DRS. PETRUS SUMARSONO, MA - JFP MADYA DIREKTORAT TRANSPORTASI
Rakornis Perhubungan Darat 2013 Surabaya, 3 Oktober 2013
OUTLINE Kendala dan Tantangan Pembangunan Perhubungan
Darat Peningkatan Sinergitas, Keterpaduan Program, dan Pendanaan Pembangunan di Bidang Perhubungan Darat Antar Sektor dan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Arah Pembangunan Perhubungan Darat dalam RPJMN 2015-1019 Kesimpulan dan Rekomendasi
KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DARAT SAAT INI (Menurut Kementerian Perhubungan – sesuai undangan) Rendahnya Kualitas SDM Lemahnya Struktur Kelembagaan Kurangnya Konsistensi dan Keterpaduan Program Program Pembangunan
ataupun Berbagai Peraturan dan Perundangan Kurangnya Keterlibatan Masyarakat Luas Terutama Pihak Swasta dan Dunia Usaha dalam Keputusan Publik dan Pembangunan Ekonomi Wilayah Kurang Menariknya Iklim Investasi Khususnya yang Menyangkut : Keterbatasan Jaringan Prasarana an Sarana Wilayah Keterbatasan Akses kepada Modal/Kapital
Masih Kurangnya Insntif Fiskal Khususnya Di Kawasan Timur Indonesia
LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PERHUBUNGAN DARAT UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota PP 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
AZAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Azas Transparan, Akuntable, Berkelanjutan, Partisipasi, Bermanfaat,
Efisien dan Efektif, Seimbang, Terpadu dan Mandiri. (UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 2) Tujuan : Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. (UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 3).
AZAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ASDP YANG TUNDUK PADA UU NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
Azas manfaat, usaha bersama atas dasar kekeluargaan, persaingan sehat, adil dan merata tanpa diskriminasi, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara, kebangsaan. (pasal 2) Tujuan : memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, membina jiwa kebaharian, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional, menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara, dan meningkatkan ketahanan nasional. (pasal 3).
PP NO. 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.(Pasal 1)
Urusan pemerintahan adalah fungsi fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. (Pasal 1) Perhubungan (termasuk perhubungan darat) merupakan urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan pemerintahan dan/atau susunan pemerintahan (Pasal 2). Perhubungan merupakan urusan wajib – urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 7).
PENINGKATAN SINERGITAS DAN KETERPADUAN PROGRAM DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT ANTAR SEKTOR DAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Kewenangan dan Kewajiban Penyelenggaraan Perhubungan Darat Pemerintah Pusat : Jalan Nasional – Kementerian PU Fasilitas keselamatan jalan dan asdp termasuk dermaga, pengadaan bus dan kapal serta subsidi operasi angkutan perintis – Kementerian Perhubungan
Jaringan angkutan umum LINTAS Batas Negara, antar kota antar propinsi, angkutan perkotaan yang mencakup wilayah dua propinsi atau lebih
Pemerintah Propinsi Jalan Propinsi Jaringan angkutan umum antar kota dalam propinsi, angkutan perkotaan yang mencakup wilayah dua kabupaten/kota dalam satu propinsi Fasilitas keselamatan jalan propinsi dan asdp termasuk dermaga, pengadaan bus dan kapal serta subsidi operasi angkutan perintis Pemerintah Kabupaten/kota Jalan Kabupaten/Kota Jaringan angkutan umum perkotaan dan perdesaan dalam wilayah satu kabupaten/kota Fasilitas keselamatan jalan Jalan Kabupaten/kota dan asdp termasuk dermaga, pengadaan bus dan kapal serta subsidi operasi angkutan perintis
PENINGKATAN SINERGITAS DAN KETERPADUAN PROGRAM DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT ANTAR SEKTOR DAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (2) Sinergitas dan Keterpaduan Perhubungan Darat dengan sektor/subsektor lain Kementerian Perhubungan :
Perhubungan Laut Perhubungan Udara Perkereta-apian
Kementerian Pekerjaan Umum
Prasarana Jalan
Kepolisian RI
Keselamatan Lalu-lintas dan Penegakan hukum berlalu lintas
Kementerian Perindustrian
Kendaraan/Alat transportasi
Kementerian Ristek/BPPT/
Teknologi Kendaraan dan Fasilitas Prasarana Perhubungan Darat
PENINGKATAN SINERGITAS DAN KETERPADUAN PROGRAM DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PRHUBUNGAN DARAT ANTAR SEKTOR DAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Sumber Pendanaan untuk Perhubungan Darat APBN : Jalan – Kementerian PU Fasilitas keselamatan jalan dan asdp termasuk dermaga, pengadaan bus dan kapal) – Kementerian Perhubungan Infrastruktur jalan propinsi, kabupaten/kota dan transportasi perdesaan serta keselamatan transportasi darat (Dana Transfer ke Daerah atau (Dana Alokasi Khusus = DAK masuk ke APBD)
APBD : Propinsi /Kabupaten/Kota (berasal dari Pendapatan Asli Daerah =
PAD)
PRINSIP PRINSIP PENINGKATAN SINERGITAS DAN KETERPADUAN PROGRAM DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT ANTAR SEKTOR DAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Data /Bukti Empiris : Dasar Usulan dan Persetujuan Kepentingan Publik (lokal, regional, nasional) Transparan : Perencanaan & Pelaksanaan Akuntable : Keadilan
AKURASI DATA/BUKTI UNTUK PERENCANAAN
AKURASI DATA/BUKTI UNTUK PERENCANAAN Kecelakaan lalu Lintas Jala Raya di Indonesia 2007-2012 No.
Jenis 1 Kecelakaan 2 Kendaraan yang terlibat*) 3 Korban meninggal 4 Korban luka berat 5 Korban luka ringan 6 Total Korban
Satuan Kecelakaan unit orang orang orang orang
2007
2008
45.508 59.164 84.090 130.062 16.548 20.188 20.180 23.440 45.860 55.772 82.588 99.400
2009
2010
62.960 109.319 212.308 212.011 19.979 31.234 23.469 46.851 62.936 97.702 106.384 175.787
2011
2012
109.776 239.257 31.185 36.767 108.811 176.763
117.949 239.257 29.544 39.704 128.312 197.560
Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan; Perhubungan Darat Dalam Angka 2012 *) tahun 2011 dan 2012 prediksi kementerian perhubungan
Pertumbuhan lima tahun 159,2% 184,5% 78,5% 96,7% 179,8% 139,2%
PRIORITAS PENANGANAN Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor Umum 2011 dan 2012
No.
Uraian 1 AKAP 2 Pariwisata 3 AKDP
4 Angkutan Kota
5 Angkutan Perdesaan 6 Antar jemput 7 Sewa 8 Angkutan Karyawan
9 Angkutan Permukiman 10 Angkutan Perbatasan 11 Taksi Total Sub-total BB Sub-total BS Sub-total MPU Total
2011 Unit
Jenis BB BS BB BS BB BS MPU BB BS MPU BS MPU BS MPU BS MPU BB BS MPU BB MPU BS MPU MPU
16.610 3.895 11.933 18.419 40.579 80.047 11.067 14.675 243.578 2.412 98.239 67 268 30 11.356 483 287 311 30 1.096 241 8.343 67.106 631.072 58.542 62.186 510.344 631.072
Sumber : Ditjen Perhubungan Darat 2013 ; PDDA 2012
Unit
%
20.505
3,2%
11.933
1,9%
139.045
22,0%
269.320
42,7%
100.651
15,9%
335
0,1%
11.386
1,8%
1.081
0,2%
1.126
0,2%
8.584
1,4%
67.106 631.072
10,6% 100,0%
2012 Unit 4.249 13.054 1.987 18.972 41.796 82.448 11.339 15.115 250.885 2.484 101.186 69 276 31 11.697 497 296 320 31 1.129 248 8.593 69.119 17.477 653.298 64.572 487.431 101.295 653.298
Unit
%
17.303
2,6%
20.959
3,2%
135.583
20,8%
268.484
41,1%
101.255
15,5%
307
0,0%
12.194
1,9%
647
0,1%
1.377
0,2%
77.712
11,9%
17.477 653.298
2,7% 100,0%
RPJMN PRIORITAS NASIONAL RPJP 2005 - 2025 RPJM IV (2020‐2024)
RPJM I (2005‐2009)
Menata Kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJM II (2010‐2014)
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualias SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian.
RPJM III (2015‐2019)
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas , serta kemampuan Iptek.
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
RPJMN 2005-2024, Undang- Undang No. 17 Tahun 2007
ARAH PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT DALAM RPJMN 2015-1019 Konektivitas Angkutan Perkotaan Angkutan Intermoda Kontribusi sektor Transportasi untuk Pengurangan Gas Rumah Kaca
KONEKTIVITAS MELALUI ASDP, AKAP DAN PEMADU MODA SERTA ANGKUTAN PERDESAAN Penyusunan dan Integrasi Jaringan Pelayanan
transportasi. Kontrak pelayanan kinerja untuk simpul simpul transportasi (Pengelola Bandara, pelabuhan, terminal bus, stasiun kereta api).
ANGKUTAN PERKOTAAN Pengintegrasian tarif dan jadwal Kontrak Pelayanan antara Pemerintah dengan Transport
Operator Penegakan hukum lalulintas
ANGKUTAN PERKOTAAN Komposisi Jumlah Penduduk tinggal di Perkotaan dan Perdesaan 1971-2010 Tahun 1971
1980
1990
2000
2010
Pertumbuhan 2000-2010
Indonesia
119,2
147,5
179,4
206,3
237,6
15,2%
Kota (juta orang)
20,5 17,2% 98,7 82,8%
32,8 22,2% 114,7 77,8%
55,5 30,9% 123,9 69,1%
85,8 41,6% 120,5 58,4%
118,3 49,8% 119,3 50,2%
37,9%
Desa (juta orang) %
-0,9%
Sumber ; BPS Sensus Penduduk 1971, 1980,1990,2010
21
ANGKUTAN PERKOTAAN Kota Kota di Indonesia Dengan Penduduk di atas 500 Ribu Jiwa di Tahun 2010
No.
Nama Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Jakarta Surabaya Bandung Bekasi Medan Tangerang Depok Semarang Palembang Makassar Tangerang Selatan Batam Bogor Pekanbaru Bandar Lampung Padang Malang Denpasar Samarinda Tasikmalaya Banjarmasin Serang Balikpapan Pontianak Cimahi Jambi Surakarta
Provinsi Jakarta Jawa Timur Jawa Barat Jawa Barat Sumatera Utara Banten Jawa Barat Jawa Tengah Sumatera Selatan Sulawesi Selatan Banten Kepulauan Riau Jawa Barat Riau lampung Sumatera Barat Jawa Timur Bali Kalimantan Timur Jawa Barat Kalimantan Selatan Banten Kalimantan Timur Kalimantan Barat Jawa Barat Jambi Jawa Tengah
Jumlah Penduduk (jiwa) 9.588.198 2.765.908 2.393.633 2.336.489 2.109.339 1.797.315 1.736.565 1.553.778 1.452.840 1.339.374 1.303.569 949.775 949.066 903.902 879.651 833.584 819.708 788.445 726.223 634.424 625.395 576.961 559.196 551.983 541.139 529.118 500.642
22
ANGKUTAN INTERMODA Pengintegrasian tarif dan jadwal Pengurangan transaksi cost Pengurangan waktu perpindahan moda
23
KONTRIBUSI PENGURANGAN GAS RUMAH KACA DARI SEKTOR TRANSPORTASI Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
26%
26%
Upaya sendiri
41% 15%
Rencana Aksi Nasional GRK berasal dari usulan K/L yang merupakan optimalisasi kegiatan eksisting yang mempunyai co-benefit untuk penurunan emisi GRK. Proses seleksi kegiatan untuk pencapaian target penurunan emisi 26% (unilateral) dan 41% (dengan bantuan internasional) dilakukan melalui proses konfirmasi dan diskusi dengan K/L.
Upaya sendiri dan dukungan internasional
RAN-GRK Komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pittsburg Tahun 2009 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 24
KEBIJAKAN UNTUK ENERGI DAN TRANSPORTASI (PERATURAN PRESIDEN NO. 61 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA ) Peningkatan Penghematan Energi . Penggunaan Bahan Bakar yang Lebih Bersih (Fuel Switching). Peningkatan Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Pemanfaatan Teknologi Bersih baik untuk Pembangkit Listrik dan Sarana Transportasi (Kapal angkutan sungai dengan tenaga matahari?). • Pengembangan Transportasi Massal Nasional yang Rendah Emisi, Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. • • • •
25
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Sinergitas dan keterpaduan program dan pendanaan pembangunan di bidang perhubungan darat antar sektor dan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan tantangan dan sulit dilaksanakan karena selain keterbatasan anggaran juga karena berbagai kepentingan yang kadang saling bertentangan. Namun usaha melakukan sinergitas dan keterpaduan harus tetap dilaksanakan. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat akan penting dan mendesaknya suatu kegiatan itu dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat secara umum (lokal, regional, nasional). Data yang akurat dan relevan yang disertai analisa yang adil diperlukan untuk menyusun dan atau menyetujui kegiatan yang paling banyak memberikan pelayanan kepada kepentingan umum sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik dari berbagai pilihan yang ada (ditawarkan).
TERIMA KASIH
