WALIKOTA SURAKARTA PERATURANWALIKOTASURAKARTA. NOMOR 8 TAHUN i \~ TENTANG

WALIKOTA

SURAKARTA

PERATURANWALIKOTASURAKARTA NOMOR

8

TAHUN i§\~

TENTANG POLATATAKELOLABADANLAYANANUMUM DAERAH PADA RUMAH SAKITUMUM DAERAH KOTA SURAKARTA DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA WALIKOTASURAKARTA, Menimbang : a. bahwa Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta Umum Daerah Kota Surakarta dalam rangka peningkatan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif; b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta Umum Daerah Kota Surakarta perlu pengaturan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta Umum Daerah Kota Surakarta; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta. Mengingat

; 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dal Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jaw Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-

...

-2-

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149); 12. Peraturan ...

-3-

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan ...

-4 -

20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14); Memperhatikan

: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 ten tang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Menteri Kesehatan 971/Menkes/Per/XI/ 2009 tentang Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan

Nomor Standar

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/ 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 755/ Menkes / Per / IV/ 2011 ten tang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit; 9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2008 ten tang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Ta Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakar Umum Daerah Kota Surakarta (Berita Daer Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 35); MEMUTUSKAN...

-5-

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANWALIKOTATENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANANUMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUMDAERAHKOTASURAKARTA. BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Surakarta beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surakarta. 3. Walikota adalah Walikota Surakarta. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta. 5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai RSUD Kota Surakarta adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta milik Pemerintah Kota Surakarta 6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan KeIja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 8. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Kota Surakarta yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis. 9. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Surakarta. 10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dew Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. 11. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yan bertugas melakukan pengawasan dan pengendali internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untu meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaru lingkungan sosial sekitamya (social responsibility) dal menyelenggarakan bisnis sehat. 12. Komite Medis adalah wadah profesional medis yan keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medi dan atau yang mewakili, memiliki otoritas tertin didalam pengorganisasian staf medis bertanggung jawa terhadap Direktur yang kedudukannya berada dibaw dan bertanggungjawab kepada Direktur. 13. Komite ..

-6 -

13. Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawatan dan bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh tenaga keperawatan/kebidanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. 14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang bekerja di RSVD Kota Surakarta. 15. Tata Kelola RSVD Kota Surakarta adalah peraturan dasar yang mengatur tentang struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. 16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat diberikan sebagai jasa pelayanan kepada Pejabat Pengelola BLVD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas d Pegawai Rumah Sakit Vmum Daerah Kota Surakarta. 17. Reneana Bisnis dan Anggaran yang salanjutnya disingka RBA adalah dokumen Pereneanaan Bisnis d Penganggaran yang berisi program, kegiatan, targe kinerja dan Anggaran di RSVD Kota Surakarta. 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSVD Kota Surak yang selanjutnya disebut DPA-RSVD Kota Surak adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/ata jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai das pelaksanaan anggaran oleh RSVD Kota Surakarta. 19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk ka dan tagihan BLVD yang menambah ekuitas dana lane dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perl dibayar kembali. 20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yan mengurangi ekuitas dana lanear dalam periode tahu anggaran bersangkutan yang tidak akan diperole pembayarannya kembali oleh BLVD. 21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangt ekuitas dana lanear untuk memperoleh barang dan/ata jasa untuk keperluan operasionsl BLVD. 22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperole manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampu BLVDdalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 23. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengaku pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saa transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatik saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 24. Reneana Strategis Bisnis BLVD yang selanjutny disingkat Renstra Bisnis BLVD adalah dokumen lim tahunan yang memuat visi, misi, program strategis pengukuran peneapaian kinerja dan arah kebijak operasional BLVD. 25. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi tekni tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan ole BLVDkepada masyarakat. 26. Tarif ..

-7-

26. Tarif adalah imbalan atas barang danl atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. BAB II POLATATAKELOLA Bagian Kesatu Identitas Pasal2 (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta. (2) Jenis, Kelas, Kode dan Alamat Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Kelas D Kode 33 72 234 beralamat di Jalan Lettu Sumarto Nomor 1 Surakarta Jawa Tengah. Bagian Kedua Visi, Misi, Nilai-Nilai, Filosofi Dan Motto Pasal3 (1) Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan mas a depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi RSUD Kota Surakarta adalah "Menjadi Rumah Sakit Kebanggaan Kota Surakarta Dengan Pelayanan Yang Bermutu". (2) Misi merupakan sesuatu yang harns diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi RSUD Kota Surakarta adalah: a. Misi 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia b. Misi 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana c. Misi 3. Meningkatkan Manajemen Rumah Sakit d. Misi 4. Meningkatkan Mutu Pelayanan (3) Nilai yang dianut RSUD Kota Surakarta adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dengan lengkap, menyeluruh, optimal, inovatif dan penuh kasih. (4) Filosofi RSUD Kota Surakarta yaitu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu yang prima untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Surakarta. (5) Motto RSUD ...

-8 -

(5) Motto RSUD Kota Surakarta sebagai implikasi dari model pengembangan pelayanan kesehatan adalah keharusan bagi seluruh pegawai untuk memahami dan menghayatinya. Budaya terse but adalah "Berhati Mulia, Semua Saudara" Bagian Ketiga Kedudukan Organisasi Pasal4 BLUD RSUD Kota Surakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta Umum milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kapada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Keempat Tujuan, Tugas Dan Fungsi Organisasi Pasal5 (1) Tujuan BLUD RSUD Kota Surakarta adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Tugas BLUD RSUD Kota Surakarta melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta mempunyai fungsi: a. menyelenggarakan pelayanan medis; b. menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan; c. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis; d. menyelenggarakan pelayanan rujukan; e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan; dan g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. Bagian Kelima . . .

-9 -

Bagian Kelima Kedudukan Pemerintah Daerah ,

.'

Pasal6

'I

(1) Walik~ia bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi atas penyelenggaraan BLVD RSVD Kota Surakarta agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggungjawab .

.

(2) Walik~ta dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan: a. menetapkan aturan BLVD RSVD Kota Surakarta; b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan P~ngawas berdasarkan ketentuan peraturan perunc\apg-undangan; c. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);dan d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila dalam operasionalnya BLVD RSVD Kota Surakarta mengalami defisit anggaran, Pemerintah Kota Surakarta wajib menutup defisit anggaran tersebut. Bagian Keenam Dewan Pengawas Pasal 7 (1) Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik di BLVD RSVD Kota Surakarta dapat dibentuk Dewan Pengawas. (2) Anggota Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usul Direktur BLVD RSVD Kota Surakarta;

ql

(3) Kriteria, tugas tanggung jawab dan kewenangan, masa jabatan, pemberhentian, mekanisme kerja dan lain-lain Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikol? Surakarta. Bagian Ketujuh Pejabat Pengelola Pasal8 (1) Pejabat Pengelola BLVD RSVD Kota Surakarta terdiri dari: a. pemimpin yaitu direktur (apabila berasal dari PNS) atau pemimpin BLVD (apabila berasal dai Non PNS); b. Pejabat Teknis ...

- 10 -

b. pejabat Kepala Kepala c. pejabat

,~

teknis yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Seksi Sarana Prasarana dan Logistik; keuangan yaitu Kepala Bidang Keuangan.

(2) Bagan organisasi Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan . Walikota ini. (3) Tata cara pengangkatan, syarat jabatan, tugas dan kewajiban, tanggung jawab, kewenangan, hak-hak, larangan merangkap jabatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Bagian Kedelapan Pengelompokan Fungsi Pelayanan Dan Pendukung Pasal9 (1) Organisasi pelaksana fungsi pelayanan BLUD RSUD Kota Surakarta terdiri dari fungsi pelayanan unit pelayanan dan fungsi pelayanan jabatan fungsional. (2) Organisasi pelaksana fungsi pendukung BLUD RSUD Kota Surakarta terdiri dari Fungsi Pendukung Pengawas Internal, Fungsi Pendukung Komite Medis dan Fungsi Pendukung Komite Keperawatan. (3) Komite medis, komite keperawatan, instalasi dan Satuan Pengawas Internal (SPI) dibentuk dengan Keputusan Direktur/Pirnimpin BLUD RSUD. Bagian Kesembilan Prosedur Kerja Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugas direktur/pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD maupun dengan SKPD yang lain di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta serta dengan instansi lain di luar pemerintah kota Surakarta sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar m~ngambil langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Direktur ...

- 11 -

(3) Direktur/Pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas. "

(4) Dalam melaksanakan tugas pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta, wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala. Bagian Kesepuluh Eselonisasi Pasal11 (1) Eselonisasi pejabat pengelola BLUD RSUD Kota Surakarta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika pejabat pengelola BLUD RSUD Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil maka hak-hak yang menyangkut tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesebelas Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pasal12 (1) Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien. (2) Penerimaan, pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pegawai pegawai non PNS akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. Bagian Keduabelas Remunerasi Pasal 13 (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai rumah sakit umum daerah Kota Surakarta dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. (2) Remunerasi ...

- 12 -

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon danj atau pensiun. (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh walikota berdasarkan melalui Sekretaris Daerah.

pada ayat (1) usulan direktur

Bagian ketigabelas Standar Pelayanan Minimal Pasal14 (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD RSUD Kota Surakarta. (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan dan memenuhi persyaratan, yaitu fokus pada jenis pelayanan, terukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan, dan tepat waktu. (3) Walikota menetapkan standar pelayanan minimal dengan peraturan walikota atas usulan direktur melalui sekretaris daerah. Bagian keempatbelas Tarif Layanan Pasal 15 (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang danjataujasa layanan yang diberikan. (2) Imbalan atas barang danjatau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana; (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif danj atau pola tarif sesuai dengan jenis layanan RSUD Kota Surakarta.

-

.

(5)Tarif Layanan ...

- 13 -

(5) Tarif layanan RSUD Kota Surakarta diusulkan oleh direktur kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetap'~an dengan peraturan walikota dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Bagian Kelimabelas Pengelolaan Keuangan Paragraf 1 Pendapatan Pasal16 Pendapatan RSUD Kota Surakarta Umum Daerah Surakarta dapat bersumber dari: a. jasa layanan; b. hibah; c. hasil kerja sarna dengan pihak lain; d. APBD Kota Surakarta; e. APBD Provinsi Jawa Tengah; f. APBN; dan g. lain-lain pendapatan BLUDyang sah.

Kota

Pasal17 (1) Seluruh pendapatan RSUD Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Kota Surakarta sesuai dengan RBA. (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

ayat

(1)

(3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

ayat

(1)

(4) Seluruh pendapatan RSUD Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 huruf a, huruf b,huruf c dan huruf g dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Kota Surakarta dan dicatat dalarn kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD dan rincian obyek pendapatan RSUD Kota Surakarta. (5) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)setiap triwulan. (6) Format ...

- 14 -

(6) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan walikota ini. Paragraf2 Biaya Pasal 18_ (1) Biaya RSUD Kota Surakarta merupakan operasional dan biaya non operasional.

biaya

(2) Biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai satu program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, satu kegiatan pelayanan, satu output, dan jenis belanja. (3) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan sesuai dengan program, kegiatan, kelompok, dan jenis, belanja. I

Pasal19 (1) Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)setiap triwulan. (2) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pemyataan Tanggungjawab (SPTJ); (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Paragraf 3 Perencanaan Dan Penganggaran Pasal20 (1) BLUDRSUD Kota Surakarta menyusun Rencana Strategi (Renstra) Bisnis BLUD. (2) Renstra Bisnis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kineIja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUDRSUD Kota Surakarta. (3) Renstra Bisnis ...

- 15 -

(3) Renstra bisnis BLUD RSUD Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja. (4) RBA Illerupllkan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSUD Kota Surakarta dengan berpedoman pada pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (5) PenyusunanRBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusUIrberdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD Kota Surakarta, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBNdan stimber-sumber pendapatan BLUD lainnya. (6) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Paragraf 4 Pelaksanaan Anggaran Pasal21 (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan Direktur/pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta. (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dengan Direktur/pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual

performance agreement);

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Direktur/pemimpin BLUD RSUD Kota Surakarta untuk menye1enggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD. (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan: a. kinerja pelayanan bagi masyarakat; b. kinerja keuangan; c. manfaat bagi masyarakat. Paragraf 5 ...

- 16 -

Paragraf 5 Pengelolaan Piutang dan Vtang

/1

Pasal22 (1) BLVD RSVD Kota Surakarta dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan I atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLVD. (2) BLVD RSVD Kota Surakarta dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. (3) Pengelolaan piutang dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. Paragraf6 Investasi PasaI23 (1) BLVD RSVD Kota Surakarta dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLVD RSVD Kota Surakarta. (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. Paragraf 7 Kerjasama Pasal24 (1) Vntuk bteningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLVD RSVD Kota Surakarta dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. Paragraf7 ...

- 17 -

Paragraf 8 Pengadaan Barang danjatau

Jasa

Pasal25 (1) Pengadaan barang danjataujasa pada BLUD RSUD Kota Surakarta dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barangj jasa pemerintah. (2) Pengadaan barang danjatau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adiljtidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat. (3) Pengadaan barang dimaksud pada ayat peraturan walikota.

danjatau (1) diatur

Jasa sebagaimana lebih lanjut dengan

Paragraf9 Surplus dan Defisit Anggaran Pasal26 (1) Surplus anggaran BLUD RSUD Kota Surakarta merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Kota Surakarta pada satu tahun anggaran. (2) Surplus anggaran BLUD RSUD Kota Surakarta dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan walikota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Kota Surakarta. (3) Mekanisme penggunaan surplus anggaran BLUD RSUD Kota Surakarta merupakan bagian dari penatausahaan keuangan BLUD yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. (4) Defisit anggaran BLUD RSUD Kota Surakarta merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD RSUD Kota Surakarta pada satu tahun anggaran; (5) Defisit anggaran BLUD RSUD Kota Surakarta dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD. (6) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

(1)

Paragraf9 ...

- 18 -

Paragraf 10 Akuntansi, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Pasal 27 (1) BLUD RSUD Kota Surakarta menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. (2) Penyelenggaraan akuntansi dan Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana. (3) BLUD RSUD Kota Surakarta mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dan ditetapkan oleh walikota dengan peraturan walikota. Bagian Keenambelas Pengelolaan Sumber Daya Lain Pasal28 (1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada pasien. (2) Pendapatan BLUD RSUD Kota Surakarta lainnya meliputi: a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan kekayaan; c. jasa giro; d. pendapatan bunga; e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; f. kornisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Kota Surakarta; g. hasil investasi. (3) Seluruh pendapatan RSUD Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Kota Surakarta sesuai dengan REA. Bagian Ketujuhbelas ...

.. 19 -

Bagian Ketujuhbelas Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah

IJ

Pasal29 (I) Direktur menunjuk

pejabat fungsional yang mengelola lingkungan BLUD RSUD Kota Surakarta antara lain lingkungan fisik, kimia, biologi, serta pengelolaan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal, lingkungan ekstemal dan halaman, taman, dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Fungsi pengelolaan lingkungan dan limbah BLUD RSUD Kota Surakarta untuk: a. penyehatan ruang dan bangunan; b. penyehatan makanan dan minuman; c. penyehatan air bersih dan air rninum; d. pemantauan penge10laan linen; e. pencegahan pencemaran lingkungan melalui kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan; f. pengenda,lian serangga dan binatang pengganggu; g. disinfeksi dan sterilisasi ruang; dan h. upaya penyuluhan kesehatan lingkungan. (3) Pengelolaan lingkungan dan limbah meliputi: a. mengelola limbah cair, padat/B3 dan gas

sesuai

kp.tp.ntul'ln pp.nmcll'lng-uncll'lngl'ln;

b. mengawasi dan mengendalikan vector / serangga; c. mengelola sistem lingkungan fisik dan biologi ; dan rasl'l'tas Y.._-"'"......•.. 1.1.__ .... d • menved'~1'an J H::t.A. 1.1 Cl.l.lf'; U.lUUl.U.lL.t'tr..e:t.U. uu-tu~ kegiatan pendidikan, pelatihan, pene1itian/ pengembangan dibidang penyehatan lingkungan d' I<SUIJ Kota Surl'lkilrtl'l.

Bagian kedelapanbelas Prinsip Tata Kelola Pasal30 Tata Kelola 'PPK-BLUD RSUD Kota Surakarta didasark pada struktur organisasi, prosedur keIja, pengelompok fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilita. dan independensi. Bagian Kesembilanbelas Pembinaan Dan Pengawasan Pasal31 (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD Kota Surakart dilakukan oleh Walikota me1alui Sekretaris Daerah. (2) Pembinaan ..

- 20 -

(2) Pembinaan keuangan dilakukan oleh PPKD.

BLUD RSUD Kota Surakarta

(3) Penga'llasan operasional BLUD RSUD Kota Surakarta dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. (4) Untuk membantu pemimpin BLUD, dapat dibentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berkedudukan langsung di bawah Direktur. Bagian Keduapuluh Evaluasi Dan Penilaian KineIja Pasal 32 (1) Evaluasi

dan penilaian kineIja BLUD RSUD Ko Surakarta dilakukan setiap tahun oleh Walikot dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksu~ pada ayat (I), bertujuan untuk mengukur tingka~ pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD Kotaj Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisni~ dan RBA. (3) Penilaian kineIja dari aspek non keuangan sebagaiman~ dimaksud dalam ayat (1), dapat diukur berdasarka1 perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan. BAB III KETENTUANLAIN-LAIN

,

I"

Pasal33 (1) Perubahan pola tata kelola merupakan kewenangan dar

Walikota, RSUD.

melalui

usulan

Direktur/Pemimpin

BLU

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan walikota inf sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatu lebih lanjut dengan keputusan direktur.

BAB IV ...

- 21 -

BABIV KETENTUANPENUTUP

,

/.

Pasal34 Peraturan

Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota lnl deng penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal ~ 'M~~ WALIKOTASURAKARTA,

C

u;/F~ FX. HAD! RUDYAT~i

Diundangkan pada tanggal

~

di Surakarta

~4 ~t\ ;).0 \2>

BUD! SUHARTO RITA DAERAH KOTASURAKARTATAHUN aO\?> NOMOR

\8

~

22

lAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOM OR 8 TAHUN ;lO\3 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA DIREKTUR/ PEMIMPIN BWD

I SUBBAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

I

I SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS

SEKSISARANA,PRASARANA DAN LOGISTIK

SEKSlKEUANGAN

~~~

FX.HADIRUDYATM~

23

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKarA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 02013 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKlT UMUM DAERAH KarA SURAKARTA PEMERlNTAH KarA SURAKARTA RUMAH SAKlT UMUM DAERAH LAPORAN PENDAPATAN BLUD RSUD TRlWULAN TAHUN NO

ANGGARAN DALAM DPA

URAlAN

REALISASI SID TRlWULAN LALU

REALISASI TRlWULAN INI

REALISASI SID TRlWULAN IN!

LEBIH lKURANGI

Pendapatan BLUD 1. Jasa layanan 2.Hibah 3. Hasil keIjasama 4. Pendaoatan lain vanlZ sah Jumlah Mengetahui Pejabat Pengelola Keuangan •••.•..•...•••••....•......•••...•

Daerah

Surakarta, ............................ DlREKTUR/PEMlMPlN BLUD RSUD KOTA SURAKARTA

.................................. WALIKOTA SURAKARTA,

~:;;:;Z

25

LAMPlRAN III PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR g TAHUN ;to'; TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SURAKARTA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURAT PERNYATAANTANGGUNG JAWAB (SPTJ) Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSUD Kota Surakarta Triwulan Tahun sebesar Rp ( ), yang berasal dari pendapatan Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggungjawab kami. Pengeluaran biaya terse but di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami. Demikian surat pengesahan pengeluaran

Pernyataan 1m dibuat untuk biaya BLUD RSUD Kota Surakarta Surakarta,

mendapatkan .

DIREKTURjPEMIMPIN BLUD RSUD KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

c:Jft~~ FX.HADIRUDYATMO~

•• ;r-