DUH, MAHALNYA INTERNET KITA

T I Majalah C All about ICT in Indonesia

Edisi No. 36-Thn III • Agustus 2015

DUH, MAHALNYA INTERNET KITA Palapa Ring Segera Ditenderkan UU Penyiaran dan Telekomunikasi Dinilai Pro Asing E-Magazine|Free

www.majalahict.com

DARI REDAKSI Pembaca Majalah ICT dimanapun berada. Setelah libur panjang merayakan Idul Fitri 1436 H, kami kembali menemui pembaca semua dengan berita dan informasi terhangat dari dapur redaksi mengabarkan perkembangan terkini sektor teknologi informasi, telekomunikasi dan penyiaran Indonesia. Tentunya tak lupa, di bulan baik ini kami menghaturkan permohonan maaf lahir dan batin atas berita yang meresahkan hati, typo atau kesalahan ketik yang menyebalkan maupun penerbitan yang masih tidak sesuai jadwal. Semoga dengan semangat hasil gemblengan bulan Ramadhan menjadikan media kesayangan kita bersama lebih baik dan mendapat tempat di hati pembaca semua. Di edisi kali ini, kami angkat topik utama adalah mengenai tarif internet di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, akses internet kini telah dinyatakan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Sehingga menjadi penting, ketika tarif mahal dan beberapa wilayah dan kalangan masyarakat tidak bisa mengakses, maka bukan tidak mungkin pelanggaran HAM dapat terjadi. Selain itu, kami ketengahkan pula rencana pemerintah untuk melanjutkan proyek Palapa Ring dengan telah dibukanya pendaftaran untuk mengikuti prakualifikasi tender. Diulas juga, pada edisi ini adalah beberapa beleid yang dirancang pemerintah seperti terkait dengan pengaturan privasi pengguna yang berkorelasi dengan kewajiban penempatan pusat data di Indonesia. Tak ketinggalan, ada juga suara keras dari masyarakat sipil yang menginginkan segera direvisinya UU Telekomunikasi dan Penyiaran karena dinilai pro asing dan regulator yang mengurusi telekomunikasi dan penyaiaran dinilai belum independen. Semua kami hadirkan untuk pembaca kami yang budiman. Selamat membaca.

• Redaksi

DESAIN COVER: ISA

TARIF IKLAN Cover

184 x 50 mm = Rp10 Juta/edisi 50 x 50 mm = Rp5 Juta/edisi

Halaman Belakang Full page = Rp10 Juta/edisi Half page = Rp8,5 Juta/edisi 184 x 50 mm = Rp5 Juta/edisi 50 x 50 mm = Rp1,5 Juta/edisi Halaman Dalam Full page = Rp8,5 Juta/edisi Half page =Rp5 Juta/edisi 184 x 50 mm = Rp2 Juta/edisi 50 x 50 mm = Rp1 Juta/edisi

REDAKSI

Alamat Redaksi: Villa Cemara No. 22 Jl. Sawangan Raya-Depok Email: [email protected] IKLAN & PROMOSI Email: [email protected] Telepon: (021) 7750301, Fax. 021- 7756782

Majalah IC T

No. 36• Agustus 2015

2

DAFTAR ISI Kementerian Kominfo Siapkan 3 Aturan Kualitas Layanan............................. 19 Penggunaan Drone Harus Seizin Kementerian Perhubungan ‘Pilot’ Drone Keberatan........ 4

KPI & MUI Berikan Penghargaan Program Siaran Ramadhan Terbaik.. 24 Kerja Sama XmartCity XL Pemprov NTB.................... 26 Mudik Bareng Telkomsel 2015................................... 28 Biznet Tawarkan Layanan Broadband Internet di 70 Kota.................................... 29

Duh, Mahalnya Tarif Internet Kita.......................... 6 Pemerintah Minta Tarif Internet Dihitung Ulang ....... 9 Jalur Tulang Punggung Internet Palapa Ring II Segera Dilelang................. 11 UU Penyiaran & Telekomunikasi Diminta Segera Direvisi................... 15 Bongkar Pasang Direksi Operator Telekomunikasi... 17 3

Majalah IC T


Infinix Zero 2: Ponsel dengan Spesifikasi Tinggi Berbahan Kevlar................................. 32

HOTNEWS

Penggunaan Drone Harus Seizin Kementerian Perhubungan ‘Pilot’ Drone Keberatan

P

enggunaan pesawat tanpa awak atau drone kini tidak bisa lagi sembarangan. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah emnerbitkan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomer 90 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak. Dalam PM tersebut juga diatur bagaimana penggunaan pesawat tanpa awak atau drone di wilayah hukum Indonesia. Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan J.A Barata menjelaskan, peraturan itu dikeluarkan untuk menjaga keselamatan operasional penerbangan di Indonesia. Kementerian Perhubungan melihat adanya kemungkinan bahaya kepada pesawat terbang saat pengoperasian drone dilakukan. Sehingga, pengoperasian drone tak bisa sembarangan. “Oleh karena itu Menteri memutuskan untuk mengatur perizinan pengoperasian drone tersebut,” tandas Barata. Selain itu, tambahnya,

Majalah IC T


34

HOTNEWS untuk operasikan drone dan berkoordinasi dengan unit Kementerian navigasi penerbangan yang Perhubungan bertanggung jawab atas tempat juga menetapkan ruang udara pengoperasian drone area mana yang tersebut,” jelasnya. bisa diterbangi Adanya aturan baru ini membuat drone dan ‘pilot’ drone yang tergabung dalam tidak. Meski begitu, Kemenhub komunitas hobi, asosiasi, jurnalis, memberikan ketentuan khusus bagi dan hobby shop, serta beberapa operator pesawat tanpa awak demi pemerhati, merasa perlu bertemu kepentingan Pemerintah. Pihak dengan Menteri Perhubungan Kemenhub juga mewajibkan operator Ignasius Jonan untuk menyampaikan tersebut harus berkoordinasi dengan pandangan. Pandangan penting unit navigasi penerbangan yang yang mengemuka adalah terkait izin bertanggung jawab atas tempat ruang dalam menerbangkan drone. Para udara tempat pengoperasian drone peserta pertemuan tidak menolak tersebut. adanya izin tersebut namun dengan “Selain itu, perubahan rencana berbagai catatan. Salah satu aturan terbang (flight plan) drone juga yang mengganjal dalam peraturan harus disampaikan kepada Kemenhub menteri tersebut, di antaranya paling tidak 7 hari kerja sebelum adalah keharusan melampirkan surat pengoperasian pesawat tanpa awak izin dari institusi yang berwenang tersebut. Pelaporan tersebut juga dan pemerintah daerah saat wajib disampaikan ke Kemenhub mengoperasikan drone berkamera. apabila penerbangan drone Karena itu penggemar drone akan dibatalkan,” tegas Barata. menggelar seminar khusus untuk Dalam aturan yang mengupas lebih dalam peraturan dibuat, pelarangan menteri ini, pengoperasian drone dimana juga dilakukan hasilnya pada ruang diharapkan udara yang tidak memberi mendapatkan pelayanan masukan untuk ATC pada ketinggian 150 perbaikan meter. Meski begitu, Kemenhub kebijakan. memberikan ketentuan khusus bagi operator pesawat tanpa awak demi kepentingan pemerintah misalnya untuk patroli wilayah negara, patroli laut, dan pemantauan cuaca. “Kemenhub mengizinkan drone diterbangkan di atas ketinggian 150 meter, namun mewajibkan operator tersebut harus mendapatkan izin 5

Majalah IC T


LAPORAN UTAMA

Duh, Mahalnya Tarif Internet Kita

P

erbedaan tarif Internet yang diberikan Telkomsel di kawasan Indonesia Timur dirasa terlalu memberatkan. Walhasil, Telkomsel pun dipetisikan. Petisi itu disuarakan dengan judul “Internet Untuk Rakyat: Save @Telkomsel @ KemenBUMN @kemkominfo”. Petisi Online itu disuarakan akun Djali Gafur. Menurut Djali, perbedaan harga antara zone 1 dan 12 mencapai hingga dua kali lipat alias 100 persen. Diketahui, tarif internet Telkomsel dibagi menjadi 12 zona. Zona ini merupakan pembagian wilayah ala Telkomsel. seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, yang masuk dalam zona 1. “Paket data 2GB di zona 1 hanya Rp.65.000 sementara di zona 12 harganya Rp.120.000. Kami di zona 12 tak punya pilihan lain,” sesal Djali.

Djali pun memprotes mengapa Telkomsel membeda-bedakan tarif internet dengan wilayah lain padahal sama-sama satu bangsa. “Kita tinggal satu atap (Indonesia) kok makan dengan lauk dan menu yang berbeda. Katanya satu bahasa, satu nusa-bangsa, satu tumpah-darah. Tapi kok tarif internet rupa-rupa warnanya?” Menanggapi keluhan Djali, Vice President Corporate Communication Telkomsel, Adita Irawati mengatakan bahwa penggelaran jaringan Telkomsel ke berbagai daerah di Indonesia memiliki besaran biaya yang berbedabeda, akibat dari berbedanya tingkat kesulitan dan komponen biaya lainnya yang dibutuhkan untuk menggelar infrastruktur jaringan di lokasi tersebut.

Majalah IC T


36

LAPORAN UTAMA “Berdasarkan hal itu, maka Telkomsel menerapkan pembagian tarif data berdasarkan zona sesuai dengan besaran biaya yang dibutuhkan untuk penggelaran jaringan di suatu lokasi,” ujarnya. Ditambahkannya, komponen penggelaran jaringan, seperti 3G maupun 4G tidak hanya meliputi biaya pembangunan BTS, namun juga biaya pemeliharaan sehari-hari, dimana biaya ini cukup tinggi di bagian Timur Indonesia seperti di Papua. “Masukan ini akan kami jadikan perhatian utama agar dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat khususnya pelanggan di daerah timur Indonesia,” ujar perempuan berhijab ini. Mahalnya tarif layanan data internet yang ditawarkan Telkomsel, mengusik Indonesian Telecommunication Users Group (IDTUG). Dalam pandangan organisasi nirlaba yang terafiliasi dengan International Telecommunication USers Group (INTUG) ini, diduga ada unsur

7

Majalah IC T


penyalahgunaan posisi dominan dimana dengan memonopoli layanan di wilayah Timur Indonesia, Telkomsel menawarkan tarif yang mahal untuk ases internet melalui ponsel. Demikian ditegaskan Muhammad Jumadi, Sekjen IDTUG. Menurutnya, tarif internet Telkomsel yang mahal ini bersifat monopolistik dan oligopolisitik. “Mentang-mentang jangkauannya paling luas perusahaan ini membuat harga monopoli dengan sistem oligopolistik untuk mendapatkan keuntungan besar,” katanya. Ditambahkannya, tarif berdasarkan zona ini dinilai bersebarangan dengan semangat untuk mendorong pertumbuhan penetrasi initernet

LAPORAN UTAMA yang masih rendah. Padahal penetrasi internet yang meningkat akan membantu dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. “Tarif Telkomsel berdasarkan zona saat ini sangat mahal,” tandasnya. Untuk itu, kata Jumadi, IDTUG berharap pemerintah turun tangan untuk menurunkan tarif operator yang dinilai cukup memberatkan pelanggan. “Pemerintah harus ikut mengatur, jangan diam saja. Perlu ada pengaturan tarif dengan menentukan batasan tertentu dan masyarakat pada berbagai wilayah dikenakan tarif sama, agar mereka merasa mendapatkan keadilan dari layananan seluler. Bagaimanapun frekuensi yang dipakai operator miliki negara dan harus bermanfaat bagi masyarakat luas,” tegas Jumadi.

Sikap BRTI

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mendesak Telkomsel untuk menurunkan tarif layanan data internet untuk kawasan Timur Indonesia. Desakan BRTI disampaikan sehubungan dengan maraknya keluhan pengguna di bagian Timur Indonesia karena tarif layanan data yang dijual Telkomsel mencapai dua kali lipat tarif yang dijual di Jakarta dan wilayah lainnya. Demikian hasil pertemuan yang digelar setelah BRTI bertemu dengan Telkomsel. “Salah satu poin hasil pertemuan dengan Telkomsel adalah kita minta Telkomsel turunkan tarif internet di Indonesia Timur. Jangan terlalu senjang perbedaannya dengan Indonesia bagian barat,” ungkap Anggota BRTI I Ketut Prihadi. Diakui Ketut, Indonesia belum memiliki aturan untuk mengatur tarif data. Sehingga, permintaan kepada Telkomsel dilakukan dengan pertimbangan kepentingan pelanggan,

operator dan kesinambungan industri. “Dalam meminta penurunan tarif ke Telkomsel ini kami meminta dipertimbangkan kepentingan pelanggan, operator, serta kesinambungan industri. Dari sisi pelanggan, pemerintah meminta tarif dibuat lebih terjangkau,” katanya. Mengenai pengaturan, diungkapkan bahwa pengaturan atrif data akan dilakukan tahun depan. “Tarif layanan data baru akan dibuat pada 2016 mendatang,” kata Ketut yang merupakan mantan Kabag Hukum Ditjen Postel. Sementara itu, Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin mendesak agar pemerintah harus secepatnya menentukan regulasi pentarifan dan kualitas layanan untuk tarif data. Sebab menurutnya, selama ini operator memberikan penerapan berdasarkan kuota, sementara pelanggan tak pernah tahu berapa kuota yang sudah terpakai atau apakah sudah mencapai Fair Usage Policy. “Solusi terbaik adalah membuat ceilling price atau tarif batas atas karena operator merasa tarif kemurahan di data dan rebalancing,” Doni menyarankan. Masalahnya rebalan cing kalau tidak dikawal akan muncul yang seperti kasus Telkomsel. Harus ada acuan jelas batas atas maksimal berapa,” tambahnya. Mengenai kondisi geografis di Indonesia Timur yang belum merata dibandingkan daerah lainnya, Doni berpendapat berbeda. Dia membandingkan tarif di Sumatera dan di Pulau Jawa yang berbeda. “Alasan operasional bisa dipertanyakan jika mengambil sampel di satu ibukota provinsi di mana semua operator seluler dan tarif siapa yang mahal. Apa operator lain tak pakai transport juga untuk membangun?” sergahnya.

Majalah IC T


38

LAPORAN UTAMA

a t n i M h a t Pemerin t e n r e t n I Tarif g n a l U g Dihitun

P

erkembangan penetrasi layanan internet di Indonesia semakin pesat dari waktu ke waktu, dimana banyak masyarakat Indonesia yang saat ini sudah menjadikan akses internet sebagai salah satu kebutuhan utama (basic need) di samping layanan suara dan SMS dalam rangka mendukung aktivitas sehari-hari, baik untuk aktivitas pekerjaan perkantoran, bisnis, informasi maupun interaksi di sosial media. Karena itu, menurut Kepala Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, tersedianya layanan internet kepada masyarakat merupakan bagian dari peran serta aktif para penyelenggara telekomunikasi dalam membangun infrastruktur jaringan dan akses telekomunikasi untuk menyelenggarakan layanan telekomunikasi. “Pembangunan infrastruktur jaringan dan akses telekomunikasi yang telah dan sedang dilakukan oleh para penyelenggara telekomunikasi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia adalah bentuk komitmen

9

Majalah IC T


bersama antara Pemerintah sebagai pemegang kebijakan sekaligus regulator dan para penyelenggara telekomunikasi. Pemerintah menyadari bahwa untuk memenuhi komitmen tersebut dibutuhkan biaya investasi jangka panjang yang sangat besar untuk membangun dan menyediakan layanan telekomunikasi, baik berupa layanan suara, SMS dan internet. Investasi yang dilakukan oleh para penyelenggara telekomunikasi meliputi seluruh wilayah Indonesia baik di wilayah yang jumlah penduduknya padat maupun yang kurang padat atau sedikit,” jelas Ismail. Dikatakan Ismail, untuk wilayah Indonesia Timur seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua yang wilayahnya relatif luas dan jumlah penduduknya sedikit, tidak semua penyelenggara telekomunikasi membangun dan memberikan layanan telekomunikasi karena kondisi kontur geografis yang cukup sulit, demand masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada penetrasi pengguna yang rendah, serta tingginya biaya investasi. Diakui, pemerintah saat ini

LAPORAN UTAMA belum melakukan pengaturan tarif pungut/retail untuk layanan internet. Rencana pengaturan tarif pungut/retail-internet sedang dilakukan pembahasan mendalam oleh Pemerintah, oleh karenanya saat ini tarif pungut/retail untuk layanan internet masing-masing penyelenggara masih menerapkan tarif secara mandiri berdasarkan mekanisme pasar. Hal tersebut kemudian yang mendorong penyelenggara menerapkan pengenaan tarif pungut/retail layanan internet yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain atau berdasarkan zonasi. Sebagai contoh, untuk wilayah dengan populasi penduduk yang rendah dan penetrasi pengguna layanan internet yang kecil, tarif pungut/retail layanan internet diterapkan lebih tinggi daripada tarif pungut/retail layanan internet di wilayah dengan jumlah populasi dan penetrasi pengguna layanan internet yang tinggi. “Untuk mengatasi disparitas tarif pungut/retail layanan internet tersebut dan dalam rangka memenuhi target Pemerintah untuk mendukung pemerataan akses pita lebar (broadband) di seluruh wilayah Indonesia, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan layanan internet dengan harga yang terjangkau (affordable price) dan kepentingan keberlangsungan usaha penyelenggara telekomunikasi (industry sustainability), Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan langkah-langkah,” ungkapnya. Disebutkannya, untuk jangka pendek, penyelenggara telekomunikasi yang menawarkan layanan internet dengan tarif berdasarkan

zonasi, Pemerintah meminta agar dilakukan perhitungan ulang tarif layanan internet. “Sehingga dapat memperkecil disparitas tarif pungut/ retail layanan internet antara zona yang satu dengan zona yang lain di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya. Sementara itu, tambah Ismai, untuk jangka menengah, pemerintah akan menyusun dan menerapkan paket regulasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana Kewajiban Pelayanan Umum (Universal Service Obligation/USO) untuk mendukung percepatan pemerataan layanan broadband, mendorong efisiensi pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi (infrastructure sharing) dan menghasilkan formula perhitungan biaya interkoneksi yang fair serta tarif pungut/ retail yang terjangkau, baik untuk layanan suara, SMS dan data/internet. Untuk jangka panjang, terangnya, pemerintah akan menyelesaikan proyek Palapa Ring dan Rencana Pita Lebar Indonesia 2014 - 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 sehingga kesenjangan/ gap penyediaan layanan internet dapat teratasi. “Langkah-langkah tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah bersamasama dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang telekomunikasi, sehingga dapat tersedia layanan telekomunikasi, termasuk layanan internet yang merata dengan tarif terjangkau di seluruh wilayah Indonesia, dengan tetap menjaga kompetisi dan keberlangsungan industri telekomunikasi yang sehat, serta kualitas layanan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tandas Ismail.

Majalah IC T


3 10

LAPORAN UTAMA

Jalur Tulang Punggung Internet Palapa Ring II Segera Dilelang

P

emerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan segera melakukan lelang pengerjaan infrastruktur telekomunikasi dan internet lewat proyek yang diberi nama Palapa Ring. Jaringan yang diharapkan dapat menghubungkan kabupaten dan kota seluruh Indonesia ini diperkirakan akan menelan biaya Rp. 3 triliun. Dijelaskan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Palapa Ring jilid kedua ini diharapkan selesai pada 2018 guna mendukung rencana pita lebar atau Indonesia Broadband Plan (IBP). “Seleksi untuk palapa ring yang menghubungkan ibukota kabupaten dan kotamadya harus selesai 2018. Prakualifikasi tendernya kami buka sampai dengan akhir Juli,” ungkap Chief RA. Ditambahkannya, pembangunan Palapa Ring akan dibagi menjadi tiga, yakni Indonesia Timur, Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Adapun

11

Majalah IC T


konsep yang digunakan pemerintah dalam membangun Palapa Ring adalah least cost subsidy dimana pemenang adalah yang menawarkan subsidi pemerintah paling rendah. "Diperkirakan akan memakan dana Rp.3 triliun, tapi, ini tidak dibayarkan pemerintah karena konsepnya subsidi yang paling kecil," terangnya. Paket Barat untuk 5 kabupaten/kota di wilayah barat Indonesia sepanjang 1.122 km (laut) dengan perkiraan nilai proyek sebesar US$ 40.392.000, kemudian ada Paket Tengah di 17 kabupaten/kota di wilayah barat Indonesia sepanjang 1.676 km (laut dan darat) dengan perkiraan nilai proyek sebesar US$ 47.085.000 serta Paket Timur untuk 35 kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia sepanjang 5.681 km (laut dan darat) dengan perkiraan nilai proyek sebesar US$ 143.182.000. Proyek ditargetkan dapat menyalurkan layanan pita lebar (broadband) ke pengguna akhir (end

LAPORAN UTAMA

user) dengan kecepatan transfer sekurang-kurangnya 10 Mbps di pedesaan dan 20 Mbps di perkotaan yang terintegrasi dengan jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. Ditandaskan, meski menggunakan least cost subsidy, dijamin proyek ini tidak akan membuat operator rugi jika membangun Palapa Ring. Tidak mengherankan jika sudah ada beberapa operator minat menggarapnya. Sudah ada enam sampai tujuh operator yang mengambil dokumennya,” tambahnya. Sebanyak 27 perusahaan telekomunikasi dan IT pemegang ijin jaringan tetap tertutup akan mengambil bagian dalam tender untuk proyek pembangunan jaringan serat optik yang didukung pemerintahIndonesia, Palapa Ring II. Proses tender proyek triliunan rupiah ini sedang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Tahap pra-kualifikasi telah ditutup pada 31 Juli lalu. Operator besar seperti PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Indosat, PT XL Axiata serta PT NTT Indonesia (unit NTT Jepang) dan PT Cyber Network Indonesia ikut serta dalam tender ini. Perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan akan diciutkan kembali untuk mengambil bagian dalam tender. Tanggal tender belum diumumkan. Palapa Ring II adalah proyek

infrastruktur broadband yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2018, kata Rudiantara. “Proyek ini telah dirancang sejak 10 tahun yang lalu. Saya yakin proyek ini ke depannya akan jalan dengan baik,” harapnya. Proyek Palapa Ring II akan mencakup konstruksi, operasi dan pemeliharaan yang akan dibagi menjadi dua tepukan. Yang pertama akan dikembangkan di 11 kabupaten / kota di bagian barat Indonesia. Pemenang tender akan menggelar jaringan kabel serat optik sepanjang 1.823 kilometer. Bagian kedua akan mencakup 40 kabupaten / kota di bagian timur Indonesia. Pemenang tender akan diminta untuk berbaring kabel serat optik sepanjang 6.572 kilometer. Secara total, Palapa Ring II akan membangun jaringan serat optik sepanjang 8.395 kilometer kabel serat optik untuk menyediakan tulang punggung untuk koneksi internet di seluruh kepulauan pada 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota. Proyek ini memperluas jaringan Palapa Ring I, yang selesai pada 2009. Palapa Ring I proyek ini dilakukan oleh Telkom sendiri setelah operator lain seperti Indosat, XL Axiata, Bakrie Telecom dan perusahaan teknologi informasi Macca Sistem Infokom, Infokom Elektrindo dan Powertek Utama Internusa mengundurkan diri dari konsorsium.

Majalah IC T


3 12

LAPORAN UTAMA

Indonesia akan Jadi Hub Internet Dunia

I

ndonesia akan menjadi hub internet dunia. Namun begitu, perlu upaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan merealisasikan rencana pembangunan jaringan serta optik nasional, Palapa Ring. Dan sebagai perusahaan plat merah, Telkom mendukung upaya

13

Majalah IC T


perwujudan Indonesia sebagai hub internet dunia, dengan menghubungkan serat optik dari Manado ke Filipina, hingga ke Amerika Serikat. Menurut Direktur Network IT & Sollution Telkom Abdus Somad Arief mengatakan, Telkom telah melakukan

LAPORAN UTAMA

penggelaran proyek kabel bawah laut Luwuk Tutuyan di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurutya, Telkom berencana untuk menghubungkan wilayah utara Indonesia dengan jaringan broadband. Telkom akan menggelar jaringan ini dari Medan langsung ke Dumai, yang akan berujung di Manado. Dari Manado, kabel bawah laut ini akan tersambung dengan Maluku Utara dan Filipina. Jaringan dari Filipina ini akan berujung langsung di Amerika Serikat. “Kita harapkan Indonesia jadi backbone traffic internasional. Nantinya, dari Manado kita gelar kabel fiber optic yang terhubung ke Filipina. Kemudian langsung ke Amerika Serikat. Jika sudah terwujud, pengguna internet di Indonesia bisa mengakses internet dengan server di AS lebih cepat karena mereka tak perlu lagi harus terhubung dengan jaringan di Singapura,” harapnya. Abdus Somand menambahkan, dengan terhubungnya Indonesia secara langsung ke Amerika Serikat, ditargetkan lalu lintas internet dari

Eropa Barat akan melewati Indonesia jika ingin mengakses jaringan di wilayah Asia Pasifik. “Kita bercita-cita jadi hub traffic internasional dengan cara connect ke Eropa Barat dan AS dari Indonesia. Kita ini kalau bicara hub untuk traffic pesawat atau kapal laut sekarang adanya di Singapura. Tapi kita masih punya kesempatan untuk jadi hub telekomunikasi,” tambahnya. Dijelaskan Abdus Somad, jaringan serat optik ke Eropa Barat akan dilakukan melalui segmen Dumai dan Timur Tengah. Untuk mewujudkan segmen ini, Telkom akan bekerja sama dengan kurang lebih 13 negara. “Untuk jaringan serat optik menuju ke AS dilakukan melalui Manado, Filipina, dan Guam dan melalui kerja sama dengan kurang lebih lima negara. Penyambungan serat optik menuju dua jalur internasional itu akan dikerjakan secara berdampingan. Telkom sendiri menyiapkan dana sebesar Rp 2,4 triliun untuk proyek ini. Dari Manado ke AS, selesainya insya Allah awal 2017. Sedangkan yang dari Dumai menuju Middle East ke West Europe itu akan selesai lebih dulu, yaitu 2016 mendatang,” pungkasnya.

Majalah IC T


3 14

SOROTAN Regulator Belum Independen dan Pro Asing

UU Penyiaran & Telekomunikasi Diminta Segera Direvisi

R

egulator telekomunikasi dan penyiaran saat ini dinilai belumlah independen. Sebabnya, saat ini masih ada anggota komisioner dari kalangan pemerintah yang diyakini akan mengganggu independensi kebijakan. Demikian disampaikan Chairman Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Amir Effendi Siregar. “Seperti di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), meskipun ada unsur masyarakat tapi dipimpin oleh Direktorat Jenderal (Dirjen). BRTI kan bentukan pemerintah,” sesalnya. Sehingga, Amir melihat ada kepentingan lain selain mengurus regulasi. Yang juga disoroti Amir adalah masih adanya mantan praktisi yang terjun langsung menjadi regulator.

15

Majalah IC T


Dikhawatirkan, hal ini akan mengganggu kebijakan saat akan diputuskan. Harusnya, menurutnya, praktisi setidaknya menunggu dua hingga tiga tahun sebelum menjabat sebagai wasit industri. “Tunggu dua sampai tiga tahun dulu, baru sudah itu masuk sebagai regulator, sehingga ada jaminan keadilannya saat menentukan kebijakan,” tegasnya. Meski demikian, keberadaan lembaga independen sebagai regulator telekomunikasi dan penyiaran sangat diperlukan. Hal itu, katanya, agar tidak ada campur tangan pemerintah, melainkan para pemerhati industri telekomunikasi dan penyiaran. “Kalau masih ada campur tangan pemerintahnya, tidak dapat menangani masalah industri dengan baik. Sehingga sebaiknya dibentuk lembaga

SOROTAN nonpemerintah,” saran Amir. Untuk itu, PR2Media meminta pemerintah segera merevisi UndangUndang (UU) No 32/2002 tentang Penyiaran dan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi. Kedua UU tersebut, menurut lembaga ini dinilai sebagai produk liberal dan proasing. Amir Effendi menandaskan, dalam melakukan revisi, kedua UU ini harus mengedepankan kepentingan nasional dan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, katanya, di era konvergensi teknologi saat ini, kedua sektor ini (Penyiaran dan Telekomunikasi) sangat berhubungan, bahkan menyatu. Sayangnya, regulasi kedua sektor ini terlihat tumpang tindih dan belum menyatu, bahkan berbeda secara paradigma. “Sejumlah pasal menunjukkan bahwa kedua UU itu mempuyai perbedaan pradigmatik dalam mengatur kegiatan industri. Kita ingin memberi masukan agar UU Penyiaran yang mau direvisi, memiliki koneksi dengan UU Telekomunikasi. Selain itu, UU Telekomunikasi juga harus diubah, supaya ada sinkronisasi untuk kepentingan nasional. Jadi, kita ingin regulasi ini dibuat untuk kepentingan nasional,” kata Amir.

Dijelaskannya, UU Telekomunikasi No 36/1999 yang lahir di zaman deregulasi dan liberalisasi, lanjut Effendi, memberi cela yang sangat luas kepada pemodal asing untuk mengendalikan perusahaan telekomunikasi. Sedangkan, UU Penyiaran No 32/2002, meskipun lahir pada zaman reformasi, tetapi belum memberikan dampak kesejahteraan yang luas kepada masyarakat Indonesia. “Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar, pihaknya menemukan, pemerintah Indonesia kurang memperhitungkan keberlanjutan kebijakan yang dibuat. Ketiadaan blue print, dan roadmap yang memadai untuk pembangunan berbagai sektor di telekomunikasi menjadi salah satu penyebab utama. Di UU Telekomunikasi itu kan, industri seluler dikuasai asing, karena regulasinya memberikan peluang ke situ. Nah ini yang harus kita ubah,” ungkapnya. Dikatakannya, akibat dari dominasi asing tersebut, masyarakat Indonesia cenderung hanya sebagai pasar untuk untuk industri telekomunikasi dan internet. Ketergantungan pada produk impor dan fokus pemerintah yang hanya pada infrastruktur saja, menyebabkan industri konten nasional tidak berkembang. “Kurangnya perhatian pemerintah terhadap industri konten menyebabkan content provider asing justru memenuhi saluran telekomunikasi nasional, termasuk internet yang telah dibangun dengan susah payah. Para penyedia konten asing menikmati keuntungan yang besar dari transaksi tersebut. Revenue kan larinya ke asing. Jadi, ini yang menjadi concern kita, sehingga mayoritas pemegang saham itu harus nasional,” pungkasnya.

Majalah IC T


3 16

TELEKOMUNIKASI

Bongkar Pasang Direksi Operator Telekomunikasi

E

fektif per 1 Agustus, XL Axiata mengumumkan struktur baru organisasinya. Struktur baru ini menyangkut pembagian tugas dan wewenang Anggota Direksi perseroan untuk mendukung transformasi. Disampaikan Murni Nurdini Corporate Secretary XL Axiata, “XL Axiata melakukan perubahan dalam pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan yang efektif per tanggal 1 Agustus 2015. Perubahan ini demi mendukung agenda transformasi Perseroan.” Dari perubahan yang disampaikan melalui Keterbukaan Informasi, Ongki Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Independen/Chief

17

Majalah IC T


Service Management Officer kini mendapat tugas sebagai Direktur Independen/Chief Digital Service Officer. Posisi Chief Service Management Officer dipegang oleh Yessie D. Yosetya. Perubahan lainnya adalah masuknya kembali P. Nicanor V. Santiago III yang menjabat sebagai Chief Brand and Customer Management Officer. Nicanor menggantikan posisi Rashad Javier Snachez. Tenaga baru yang masuk lainnya adalah Johnson Chan yang menjabat sebagai Chief Strategic Business Partnership Officer. Yang menarik, Rashad tidak mendapat posisi apa-apa setelah 1 Agustus ini. Selain XL, berita mengejutkan juga datang dari Indosat. Dewan Komisaris

TELEKOMUNIKASI

Indosat ternyata diam-diam telah memberhentikan Direktur Indosat Sarwoto Atmosutarno, hanya sebulan setelah Sarwoto menduduki posisinya. Sarwoto adalah mantan Direktur Utama Telkomsel, operator seluler yang dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi milik negara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. “Pada tanggal 8 Juli 2015, Dewan Komisaris PT Indosat Tbk telah memutuskan untuk sementara memberhentikan Sarwoto Atmosutarno sebagai anggota Direksi sampai Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya (RUPS),” kata Indosat dalam pengumuman yang ditandatangani oleh Presiden Direktur perusahaan Alexander Rusli. Sarwoto yang juga merupakan politisi Partai Nasdem disebutsebut diberhentikan sementara “Karena alasan pribadi”. Menyusul keputusan itu, Indosat, anak perusahaan dari Ooredoo Group, akan melakukan langkahlangkah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk menyiapkan pertemuan pemegang saham luar biasa. Pemberhentian sementara dipandang sebagai sebuah langkah mengejutkan mengingat bahwa Sarwoto baru ditunjuk untuk posisi barunya di Indosat sebulan. Dia diangkat pos sebagai wakil dari pemerintah. Sarwoto adalah presiden direktur Telkomsel hingga 2012, sebelum ia digantikan oleh Alex Sinaga. Dalam Pemilu 2014, dia adalah seorang calon legislatif dari Partai Nasdem, yang mewakili daerah Jawa Tengah V. Apa yang terjadi dengan Sarwoto mungkin tak bisa dipisahkan dengan mundurnya Rinaldi Firmansyah dari

posisinya sebagai Komisaris Indosat. Rinaldi mundur begitu Sarwoto masuk jajaran Direksi Indosat. Rinaldi adalah Direktur Utama Telkom saat Sarwoto menjadi Dirut Telkomsel. Posisi Rinaldi sebagai Komisaris Independen digantikan Elisa Rumbantoruan. Yang menarik, dalam jajaran direksi, muncul nama Sarwoto Atmosutarno yang menggantikan Fadzri Sentosa. “Menerima pengunduran diri Rinaldi Firmansyah selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan pengawasan yang telah diambil sejak 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015, sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengawasan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian keterangan pers yang disampaikan pihak Indosat yang menjelaskan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Indosat, pertengahan Juni lalu.

Majalah IC T


3 18

TELEKOMUNIKASI

Kementerian Kominfo Siapkan 3 Aturan Kualitas Layanan

K

ementerian Komunikasi dan Informatika menggelar konsultasi publik aturan kualitas layanan telekomunikasi dan internet. Penetapan parameter standar kualitas pelayanan serta tolak ukurnya yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan Internet. Disampaikan Kepala Informasi dan Humas Kominfo Ismail Cawidu, ada tiga rancangan peraturan menteri yang dikonsultasikan kepada publik untuk mendapat masukan, yaitu Rancangan Peraturan Menteri (RPM) mengenai Standar Kualitas Pelayanan Jasa Akses Internet (ISP), RPM tentang Standar Kualitas Pelayanan Jaringan Tetap Tertutup dan RPM tentang Standar Kualitas Pelayanan Sistem Komunikasi Data. Dijelaskan Ismail, ketiga RPM di atas mengatur substansi mengenai parameter dan tolak ukur standar kualitas pelayanan Jasa Akses Internet (ISP) yang meliputi standar pemenuhan pemohonan pasang baru, standar kinerja tagihan pascabayar, standar kinerja tagihan prabayar, standar tingkat laporan gangguan layanan, standar penyelesaian keluhan umum pelanggan, standar pemulihan layanan dan standar kecepatan jawab petugas layanan pelanggan. Sementara itu, kata Ismail, parameter dan tolak ukur standar kualitas pelayanan Jaringan Tetap Tertutup dan Sistem Komunikasi Data meliputi

19

Majalah IC T


standar ketersediaan layanan, standar pemenuhan permohonan pasang baru, standar penyelesaian keluhan pelanggan dan standar pemulihan layanan. “Penyelenggara wajib menyimpan seluruh rekaman data perhitungan parameter standar kualitas pelayanan dan wajib melaporkan pencapaian standar kualitas pelayanan kepada Direktur Jenderal. Penyelenggara wajib mempublikasikan pencapaian standar kualitas pelayanan dalam laman (website) resmi masing-masing dan harus diperbarui setiap tiga bulan,” jelasnya. Ditambahkannya, Direktur Jenderal dapat melakukan audit laporan pencapaian standar kualitas pelayanan penyelenggara dan pengukuran sendiri dan/atau menggunakan jasa konsultan. “Setiap penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi,” tegas Ismail.

TELEKOMUNIKASI w

Data Pribadi Kini Dilindungi

D

Inilah Aturan Baru Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

alam rangka melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI). Pasal 20 ayat (1) PP PSTE mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik

Majalah IC T


3 20

TELEKOMUNIKASI dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Pasal 20 ayat (2) PP PSTE mengatur bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Selanjutnya Pasal 20 ayat (4) mengamanatkan agar Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengamanan diatur dalam Peraturan Menteri. Dijelaskan Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cwidu, penyusunan RPM Sistem Manajemen Pengamanan Informasi telah dilakukan sejak akhir tahun 2013 dan dilanjutkan pada tahun 2014, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, yakni:seluruh unit kerja di Kementerian Kominfo, Perwakilan Lembaga Sertifikasi ISO 27001 yakni; TUV Nord Indonesia, TUV Rheinland Indonesia, Bureau Veritas Indonesia, BSI Group Indonesia, Sucofindo, dan SGS Indonesia, Perwakilan Calon Lembaga Sertifikasi SMPI yakni; Xynexis, XecureIT, SAI Indonesia, Mutu Agung Lestari, dan LMK Jaser PLN, PerwakilanKomite Akreditasi Nasional, dan Perwakilan Badan Standardisasi Nasional. “Naskah RPM SMPI juga telah dilakukan diskusi/konsultasi publik di Bandung pada 4 November 2014 dihadiri oleh 90 orang yang terdiri atas perwakilan tiap satker di Kementerian Kominfo, perwakilan dari Kementerian/ 21

Majalah IC T


Lembaga, perwakilan dari Universitas, Lembaga Sertifikasi, dan KAN; dan di Bali pada 28 November 2014 dengan dihadiri oleh 20 peserta yang terdiri atas perwakilan dari Lembaga Sertifikasi, perwakilan dari beberapa LPSE di Provinsi Bali, Dinas Kominfo Kota Denpasar, dan Balmon Spektrum Frekuensi Radio Denpasar,” terang Ismail. Diuraikannya, RPM Sistem Manajemen Pengamanan Informasi terdiri atas 12 Bab dan 29 Pasal. beberapa hal yang diatur diantaranya adalah mengenai Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Lembaga Sertifikasi, Penerbitan Sertifikat, Pelaporan Hasil Sertifikasi, dan Pencabutan Sertifikat, Pembina an, Pengawasan dan ketentuan mengenai Sanksi. Selain soal Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Pengaturan ini dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kementerian Kominfo sendiri sudah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Diungkap Ismail, penyusunan RPM Perlindungan Data Pribadi

TELEKOMUNIKASI dalam Sistem Elektronik diawali dengan pembahasan mengenai paradigma pengaturan data pribadi di beberapa negara, yang selanjutnya pembahasan isu pokok perlindungan data pribadi dilakukan dengan mengundang instansi pengatur dan pengawas sektor terkait yakni Ditjen Imigrasi yang mengelola data paspor, Arsip Nasional (ANRI) yang mengelola data kearsipan, Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur data sektor keuangan, Bank Indonesia yang mengatur data perbankan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang membidangi perlindungan data konsumen, dan Kementerian Kesehatan yang mengatur data dan arsip bidang kesehatan. “Adapun cakupan materi RPM Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik terdiri atas 11 Bab dan 39 Pasal,” kata Ismail. Dipaparkannya, beberapa pengaturan yang dimasukan dalam RPM ini seperti mengenai Perlindungan, Hak Pemilik Data Pribadi, Kewajiban Pengguna, Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelesaian Sengketa, Partisipasi Masyarakat dan juga Sanksi Administratif. Dari dokumen RPM yang Majalah ICT dapatkan, asas perlindungan Data Pribadi yang baik memberikan penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi, Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, berdasarkan

Persetujuan, relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan, kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan, iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi, ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi, tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna, kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi, keutuhan, akurasi, dan kemutakhiran Data Pribadi. Sementara privasi dinyatakan sebagai kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur pula bahwa perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan Persetujuan. Pemilik Data Pribadi yang memberikan Persetujuan dapat menyatakan Data Perseorangan Tertentu miliknya bersifat rahasia.

Software juga Diatur

D

irektorat Jenderal Aplikasi Informatika juga telah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri

Majalah IC T


3 22

TELEKOMUNIKASI (RPM) Komunikasi dan Informatika tentang Perangkat Lunak Sistem Elektronik. Pasal 7 ayat (1) PP PSTE mengatur bahwa Perangkat Lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik wajib: terdaftar di Kementerian Kominfo; terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Pasal 7 ayat (2) PP PSTE mengamanatkan agar persyaratan Perangkat Lunak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Penyusunan RPM Perangkat Lunak Sistem Elektronik telah dilakukan sejak akhir tahun 2013 dan dilanjutkan pada tahun 2014, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, yakni: Unit Kerja terkait di Kementerian Komunikasi dan Informatika; Anggota the Open Web Application Security Project (OWASP) Application Security Verification Standard (ASVS); dan Akademisi (Universitas Indonesia dan German Swiss University),” terang Ismail. Dijelaskan Ismail, ruang lingkup persyaratan Perangkat Lunak mencakup semua kode sumber termasuk kode sumber yang dikembangkan atau dimodifikasi dokumentasinya dalam rangka menciptakan Perangkat Lunak. Sementara itu, Persyaratan Perangkat Lunak Sistem Elektronik terbagi atas 2 (dua) yakni Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. “Persyaratan administrasi yang

23

Majalah IC T


harus dipenuhi meliputi Nama Pengembang, Nama Perangkat Lunak, versi, jenis layanan, rentang jumlah pemakai, siklus hidup produk, berbasis wep atau desktop, dan sistem operasi yang didukung. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapan Persyaratan Administrasi Perangkat Lunak,” katanya. Ditambahkan Ismail, persyaratan teknis yang harus dipenuhi mengacu pada Open Web Application Security Project (OWASP) Application Security Verification Standard (ASVS), yang meliputi 3 (tiga) level. Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan risiko Sistem Elektronik dengan ketentuan: Perangkat Lunak yang digunakan dalam Sistem Elektronik Strategis harus memenuhi persyaratan teknis Level 3, untuk Perangkat Lunak dalam Sistem Elektronik Tinggi harus memenuhi persyaratan teknis minimal level 2, dan Perangkat Lunak dalam Sistem Elektronik Rendah minimal Level 1. Sementara itu, tambahnya, persyaratan Perangkat Lunak Sistem Elektronik mencakup 13 area persyaratan yakni otentikasi, manajemen sesi, kontrol akses, validasi input, kriptografi pada verifikasi statis, penangan error dan pencatatan log, proteksi data, keamanan komunikasi, keamanan HTTP, control kode berbahaya, logic bisnis, berkas dan sumber daya, dan aplikasi mobile.

PENYIARAN

KPI & MUI Berikan Penghargaan Program Siaran Ramadhan Terbaik

K

omisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Mejelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyelenggarakan Penghargaan Program Siaran Ramadhan 2015. Acara ini adalah ajang penghargaan untuk program siaran yang tayang selama Ramadhan dengan parameter siaran yang sesuai dengan aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), relevan dengan spirit Ramadhan, dan siaran yang menghibur sekaligus mendidik bagi pemirsa. Dalam pengawasan siaran Ramadhan, selain bekerja sama dengan MUI, KPI juga melibatkan masyarakat melalui saluran aduan dan apresiasi atas tayangan siaran yang tayang di televisi. Dari hasil pengawasan itu dilakukan sejumlah proses penilaian hingga didapatkan program acara yang layak diganjar penghargaan. Berbeda pada tahun sebelumnya,

KPI dan MUI memberikan apresiasi untuk sejumlah program acara. Namun tahun mengalami beberapa perubahan, dengan pembagian jenis penghargaan untuk seluruh program yang tayang selama Ramadhan, yakni penghargaan untuk program siaran Ramadhan terbaik dan Apresiasi Program Siaran Ramadhan. Penghargaan program acara terbaik diberikan untuk tayangan yang dianggap memenuhi kriteria, Kualitas; substansi materi yang relevan dan kontekstual dengan Ramadhan, Kreativitas; Penge masan yang menarik dan disukai pemirsa, Orisinalitas; keaslian ide program, dan Kontinuitas; konsistensi dan survive. Program acara Ramadhan terbaik diberi kan untuk empat jenis kategori program acara, yakni Talent Show, Feature/ Dokumenter, Sinetron, dan Reality Show. Sedangkan untuk Apresiasi Program Acara Ramadhan diberikan untuk seluruh jenis program, lintas genre program acara yang memenuhi kriteria baik.

Majalah IC T


3 24

PENYIARAN

Program Acara Terbaik Ramadhan 2015: 1. 2. 3. 4.

Kategori Talent Show: Hafidz Indonesia (RCTI) Kategori Feature/Dokumenter: Muslim Traveler (Net. TV) Kategori Sinetron: Para Pencari Tuhan Jilid 9 (SCTV) Kategori Reality Show: Kupenuhi Panggilanmu (RTV)

Apresiasi Program Ramadhan 2015 diberikan kepada:

1. Aksi Junior (Talent Show - Indosiar) 2. Hafizh Quran 2015 (Talent Show - Trans 7) 3. Di Bawah Lindungan Abah (Sinetron - Trans TV) 4. Cahaya Hati Ramadhan (Ceramah - ANTV) 5. Fatwa (Ceramah - TVRI) 6. Hijab Stories Spesial Ramadhan (Ceramah - TV One) 7. Ngabuburit Ke Pesantren Bareng Opick (Sketsa - MNC TV) 8. Inspirasi Hari Ini (Kultum - iNews) 9. Cerita Hati Ramadhan (Talk Show - Kompas TV) 10. Tafsir Al Mishbah (Talk Show - Metro TV) 11. Rindu Suara Adzan (Reality Show - Global TV). Menteri Komunikasi dan Informatika mengucapkan selamat kepada para penerima Penghargaan Program Ramadhan Terbaik 2015, dan kiranya penghargaan apresiasi ini tidak diberikan pada Bulan Ramadhan saja, akan tetapi KPI juga memberikan penghargaan lainnya.

25

Majalah IC T


GALERI

Kerja Sama XmartCity XL Pemprov NTB

P

T. XL Axiata Tbk (XL) memperluas kerja sama program XmartCity dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kerjasama ini berupa pemanfaatan layanan XL Tunai untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor khusus di wilayah NTB. Kedua pihak bersama-sama ingin mempermudah layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan teknologi digital. Penandatangan kerjasama dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB Dra. Hj Putu Selly Andayani, M.Si dan Direktur Service Management XL, Ongki Kurniawan,

di Mataram, Senin (6/7). Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi turut menyaksikan penandatanganan ini. Ongki Kurniawan mengatakan, “Melalui program XmartCity dan XmartVillage yang saat ini telah kami laksanakan di sejumlah daerah, XL ingin membantu pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki melalui pemanfaatan Internet cepat dan teknologi digital. Program kerja sama pemanfaatan fasilitas XLTunai untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu bentuk implementasinya. Melalui program ini, kami berharap XL Tunai bisa menjawab kebutuhan Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan tingkat pembayaran pajak, sekaligus mempermudah masyarakat untuk melakukan

Majalah IC T


3 26

GALERI pembayaran. Ini sekaligus yang pertama di Indonesia untuk model kerjasama layanan seperti ini.” Ongki menjelaskan, secara teknis, dengan memanfaatkan XL Tunai, maka layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan lebih cepat dan efektif. Pada saat jatuh tempo pembayaran pajak, pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui XL Tunai, dengan mengakses menu di *123*120#. Setelah memasukkan nomor kendaraan, akan keluar info berapa pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, pelanggan akan mendapat notifikasi SMS, dan dapat mencetak bukti pembayaran pajak di loket-loket yang telah disediakan oleh Dispenda. Masyarakat NTB akan bisa memanfaatkan layanan yang memudahkan ini sekitar awal Agustus 2015. Setelah penandatangan perjanjian kerjasama, XL dan Dispenda Pemprov NTB akan segera menyiapkan berbagai hal yang diperlukan, termasuk lokasi-lokasi di mana masyarakat nanti bisa dengan lebih mudah mencetak bukti pembayaran pajak. Dengan menguasai pangsa pasar XL sekitar 85% di seluruh NTB, program ini tidak akan menyulitkan warga NTB dalam mendapatkan layanan XL Tunai. Sebaliknya, pelanggan XL yang adalah mayoritas di daerah tersebut akan bisa mendapatkan manfaat

27

Majalah IC T


lainnya dari XL Tunai, sebagai uang elektronik yang memungkinkan pelanggan XL melakukan transaksi keuangan hanya dengan menggunakan ponsel. Jenis transaksi yang bisa digunakan adalah beli pulsa telepon selular, bayar tagihan, belanja di toko, belanja online, serta kirim uang dan terima kiriman uang dari luar negeri. Semua jenis transaksi tersebut dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kerjasama ini sekaligus melengkapi program-program dalam bingkai XmartCity Lombok yang telah dan sedang dibangun. Sebelumnya, XL telah membantu pembuatan website bagi anak-anak panti asuhan guna mendorong tumbuhnya potensi dan prestasi mereka. diharapkan bisa menjadi sarana mereka untuk bisa menunjukkan potensi diri dalam keterbatasan yang mereka alami. XL dan pemerintah daerah setempat juga sedang mempersiapkan beberapa program lainnya. Lombok menjadi lokasi yang dipilih XL untuk peluncuran komersial layanan 4G di frekuensi 1800 MHz. Sebagaimana program XmartCity, peluncuran layanan internet cepat tersebut di Lombok merupakan bentuk apresiasi XL kepada warga masyarakat Lombok atas kepercayaan dan kesetiaan memilih layanan XL untuk kebutuhan sarana telekomunikasi dan layanan data.

GALERI

Mudik Bareng Telkomsel 2015

S

ebagai bentuk kepedulian untuk berbagi kepada para stakeholders terutama para pelanggan setia dan pedagang pulsa/perdana (Mitra Outlet) yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya, tahun ini Telkomsel kembali mengadakan program ‹Mudik Bareng› menggunakan empat moda transportasi, yaitu pesawat terbang, kapal laut, kereta api dan bus dengan total jumlah pemudik sebanyak 4000 pemudik. Digulirkannya program (Mudik Bareng) Telkomsel 2015 ditandai dengan dilepasnya peserta mudik bus oleh Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah dan jajaran manajemen Telkomsel hari ini, Selasa (14/7) di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Tahun ini Telkomsel memberangkatkan sebanyak 300

pemudik peserta menggunakan moda transportasi pesawat dari berbagai daerah dengan tujuan destinasi seperti Padang, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar. Untuk kereta api, sebanyak 400 peserta dilepas dari Statsiun Gambir menggunakan Argo Anggrek dengan tujuan Surabaya via Pantura dan Argo Bima dengan tujuan Surabaya via jalur selatan. Sementara itu sebanyak 400 peserta mengikuti mudik bareng kapal laut dari berbagai daerah di Indonesia dengan tujuan Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Sedangkan untuk mudik menggunakan bus, Telkomsel mengirimkan 50 bus yang mengangkut 2500 peserta dengan tujuan Yogyakarta, Solo, Tegal, Pekalongan, Semarang, Madiun, Malang dan Surabaya. Sebelumnya di hari Minggu

Majalah IC T


3 28

GALERI (12/7), Telkomsel juga berpartisipasi dalam kegiatan Mudik Bareng Kementrian BUMN dimana terdapat 10 bus yang mengangkut 400 peserta. Dalam program Mudik Bareng Telkomsel, para peserta selain mendapatkan tiket gratis juga akan mendapatkan asuransi perjalanan. Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah mengatakan, “Program mudik bareng lebaran merupakan kegiatan tahunan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sehingga mereka mendapatkan kesempatan pulang ke kampung untuk merayakan hari raya bersama keluarganya. Kami berharap agar perjalanan peserta mudik bareng Telkomsel dapat

ditempuh dengan aman dan nyaman, serta seluruh peserta dapat dengan selamat sampai di tujuan.” Program Mudik Bareng Telkomsel dilakukan melalui dua metode untuk menjaring para pesertanya. Yang pertama melalui program loyalty yang telah dimulai sejak 11 Mei hingga 4 Juni 2015, dimana seluruh pelanggan kartuHALO, simPATI, dan KartuAs dapat menukarkan Telkomsel poin dengan mengikuti lelang poin dengan akses ke *700*123# untuk mendapatkan tiket mudik pesawat terbang dan kereta api. Sedangkan di sisi lain, program mudik bareng bus dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mitra outlet.

Biznet Tawarkan Layanan Broadband Internet di 70 Kota

S

etelah mengumumkan perluasan jaringan Biznet Fiber Jawa Bali sepanjang 1.700 km, menambah total jaringan Fiber Optic Biznet menjadi 13.000 km yang menjangkau 70 kota di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera pada bulan Juni yang lalu, Biznet kini berbagi informasi terbaru mengenai jajaran produk dan layanan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan Internet yang cepat, berkualitas dan handal untuk mendukung segmen bisnis maupun perorangan. President Director Biznet Networks, Adi Kusma, mengatakan, “Komitmen kami adalah untuk menyediakan layanan Internet terbaik dan handal bagi seluruh

29

Majalah IC T


masyarakat Indonesia. Perluasan jaringan Biznet Fiber Jawa Bali sepanjang 1.700 km hanya merupakan awal bagi kami, karena kami akan terus berupaya semampu kami untuk terus memperluas jaringan kami ke lebih banyak area di Indonesia, dan menyediakan solusi bagi seluruh segmen pasar, tidak hanya pasar B2B, namun juga B2C. Kami akan memberikan produk dan layanan lengkap yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan pelanggan.” Sejak tahun 2000, Biznet dikenal sebagai perusahaan penyedia layanan Internet (ISP) yang fokus pada segmen bisnis dan korporasi melalui jajaran produk yang telah diakui seperti Biznet

GALERI

MetroNET, Biznet Data Center dan Biznet Dedicated Line. Namun sejak tahun 2012, Biznet mulai mengembangkan bisnis dan target marketnya ke segmen consumer dan retail dengan meluncurkan Biznet Home (sebelumnya dikenal dengan nama max3), layanan Internet Ultra Cepat dengan Cable TV berkualitas high definition. Untuk menyasar segmen retail, di tahun 2014 Biznet kemudian meluncurkan Biznet Wifi, layanan Wi-Fi Turbo prabayar untuk pengguna smartphone dan tablet dengan kecepatan hingga 100 Mbps. Berdasarkan riset yang pernah dilakukan, diperkirakan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia akan mencapai 150

juta pengguna pada akhir tahun 2015, yang tentunya harus diikuti oleh infrastruktur yang kuat dan memadai. Internet saat ini telah menjadi salah satu aspek terpenting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di kota besar dan membutuhkan akses informasi yang cepat. Menariknya, masyarakat di kota kecil dan menengah pun kini telah mulai meng-akses Internet setiap hari, baik untuk meng-update media sosial maupun untuk belanja online. Apapun tujuannya, Internet telah menjadi salah satu kebutuhan terpenting bagi kebanyakan orang di Indonesia, dan sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan

Majalah IC T


3 30

GALERI telekomunikasi dan multimedia terkemuka di Indonesia, Biznet mengerti tren yang berkembang saat ini dan semakin terinspirasi untuk menciptakan inovasi untuk terus membangun infrastruktur Internet yang handal dan berkualitas, untuk menjangkau lebih banyak kalangan di Indonesia. Hadir di 70 kota, Biznet menawarkan layanan yang sesuai, baik untuk segmen bisnis maupun consumer. Untuk segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Biznet menawarkan Biznet MetroNET, layanan Internet Super Cepat dengan kapasitas mulai dari 1.5 Mbps hingga 75 Mbps, dikemas dalam enam paket yang dapat dipilih dengan harga mulai dari Rp 600.000/bulan. Selain itu, Biznet juga menawarkan Biznet GIO Cloud, layanan Cloud Computing dari Biznet yang telah diperbarhaui, menawarkan pelanggan akses penyimpanan data melalui Internet dengan harga yang sangat terjangkau dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Untuk segmen consumer, Biznet menawarkan Biznet Home, layanan Internet Ultra Cepat dengan Cable TV berkualitas high definition untuk segmen perumahan dan apartemen. Biznet Home merupakan layanan yang paling sesuai bagi keluarga yang menginginkan akses Internet dan paket hiburan di rumah yang berkualitas, baik untuk membantu anak mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah maupun membantu Ibu menyiapkan makanan spesial untuk keluarga dengan resep dari Internet. Biznet Home menawarkan berbagai paket dengan harga mulai 31

Majalah IC T


dari Rp 200.000/bulan. Selain itu, Biznet juga menawarkan Biznet Wifi, layanan Wi-Fi Turbo prabayar yang ditargetkan untuk kalangan profesional muda, pelajar, turis, maupun mereka yang senang berbagi file dengan teman melalui media sosial, termasuk file musik maupun foto. Biznet Wifi menawarkan fiturfitur menarik dengan harga yang sangat murah, mulai dari Rp 10.000 dengan masa aktif 10 hari. Sebagai upaya untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dari semua segmen, mulai dari tahap pre sampai dengan post-service, Biznet terus meningkatkan kualitas Divisi Customer Experience yang telah memperoleh beberapa penghargaan dan beroperasi 24/7. Seluruh staff Divisi Customer Experience sangat berpengalaman di bidangnya dan terlatih dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Biznet memastikan seluruh pelanggan akan mendapatkan layanan prima dan solusi terbaik bagi permasalahan yang dialami. Terkait rencana perluasan jaringan Biznet, tahun ini Biznet juga tengah mengembangkan jaringan Biznet Fiber Jawa Bangka Batam Singapore, yang dijadwalkan akan selesai pada akhir Agustus 2015. Setelah jaringan ini siap, Biznet akan memiliki kapasitas yang sangat besar untuk jaringan Internasional, terkoneksi langsung ke pusat Internet diseluriuh dunia, yang akan mendukung Biznet untuk terus memberikan layanan dan solusi terbaik bagi kebutuhan pelanggan.

BEDAH GADGET

S Infinix Zero 2: Ponsel dengan Spesifikasi Tinggi Berbahan Kevlar

etelah sukses meluncurkan Hot Note X551, smart phone dengan baterai tahan lama hingga dua hari, Infinix memperkuat posisinya di Indonesia dengan meluncurkan telefon genggam yang stylish dengan harga terjangkau, Zero 2 X509. Bekerja sama dengan Lazada yang merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, Infinix meluncurkan smart phone terbarunya melalui model bisnis “Factory to Consumer. Diperuntukkan khusus untuk generasi muda dan pengguna yang mementingkan desain yang trendy, desain Zero 2 sangatlah tipis, chic, dan dilindungi oleh gorilla glass yang membuat produk ini menjadi lebih kuat, yang dilengkapi dengan layar Samsung super AMOLED. “Diciptakan khusus untuk konsumen Indonesia, Zero 2 X509 dilengkapi dengan teknologi Gorilla glass dan kamera 13 MP beserta fitur fast focus yang mendukung pengambilan gambar yang jernih. Produk ini adalah bukti dari komitmen kami untuk menyediakan teknologi yang baik berkualitas premium dengan harga terjangkau,” ujar Benjamin Jang, CEO Infinix Mobility. Diciptakan dengan internal storage

Majalah IC T


3 32

BEDAH GADGET

Fitur Zero 2 X509: • Desain: layar 5 inch super AMOLED dengan coning gorilla glass 3, case yang terbuat dari Kevlar dengan bahan yang sangat ringan dengan berat hanya 118 gram • Baterai: 2300 mAh Li-Ion battery dengan durabilitas yang sangat baik • Prosesor: Octa- Core 64 bit yang memungkinkan performa multitasking yang lancar dan mudah • Memori: Dual SIM untuk 2G, 3G dan 4G LTE dengan 16GB ROM internal memory, 32 Micro SD, dan 3GB RAM • Kamera: 13MP untuk kamera belakang dan 5 MP untuk kamera depan dengan fitur fast focus, geo tagging, LED flash dan smart gesture yang dilengkapi dengan teknologi kamera Samsung • Layar: Samsung super AMOLED • Warna: hitam 33

Majalah IC T


sebesar 16GB dan 32GB dengan SD card, Infinix Zero X509 dilengkapi dengan octa core 64 bit dan RAM 3GB yang mampu memberikan performa multitasking yang sangat memuaskan. Smartphone terbaru ini dikembangkan untuk mengambil gambar yang jernih, dan dapat mengambil selfie dengan 5MP kamera depan dan 13MP kamera belakang. Infinix merupakan perusahaan teknologi Hong Kong yang berkembang sangat cepat dan dibentuk pada tahun 2009. Dikembangkan melalui R&D dan pusat desain di Paris dan Shanghai, Infinix memiliki track record yang baik di Timur Tengah. Fokus

kepada e-commerce, Infinix berkolaborasi secara eklusif dengan Lazada untuk meraih kepada lapisan masyarakat yang lebih luas. Kami sangat bangga dapat bekerja sama kembali dengan Infinix, karena kami percaya bahwa Zero 2 X509 akan menghasilkan penjualan yang tinggi, sama dengan penjualan Hot Note X551 sebelumnya. Dengan beragam fitur yang canggih dan desain yang dinamis, kami percaya produk ini akan sukses di pasaran,” ujar Rene Jansen, Chief Commercial Officer Lazada Indonesia. Peminat dapat membeli Infinix Zero 2 X509 hanya di Lazada.co.id dengan harga IDR 2.499,000. Flash sale akan diadakan pada 5 Agustus 2015.

Dapatkan Informasi Terkini Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di

Majalah IC T All about ICT in Indonesia

www.majalahict.com

@indoict

Majalah ICT

DUH, MAHALNYA INTERNET KITA

Recommend Documents