Dwi Sriyadi

STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang

Oleh :

Dwi Sriyadi 8150408151

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015

1

PERSETUJUAN PEMBIMBING Skripsi dengan judul “STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM” ditulis oleh Dwi Sriyadi, NIM 8150408151 telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada : Hari

:

Tanggal

: Menyetujui, Dosen Pembimbing

Baidhowi, S.Ag., M.Ag NIP. 197307122008011010

Mengetahui, Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si. NIP. 196711161993091001

ii

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada tanggal : 24 Februari 2015 Panitia : Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, M.H.

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 19530825 198203 1 003

NIP. 19671116 199309 1 001 Penguji Utama

Dian Latifiani, S.H., M.H NIP. 198002222008122003

Penguji I

Penguji II

Aprilia Niravita, S.H., M.Kn

Baidhowi, S.Ag., M.Ag

NIP. 198004252008122002

NIP. 197307122008011010

iii

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini yang berjudul “STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM” benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 21 januari 2015 Penulis

Dwi Sriyadi 8150408151

iv

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahirobbil’aalamin Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga dengan segala keterbatasan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM” Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, kritik, dan saran serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Prof. Dr. Fathur Rokhman M. Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 3. Bapak Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 4. Bapak Baidhowi, S.Ag., M.Ag sebagai dosen wali sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini. 5. Ibu Rofi Wahanisa, S.H, M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata.

v

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan. 7. Kedua Orang tuaku tercinta untuk semangat, doa, kasih sayang dan dukungan yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 8. Adik dan kakak serta Seluruh keluaga besar yang selalu mendoakan dan menantikan keberhasilanku. 9. Teman-teman dan sahabat-sahabat angkatan 2008 Lukman, Ketut, Rizal, Vino, Sahid, Galuh Andris, Adam”Comet”, Adit “Gembol”, Adit “Bogel”, Pras ”Kebo”, rifki “benjol”, joko, Tomy, Denny, Maulana, Tegar, Agung, Rafael, Aristanto, Mas Lucky, Mas Ashari dan semuanya terimakasih untuk segala support dan motivasinya. 10. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang telah berperan hingga terwujud skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan didalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, 21 januari 2015 Penulis

Dwi Sriyadi

vi

ABSTRAK Sriyadi Dwi. 2014. Studi Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Bhaidhowi, S.Ag., MAg. Kata kunci: pembagian waris, anak luar kawin, Perdata, Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan pewarisan di Indonesia masih bersifat pluralistik yaitu Hukum Waris Perdata, Waris Islam dan Waris Adat. Hal ini berpengaruh pada pencari keadilan khususnya terkait dengan kedudukan yang sama dimata hukum. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin diakui dan ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPer) dan untuk mengetahui ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan umdang- undang dan konseptual. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu KUHPer serta KHI dan data sekunder berupa jurnal, dokumen dan bahan pustaka lainya. Instrumen pengumpulkan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil: Pertama, pengakuan anak luar kawin telah jelas diatur dalam KUHPer pasal 272, 275, 281, 282, 284, 285 dan pasal 286 dari pengakuan tersebut maka timbulah hubungan perdata antara anak luar kawin diakui dengan orang tua yang mengakuinya seperti dijelaskan di KUHPer pasal 280, 5a, 39, 47, 328, 298 dan pasal 306. Dalam KHI sendiri anak luar kawin diatur dalam pasal 100, 186, dan pasal 20. Anak luar kawin dari pernikahan siri bisa disahkan melalui itsbat nikah diatur dalam pasal 7 KHI, sedangkan anak luar kawin dari hubungan zina hanya bernasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Kedua, ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam KUHPer diatur dalam pasal 863, 916, dan pasal 865 sehingga jelas bagian yang akan diterima. Dalam KHI anak yang lahir karena pernikahan siri dan mendapatkan itsbat bisa menerima hak warisnya seperti anak sah, sedangkan ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin KHI pasal 186 bahwa anak luar kawin hanya memperoleh hak mewarisnya dari ibunya dan kerabat ibunya saja sedangkan apabila ayahnya ingin memberikan warisan kepadanya maka dengan cara wasiat yang diatur dalam KHI pasal 209. Kesimpulan, bahwa anak luar kawin diakui telah jelas diatur dalam KUHPer, tetapi dalam KHI kurang jelas dan kurang terperinci tentang nasib anak luar kawin. Saran, bagi generasi muda untuk berhati- hati dalam menjalin pergaulan, dan untuk lembaga pemerintah lebih mengawasi tentang undang- undang pornografi dan pornoaksi karena pornografi dan pornoaksi tersebut dapat merusak kepribadian bangsa Indonesia.

vii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................ PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................... PENGESAHAN ........................................................................................................ PERNYATAAN......................................................................................................... MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................... KATA PENGANTAR .............................................................................................. ABSTRAK ............................................................................................................... DAFTAR ISI ............................................................................................................. DAFTAR BAGAN .................................................................................................... DAFTAR TABEL .................................................................................................... BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................................

Halaman i ii iii iv v vi viii ix xii xiii 1

1.1. Latar Belakang ...........................................................................

1

1.2. Identifikasi Masalah ..................................................................

6

1.3. Pembatasan Masalah ...................................................................

7

1.4. Rumusan Masalah ......................................................................

7

1.5. Tujuan Penelitian .......................................................................

8

1.6. Manfaat Penelitian .....................................................................

9

1.7. Sistematika Penulisan Hukum ....................................................

10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................................

12

2.1. Tinjauan Tentang Anak ............................................................

12

2.1.1. Tinjauan Anak Luar Kawin ...........................................

13

2.1.1.1. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata .....

13

2.1.1.2. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam .......

17

2.2. Tinjauan Umum Tentang Waris ................................................

20

2.2.1. Waris Menurut Hukum Perdata .......................................

20

2.2.1.1. Pengertian Waris ................................................

20

2.2.1.2. Dasar Hukum Waris Perdata ..............................

24

2.2.1.3. Cara Mewaris Menurut Hukum Perdata ............

25

2.2.1.4. Golongan Ahli Waris .........................................

29

2.1.1.3. Bagian Legitieme Portie .....................................

35

2.1.1.4. Asas Kebebasan Ahli Waris Untuk Menentukan Sikap ...................................................................

36

2.2.2. Waris Menurut Hukum Islam ...........................................

38

2.2.2.1. Pengertian Waris Islam ......................................

38

viii

2.2.2.2. Dasar Hukum Waris Islam .................................

39

2.2.2.3. Sebab- sebab Menerima Warisan Menurut Hukum Islam ....................................................... 2.2.2.4. Sebab-

sebab

Tidak

Menerima

41

Warisan

Menurut Hukum Islam ........................................

42

2.2.2.5. Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya Masing-Masing ..................................................

45

2.2.2.6. Wasiat .................................................................

49

2.2.2.7. Kelompok Keutamaan ........................................

53

BAB 3 METODE PENELITIAN ...........................................................................

55

3.1. Pengertian Penelitian .................................................................

55

3.2. Jenis Penelitian ..........................................................................

55

3.3. Metode Pendekatan Penelitian ...................................................

56

3.4. Sumber Pengumpulan Data .......................................................

57

3.5. Instrumen Pengumpulan Data ...................................................

58

3.6. Analisis Data ..............................................................................

59

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................................

60

A. HASIL ........................................................................................................

60

4.1. Kedudukan Anak Luar Kawin Diakui Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam .....................................

60

4.2. Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam .....................................

68

B. PEMBAHASAN 4.1. Kedudukan Anak Luar Kawin Diakui Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam .....................................

71

4.2. Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ..................................... ix

89

BAB 5 PENUTUP ....................................................................................................

109

5.1. Simpulan ....................................................................................

109

5.2. Saran ..........................................................................................

113

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................

114

x

DAFTAR BAGAN Bagan : Halaman : Bagan 1. anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan I ....................................

90

Bagan 2. dua anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan I...............................

91

Bagan 3. Anak luar kawin mewaris bersama anak sah ..................................................

93

Bagan 4 ......................................................................................................................

94

Bagan 5. anak luar kawin mewaris bersama golongan II .............................................. Bagan 6. anak luar kawin mewaris bersama golongan II ..............................................

95 96

Bagan 7. anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan III ..................................

97

Bagan 8. anak luar kawin diakui mewaris bersama golongan IV

.............

98

Bagan 9. anak luar kawin diakui sebagai ahli waris satu-satunya

.............

99

Bagan 10. anak dari anak luar kawin diakui sebagai ahli waris pengganti

............. 100

Bagan 11.anak dari anak luar kawin diakui tidak dapat sebagai ahli waris pengganti .

xi

101

DAFTAR TABEL Tabel 1. Komparasi pembagian harta warisan menurut hukum perdata dan hukum Islam 111

xii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Perkawinan. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa Hukum yang dinamakan kematian. Kelanjutan dari timbulnya peristiwa Hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah pengurusan dan kelanjutan hak- hak dan kewajiban- kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Hukum Waris Indonesia masih belum ada kesatuan (kodifikasi) Hukum Waris yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Hukum Waris di Indonesia saat ini berlaku tiga sistem Hukum Waris yakni Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Adat. Akibatnya dengan masih berlakunya tiga sistem Hukum kewarisan tersebut maka setiap penduduk Indonesia menggunakan aturan Hukum yang berbeda- beda dalam menentukan pembagian warisan tergantung dari Hukum yang dianutnya sendiri- sendiri. Dari ketiga sistem Hukum yang mengatur tentang waris tersebut tentunya mempunyai sumber Hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain. Didalam buku “Ilmu Waris: Faraidh” yang ditulis oleh Ibrahim Al Tuwaijry, Waris islam yang berasal dari Hukum Islam mempunyai sumber Hukum dari Al- Qur’an, Hadist dan Ijtihad. Dalam buku “Hukum Kewarisan Perdata” oleh Prof. Waryono SH, MH dijelaskan Hukum Perdata bersumber dari kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang

1

selanjutnya disebut KUHPer. Sedangkan Hukum Waris Adat mempunyai sumber yang berbeda- beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Dari ketiga sumber Hukum Waris tersebut diatas maka hanya Hukum Waris islam dan Hukum Waris Perdatalah yang mengatur secara terperinci mengenai bagian- bagian yang diterima setiap ahli waris. Maka sistem Hukum Waris islam dan Hukum Perdata yang dapat menjadi acuan perbandingan Hukum Kewarisan. Hal ini berpengaruh pada pencari keadilan khususnya terkait dengan kedudukan yang sama dimata hukum.

Sistem kewarisan di Indonesia anak mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan ahli waris yang lain baik itu menurut sistem Hukum Islam, Perdata oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu- satunya golongan ahli waris, artinya selain sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak. Anak menurut Hukum Perdata dibedakan menjadi dua, yaitu antara anak sah dan anak tidak sah. Menurut Pasal 250 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Pasal 42 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak- anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak tidak sah (on wettig kind) adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Anak ini disebut naturlijk kind tidak mempunyai hubungan Hukum dengan ayah biologisnya kecuali setelah diadakan pengesahan atau pengakuan dari orang tuanya. Yang dimaksud dengan anak luar kawin dalam pembicaraan ini ialah anak luar kawin yang telah diakui dengan sah. Jadi tidaklah mengenai anak luar kawin yang tidak diakui dengan sah. Anak luar kawin yang diakui dengan sah itu ialah anak yang dibenihkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah (Perangin, 1997: 90). Secara garis besar, KUHPer membagi anak di luar kawin atau

2

anak tidak sah dalam 3 (tiga) golongan yaitu: Anak alami (Natuurlijk kind), anak zina (Overspeleg kind) dan anak sumbang (Blodsceneg). Dari ketiga golongan di atas, Pasal 272 KUH Perdata anak luar kawin atau anak tidak sah yang dapat dilakukan pengakuan hanyalah anak alamiah, sedangkan anak zina dan anak sumbang menurut pasal 283 KUHPerdata tidak dapat disahkan dan diakui oleh orang tuanya. Namun dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 273 KUHPerdata terdapat pengecualian yaitu bahwa dalam keadaan istimewa melalui dispensasi dari Pemerintah yang disahkan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dan Mahkamah Agung maka anak tersebut dapat disahkan dengan cara mengakui anak itu dalam akta perkawinan. Dasarnya adalah adanya ketentuan dalam pasal 867 KUHPer yang menyatakan, bahwa pengaturan mengenai Hukum Waris anak luar kawin, tidak berlaku bagi anak yang dibenihkan dalam Zinah atau dalam subang. Karena anak tersebut tidak diatur warisannya dalam KUHPer, maka kesimpulannya adalah, bahwa mereka tidak berhak untuk mewaris (Satrio, 1992: 172). Pengakuan anak luar kawin merupakan pengakuan seseorang baik bapak atau ibu dari anak luar kawin dimana pengakuan anak luar kawin ini harus memenuhi syarat- syarat dan cara- cara yang ditentukan oleh Undang- Undang. Akibat dari pengakuan anak luar kawin ini terhadap orang tuanya adalah terjadinya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya, hal ini termuat dalam Pasal 280 KUH Perdata. Perlu diperhatikan dalam hubungan pewarisan anak luar kawin, ialah ketentuan pasal 285 KUHPer yang mengatur “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tak akan

3

membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”. Pengakuan sepanjang perkawinan, maksudnya pengakuan yang dilakukan suami istri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan. Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak- anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan ( Sjarif dan Elmiyah, 2006: 85) Sedangkan dalam Hukum Islam, anak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu anak syar‟iy dan anak thabi‟iy. Dinamakan anak syar‟iy karena agama menetapkan adanya hubungan nasab secara Hukum dengan orang tua laki- lakinya karena terjadi perkawinan yang sah. Sedangkan dinamakan anak thabi‟iy adalah karena secara Hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki nasab dengan orang tua laki- lakinya karena anak tersebut lahir bukan karena perkawinan yang sah. Adanya anak luar kawin di dalam Hukum Islam adalah dianggap sebagai anak zina dari orang tuanya. Anak zina adalah anak yang terjadi dari hubungan zina. Anak zina mempunyai ketentuan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tidak bernasab kepada laki- laki yang menyebabkan kehamilan ibunya. Hubungan waris mewaris hanya terjadi dengan ibunya, tidak dengan laki- laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan ibunya, apalagi dengan laki- laki yang menjadi suami ibunya sebelum ia dilahirkan. Dalam perkembanganya anak luar kawin setelah keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang dihasilkan dari pernikahan sirri yang belum tercatatkan di akta perkawinan atau catatan sipil dan anak yang dihasilkan dari hubungan zina. Dari kedua macam anak luar kawin tersebut tentulah mempunyai akibat hukum yang berbeda.

4

Kompilasi Hukum islam mengatur tentang adanya kawin hamil yaitu yang diatur dalam pasal 53. Dalam pasal ini wanita yang hamil dapat menikah dengan lakilaki yang menghamilinya tanpa menunggu anak itu lahir. Dalam hal tersebut diatas anak yang dilahirkan kedudukannya menjadi anak sah meskipun dari hubungan yang tidak sah. Dengan demikian anak tersebut mempunyai hak mewaris baik dari ayah maupun ibunya. Namun dalam penulisan hukum ini anak luar kawin yang dimaksud adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diantara keduanya tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain. Anak zina hanya bernazab dengan ibunya jadi hubungan waris- mewarisi hanya dengan ibunya atau kerabat ibunya. Kompilasi Hukum Islam mengenal wasiat Wajibah yaitu wasiat yang diberikan pewaris kepada kerabat dekat yang seharusnya tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris. Menurut hal tersebut anak luar kawin diakui atau anak angkat dapat menerima harta warisan dengan memberikan wasiat wajibah dari ayah yang melakukan pengakuan karena kekerabatan Mengenai tentang ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dari kedua sistem Hukum Waris tersebut yaitu waris islam dan Waris Perdata memiliki penegakan hukum yang berbeda. Diantaranya yaitu sistem Waris Perdata yang dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri sedangkan waris Islam dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Hukum Waris Perdata maupun Hukum Waris Islam mengatur tentang pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui ini secara berbeda- beda sesuai dengan prinsip yang dianut, dimana dari masing- masing hukum merasa telah adil dalam memberikan bagian warisan untuk anak luar kawin diakui. Hal ini berpengaruh

5

pada pencari keadilan khususnya terkait dengan kedudukan yang sama dimata hukum. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana keadilan dalam pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui perlu diadakan penelitian mengenai hal tersebut. Sehubungan dengan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul “STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB

UNDANG-

UNDANG

HUKUM

PERDATA

DAN

INSTRUKSI

PRESIDEN NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

1.2 Identifikasi Masalah Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai “Studi Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” terdapat beberapa masalah yang dapat teridentifikasi diantaranya, yakni : 1.

Di Indonesia masih menganut 3 sistem Hukum Waris diantaranya, Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat.

2.

Terdapat sumber Hukum yang berbeda antara Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat.

3.

Kedudukan anak menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

4.

Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengetahui akibat adanya anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

5.

Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengetahui bagaimana prosedur pengakuan anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

6

6.

Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengetahui bagaimana pembagian harta warisan untuk anak luar kawin yang diakui menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

1.3 Pembatasan Masalah Adapun masalah yang akan diteliti dan dibatasi, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulis dapat lebih terfokus dan tidak melebar dari pokok permasalahan yang ada serta penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Maka dari itu penulis membatasi masalah pada Studi Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut : 1.

Kedudukan anak luar kawin diakui menurut kitab Undang- undang Hukum Perdata dan instruksi presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2.

Komparasi tentang ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin diakui dalam kitab Undang- undang Hukum Perdata dan instruksi presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut : 1.

Bagaimana kedudukan anak luar kawin diakui menurut kitab Undang- undang Hukum Perdata dan instruksi presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?

7

2.

Bagaimana komparasi tentang ketentuan pembagian harta warisan untuk anak luar kawin diakui dalam kitab Undang- undang Hukum Perdata dan instruksi presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?

1.5 Tujuan Penelitian Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 1.

Tujuan Objektif a.

Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin diakui menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPer) dan Instruksi Presiden No. 1 tahun \ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b.

Untuk mengetahui komparasi ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan jalan mencari persamaan dan perbedaan antara kedua Hukum tersebut guna menemukan Hukum yang adil bagi anak luar kawin diakui.

2.

Tujuan Subjektif a.

Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan Hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

b.

Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan penulis mengenai ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui yang diatur dalam Hukum Perdata dan yang diatur dalam Hukum Islam.

8

c.

Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai Hukum Perdata dan Hukum Islam, terkhusus dalam Hukum Waris.

1.6 Manfaat Penelitian Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain : 1.

Manfaat Teoritis Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum pada umumnya, khususnya Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam mengenai komparasi ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam KUH Perdata dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mengingat pembagian warisan untuk anak luar kawin pada zaman sekarang ini dirasa masih kurang mendapat keadilan dalam hal harta yang diterimanya dari pewaris.

2.

Manfaat Praktis a.

Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b.

Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

c.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek Hukumnya, baik Hukum positif Indonesia maupun Hukum islam, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

9

1.7 Sistematika Penulisan Hukum Penulisan skripsi ini dibagi dalam 3 bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir : 1.

Bagian Awal Bagian awal skripsi berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel.

2.

Bagian Isi Secara keseluruhan bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab yang meliputi sebagai berikut: Bab 1:

Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2:

Berisi tinjauan pustaka yang membahas tentang pengertian anak, pengertian anak luar kawin menurut Hukum Perdata, pengertian anak luar kawin menurut Hukum Islam, pengertian Waris menurut Hukum Perdata, dasar Hukum Waris Perdata, Cara mewaris menurut Hukum Perdata, penggolongan ahli waris, Bagian Legitieme Portie, Asas Kebebesan Ahli Waris Untuk Menentukan Sikap, pengertian waris Islam, dasar Hukum Waris Islam, sebab- sebab menerima warisan menurut Hukum islam, sebab- sebab tidak menerima warisan menurut Hukum islam, Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya MasingMasing, wasiat, kelompok keutamaan.

10

Bab 3:

Berisi metode penelitian yang menguraikan tentang pengertian penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, analisis data.

Bab 4:

Berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Studi Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bab 5: 3.

Berisi penutup yang memuat simpulan dan saran.

Bagian Akhir Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka.

11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Tentang Anak Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi pribadi sang anak ketika menyongsong kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak- anak dari perlakuan- perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Undang- undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut: UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak: Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan dari hak asasi manusia yang termuat dalam UndangUndang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tenang Hak- Hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita- cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: Anak adalah potensi serta penerus cita- cita bangsa yang dasar- dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita- cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat 12

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak: Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita- cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga., dan keluarga memberi kesempatan pada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. (Witanto. 2012: 6) 2.1.1. Tinjauan Anak Luar Kawin 2.1.1.1. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata 1.

Pengertian Anak Luar Kawin Anak luar kawin adalah anak yang dibenihkan dari hubungan antara seorang perempuan dengan seorang laki- laki yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Secara garis besar, KUHPerdata membagi anak di luar kawin atau anak tidak sah dalam 3 (tiga) golongan yaitu: a.

Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya tidak kawin serta juga tidak dalam keadaan kawin dengan orang lain. Anak semacam ini disebut anak alami (Natuurlijk kind)

b.

Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya atau salah seorang dari orang tuanya dalam keadaan kawin dengan orang lain. Anaksemacam ini disebut anak zina (Overspeleg kind)

c.

Anak yang pada waktu lahirnya orang tuanya tidak boleh kawin, sebab pertalian darahnya melarangnya kawin. Anak semacam ini 13

disebut anak sumbang (Blodsceneg) Dari ketiga golongan di atas, Pasal 272 KUH Perdata anak di luar kawin atau anak tidak sah yang dapat dilakukan pengakuan hanyalah anak alamiah sedangkan anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan dan diakui oleh orang tuanya. Namun dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 273 KUH Perdata terdapat pengecualian yaitu bahwa dalam keadaan istimewa melalui dispensasi dari Pemerintah yang disahkan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dan Mahkamah Agung maka anak tersebut dapat disahkan dengan cara mensahkan pengakuan anak luar kawin tersebut dalam akta kelahiran. Dasarnya adalah adanya ketentuan dalam pasal 867 KUHPer yang menyatakan, bahwa pengaturan mengenai Hukum Waris anak luar kawin, tidak berlaku bagi anak yang dibenihkan dalam Zinah atau dalam subang. Karena anak tersebut tidak diatur warisannya dalam KUHPer, maka kesimpulannya adalah, bahwa mereka tidak berhak untuk mewaris (Satrio, 1992: 172). 2.

Pengertian Pengakuan Anak Luar Kawin Pengakuan anak luar kawin merupakan pengakuan seseorang baik bapak atau ibu dari anak luar kawin dimana pengakuan anak luar kawin ini harus memenuhi syarat- syarat dan cara- cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akibat dari pengakuan anak luar kawin ini terhadap orang tuanya adalah terjadinya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Hal ini termuat dalam Pasal 280 KUH Perdata. Anak luar kawin baru dapat mewaris kalau mempunyai 14

hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Bagaimana jika pengakuan tersebut dilakukan sepanjang perkawinan?. Pasal 285 KUHPer menentukan: “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka” (Sjarif, 2005: 83- 84). Jadi, dalam pengakuan anak luar kawin yang telah dilahirkan oleh salah satu dari pasangan suami- istri dengan orang lain sebelum pernikahannya yang sah, selama perkawinan yang sahnya berlangsung harus tetap mengutamakan kepentingan anak dan istri atau suaminya yang sah. Sehingga kepentingan anak luar kawin yang diakuinya itu tidak boleh merugikan keluarga yang sah. 3.

Kedudukan dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Dalam KUH Perdata dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya. Dalam Pasal 284 KUH Perdata menerangkan bahwa adanya pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui antara lain

15

menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian ijin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, anak dapat memakai nama keluarga dan mewaris. Sedangkan anak luar kawin yang tidak dapat diakui tidak akan menimbulkan hak dan kewajiban, tidak mendapat pemberian ijin kawin, tidak menimbulkan kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, tidak mendapat perwalian, tidak dapat menggunakan nama keluarga dan tidak dapat mewaris. Perlu diperhatikan dalam hubungan pewarisan anak luar kawin, ialah ketentuan pasal 285 KUHPer yang mengatur “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”. Pengakuan sepanjang perkawinan, maksudnya pengakuan yang dilakukan suami istri yang mengakui anak itu sewaktu dalam suatu ikatan perkawinan. Pengakuan tersebut tidak boleh merugikan istri dan anak- anak dari perkawinan pada waktu pengakuan dilakukan ( Sjarif dan Elmiyah, 2006: 85) Berdasarkan pasal di atas, dapat dijelaskan bahwa kedudukan anak luar kawin yang diakui dalam pewarisan ada 2 (dua) macam yaitu anak luar kawin tersebut menjadi ahli waris dari bapak yang melakukan pengakuan dan anak luar kawin tersebut tidak menjadi ahli waris dari bapak yang melakukan pengakuan. Anak luar kawin tersebut dapat menjadi ahli waris apabila anak luar kawin tersebut mendapat 16

pengakuan dari bapaknya sebelum bapak yang melakukan pengakuan itu melangsungkan pernikahan sah dengan orang lain. Sedangkan anak luar kawin tersebut tidak menjadi ahli waris apabila pengakuan dari bapaknya dilakukan setelah bapak yang mengakuinya melangsungkan pernikahan sah. Jadi kedudukan anak luar kawin disini apabila anak tersebut merupakan anak luar kawin yang mendapat pengakuan dan pengesahan maka kedudukannya sama dengan anak sah dalam sebuah ikatan perkawinan kedua orang tuanya. Sedangkan kedudukan anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan yaitu anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan pewaris. 2.1.1.2. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam 1.

Pengertian Anak Luar Kawin Anak dalam hukum Islam dibagi menjadi 2 (dua), yaitu anak syar’iy dan anak thabi’iy. Dinamakan anak syar’iy karena agama menetapkan adanya hubungan nasab secara hukum dengan orang tua lakilakinya karena terjadi perkawinan yang sah. Sedangkan dinamakan anak thabi’iy adalah karena secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki nasab dengan orang tua laki-lakinya karena anak tersebut lahir bukan karena perkawinan yang sah. Anak

thabi’iy

adalah

anak

luar

kawin.

Dalam

perkembangannya anak luar kawin dalam hukum islam dibedakan menjadi 2, yaitu anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri yang tidak dicatatkan diakta perkawinan, dan anak yang dihasilkan dari hubungan zina. Anak zina adalah anak yang terjadi dari hubungan zina. 17

Anak zina mempunyai ketentuanseperti anak li‟an hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tidak bernasab kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya. Hubungan waris mewaris hanya terjadi dengan ibunya, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan terjadinya, apalagi dengan laki-laki yang menjadi suami ibunya sebelum ia dilahirkan. Demikianlah pendapat kebanyakan fukaha (jumhur). Ulama mazhab Syi’ah Imamiyah berpendapat lain. Anak zina tidak berhak waris dari ibunya juga (Basyir.,2001: 97- 98). Apabila seorang perempuan, setelah putusnya perkawinan, tidak mendapatkan kotoran bulan (haid) selama lebih dari tenggang ‘iddah, dan kemudian melahirkan anak maka anak itu dianggap sebagai anak sah dari perkawinan yang putus tadi. Dengan adanya tenggangtenggang tertentu maka di lingkungan hukum Islam akan lebih sering ada kemungkinan anak lahir di luar perkawinan. Dalam hukum Islam ini seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya dianggap mempunyai ibu saja dan tidak mempunyai bapak, juga dalam warisan (Tamakiran, 2000:104). Dalam Kompilasi Hukum islam yang diatur dalam Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah disini dapat diartikan pula bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Jadi, ikatan darah antara anak dengan orang tua hanya antara si anak dengan ibu yang telah melahirkannya. 2.

Pengertian Pengakuan Anak Luar Kawin

18

Anak luar kawin yang bisa mendapatkan pengakuan dari orang tua yang melahirkannya melalui itsbat nikah dan hak- haknya seperti anak sah sesuai putusan MK No 46/PUU-VIII/201 adalah anak luar kawin yang dihasilkan dari pernikahan sirri. Sedangkan anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan zina hanya bernazab kepada ibu dan keluarga ibunya. Apabila orang tua anak luar kawin tersebut meangsungkan perkawinan sebelum anak luar kawin lahir, maka anak tersebut tidak membutuhkan pengakuan, melainkan sudah menjadi anak sah. Hal ini berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dimana seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang dikandungnya lahir, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah kelahiran anak tersebut. 3.

Kedudukan dan Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Sebagian mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa anak zina apabila diakui oleh ayahnya, meskipun dengan jelas diakuinya pula berasal dari hubungan zina, tetapi ibunya tidak dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak dalam ‘iddah dari suami lain, adalah anak sah bagi ayahnya, dan terjadi hubungan waris mewaris juga. Berbeda halnya apabila ibunya dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau sedang menjalani ‘iddah dari suami lain. Maka, anak yang dilahirkan adalah anak sah dari suami atau bekas suami (Basyir, 2001: 98). Meskipun telah mendapatkan pengakuan, anak luar kawin yang diakui di kalangan ahli hukum waris Islam tetap berpendirian bahwa anak

19

tersebut adalah anak zina, dimana anak zina tidak dapat dihubungkan turunannya kepada bapaknya. Tentang hak waris atas anak zina tunduk pada ketentuan warisan seperti juga harta peninggalan dari yang bukan anak zina. Hanya saja yang memiliki hak waris ialah ibunya sebesar 1/3 dan selebihnya jatuh ke tangan perbendaharaan umum, kecuali dia meninggalkan saudara-saudara seibu, maka golongan ini memperoleh 1/3 pula. Jika kedua golongan tersebut diatas tidak ada maka seluruh harta peninggalan jatuh ke tangan Perbendaharaan Umum.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Waris 2.2.1. Waris Menurut Hukum Perdata 2.2.1.1. Pengertian Waris Pada garis besarnya waris mempunyai pengertian mengenai masalah- masalah apakah dan bagaimanakah bermacam- macam hak dan kewajiban- kewajiban yang menyangkut kekayaan seseorang pada saat bersangkutan meninggal dunia akan berpindah kepada ahli waris yang masih hidup. Maka dari itu perlu hukum waris yang berisi ketentuanketentuan untuk untuk mengatur waris tersebut. Hukum waris menurut konsepsi Hukum Perdata barat bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Sedangkan Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. 20

Kiranya akan lebih jelas apabila kita memperhatikan rumusan hokum waris yang diberikan oleh plito dibawah ini, rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu. Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. (Suparman, 2005: 25). Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16 Hukum Waris disini diartikan : “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya” (Tamakiran, 2000: 24). Setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan disebut sebagai pewaris, sedangkan orang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan itu disebut sebagai ahli waris. Selain itu, H.M. Idris Ramulyo, S.H.,M.H. dalam bukunya “Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab UndangUndang Hukum Perdata Barat” menerangkan bahwa apabila membicarakan masalah warisan maka orang akan sampai kepada 3 (tiga) masalah pokok dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan ataudengan perkatan lain yang satu merupakan rangkaian atau akibat dari yang lain. Masalah pokok mana, yaitu: pertama adanya seseorang yang meninggal dunia, kedua ia meninggalkann harta peninggalan, dan masalah pokok yang ketiga ialah meninggalkan orang- orang yang mengurusi dan berhak atas harta peninggalan tersebut (Ramulyo, 1994: 101).

21

Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia itu dengan yang ditinggalkan serta kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi, terutama dalam masalah kekayaan (vermogensrecht) dari orang yang meninggal dunia. Demikian membutuhkan aturan- aturan yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, dan bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada yang masih hidup. Jadi masalah yang timbul dalam kewarisan adalah masalah harta benda (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang- orang yang ditinggalkan (ahli waris). Effendi berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya (Effendi, 1997: 3). Jadi pada asasnya hanya hak- hak dan kewajiban- kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwaris. Hukum waris Perdata di Indonesia pada umumnya digunakan oleh orang non muslim dan keturunan timur asing. Menurut Pitlo yang dikutip dari buku Abdulkadir Muhammad pengaturan hukum waris Perdata mengandung dua sisi dimana satu sisi termasuk dalam hukum benda dan yang lain termasuk kedalam hukum keluarga. Masuknya hukum waris dalam hukum benda didasarkan pada pemikiran bahwa ahli waris mempunyai hak waris, hak mana tidak dipunyai oleh pewaris. Pewaris hanya mempunyai hak milik atas bendanya. Menurut Pasal 833 KUHPerdata ahli waris dengan sendirinya memperoleh segala barang, hak, dan piutang dari pewaris. Ahli waris dapat

22

menggugat siapa saja yang melanggar hak warisnya (Pasal 834 KUHPerdata). Jadi hak waris itu adalah hak yang berdiri sendiri. Padahal menurut Pitlo didasarkan pada Pasal 1100 KUHPerdata harta warisan itu terdiri dari kekayaan yang dikurangi dengan hutang dan beban lainnya. Berbicara mengenai hukum waris barat yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menganut sistem individual, dimana harta peninggalan pewaris yang telah wafat diadakan pembagian. Didalam hukum waris terdapat unsur waris yakni: 1.

Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya;

2.

Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya;

3.

Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Didalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 telah ditetapkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Hal ini berarti syarat kematian sebagai syarat yang harus dipenuhi supaya terjadi pewarisan anatara ahli waris dengan pewaris. Sedangkan bagi ahli waris untuk dapat harta warisan dari pewaris maka ahli waris tersebut haruslah masih hidup pada saat pewaris tersebut meninggal dunia. Dengan demikian waris adalah pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati atau pewaris kepada ahli waris yang berhak

23

mendapat harta warisan tersebut. 2.2.1.2. Dasar Hukum Waris Perdata Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16, terutama Pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, dan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Penempatan hukum kewarisan dalam Buku II KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan. Masih berlaku atau tidaknya Hukum Perdata Barat di Indonesia, haruslah terlebih dahulu dilihat penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku pada masingmasing golongan penduduk tersebut. Pada masa lalu penduduk di Indonesia digolong-golongkan menurut ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling, yaitu: 1.

Orang- orang Belanda;

2.

Orang- orang Eropa yang lain;

3.

Orang- orang Jepang, dan orang- orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas- asas hukum keluarga yang sama;

4.

Orang- orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3 (Sjarif, 2006: 3). Berdasarkan pendapat H. M. Idris Ramulyo, S.H., M.H dikatakan

24

bahwa menurut Staatsblad 1925 Nomor 145 jo. 447 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, terakhir dengan Staatsblad 1929 No. 221 Pasal 131 jo. Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang- orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang - orang Eropa tersebut. Dengan Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang- orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa maka bagi orang- orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) diberlakukan kepada: 1.

Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, misalnya Inggris, Jerman, Prancis, Amerika dan termasuk orang-orang Jepang

2.

Orang-orang Timur Asing Tionghoa

3.

Orang Timur Asing

lainnya dan orang-orang pribumi

yang

menundukkan diriterhadap hukum (M. Idris Ramulyo, 1994: 72). 2.2.1.3. Cara Mewaris Menurut Hukum Perdata Dalam hukum Perdata dikenal adanya dua cara untuk seseorang bisa mendapatkan warisan dari seorang pewaris: 1.

Mewaris menurut ketentuan Undang-Undang Mewaris menurut ketentuan Undang- undang dinamakan mewaris menurut undang-undang/ab intestato. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata maka yang berhak menerima bagian warisan berdasarkan Undang-Undang adalah para keluarga sedarah, baik sah ataupun diluar

25

kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Pewarisan ab intestato ini dikenal dengan dua cara mewaris: a.

Mewaris karena haknya atau kedudukannya Merupakan para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris. Mereka mewaris kepala demi kepala maksudnya adalah mereka menerima dengan hak yang sama hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata. Contoh: D, E, F mewaris dari A maka D, E, F akan menerima harta warisan yang sama yakni 1/3. D, E, F inilah yang disebut mewaris karena haknya atau kedudukannya.

b.

Mewaris karena penggantian tempat Dalam Pasal 841 KUHPerdata menyebutkan bahwa pergantian memberi hak kepada pihak yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Sebagai contoh Z adalah pewaris dengan ahli waris D, E, F dan A, B adalah anak dari D. Tapi karena terjadi suatu hal yang menyebabkan kematian dari D sebelum Z meninggal dunia maka yang dapat menggantikan D adalah anak- anaknya yakni A dan B yang mendapatkan warisan sebesar 1/3. Maka A dan B tersebut adalah ahli waris karena menggantikan tempat yakni D. Ada tiga bentuk mewaris karena penggantian tempat yaitu: (a) Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal

menjadi

26

ahli

waris

bersama-sama

dengan

keturunan- keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda- beda derajatnya. Penggantian tempat ini diatur dalam Pasal 842 KUHPerdata; (b) Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama larnnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama. Penggantian tempat ini diatur dalam Pasal 844 KUHPerdata; (c) Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama. Penggantian tempat ini diatur dalam Pasal 845 KUHPerdata. 2.

Mewaris berdasarkan testament Berbeda dengan hukum Islam yang menempatkan wasiat sebagai hukum yang berdiri sendiri, dalam hukum Perdata testament merupakan bagian dari hukum waris. Suatu wasiat adalah suatu pernyataan dari orang tentang apa yang dikehendakinya apabila orang

27

tersebut meninggal. Pada dasarnya perjanjian seperti ini hanya keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pembuatnya. Dalam Pasal 874 KUHPerdata yang menerangkan arti wasiat dalam testament juga sudah mengandung syarat bahwa isi dari pernyataan

tidak

boleh

bertentangan

dengan

undang-undang.

Sebagaimana telah diterangkan suatu testament dapat setiap waktu dicabut/ditarik kembali, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara diam- diam yang mana dalam hal ini membuat testament baru yang memuat pesanan- pesanan yang bertentang dengan testament yang lama serta cara yang kedua yakni secara terang- terangan yakni terjadi dengan dibuatnya testament yang baru dimana diterangkan secara tegas bahwa testament yang dahulu telah dicabut kembali. Ketetapan dengan surat wasiat dalam Pasal 876 KUHPerdata terdiri dari dua macam cara yaitu: a.

Wasiat yang berisi “Erfstelling” atau wasiat pengangkatan waris. Seperti disebut dalam pasal 954 wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaanya, kalau ia meninggal dunia. Orangorang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu adalah waris dibawah titel umum.

b.

Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau Legaat. Pasal 957 KUHPerdata memberi keterangan sebagai berikut: Hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus didalam suatu

28

testament dengan mana yang mewasiatkansi memberikan kepada sesorang atau beberapa orang : (a) Beberapa barang tertentu (b) Barang- barang dari satu jenis tertentu (c) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya. Orang- orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris dibawah titel khusus. (afandi, 1997: 16- 17) 2.2.1.4. Golongan Ahli Waris Dalam hukum Perdata Undang- Undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Terdapat empat golongan yang berhak untuk menerima warisan: 1.

Golongan pertama terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan hal ini berdasarkan pada Pasal 852 KUHPerdata yang berbunyi: “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga- keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masin- masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”. Maksud dari Pasal tersebut adalah anak tidak bisa mewaris 29

bersama dengan keturunannya, karena hanya bisa dilakukan dengan penggantian tempat. Yang dimaksud sebagai anak dalam Pasal 852 KUHPerdata adalah anak yang sah yang dihasilkan dari perkawinan yang sah. Anak-anak mewaris kepala demi kepala maksudnya adalah bagian antara anak- anak tersebut adalah sama besarnya. Anak-anak mewaris dalam derajad pertama artinya mereka mewaris kepala demi kepala. Artinya adalah bagian yang mereka terima mempunyai besaran yang sama. Didalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata anak dalam mewaris mempunyai kedudukan yang paling utama diantara golongan ahli waris yang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu: a.

Anak sah yakni anak yang dilahirkan berdasarkan perkawinan yang sah menurut undang-undang. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 250 KUHPerdata. Anak sah dalam Pasal 250 KUHPerdata ini adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan dan sampai perkawinan tersebut putus. Adapun putusnya perkawinan disebabkan sebab yaitu karena perceraian, baik itu cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 KUHPerdata),

b.

Anak tidak sah yakni anak yang dilahirkan tidak didasarkan pada perkawinan yang sah. Dalam hal anak tidak sah ini banyak yang menyebut sebagai anak luar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah ini masih dibagi lagi menjadi tiga kelompok yakni, anak alami, anak zina dan anak sumbang.

30

Dari kedua golongan anak berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Perdata tersebut diatas hanya anak sah lah yang bisa menjadi ahli waris dari orangtuanya. Sedangkan untuk anak tidak sah mereka tidak bisa mewaris kecuali anak tidak sah tersebut mendapat pengakuan. Dengan adanya pengakuan tersebut timbulah hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orangtua yang mengakuinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata. Dengan adanya hubungan keperdataan tersebut maka membawa akibat salah satunya adalah hubungan kewarisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak tidak sah baru bisa mewaris setelah mendapat pengakuan dari orangtua yang mengakui, dan hanya anak tidak sah yang diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata yakni anak alami yang bisa diakui dan kemudian disahkan. Dalam hukum Perdata anak luar kawin dapat memporoleh warisan dengan semua golongan waris yang terdapat dalam hukum Perdata yakni Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV. Dasar pengaturan warisan terhadap anak luar kawin berada pada Pasal 863 KUHPerdata. a.

Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan I Anak luar kawin dapat mewaris dengan golongan satu yang terdiri dari anak sah beserta keturunannya dan janda (janda yang dimaksud disini adalah suami/istri pewaris). Hak waris yang diterima oleh anak luar kawin adalah 1/3 dari hak yang mereka sedianya diterima seandainya ia adalah anak sah.

b.

Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan II

31

Dalam hal anak luar kawin mewaris dengan golongan II besar warisan yang diterima adalah ½ dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. c.

Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan III Sama dengan mewaris bersama golongan ke II besar warisan dari anak luar kawin yang mendapat warisan adalah ½ dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris

d.

Anak Luar Kawin Mewaris Bersama Golongan IV Dalam hal anak luar kawin mewaris dengan golongan IV maka warisan yang diterimanya adalah ¾ dari harta warisan pewaris. Seperti telah disebutkan diatas hanya anak luar kawin yang

diakui yang dapat mewaris terhadap harta orangtua yang mengakuinya, akan tetapi dalam Pasal 285 KUHPerdata disebutkan bahwa pengakuan oleh suami atau istri terhadap anak yang dibenihkan dengan orang lain daripada suami atau istrinya yang dilakukan sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan terhadap suami atau istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Hal ini berarti pengakuan dapat dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri yang mengakui, namun apabila pengakuan sepanjang perkawinan tersebut membawa kerugian terhadap suami atau istri dan anak-anak yang lahir selama perkawinan tersebut maka pengakuan tersebut tidak boleh dilakukan. Sehingga walaupun anak luar kawin tersebut telah ditentukan oleh KUHPer dapat dilakukan pengakuan sehingga dia mempunyai hubungan Perdata dengan orang yang mengakuinya terutama dalam

32

bidang waris tetapi apabila pengakuan tersebut dilakukan sepanjang perkawinan dan dari adanya pengakuan tersebut menimbulkan kerugian terhadap suami atau istri dan anak-anak yang lahir selama perkawinan maka anak luar kawin tersebut tidak bisa mendapat warisan. 2.

Golongan kedua yang terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orangtua dan saudara, baik laki- laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Golongan II ini baru menerima warisan apabila tidak terdapat golongan I. Dasar pengaturan dari ahli waris golongan II ini Pasal 854 KUHPerdata yang menyebutkan: “bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara lakilaki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian”

Bagian yang mereka terima menurut ketentuan KUHPer baik ayah, ibu maupun saudara- saudara pewaris masing-masing mendapat bagian akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari ¼ bagian dari seluruh harta warisan yang sama. Namun jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut: ½ (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama saja; 1/3 bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua orang 33

saudara pewaris; ¼ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris; 3.

Golongan ketiga meliputi sekalian keluarga sedarah dalam garis ayah dan dalam garis ibu. Dalam hal terjadi pewarisan yang ahli warisnya adalah golongan tiga maka warisan tersebut haruslah dibuka terlebih dahulu kemudian dibagi dua (kloving). Selanjutnya setengah harta warisan yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang setengah harta warisannya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Pembagian warisan untuk golongan tiga ini diatur dalam Pasal 853 KUHPerdata, selain terdapat dalam Pasal tersebut pengaturan lebih lanjut juga terdapat dalam Pasal 861 KUHPerdata;

4.

Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam yang diatur dalam Pasal 858 KUHPerdata. Dalam Pasal ini menyatakan bahwa apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam satu garis lurus keatas maka separuh harta peninggalan menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis keatas yang masih hidup, sedangkan yang separo lagi menjadi bagian keluarga sedarah garis kesamping dari garis ke atas lainnya kecuali terdapat hal-hal yang tercamtung dalam Pasal 858 KUHPerdata yaitu: a.

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas;

b.

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga

34

sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas; c.

Harta warisan dibagi dua, yaitu ½ bagan menjadi bagian keluarga sedarah lurus keatas yang masih hidup dan ½ sisanya menjadi bagian keluarga sedarah lurus keatas yang masih hidup yang masih hidup (kloving)

2.2.1.5. Bagian Legitieme Portie Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuanketentuan di dalam undang- undang yang menentukan siapa- siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dari harta peninggalannya beserta bagian- bagian yang telah ditentukan. Akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian-pembagian itu bersifat hukum pengatur dan hukum pemaksa. Di dalam hukum Perdata dikenal adanya legitieme portie yang merupakan bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris menurut garis vertikal yang tidak dapat diganggu gugat. Terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menguranginya dengan suatu pemberian dengan surat wasiat. Hal ini berdasarkan pada Pasal 913 KUHPerdata. Maksud dari adanya legitieme portie adalah untuk melindungi hak para ahli waris dari perbuatan pewaris yang tidak bertanggungjawab. Yang berhak atas bagian legitieme portie adalah: 1.

Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dan seperdua dan harta

35

peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dan apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dan apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dasarnya adalah Pasal 914 KUHPerdata; 2.

Dalam garis ke atas legitieme portie itu selalu sebesar separuh dan apa yang menurut Undang-Undang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian, dasarnya adalah Pasal 915 KUHPerdata;

3.

Legitieme portie dari anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui, ialah seperdua dari bagian yang oleh Undang- Undang sedianya diberikan kepada anak diluar kawin itu pada pewarisan karena kematian. Dasarnya adalah Pasal 916 KUHPerdata;

2.2.1.6. Asas Kebebasan Ahli Waris Untuk Menentukan Sikap Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (Pasal 1024 KUHPerdata). Setelah jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu: 1.

Menerima secara penuh; Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara

36

penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang- hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh. 2.

Menerima warisan secara beneficiaire; Menerima warisan secara beneficiaire merupakan pewaris menerima warisan dengan syarat. Cara ini merupakan suatu jalan tengah antara menerima ataupun menolak. Akibat dari ahli waris yang menerima warisan secara beneficiaire adalah: a. Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris; b. Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada; c. Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan; d. Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris; Akibat terpenting dari menerima warisan secara beneficiaire adalah bahwa kewajiban si waris untuk melunasi hutang-hutangnya dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa bahwa pelunasan itu

37

hanyalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris itu tidak usah menanggung pembayaran hutang-hutang itu dengan kekayaan sendiri. Akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh. 3.

Menolak warisan Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUHPerdata), karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.

2.2.2. Waris Menurut Hukum Islam 2.1.2.1 Pengertian Waris Islam Warisan berasal dari bahasa Arab Al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dalam hukum Islam, hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah 38

Fara‟idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agam islam kepada semua yang berhak menerimanya. Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a), menerangkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Masalah kewarisan akan timbul apabila dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut: 1.

Harus ada pewaris (muwarits), seseorang yang telah meniggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (tirkah atau budel), adalah merupakan conditio sine quo non (syarat mutlak), karena sebelum ada seseorang meninggal dunia atau ada yang meninggal dunia tetapi tidak ada harta benda yang merupakan kekayaan belumlah timbul masalah tentang kewarisan.

2.

Harus ada budel (mauruts) atau tirkah: ialah apa yang ditinggalkan oleh pewaris baik hak kebendaan berwujud, maupun tak berwujud, bernilai atau tidak bernilai atau kewajiban yang harus dibayar, misalnya utang- utang pewaris. Dengan catatan bahwa utang pewaris dibayar sepanjang harta bendanya cukup untuk membayar utang tersebut.

3.

Harus ada ahli waris (warits), yaitu orang yang akan menerima harta peninggalan pewaris (Ramulyo, 1994: 106- 109).

2.1.2.2 Dasar Hukum Waris Islam Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada

39

beberapa ayat Alquran dan hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal- hal yang ditentukan Rasulullah, Serta dalam KHI buku 2 tentang kewarisan. Baik dalam Alquran, KHI maupun dalam hadishadis Rasulullah, dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur dan ada yang tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok- pokoknya saja. Dalam Alquran yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam Surat An-Nisaa’; di samping surat- surat lainnya sebagai pendukung. Pada Surat An-Nisaa’, yang mengatur mengenai kewarisan antara lain dalam ayat 1-14, 29, 32, 33 dan 176. Dimana dalam ayat- ayat tersebut dijelaskan dengan jelas bahwa hukum- hukum waris adalah ketentuan dari Allah. Menurut M. Idris ramulyo ayat Al- Qur’an sebagai dasar hukum pembantu (tambahan) adalah Surat Al- Baqarah ayat 180 182, ayat 233, ayat 240, ayat 241; Surat Al- Anfal ayat 75; dan Surat AlAhzab ayat 4-6 (M. Idris Ramulyo, 1994: 63- 66). Dari Surat- surat tersebut dijelaskan bahwa dalam membagi warisan yang paling diutamakan adalah keluarga sendiri (anak dan istri), kemudian kerabat (orang yang sepertalian darah), setelah itu apabila pewaris itu baik hati maka dengan wasiat dapat memberikan hartanya kepada umat muslim lainnya. Sedangkan mengenai hadist atau Sunnah Rasulullah, H.M. Idris Ramulyo, S.H.,M.H. yang mengikuti pendapat Hazairin tentang hadis Rasulullah, berpendapat bahwa hadis Rasulullah saw adalah suplemen bagi ketetapan Allah (Alquran) dalam arti kepada Rasulullah diberikan hak interpretasi berupa hak memberi penjelasan baik dengan perkataan

40

(qaul), dengan perbuatan (fi‟il), maupun dengan cara lain (sukut/taqrir). Dengan syarat interpretasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan Alquran. Dalam usul fiqh disebut, interpretasi atau penjelasan atas ketetapan Rasulullah atau sunnah Nabi terbagi atas sunah ucapan Rasul, sunah perbuatan Rasul, dan sunah pendiaman Rasul yang membenarkan (M. Idris Ramulyo, 1994: 66) 2.1.2.3 Sebab- sebab Menerima Warisan Menurut Hukum Islam Di kalangan para ulama sebab- sebab menerima warisan masih terdapat beberapa kontroversi seputar jumlah penyebab munculnya hak mewaris. Tetapi ada 3 (tiga) yang disepakati oleh para ulama yang dirangkum oleh Syaikh Al-Burhan dalam sebuah syair: “Jumlahnya adalah tiga, pernikahan, hubungan nasab, kemudian walaa, selain itu tak ada sebab lainnya.” (Abu Umar Basyir, 2006: 53) Jadi, dapat dijelaskan bahwa sebab- sebab menerima warisan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu: 1.

Pernikahan, yaitu ikatan perkawinan yang sah terbebas dari pembatalpembatal, meski belum melakukan hubungan seks. Nikah yang tidak sah atau tidak cukup syarat tidak bisa menjadi sebab berlakunya hak mewaris. Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda, yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.

2.

Kekerabatan, yaitu hubungan antara dua orang yang bersekutu dalam peranakan yang dekat ataupun jauh. Ahli waris berdasarkan kekerabatan meliputi ushuul (leluhur), furuu‟ (keturunan), dan hawasyi (saudara). Yang dimaksud dengan ushuul yaitu bapak dan

41

ibu, berikut yang di atas mereka; kakek, buyut dan seterusnya, asalkan dari jalur lelaki. Artinya, kakek dari ibu tidak termasuk di dalamnya. Yang dimaksud dengan furuu‟ yaitu putra atau putri, dan yang ada di bawah mereka, seperti cucu, asalkan dari keturunan lelaki saja. Yakni, bahwa putra- putra dari anak perempuan tidak termasuk di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hawasyi yaitu setiap yang punya hubungan nasab peranakan dengan mayit, dari pihak bapaknya atau setiap furuu‟ dari ushuul mayit. Mereka itu termasuk saudara- saudara mayit, saudari-saudarinya, anak-anak mereka, paman, bibi dan anak- anak mereka serta setiap nasab ke bawah 3.

Al- Walaa’. Secara bahasa arti walaa‟ yaitu pertolongan, kekerabatan atau kepemilikan. Secara istilah artinya yaitu kepemilikan hak waris yang penyebabnya adalah karena seseorang telah memberikan karunia kepada budaknya, dengan memerdekakannya. Ahli waris wala’ meliputi

kekerabatan

menurut

hukum

yang

timbul

karena

membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lainnya. Pihak yang akan mewariskan dengan walaa‟, bahkan harus didahulukan daripada pihak yang akan mewariskan dengan radd. Bahkan lebih didahulukan daripada dzawil arhaam. Dasarnya ada sabda Nabi Saw,“Warisan itu bisa diberikan kepada „ashabah. Kalau tidak ada, kepada mantan tuan.” (H.R. Ahmad, Ad-Darimi, dan Sa‟id bin Manshur) 2.1.2.4 Sebab- Sebab Tidak Menerima Warisan Menurut Hukum Islam Para Ulama Madzhab sepakat ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan fitnah.

42

1.

Karena Perbudakan Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewaris sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua pihak). Itulah sebabnya, semua jenis budak menjadi penggugur hak mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. Dalam surat An- Nahl ayat 75 disebutkan :

         





    





    







 



 

Yang artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.(An- Nahl: 75) Maksud dari ayat tersebut: “Hamba sahaya yang dimiliki 43

yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun (budak). Budak hanya akan mendapatkan waris jika telah dimerdekakan, misalnya merdekanya budak karena adanya perjanjian dengan tuannya. 2.

Karena Membunuh Apabila seseorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Sangat beralasan jika sesorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ia ingin cepat mendapatkan harta waris. Hal ini tersirat pada pasal 173 KHI yang menerangkan bahwa Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh.

3.

Perbedaan Agama Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika orang meninggal dunia orang muslim, sedang ahli warisnya bukan muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Surat AlBaqarah ayat 221: “Bahwa laki-laki muslim dilarang menikahi wanita musyrik, demikian senbaliknya wanita muslim dilarang menikahi laki-laki musyrik.” Kemudian berdasarkan hadist Rasulullah riwayat Bukhari 44

dan Muslim, dan jamaah ahli hadist telah sepakat tentang masalah ini. “bahwa orang-orang Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir dan orang nonmuslim pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.” 4.

Fitnah Hal ini diatur dalam pasal 173 KHI yang menerangkan bahwa dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

2.1.2.5 Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya Masing-Masing Berdasarkan sebab- sebab menerima warisan, dalam KHI pasal 174 maka ahli waris dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1.

Ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya hubungan darah a.

Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara lakilaki, paman dan kakek.

b.

Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2.

Ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya perkawinan yang sah terdiri dari duda atau janda. Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli

waris, maka ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu: 1.

Ashchabul-furudh,

yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya

45

tertentu, yaitu 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6, atau 1/8 Para ahli fara’id membedaka ashchabul-furudh ke dalam dua macam yaitu ashchabulfurudh is-sababiyyah (golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris), yang termasuk dala golongan ini adalah janda (laki-laki atau perempuan). Dan ashchabul-furudh innasabiyyah (golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris), yang termasuk dalam golongan ini adalah: a.

Leluhur perempuan: ibu dan nenek

b.

Leluhur laki-laki: bapak dan kakek

c.

Keturunan perempuan: anak perempuan dan cucu perempuan

d.

Saudara seibu: saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu

e.

Saudara sekandung/sebapak: saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak

2.

Ashabah, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari ashchabul-furudh atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashchabul-furudh. Para ahli fara’id membedakan asabah ke dalam tiga macam yaitu, ashabah binnafsih, ashabah bil-ghair dan ashabah ma‟al ghair. Ashabah binnafsih adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu: a.

Leluhur laki- laki: bapak dan kakek

b.

Keturunan laki- laki: anak laki- laki dan cucu laki- laki.

c.

Saudara sekandung/sebapak: saudara laki-laki. Ashabah

bil-ghair

46

adalah

kerabat

perempuan

yang

memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah dan untuk bersamasama menerima ushubah, yaitu; a.

Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki

b.

Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki

c.

Saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewaris bersamasama dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak Ashabah ma‟al-ghair adalah kerabat perempuan yang

memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima ushubah, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan. 3.

Dawil-arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk dalam golongan ashchabul-furudh dan ashabah. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas. Selain itu, penggolongan ahli waris dalam hukum Islam juga

diterbagi atas ahli waris dari golongan laki- laki dan ahli waris dari golongan perempuan (Abu Umar Basyir, 2006: 75). Ahli waris dari kaum laki- laki ada 15 (lima belas) yaitu: 1.

Anak laki- laki,

2.

Cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan seterusnya ke bawah,

3.

Bapak,

4.

Kakek (dari pihak bapak) dan seterusnya ke atas dari pihak laki- laki saja,

5.

Saudara kandung laki-laki

6.

Saudara laki-laki seayah

47

7.

Saudara laki-laki seibu

8.

Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, dan seterusnya ke bawah,

9.

Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

10. Paman (saudara kandung bapak) 11. Paman (saudara bapak seayah) 12. Anak laki-laki dari paman (saudara kandng ayah) 13. Anak laki-laki paman, saudara kansung ayah 14. Suami 15. Laki-laki yang memerdekakan budak Kalau seandainya seluruh pihak yang akan mewariskan dari golongan lelaki ini berkumpul semua dalam satu kasus, maka yang berhak menerima warisan hanya tiga, yaitu: 1.

Anak lelaki

2.

Ayah

3.

Suami

Adapun ahli waris dari kaum wanita ada 10 (sepuluh), yaitu: 1.

Anak perempuan,

2.

Ibu

3.

Cucu perempuan (dari keturunan anak laki-laki)

4.

Nenek (ibu dari ibu)

5.

Nenek (ibu dari bapak)

6.

Saudara kandung perempuan

7.

Saudara perempuan seayah

8.

Saudara perempuan seibu

48

9.

Istri

10. Perempuan yang memerdekakan budak Kalau kesemua wanita itu berkumpul dalam satu kasus kematian pewaris, maka yang akan menerima warisan hanya lima yaitu: Ibu 1.

Anak perempuan

2.

Cucu, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki

3.

Istri

4.

Saudari sekandung Apabila dalam suatu kasus seluruh pihak yang akan mewariskan

itu baik laki-laki maupun perempuan berkumpul semua, maka yang menerima warisan hanya lima saja yaitu: 1.

Ayah

2.

Anak laki –laki

3.

Suami atau istri

4.

Ibu

5.

Anak perempuan

2.1.2.6 Wasiat Kata wasiat itu diambil dari kata wahshaitu asy-syaia, uushiihi, artinya aushaltuhu (aku menyampaikan sesuatu). Maka orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris harus didahulukan daripada hak ahli waris (Ahmad Azhar Basyir, 2001: 17).

49

Sayid Sabiq sebagaimana diikuti oleh Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak mengemukakan pengertian wasiat itu sebagai berikut, “Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati” (Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, 1995: 41). Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka. Ketentuan mengenai wasiat ini terdapat dalam Al- Qur’an surat AlBaqarah ayat 180 yang berbunyi sebagai berikut:

    











  





   “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang- orang yang bertakwa. Menyangkut petunjuk pelaksanaan ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut di atas lebih lanjut diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 240 dan Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 106 serta

50

Sunnah Nabi Muhammad saw. (Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, 1995: 42). Dalam surat Al-Baqarah ayat 240 tersirat bahwa apabila seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan keluarga maka dia diharapkan membuat wasiat untuk nafkah keluarganya minimal sampai setahun. Dalam surat Al-Maidah 106 dijelaskan bahwa dalam membuat surat wasiat harus dihadiri atau menghadirkan saksi-saksi. Sedangkan dalam Sunnah Nabi yang telah diriwayatkan oleh AlBukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar ra., telah bersabda Rasulullah saw.: “Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya” Lebih lanjut Ibnu Umar berkata: “Tidak berlaku bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah saw. mengucapkan hadist itu kecuali wasiatku selalu berada di sisiku”. Berdasarkan hadist di atas dapat dilihat bahwa suatu wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Namun meskipun demikian surat wasiat harus dihadapan saksi-saksi. Dimana dalam perkembangan jaman wasiat dilakukan dalam bentuk akta otentik, yaitu diperbuat secara notarial, baik dibuat oleh atau dihadapan notaris maupun disimpan dalam protokol notaris. Mengenai batas pemberian wasiat, para ulama sependapat bahwa wasiat sebanyak-banyaknya adalah 1/3 harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar hutang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa izin siapa pun (Basyir, 2001: 17). Apabila wasiat melebihi sepertiga harta 51

peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama, wasiat dipandang sah tetapi pelaksanaanya terhadap kelebihan dari sepertiga harta peninggalan tergantung kepada izin ahli waris. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam Buku II Bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan yaitu: 1.

Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan kepada kesukarelaannya.

2.

Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewaris.

3.

Peralihan hak terhadap benda/barang yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia. Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan

pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan dihadapan 2 orang saksi atau dihadapan notaris

2.

Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.

3.

Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

4.

Pernyataan persetujuan dilakukan secara lisan maupun tertulis dihadapan 2 orang saksi atau dibuat dihadapan notaris. Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan

pembagian harta warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-

52

apa yang menjadi wasiat dari pewaris, baru kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris (Lubis dan Komis Simanjutak, 1995: 45).

2.1.2.7 Kelompok Keutamaan Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih utama kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih utama kepada si anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung sedangkan saudara seayah atau seibu hanya dihubungkan oleh satu garis. Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi sebagi berikut:

     

 





 

  

53

          “Dan orang- orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu.orang- orang yang mempunyai kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah.sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuau” (AlAnfal:75) Adapun kelompok keutamaan ahli waris dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1.

Kelompok keutamaan pertama a.

Anak laki-laki dan perempuan, atau zawil faraid atau sebagai zawil qarabat beserta mawali mendiang anak laki-laki dan perempuan

2.

b.

Orang tua (ayah dan anak) sebagai zawil faraid

c.

Janda dan duda sebagai zawil faraid

Kelompok keutamaan kedua a.

Saudara laki-laki dan perempuan, atau sebagai zawil faraid atau zawil qarabat beserta mawali bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam kalalah.

3.

4.

b.

Ayah sebagai zawil qarabat dalam hal kalalah

c.

Ibu sebagai zawil faraid

d.

Janda dan duda sebagai zawil faraid

Kelompok keutamaan ketiga a.

Ibu sebagai zawil faraid

b.

Ayah sebagai zawil qarabat

c.

Janda dan duda sebagai zawil faraid

Kelompok keutamaan keempat 54

a.

Janda dan duda sebagai zawil faraid

b.

Mawali untuk ibu

c.

Mawali untuk ayah. (Ramulyo, 1994: 109- 110) Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini

dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terhalan) oleh ahli waris yang lain.

BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1.

Pengertian Penelitian Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan cara-cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan di dalam suatu kerangka tertentu (Soekanto,1986: 43) 55

3.2.

Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan- bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian normatif dengan perbandingan hukum (comparative law) yang menitik beratkan kepada segi perbandingannya, bukan segi hukumnya. Menurut Black’s Law Dictionary, perbandingan hukum adalah “the study of the legal science by the comparison of various system of law”, dari perumusan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengkualifikasikan perbandingan hukum sebagai suatu metode (Soekanto, 1986:258). Pada hakekatnya, yang dimaksud dengan perbandingan hukum adalah penelitian untuk mencari persamaan dan pebedaan guna menemukan hubungan antara kedua hukum. Dua macam hukum dari sistem hukum yang berbeda dalam penulisan hukum ini yaitu Hukum Perdata dan Hukum Islam. Titik tolak penelitian ini adalah perbandingan ketentuan pembagian warisan untuk anak luar kawin diakui dalam KUHPerdata dengan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dari pengertian diatas, ditegaskan bahwa penelitian perbandingan hukum bersasaran asas- asas hukum dengan metode komparasi (mencari persamaan atau perbedaan serta penjelasan mengapa demikian). Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum antara lain untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum. 56

Dengan demikian lebih mudah dalam mengadakan unifikasi, kepastian hukum maupun penyederhanaan hukum (Soekanto: 1986:263).

3.3.

Metode Pendekatan Penelitian Menurut Peter Mahmud Marzuki, didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan- pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang- undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach ), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 93). Dari kelima pendekatan penelitian hukum tersebut, penulis didalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang- undang (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang- undang (conceptual approach) dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, untuk menelaah unsur filosofis adanya suatu peraturan perundang- undangan tertentu yang kemudian dapat disimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang- undang dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki, 2008: 93- 94) Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandanganpandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide- ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep- konsep hukum, dan asas- asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, kemudian akan membantu dalam memecahkan isu hukum tersebut (Marzuki, 2008: 141)

3.4.

Sumber Pengumpulan Data 57

Dalam bukunya, penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang digunakan adalah bahan hukum, dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2008: 141) 1.

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari perundangundanga, catatan- catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan- putusan hakim (Marzuki, 2008: 141) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2.

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, dan komentarkomentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2008: 141) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bukubuku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dan isu hukum yang akan diteliti didalam penulisan ini.

3.5.

Instrumen Pengumpulan Data Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam

58

metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang dikumpulkan digunakan (Nazir, 1988: 211). Dalam penelitian dikenal tiga jenis instrumen pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Adapun dalam penelitian hukum ini, instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis (analisis isi) maksudnya data dikumpulkan, disusun dan dianalisis kemudian dijelaskan dari kedua perspektif, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum islam.

3.6.

Analisis Data Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut untuk dijadikan sebagai suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian yaitu untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata, atau tulisan. Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengolahan data hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan- bahan hukum tertulis 59

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis tentang Ketentuan Pembagian Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Kedudukan Anak Luar Kawin Diakui Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Anak luar kawin dalam hukum perdata dibedakan menjadi 3 yaitu, Anak alami, anak zina dan anak sumbang. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasca putusan MK Nomor 46/ PUU- VIII/ 2010 dibedakan menjadi 2, yaitu pertama anak luar kawin yang dihasilkan dari pernikahan sirri yang sah pernikahannya menurut agama islam tetapi belum tercatat di akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dan yang kedua anak luar kawin yang dihasilkan dari hubungan zina oleh kedua orang tuanya disebut juga anak zina atau anak thabi’iy. Dari ketiga golongan anak luar kawin menurut KUHPerdata diatas yang bisa mendapat pengakuan hanyalah anak alami saja, sedangkan anak zina dan anak sumbang menurut tidak bisa diakui kecuali dengan dispensasi presiden , dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan. Dengan pengakuan tersebut maka timbulah hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya. Sedangkan dalam hukum islam anak luar kawin yang dihasilkan dari pernikahan sirri bisa mendapatkan pengesahan melalui istbat nikah, sehingga anak tersebut mempunyai hak- hak dan hak waris dari orangtuanya seperti anak sah. Pernikahan sirri tersebut merupakan pernikahan yang sah seperti disebutkan dalam 110

pasal 2 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi dalam hal ini belum tercatat di akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah maka dilakukanlah istbat nikah untuk pengesahan pernikahannya. Sedangkan anak zina atau anak thabi’iy hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam hal mewaris anak zina hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Akibat hukum yang ditimbulkan adanya pengakuan anak luar kawin menurut KUHPer yaitu menimbulkan hubungan perdata dengan orangtua yang mengakuinya,

pemakaian

nama

keturunan

dengan

orangtua

yang

mengakuinya,perwalian nikah, nafkah dan berhak mendapat pendidikan dari orangtua yang mengakuinya. Akibat hukum yang ditimbulkan adanya anak luar zina menurut KHI adalah hubungan Nasab hanya dengan ibu dan keluarga ibunya seperti disebutkan pada pasal 100 KHI, hak waris- mewaris hanya dengan ibu dan kerabat ibunya seperti disebutkan pasal 186 KHI, ayah biologis tidak bisa menjadi wali anak zina seperti disebutkan pada pasal 20 KHI, penafkahan anak zina diwajibkan kepada ibu dan kerabat ibunya. akibat hukum anak luar kawin dari hubungan zina bertolak balik dengan anak luar kawin yang dihasilkan dari pernikahan siri yang sah menurut agama dan mendapatkan itsbat niksh. Dari itsbat nikah tersebut anak luar kawin mempunyai hak yang sama dengan anak sah karena ada hubungan nasab dengan orangtuanya. Akibat hokum yang dimiliki anak luar kawin yang dihasilkan dari pernikahan siri tersebut adalah terjadinya hubungan saling mewaris dengan ayah biologisnya, terjadinya hubungan nasab dengan ayah biologisnya, berhak mendapat wali dari ayah, dan berhak mendapat nafkah dengan ayah biologisnya.

111

Tetapi apabila ayah biologis dari anak zina tersebut ingin memberi harta waris kepada anak zina tersebut bisa melalui wasiat wajibah karena kekerabatan, ketentuan besarnya wasiat wajibah tersebut adalah sebesar- besarnya 1/3 dari seluruh harta warisan. 2.

Komparasi Tentang Ketentuan Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Luar Kawin Diakui Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Unsur

Anak luar kawin

Anak luar kawin dari

Anak luar kawin dari

pembanding

diakui

pernikahan siri dan

hubungan zina

mendapatkan pengesahan itsbat nikah 1. Pewaris

 Pewaris berasal

 Pewaris berasal

 Pewaris berasal

dari ayah biologis

dari ayah biologis

dari ibu dan

yang melakukan

yang melakukan

kerabat ibunya

pengesahan.

pengesahan lewat

saja.

itsbat nikah. 2. Besarnya bagian

 Mewaris bersama

 Anak perempuan

 Anak perempuan

golongan 1

bila hanya 1

bila hanya 1

besarnya bagian

mendapat bagian

mendapat bagian

1/3 dari bagian

1/2, berasal dari

1/2, berasal dari

seandainya dia

ayah biologisnya

ibu.

anak sah.

112

 Mewaris bersama

 Anak perempuan

 Anak perempuan

golongan 2 dan 3

bila 2 orang atau

bila 2 orang atau

mendapat 1/2

lebih bersama-

lebih bersama-

bagian dari

sama mendapat 2/3

sama mendapat

seluruh harta

bagian, berasal dari

2/3 bagian,

warisan

ayah biologisnya

berasal dari ibu

 Mewaris bersama

 anak perempuan

 anak perempuan

golongan 4 men-

bila bersama- sama

bila bersama-

dapat 3/4 bagian

anak laki- laki

sama anak laki-

dari seluruh harta

maka bagian anak

laki maka bagian

warisan

laki- laki adalah

anak laki- laki

dua berbanding

adalah dua

satu dengan anak

berbanding satu

perempuan, berasal

dengan anak

dari ayah

perempuan,

biologisnya

berasal dari ibu

Tabel 1. Komparasi pembagian harta warisan menurut hukum perdata dan hukum islam

5.2. SARAN Setelah penulis mengadakan penelahaan dan penelitian, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan, antara lain sebagai berikut : 1. Kepada umat islam, khususnya para generasi muda hendaknya selalu mempersiapkan diri untuk memperdalam ilmu syari’at dan ilm pengetahuan supaya mampu

113

menghadapi berbagai tantangan zaman yang mampu menggeser syari’at islam 2. Kepada para pemuda sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya lebih berhatihatidalam bergaul dan bertindakdan senantiasa meningkatkan kegemarannya mengkaji pengetahuan hukum perdata dan hukum islam sehingga mampu memahami hak- hak dan kewajiban serta kedudukan anak luar kawin dalam hokum perdata maupun hokum islam. 3. Hendaknya para sarjana dan mahasiwa hukum mendesak para pejabat tinggi negara untuk lebih mengawasi tentang Undang- undang pornografi dan pornoaksi karena pornografi dan pornoaksi dapat merusak kepribadian bangsa Indonesia, dan itu semua juga termasuk salah satu dampak yang menimbulkan terjadinya anak di luarnikah 4. Sebagai warga masyarakat yang baik seharusnya dapat mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku yang dijadikan acuan untuk menentukan jumlah harta warisan yang dibagikan kepada anak luar kawin secara adil.

DAFTAR PUSTAKA Buku : Abu Umar Basyir. 2006. Warisan, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam. Surakarta: Rumah Dzikir

114

Afandi ali. 1997. Hukum Waris, Huku Keluarga Dan Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Renika Cipta Ahmad Azhar Basyir. 2001. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: UII Press Lubis, K Suhrawardi & Komis Simanjuntak . Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis). Jakarta: Sinar Grafika Lexy J Moleong. 1993. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Roskarya Marzuki, Peter Mahmud. 2007 Penelitian Hukum. Jakarta Kencana Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Galia Indonesia Perangin, Effendi. 1997. Hukum Waris. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Ramulyo, M Idris. 1994. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW). Jakarta: Sinar Grafika Satrio, J. 1992. Hukum Waris. Bandung: Alumni Sjarif, Surini Ahlan. dan Elmiyah. Nurul. 2006. Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang- Undang. Jakarta: Kencana Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI- Press Soedaryo, Soimin.1992. Hukum Orang Dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika Suparman, Erman. 2005. Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW. Bandung: PT. Refika Aditama

Tamakiran, S. 2000. Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum.Bandung: PT. Pionir Jaya

115

Witanto, D.Y. 2012. Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Jakarta: Pretasi Pustakaraya Undang- Undang : 

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam



Kitab Undang- Undang Hukum Perdata



Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak



Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak



Pp Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak

116