai contoh kurang optimalnya pengelolaan irigasi terutama yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan irigasi

30


secara langsung dan nyata akan menyebabkan menurunnya kinerja sistem irigasi,” jelas Direktur Bina OP Ditjen SDA, Lolly Martina Martief, dalam acara Pencanangan Gerakan Cinta OP (GCinOP) SDA, di Yogyakarta (250116).OP merupakan kegiatan yang berkelanjutan, mengoptimalkan aset infrastruktur yang ada, sehingga kegiatannya lebih kepada menjaga dan memelihara agar infrastruktur yang telah terbangun dapat berfungsi sesuai umur rencana.


Lolly Martina Martief mengatakan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui gerakan sosial masyarakat untuk menumbuhkan kecintaan terhadap OP SDA yang dikenal dengan Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (GCinOP-SDA). Gerakan ini merupakan gerakan dari seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat yang sistemik dan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan komitmen para pemangku kepentingan pengelola

sumber daya air (pemerintah, swasta dan masyarakat) dan menumbuhkembangkan kecintaan terhadap OP sebagai suatu budaya. ” Dalam pencanangan gerakan ini kami juga melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan kemitraan dengan 16 universitas, diantaranya ITB, UGM, ITS, UNDIP dan Universitas Udayana terutama pengembangan kurikulum SDA di perguruan tinggi berbasis OP dan kerjasama penelitian berbasis OP, terutama kecerdasan buatan dan kearifan lokal dalam mendukung OP,” imbuh Lolly Martina Martief.


31


OP bidang SDA tak pelak memegang peranan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Yakni, dengan mengoptimalkan produktivitas lahan yang ada dengan dukungan operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi, rawa, dan tambak. Menanggapi hal tersebut, Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Ari Setiadi Moerwanto mengingatkan gerakan ini dilakukan oleh semua pihak, bukan hanya Kementerian PUPR. “ Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan begitu pula sebaliknya, harus saling berkoordinasi untuk meningkatkan OP SDA, dan jangan lupa juga untuk memperbaiki SDM bidang OP menjadi lebih baik lagi. Kegiatan OP SDA merupakan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat terutama petani. Maka sudah selayaknyalah petani dibantu agar lebih kreatif dan produktif dalam menjaga irigasi terutama dalam mendukung program ketahanan pangan,” kata Arie. penandatanganan kontrak Gerakan Cinta OP SDA dengan 16 perguruan tinggi dan Direktorat Jenderal SDA, oleh Direktur Jenderal SDA yang didampingi oleh Direktur Bina OP SDA. Dalam hal ini perguruan tinggi melakukan pengendalian pelaksanaam kegiatan sesuai lingkup kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal SDA yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktorat Bina OP melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara nasional. Jika perguruan tinggi memerlukan bantuan teknis untuk kegiatan yang spesifik, maka Direktorat Bina OP berkewajiban memfasilitasi

32


agar program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan kegiatan pengendalian masing-masing pihak mendokumentasikan sebagai bahan laporan. Turut hadir dalam acara ini Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, mewakili Menteri PUPR, para Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, GP3A, BWS dan BBWS di lingkungan Ditjen SDA, Pemerintah Daerah Yogyakarta, para akademisi diantaranya UGM, ITB, ITS, UNDIP dan Universitas Udayana

Kegiatan OP SDA merupakan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat terutama petani. Maka sudah selayaknyalah petani dibantu agar lebih kreatif dan produktif dalam menjaga irigasi terutama dalam mendukung program ketahanan pangan.

Employee Gathering Setditjen SDA


Employee gathering tahun ini merupakan salah satu kegiatan spesial bagi para pegawai Setditjen SDA, karena bersamaan dengan berakhirnya masa bakti Sekretaris Ditjen SDA, Hartanto.

D

alam rangka meningkatkan kualitas, motivasi kerja sekaligus menumbuhkan kembali nilai-nilai perilaku pegawai, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Setditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyelenggarakan employee gathering di Lembang, Bandung, pada tanggal 29 hingga 31 Januari 2016. Sekitar 165 peserta yang terdiri dari pejabat dan pegawai Setditjen SDA melaksanakan kegiatan outbond bersama seperti amazing race games dan offroad ke wilayah Tangkuban Perahu. Acara employee gathering di lingkungan Setdijen kali ini terasa berbeda, karena Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) SDA saat itu, Hartanto, tengah menjelang masa akhir baktinya di Kementerian PUPR yang sudah dijalaninya sejak tahun 1982.Hartanto berpesan bahwa

walaupun dirinya sudah mencapai masa akhir bakti, semua pekerjaan di lingkungan Setditjen SDA harus tetap dijalankan. “Walaupun saya pensiun, semua harus tetap jalan, tidak ada perlambatan. Semua yang sudah jalan malah harus dipercepat,” ujarnya. Seraya menambahkan bahwa dirinya masih akan membantu Direktur Jenderal SDA sampai adanya Sesditjen definitif. Sementara menunggu Sesditjen definitif dilantik, Pelaksana Harian akan dijabat oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setditjen SDA I Made Widiantara. Sedangkan menjabat sebagai Pelaksana Tugas adalah Direktur Pengembangan Jaringan SDA Widiarto.


33


Dalam kesempatan yang sama, Hartanto mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta seluruh staf Setditjen SDA yang selama dua tahun masa jabatannya sebagai Sesditjen SDA bahu membahu menyelesaikan pekerjaan. “Semua pegawai di lingkungan Setditjen SDA memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan tugas Sesditjen, untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih,” ujar Hartanto.

Riwayat karir Hartanto

1 April 1995 – 1 Oktober 2000

1 Januari 2000 – 3 April 2001

Staf Pengendalian Banjir Jakarta Direktorat Jenderal Pengairan

Staf Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat

1 Oktober 2004 – 24 April 2006 Kepala Subdit Perencanaan Teknis Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah Ditjen SDA

28 Januari 2008 – 28 Februari 2011 Kepala BBWS Pemali Juana Ditjen SDA

34

25 April 2006 – 15 November 2006 Kepala Subdit Perencanaan Teknis Direktorat Irigasi Ditjen SDA

1 Maret 2011 – 23 Januari 2014 Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA


3 April 2001 – 1 Oktober 2004 Pemimpin Proyek Pengelolaan Sumber Air dan Pengendalian Banjir Cimanuk Cisanggarung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA)

15 November 2006 – 27 Januari 2008 Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Ditjen SDA

24 Januari 2014 – akhir bakti Sekretaris Ditjen SDA


Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Tentang Perizinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA

P

emberian izin atau pengendalian pemanfaatan sumber daya air bertujuan untuk menjaga kondisi alami sumberdaya air, penggunaan secara hemat dan bijak, mencegah/ mengendalikan dampak negatif kegiatan terhadap sumberdaya air. Pemberian izin juga dilakukan untuk menjamin hak atas air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat, serta kebutuhan lainnya sesuai alokasi air secara tertib, adil, akuntabel serta mencegah konflik antar pengguna. Selain itu juga mencegah bencana daya rusak air yang timbul akibat penggunaan sumber daya air yang tidak bertanggung jawab.

S

ejak pemberlakuan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015 lalu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk menyusun peraturan perundangperundangan pengganti demi keberlangsungan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen SDA adalah dengan menyiapkan peraturan khusus yang fokus kepada perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air. Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016 ini, mencantumkan peraturan di antaranya mengenai kewenangan pemberian izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dan urutan prioritas pemberian izin.

Permen ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon dan pemberi izin dalam proses perizinan pengusahaan sumber daya air atau perizinan penggunaan sumber daya air. Permen ini juga digunakan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan izin pengusahaan sumber daya air dan izin penggunaan sumber daya air.


35


Tingkat kewenangan pemberian izin diberikan sesuai dengan klasifikasi Wilayah Sungai. Untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada Wilayah Sungai (WS) lintas provinsi, WS lintas negara dan WS strategis nasional, kewenangan berada pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air. Kemudian, untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada WS lintas kabupaten/ kota, kewenangan berada pada gubernur. Sedangkan, kewenangan bupati/walikota berlaku untuk kegiatan pegusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada WS dalam satu kabupaten/kota.

Pemberian izin pengusahaan dan penggunaan sumber daya air dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas tertentu. Prioritas pertama diberikan kepada kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar, kemudian kepada kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber daya air, kegiatan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, kegiatan pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum, dan beberapa hal lainnya.

Pemberian izin pengusahaan dan penggunaan sumber daya air dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas tertentu. 36


Sedemikian pentingnya perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air, Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang baru saja berakhir masa kerjanya, sebagai narasumber dalam acara Sosialiasasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di Tangerang Selatan (10/02) menyatakan bahwa tugas Ditjen SDA tidak hanya mengurus pembangunan infrastruktur sumber daya air, tetapi juga perizinan. “Oleh karena itu setiap Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai sebaiknya memiliki petugas struktural yang khusus untuk mengurus perizinan,” jelas Hartanto.


Pengusahaan sumber daya air dan

Dalam hal pengusahaan sumber daya air

penggunaan sumber daya air dilakukan pada

untuk kegiatan pengusahaan air minum

permukaan yang meliputi sungai, danau,

dalam kemasan, harus juga memenuhi

rawa, dan sumber air permukaan lainnya.

ketentuan, yakni hanya diperbolehkan

Kemudian air laut yang berada di darat.

untuk menggunakan 20% dari potensi air yang tersedia jika air diambil dari mata air.

Dalam Permen tersebut menyebutkan bahwa

Serta tidak boleh menutup akses masyarakat

izin. itu, disebutkan izin pengusahaan sumber

terhadap sumber air yang diusahakan.

daya air diberikan dengan persyaratan, yakni untuk pengusahaan sumber daya air yang menghasilkan air baku atau air minum wajib memberikan paling sedikit 15% dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin. Pemegang izin pengusahaan sumber daya air juga wajib pemegang izin pengusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin diberikan berdasarkan urutan prioritas pemanfaatan sumber daya air, rencana

Kegiatan

pengusahaan air minum dalam

kemasan hanya diperbolehkan menggunakan

20% dari potensi

air yang tersedia jika diambil dari mata air

penyediaan air atau zona pemanfaatan ruang pada sumber air yang terdapat dalam rencana pengelolaan sumber daya air, serta alokasi air yang telah diperhitungkan secara ketat. Kemudian harus memperhitungkan keperluan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup.


37

SEPUTAR SUMBER DAYA AIR

HUT HATHI

ke 35 D

irektur Jenderal Sumber Daya Air selaku Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Hidraulika (HATHI), Mudjiadi, melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor HATHI Pusat di Jakarta (20/01). Kantor HATHI Pusat yang berlokasi di Jalan Bank V No. 1, Jakarta Selatan, direncanakan terdiri dari tiga lantai. Lantai 1 akan digunakan sebagai ruang parkir, lantai 2 digunakan untuk tempat berdiskusi dan lantai 3 digunakan untuk pengadaan sertifikasi bendungan. “Sebenarnya sejak kepengurusan periode 2004-2007 HATHI berkeinginan untuk dapat memiliki gedung sendiri, dan pada hari ini, 20 Januari 2016, telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung HATHI. Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung HATHI Pusat ini sekaligus memperingati hari ulang tahun HATHI ke-35. Dan di usia HATHI yang ke35 ini tak terasa HATHI sudah memberikan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara untuk kemajuan pembangunan infrastruktur sumber daya air,” kata Mudjiadi.

38


Sebenarnya sejak kepengurusan periode 2004-2007 HATHI berkeinginan untuk dapat memiliki gedung sendiri, dan pada hari ini, 20 Januari 2016, telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung HATHI. HATHI dideklarasikan pada Januari 1981, bertepatan dengan meletusnya Gunung Galunggung, yang apabila dikaitkan dengan usia manusia berarti HATHI sedang dalam usia produktif. Banyak yang telah diperbuat oleh HATHI dalam masa 35 tahun ini untuk kepentingan kemajuan ilmu teknik hidraulik dalam menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu diharapkan kedepannya HATHI bisa lebih produktif karena sudah berumur 35 tahun.

HATHI didirikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada bidang hidraulik melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Diharapkan organisasi ini dapat semakin memaksimalkan pengembangan, pemanfaatan dan penyebarluasan ilmu dalam bidang teknik hidraulik.

Untuk menjawab harapan yang diamatkan kepada HATHI, beberapa program ke depan tengah direncanakan, seperti PIT ke-33 dan Kongres HATHI ke-12 tahun 2016 yang akan dilaksanakan di Semarang. Selain itu, HATHI juga akan melaksanakan seminar internasional ke-5 dan pelatihan-pelatihan untuk anggota, akreditasi jurnal ilmiah nasional dan pelatihan open journal system sesuai dengan surat edaran akreditasi jurnal ilmiah secara elektronik dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.


39


Mudjiadi juga mengucapkan terima kasih

Ruang, Lantai 8, di Jakarta. Dan turut dihad-

bagi para penggagas dan pendukung HATHI

iri oleh para pejabat eselon II dan III di ling-

yaitu Ir. Moch. Memed Dipl. HE (alm) dan

kungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ir. Mardjono Notodihardjo dan Ir. Martono Martodiputro (alm), serta para Ketua HATHI

Selamat Ulang Tahun HATHI, semoga se-

yaitu Ir. Husni Sabar, Dipl. HE (1992-1995);

makin maju serta dapat terus mendampingi

Ir. Soeparmono (1995-1998); DR. (Hc)

dan mempererat hubungan para ahlti teknik

Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE (1998-2004); Ir. Siswoko, Dipl. HE (2004-2007); Ir. Iwan Nursyirwan, Dipl. HE (20072010) dan DR. Ir. Moch. Amron, M.Sc (20102013). Setelah peletakan batu pertama pembangunan gedung HATHI Pusat, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, dan acara ramah tamah dengan para sesepuh Direktorat Jenderal SDA yang juga merupakan pengurus HATHI diantaranya yaitu Iwan Nursyirwan, Soenarno, Budiman Arief, Eko Subekti, Eddy Djayadiredja, Adi Sarwoko, Pitoyo Subandrio, yang bertempat di Gedung Direktorat Sumber Daya Air dan Penataan

40


hidraulika Indonesia! (KompuSDA)


INACID 2016

Pengelolaan irigasi harus lebih baik, murah dan cepat

P

ada era kompetisi kini ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola irigasi yaitu pertama, harus lebih baik. Kedua, harus lebih murah. dan ketiga, harus lebih cepat. Dengan kata lain harus ada nilai efesiensi dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan irigasi, agar ke depan dapat mengelola dan mengembangkan irigasi menjadi lebih baik.

I

. n d o n e s i a n Na s i o n a l Committee On Irrigations And Drainage (INACID) menye-

lenggarakan Rapat Anggota Tahunan dan Seminar Nasional yang dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Acara yang digelar di Bali pada tanggal 22 & 23 Februari ini bertujuan untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, menuangkan ide, gagasan dan kemampuan dalam bidang pengelolaan air. Ketua Pelaksana RAT dan Seminar Nasional Adangsaf Ahmad dalam laporannya mengatakan, “kegiatan ini bertujuan untuk mendorong generasi muda INACID dalam mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi pada bidang irigasi”. Dengan inovasi teknologi pengelolaan sumber daya air khususnya ketersediaan air irigasi secara berkelanjutan diharapkan pada saat kemarau panjang ketersediaan air masih bisa mencukupi untuk kebutuhan irigasi. Dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan “produksi pangan sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor tanah dan air. Air diperlukan oleh tanaman pangan sebagai media untuk membawa unsur-unsur hara yang terdapat di dalam tanah agar tanaman dapat tumbuh, berkembang dan berbuah. inilah peranan air irigasi, sangat penting dalam menjaga produksi pangan nasional”. M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

41


Ada lima hal yang untuk mendorong tercapainya kedaulatan pangan yakni : Pertama, ketersediaan benih. Kedua, adanya pupuk. Ketiga, cara tanam yang baik. Keempat, penyuluhan yang baik. Dan kelima, ketersediaan air. “Tugas dan kewajiban kementerian PUPR adalah yang kelima yaitu dengan penyediaan air”, Lanjut Basuki. Dalam bidang pertanian, ketersediaan air merupakan sesuatu yang krusial untuk dapat menentukan pertumbuhan dan produksi pertanian secara maksimal. Kedepannya, untuk meningkatkan produksi pangan maka kebutuhan akan air pun akan semakin meningkat. Ketersediaan air, pertumbuhan tanaman, produksi pangan, dan ketahanan pangan merupakan urutan mata rantai yang saling berhubungan erat. Stabilnya persediaan air akan membuat pertumbuhan tanamannya baik, pertumbuhan tanaman yang baik akan meningkatkan produksi pangan semakin tinggi, dengan produksi pangan yang tinggi maka ketahanan pangan pun akan terwujud.

42


Acara seminar INACID tahun ini diisi dengan diskusi yang menampilkan Suyono Sosrodarsono dengan materi tentang “Irigasi di Masa Lalu”, Hafied A.Gany dengan materi tentang “Modernisasi Irigasi Pada Negara Maju, I Wayan Windra dengan materi tentang “Subak di Bali”, dan Dodo Gunawan dengan materi tentang “Pengaruh Iklim Terhadap Kelangsungan Produksi Pangan”. Hadir pada kesempatan tersebut Dirjen SDA Kementerian PUPR Mudjiadi, Kepala Balitbang Kementerian PUPR Arie Setiadi Murwanto, para pejabat dilingkungan Dinas PSDA Provinsi Bali, dan para pengajar di Universitas Udayana.

E D I T O R I A L. Keterangan Sampul MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Recommend Documents