No. 14/31/DPNP
Jakarta, 31 Oktober 2012
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK DI INDONESIA
Perihal : Laporan Kantor Pusat Bank Umum Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5349) dan dalam rangka menciptakan keseragaman dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Kantor Pusat Bank Umum, yang selanjutnya disebut dengan Laporan, perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
I.
BANK PELAPOR Yang termasuk sebagai Bank Pelapor meliputi: 1. Kantor pusat dari Bank yang berbadan hukum Indonesia, yaitu: a. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; b. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; 2. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan 3. Unit Usaha Syariah. II. CAKUPAN ...
II.
CAKUPAN LAPORAN A. Laporan yang disusun secara mingguan adalah laporan proyeksi arus kas. B. Laporan yang disusun secara bulanan terdiri atas laporan: 1.
kegiatan kustodian;
2.
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
3.
penyelenggaraan
kegiatan
Alat
Pembayaran
dengan
Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik bulanan; 4.
remittance Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia;
5.
mutasi rekening pemerintah;
6.
aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank berupa produk keuangan luar negeri;
7.
transaksi perbankan melalui delivery channel e-banking;
8.
structured product berupa data: a. outstanding transaksi structured product; b. transaksi structured product yang bermasalah;
9.
pejabat eksekutif;
10. jaringan kantor; dan 11. laporan keuangan publikasi bulanan. C. Laporan yang disusun secara triwulanan terdiri atas laporan: 1.
penyelenggaraan kegiatan APMK dan uang elektronik triwulanan;
2.
aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank berupa data: a. bancassurance; b. reksadana;
3.
laporan keuangan publikasi triwulanan; dan
4.
penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.
D. Laporan ...
D. Laporan yang disusun secara tahunan adalah laporan tenaga kerja perbankan.
III. FORMAT LAPORAN A. Format Laporan yang Disampaikan ke Bank Indonesia Penyusunan Laporan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Kantor Pusat Bank Umum yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum yang selanjutnya disebut Juknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, dengan menggunakan format sebagai berikut: 1.
Laporan yang disusun secara mingguan berupa laporan proyeksi arus kas menggunakan Form 707.
2.
Laporan yang disusun secara bulanan: a. kegiatan kustodian menggunakan Form 101; b. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN): 1)
transaksi SKBDN menggunakan Form 201;
2)
pembelian wesel SKBDN menggunakan Form 202;
3)
penjualan wesel SKBDN menggunakan Form 203;
c. penyelenggaraan kegiatan APMK dan uang elektronik bulanan: 1)
penerbit kartu kredit menggunakan Form 301;
2)
penerbit
selain
kartu
kredit
menggunakan
Form 302; 3)
acquirer menggunakan Form 303;
4)
infrastruktur menggunakan Form 304;
5)
fraud APMK dan uang elektronik menggunakan Form 306; d. remittance ...
d. remittance: 1)
remittance dari TKI di luar negeri menggunakan Form 401;
2)
remittance dari TKA di Indonesia menggunakan Form 402;
e. mutasi rekening pemerintah menggunakan Form 501; f.
aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri menggunakan Form 703;
g. transaksi
perbankan
melalui
delivery
channel
e-banking menggunakan Form 704; h. structured product berupa data: 1)
outstanding
transaksi
structured
product
menggunakan Form 705; 2)
transaksi structured product yang bermasalah menggunakan Form 706;
i.
pejabat eksekutif: 1)
pengangkatan, pergantian, dan pemberhentian pejabat eksekutif menggunakan Form 801;
2)
riwayat perkerjaan individual pejabat eksekutif menggunakan Form 802;
j.
jaringan kantor menggunakan Form 807;
k. laporan keuangan publikasi bulanan
menggunakan
Form 901. 3.
Laporan yang disusun secara triwulanan: a. penyelenggaraan kegiatan APMK dan uang elektronik triwulanan berupa penyelenggara kliring dan/atau penyelesaian
akhir
(settlement)
menggunakan
Form 305;
b. aktivitas ...
b. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank berupa data: 1)
bancassurance menggunakan Form 701;
2)
reksadana menggunakan Form 702;
c. laporan keuangan publikasi triwulanan menggunakan Form 902; d. penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah:
1)
jenis produk dan permasalahan yang diadukan menggunakan Form 601;
2)
pengaduan yang diselesaikan dalam masa laporan menggunakan Form 602;
4.
3)
penyebab pengaduan menggunakan Form 603;
4)
publikasi negatif menggunakan Form 604;
5)
penyelesaian sengketa menggunakan Form 605.
Laporan yang disusun secara tahunan berupa data tenaga kerja perbankan yang meliputi:
a. struktur tenaga kerja menurut jenjang informasi pendidikan, status tenaga kerja, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jabatan menggunakan Form 803;
b. perkembangan jumlah tenaga kerja pensiun, pensiun dini,
dan
tenaga
kerja
yang
diberhentikan
menggunakan Form 804;
c. prediksi jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan jenis pekerjaan dan kualifikasi menggunakan Form 805;
d. jumlah
dan
pelatihan
karyawan
menggunakan
Form 806.
B. Format ...
B. Format Laporan yang Disampaikan oleh Bank Pelapor 1. Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib menyampaikan laporan dengan format sebagai berikut: Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306,
Form 401, Form 402, Form 501,
Form 601, Form 602, Form 603, Form 604, Form 605, Form 701, Form 702, Form 703, Form 704, Form 705, Form 706, Form 707, Form 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form 805, Form 806, Form 807, Form 901, dan Form 902. 2. Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan laporan dengan format sebagai berikut: Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306,
Form 401, Form 402,
Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604, Form 605, Form 701, Form 702, Form 704, Form 707, Form 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form 805, Form 806, Form 807, Form 901, dan Form 902. 3. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib
menyampaikan
laporan
dengan
format
sebagai
berikut: Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306,
Form 401, Form 402, Form 501, Form 601,
Form 602, Form 603, Form 604, Form 605,
Form 701,
Form 702 ...
Form 702, Form 703, Form 704, Form 705, Form 706, Form 707, Form 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form 805, Form 806, Form 807, Form 901, dan Form 902. 4. Unit Usaha Syariah wajib menyampaikan laporan dengan format sebagai berikut: Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306, dan Form 902. C. Bank Pelapor yang Tidak Perlu Menyampaikan Format Laporan atas Kegiatan/Aktivitas Tertentu 1. Bank
Pelapor
yang
tidak
menyelenggarakan kegiatan
kustodian tidak menyampaikan Form 101. 2. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan kegiatan APMK dan uang elektronik tidak menyampaikan Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, dan Form 306. 3. Bank
Pelapor
yang
tidak
menyelenggarakan aktivitas
bancassurance tidak menyampaikan Form 701. 4. Bank
Pelapor
yang
tidak
menyelenggarakan aktivitas
sebagai agen penjual efek reksadana tidak menyampaikan Form 702. 5. Bank
Pelapor
keagenan
yang
produk
tidak
menyelenggarakan aktivitas
keuangan
luar
negeri
tidak
menyampaikan Form 703. 6. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan transaksi perbankan
melalui
delivery
channel
e-banking
tidak
menyampaikan Form 704. 7. Bank
Pelapor
yang
tidak
menyelenggarakan kegiatan
structured product tidak menyampaikan Form 705 dan Form 706.
IV. PENYAMPAIAN … ...
IV. PENYAMPAIAN DAN KOREKSI LKPBU A. Batas Waktu Penyampaian dan Koreksi LKPBU 1. Batas Waktu Penyampaian Laporan yang Disusun Secara Mingguan a. Bank
Pelapor
wajib
menyampaikan
laporan,
form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.1 pada setiap hari Jumat. Contoh: Laporan proyeksi arus kas periode tanggal 8-12 Oktober 2012 disampaikan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012. b. Dalam hal hari Jumat adalah hari libur maka laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.1 disampaikan kepada Bank Indonesia pada Hari Kerja sebelumnya. Contoh: Laporan mingguan proyeksi arus kas yang seharusnya disampaikan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 menjadi
disampaikan
pada
hari
Kamis
tanggal
25 Oktober 2012, karena tanggal 26 Oktober 2012 merupakan hari libur. 2. Batas Waktu Penyampaian Laporan yang Disusun Secara Bulanan a. Bank
Pelapor
wajib
menyampaikan
laporan,
form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud
dalam
butir
III.A.2.a,
butir
III.A.2.b,
butir III.A.2.d, butir III.A.2.e, butir III.A.2.g, butir III.A.2.h, butir III.A.2.i, dan butir III.A.2.j paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan laporan berikutnya Contoh ...
Contoh: Laporan, form header, dan/ atau koreksi laporan kegiatan kustodian bulan Oktober 2012 disampaikan paling lambat pada hari Rabu tanggal 7 November 2012. b. Bank
Pelapor
wajib
menyampaikan
laporan,
form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.2.k paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal 2 (dua) bulan laporan berikutnya. Contoh: Laporan,
form
keuangan
header,
publikasi
disampaikan
dan/atau
bank
paling
lambat
koreksi
bulan
laporan
Oktober
pada
2012
hari
Jumat
tanggal 7 Desember 2012. c. Bank
Pelapor
header,
wajib
dan/atau
menyampaikan koreksi
dimaksud dalam butir paling
lambat
laporan,
laporan
sebagaimana
III.A.2.c dan butir
tanggal
15
header,
pada
form
III.A.2.f
bulan
laporan
dan/atau
koreksi
laporan
bulan
Desember
berikutnya. Contoh: Laporan,
form
penerbit
kartu
disampaikan
kredit
paling
lambat
pada
hari
2012 Selasa
tanggal 15 Januari 2013. d. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka laporan, form header, dan/atau koreksi laporan disampaikan kepada Bank Indonesia pada Hari Kerja berikutnya.
Contoh ...
Contoh: Laporan,
form
header,
dan/atau
koreksi
laporan
penerbit kartu kredit bulan Oktober 2012 disampaikan paling lambat hari Jumat tanggal 16 November 2012, karena tanggal 15 November 2012 merupakan hari libur. 3. Batas Waktu Penyampaian Laporan yang Disusun Secara Triwulanan a. Bank
Pelapor
header,
wajib
dan/atau
menyampaikan koreksi
laporan,
laporan
form
sebagaimana
dimaksud dalam butir III.A.3.d paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan April untuk triwulan I, 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Juli untuk triwulan II, 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Oktober untuk triwulan III, dan 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Januari untuk triwulan IV. Contoh: Laporan penanganan dan pengaduan nasabah untuk triwulan III tahun 2012 disampaikan paling lambat tanggal
5
Oktober
2012.
Data
yang
dilaporkan
merupakan akumulasi data dari tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012. b.
Bank
Pelapor
wajib
menyampaikan
laporan,
form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.3.a dan butir III.A.3.b paling lambat pada tanggal 15 bulan April untuk triwulan I, tanggal
15
bulan
Juli
untuk
triwulan
II,
tanggal 15 bulan Oktober untuk triwulan III, dan tanggal 15 bulan Januari untuk triwulan IV. . Contoh ...
Contoh: Laporan penyelenggara kliring dan/atau penyelesaian akhir
(settlement)
untuk triwulan III
tahun
2012
disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2012. c. Bank
Pelapor
wajib
menyampaikan
laporan,
form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.3.c paling lambat tanggal 15
bulan
bulan
Mei
Agustus
untuk untuk
triwulan triwulan
I,
tanggal
15
II,
tanggal
15
bulan November untuk triwulan III, dan tanggal 15 bulan April untuk triwulan IV. Contoh: 1)
Laporan keuangan publikasi bank untuk triwulan III posisi akhir bulan September 2012 disampaikan paling lambat tanggal 15 November 2012.
2)
Laporan keuangan publikasi bank untuk triwulan IV posisi akhir bulan Desember 2012 disampaikan paling lambat tanggal 15 April 2013.
d.
Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bank Indonesia pada Hari Kerja berikutnya. Contoh: Laporan,
form
penyelenggara
header kliring
dan/atau dan/atau
koreksi settlement
laporan untuk
triwulan II tahun 2012 paling lambat disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 15 Juli 2012, namun
karena
tanggal 15 Juli 2012 jatuh pada
hari ...
hari Minggu, maka laporan tersebut paling lambat disampaikan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012. 4. Batas Waktu Penyampaian Laporan yang Disusun Secara Tahunan Bank Pelapor wajib menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.4 paling lambat pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Contoh: Laporan, form header dan/atau koreksi laporan tenaga kerja tahun 2012 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 15 Februari 2013. Dalam hal tanggal 15 Februari jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.4 disampaikan kepada Bank Indonesia pada Hari Kerja berikutnya.
B. Tata Cara Penyampaian Laporan, Form Header, dan/atau Koreksi Laporan 1. Sebelum
menyampaikan
Laporan,
Bank
Pelapor
melakukan validasi teknis sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Juknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2. 2. Bank Pelapor wajib menyampaikan form sesuai dengan jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A. 3. Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki data Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A yang wajib disampaikan selama periode Laporan, Bank Pelapor tetap
wajib ...
wajib menyampaikan Laporan dengan cara menyampaikan form header. 4. Kewajiban
menyampaikan
form
header
sebagaimana
dimaksud pada angka 3 tidak berlaku bagi Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan kegiatan kustodian, kegiatan APMK
dan
uang
elektronik,
aktivitas
bancassurance,
aktivitas sebagai agen penjual efek reksadana, keagenan
produk
keuangan
luar
negeri,
aktivitas transaksi
perbankan melalui delivery channel e-banking dan kegiatan structured product. 5. Dalam
hal
Bank
Pelapor
melakukan
merger
atau
konsolidasi dengan Bank Pelapor lain namun secara operasional belum efektif berlaku, masing-masing Bank Pelapor
peserta
merger atau konsolidasi tetap
wajib
menyampaikan Laporan sebelum dilakukan merger atau konsolidasi secara operasional. Contoh: Apabila pada tanggal 22 Juli 2013 Bank Pelapor X secara operasional telah melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank Pelapor Y, maka masing-masing Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan bulan Juni 2013. Sementara itu, Laporan bulan Juli 2013 merupakan Laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh Bank Pelapor hasil merger atau konsolidasi. Contoh: Apabila pada tanggal 22 Juli 2013 Bank Pelapor X secara operasional telah melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank Pelapor Y, maka Laporan triwulan III tahun
2013
merupakan
Laporan
konsolidasi
atau
gabungan ...
gabungan yang dilaporkan oleh Bank Pelapor hasil merger atau konsolidasi.
C. Penyampaian
Laporan,
Form
Header,
dan/atau
Koreksi
digunakan
untuk
Laporan Secara On-Line 1. Sistem
LKPBU
secara
On-Line
penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sampai dengan akhir bulan periode penyampaian Laporan. Contoh: a. Bank form
Pelapor header,
wajib dan/atau
menyampaikan koreksi
laporan
laporan, kegiatan
kustodian bulan September 2012 secara On-line paling lambat 5 (lima) hari kerja pada awal bulan Oktober 2012. Sistem LKPBU secara On-Line hanya dapat digunakan untuk penyampaian laporan, form header, dan/atau koreksi laporan kegiatan kustodian sampai dengan akhir bulan Oktober 2012. b. Bank Pelapor menyampaikan laporan, form header, dan/atau
koreksi
laporan
bancassurance
untuk
triwulan III tahun 2012 secara On-Line paling lambat tanggal 15 Oktober 2012. Sistem LKPBU secara On-Line hanya dapat digunakan untuk penyampaian laporan, form header, dan/atau koreksi laporan bancassurance sampai dengan akhir bulan Oktober 2012. c. Bank Pelapor menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan tenaga kerja perbankan untuk tahun 2012 secara On-Line paling lambat tanggal 15 Februari 2013. Sistem LKPBU secara On-Line hanya
dapat ...
dapat
digunakan
untuk
penyampaian
laporan,
form header, dan/atau koreksi laporan tenaga kerja perbankan sampai dengan akhir bulan Februari 2013. 2. Khusus untuk laporan proyeksi arus kas sebagaimana dimaksud dalam
butir
III.A.1,
Sistem LKPBU secara
On-Line hanya dapat digunakan sampai dengan 2 (dua) Hari Kerja setelah hari Jumat. Contoh: Bank
Pelapor
menyampaikan
laporan,
form
header,
dan/atau koreksi laporan proyeksi arus kas untuk periode tanggal 8-12 Oktober 2012 secara On-Line pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012. Sistem LKPBU secara On-Line hanya dapat digunakan untuk penyampaian laporan, form header, dan/atau koreksi laporan proyeksi arus kas sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012.
D. Penyampaian
Laporan,
Form
Header,
dan/atau
Koreksi
Laporan Secara Off-Line 1. Penyampaian Secara Off-Line Karena Melampaui Batas Waktu Penyampaian Secara On-Line Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan
yang
dilakukan
melampaui
batas
waktu
sebagaimana dimaksud pada huruf C dilakukan secara Off-Line. 2. Penyampaian Secara Off-Line Karena Gangguan Teknis a. Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan, Bank Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai gangguan teknis yang dialami pada hari terjadinya gangguan teknis.
b. Pemberitahuan ...
b. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat Bank Pelapor berwenang dan disampaikan kepada: 1)
Departemen
Pengelolaan
Sistem
Informasi,
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau 2)
Departemen
Pengelolaan
Sistem
Informasi,
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan
kepada
Kantor
Perwakilan
Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. c. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line karena gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan
secara Off-Line
kepada
Bank Indonesia dengan alamat: 1)
Departemen
Pengelolaan
Sistem
Informasi,
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor
Pusat
Bank
Indonesia
paling
lambat
pukul 10:00 WIB pada Hari Kerja berikutnya; atau 2)
Kantor
Perwakilan
mewilayahi
Bank
Bank
Pelapor
Indonesia yang
yang
berkedudukan
di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10:00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya.
Contoh ...
Contoh: Pada tanggal 5 November 2012 Bank Pelapor X mengalami gangguan teknis sehingga
tidak dapat
menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line, maka Bank Pelapor X wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan
secara
Off-Line
paling
lambat
tanggal
6 November 2012 pukul 10:00 waktu setempat. d. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia, Bank Indonesia akan memberitahukan secara tertulis dan/atau menggunakan sarana lainnya kepada Bank Pelapor. e. Dalam hal gangguan teknis terjadi pada batas waktu penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.1.a, butir
IV.A.1.b,
butir
IV.A.2.a,
butir
IV.A.2.b,
butir
IV.A.2.c,
butir
IV.A.2.d,
butir
IV.A.3.a,
butir
IV.A.3.b, butir IV.A.3.c, butir IV.A.3.d, dan
butir
IV.A.4,
Bank
Pelapor
wajib
menyampaikan
Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan pada Hari Kerja berikutnya secara Off-Line. f.
Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan karena keadaan memaksa (force majeure) wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yang ditandatangani
oleh
pejabat
Bank
Pelapor
yang
berwenang kepada Bank Indonesia dengan alamat:
1) Departemen ...
1)
Departemen
Pengelolaan
Sistem
Informasi,
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau 2)
Departemen
Pengelolaan
Sistem
Informasi,
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan
kepada
Kantor
Perwakilan
Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
V.
PENYAMPAIAN PERTANYAAN Bank Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem, materi, dan/atau ketentuan Laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut: 1.
Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Grup Neraca Pembayaran mengenai materi Form 101, Form 401, dan Form 402.
2.
Departemen
Internasional,
Grup
Kerjasama
dan
Studi
Multilateral mengenai materi Form 201, Form 202, dan Form 203. 3.
Departemen
Akunting
dan
Sistem
Pembayaran,
Divisi Perizinan dan Informasi Sistem Pembayaran dan Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran mengenai materi Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, dan Form 306. 4.
Departemen
Riset
Ekonomi
dan
Kebijakan
Moneter,
Grup Kebijakan Moneter mengenai materi Form 501. 5.
Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan, Divisi Mediasi Perbankan mengenai materi Form 601, Form 602, Form 603, Form 604, dan Form 605. 6. Departemen ...
6.
Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan mengenai materi Form 701, Form 702, Form 703, Form 704, Form 705, Form 706, dan Form 707.
7.
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan mengenai materi Form 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form 805, Form 806, Form 807, Form 901, dan Form 902.
8.
Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, mengenai hal-hal yang
berkaitan
penyampaian
dengan Laporan
aplikasi dan
dan
akses
otomasi
sistem
Sistem
LKPBU
di Bank Indonesia. Pertanyan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal tersebut di atas disampaikan
melalui
Helpdesk
Bank
Indonesia
dengan
nomor telepon (021) 381-8000.
VI. SANKSI Bank
Indonesia
Bank
Pelapor
memberitahukan
mengenai
secara
pelanggaran
yang
tertulis
kepada
dilakukan
oleh
Bank Pelapor dan besarnya sanksi kewajiban membayar yang dikenakan.
VII. PENUTUP Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka: 1.
Surat
Edaran
Bank
Indonesia
Nomor
10/3/UKMI
tanggal 8 Februari 2008 perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum; dan 2.
Surat
Edaran
Bank
Indonesia
Nomor
11/18/DPNP
tanggal 16 Juli 2009 perihal Pelaporan Structured Product, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam
Surat
Edaran ini
mulai
berlaku
pada
tanggal 1 November 2012. Agar ...
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
MULYA E. SIREGAR KEPALA DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
DPNP/DASP/DSM/DInt
