UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG FAKULTAS HUKUM
TUGAS MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM
DPR Sebagai Pembuat Undang – Undang
Oleh : Eman Sulaeman
Putri Ellyza Setianingsih
Sujono
NPM 1141173300012
NPM 1141173300132
NPM 1141173300091
Pengantar Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun paper ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum di universitas Singaperbangsa Karawang. Materi yang disampaikan dalam paper ini adalah DPR Sebagai Pembentuk Hukum, dimana akan membahas tentang sejarah, fungsi dan peranan DPR dalam membuat dan menentukan undang – Undang yang akan digunakan di kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Akhir kata, penulis berharap akan adanya kemanfaatan yang bisa diambil dari paper sederhana ini bagi seluruh pembacanya. Terutama bagi para mahasiswa yang sedang menempuh program studi ilmu hukum.
Karawang, 29 Oktober 2011
Tim Penulis
Daftar Isi Kata Pengantar .......................................................................................................................
1
Daftar Isi .................................................................................................................................
2
Bab I Pendahuluan ..........................................................................................................................
3
BAB I Pendahuluan Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP ) oleh presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 ( 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ) di gedung kesenian, pasar baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP ( 29 Agustus 1945 ) dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Dengan lahirnya DPR sebagai perwakilan seluruh rakyat Indonesia, maka segala urusan yang berkenaan dengan kepentingan rakyat disampaikan oleh para wakil mereka di DPR pada tingkat Nasional dan DPRD pada tingkat provinsi, dengan demikian penyelenggara kekuasaan secara demokratis adalah rakyat dan membagi kekuasaan DPR menjadi lima, yaitu : 1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) yang di sebut Lembaga Konsitutif. 2. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) sebagai pembuat undang - undang disebut Lembaga Legislatif. 3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan disebut Lembaga Eksekutif. 4. Mahkamah Agung ( MA ) sebagai lembaga peradilan dan penguji undang - undang disebut Lembaga Yudikatif. 5. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara di sebut Lembaga Auditatif. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam pasal 20 UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam undang - undang no 27 tahun 2009 dalam pasal 71 yang menyatakan bahwa tugas DPR adalah sebagai berikut : 1.
Membentuk undang - undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2.
Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang – undang / ( Perpu ) yang diajukan presiden untuk menjadi undang-undang.
3.
Menerima rancangan undang - undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan otonomi daerah , hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 4.
Membahas rancangan undang - undang sebagaimana dimaksud dalam No 3 bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah sebelum diambil persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
5.
Membahas rancangan undang - undang yang di ajukan oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikut sertakan Dewan Perwakilan Daerah sebelum diambil persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
6.
Memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan undang - undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan rancangan undang - undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
7.
Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan memberikan persetujuan atas rancangan undang - undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diajukan Presiden.
8.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
9.
Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah terhadap pengawasan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama.
10. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan keuangan negara dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. 11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. 12. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dam menerima penempatan duta besar negara lain. 13. Memilih anggota Badan Pemetiksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
14. Membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan. 15. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. 16. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 17. Memilih tiga orang hakim Konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. Selain itu DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. 1. Legislasi Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang - undang. 2. Anggaran Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang - undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. 3. Pengawasan Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang - undang dan APBN.
