DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PT. PLN (PERSERO)
PR
R
I
1. Pendahuluan
D
PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) merupakan penyedia listrik utama di Indonesia.
TJ
EN
Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan menjaga kelayakan usaha PLN agar kemampuan PLN
SE
untuk menyediakan listrik tidak terganggu. Dengan demikian, pemerintah juga berkepentingan
–
agar kondisi PLN sehat secara finansial. Terkait dengan hal itu, Pemerintah mengusulkan kenaikan
KS AN AA N
2. Dukungan Pemerintah Untuk PT.PLN (Persero)
AP
BN
subsidi listrik dari Rp 45 triliun menjadi Rp 98 triliun pada APBNP tahun 2012.
Kondisi keuangan PT. PLN dalam enam tahun terakhir cenderung merugi, baru mulai tahun 2009
PE
LA
PLN mendapat laba. Ditunjukkan dalam tabel berikut :
AN
Tabel 1. Ringkasan Laba/ Rugi PT. PLN, 2004 – 2005 (Rp juta) Pendapatan
AN
D
Beban usaha
penghasilan lain-
dan beban
Pajak
LABA/(RUGI) (Rp)
lain-lain
G
G
lain
AR
TAHUN
usaha dan
62,273,061.8
60,828,374.0
3,184,503
(2,021,366.6)
2005
76,543,324.3
78,717,882.8
2,746,035
(4,920,595)
105,811,871.0
(2.972.508)
(1,927,856.0)
114.042.687
117,140,753.0
(2.547.041)
(5,645,107)
164.208.510
176,399,678.0
(112.548)
(12,303,716.0)
2009
147,479,316.0
135.275.969
(1.847.668)
10,355,679
2010
162.375.294
147.340.708
(1.313.174)
10.086.686
IS A
AN
2004¹
AN
2007
104,726,536.0
AL
2006²
BI R
O
2008
Sumber : Laporan Keuangan PT. PLN Tahun 2004-2009 ¹ terdapat pos luar biasa bersih setelah pajak sebesar Rp281,551 yang mengurangi rugi bersih sehingga menjadi hanya Rp2,021,366.6
² terdapat pos luar biasa bersih setelah pajak sebesar Rp2.129.987, yang mengurangi rugi bersih sehingga menjadi hanya Rp1,927,856.0
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 9
Berdasarkan kesepakatan dengan DPR, pemerintah memberikan beberapa kemudahan bagi PLN untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dialami BUMN ini. Beberapa kemudahan tersebut adalah :
R
1. Memberikan 1. Memberikan jaminan 1. pinjaman lunak penuh terhadap kepada PT PLN pembayaran sebesar Rp 7,5 triliun kewajiban PT PLN dalam APBN-P 2010 (Persero) kepada dengan jangka waktu kreditur perbankan pengembalian 10-15 yang menyediakan tahun dan masa pendanaan/ kredit tenggang 5 tahun1). untuk proyek-proyek pembangunan 2. Tambahan margin 2. pembangkit tenaga subsidi listrik listrik (10.000 MW). sebesar 3,0 persen 2. Meningkatkan sehingga menjadi 8,0 kapasitas pendanaan persen, untuk eksternal PT PLN meningkatkan dengan menaikkan kapasitas pendanaan tambahan margin eksternal PT PLN subsidi listrik dari 5 (Persero). persen menjadi 8 persen pada tahun 3. Pemerintah 2011. mengalokasikan dana untuk kewajiban penjaminan sebesar Rp1.000,0 miliar untuk PT PLN (Persero). sebagai jaminan atas kemungkinan terjadinya default.
Memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan sebesar Rp 623 miliar.
TJ
SE
–
BN
AP
KS AN AA N
LA
PE
AN
G
AR
AN
D
pemberian margin kepada PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) pada tahun 2012.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
2. memberikan dukungan dalam bentuk jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/kredit untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik.
2012
EN
1. Memberikan dana kontinjensi kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp1.000,0 miliar untuk memberikan jaminan atas risiko PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban dalam membayar bunga pinjaman yang diperoleh dari para kreditur pada tahun sebelumnya.
2011
PR
2010
D
2009
I
Tabel 2. Dukungan Pemerintah Untuk PT.PLN (Persero), 2009-2012
Sumber : Nota Keuangan APBNP 2009 -2011 dan Nota Keuangan APBN 2012
1
Telah disetujui dalam rapat Panitia Kerja PLN Badan Anggaran DPR RI pada tanggal 29 Juli 2010.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 10
3. Kondisi PT. PLN (Persero)2
Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa mulai tahun 2009 kinerja keuangan PT PLN (Persero) telah membukukan laba setelah pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kerugian.
I
Membaiknya kondisi tersebut antara lain terkait dengan penetapan besaran margin
D
PR
R
sebesar 8 persen dalam komponen perhitungan subsidi.
TJ
EN
Namun demikian, jumlah utang PT PLN hingga tahun 2010 terus meningkat yang terlihat
SE
dari kenaikan debt to equity ratio (ditunjukkan dalam tabel 3), yang sebagian besar
–
digunakan untuk pendanaan proyek investasi PT. PLN yang besar seperti proyek
AP
BN
percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW.
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
Tabel 3. Posisi Keuangan PT. PLN (Persero)
Dalam kerangka PSO, PT PLN mengemban penugasan Pemerintah untuk menyediakan
IS A
tenaga listrik dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat umum. Sehubungan dengan
AN
AL
PSO tersebut, PT PLN menerima subsidi dari Pemerintah sebagai pengganti selisih antara
O
harga jual listrik PSO dengan biaya pokok produksi (BPP) listrik. Adapun besarnya subsidi
BI R
yang diterima PT.PLN (persero) sebagai berikut.
2
Dikutip dari Nota Keuangan APBN Tahun 2012, hal VI-69. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 11
TJ
EN
D
PR
R
I
Tabel 4. Dukungan Pemerintah Untuk PT.PLN (Persero)
–
SE
4. Biaya Operasional PT. PLN (Persero)
AP
BN
4.1. Penggunaan unit pembangkit berbahan bakar minyak yang tidak efisien
Kapasitas
Pembang
Terpasang
kit
(MW)
Jml
Energi
Unit
yang
pmba
diproduksi
Bahan
ngkit
* (GWh)
Bakar
BIAYA OPERASI RATA-RATA PER KWH (Rp/KWH) Pemeli
Penyusutan
Lain-
Pega
haraan
Aktiva
lain
wai
Jml
3.508
201
10306.91
11,88
22,62
82,27
5,07
17,65
139,48
PLTU
8.764
49
52963.84
518,00
20,49
52,24
2,27
5,31
598,31
PLTG
2.571
63
8674.48
1.198,24
114,63
97,71
3,23
8,89
1.422,71
PLTGU
7.371
59
34746.69
667,35
18,84
47,52
3,09
2,99
739,79
PLTP
415
9
3504.47
560,79
12,09
48,50
2,40
15,09
639,87
PLTD
2.981
4626
10431.8
2.324,89
213,56
85,28
11,16
61,63
2.696,52
AN
D
AN
AR
G
G
Sumber: Statistik PLN 2009
LA
PLTA
PE
Jenis
KS AN AA N
Tabel 5. Pembangkit dan Biaya Operasi Tahun 2009
AN
* Terdiri dari energi yang dihasilkan sendiri dan energi yang berasal dari sewa genset
IS A
Tabel 5 menunjukkan :
AL
1. Hingga tahun 2009 lebih dari 90 persen unit pembangkit yang dimiliki PLN merupakan unit
AN
pembangkit berbahan bakar minyak (PLTD).
O
2. Kapasitas terpasang dari unit pembangkit berbahan bakar minyak tersebut hanya 2.981
BI R
MW, dibawah kapasitas terpasang jenis pembangkit lainnya. Artinya walaupun dalam jumlah
unit yang terbesar namun kapasitas maksimum yang dimilikinya tidak melebihi kapasitas maksimum jenis pembangkit lainnya.
3. Energi yang dihasilkan dari unit pembangkit jenis ini juga tidak besar, hanya 8,65 persen dari keseluruhan energi yang mampu dihasilkan PLN sementara biaya operasi yang harus dikeluarkan cukup tinggi, yaitu Rp2.696,52/ KWh.
Biaya operasi mesin pembangkit
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 12
berbahan bakar minyak ini merupakan yang terbesar diantara biaya operasi mesin pembangkit jenis lain, dengan demikian energi listrik yang dihasilkan dari mesin pembangkit jenis ini menjadi yang termahal. 4. Dilihat dari jenis biaya operasional yang dikeluarkan, biaya pemeliharaan untuk unit pembangkit berbahan bakar minyak juga yang terbesar diantara unit pembangkit jenis lain.
EN
D
mengalami kerusakan dan menurunkan kemampuan mesin (derating) pembangkit.
PR
R
I
Hal ini menunjukkan bahwa mesin pembangkit berbahan bakar minyak cenderung lebih cepat
TJ
Kondisi ini sangat mempengaruhi operasional PLN dalam menjalankan usahanya. Dengan biaya
SE
operasional yang tinggi maka PLN tidak akan mampu mencetak laba operasi tanpa bantuan subsidi
BN
–
pemerintah. Ketergantungan ini semakin memberatkan anggaran negara karena nilai subsidi
KS AN AA N
AP
listrik yang harus dikeluarkan negara terus meningkat setiap tahun.
4.2. Tingginya Biaya Produksi Pembangkit Berbahan Bakar Minyak
Meskipun jumlah unit pembangkit yang dimiliki PLN berbahan bakar gas dan/ atau campuran gas
LA
dengan minyak tidak besar, namun praktik penggunaannya berpengaruh dominan terhadap
PE
ketidakhematan biaya operasi PLN. Untuk PLTGU, dioperasikan dengan menggunakan minyak
AN
disamping gas sebagai bahan bakarnya, namun dalam praktiknya lebih banyak menggunakan
AN
D
minyak karena ketersediaan gas sangat minim. Demikian juga halnya dengan PLTG. Hal itu
AR
membawa konsekuensi membengkaknya biaya produksi PLN. Dari perhitungan simulasi diketahui
IS A
AN
G
menggunakan minyak.
52,8% dari biaya produksi dengan
G
biaya produksi dengan menggunakan gas hanya sekitar
AL
Tabel 6. Perbandingan Biaya Produksi Pembangkit Memakai Minyak dan Gas
AN
Perhitungan biaya produksi
BI R
O
Asumsi : Beroperasi 80% waktu dalam 1 tahun, dan 10 jam kerja dalam 1 Hari Memakai minyak
Memakai gas
Biaya Operasi
Rp.2.696,52 / Kwh
Rp.1.422,71/KWH
Daya
7.370 MW
7.370 MW
Bi. produksi 1
= 0,8 X 360 X 10 X 2.696,52 X 7370 X 1000
= 0,8X 360 X 10 X 1.422,71 X 7.370 X 1000
Tahun
= 57,235 triliun
= 30,198 Triliun
Sumber : Permasalahan Sektor Ketenagalistrikan, Ahmad Daryoko Penyusun: Titik Kurnianingsih
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 13
