dUMAL MIZAN
Jumal Mizan diterbitkan oleh Program Magister Dmu Hukum Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi dan terbit pertama kali padaAgustus 2011 dengan maksud dan tujuan sebagai media komunikasi dan infonnasi di kalangan akademisi, praktisi dan mahasiswa Berta masyarakat umum. Substansinya terbuka untuk karya atau tulisan ilmiah di bidang ilmu hukwn baik yang konseptual maupun dari basil penelitian. Terbit setiap triwulan Agustus, November, Februari dan Mei.
Ketua PeDyaDtiDg
-
Rektor UNPAB Direktur Pascasmjana UNPAB Ketua Prodi MlH UNPAB
-
H. Darwinsyah Minin.
-
!man Jauhari, Gloan Sitorus, Mahmud Mulyadi,
Anwarsyah Nur, Marzuki Lubis, Jelly Mangasa Menurung, Iskandar A. Gani.
Tata Uaaha
Uviza.
-
Prof. Dr. H. Hasballah Thaib, MA Prof. Dr. H. Abd. Manan, SH.I, SH, S.lp., MH Dr. H. Supandi, SH., MH
-
Minon Abdullah, M. Idrus, Riyawan Saputra.
8ekretartat J'1U'IUI1 MIZAR
Program Magister Dmu Hukwn UNPAB Medan .nn. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan 20122 TIpn/Fax. 061·8452311 PO. Box. 1099-2012 E-mail:
[email protected]
DAFTARISI
Halaman Kawin Tangkap Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Fiqih
Jcunaluddln
.
1- 16
Kajian Yuridis PeIjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan PaBien SUlcdman
.
17 - 31
.
32-44
t •••••••••••••
45-71
Aspek Hukum Pemberdayaan KoperaBi
'reulcu AhmcId rani Islam Dan Ketatanegaraan Dalam Perspektif Munawir Sjadzali
AnUlClF'8JlClh Nur
Pcmerintahan Daerah Dalam Konteks Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Jlann"d
.
72-85
Tindak Pidana Di Bidang Kredit Perbankan Dalam Kaitannya Dengan . Kredit Bermasalah Sya(ful Asrl
..
83-100
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang Di-PHK Karena Melakukan Kesalahan Berat
Sit' NurhaJlatf
101 - 122
Peran Pengelola Wakaf Dalam Memajukan Dan Mengembangkan Wakaf Onny Jledalfne....................
123 136
ASPEK HUKUM PEMBERDAYAAN
KOPERASI
Teuku Ahmad Yaal *1
ABSTRAK Koperasi sebagai badan usaha merupakan cita-cita pendiri negara Republik . Indonesia, keberadaannya diharapkan menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karenanya. koperasi telah memiliki landasan hukum yang kuat da1a m pembangunan ekonomi meskipun keberadaannya belum dapat memberikan kontribusi yang eukup berarti dalam pengembangan ekonomi. Hal ini karena koperasi kurang memiliki sumber daya sendiri. melainkan lebih mengandalkan sumber daya dati luar koperasi. Untuk itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu dilakukan perubahan.
ABSmACT Legal~o/Bmpowermant Cooperative.
Cooperative as a business entity is a founding ideals ofthe Republic ofIndonesia, its presen£e is expected to become a tool for the welfare of the people. Therefore. the cooperative has had a strong legal foundation in economic development although its existence has not been able to provide significant contribution in the development of the economy. because the cooperative does not have its own power source. but rather rely on resources from outside the cooperative. Therefore, the Act No. 25 of 1992 on Cooperatives should be revised. Kata kuDc1: Koperasi. Landasan Hukum. dan Pemberdayaan
. A. PENDAHULUAN Koperasi adalah sebuah badan ussha yang eksistensinya diakui keberadaannya dalam tatanan hukum di Indonesia. Perhatian terhadap koperasi
, stat Pengajar Fakultas Hukum Universitas SyIah Kuala, Darussalam-Banda Aceh
Teuku Ahmad Yani: Aspek Hukum Pemberdayaan Koperasi sudah ada sejak zaman penjajahan sampai saat ini, bahkan pendiri negara ini telah menempatkan koperasi sebagai badan usaha rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang sekaligus menjadi landasan yuridis tertinggi dalam rangka pemberdayaan koperasi. Selain itu, pemberdayaan koperasi juga berlandaskan pada landasan filosofis, yaitu Pancasila. SoeIjono Soekanto menyebutkan Kaidah hukum berlaku secara fil080fis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.1 Niliai tertinggi tersebut di Indonesia adalah Pancasila. Pasal 2 Undang undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan: Pancasila2 merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Salah satu tujuan bernegara Republik Indonesia, adalah memajukan kesejahteraan umum. Sehingga untuk melaksanakan tanggungjawab dimaksud, masyarakat di dorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, baik secara perorangan maupun bersama-sama dalam bentuk badan usaha. Filo80fi dasar yang dipegang dalam kegiatan uBaha adalah untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal, guna mensejahterakan para pelaku usaha dan masyarakat. Salah satu cara untuk memperolehnya, yaitu dengan melalui manajemen perusahaan yang efektif dan efisien. Sekalipun dinyatakan bahwa kepentingan pelaku usaha harus diutama kan , bukan berarti kepentingan stakeholder yang lain akan dikesampingkan.3 Pemerintah dan Pemerlntah Daerah telah memberikan perhatian khusus terhadap koperasi, dimana ditempatkan beberapa kewajiban dari pemerintah puaat dan pemerlntah daerah terhadap pemberdayaan koperasi. Namun demikian keberadaan hadan usaha ini belum beiperan sebagaimana diharapkan. Keberdaan koperasi jauh tertinggal dibandingkan badan uaaha lainnya, sehingga koperasi dari segi yuridis dan 8Osiologia ditempatkan sebagai badan usaha di bawah badan-badan uaaha lainpya. Berkenaan dengan itu menjadi penting dipertanyakan, mengapa badan
USMa koperasi tidak dapat bersaing ataupun bersanding dengan badan-badan usaha lainnya. Jawaban terhadap masalah ini dapat dilihat dari aspek 8Osiologis I
Soetjono Soekanto, Pokok-pokok Sosio/ogi Hukurn, Rajawali, Jakarta, 1980, hIm. 13
• PenjeIasan PaIlll1 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011: menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideo1ogi negara serta sekaligus dasar filosolis negara sehingga. setiap materi muatan Peraturan Pcrundang-undangan tidak bo1eh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 3 Lihat I Nyoman rieger, "Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN", dalam kebijakan Fiska1: Pemikiran, Konsep, dan lmplementasi, diedit oleh Heru Subiyantoro dan Singgih Riphat (Jakarta: Kompas, 2004), hal. 574.
MIZAN VDl. 2 No.4. MBi 2012 maupun dari aspek yuridis. Namun dalam tulisan ini hanya difokuskan pada aspek yuridis saja.
B. DASAR RUKUM Landasan hukum mengenai koperasi sudah ada sejak zaman penjajahan, yaitu berdasarkan Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949 dalam Ordonansi 7 Juli 1949 (Staatsblad No. 179) dan Algemene Regeling op de Cooperatieve Vereningjngen dalam Ordonansi 11 Maret 1933 (Staatsblad No. 108), namun keduanya dicabut pada tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi. Pencabutan ini adalah untuk menyesuaikan dengan semangat azas kekeluargaan (gotong royong) bangsa dan kebutuhkan masyarakat Indonesia serta memenuhi azas dan tujuan Negara' Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Berselang tujuh tahun, undang-Undang Nomer 79 Tahun 1958 juga dicabut dengan . Undang-Undang Nomer 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian, pencabutan ini memiliki keterkaitan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Namun undang-undanginipun pada tahun 1967 dicabut dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perk;operasian. Pencabutan ini didasari pertimbangan bahwa Undang-undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak : a. menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik. sehingga mengabaikan Koperasi sebagai wadah peIjuangan ekonomi rakyat; dan b. menyelewengkan landasan-landasan azas-azas dan sendi- sendi dasar Koperasi dari kemurniannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. maka dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dinyatakan dicabut. Terdapat tiga pertimbangan ataupun sasaran dari perkoperasian, sehingga undang-undang tersebut harus dicabut. yaitu: 1. Koperasi hendak ditempatkan sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan ms1a:D.ur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 2. Koperasi harus dibangun menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. 34
Teuku Ahmad Yani: Aspek Hukum Pemberdayaan Koperasi 3. Tumbuh dan berkembangnya koperasi bukan hanya tugas dan tanggung jawabPemerintah, melainkan juga seluruh rakyat.
C. KOPBRA8I SBRAGA! PBRUSARAAR YANG BERBADAN HUKUM Perusahaan Malah setiapJlentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menems denganlu,iuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang be.bentuk baden hukum4 atau bukan baden hukn m. 5 Menurut MolengraaC "perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menems, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara mempemiagalam barang-barang atau mengadakan peJjanjian-peajanjian perdaganganW • 6 Lebih sempit dapat dikatakan bahwa perusahaan adalah badan usaha yang didirikan oleh pelaku usaha untuk mencari keuntungan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wsjib Daftar Perusahaan memberikan pengertian Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalenpn setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menems dan yang didirikan, bekeajaserta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau leba. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak memakai istilah peNsabean , melainkan isti1ah pelaku usaha. Koperasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun f992 adalah baden usaha yang beranggotakan orang-seorang atau baden hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdaaar atas asas kekeluargaan. Lebih lanjut dalam Pasal 9 undang-undang ini ditegaskan bahwa adalah baden hukum.
Secara yuridis diakui badan usaha yang berbadan hukum selain koperasi adalah Perseroan Terbatas7 , pemsabaan-perusahaan negara8 (badan usaba milik negara) dan Peausahaan Daerah9 • Sedangkan Firma dan Persekutuan Komanditer 4 Menurut Sudikno Meatokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan k~iban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan keweJiban dari hukum tidak hanya manusia se,ja tetapi juga badan hukum. lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatupenuantar), Liberty, Yogyakarta, 1986, bal53 5
Lihat Undang-Undang Nomor3 Tahun 1982 tentang Wajib Dafter Perusahaan.
6
Salim, Essensi Hukum Bisnis Indonesia, Mandiri Jeye, Jakarta, 2004, hal. 52.
7 Lihat Pass11 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 8
Lihat Undeng-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Bedan Usahe Milik Negara.
9
Lihat Undeng-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
MIZAN VDL 2 No.4. MBi 2D12 ICv) adalah badan usaha yang bukan badan hukum. Sebagai badan hukum,
koperasi memiliki harta kekayaan lO tersendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi anggotanya atau pemilik koperasi. Sebagai badan hukum bersama-sama dengan Perseroan Terbatas, namun antara koperasi dengan perseroan terbatas memiliki banyak perbedaan perbedaan, baik dari segi prinsip pendiriannya, motif pendiriannya, kekayaan perusahaan, maupun pengelolaannya. Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak dan kewajiban untuk me1akukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut Artificial Personll ., Try Widiyono mengatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum
berhubungan dengan subyek hukum lainnya, maka apabila teIjadi sengketa, tuntutan hukum dapat dialamatkan kepada badan hukum lainnya. Sekalipun dalam bertindak badan hukum tersebut diwakili oleh direksinya, tetapi hubungan hukum tersebut tetap merupakan hubungan hukum antara subjek hukum. Namun demikian, direksi atau pengurus merupakan salah satu organ dari badan hukum itu mempunyai hubungan dan tanggung jawab intern badan hukuml~.
Menurut E. Utrecht, sebagaimana dikutip Chidir Alil3 badan 1;l.Ukum (rechtperson), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak beIjiwa, atau lebili tepat yang bukan manusia. Badan usaha koperasi adalah subyek hukum. Dengan mendapatkan status badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban,14
10 Komelius Simanjuntak, et. al., HukumAsuransi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 84, bahwa Modal perusahaan dapat ditinjau dari dUB perspektif. Dari segi perusahaan. maIm modal adalah kewajiban perusahaan kepada pemiliknya. Sedangkan, dari sisi pemilik perusahaan, modal adalah bagian hak pemilik atas kekayaan berem perusahaan. II Ridwan Khsirandy, Perseroan Terbatas, Doktrin, Pemturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 4. .
I~ Lfuat, Try Widiyono, Direlcsi Pel seman Terbatas (Bank dan Perseroan) Ke!JerrJdDan, T'ugas, Wewenang dan Tangung Jawab, Berdasarican Doktrin Hukum dan UUPT, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 29. . 13
Chidir Ali, &dan Hulcum, Alumni Bandung, cet. Keempat, 2011, hal. 18.
14
Andjar, et.al., HUkum Koperasi Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI,
Jakarta, 2007, hal. 92.
36
Teuku Ahmad Yani: Aspek Hukum Pemberdayaan Koperasi D. PENDIRL\N KOPERASI llmu hukum mengenal dua subjek' hukum. yaitu subjek hukum pribadi (orang-perorangan) dan subjek hukum berupa baden hukum. Terhadap masing masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu sama lainnya. meskipun dslsm hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum. Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek berupa badan hukum adalah sast lahimya subyek hukum tersebut. yang pada akhirnya akan menentukan saat lahimya hak dan kewlijiban bagi masing masing subyek hukum tersebut. Pada subjek hukum pribadi, status hukum disnggap telah ada bahkan pada saat pribadi orang perorangan tersebut berada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pada badan hukum, keberadaan staus hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang yang memberikan hak-hak, kewlijiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak dan kewajiban Berta kekayaan para pendiri. pemilik, maupun pengurusnya. Oleh karenanya, dilihat dari segi pendiriannya. maka keberadaan badan hukum sangat tergantung aturan hukum, sehingga disebut recht person. Pembentukan badan usahamengacu padaperaturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal itu. Pembentukan baden usahaI milik daerah (BUMD) seIsin mengacu pada bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Pembentukan Perseroan Terbatas yang mengacu pada .Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPI'), yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sedangkan pembentukan koperasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 9 Und~g-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa baden hukum bagi koperasi diperoleh setelah akta pendiriannya djsahkan' oleh Pemerintah.· Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan AIda Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, ditegaslca n bahwa pengesahan badan hukum koperasi adalah Menteri Koperasi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, menteri dapat menunjuk pejabat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut. maka lahirlah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam RangIes PengeAAb an AIda Pendirian. P~bahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi·Pada Propinsi dan Kabupaten/Kota.
MIZAN VOL. 2 No.4. Moi 2012 Dengan keputusan menteri tersebut, pelayanan untuk pengesahan badan hukum l5 koperasi, dilakukan oleh Gubemur atau Bupati/ Walikota, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Menunjuk Gubemur sebagai pejabat ynag berwenang untuk dan atas nama MenteriNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi primer dan Koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi/Daerah Istimewa yang bersangkutan. 2. Menunjuk Bupati/Walikota sebagai pejabat ynag berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, . perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi primer dan Koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sebagai perusahaan yang bukan perusahaan perorangan, maka pembentukan koperasi hams dilakukan oleh lebih dari satu orang pendiri. Ketentuan Pasal 6 UU Nomor 25 Tahun 1992, menegaskan Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang sedangkan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi. Ketentuan ini sangat berbeda dengan ketentuan yang berkenaan dengan pendirian Perseroan Terbatas, dimana menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tah~ 2007 tentang Perseroan Terbatas, pendirian koperasi cukup dilakukan oleh dua orangl6 pendiri saja, baik itu pendiri sebagai orang perorangan maupun badan hukum. Demikian pula pendiri PI' tidak dibatasi pada warga negara Indonesia, saja, melainkan dapat pula dilakukan oleh warga negara aaing.
Lebih lanjut dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Anggaran dasar ini merupakan aturan ,internal dari koperasi yang dibentuk, dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nemor 25 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya. Kalau dibandingkan dengan aspek ketatanegaraan, maka anggaran dasar ini adalah konstitUsi tertu1is atau hukum dasar dari sebuah
IS Kewenangan pengesahan badan hukum kopera8i oleh Pemerintah daerah adlllah dalam rangka pelaksanaan asa8 pembantuan. Alasannya, karena Badan Hukum Koperasi yang telah disahkan itu berlaku secara naslonaI dan koperasi yang ber8angkutan dapat melaksanakan kegiatan usaha di IlCluruh wllayah Republik Indonesia. Lag! pula, pemberian 8tatuS Hadan Hukum ter~but sebenarnya tcrmasuk dalam uruSan hukum yang tldak diserahkan kepada daerah, daIam rangka mcnjaga lntcgrltas negara kell8.tuan Republik Indonesia.
16 Pel\ielasan Paw' 7 ayat (I) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa yang dlmaksudkan dengan 0l'llIlg adaIah orang perorangan dan badan hukum. '10
Teuku Ahmad Yani: Aspek Hukum Pemberdayaan Koperasi negarayang dibentuk. Di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Adapun isi angaran dasar sebuah koperasi menurut Pasal 8 sekurang-kurangnya memuat:
memuat
1. daftar nama pendiri;
2. nama dan tempat kedudukan; 3. maksud dan tujuan Berta bidang usaha; 4. ketentuan mengenai keanggotaan;
5. ketentuan mengenai Rapat Anggota; 6. ketentuan mengenai pengelolaan;
7. ketentuan mengenai permodalan; 8. ketentuan mengenai janglca waktu berdirinya;
9. ketentuan mengenai pembagian sisa basil usaha; dan . 10. ketentuan mengenai sanksi.
E. MODAL KOPERASJ Koperasi merupakan badan hukum (legal entity), yaitu badan hukum yang mandiri yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usahayang lain. Salah· satu ciri yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya dapat dilibat dari doctrine of separate legal personality yang pada intinya Malah jlemisahan kekayaan antara pemilik, yaitu anggota koperasi dengan badan hukum "tu sendiri' .17 koperasl1 Sebagai badan huktim. badan usaha koperasi membutnblcan permodalan yang dipisahlcan dar1 kekayaan pendiri. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dala m Pasall131 Kitab Undang-Undang Hnknm Perdata, bahwa "Sega1a barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadijaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu". Dengan demilrian, modal koperasi berfungsi sebagai pembiayaan bagi pengurus untuk melaksanakan kegiatan usaha koperasi, yang sekaligus menjadi
17 Bandingkan deng8n tulilllU1l.0. Rai Wicljsya, Hukum Perusahaan, Kesaint Blanc, Jallllrts, 2002, hal. 142.
MIZAN VD1.2 No. 4. MBi 2D12 jaminan atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh pengurus atas nama koperasi. Mengenai ketentuan permodalan koperasi, Pasal41 Undang-Undang Nemor 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri ini berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan. dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, Koperasi lainnya dan!atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya,. penerbitan obHgesi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang Bah. Ketentuan permodalan tersebut,apabila dibandingkan dengan permodalan perseroan terbatas memiliki perbedaan, dalam pendirian koperasi tidak disyaratkan adanya modal minimum yang harus dirni1iki oleh koperasi, sedangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ditegaskan jumlab modal minimum, yang harus ada saat pendirian Perseroan Terbatas. Pasal 32 UUPT menegaskan bahwa modal dasar Perseoan Terbatas sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,00, dan pada saat pendirian harns disetorkan sekurangnya 15% dari modal dasar. Pembuat undang-undang Perkoperasian tidak menetapkan syarat minimum modal untuk mendirikan sebuah koperasi, melainkan yang ditentukan adalah jUmlah anggota pendiri. IB ; hal ini sesuai dengan karakteristik koperasi yang mengkedepankan jumlah anggota ketimbang besar modal usaha. Perbedaan ini sebenamya yang menjadi titik awal krusial dalam mencari modal koperasi yang cukup untuk menjalan uBaha koperasi. . . 01eh karenanya pemupukan modal koperasi terjadi sangat perlahan, akibatnya pembiayaan untuk kegiatan usaha koperasijuga sangat terbatas dan cenderung sulit untuk melakukan penambahan modal. Sementara untuk mendapatkan permodalan. maka pemerintah telah mengembangkan berbagaijenis pembiayaan bahkan dengan bungan yang rendah, namun sering kali juga gagal dikembalikan sebagaimana dalam perjaIijian pembiayaan dimaksud. Sejalan dengan itu maka kata pemberdayaan l9 terusdiperdengungkan.
F. TAIfGG11IfO JAWAB PBMBBRDAYAAlf KOPBRASI Secara alarn1ah, perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan dipengaruhi oleh suatu kerangka tata kelola (Good corporate governance framework). Kerangka tersebut dibentuk hukum dan regulasi, anggaran dasar. IB
Andjar, Loc.cit. hal. 102.
19 Paaall angka 8 Undsng-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecl1 dan Menengah menyebutkan pembeni8.yaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan ikIiJ:n dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan
mandiri. 40
Teuku Ahmad Yani: Aspek Hukum Pemberdayaan Koperasi kDde etik, perjaJUian-perjanjian yang dibuat dengan kreditur, kaIyawan,
konsumen. dan lain sebagainya. Agar perusahaan memiliki kelangsungan jangka panjang, shareholder dan stakeholder perlu mempertimbangkan tata kelola yang baik (good rorporate governance). Tumbuhnya dan berkembangnya suatu perusahaan di suatu negara sangat tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Pembangunan ekonomi yang diselenggarakanoleh suatu negara bangsa dewasa ini harus dilihat sebapi upaya terencana, terprogram, sistematik, dan berkelaJUutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seIuruh warga masyarakat. 20 Dalam kaitannya dengan sistem penyelenggaraan ekonomiyang berpihak kepada r~t. Fiiedm an n 21 mengemnlcakan empat fungsi Negara di dalsm bidang ekon~,yl!itu: (I) sebagai provider (penJamin) kesejahteraan rakyat; (2) sebagai regulator (pengatur); (3) sebagai entrepreneur (pengusaha) atau menjalankan sektor-sektor . tertentu melalui state owned rorporation (BUMN); dan (4) sebagai umpire (pengawas. wasit) llDtuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja sektor ekonomi. Secara empirik koperasi sebagai badan usaha belum dapat berkembang dengan baik dan bersaing dengan pelaku biws lainnya. Salah satu faktornya yang cukup mendasar adalah Iemahnya kedudukan Koperasi sebagai badan usaha yang harus mlll\iadi perusahaan yang tangguh dan efisien berdasarkan prinsip .koperasi dan kaedah umum yang berlaku dalam duma bisnis modern. Salah satu penyebabnya karena proses pembentukan, perubahan dan pembubaran koperasi selama ini dilaknkan berdasarkan dok.umen-dok.umen yang berupa akta di bawah ' tangan, sebe1um. disabkan oleh pejabat yang berwenang. 22 Selain itu secara empirik. juga menunjukka n bah_ koperasi selama ini sulit berkembang. karena menyangkut profesionalisme dari para pengurus,
pengawas, yang berakibat pada rendahnya kepercayaan terhadap koperasi, seiring dengan berbagai permasa1ab an yang menimpa koperasi. Oleh karena itu koperasi pada umumnya be1um menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Pemberda)'lUlll koperasi. selama ini didominasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Dacrah sebagai kegiatan rutin berupa pelatihan danpenyuluhan tentang perkoperasian. Kegiatan pemberdayaan koperasi hanya berkisar hal tersebut padahal pemberdayaan Iebih Iuas dari hanya kegiatan tersebut. Oleh karenanya terkesan bah_ pemberdayaan koperasi hanya menjadi tanggung :lO Sondang P. Siagian, AdministrasiPembangunan: KoJ!BeP. Dimensi, dan Strateginya, Ed. 2, Cel 4, Jakarta. Penerbit Bumi Aksara, 2005, hlm. 77 21 Friedmann W dalam Abrar. Hale /'enguasaQn Negara atas Pertambangan BerrlasaTk4n UUD 1945. Disertasi, PPa UNPAD, Bandung. 1999. hlm 28.
22 Kantor Menteri Nepra Koperasi dan UKM, BukuPanduanPelatihan CaIonPejabat Pembuat Aleta Kopenl8i, Jakarta, 2001, ha12
MIZAN VDl. 2 No.4. Nsi 2012 jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Sudah waktunyalah pemerintah daerah mendorong pelaku usaha dan organisasi pelaku usaha untuk terlibat aktif daIam pemberdayaan koperasi. Di sinilah pemerintahdaerah lebih berfungsi sebagai fasilitator dalam upaya memberdayakan koperaBi sebagaimana diharapkan oleh Pasal17 ayat (1) hurufi Undang-UndangN'omor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
G. KESIMPULAK Keberadaan koper~ sebagai badan usaha merupakan cita-cita pendiri negara Repubblik indonesia, keber~ koperasi diharapkan menjadi slat untuk . mensejahterakan rakyat. Oleh karenanya badan usaha telah memiliki landaaan hukum yang kuat delem pembangunan ekonomi. Namun keberadaannya be1um dapat memberikan kontribusiyang cukup berarti delem pengembangan ekonomi, hal ini dilatar belakangi oleh perBOalan yuridis dan empiris. Untuk itu Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu dilakukan perubahan.
Teuku Ahmad Yani: Aspek Hukum Pemberdayaan Koperasi
DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Abrar. Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Berdasarkan UUD 1945. Disertasi, PPs UNPAD, Bandung. 1999.
Ali, Chidir, Badan Hukum, Alumni Bandung, cet. Keempat, 2011. Andjar, et.al., Hukum Koperasi Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2007. Ismail, 'fjip, Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Paradigma Pajak Daerah di Indonesia, Ringkasan Desertasi, Program Doktor Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2005. Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM, Buku Panduan Pelatihan Calan Pejabat Pembuat Akta Koperasi, Jakarta , 2001. Keisen, Hans, General Theory ofLaw and State, Russel & Russel, New York, 1973. I
Khairandy, Ridwan, Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Total Media, Yogyakarta, 2009. MertokQsUDlo, Sudikno, MengenalHukum (suatupengantar), Liberty,Yogyakarta, 1986. Salim, Essensi Hukum Bisnis Indonesia, Mandiri Jaya, Jakarta, 2004. Simanjuntak, Komelius, et. al., Hukum Asuransi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011. Soekanto, Soeljono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1980. Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya, Ed. 2, Cet. 4, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2005. Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance, Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 'fjeger, 1 Nyoman, ·Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Govemance pada BUMN", dalam kebijakan FYskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, diedit
MIZAN VOl. 2 No.4. Mei 2012 oleh Hero Subiyantoro dan Singgih Riphat (Jakarta: Kompas, 2004). Widiyono, Try. Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tangung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT, Ghalia Indonesia, Jakarta; 2005.
