No.7/28/DASP
Jakarta, 22 Juli 2005
SURAT
EDARAN
Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA
Perihal
:
Biaya dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
Sehubungan
dengan
diberlakukannya
Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516), perlu diatur mengenai biaya dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut. I.
JENIS DAN BESARNYA BIAYA Biaya dalam penyelenggaraan SKNBI terdiri atas : A.
Biaya Proses Kliring Debet Biaya Proses Kliring Debet penyerahan terdiri dari : 1.
Biaya proses Kliring Debet penyerahan di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi adalah sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per transaksi dengan rincian sebagai berikut:
a. biaya …
2
a.
biaya proses Data Keuangan Elektronik (DKE) Debet sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per DKE Debet; dan
b.
biaya proses Warkat Debet sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per Warkat Debet.
2.
Biaya proses Kliring Debet penyerahan di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara manual sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per transaksi yang merupakan biaya proses DKE Debet.
3.
Biaya tambahan yang dikenakan hanya kepada Peserta yang memanfaatkan fasilitas pemilahan Warkat Debet berdasarkan kantor asal Peserta penerima di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara Otomasi sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per Warkat Debet.
B.
Biaya proses Kliring Kredit Biaya proses Kliring Kredit adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per transaksi.
C.
Biaya Warkat Debet Reject 1.
Warkat Debet reject adalah Warkat Debet dalam Kliring penyerahan yang diproses oleh PKL di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi, yang tertolak oleh mesin baca pilah.
2.
Biaya Warkat Debet reject adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Warkat Debet reject.
3.
Biaya Warkat Debet reject dikenakan apabila total Warkat Debet reject melebihi 2% (dua persen) dari total Warkat Debet yang diserahkan oleh Peserta.
4.
Dalam hal Warkat Debet reject melebihi 2% (dua persen), perhitungan biaya Warkat Debet reject dilakukan terhadap kelebihan persentase Warkat Debet reject tersebut. 5. Biaya …
3
5.
Biaya Warkat Debet reject dikenakan kepada Peserta pengirim atau Peserta penerima sesuai dengan alasan yang menyebabkan Warkat Debet reject sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
D.
Biaya Pembuatan dan atau Penggantian Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) Peserta dikenakan biaya pembuatan dan atau penggantian TPPK dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Untuk TPPK Proximity, baik yang dilengkapi dengan magnetic stripe maupun yang tidak dilengkapi dengan magnetic stripe, dikenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per TPPK.
2.
Untuk TPPK tanpa Proximity yang dilengkapi dengan magnetic stripe dikenakan biaya sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per TPPK.
3.
Untuk TPPK tanpa Proximity yang tidak dilengkapi dengan magnetic stripe dikenakan biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
E.
Biaya Pemanfaatan Fasilitas Perekaman Data Hasil Kliring Dalam Bentuk Compact Disk (Fasilitas CD Kliring) Biaya pemanfaatan fasilitas CD Kliring di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi diatur sebagai berikut: 1.
Pengguna tetap dikenakan biaya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per CD.
2.
Pengguna tidak tetap dikenakan biaya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per CD.
3.
Permintaan perekaman ulang CD Kliring dikenakan biaya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per CD. II. PERHITUNGAN …
4
II.
PERHITUNGAN
DAN
PEMBEBANAN
BIAYA
DALAM
PENYELENGGARAAN SKNBI A.
Biaya proses Kliring Debet, biaya proses Kliring Kredit, dan biaya Warkat Debet reject sebagaimana dimaksud pada butir I.A, I.B, dan I.C dihitung dengan mekanisme sebagai berikut: 1.
Biaya proses DKE Debet dan DKE Kredit dihitung oleh PKN pada setiap akhir bulan atas dasar total DKE Debet dan total DKE Kredit yang diterima dan diproses oleh PKN, baik yang berasal dari PKL atau dari Peserta.
2.
Biaya proses Warkat Debet di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi dihitung oleh PKL pada setiap akhir bulan atas dasar total Warkat Debet yang diserahkan oleh Peserta dan diproses oleh PKL.
3.
Biaya tambahan untuk pemanfaatan fasilitas pemilahan Warkat Debet di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi dihitung oleh PKL pada setiap akhir bulan atas dasar total Warkat Debet yang ditujukan kepada Peserta yang memanfaatkan fasilitas tersebut.
4.
Biaya proses Warkat Debet reject di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi dihitung oleh PKL pada setiap akhir bulan atas dasar total Warkat Debet reject sesuai dengan ketentuan butir I.C.4.
5.
Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dibebankan ke rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia
paling
lambat
pada
minggu
pertama
bulan
berikutnya. B.
Biaya pembuatan dan penggantian TPPK sebagaimana dimaksud pada butir I. D dihitung oleh PKL untuk setiap kali permohonan pembuatan dan atau penggantian TPPK dan pembebanan atas biaya tersebut …
5
tersebut dilakukan oleh PKL setiap kali terdapat permohonan, dengan cara sebagai berikut: 1.
dalam hal TPPK digunakan untuk mengikuti kegiatan SKNBI di PKL BI, pembebanan dilakukan dengan cara pendebetan rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia; atau
2.
dalam hal TPPK digunakan untuk mengikuti kegiatan SKNBI di PKL Selain BI, pembebanan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PKL Selain BI.
C.
Biaya fasilitas CD Kliring sebagaimana dimaksud pada butir I.E dihitung oleh PKL untuk setiap kali permohonan fasilitas CD Kliring dan pembebanan atas biaya tersebut dilakukan oleh PKL setiap kali terdapat permohonan, dengan cara pendebetan rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia.
III. LAPORAN PEMBEBANAN BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN SKNBI A.
PKN menerbitkan laporan rincian pembebanan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada butir II.A.1 dan menyampaikan laporan tersebut kepada kantor pusat Bank.
B.
PKL menerbitkan laporan rincian pembebanan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2, butir II.A.3 dan butir II.A.4 per Peserta dan menyampaikan laporan tersebut kepada masing-masing Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan.
IV. PENGUMUMAN
PENGENAAN
BIAYA
DALAM
PENYELENGGARAAN SKNBI Untuk memberikan informasi kepada nasabah Bank Peserta, Bank wajib mengumumkan besarnya biaya proses Kliring Debet dan Kliring Kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengumuman dilakukan secara tertulis …
6
tertulis di setiap kantor Bank pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah. V.
KETENTUAN PERALIHAN Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/39/DASP tanggal 16 September 2004 perihal Biaya Kliring dinyatakan tetap berlaku untuk Wilayah Kliring yang belum mengimplementasikan
SKNBI
sampai
Wilayah
Kliring
tersebut
mengimplementasikan SKNBI. VI. PENUTUP Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/39/DASP tanggal 16 September 2004 perihal Biaya Kliring dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini dilaksanakan sejak tanggal implementasi SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan sesuai dengan pengumuman Bank Indonesia. Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
MOHAMAD ISHAK DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN DASP
