WALIKOTA PALOPO SAMBUTAN

WALIKOTA PALOPO SAMBUTAN Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkah dan karunia Nya sehingga penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Palopo dapat diselesaikan. Peningkatan Pelayanan Sanitasi dalam rangka pencapaian Milenium Development Goals (MDGs), merupakan Program Prioritas/Kebijakan Nasional dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Penyusunan Buku Putih Sanitasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), adalah wujud kepedulian dan komitmen Pemerintah Kota Palopo dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang kesehatan khususnya pada sektor sanitasi secara terintegrasi dan komprehansif demi kesejahteraan masyarakat Kota Palopo . Dengan tersusunnya Buku Putih Sanitasi ini, diharapkan semua pihak yang terkait dapat menyamakan persepsi dan cara pandang tentang kondisi Kota Palopo dalam penanganan Sanitasi saat ini, serta upaya-upaya apa yang akan dilakukan dalam penanganan permasalahan yang dihadapi. Akhirnya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Palopo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini. Tuhan memberkati kita sekalian dalam pengabdian dan pelayanan kita. Palopo, September 2014 WALIKOTA PALOPO

Drs,H.M. JUDAS AMIR,MH

| Buku Putih Sanitasi Kota Palopo – 2014

i

KATA PENGANTAR Buku Putih Sanitasi (BPS) merupakan salah satu dokumen yang harus dipersiapkan dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Kota Palopo ditetapkan sebagai peserta program PPSP dalam tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648 Tahun 2012. Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota Palopo yang dibentuk bekerja sesuai tugas dan fungsi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 70 Tahun 2014 , serta menyusun dokumen Buku Putih Sanitasi ini sesuai pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Palopo Tahun 2014

ini merupakan dokumen yang

mencerminkan karakteristik daerah dan kondisi sanitasi di Kota Palopo pada saat ini serta merupakan laporan data dan analisa dari kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi di Kota Palopo . Informasi data yang dimuat dalam Buku Putih Sanitasi Kota Palopo sebagian besar merupakan data Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta beberapa data pada tahun sebelumnya. Dalam proses melengkapi Buku Putih Sanitasi Kota Palopo ini termuat informasi dari hasil kajian-kajian terkait pengelolaan sanitasi yang ada di Kota Palopo serta hasil survey penilaian resiko kesehatan lingkungan/EHRA (Enviroment Health Risk Assesment). Buku Putih Sanitasi Kota Palopo merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Srategi Sanitasi Kabupaten. Penyusunan rencana Strategi Sanitasi Kabupaten akan melibatkan semua tim yang terlibat dalam Kelompok Kerja Sanitasi tingkat daerah, serta menjadi dasar yang kuat bagi pembahasan mengenai tahap, kebutuhan dan prioritas peningkatan sanitasi. Tim Pokja Sanitasi Kota Palopo mengucapkan terima kasih kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dan semua pihak serta komponen masyarakat yang telah membantu baik dalam pikiran, tenaga dan waktu untuk proses penyusunan dan penyempurnaan Buku Putih Sanitasi Kota Palopo . Palopo, September 2014 Plt.Sekretaris Daerah Selaku Ketua Pokja Sanitasi Kota Palopo

Ir. H. MUHAMMAD KASIM ALWI Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19560429 198403 1 006


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDAHULUAN Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sanitasi wilayah sejalan dengan upaya pencapaian taget Millennium Development Goals (MDGs) dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Dalam sektor air minum dan penyehatan lingkungan, kesepakatan MDGs telah menetapkan sasaran untuk menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada tahun 2015. Sedangkan dalam RPJMN Tahun 2010-2014, beberapa sasaran di bidang penyehatan lingkungan yaitu sebagai berikut: 1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 2. Tersediaanya akses pengelolaan sampah bagi 80 % rumah tangga di daerah perkotaan 3. Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan. Berbeda dengan program- program sebelumnya, Program PPSP tidak dilakukan dengan pola business as usual. Dalam pelaksanaannya, Program PPSP menggunakan prinsip berbasiskan data aktual, berskala kab/kota, disusun sendiri oleh kab/ kota (dari, oleh dan untuk kabupaten/kota) serta menggunakan gabungan antara pendekatan top-down dan bottom-up. Melalui penerapan prinsip- prinsip tersebut harapannya akan terjadi percepatan dalam pembangunan sanitasi permukiman. Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 648-2161/Kep/Bangda/2013 tentang penetapan Kabupaten/kota sebagai peserta Program PPSP Tahun 2014, Kota Palopo resmi tergabung dalam program PPSP. Sebagai langkah awal, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Palopo yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor:259/V/2014 Dengan kepesertaannya dalam Program PPSP, Pokja Sanitasi Kota Palopo pada akhir program disyaratkan untuk dapat menghasilkan dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). BPS Kota Palopo merupakan basis data kondisi sanitasi yang akan berperan penting sebagai masukan bagi penentuan kebijakan, strategi program dan kegiatan sanitasi di Kota Palopo, baik untuk perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Secara detail tujuan penyusunan BPS Kota Palopo antara lain sebagai berikut : a. Menyediakan informasi faktual mengenai kondisi eksisting sarana prasarana sanitasi beserta cakupan pelayanannya. b. Memberikan informasi mengenai isu strategis, indikasi permasalahan dan potensi sektor sanitasi Kota Palopo c. Menyediakan informasi tentang pendanaan dan pembiayaan sektor sanitasi serta partisipasi dunia usaha saat ini dalam bidang sanitasi di Kota Palopo.


iii

d. Memberikan informasi mengenai program pengembangan sanitasi saat ini beserta rencana kedepan. e. Menyediakan basis informasi untuk menentukan kebijakan dan strategi sanitasi Kota Palopo. Ruang lingkup wilayah dalam penyusunan BPS Kota Palopo yaitu wilayah administratif Kota Palopo yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Sedangkan ruang lingkup substansi meliputi bidang sanitasi yang terdiri dari sektor air limbah domestik, sektor persampahan dan sektor drainase perkotaan. Selain ketiga sektor dalam bidang sanitasi tersebut, sektor air bersih turut dimasukkan dalam substansi kajian, mengingat sektor ini terkait erat untuk mendukung berjalannya kegiatan sanitasi. GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA PALOPO Sebelum meninjau lebih jauh mengenai kondisi sanitasi di Kota Palopo, perlu dipaparkan terlebih dahulu mengenai gambaran umum wilayah Kota Palopo. Secara geografis Kota Palopo berada pada koordinat 2º53‟15” - 3º04‟08” Lintang Selatan dan 120º03'10" - 120º14'34" Bujur Timur. Adapun batasan administrasi Kota Palopo terdiri dari :  Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu  Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan  Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara . Tahun 2013 populasi penduduk Kota Palopo berjumlah 156,017 jiwa. Dalam tiga tahun terakhir (2011-2013) populasi peduduk Kota Palopo telah tumbuh dengan rata- rata pertumbuhan penduduk sebesar 2,20 % pertahun. Diperkirakan, tahun 2018 jumlah penduduk Kota Palopo akan meningkat menjadi sekitar 173,701 jiwa. Tingginya populasi penduduk tersebut mejadi tantangan tersendiri dalam penyediaan akses sanitasi dan air bersih yang layak bagi penduduk Kota Palopo. Upaya pengelolaan sanitasi tidak dapat dilepaskan dari dukungan pendanaan di sektor sanitasi. Khusus dalam sektor sanitasi, realisasi jumlah belanja sanitasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Palopo menunjukkan trend positif, baik dalam hal investasi maupun dalam hal operasional dan pemeliharaan. Jika dibandingkan, pendanaan investasi sanitasi di Kota Palopo setiap tahunnya jauh lebih tinggi dibandingkan pendanaan untuk operasional dan pemeliharaan sanitasi. Begitupula dalam hal laju pertumbuhannya, tingkat pertumbuhan pendanan investasi di sektor investasi jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendanaan operasional dan pemeliharaan sanitasi. Selain bergantung pada pendanaan, keberjalanan pengelolaan sanitasi permukiman juga bergantung pada kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengorganisir pembangunan sanitasi. Untuk


iv

lingkup Kota Palopo, beberapa bidang pada SKPD yang terlibat secara langsung dalam pembangunan sanitasi di Kota Palopo antara lain: 1. Bidang Perencanaan Fisik dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Bidang Pengawasan dan pengendalian Lingkungan, Bidang Rehabilitasi Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 3. Bidang Cipta Karya, Bidang Perencanaan,Penataan Ruang dan Pengendalian pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan 5. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Sedangkan SKPD dan bidang yang secara tidak langsung mendukung terciptanya pembangunan sanitasi di Kota Palopo antara lain sebagai berikut: 1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2. PDAM Kota Palopo 3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah PROFIL SANITASI WILAYAH KOTA PALOPO Berdasarkan peninjauan terhadap profil sanitasi wilayah, dapat diinformasikan bahwa saat ini kondisi sanitasi Kota Palopo adalah sebagai berikut: A.

Promosi Higiene dan Santasi Perilaku hidup bersih penduduk tercermin dari praktik higiene dan sanitasi dalam tatanan rumah tangga dan

tatanan sekolah. Untuk tatanan rumah tangga, tampak bahwa kesadaran masyarakat Kota Palopo untuk menjalankan pola hidup bersih sanitasi dalam beberapa hal masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil studi EHRA (Environmental Health and Risk Assessment), baru 88 % rumah tangga yang anggota keluarganya telah menjalankan praktik Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di lima waktu penting. Selain dari pada itu, teridentifikasi bahwa rata- rata sekitar 38,2 % rumah tangga masih melakukan praktik BABS (Buang Air Besar Sembarangan) secara terbuka/ langsung. Dalam pengelohan air minum yang terlihat pada saat proses pengolahan dan penyimpanan pada tataran rumah tangga sudah cukup tinggi mencapai 77,4% mengolah air minum sebelum dikomsumsi, menyimpan air pada wadah yang tertutup dan menjauhkan dari zat-zat yang berpotensi mencemari air minum, selebihnya 22,6% belum melaksanakan pengolahan air secara higienis sehingga masih berpotensi tercemar. Dalam pengolahan sampah rumah tangga setempat masih sangat rendah, kesadaran mengolah sampah pada tatanan rumah tangga, minimal memisahkan antara sampah basah dan kering atau pengolahan sederhana dalam bentuk kompos, prosentasenya baru mencapai 8,5 %, sedangkan 91,5 % belum secara sadar untuk


v

melakukan praktek pengolahan sampah, sehingga sebagian besar produksi sampah rumah tangga menjadi timbulan sampah yang akan dibuang pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pada aspek potensi pencemaran karena sistim pengolahan air limbah rumah tangga yang tidak memenuhi syarat higienis, 77,7 % masyarakat belum mengolah air limbah dari bekas pencucian, dapur, kamar mandi dan kegiatan rumah tangga lainnya dan langsung membuangnya pada saluran drainase lingkungan atau sungai, sementara 22,3% pada dasarnya telah melakukan pengolahan air limbah dengan menggunakan sistim pengolahan air limbah yang sederhana, kesadaran dalam berperilaku mengolah air limbah secara sederhana sebelum dibuang atau dialirkan pada drainase lingkungan perlu ditingkatkan agar air sungai dan air tanah pada lingkungan tidak tercemari oleh limbah rumah tangga.

Dalam tatanan sekolah, Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sanitasi pada tatanan sekolah di Kota Palopo sudah tersedia memadai antara lain berupa sumber air bersih 90% sudah bersumber dari PDAM dan 10 % bersumber dari air terlindung seperti sumur bor, 100 % sekolah sudah memiliki toilet untuk guru laki-laki dan perempuan serta toilet khusus untuk siswa. Dalam hal fasilitas cuci tangan untuk guru dan siswa pada tingkat SD dan SMP seluruh sekolah (100%) sekolah sudah menyediakan tempat cuci tangan dan air bagi siswa dan guru. Dalam hal pengolahan sampah pada tatanan sekolah pada umumnya (100%) sudah mengolah sampah secara sederhana minimal telah menyediakan fasilitas pemisahan sampah basah dan kering dan pembuatan kompos sederhana. Pada aspek promosi kesehatan yang ditadani dengan keberadaan unit Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 100 % sekolah di Kota Palopo sudah memiliki unit Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), hal tersebut didukung dengan kegiatan lomba UKS tingkat sekolah se Kota Palopo yang dilaksanakan setiap tahun. Meskipun secara kuantitas fasilitas sanitasi pada tatanan sekolah telah tersedia, namun dari aspek kualitas masih terdapat beberapa unit fasilitas yang belum memenuhi syarat, contoh ketersediaan toilet pada umumnya belum menyediakan secara terpisah antara toilet guru laki-laki dan perempuan serta toilet untuk murid dan guru. B. Sektor Air Limbah Domestik Secara kelembagaan, pada Kota Palopo pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi SKPD Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terutama dalam hal perumusan kebijakan, pengawasan maupun pembinaan. Pengelolaan air limbah domesik di Kota Palopo saat ini cenderung sudah melibatkan swasta dan masyarakat, tetapi keterlibatan sektor swasta dan masyarakat tersebut cenderung masih tergolong rendah. Fungsi pengelolaan air limbah domestik sebagian besar masih ditangani oleh pemerintah daerah. Di sisi lain,


vi

penerapan peraturan daerah terkait air limbah domestik di Kota Palopo belum efektif dilaksanakan. Selain dari pada itu, beberapa aturan pengelolaan air limbah domestik saat ini belum bersifat komprehensif. Sebagai salah satu contoh, saat ini belum ada peraturan mengenai kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha, padahal keberadaan IKM yang berkembang pesat di Kota Palopo turut membebani pula terhadap kondisi sanitasi lingkungan. Sistim pembuangan air limbah domestik khususnya kotoran manusia pada umumnya sudah membuangnya ke dalam septic tank pribadi dengan sistim onsite ( 66,8%), masih terdapat 16,6% yang membuangnya langsung ke sungai tanpa melalui pengolahan, 1,3 % membuangnya ke saluran drainase, 3,6 % membuangnya ke dalam lobang cubluk tanah, selebihnya dibuang ke dalam saluran tertutup dan kebun. Selanjutnya dari kualitas septic tank suspect aman yang ada saat ini, terutama keamannya dalam mengolah kotoran tinja dalam rentang waktu tertentu. Pada umunya 54,7 % tangki septic masyarakat diyakini masih dalam kondisi aman, oleh karena usianya rata-rata masih kurang dari 5 tahun, dan 45,3% diyakini merupakan tangki septik suspek tidak aman, karena sudah berusia lebih dari 5 tahun dan belum pernah dikuras. Partisipasi masyarakat Kota Palopo dalam penyediaan sarana penyaluran awal air limbah domestik (user interface) sudah cukup baik. Sebagian besar rumah tangga di Kota Palopo telah memiliki sarana jamban keluarga yang dikelola secara individual oleh masing- masing rumah tangga. Selain sarana sanitasi berbentuk jamban keluarga, terdapat pula sarana sanitasi umum berbentuk MCK. Peran media komunikasi di Kota Palopo terhadap pengelolaan air limbah masih rendah. Hal tersebut tergambar dari belum adanya media yang fokus dalam publikasi maupun promosi terkait air limbah.Keterlibatan pihak swasta juga masih minim disebabkan ketertarikan terhadap sektor ini masih rendah serta dipandang belum menjadi isu yang mendesak, secara keseluruhan pengelolaan air limbah domestik di Kota Palopo masih sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Palopo. Sumber pembiayaan yang diharapkan dari pengelolaan sumber buangan air limbah tersebut selain dari APBD Kota Palopo adalah pendampingan dana dari APBD Provinsi dan bantuan dana dari APBN. Selain itu, dalam pembiayaannya diperlukan sosialisasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat baik sebagai individu, lembaga swasta, kelompok industri dan seluruh pihak terkait agar penanganan pengolahan air limbah dapat dilakukan secara partisipatif antara pemerintah, masyarakat dan swasta, sehingga beban pemerintah untuk investasi pembangunan prasarana dan sarana air limbah yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diminimalkan Berdasarkan hasil tinjauan terhadap kondisi eksisting pengelolaan sampah secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mendesak dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Palopo adalah sebagai berikut:


vii

1. Masih rendahnya kualitas pengelolaan limbah yang ditandai dengan belum tersedianya fasilitas pengolahan limbah, dan pada umumnya menggunakan sistem setempat (onsite sanitation) yang berupa jamban keluarga (pribadi) dengan bak penampungan (septic tank individu). 2. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pengelolaan limbah tinja yang ditandai dengan belum tersedianya Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT). 3. Masih rendahnya kualitas pengolahan air limbah, dimana belum tersedia Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik. 4. Belum tersedianya armada tinja, seperti truk untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan tinja. 5. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan sektor air limbah. C. Sektor Persampahan Ditinjau dari segi kelembagaan pengelolaan persampahan di Kota Palopo dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palopo seperti pada beberapa kota lainnya. Umumnya Dinas Kebersihan selain berfungsi sebagai pengelola persampahan kota, juga berfungsi sebagai pengatur, pengawas dan Pembina pengelola persampahan. Sebagai pengatur, Dinas Kebersihan bertugas membuat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh operator pengelola persampahan. Secara umum Sistem pengelolaan persampahan di Kota Palopo dikenal dengan 2 (dua) cara antara lain; cara konvensional/tradisional dan cara terpadu. Cara pertama yakni sistem konvensional relatif banyak dilakukan oleh masyarakat utamanya yang jauh dari pusat kota dengan sistem pembakaran dan penimbunan, sedangkan sistem terpadu yang pengelolaannya ditangani oleh Instansi Dinas Kebersihan Kota Palopo. Cara kedua ini dilakukan dengan siklus pengelolaan dari tempat produksi sampah ke TPS. Berdasarkan Hasil Studi Ehra bahwa pengelolaan sampah rumah tangga masih sangat rendah hanya 11% saja yang dinilai cukup baik antara lain : 1. Dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebesar 9% 2. Dikumpulkan pendaur ulang 1% 3. Di buang ke lubang dan di tutup tanah sebesar 1% Sebagian besar belum mengelola sampahnya dengan baik antara lain 1. Dibuang ke lahan kosong/kebun 34% 2. Dibakar sebesar 28% 3. Dibuang ke sungai/danau sebesar 22% 4. Dibuang ke lubang tetapi ditutupi sebesar 3% Pengangkutan Sampah Berdasarkan hasil EHRA diketahui bahwa layanan persampahan di Kota Palopo sudah berjalan cukup baik yaitu diangkut beberapa kali dalam satu minggu oleh petugas pengangkut sampah sebanyak 7% dan diangkut setiap hari sebanyak 83%.


viii

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa penanganan sampah di Kota Palopo dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan pola pengumpulan sampah yang antara lain meliputi pola pemgumpulan sampah secara individual langsung dan individual tak langsung, serta pola pengumpulan yang dilakukan secara komunal langsung dan pola komunal tak langsung. Pola-pola pengumpulan sampah seperti itu intinya adalah bagaimana bentuk keterlibatan langsung masyarakat dalam penanganan persampahan yang dihasilkan oleh rumah tangga dan jenis kegiatan masyarakat lainnya. Kegiatan sosialisasi pada masyarakat tentang kebersihan lingkungan perkotaan, khususnya Perda tentang kebersihan akan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan. Selain itu, dapat juga dengan memaksimalkan upaya menarik swasta dalam komponen kegiatan pengelolaan, termasuk memberi insentif kepada masyarakat yang ikut berperan dalam proses pengolahan sampah. Dalam hal pengelolaan, saat ini Pengelolaan persampahan di Kota Palopo juga telah melibatkan sektor swasta. Beberapa mitra yang saat ini telah terlibat dalam pengelolaan persampahan di Kota Palopo antara lain Bank BRI cabang Palopo Aspek pendanaan yang terkiat dalam pengelolaan dana operasional kebersihan/persampahan masih memerlukan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun dukungan pembiayaan APBD Kota Palopo. Khusus untuk retribusi pengangkutan persampahan di Kota Palopo masih belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan peninjauan terhadap kondisi pengelolaan persampahan di KotaPalopo, dapat dirangkum bahwa permasalahan mendesak dalam pengelolaan persampahan di Kota Palopo antara lain sebagai berikut: 1. Masih rendahnya cakupan layanan pengangkutan sampah ke TPA 2. Masih terbatasnya armada pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan ke TPA 3. Masih kurangnya tempat penampungan sampah sementara ( TPS ) 4. Belum optimalnya sistem kelembagaan yang ada dalam pengelolaan sistem persampahan. 5. SDM yang bertugas dalam pengelolaan sistem persampahan belum memiliki kualitas yang diharapkan. 6. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengelolah sistem persampahan 7. Sistem manajemen operasional pengangkutan sampah yang belum optimal. 8. Masih terbatasnya penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan. 9. Masih rendahnya partisipasi pihak swasta ( CSR ) dalam pengelolaan sampah. D. Sektor Drainase Pekotaan Dalam sektor drainase permukiman, hingga saat ini Kota Palopo belum memiliki masterplan drainase yang terintegrasi untuk satu wilayah administratif. Keberadaan drainase yang terstruktur pada umumnya terdapat di permukiman yang dibangun oleh pengembang serta di sepanjang jaringan jalan. Pada beberapa kandisi permukiman yang padat bahkan kondisi drainase tidak memenuhi standar. Dalam beberapa kasus, drainase ini kondisinya tidak terawat dan mengalami pendangkalan akibat timbunan sampah dan lumpur. Belum


ix

terintegrasinya jaringan drainase di Kota Palopo serta kurang terawatnya kondisi drainase yang ada mengakibatkan rentan terjadinya bencana banjir di musim penghujan. Terbukti, berdasarkan hasil studi EHRA, 27,4 % rumah tangga di Kota Palopo rata- rata mengalami banjir rutin tahunan. Aspek kelembagaan dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, juga bertanggung jawab terhadap pengembangan rencana dan program, persiapan dan implementasi sistem pembangunan, melakukan operasi dan pemeliharaan, manajemen keuangan dan menjaga sistem pendukung pengambilan keputusan. Sedangkan dari segi peraturan, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai drainase permukiman. Sistem drainase Kota Palopo yang sudah terinventarisasi saat ini baru mencakup jaringan drainase primer dan sekunder, untuk jaringan drainase tersier/ jaringan drainase permukiman, saat ini kondisinya belum terpetakan dan terrencana dengan baik. Ditinjau dari pemangku kepentingan dalam pengelolaan drainase, sebagian besar kegiatan pengelolaan drainase masih dipegang oleh pemerintah daerah. Kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan drainase masih tergolong rendah. Begitupula dengan partisipasi dunia usaha. Hingga saat ini, belum ada kerjasama khusus antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam hal pengelolaan drainase perkotaan. Dukungan kelembagaan yang belum kuat merupakan penyebab sehingga tidak ada dukungan usaha dalam pengelolaan drainase. Partisipasi pengelolaan drainase perkotaan hanya datang dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat melalui dana stimulan Bantuan langsung Masyarakat dan swadaya masyarakat sendiri. Aspek pendanaan, dalam sektor drainase perkotaan, realisasi pendanaan cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2010, nilai realisasi pendanaan di sektor drainase lingkungan sekitar 2.692 juta rupiah. Tahun 2014, nilai tersebut meningkat menjadi sekitar 5.673 juta rupiah. Berdasarkan hasil peninjauan terhadap kondisi drainase di Kota Palopo, beberapa permasalahan mendesak dalam pengelolaan drainse di Kota Palopo dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Masih terbatasnya jaringan drainase untuk menjangkau seluruh pemukiman 2. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan fungsi drainase. 3. Menurunnya fungsi drainase akibat penyumbatan dan sedimentasi. 4. Menurunnya fungsi drainase akibat terjadinya alih fungsi drainase. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara fungsi drainase. 6. Masih rendahnya partisipasi pihak swasta dalam membangun,merehabilitasi dan memelihara drainase. 7. Masih rendahnya kualitas drainase yang ditandai dengan konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan.

E. Pengelolaan Komponen Terkait sanitasi Komponen lain yang terkait dengan sektor sanitasi yaitu sektor air bersih. Pemenuhan air bersih di Kota Palopo dilakukan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Khusus untuk air bersih perpipaan, terdiri dari air


x

bersih perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan air bersih perpipaan perdesaan yang dikelola oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo. Untuk air bersih perpipaan yang dikelola oleh PDAM, pada tahun 2013 pelayanan air bersih perpipaan melayani sekitar 63 % penduduk perkotaan. Berdasarkan hasil EHRA mengacu kepada standard WHO dan Unicef diketahui bahwa masih ada penduduk yang mengunakan sumber air minum dan masak tidak terlindungi sebesar 40,3 % terdiri dari: sumur gali tidak terlindungi sebesar 2,4 %, mata air tidak terlindungi sebesar 1 % air isi ulang 28,2 %, Air botol kemasan 6,9 % dan lain-lain sebesar 1,8% (membeli air dari penjual keliling dll). Selebihnya menggunakan sumber untuk air minum dan masak yang dinilai terlindungi antara lain sumur gali terlindungi sebesar 15,6 %, sumur pompa tangan 3,3 %, PDAM 55,1 %, mata air terlindungi 8,6 %, Hidran umum/kran umum dari PDAM sebesar 1,3%). Selain air bersih, komponen lain yang terkait dengan sektor sanitasi yaitu limbah industri rumah tangga. Saat ini perkembangan industri kecil menengah di Kota Palopo tergolong pesat dengan hasil produk yang bervariasi mulai dari pengolahan makanan hingga produksi industri cinderamata/souvenir . Hampir sebagian besar industri rumah tangga di Kota Palopo belum memiliki pengelolaan limbah yang menggunakan sistem ramah lingkungan. Ditinjau dari segi peraturan, memang belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai sanksi dan kewajiban bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha. Pengelolaan limbah medis di Kota Palopo sudah lumayan bagus,ini dapat terlihat dari sistem pengolahan limbah Rumah Sakit Umum Sawerigading palopo yang telah menggunakan on site system. Dan terdapat pula 2 puskesmas yang telah melakukan pengelohan limbah medis dengan baik yaitu puskesmas mungkajang dan puskesmas wara selatan.Untuk rumah sakit swasta,pengolahan limbah medisnya dikirim ke Rumah Sakit Umum Sawerigading palopo untuk dikelolah dikarenakan belum tersedia sistem pengolahan dirumah sakit tersebut. PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN A. Sektor Pola Hidup Bersih Sanitasi (PHBS) Rencana dan kegiatan dalam sektor PHBS di KotaPalopo diakomodir dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 2015. Beberapa rencana program dan kegiatan tersebut antara lain: 1. Program Promosi KKesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi kegiatan: 

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.



Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat yang meliputi kegiatan: 

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang meliputi kegiatan: 

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular



Peningkatan Imunisasi



Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah


xi

Sedangkan untuk program dan kegiatan promosi higiene dan sanitasi yang sedang berjalan, beberapa program dan kegiatan meliputi Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari kegiatan: 

Penyuluhan PHBS



Study Ehra



Penyediaan Air Bersih



Pengawasan dan Pemantauan Depot Air Minum



Pengawasan dan Pemantauan Depot Air Minum



Pengawasan dan Pembinaan TTU dan TPM

B. Sektor Air Limbah Domestik Rencana dan kegiatan dalam sektor Air Limbah Domestik di Kota Palopo diakomodir dalam Renja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Tahun 2015. Beberapa rencana program dan kegiatan tersebut antara lain: 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah yang meliputi kegiatan: 

Pembangunan IPAL



Pembangunan IPLT dan alat pendukung lainnya

Sedangkan untuk program dan kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik yang sedang berjalan, beberapa program dan kegiatan meliputi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK bidang Infrastruktur Sanitasi yang terdiri dari kegiatan: 

Pembangunan MCK++ Kel. Songka



Pembangunan MCK++ Kel. Mawa



Pembangunan MCK++ Kel. Pontap

2. Sektor Persampahan Rencana program kegiatan pengelolaan persampahan di Kota Palopo antara lain diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Beberapa kegiatan terkait program tersebut antara lain: 1. Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana persampahan 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Sedangkan untuk program dan kegiatan Pengelolaan Persampahan yang sedang berjalan, beberapa program dan kegiatan meliputi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK bidang Lingkungan Hidup yang terdiri dari kegiatan: -

Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan

3. Sektor Drainase Perkotaan


xii

Rencana program kegiatan pengelolaan Drainase Perkotaan di Kota Palopo antara lain diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya melalui Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong. Beberapa kegiatan terkait program tersebut antara lain: 1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan drainase/gorong-gorong Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan Drainase Perkotaan yang sedang berjalan saat ini diakomodir dalam program dan kegiatan yang sama untuk tahun berjalan tahun 2014.

AREA BERISIKO SANITASI Berdasarkan hasil kajian area beresiko sanitasi berdasarkan hasil Studi EHRA, persepsi SKPD dan peninjauan data sekunder, beberapa area di Kota Palopo termasuk dalam kategori area beresiko sedang, tinggi dan sangat tinggi. Cakupan kelurahan dan kecamatan untuk setiap kategori ditunjukkan pada Peta Area Beresiko Sanitasi berikut.


xiii


xiv


xv


xvi

DAFTAR ISI Sambutan Walikota Palopo ............................................................................................................................

i

Kata Pengantar ..............................................................................................................................................

ii

Ringkasan Eksekutif .......................................................................................................................................

iii

Daftar Isi ......................................................................................................................................................... xvii Daftar Tabel ...................................................................................................................................................

xxi

Daftar Peta ..................................................................................................................................................... xxiv Daftar Gambar ............................................................................................................................................... xxv Daftar Istilah ................................................................................................................................................... xxvi

Bab 1:

Pendahuluan

1.1

Latar Belakang ..............................................................................................................................

1

1.2

Landasan Gerak............................................................................................................................

3

1.2.1

Pengertian Dasar Sanitasi ...............................................................................................

3

1.2.2

Visi dan Misi Pemerintah Kota Palopo ............................................................................

4

Maksud dan Tujuan.......................................................................................................................

9

1.3.1

Maksud ............................................................................................................................

9

1.3.2

Tujuan ..............................................................................................................................

10

1.4

Metodologi.....................................................................................................................................

10

1.5

Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain .............................................

12

1.3


xiv

Bab 2:

Gambaran Umum Wilayah

2.1

Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik ....................................................................................

16

2.2

Demografi.....................................................................................................................................

21

2.3

Keuangan Dan Perekonomian Daerah .........................................................................................

26

2.4

Tata Ruang Wilayah .....................................................................................................................

44

2.5

Sosial dan Budaya .......................................................................................................................

49

2.6

Kelembagaan Pemerintah Daerah ...............................................................................................

52

2.7

Komunikasi dan Media .................................................................................................................

54

Bab 3:

Profil Sanitasi Wilayah

3.1.

Wilayah Kajian Sanitasi ................................................................................................................

56

3.2.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi .............................................................

58

3.2.1

Tatanan Rumah Tangga ..................................................................................................

58

3.2.2

Tatanan Sekolah ..............................................................................................................

61

Pengelolaan Air Limbah Domestik ................................................................................................

66

3.3.1

Kelembagaan ...................................................................................................................

66

3.3.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan ......................................................................................

72

3.3.3

Peran Serta Masyarakat ..................................................................................................

80

3.3.4

Komunikasi dan Media .....................................................................................................

82

3.3.5

Peran Swasta ...................................................................................................................

83

3.3.6

Pendanaan dan Pembiayaan ...........................................................................................

83

3.3.7

Permasalahan Mendesak ...............................................................................................

84

Pengelolaan Persampahan ..........................................................................................................

85

3.4.1

Kelembagaan ...................................................................................................................

86

3.4.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan ......................................................................................

91

3.3.

3.4.


xv

3.5.

3.5.

Bab 4

3.4.3

Peran Serta Masyarakat ..................................................................................................

98

3.4.4

Komunikasi dan Media ..................................................................................................... 100

3.4.5

Peran Swasta ................................................................................................................... 101

3.4.6

Pendanaan dan Pembiayaan ........................................................................................... 100

3.4.7

Permasalahan Mendesak ................................................................................................ 101

Pengelolaan Drainase Perkotaan ................................................................................................. 102 3.4.1

Kelembagaan ...................................................................................................................

93

3.4.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan ...................................................................................... 108

3.4.3

Peran Serta Masyarakat .................................................................................................. 113

3.4.4

Komunikasi dan Media ..................................................................................................... 115

3.4.5

Peran Swasta ................................................................................................................... 115

3.4.6

Pendanaan dan Pembiayaan ........................................................................................... 116

3.4.7

Permasalahan Mendesak ................................................................................................ 117

Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi ..................................................................................... 118 3.6.1

Pengelolaan Air Bersih..................................................................................................... 118

3.6.2

Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga............................................................. 121

3.6.3

Pengelolaan Limbah Medis .............................................................................................. 121

Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan Yang Direncanakan

4.1.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi ............................................................. 123

4.2.

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik ........................................................................... 124

4.3.

Peningkatan Pengelolaan Persampahan ...................................................................................... 126

4.4.

Peningkatan Pengelolaan Drainase Perkotaan............................................................................. 127

4.5.

Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi ...................................................................................... 128


xvi

Bab 5 5.1.

Area Berisiko Sanitasi Area Beresiko Sanitasi .................................................................................................................. 131

Lampiran - Susunan Kelompok Kerja Sanitasi Kota Palopo Tahun 2014 - Susunan Tim Penyusun Buku Putih Sanitasi Kota Palopo Tahun 2014 - Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Palopo Ukuran A3 - Peta Administrasi Ukuran A3 - Peta Rencana Struktur Ruang Kota Ukuran A3 - Peta Wilayah Kajian Sanitasi Ukuran A3 - Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Ukuran A3 - Peta Cakupan Layanan Persampahan Ukuran A3 - Peta Cakupan layanan air bersih (atau peta jaringan PDAM) Ukuran A3 - Peta Jaringan drainase dan wilayah genangan Kota Palopo Ukuran A3 - Peta Ilustrasi area berisiko sanitasi air limbah Ukuran A3 - Peta ilustrasi area berisiko sanitasi persampahan Ukuran A3 - Peta ilustrasi area berisiko sanitasi drainase perkotaan Ukuran A3


xvii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Palopo ................................................................

16

Tabel 2.2

Nama luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan ........................................................

17

Tabel 2.3

Jumlah penduduk dan kepadatannya 3 – 5 tahun terakhir ........................................................

23

Tabel 2.4

Jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun ........................................................

25

Tabel 2.5

Rekapitulasi Realisasi APBD Kota Palopo tahun 2010 - 2014 ..................................................

26

Tabel 2.6

Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kota Palopo Tahun 2010 - 2014 ......................

29

Tabel 2.7

Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kota PalopoTahun 2010 - 2014 .........................

31

Tabel 2.8

Belanja Sanitasi Perkapita Kota Palopo Tahun 2010 - 2014 .....................................................

33

Tabel 2.9

Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi Perkapita Kota Palopo Tahun 2010 - 2014 ...............

33

Tabel 2.10

Tabel Peta Perekonomian Kota Palopo Tahun 2008 - 2012 .....................................................

35

Tabel 2.11

Jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia di Kota Palopo .........................................................

49

Tabel 2.12

Jumlah penduduk miskin per Kecamatan ..................................................................................

50

Tabel 2.13

Jumlah rumah per kecamatan ...................................................................................................

50

Tabel 2.14

Kegiatan Komunikasi terkait Sanitasi ........................................................................................

54

Tabel 2.15

Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi ....................................................................

55

Tabel 3.1

Rekapitulasi Jumlah sarana air bersih dan sanitasi tingkat Sekolah Dasar /MI .........................

63

Tabel 3.2

Kondisi sarana sanitasi sekolah (tingkat sekolah /setara: SD/MI ..............................................

64

Tabel 3.3

PHBS terkait sanitasi pada Sekolah Dasar/MI ..........................................................................

65

Tabel 3.4

Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik .................................................................................................................

68

Tabel 3.5

Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kota Palopo..................................................................

70

Tabel 3.6

Cakupan layanan air limbah Domestik yang ada di Kota Palopo ..............................................

77


xviii

Tabel 3.7

Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik ...............................................................

80

Tabel 3.8

Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat ......................................

81

Tabel 3.9

Pengelolaan sarana air limbah domestik oleh Masyarakat .......................................................

81

Tabel 3.10

Penyedia Layanan Air Limbah Domestik yang ada di Kota Palopo ...........................................

83

Tabel 3.11

Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik ..........................

83

Tabel 3.12

Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah Domestik ...............................................................

84

Tabel 3.13

Permasalahan Mendesak ..........................................................................................................

84

Tabel 3.14

Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan ...........

87

Tabel 3.15

Daftar Peraturan Persampahan Kota Palopo ............................................................................

89

Tabel 3.16

Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Palopo ....................................................

95

Tabel 3.17

Kondisi Prasarana dan Sarana persampahan yang ada di Kota Palopo ..................................

97

Tabel 3.18

Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat .................................................

99

Tabel 3.19

Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat................................................................

99

Tabel 3.20

Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kota Palopo ............................... 100

Tabel 3.21

Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Persampahan ....................................................... 101

Tabel 3.22

Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah................................................................................... 101

Tabel 3.23

Permasalahan Mendesak .......................................................................................................... 102

Tabel 3.24

Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Perkotaan .................................................................................................................. 105

Tabel 3.25

Daftar Peraturan Drainase Perkotaan Kota Palopo ................................................................... 107

Tabel 3.26

Luas Wilayah Genangan ........................................................................................................... 111

Tabel 3.27

Kondisi sarana dan prasarana drainase yang ada di Kota Palopo ............................................ 113

Tabel 3.28

Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat ........................................ 114

Tabel 3.29

Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat ...................................................... 114


xix

Tabel 3.30

Penyedia layanan pengelolaan drainase perkotaan yang ada di Kota Palopo .......................... 115

Tabel 3.31

Rekapitulasi Realisasi Pendanaan drainase perkotaan............................................................. 116

Tabel 3.32

Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Perkotaan ................................................................ 116

Tabel 3.33

Permasalahan Mendesak .......................................................................................................... 117

Tabel 3.34

Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kota Palopo ................................................... 120

Tabel 3.35

Pengelolaan limbah industry rumah tangga Kota Palopo .......................................................... 121

Tabel 3.36

Pengelolaan limbah medis di fasilitas-fasilitas kesehatan ......................................................... 122

Tabel 4.1

Rencana program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi tahun 2015 ........................................... 123

Tabel 4.2

Kegiatan PHBS terkait sanitasi yang sedang berjalan............................................................... 124

Tabel 4.3

Rencana program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik tahun 2015 ......................... 125

Tabel 4.4

Kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang sedang berjalan ............................................. 125

Tabel 4.5

Rencana program dan kegiatan pengelolaan persampahan tahun 2015 .................................. 126

Tabel 4.6

Kegiatan pengelolaan persampahan yang sedang berjalan ...................................................... 126

Tabel 4.7

Rencana program dan kegiatan pengelolaan drainase perkotaan tahun 2015 ........................ 127

Tabel 4.8

Kegiatan pengelolaan drainase perkotaan yang sedang berjalan ............................................ 127

Tabel 4.9

Rencana program dan kegiatan saat ini tahun 2015 ................................................................. 128

Tabel 4.10

Kegiatan yang sedang berjalan ................................................................................................. 129

Tabel 5.1

Area beresiko sanitasi Air Limbah Domestik ............................................................................. 134

Tabel 5.2

Area beresiko sanitasi Persampahan ........................................................................................ 136

Tabel 5.3

Area beresiko sanitasi Drainase ................................................................................................ 138


xx

DAFTAR PETA

Peta 2.1

Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Palopo ..................................................................

21

Peta 2.2

Peta Administrasi Kota Palopo .................................................................................................

22

Peta 2.3

Peta Rencana Struktur Ruang Kota Palopo ..............................................................................

47

Peta 2.4

Peta Rencana Pola Ruang Kota Palopo....................................................................................

48

Peta 3.1

Peta Wilayah Kajian Sanitasi .....................................................................................................

57

Peta 3.2

Peta cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik ...........................................................

74

Peta 3.3

Peta cakupan layanan persampahan ........................................................................................

93

Peta 3.4

Peta jaringan drainase dan wilayah genangan Kota Palopo ..................................................... 109

Peta 3.5

Peta cakupan layanan air bersih (atau peta jaringan PDAM) .................................................... 119

Peta 5.1

Peta ilustrasi area beresiko sanitasi air limbah domestik .......................................................... 133

Peta 5.2

Peta ilustrasi area beresiko sanitasi persampahan ................................................................... 135

Peta 5.3

Peta ilustrasi area beresiko sanitasi drainase perkotaan........................................................... 137


xxi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Struktur organisasi pemerintah daerah Kota Palopo..............................................................

52

Gambar 2.2

Struktur SKPD yang terkait dalam pembangunan sanitasi Kota Palopo ................................

53

Gambar 3.1

Grafik CTPS di 5 (lima) waktu penting ...................................................................................

58

Gambar 3.2

Grafik Persentase Penduduk yang melakukan BABS............................................................

59

Gambar 3.3

Grafik Pengelolaan Air Minum (pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air) ..............................................................................................................

59

Gambar 3.4

Grafik Pengolahan Sampah Setempat...................................................................................

60

Gambar 3.5

Grafik Pencemaran karena SPAL ..........................................................................................

61

Gambar 3.6

Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja ...................................................................................

72

Gambar 3.7

Grafik Presentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman .........................................

73

Gambar 3.8

Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik ...................................................

76

Gambar 3.9

Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kota Palopo............................

82

Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah ..................................................................................................

91

Gambar 3.11 Grafik Pengangkutan Sampah ...............................................................................................

92

Gambar 3.12 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan............................................................

94

Gambar 3.13 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikiuti di Kota Palopo ........................... 100 Gambar 3.14 Grafik Prosentase Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin ............................................ 108 Gambar 3.15 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan drainase perkotaan.................................................... 110 Gambar 3.16 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kota Palopo ............................ 115 Gambar 3.17 Grafik Akses terhadap Air Bersih/Sumber Air Minum dan Memasak ..................................... 120


xxii

DAFTAR ISTILAH AMPL

: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

BPS

: Buku Putih Sanitasi

DSS

: Diagram Sistem Sanitasi Diagram yang digunakan untuk membantu dalam identifikasi sistem sanitasi yang berlaku saat ini (maupun pengembangan yang diperlukan) dimulai dari produksi limbah sampai kembali ke lingkungan.

EHRA

: Environment Health Risks Assesment

Milestone

: Tahapan pencapaian sebuah proses yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi.

MPS

: Memorandum Program Sanitasi

PHBS

: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan.

PPSP

: Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

RPJM

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RTRW

: Rencana Tata Ruang Wilayah

Sanitasi

: Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit diseluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Kata „Sanitasi‟ juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah.

SSK

: Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota

Air Limbah

: Air yang dihasilkan dari aktifitas manusia yang mengandung zat-zat yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan

Air Limbah Domestik Air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama Bidang Resapan : Daerah permukaan untuk menampung air yang keluar dari suatu system pengolahan air limbah rumah tangga Black Water

: Air yang bersal dari jamban atau WC saja

Cubluk

: Sistem pembuangan tinja sederhana, terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dinding rembes air

Grey Water

: Air limbah yang berasal dari mandi, cuci dan dapur


xxiii

IPLT

: Instalasi Pengolahan lumpur tinja Instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan)

Jamban

: Fasilitas pembuangan tinja

Leher angsa

: Komponen plat jongkok yang berisi air perapat untuk menahan bau agar tidak keluar dari jamban

Off site System (System Sanitasi Terpusat) Sistem pembuangan air limbah dimana air limbah dibuang serta diolah secara terpusat di Instalasi Pengolahan Limbah Kota. Sebelumnya dulu melalui penyaluran perpipaan air limbah kota (sewer pipe) Onsite system (Sistem Sanitasi Setempat) Sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang ditempat. Sistem ini meliputi cubluk, tangki septic dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpur tinja Pencemaran

: Masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia. Akibatnya kualitas air turun sampai ketingkat yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya

Pengolahan air limbah : Perlakuan terhadap air limbah, agar air dapat dibuang kebadan air sesuai baku mutu yang disyaratkan Tangki septik (septic tank) Ruang kedap air yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga Yellow water

: Air limbah yang mengandung urin saja

3R

: Reduce, Reuse, dan Recycle. Sebuah pendekatan untuk mengurangi timbulan sampah melalui: mengurangi, menggunakan kembali, serta mendaur ulang sampah

Controlled Landfill (Lahan Urug Terkendali) Metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari Jenis sampah (UUD No.18 tahun 2008) - Sampah rumah tangga Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik - Sampah sejenis rumah tangga Sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya


xxiv

- Sampah spesifik Adalah sampah yang meliputi:  Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun  Sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun  Sampah yang timbul akibat bencana  Puing bongkaran bangunan  Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah ,dan/atau  Sampah yang timbul secara tidak periodic Kompos

: Produk lumpur atau material lain yang teroksidasi secara thermophilic dan biologis

Landfill

: Lahan pembuangan sampah yang menggumakan teknologi pembuangan sampah. Gunanya untuk meminimalkan dampak lingkungan dan melindungi kualitas air (bak air permukaan maupun bawah permukaan

Open dumping (penimbunan terbuka) Proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala Pengelolaan sampah Kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah Sanitary Lanfill : Metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari (Permen PU No.3/PRT/M/2013) Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (UUD No.18 tahun 2008) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan , pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah (UUD No.18 tahun 2008) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan (UUD No.18 tahun 2008) Transfer Depo : Tempat memindahkan sampah dari alat pengumpul kea lat pengangkut Drainase

: Prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan kebadan air penerima air dan atau ke bangunan resapan manusia

Drainase Perkotaan Drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengendalikan air permukaan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia


xxv

Saluran Primer : Saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkan kebadan penerima air Saluran sekunder Saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer Saluran tersier : Saluran yang menerima air dari system drainase local dan menyalurkannya ke saluran drainase sekunder Sistem drainase lokal Saluran dan bangunan pelengkap yang melayani sebagian wilayah perkotaan Saluran drainase perkotaan berwawasan lingkungan Jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, bangunan peresapan, bangunan tampungan, beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistematis satu dengan lainnya Cuci Tangan Pakai Sabun Perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir (Pedoman STBM, 2008)


xxvi

BAB 1: Pendahuluan 1.1.

LATAR BELAKANG Sejalan dengan Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang mencanangkan pada 2015 sebanyak 77,2% persen penduduk Indonesia ditargetkan telah memiliki akses air minum yang layak dan minimal 59.1 % penduduk Indonesia di Kota dan Desa sudah memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai (Status Millenium Development Goal Indonesia 2009). Hal itu berdasarkan pada Butir 7 Target ke-10 MDGs, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015. Dimana salah satu sasarannya adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi. Minimnya sanitasi di perkotaan dan pedesaan memiliki konsekuensi terhadap kesehatan masyarakat sehingga perlu upayaupaya penanganan yang berkelanjutan. Sanitasi yang buruk di suatu wilayah dipastikan akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat, sedangkan rendahnya kesehatan masyarakat diyakini menjadi penyebab menurunnya produktivitas manusia dan memberikan dampak pada kerugian ekonomi. Itulah kenapa pembangunan pada sektor sanitasi dikatakan mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Untuk memenuhi target pembangunan sektor sanitasi, yang meliputi pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan penanganan drainase lingkungan, diperlukan upaya keras, mengingat pendekatan pembangunan sanitasi permukiman secara “biasa” (business as usual) seperti yang dilakukan selama ini diindikasikan tidak akan mampu memenuhi target pembangunan tersebut. Oleh karena itu pembangunan sektor sanitasi di Indonesia harus diarahkan melalui usaha bersama yang terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan didukung oleh kegiatan donor. Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan, dimana oleh pemerintah pusat, bantuan teknis program pembangunan dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi lokal guna penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik. Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan didukung oleh kegiatan donor. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, dalam pengembangan kebijakan, perencanaan serta penganggaran. Bantuan teknis program disediakan untuk pemerintah provinsi dan Kota /kota yang menunjukkan komitmen tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi lokal dan penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik khususnya bagi warga miskin di daerah Kota. Di tingkat nasional, koordinasi kebijakan dilakukan oleh komisi pengendali dan tim teknis pembangunan sanitasi yang menyatukan semua pemangku kepentingan utama dari lingkungan pemerintah (BAPPENAS, Kementerian


1

Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian). Tim teknis didukung oleh mitra pembangunan Indonesia dan lembaga donor internasional di bawah payung kelompok donor sanitasi. Selama pelaksanaan program Kelompok Kerja Sanitasi Kota secara bertahap diubah menjadi entitas permanen yang semakin memperkuat BAPPEDA dalam fungsi perencanaan dan koordinasi yang akan melindungi kelanjutan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi semua pembangunan sanitasi lokal. Di masa yang akan datang diperkirakan pokja ini akan menggabungkan dan mengembangkan kerangka perencanaan sanitasi perkotaan kedalam tugas-tugas mereka. Di bawah tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pokja Sanitasi dibentuk. Pokja menanggapi tantangan dalam mengembangkan kerangka kota untuk perencanaan dan pembangunan sanitasi. Mereka memastikan koordinasi antar berbagai dinas pemerintah Kota /kota, menghasilkan Strategi Sanitasi Kota /Kota (SSK) dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perencanaan sanitasi yang terkoordinir dan sedang berjalan di tingkat Kota /kota. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan yang tidak menjadi prioritas utama, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih belum bersinergi dan berkelanjutan. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi/lembaga yang berbeda-beda, yang kadang-kadang membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Kondisi yang lebih buruk apabila bahkan ternyata terdapat aspek sanitasi yang masih terabaikan atau belum tertangani. Di sisi lain, masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berjalan secara parsial dan belum terintegrasi serta memiliki sasaran secara menyeluruh dengan jangka waktu yang lebih panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek jenis kegiatannya maupun dari aspek kewilayahan. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. | Buku Putih Sanitasi Kota Palopo – 2014

2

Untuk maksud tersebut maka Kelompok Kerja Sanitasi Kota Palopo yang telah terbentuk diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung, baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai mitra-mitra pendukungnya. Selain itu diharapkan pula dalam perencanaan sanitasi, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi diperlukan pula kegiatan study EHRA atau penilaian resiko terhadap kesehatan lingkungan akan sanitasi serta kegiatan advokasi kepada unsur pemerintah daerah pada awal perencanaan dan penyiapan kelembagaan untuk penyelenggaraan pasca konstruksi agar sarana yang dibangun dapat dioperasikan dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 660 / 4919 / Sj Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan PPS di Daerah, maka Pokja Sanitasi Kota Palopo secara struktural dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Palopo nomor 70 / II / 2013 Tanggal 1 Februari 2013. Mengingat aspek pembangunan sanitasi cukup luas, baik yang terkait langsung dengan pembangunan fisik dan masyarakat, maupun yang tidak terkait langsung maka Pokja Sanitasi dibawah koordinir dari Bappeda melibatkan oleh anggota tim yang terdiri dari berbagai SKPD yaitu Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Badan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang. Adapaun susunan keanggotaan Pokja terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Bidang Perencanaan, Bidang Teknis, Bidang Pendanaan, Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Sekretariat Pokja.

1.2.

LANDASAN GERAK

1.2.1

Pengertian Dasar Sanitasi Sanitasi memiliki banyak beragam definisi yang menggambarkan intisari dari sanitasi itu sendiri. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia (Notoadmojo, 2003). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 965/MENKES/SK/XI/1992 menyebutkan bahwa pengertian dari sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Pengertian sanitasi menurut Bapenas tahun 2003, sanitasi merupakan upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan


3

air limbah rumah tangga (termasuk system jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah, sehingga dengan definisi tersebut dapat dilihat 3 (tiga) sektor yang terkait dengan sanitasi adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Adapun ruang lingkup tentang pengertian dasar Sanitasi adalah sebagai berikut: 1.

Air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic wastes water) yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk yang terbagi atas: a. Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir. b. Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.

2.

Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) melalui sistem: a. Pengelolaan On Site yaitu menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat.

3.

Persampahan atau limbah padat yaitu sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

4.

Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan.

5.

Air buangan industri (industrial wastes water) yang berasal dari berbagai jenis industri akibat dari sebuah proses industri. Zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi antara lain: nitrogen, logam berat, zat pelarut dan sebagainya.

6.

Air buangan kotapraja (municipal waster water) yaitu buangan yang berasal dari kawasan perkantoran, perdagangan, hotel dan restoran serta tempat-tempat ibadah dan sebagainya.

1.2.2

Visi dan Misi Pemerintah Kota Palopo Semangat untuk mengantarkan daerah menuju keadaan yang lebih baik menjadi inti dari gagasan yang tercantum dalam visi setiap daerah. Dalam RPJMD ini rumusan visi menggambarkan harapan dan gagasan idealyang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Palopo yang didukung masyarakat Kota Palopo pada akhir tahun 2018. Berdasarkan ketentuan Permendagri 54/2010, visi RPJMD adalah rumusan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang diselaraskan dan diserasikan dengan subtansi Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, subtansi Visi Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional serta kaitan sinergisnya dengan dokumen perencanaan lainnya


4

Dengan mengacu pada hasil proses penyelasaran dan penyerasian subtansi visi tersebut, maka visi RPJMD Kota Palopo periode 2013-2018 dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga Dan Agroindustri Yang Berwawasan Agama, Budaya Dan Lingkungan Yang Terkemuka Di Indonesia” Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok pikiran sebagai subtansi utama, yakni Terwujudnya Palopo, Kota pendidikan, jasa, niaga dan agroindustri yang berwawasan agama, budaya dan lingkungan, dan Terkemuka di Indonesia. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut : Terwujudnya Palopo, adalah pernyataan semangat, yakni semangat mewujudkan gagasan untuk mengantarkan Kota Palopo pada kondisi yang lebih baik, semangat untuk mengangkat harkat dan martabat daerah agar dapat berkonstribusi lebih besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional pada semua aspek, sehingga dapat disejajarkan dengan daerah-daerah yang terkemuka di Indonesia. Kota Palopo sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga dan Agroindustri yang Berwawasan Agama, Budaya dan Lingkungan, adalah pernyataan penggambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun perencanaan 2018, pokok-pokok gambaran tersebut dideskripsikan sebagai berikut : Kota Pendidikan, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada tahun 2018, dimana penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah, berlangsung sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu tujuan pendidikan bagi masyarakat di wilayah regional sulawesi Kota Jasa, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada tahun 2018, dimana penyelenggaraan pelayanan public berlangsung sesuai dengan Standard, Norma, dan Prosedur (SNP), dan pelayanan pada sektor swasta memenuhi standar mutu pelayanan, sehingga memperkuat citra Kota Palopo sebagai Kota Jasa.. Kota Niaga, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada tahun 2018, dimana Kota palopo menjadi sentra distribusi barang dan logistic untuk wilayah regional Sulawesi, dan aktifitas perniagaan berlangsung nyaman dan aman karena didukung oleh infrastruktur perniagaan yang tertata dan memenuhi standar. Kota Agroindustri, gambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun 2018, dimana sektor industri khususnya yang berbasis rumah tangga tumbuh dan berkembang menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat, di sisi lain produk-produk industry pangan berbahan lokal menjadi salah satu produk unggulan daerah, memiliki brand kuat, sehingga menjadi icon Kota Palopo.


5

Berwawasan Agama,gambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun 2018, dimana kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama berlangsung dalam toleransi yang harmonis, terciptanya kesadaran masyarakat dalam bertoleransi intra dan inter umat beragama menjadi salah satu barometer toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia. Berwawasan Budaya, Gambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun 2018, dimana berlangsungnya interaksi dalam berbagai aspek dalam masyarakat yang beragam budaya berlangsung dalam interrelasi yang harmonis, berkembangnya keadaan interrelasi yang harmonis menjadi salah satu barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berwawasan Lingkungan, gambaran mengenai keadaan yang akan dicapai pada tahun 2018, dimana aktifitas masyarakat pada semua aspek dilaksanakan dengan kesadaran untuk menjaga dan memeliharan keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga kesadaran tersebut dapat mendorong terpenuhinya kriteria ketersediaan lingkungan hidup Kota Palopo. Terkemuka di Indonesia, merupakan pernyataan komparasi terhadap keadaan yang dicapai dengan capaian daerah-daerah lainnya, terkemuka di Indonesia adalah komparasi Kota Palopo yang mensejajarkannya dengan Kota yang telah maju dan berkembang dari aspek penyelenggaraan pendidikan, mutu pelayanan public, sentra distribusi barang dan logistic regional, industry rumah tangga. Sedangkan dari aspek berwawasan dimaknai sebagai komparasi Kota Palopo sebagai salah satu barometer di Indonesia dalam hal kerukunan umat beragama, interrelasi keragaman budaya, dan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Misi dalam RPJMD ini merupakan pernyataan upaya-upaya yang hendak dijalankan demi terwujudnya visi. Misi RPJMD Kota Palopo 2013-2018 dan penjelasan pokok-pokoknya adalah sebagai berikut.

(1)

Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum. Untuk memperkuat citra Kota sebagai Kota Jasa, maka penyelenggaraan pemerintahan

daerah diarahkan pada tata pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis. Upaya yang dilakukan mencakup

peningkatan kualitas sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi

pembangunan yang : terbuka, transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan yang dibingkai oleh regulasi, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur. (2)

Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat di berbagai sektor


6

Salah satu ciri Kota Jasa adalah berkembang dan berkualitasnyapelayanan publikyang melibatkan berpartisifasi masyarakat dalam menjaga kualitas layanan.Untuk mencapai hal tersebut diperlukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan, melalui upaya-upaya peningkatan kualitaspemberdayaan masyarakat dan perbaikan pelayanan umum.

(3)

Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia khususnya sandang, pangan bagi masyarakat Kota Palopo Pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan dan sandang, dilakukan

melalui pengembangan agroindustri berbasis rumah tangga. Upaya-upaya untuk pengembangan agroindustri berbasis rumah tangga antara lain mencakup Penyediaan kebutuhan pangan, Pengembangan Tanaman Pangan; Hortikultura; Peternakan; Perkebunan; Perikanan; Kelautan dan pengembangan industri rumah tangga.

(4)

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan formal dan non-formal Pendidikan adalah investasi yang menjadi salah satu kunci pokok dalam pembangunan

manusia.Upaya untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota Pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya-upaya ini mencakup optimalisasi penyelenggaraan PAUD, memelihara akses pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, mendukung dan akselerasi pengembangan pendidikan tinggi.

(5)

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan Salah satu upaya penting yang dilakukan untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota Jasa adalah

mengembangkan pelayanan publik dalam bidang kesehatan, upaya-upaya yang dilakukan mencakup peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan

(6)

Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya di bidang perkoperasian/syariah, industri rumah Tangga, UMKM, Lembaga Keuangan dan Jasa, serta mengembangkan pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur yang memadai


7

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dilakukan untuk mendukung Kota Palopo menjadi Kota Niaga, upaya-upaya ini mencakup penguatan simpul kelembagaan koperasi, industri rumah tangga, UMKM, lembaga keuangan dan jasa yang bermuara pada distribusi barang dan logistik; memperkuat daya tarik destinasi wisata; dan mendorong interrelasi keragaman budaya.

(7)

Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan Salah satu ciri kota jasa adalah berlangsungnya pelayanan yang mudah dan efektif yang dapat

mendorong kondusifnya iklim berinvestasi. Dalam rangka menjamin berkembangnya iklim investasi yang kondusif, maka upaya-upaya yang dilakukan mencakup: Penguatan kualitas pelayanan untuk mendorong (kemudahan) investasi dan terciptanya lapangan kerja baru dan Peningkatan kompetensi tenaga kerja

(8)

Penataan kota yang berwawasan lingkungan Untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota berwawasan lingkungan melalui penataan kota yang

berwawasan lingkungan, maka dilakukan upaya-upaya : Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang; Pengembangan ruang terbuka hijau; ; penguatan fungsi kawasan; Penanggulangan bencana

(9)

Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan ketertiban dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis Untuk mewujudkan Kota Palopo sebagai salah satu barometer nasional dalam kehidupan

beragama, maka upaya yang dilakukan adalah mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, upaya-upaya ini mencakup Penguatan kesadaran berbangsa; toleransi (kerukunan) beragama; menjaga ketertiban dan keamanan serta harmonisasi sosial. Visi dalam rangka percepatan sanitasi permukiman kota palopo adalah 1. Mewujudkan sanitasi permukiman yang berkualitas untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. 2. Mewujudkan sanitasi yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat yang berkualitas.


8

Misi Sanitasi : 1. Perubahan Perilaku : -

Mewujudkan masyarakat berperilaku sadar sanitasi.

2. Air Limbah : - Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah 2. Drainase : - Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara fungsi drainase 3. Persampahan : - Pengadaan sarana dan prasarana persampahan - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah secara mandiri. (Akan di kembangkan lebih lanjut dalam dokumen SSK)

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1

Maksud Buku Putih Sanitasi Kota Palopo merupakan dasar dan acuan dimulainya pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi karena buku putih sanitasi merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kota

Palopo inilah yang

menyediakan data yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kota Palopo , yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kota Palopo dalam manajemen kegiatan sanitasi. Kelompok kerja (pokja) Sanitasi telah melakukan analisis situasi. Dengan mengakses data-data dari kegiatan inilah pemetaan sanitasi Kota Palopo akan terbentuk. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zona-zona sanitasi di tingkat Kota . Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala Kota yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi di Kota Palopo . Pada masa mendatang penerapan strategi serta pelaksanaannya dilakukan dengan rencana tindak atau aksi di lapangan. Kemitraan dari berbagai pihak, baik masyarakat tingkat Kota /kota maupun nasional sangat diperlukan dalam fase ini.


9

Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kota Palopo pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palopo yang menangani secara langsung pembangunan sektor sanitasi di Kota Palopo

1.3.2

Tujuan Tujuan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Palopo adalah sebagai berikut : 1. Untuk pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kota Palopo beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi Kota . 2. Untuk pembentukan Pokja Sanitasi diharapkan dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di tingkat Kota . 3. Untuk menjadikan Buku Putih sebagai pedoman penanganan dan pengembangan pembangunan sanitasi Kota Palopo , sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi. 4. Untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan pembangunan sanitasi Kota Palopo dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. 5. Untuk menjamin terciptanya mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel.

1.4.

METODOLOGI Metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah studi dokumen dan pengumpulan data sekunder yang ada di masing-masing SKPD yang terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan. Selain itu dilakukan beberapa jenis survey yaitu survey keterlibatan sektor swasta, survey komunikasi dan pemetaan media, survey partisipasi masyarakat jender dan kemiskinan kepada beberapa responden baik kalangan SKPD, Pengusaha, Media maupun ke masyarakat langsung dan


10

survey Environmental Health Risk Assesment (EHRA) ke rumah tangga sasaran pada 9 Kecamatan di Palopo . Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dan kuantitatif dengan membandingkan data dan informasi yang ada dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan yang ada. Untuk penentuan area dengan resiko tinggi digunakan analisa kualitatif persepsi SKPD dan analisa kuantitatif hasil EHRA Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Sumber Data a. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area (survey penetapan area beresiko) serta survey peran serta masyarakat dan gender.

2.

Pengumpulan Data Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.

3.

Jenis Data a.

Data primer; yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan Pokja. Data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret/ dokumentasi kondisi eksisting di lapangan.

b.

Data sekunder; yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD yang terlibat dalam POKJA SANITASI Kota Palopo secara umum


11

NB : - tambahkan metode pengambilan sampel dari dokumen Study EHRA -

1.5.

Tambahkan lingkup kegiatan.

DASAR HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN Buku Putih Sanitasi ini diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat Kota . Rencana pembangunan sanitasi Kota dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2013 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi.

Undang-Undang 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449 ); 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).


12

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);


13

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490). 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014. 22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; 24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air . 25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang PedomanPemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa KonstruksiKualifikasi Kecil; 27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Kebijakandan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan; 28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM).

1.6.

SISTIMATIKA PENYUSUNAN Sistematika penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Palopo , ini terdiri dari 5 bab yang meliputi : BAB I PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, landasan gerak, maksud dan tujuan, metodologi yang digunakan, dasar hukum serta sistematika penulisan yang digunakan.


14

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH Berisikan kondisi geografis, administratif, kondisi fisik, demografi, keuangan dan perekonomian, tata ruang wilayah, sosial dan budaya, kelembagaan pemerintah daerah.serta Komunikasi dan Media.

BAB III PROFIL SANITASI KOTA Berisikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi meliputi : tatanan rumah tangga dan tatanan sekolah; pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan komponen terkait sanitasi

BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN Berisikan penjelasan detail mengenai rencana program dan kegiatan untuk tahun depan dan program serta kegiatan sanitasi yang sedang berjalan saat ini, meliputi : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene, Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Peningkatan Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan, Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi.

BAB V Area Berisiko Sanitasi Menyajikan hasil dari kegiatan Penetapan Area Berisiko Sanitasi dan hasil analisis posisi pengelolaan sanitasi saat ini, meliputi : Area Berisiko Sanitasi dan Posisi Pengelolaan Sanitasi saat ini


15

Bab 2: 2.1.

Gambaran Umum Wilayah

Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik Secara geografis Kota Palopo berada pada koordinat 2º53‟15” - 3º04‟08” Lintang Selatan dan 120º03'10" - 120º14'34" Bujur Timur. Adapun batasan administrasi Kota Palopo terdiri dari :  Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatam Bua Kabupaten Luwu  Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan  Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara . Kota Palopo merupakan salah satu wilayah kota administrasi yang berada didalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 258,17 Km2 dengan 9 (Sembilan) wilayah administrasi kecamatan yang meliputi Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara, Kecamatan Telluwanua dan Kecamatan Wara Barat dengan jumlah 48 kelurahan. KONDISI HIDROLOGI Keadaan Hidrologi di Kota Palopo umumnya di Pengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu, Sungai Battang dan Sungai Latuppa dan anak sungai serta mata air dengan debit bervariasi.Disatu sisi keberadaan sungai-sungai tersebut sangat potensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya wisata rafting. Kondisi hidrologi Kota Palopo secara umum adalah sebagai berikut : 

Air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40 – 100 meter



Air Permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan. Potensi sumber daya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh klimatologi wilayah, juga

dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan . Kota Palopo terdapat 6(enam) wilayah DAS yaitu DAS Purangi,DAS Bua, DAS Songkamati, DAS Pacangkuda, DAS Boting dan DAS Salubattang. Keenam DAS tersebut dapat disajikan pada table 2.1. Tabel 2.1: Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Palopo Nama DAS DAS Purangi DAS Bua DAS Songka Mati


Luas (Ha) 1.037 1.168,04 136,20

16

DAS Pacangkuda

6.412,80

DAS Das Boting

3.087,25

DAS Salubattang

13.760,59

Jumlah

25.602

Sumber: Dokumen RTRW Tahun 2012-2032

Potensi sumber daya air di wilayah Kota Palopo yang telah termanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran. Luas wilayah Kecamatan di Kota Palopo terdiri atas 9 Kecamatan, masing-masing kecamatan dengan komposisi jumlah kelurahan yang beragam. Untuk nama dan luas seluruh Kecamatan yang ada di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.2: Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan Luas Wilayah Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan

Administrasi

Terbangun

(Ha)

(%) thd total

(Ha)

(%) thd total

Wara Selatan

4

106,6

4,31

53,30

4,41

Sendana

4

370,9

14,98

148,36

12,28

Wara

6

114,9

4,64

80,43

6,66

Wara Timur

7

120,8

4,88

84,56

7,00

Mungkajang

4

538,0

21,74

215,20

17,81

Wara Utara

6

105,8

4,27

63,48

5,26

Bara

5

233,5

9,43

140,10

11,60

Telluwanua

7

343,4

13,87

206,04

17,06

Wara Barat

5

541,3

21,87

216,52

17,92

48

2475,2

100

1207,99

100

Jumlah Sumber: Palopo Dalam Angka Tahun 2013


17

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, terlihat bahwa Kecamatan Wara Barat merupakan kecamatan dengan wilayah administrasi terluas, sekitar 21,87% dari total luas wilayah Kota Palopo Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah administrasi terkecil yaitu Kecamatan Wara Utara, hanya meliputi 4,27% dari total luas wilayah Kota Palopo. Meskipun demikian, dalam hal wilayah terbangun, luas wilayah terbangun perkecamatan menunjukkan pola yang berbeda. Kecamatan Wara Barat memiliki persentase luas wilayah terbangun paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya persentase kawasan terbangun di kecamatan ini mencapai 17,92%. luas wilayah terbangun yang paliing rendah dibanding kecamatan lainnya, adalah Kecamatan Wara Selatan sekitar 4,41% terhadap luas wilayah administatif Kecamatan.

KLIMATOLOGI Secara umum keadaan iklim Kota Palopo dipengaruhi oleh curah hujan, suhu dan kelembaban udara.Metode klasifikasi iklim yang umum digunakan adalah metode Schmidt Fergusson dengan menggunakan data curah hujan dalam kurung waktu minimal 10 tahun terakhir. Data curah hujan yang diterima dari Stasiun Klimatologi Maros, keadaan curah hujan Kota Palopo dalam 10 tahun terakhir (2000 – 2009) didapatkan informasi bahwa jumlah rata – rata bulan basah sebesar 261,41 mm dan jumlah rata – rata bulan kering sebesar 17,89 mm. Berdasarkan metode Schmidt Fergusson, maka tipe iklim Kota Palopo dapat dihitung sebagai berikut,

Q = 0,068 Nilai Q sebesar 0,068 yang didapatkan diatas menunjukkan bahwa tipe iklim Kota Palopo adalah tipe iklim A karena nilai Q – nya berada antara 0 < Q < 0,143.Secara umum kondisi curah hujan Kota Palopo berfluktuasi rendah sehingga tidak ada perbedaan iklim yang ekstrim antara musim hujan dan musim kemarau.Kondisi iklim seperti ini sangat mendukung untuk dilakukannya kegiatan pertanian oleh masyarakat di wilayah perdesaan yang ada di Kota Palopo.Data curah hujan Kota Palopo dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut


18

Data Curah Hujan Kota Palopo 10 Tahun Terakhir (2000 – 2009). Tahun

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nop

Des

2000

41.00

280.00

210.00

81.00

379.00

370.00

57.00

101.00

22.00

347.00

123.00

119.00

2001

276.00

156.00

191.00

359.00

228.00

205.00

382.00

81.00

208.00

183.00

250.00

78.00

2002

311.00

122.00

372.00

369.00

251.00

229.00

52.00

15.00

14.00

-

434.00

396.00

2003

336.00

293.00

281.00

346.00

218.00

63.00

147.00

122.00

98.00

64.00

247.00

362.00

2004

392.00

126.00

152.00

455.00

250.00

97.00

178.00

11.00

42.00

27.00

156.00

352.00

2005

184.00

211.00

412.00

353.00

468.00

94.00

200.00

52.00

31.00

235.00

186.00

213.00

2006

-

-

93.00

223.00

207.00

244.00

30.00

60.00

32.00

1.00

222.00

294.00

2007

102.00

265.00

106.00

456.00

148.00

420.00

200.00

118.00

61.00

270.00

393.00

501.00

2008

176.00

67.00

802.00

396.00

163.00

267.00

250.00

180.00

159.00

398.00

507.00

536.00

2009

159.00

190.00

127.00

289.00

548.00

112.00

124.00

11.00

7.00

45.00

132.00

100.00

Rata-Rata

141.21

122.14

196.14

237.64

204.29

150.07

115.71

53.64

48.14

112.14

189.29

210.79

Sumber : Stasiun Klimatologi Maros, 2010. KONDISI TOPOGRAFI Kemiringan lereng merupakan bentuk dari variasi perubahan permukaan bumi secara global, regional atau di khususkan dalam bentuk suatu wilayah tertentu.Variabel yang di gunakan dalam pengidentifikasian kemiringan lereng adalah sudut kemiringan lereng, titik ketinggian di atas permukaan laut dan bentang alam berupa bentukan akibat gaya satuan geomorfologi yang bekerja. Secara terminologi, lereng merupakan bagian dari bentang alam yang memiliki sudut miring dan bedaketinggian pada tempat tertentu sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dari sudut (kemiringan) lereng merupakan suatu variabel beda tinggi antara dua tempat, yang di bandingkan dengan daerah yang relatif lebih rata atau datar. Kemiringan lereng Kota Palopo dilihat dari titik ketinggiannya di atas permukaan air lautantara 0 – 25, 26 – 100, 101 – 500, 501 – 1000, dan 1000+ dpl. Adapun luas daerah dan ketinggian daerah di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Data Luas dan Ketinggian Daerah di Kota Palopo

No

Kecamatan

Luas Wilayah (Km2)

Tingkat Ketinggian Daerah (M dpl) 0 - 25

26 - 100

101-500

501-1000

> 1000

1.

Wara Selatan

15,11

7,462

1,066

-

2.132

-

2.

Sendana

35,05

5,564

-

22,254

9.272

-

3.

Wara

3,97

11,490

-

-

-

-

4.

Wara Timur

5,34

12,080

-

-

-

-

5.

Mungkajang

37,50


2,690

-

16,140

13.450

21.520

19

6.

Wara Utara

5,69

6,348

2,116

2,116

-

-

7.

Bara

22,00

7,005

2,335

14,010

-

-

8.

Tellu Wanua

35,75

24,038

3,434

6,868

-

-

9.

Wara Barat

97,72

-

-

5,413

35.184

13.533

8,951

66,801

60.038

35.053

Jumlah

258,17

8,17

Sumber : RTRW Kota Palopo Tahun 2012 - 2013


20

Peta 2.1: Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Palopo

Peta 2.2: Peta Administrasi Kota Palopo

2.2

DEMOGRAFI Berdasarkan data BPS Kota Palopo pada akhir Tahun 2012 jumlah penduduk Kota Palopo sebanyak 152.703 jiwa,(74.870 jiwa laki-laki dan 77.833 jiwa perempuan), dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,20 % per tahun. Rata-rata kepadatan penduduk Kota Palopo sebanyak ……jiwa/km2, untuk Kecamatan Wara Selatan 980,11 jiwa/km2, Kecamatan Sendana 159,48 jiwa/km2, Kecamatan Wara Timur 2648,84 jiwa/km2, Kecamatan Mungkajang 133,92 jiwa/km2, Kecamatan Wara Utara 1885,20 jiwa/km2, Kecamatan Bara 1015,03 jiwa/km2, Kecamatan Telluwanua 351,66 jiwa/km2 dan Kecamatan Wara Barat 179,31 jiwa/km2. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Wara dan jarang penduduknya adalah Kecamatan Mungkajang. Sejalan dengan kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam membangun daerah juga memperhatikan jumlah penduduk, sebaran dan laju pertumbuhannya, untuk itu perlu dilakukan proyeksi jumlah penduduk untuk 5 tahun kedepan, dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018 Dimana sebagai tahun dasar digunakan tahun 2013 proyeksi dilakukan untuk setiap kecamatan, dengan menggunakan angka laju pertumbuhan penduduk setiap kecamatan, dan untuk proyeksi penduduk Kota Palopo didapat dari jumlah total setiap kecamatan. Proyeksi dilakukan dengan menggunakan metode bunga berganda, dari proyeksi yang dilakukan terlihat pada tahun 2018, penduduk Kota Palopo berjumlah173,701 jiwa dimana jumlah penduduk terbanyak akan berada di Kecamatan Wara dengan laju pertumbuhan sebesar 2,20 %.

Tabel 2.3: Jumlah penduduk dan kepadatannya 3 tahun terakhir Jumlah Penduduk

Jumlah KK

Tahun

Tahun

Nama Kecamatan

Tingkat Pertumbuhan

Kepadatan Penduduk

Tahun

Tahun

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Wara Selatan

10266

10448

10633

2567

2612

2658

1.40

1.77

1.77

96

98

100

Sendana

5790

5915

6043

1448

1479

1511

1.01

2.16

2.16

16

16

16

Wara

31335

32026

32732

7834

8007

8183

1.14

2.21

2.20

273

279

285

Wara Timur

31308

31998

32703

7827

8000

8176

1.00

2.20

2.20

259

265

271

Mungkajang

7052

7205

7361

1763

1801

1840

1.02

2.17

2.17

13

13

14

Wara Utara

19203

19628

20062

4801

4907

5016

1.04

2.21

2.21

182

186

190

Bara

23190

23701

24223

5798

5925

6056

1.93

2.20

2.20

99

102

104


23

Telluwanua

11819

12076

12339

2955

3019

3085

1.01

2.17

2.18

34

35

36

Wara Barat

9496

9706

9921

2374

2427

2480

0.99

2.21

2.22

18

18

18

Sumber: Palopo Dalam Angka

Untuk memproyeksikan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun ke depan digunakan metode proyeksi Geometrik dengan rumus : Pn = P0 (1+r)n Dimana, Pn

: jumlah penduduk pada tahun rencana P0

: jumlah penduduk pada tahun dasar

n

: jumlah tahun proyeksi

r

: laju pertumbuhan penduduk per tahun.


24

Tabel 2.4: Jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun Jumlah Penduduk

Jumlah KK

Tahun

Tahun

Nama Kecamatan

Tingkat Pertumbuhan

Kepadatan Penduduk

Tahun

Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Wara Selatan

10821

11013

11208

11406

11608

2705

2753

2802

2852

2902

1.77

1.77

1.77

1.77

1.77

102

103

105

107

109

Sendana

6174

6307

6444

6583

6726

1543

1577

1611

1646

1681

2.16

2.16

2.16

2.16

2.16

17

17

17

18

18

Wara

33454

34191

34945

35715

36502

8363

8548

8736

8929

9126

2.20

2.20

2.20

2.20

2.20

291

298

304

311

318

Wara Timur

33424

34160

34913

35682

36468

8356

8540

8728

8920

9117

2.20

2.20

2.20

2.20

2.20

277

283

289

295

302

Mungkajang

7520

7683

7850

8020

8193

1880

1921

1962

2005

2048

2.17

2.17

2.17

2.17

2.17

14

14

15

15

15

Wara Utara

20506

20959

21422

21896

22380

5126

5240

5356

5474

5595

2.21

2.21

2.21

2.21

2.21

194

198

202

207

212

Bara

24756

25302

25859

26429

27011

6189

6325

6465

6607

6753

2.20

2.20

2.20

2.20

2.20

106

108

111

113

116

Telluwanua

12608

12882

13163

13450

13742

3152

3221

3291

3362

3436

2.18

2.18

2.18

2.18

2.18

37

38

38

39

40

Wara Barat

10141

10365

10595

10830

11070

2535

2591

2649

2707

2767

2.22

2.22

2.22

2.22

2.22

19

19

20

20

20

Sumber: Hasil Pengolahan data Pokja Kota PalopoTahun 2014


25

2.3

Keuangan dan Perekonomian Daerah Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palopo dari tahun 2010 sampai tahun 2014 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 20 % untuk sektor pendapatannya, sedangkan untuk sektor belanja juga mengalami peningkatan sebesar 18 %. Dimana untuk tahun 2014 jumlah pendapatan daerah Kota Palopo sebesar Rp.604.034.271.474,-dan Belanja sebesar Rp.600.476.581.050,- kondisi APBD Kota Palopo ini disajikan pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5: Rekapitulasi Realisasi APBD Kota PalopoTahun 2010 – 2014 No

Realisasi Anggaran

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

A

Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3)

374.364.912.100,-

354.221.846.950,-

504.071.898.456,-

496.086.732.240,-

a.1

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

19.031.882.650,-

26.310.275.892,-

37.953.581.200,-

29.443.903.000,-

a.1.1

Pajak daerah

4.178.483.750,-

4.328.483.750,-

5.847.763.553,-

5.199.743.000,-

a.1.2

Retribusi daerah

11.668.791.900,-

20.404.911.957,-

27.616.640.350,-

22.258.160.000,-

a.1.3

Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

771.275.000,-

942.080.185,-

1.531.510.570,-

1.500.000.000,-

a.1.4

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.413.332.000,-

634.800.000,-

2.957.666.727,-

486.000.000,-

a.2

Dana Perimbangan (Transfer)

311.693.466.150,-

301.504.718.558,-

345.976.497.436,-

420.014.605.000,-


26

604.034.271.474,51.844.238.907,11.303.062.663,6.668.930.000,-

2.239.372.222,-

31.632.874.022,-

468.608.507.887,-

Rata2 pertum buhan

a.2.1

Dana bagi hasil

22.209.086.150,-

21.443.881.558,-

19.888.308.436,-

20.630.590.000,-

a.2.2

Dana alokasi umum

244.343.380.000,-

258.180.337.000,-

297.920.489.000,-

361.383.685.000,-

a.2.3

Dana alokasi khusus

45.136.000.000,-

21.880.500.000,-

28.167.700.00,-

38.000.330.000,-

a.3

Lain-lain Pendapatan yang Sah

43.639.563.300,-

26.406.852.500,-

120.141.819.820,-

46.628.224.240,-

a.3.1

Hibah

-

9.862.274.000,-

1.150.000.000,-

-

a.3.2

Dana darurat

5.000.000.000,-

-

-

-

a.3.3

Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota

12.130.614.500,-

12.130.614.500,-

13.830.614.500,-

13.630.614.000,-

a.3.4

Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus

23.155.887.200,-

-

96.614.715.600,-

28.229.400.600,-

a.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya

3.353.061.600,-

4.413.964.000,-

6.546.489.720,-

4.768.209.640,-

B

Belanja (b1 + b.2)

371.370.493.317,-

367.719.471.365,-

526.691.148.293,54

489.168.305.640,-

b.1

Belanja Tidak Langsung

179.635.152.622,-

207.948.095.164,-

267.251.521.156,-

278.987.938.173,-

b.1.1

Belanja pegawai

159.950.860.722,-

191.901.981.704,-

252.791.809.456,-

260.527.888.713,-

b.1.2

Bunga

413.259.200,-

800.000.000,-

1.060.000.000,-

3.000.000.000,-

b.1.3

Subsidi

-

-

-

-


20.837.586.887,408.527.791.000,39.243.130.000,83.581.524.680,-

21.391.014.000,-

50.751.450.640,-

11.439.060.000,-

600.476.581.050,323.376.106.768,304.670.370.203,4.470.686.565,-

27

b.1.4

Hibah

4.815.770.000,-

10.090.100.810,0

10.160.646.500,-

12.000.000.000,-

11.325.000.000,-

b.1.5

Bantuan sosial

4.972.186.400,-

4.056.012.650,-

2.139.065.200,-

1.100.000.000,-

850.000.000,-

b.1.6

Belanja bagi hasil

-

-

-

-

b.1.7

Bantuan keuangan

8.382.654.000,-

-

-

560.050.000,-

b.1.8

Belanja tidak terduga

1.100.422.300,-

1.100.000.000,-

1.1000.000.000,-

1.800.000.000,-

b.2

Belanja Langsung

191.735.340.695,-

159.771.376.201,-

266.948.141.543,-

210.180.366.927,-

278.100.474.282,-

b.2.1

Belanja pegawai

26.089.060.600,-

29.562.012.445,-

25.862.670.450,-

29.380.655.250,-

32.129.468.545,-

b.2.2

Belanja barang dan jasa

53.206.040.207,-

63.589.905.112,-

95.662.509.852,-

93.932.325.217,-

b.2.3

Belanja modal

112.440.239.888,-

66.619.458.644,-

145.422.961.241,-

86.867.385.460,-

C

Pembiayaan

-

Surplus/Defisit Anggaran Sumber

: Realisasi APBD tahun 2010 - 2014, diolah

Keterangan : n = tahun penyusunan buku putih sanitasi


28

560.050.000,-

141.067.707.815,-

104.903.287.922,-

Tabel 2.6: Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD Kota Palopo Tahun 2010- 2014 No

Tahun

SKPD

2010

2011

2012

2013

2014

1

Tata Ruang dan Cipta Karya

1.a

Investasi

3.399.495.400,-

20.412.607.001,-

3.371.904.000,-

8.250.807.160,-

4.876.135.160,-

1.b

operasional/pemeliharaan (OM)

-

59.200.000,-

90.000.000,-

24.000.000,-

310.000.000,-

2

KLH

2.a

Investasi

24.529.091,-

-

105.886.000,-

57.100.000,-

38.600.000,-

2.b


-

-

-

-

-

3

Kebersihan

3.a

Investasi

1.194.160.000,-

738.829.000,-

630.074.000,-

333.551.000,-

414.213.000,-

3.b


3.105.457.500,-

3.398.510.400,-

3.487.329.600,-

5.794.032.800,-

6.021.698.400,-

4

Dinkes

4.a

Investasi

151.790.000

217.300.000,-

162.120.000,-

254.300.000,-

235.000.000,-

4.b


-

-

-

-

-

5

Bappeda

5.a

Investasi

35.000.000,-

-

75.000.000,-

121.000.000,-

329.378.000,-

5.b


-

-

-

-

32.700.000,-


29

Rata2 pertumbu han

6

Pekerjaan Umum

6.a

Investasi

-

-

416.300.000,-

-

1.111.000.000,-

6.b


-

-

-

-

-

n

SKPD lainnya

n.a

Investasi

-

-

-

-

-

n.b


-

-

-

-

-

8

Belanja Sanitasi (1+2+3+…n)

4.510.936.591,-

24.826.446.401,00 ,-

8.338.613.600,00

14.834.790.960,-

13.368.724.560,-

9

Pendanaan investasi sanitasi Total (1a+2a+3a+…na)

4.510.936.591,00,-

21.368.736.001,00

4.761.284.000,00

9.016.758.160,00

7.004.326.160,00

10

Pendanaan OM (1b+2b+3b+…nb)

3.105.457.500,-

3.457.710.400

3.577.329.600,00

5.818.032.800,00

6.364.398.400,00

11

Belanja Langsung

159.771.376.201,-

266.948.141.543,-

210.180.366.927,-

278.100.474.282,-

97.990.579.905,-

12

Proporsi Belanja Sanitasi – Belanja Langsung(8/11)

0,03

0,09

0,04

0,05

0,14

13

Proporsi Investasi Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (9/8)

1,00

0,86

0,57

0,61

0,52

14

Proporsi OM Sanitasi – Total Belanja Sanitasi

-

0,14

0,43

0,39

0,48


30

(10/8) Sumber

: Realisasi APBD tahun 2010- 2014, diolah

Keterangan : investasi termasuk di dalamnya pembangunan sarana prasarana, pengadaan lahan, pelatihan, koordinasi, advokasi, kampanye dan studi-studi yang terkait dengan sanitasi.

Tabel 2.7 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kota PalopoTahun 2010 – 2014 No

Uraian

Belanja Sanitasi (Rp.) 2010

2011

2012

2013

2014

742.110.400,-

1.131.359.001,-

1.021.082.000,-

859.871.160,-

986.123.160,-

1

Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )

1.1

Air Limbah Domestik

1.2

Sampah rumah tangga

4.324.146.591,-

4.137.339.400,-

4.223.289.600,-

6..305.683.800,-

6.435.911.400,-

1.3

Drainase perkotaan

2.692.386.516,-

20.412.607.001,-

3.878.204.000,-

8.274.807.160,-

5.673.090.000,-

1.4

PHBS

151.790.000,-

217.300.000,-

162.120.000,-

254.300.000,-

235.000.000,-

2

Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )

2.1

DAK Sanitasi

-

1,168,809,500

1,114,470,000

701,070,000

913,077.000

2.2

DAK Lingkungan Hidup

-

-

-


318.091.183

31

Rata-rata Pertumbuhan

2.3

DAK Perumahan dan Permukiman

3

Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi

4

Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi

-

7.910.433.507,-

-

27.067.414.902,-

-

-

10.399.165.600,-

16.395.732.120,14.243.201.560,-

Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)

Total Belanja Langsung

159.771.376.201,-

266.948.141.543,-

45

53

% APBD murni terhadap Belanja Langsung

210.180.366.927,-

278.100.474.282,-

97.990.579.905,-

42

42

15

Sumber : Realisasi APBD tahun 2010- 2014, diolah


-

32

Tabel 2.8 Belanja Sanitasi Perkapita Kota Palopo Tahun 2010 – 2014 No

Tahun

Deskripsi 2010 7.910.433.507,-

1

Total Belanja Sanitasi Kabupaten/Kota

2

Jumlah Penduduk

2011 27.067.414.902,-

147.677

149.459

Rata-rata

2012

2013

10.399.165.600,-

16.395.732.120,-

2014

14.243.201.560,-

152.703

156.017

159.403

Belanja Sanitasi Perkapita (1 / 2) Sumber : Realisasi APBD tahun 2010- 2014, diolah

Tabel 2.9 Realisasi dan Potensi retribusi Sanitasi per Kapita No

SKPD

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) 2010

2011

2012

2013

2014

1

Retribusi Air Limbah

1.a

Realisasi retribusi

-

-

-

-

-

1.b

Potensi retribusi

-

-

-

-

-


33

Pertumbuhan (%)

2

Retribusi Sampah

2.a

Realisasi retribusi

2.b

Potensi retribusi

3

Retribusi Drainase

3.a

Realisasi retribusi

3.b

Potensi retribusi

4

Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a)

5

Total Potensi (1b+2b+3b)

6

Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5)

700.000.000,-

Retribusi

Sanitasi

800.000.000,-

800.000.000,-

800.000.000,-

1.000.000.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000.000

835.000.000

835.000.000

835.000.000

1.040.000.000

Sumber :Realisasi APBD tahun 2010- 2014, diolah


-

34

Tabel 2.10 Tabel Peta Perekonomian Kabupaten/Kota Tahun 2008 – 2012 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012Atas Dasar Harga Berlaku Kota Palopo (juta) NO.

SEKTOR

1.

Pertanian

2.

Pertambangan & penggalian

3.

2008 ( Rp )

2009 %

( Rp )

2010 %

( Rp )

2011 %

( Rp )

2012 %

( Rp )

%

407.662,20

29,22

421.102,56

25,56

427.499,79

21,96

411.859,53

18,03

451.577,92

17,12

2.412,22

0,17

2.868,39

0,17

2.890,51

0,15

3.195,14

0,14

3.562,17

0,14

Industri pengolahan

58.721,13

4,21

66.474,68

4,04

74.066,09

3,80

83.291,07

3,65

91.028,23

3,45

4.

Listrik, gas & air bersih

32.199,40

1,66

27.133,42

1,65

32.199,40

1,65

39.020,33

1,71

45.551,84

1,73

5.

Konstruksi

137.554,78

9,86

181.093,87

11,00

219.793,63

11,29

276.791,64

12,11

290.394,98

11,01

6.

Perdagangan, hotel & restoran

260.936,02

18,71

308.213,72

18,71

391.532,35

20,11

489.491,09

21,42

602.616,10

22,85

7.

Pengangkutan & komunikasi

133.131,14

9,54

152.389,75

9,25

175.026,23

8,99

210.340,71

9,21

240.867,89

9,13

8.

Keuangan, sewa & jasa perusahaan

163.346,87

11,71

207.683,25

12,61

255.452,66

13,12

323.514,01

14,16

394.061,46

14,94


35

9.

Jasa – jasa PDRB

208.062,47

14,92

280.104,66

17,01

368.387,12

18,92

447.298,37

19,58

517.884,82

19,64

1.394.930,34

100,00

1.646.987,34

100,00

1.946.847,77

100,00

2.284.801,89

100,00

2.637.545,42

100,00

Sumber: BPS Kota Palopo 2013


36

Berdasarkan Tabel 2.10 diatas maka dapat diketahui nilai produksi dari 9 sektor PDRB Kota Palopo serta besaran persentasenya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ( 2008 – 2012 ) kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB memperlihatkan kecenderungan penurunan dari sisi presentase, tetapi mengalami peningkatan dalam nilai produksi. Jumlah penurunan sektor ini sebesar 12,10 % dengan nilai produksi pada Tahun 2008 sebesar Rp 407.662,20 juta atau 29,22 % turun menjadi 17,12 % atau sebesar Rp 451.577,92 juta pada Tahun 2012. Sektor Pertambangan dan Penggalian masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi yang terkecil dalam pembentukan PDRB Kota Palopo. Selama 5 tahun nilai produksi dari sektor ini mengalami kecendrungan peningkatan dari tahun 2008 sebesar Rp. 2.412,22 juta menjadi Rp 3.562,17 juta. Meskipun demikian peningkatan nilai produksi sektor ini tidak mempengaruhi persentase terhadap PDRB. Kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB pada Tahun 2008 sebesar 0,17 %, turun sebesar 0,03 % dalam 5 tahun sehingga pada Tahun 2012 hanya sebesar 0,14 % terhadap total PDRB Kota Palopo. Sama halnya dengan sektor industri pengolahan yang mengalami kecendrungan peningkatan nilai produksi namun persentase kontribusinya terhadap PDRB mengalami penurunan. Nilai produksi sektor ini Tahun 2008 sebesar Rp 58.721,13 juta dan meningkat nilainya pada Tahun 2012 sebesar Rp 91.028,23 juta.

Namun persentasenya terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo mengalami

penurunan dari 4,21 % pada Tahun 2008 menjadi 3,45 % pada Tahun 2012 atau turun sebesar 0,76 %. Demikian juga sektor Listrik, Gas dan Air Bersih masih memberikan kontribusi yang relatif kecil dimana pada tahun 2008 kontribusinya sebesar 1,66 % dengan nilai produksi Rp. 32.199,40 juta, sedangkan pada tahun 2012 sedikit meningkat dalam nilai produksi sebesar Rp. 45.552,84dengan kontribusi sebesar 1,73 % terhadap PDRB Kota Palopo. Sebaliknya, kontribusi beberapa sektor tersier justru menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik dari sisi kontribusi maupun dari nilai produksi.Sektor-sektor tersebut antara lain sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-jasa. Peningkatan kontribusi tertinggi terjadi pada sektor Jasa-Jasa.Pada tahun 2008, kontribusi sektor ini sekitar 14,92 persen dengan nilai produksi sebesar Rp. 208,062.47 juta dan meningkat 4,72 persen menjadi 19,64 persen pada tahun 2012 dengan nilai produksi menjadi Rp. 517,884.82 juta. Kontribusi dan nilai produksi yang terus meningkat juga dicatat oleh sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Jika pada tahun 2008 kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo mencapai 11,71 persen, pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 14,94 persen dengan nilai produksi sebesar Rp. 394,061.46 juta,-. Untuk sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, jika pada tahun 2008 nilai produksinya sebesar Rp. 260,936.02 juta dengan kontribusi sekitar 18,71 persen, maka pada tahun 2009kontribusinya stabil dilevel 18,71 persen namun dengan | Buku Putih Sanitasi Kota Palopo – 2014

37

nilai produksinya yang meningkat Rp. 308,213.72 juta. Pada tahun 2010 nilai produksinya kembali naik menjadi Rp. 391,532.35 juta, yang berarti terjadi peningkatan kontribusi sektor ini menjadi 20,11 persen, dan pada tahun 2011 kontribusi sektor ini semakin meningkat menjadi 21,42 persen dengan nilai produksi Rp. 489,491.09 juta, serta pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 22,85 persen dengan nilai produksi Rp. 602,616,.10 juta. Hal yang sama juga terjadi pada sektor Konstruksi. Kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo terus meningkat hingga pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 kembali menurun. Tercatat pada tahun 2008 kontribusinya masih berada dilevel 9,86 persen dengan nilai produksi sebesar Rp. 137,554.78 juta, pada tahun 2009 kontribusinya telah berada dilevel 11,00 persen dengan peningkatan nilai produksi menjadi Rp. 181,093.87 juta atau meningkat 1,14 persen. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 11,01 persen dengan nilai produksinya menjadi Rp. 290,394.98 juta atau menurun sekitar 1,10 persen dari tahun 2011.


38

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s/d 2012Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000Kota Palopo (juta Rp.) 2008 NO.

2009

2010

2011

2012

SEKTOR ( Rp )

1.

Pertanian

2.

Pertambangan & penggalian

3.

%

( Rp )

%

( Rp )

%

( Rp )

%

( Rp )

%

249.913,38

31,27

250.141,20

29,01

238.571,82

25,79

218.612,21

21,85

230.849,62

21,23

1.414,28

0,18

1.559,14

0,18

1.479,38

0,16

1.541,70

0,15

1.617,26

0,15

Industri pengolahan

35.644,66

4,46

37.316,93

4,33

38.986,05

4,21

41.277,07

4,13

43.652,98

4,01

4.

Listrik, gas & air bersih

11.397,05

1,43

12.785,13

1,48

14.563,10

1,57

17.045,20

1,70

18.257,01

1,68

5.

Konstruksi

72.278,42

9,04

250.141,20

10,12

95.884,65

10,36

112.294,98

11,22

110.395,04

24,53

6.

Perdagangan, hotel & restoran

156.136,07

19,53

170.073,94

19,73

201.605,55

9,91

233.885,48

23,38

266.722,09

22,90

7.

Pengangkutan & komunikasi

77.842,14

9,74

83.312,84

9,66

91.633,01

13,28

104.789,50

10,47

116.516,79

8,74

8.

Keuangan, sewa & jasa perusahaan

89.492,03

11,20

106.852,46

12,39

122.847,42

13,28

142.316,82

14,22

165.656,04

11,03

9.

Jasa – jasa

105.210,90

13,16

112.896,71

13,09

119.511,17

12,92

128.806,35

12,87

133.752,98

11,34

799.328,94

100

862.192,23

100

925.082,15

100

1.000.569,31

100

1.087.419,80

PDRB Sumber : BPS Kota Palopo Tahun 2013


39

100

Kontribusi sektor atas dasar harga konstan menilai kontribusi tiap sektor dalam perekonomian dengan menggunakan harga tahun dasar (base year) yaitu menghitung nilai produksi per sektor dengan tidak memperhatikan perkembangan harga namun mengikuti perkembangan nilai produksi dari tahun ke tahun dengan harga konstan atau tetap pada tahun dasar sebagai basis perhitungan. Perkembangan kontribusi sektoral atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 2008-2012masih dipengaruhi oleh sektor Pertanian, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor JasaJasa. Diantara sektor-sektor tersebut, sektor pertanian menunjukkan perkembangan nilai produksi dan kontribusi yang terus menurun.Jika pada tahun 2008, sektor pertanian masih mampu menyumbang 31,27 persen dengan nilai produksi sebesar Rp. 249,913.38 juta namun pada tahun 2012 menurun nilai produksinya Rp. 230,849.62 juta dengan kontribusi sekitar 21,23 persen terhadap pembentukan PDRB. Sebaliknya sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Palopo adalah sektor Kontruksi. Sektor ini menunjukkan trend yang terus meningkat. Tercatat pada tahun 2008 nilai produksi sektor ini sebesar Rp.72,278.42 juta dengan kontribusi sekitar 9,04 persen dan kemudian meningkat menjadi 24,53 persen dengan nilai produksi sebesar Rp. 110,395.04 juta pada tahun 2012. Pergeseran kontribusi sektor dari sektor Pertanian ke Sektor Kontruksi mengindikasikan bahwa secara riil aktivitas perekonomian masyarakat Kota Palopo bergerak kearah sektor Jasa, Khususnya jasa perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya peranan sektor Kontruksi menjadi sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Palopo.


40

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s/d 2012Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Kota Palopo 2008 NO

Sektor

2009

2010

2011

2012

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

1

Pertanian

29.22

31,27

25.56

29,01

21.96

25,79

18,03

21,85

17,12

21,23

2

Pertambangan & Penggalian

0.17

0,18

0.17

0,18

0,15

0,16

0,14

0,15

0,14

0,15

3

Industri Pengolahan

4.21

4,46

4.03

4,33

3,80

4,21

3,65

4,13

3,45

4,01

4

Listrik,Gas & Air bersih

1.65

1,43

1.65

1,48

1,65

1,57

1,71

1,70

1,73

1,68

5

Konstruksi

9.86

9,04

11

10,12

11,29

10,36

12,11

11,22

11,01

24,53

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

18.7

19,53

18.7

19,73

20,11

21,79

21,42

23,38

22,85

22,90

7

Pengangkutan & Komunikasi

9.55

9,74

9.25

9,66

8,99

9,91

9,21

10,47

9,13

8,74

8

Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

11.7

11,20

12.6

12,39

13,12

13,28

14,16

14,22

14,94

11,63

9

Jasa-jasa

14.9

13,16

17

13,09

18,92

12,92

19,58

12,87

19,64

11,34

PDRB

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sumber: Palopo Dalam Angka, Edisi 2008 - 2013.


41

Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Palopo dalam kurun waktu 2008 -2012 atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Jika di tahun 2008 kontribusi sektor ini mencapai 18,70 persen atas dasar harga berlaku dan 19,53 persen atas dasar harga konstan kemudian mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun konstan dengan kontribusi sebesar 22,85 persen dan 22,90 persen pada tahun 2012. Kontribusi sektor pertanian atas dasar harga berlaku menurun sekitar 12,00 persen dari 29,22 persen tahun 2008 menjadi 17.12 persen pada tahun 2012 dan atas dasar harga konstan juga menurun sekitar 10,04 persen dari 31,27 persen di tahun 2008 menjadi 21,23 persen di tahun 2012. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan kontribusi atas dasar harga berlaku dan konstan sekitar 11,70 persen dan 11,20 persen tahun 2008 meningkat menjadi 14,94 persen dan 11,63 persen. Sektor Jasa pada tahun 2008 atas dasar harga berlaku dan konstan memiliki kontribusi sebesar 14,90 persen dan 13,16 persen namun pada tahun 2012 mengalami peningkatan hanya pada harga berlaku menjadi 19,64 persen dan mengalami penurunan pada dasar harga konstan menjadi 11,34 persen. Dalam perkembangan kontribusi sektor ini, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menunjukkan perkembangan peningkatan yang signifikan baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Peningkatan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dapat mencerminkan bahwa pertumbuhan perekonomian mengarah pada sektor jasa utamanya jasa Perdagangan menggantikan peranan sektor Pertanian yang selama ini menjadi sektor yang dominan dalam pertumbuhan ekonomi Kota Palopo.

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Kota PalopoTahun 2008s/d 2012 Pertumbuhan NO

Sektor

Hb

Hk

%

%

1

Pertanian

13,50

23,44

2

Pertambangan & Penggalian

-0,85

-0,84

3

Industri Pengolahan

2,73

3,17

4

Listrik,Gas & Air bersih

0,69

0,61

5

Konstruksi

10,35

13,06


42

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

19,77

20,95

7

Pengangkutan & Komunikasi

8,15

4,12

8

Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan

7,11

12,06

9

Jasa-jasa

16,11

8,53

77,54

85,17

PDRB Sumber: Palopo Dalam Angka Edisi 2008 – 2013.

Struktur perekonomian Kota Palopo berdasarkan pertumbuhan sektor atas dasar harga berlaku sampai dengan tahun 2010, sektor Pertanian, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Jasa-Jasa masih menjadi sektor yang berpengaruh bagi perkembangan perekonomian Kota Palopo dimana sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhan masing-masing di atas 10 persen. Sedangkan atas dasar harga konstan, sektor yang mempunyai pertumbuhan kontribusi di atas 10 persen masih dipengaruhi oleh sektor pertanian dengan pertumbuhan kontribusi sebesar 23,44persen, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sekitar 20,95 persen, dan sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan sebesar 12,06 persen. Sebaliknya sektor yang mempunyai pertumbuhan kontribusi terkecil baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dengan pertumbuhan sekitar 0,69 persen dan 0,61 persen serta sektor Pertambangan dan Penggalian masing-masing sekitar -0,85 persen dan -0,84 persen.

Nilai Inflasi Rata– RataKota Palopo Tahun 2008s/d 2012 Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Rata-rata pertumbuhan

Inflasi

17,58

4,18

3,99

3,35

4,11

7,30

Sumber: BPS Kota Palopo Edisi 2008 – 2012. Laju inflasi di Kota Palopo periode 2008-2012 menunjukkan pergerakan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2008, inflasi Kota Palopo berada pada kisaran 17,58 persen. Tingginya inflasi ini disebabkan karena adanya gejolak ekonomi akibat krisis ekonomi global. Selanjutnya pada kurun waktu 2009-2011 laju inflasi relatif stabil dengan kecenderungan menurun dimana tahun 2009 inflasi Kota Palopo sekitar 4,18 persen dan tahun 2010 dan tahun 2011 laju inflasi di Kota Palopo terus menurun menjadi 3,99 persen dan 3,35 persen dan pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 4,11 persen. | Buku Putih Sanitasi Kota Palopo – 2014

43

PDRB Perkapita Kota PalopoTahun 2008 s/d 2012 Uraian

Nilai PDRB (Rp)

Jumlah Penduduk (jiwa) PDRB perkapita (Rp/jiwa)

2008

2009

2010

2011

2012

1.394.930,34

1.646.987,34

1.946.847,77

2.284.801,89

2.637.545,42

140.527

144.351

147.932

149.419

152.703

9.926.422

11.409.601

13.160.423

15.291.241

17.272.388

Sumber: Palopo Dalam Angka Edisi 2008 – 2012 PDRB per kapita Kota Palopo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, PDRB per kapita Kota Palopo adalah sebesar Rp. 9.926.422,- yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kota Palopo selama setahun adalah Rp. 9.926.422,- atau sebesar Rp. 827.202,- per bulan. Pada tahun 2009, PDRB per kapita Kota Palopo adalah Rp. 11.409.601, yang berarti rata-rata pendapatan satu orang penduduk Kota Palopo selama setahun adalah Rp. 11.409.601,- atau sebesar Rp. 950.800,- per bulan. Pada tahun 2011, PDRB per kapita di Kota Palopo mengalami peningkatan yang cukup pesat dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB per kapita mencapai Rp. 15,187.440,- selama setahun atau Rp. 1,274,270,- per bulan dan pada tahun 2012 PDRB per kapita mencapai Rp. 17,272.388,- selama setahun atau Rp. 1,439,366,- per bulan.Persentase peningkatannya hingga 12,96 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

2.4

Tata Ruang Wilayah Tataruang wilayah Kota Palopo diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 tahun 2012 Tentang RTRW Kota Palopo Tahun 2012-2032, yang menetapkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi Kota Palopo sebagai berikut : a. Pengembangan system pusat pelayanan kota yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa; b. Peningkatan aksebilitas yang dapat mendorong pemerataan pembangunan untuk mendukung peran kota sebagai Pusat kegiatan Wilayah; c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan;


44

d. Peningkatan kualitas kawasan lindung dalam upaya mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan; e. Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; f.

Penetapan kawasan strategis kota dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Wilayah;

g. Pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. Rencana struktur ruang wilayah kota berdasarkan Permen PU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota merupakan kerangka sistem pusatpusat pelayanan kegiatan kota yang terhirarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah Kota. Rencana Struktur ruang wilayah Kota Palopo dirumuskan berdasarkan : a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota; b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi; c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota; dan d. Ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pola ruang pada dasarnya merupakan penetapan lokasi serta besaran ruang untuk mewadahi berbagai jenis kegiatan fungsional perkotaan .Rencana pola ruang wilayah Kota Palopo merupakan rumusan hasil analisis pola ruang kota yang telah dijabarkan pada laporan fakta dan analisis. Secara umum berdasarkan fungsi utamanya Rencana pola ruang di Kota Palopo dibagi menjadi beberapa satuan pola ruang peruntukan yang terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu : (1).Kawasan Lindung dan (2). Kawasan Budidaya, yaitu :

1. Kawasan Lindung, yang mencakup : a. Kawasan Hutan Lindung b. Kawasan Hutan Konservasi c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya d. Kawasan Perlindungan Setempat (kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan SUTT dan SUTET serta kawasan sempadan rel kereta api) e. Ruang Terbuka Hijau (Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat) f.

Kawasan Cagar Budaya

g. Kawasan Rawan Bencana Alam (Kawasan Rawan Banjir,Kawasan Rawan Tanah Longsor, Kawasan Rawan Gelombang Pasang, Kawasan Rawan Abrasi dan Kawasan Rawan Kebakaran)


45

h. Kawasan Lindung lainnya (Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau serta kawasan konservasi maritime berupa permukiman nelayan)

2.

Kawasan Budidaya, yang mencakup : a. Kawasan Peruntukan Perumahan dan Permukiman b. Kawasan Peruntukan Badan dan Jasa c. Kawasan Peruntukan Perkantoran d. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan e. Kawasan Peruntukan Pariwisata (Pariwisata Budaya, Pariwisata Alam dan Pariwisata Buatan) f.

Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

g. Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana h. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal i.

Kawasan Peruntukan Lainnya, yang meliputi : Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pelayanan Pendidikan Tinggi, Kawasan Pelayanan Pusat Kesehatan, Kawasan Peruntukan Pertemuan, Pameran dan Sosial Budaya, Olah Raga, Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, Kawasan Peruntukan Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara).


46

Peta 2.3: Peta Rencana Struktur Ruang Kota Palopo

Peta 2.4: Peta Rencana Pola Ruang Kota Palopo

2.5

Sosial dan Budaya Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Dimana sumber daya tersebut tercipta melalui tingkat pendidikan yang memadai.Berikut dari segi jumlah sekolah di tingkat pendidikan dasar, jumlah SD Negeri/Swasta yang tersedia di Kota Palopo pada tahun 2012/2013 berjumlah 76 sekolah, masingmasing 65 SD Negeri dan 11 SD Swasta, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri/Swasta sebanyak 21 unit, sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri/Swasta sebanyak 14 unit dan SMK negeri/swasta sebanyak 19 unit sekolah. Selain dari fasilitas pendidikan seperti yang telah dikemukakan diatas, fasilitas pendidikan yang bernuansa religius juga ditemukan di Kota Palopo, namun demikian yang ditemukan hanya sekolah khusus agama Islam diantaranya, MI sebanyak 4 unit sekolah, MTs Negeri/swasta sebanyak 7 unit sekolah dan juga ditemukan MA Negeri (MAN) sebanyak 1 unit sekolah.( Lihat Tabel 2.11 Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia di Kota Palopo )

Tabel 2.11: Jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia di Kota Palopo Jumlah Fasilitas Pendidikan Nama Kecamatan

Umum

Agama

SD

SLTP

SMA

SMK

MI

MTs

MA

Wara Selatan

4

1

1

2

-

-

-

Sendana

4

-

-

-

1

1

-

Wara

14

1

4

7

-

-

-

Wara Timur

10

2

-

1

1

2

-

Mungkajang

5

2

-

-

1

1

-

Wara Utara

8

5

3

3

-

1

-

Bara

11

4

4

5

1

1

1

Telluwanua

10

4

-

1

-

1

-

Wara Barat

10

2

2

-

-

-

-

Sumber: Palopo dalam angka 2013

Sumber data jumlah penduduk miskin Kota Palopo diambil dari data PNPM Mandiri Perkotaan Kota Palopo, dengan pertimbangan bahwa hanya PNPM Mandiri Perkotaan yang menyediakan data kemiskinan Kota Palopo untuk tahun 2014 perkelurahan. Sumber data kemiskinan lainnya hanya menyajikan data penduduk miskin tingkat Kecamatan dan tingkat Kota, sehingga sumber data tersebut tidak dapat digunakan pada penyusunan buku putih sanitasi Kota Palopo. Adapun data penduduk | Buku Putih Sanitasi Kota Palopo – 2014

49

miskin PNPM Mandiri Perkotaan diperoleh dari pemetaan swadaya yang dilakukan secara partisipasi berdasarkan kriteria kemiskinan yang telah disepakati di masing-masing kelurahan.

Tabel 2.12: Jumlah penduduk miskin per kecamatan Nama Kecamatan

Jumlah keluarga miskin (KK)

Wara Selatan

918

Sendana

947

Wara

1890

Wara Timur

2214

Mungkajang

643

Wara Utara

1520

Bara

1900

Telluwanua

3000

Wara Barat

1032

Sumber: PNPM Mandiri Perkotaan, 2014

Persentase penduduk Kota Palopo yang terus meningkat dari tahun ke tahun menghasilkan kepadatan bangunan dan hunian yang semakin tinggi pula.Tingkat kepadatan permukiman tersebut akan menimbulkan kerawanan kesehatan. Adapun tingkat kepadatan perumahan permukiman di Kota Palopo dapat di lihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.13: Jumlah rumah per Kecamatan Nama Kecamatan

Jumlah Rumah

Wara Selatan

3678

Sendana

2942

Wara

5896

Wara Timur

5790

Mungkajang

2541

Wara Utara

4932

Bara

3065

Telluwanua

3765


50

Wara Barat

3071

Sumber: Palopo Dalam angka 2012


51

2.6

Kelembagaan Pemerintah Daerah Struktur kelembagaanPemerintah Kota Palopodapat dilihat pada gambar struktur dibawah ini:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palopo DPRD

WALIKOTA WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH

STAF AHLI 

Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik



Staf Ahli Bidang Sosial dan SDM



ASISTEN PEMERINTAHAN

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Kecamatan Kelurahan / Lembang

Sumber: Bagian Organisasi Sekda Kota Palopo | Buku Putih Sanitasi Kota Palopo – 2014

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



Bag. Adm Pemerintahan Umum



Bag. Hubungan Masyarakat



Bag. Koord. Perekonomian



Bag. Adm Kemasyarakatan





Bag. Umum

Bag. Pembangunan





Bag. Hukum

Bag. Kesejahteraan Rakyat



Bag. Organisasi



Bag. Keuangan

DINAS – DINAS DAERAH

SEKRETARIAT DPRD

LEMBAGA TEKNIS



Dinas Pendidikan



Inspektorat Daerah



Dinas Kesehatan



Bappeda



Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Dinas Tata Ruang dan Permukiman



BPMPL



Dinas Dukcapil



BKPPK



Dinas Pertanian dan Perikanan





Dinas Peternakan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan



Dinas Perhubungan dan Kominfo





Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata





Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Dinas Perindustrian, Perdangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah



Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup





Satpol PP dan Linmas

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi





Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Dinas Pertambangan dan Energi





Kantor Penghubung

DPPKAD



Dinas Pemuda dan Olahraga

52

Gambar 2.2: Struktur SKPD yang terkait dalam pembangunan sanitasi Kota Palopo

WALIKOTA

BAPPEDA

- Sekretaris Bappeda - Bidang Perencanaan Fisik dan Perhubungan - Bidang Ekonomi - Bidang SDM

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

- Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan - Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan - Bidang Rehabilitasi Lingkungan

DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

DINAS KESEHATAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

- Bidang Cipta Karya

- Bidang Pengendalian Penyakit

- Bidang Penguatan Kelembagaan

- Bidang Perencanaan

dan Penyehatan Lingkungan

- Seksi Utilitas

Ekonomi Masyarakat

- Seksi Penyehatan Lingkungan

- Bidang

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH - Bidang Anggaran Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Perumahan dan

- Seksi

Permukiman

Penyusunan

DPPKAD

- Bidang SDA dan Tata Ruang

Keterangan Mandat Tupoksi Langsung (Stakeholder Utama) Mandat Tupoksi Tidak Langsung (Stakeholder Mitra)


DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

53

APBD

2.7

Komunikasi dan Media Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media memberikan gambaran sejauh mana tingkat komunikasi antara stakeholder dan media terkait sanitasi, kajian ini bertujuan untuk membantu pemerintah kota untuk menyusun perencanaan media yang baik, efektif dan efisien serta menyusun strategi kampanye dan komunikasi.

Tabel 2.14: Kegiatan Komunikasi terkait Sanitasi No

Kegiatan

Tahun

Dinas Pelaksana

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

1

Pemicuan STBM

2013

Dinas Kesehatan

Meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan seharihari.

Masyarakat di 100 RT pada 13 Desa/Kelurahan prioritas yang menurut studi EHRA memiliki Indek Risiko Sanitasi Tertinggi.

Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu menJijikan, memalukan dan membuat sakit, karenanya perlu kita perbaiki sanitasi dan biasakan PHBS.

Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal.

2

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Media Massa Lokal

2012

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Mengajak masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan

Masyarakat umum.

Dengan membuang sampah di tempat yang telah disediakan, berarti telah mengurangi jumlah korban banjir di kota kita.

Kerjasama yang baik dengan media massa lokal selama ini meski dengan anggaran biaya terbatas, frekuensi penyiaran ILM menjadi lebih optimal menjangkau masyarakat.

3.

Penyuluhan tata cara Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di sekolah Dasar

2010

Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan

Siswa Sekolah Dasar mampu dan mau melakukan CTPS yang baik dan benar.

Siswa-siswi SD di 20 sekolah dengan angka tidak masuk sekolah karena diare tertinggi.

Dengan CTPS, kita terhindar dari penyakit, dan hidup lebih sehat.

Dampak dari kegiatan ini, ternyata dapat menurunkan angka tidak masuk sekolah karena diare.

4.

Dst.

Sumber: Data Sekunder Pokja Sanitasi Kota Palopo


54

Tabel 2.15 Media Komunikasi dan Kerjasama terkait Sanitasi No

1.

2.

Jenis Media a)

Khalayak b)

Pendanaan c)

Radio Makara FM : Produksi dan penyiaran Talk Show penanganan sampah

Masyarakat Umum terutama masyarakat kota Palopo

Produksi dan penyiaran dari Radio makara FM, nara sumber dan data informasi dari Pokja Sanitasi.

Palopo Pos

Masyarakat Umum terutama masyarakat kota Palopo

Pokja Sanitasi menyelenggarakan Kick OFF Kota Palopo dan Palopo Post menindaklanjuti dengan memuat artikel dan memberitakan

Isu yang Diangkat d) Keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan sampah

Perlu peningkatan anggaran sanitasi 100 % dari anggaran tahun sebelumnya.

Pesan Kunci e) Penanganan persampahan menjadi urusan bersama

Dengan meningkatkan anggaran jadi 2% APBD untuk sanitasi, akan menghemat APBD 3% untuk Jamkesmas .

Efektivitas f)

Sebagian besar masyarakat rutin dalam penanganan pengelolahan sampah Keterlibatan sebagian besar SKPD dalam Pokja Sanitasi

Sumber :Data Sekunder Pokja

Peran media komunikasi atau media massa baik cetak maupun elektronik cukup membantu Pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan kepedulian warga Kota Palopo terhadap kebersihan lingkungan.


55

Bab 3:

Profil Sanitasi Wilayah

Dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs 2015, pemerintah telah melakukan berbagai program, salah satunya adalah Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yakni percepatan pemenuhan pelayanan sanitasi daerah melalui penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Sanitasi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Untuk mewujudkan sanitasi lingkungan yang sehat dan layak diperlukan pendekatan program terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan secata terintegrasi dengan semua tingkatan pemerintahan dan komponen masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, strategi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain yaitu: 1. Penciptaan lingkungan yang kondusif (enabling environment); 2. Peningkatan kebutuhan sanitasi (demand creation); 3. Peningkatan penyediaan akses sanitasi (supply improvement); Secara teoritis kondisi sanitasi dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain perilaku hidup, Banyak masyarakat kurang mampu yang masih menerapkan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sehingga merusak lingkungan, selain itu masih banyak masyarakat di daerah yang mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih bahkan sampai menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kualitas dan kuantitas sarana prasarana sanitasi lingkungan permukiman. Gambaran umum sanitasi di Kota Palopo tahun 2014 yang mencakup aspek perilaku, penanganan air limbah, persampahan, dan kelembagaan dapat digambarkan sebagai berikut :

3.1

Wilayah Kajian Sanitasi Wilayah kajian Buku Putih Sanitasi Kota Palopo mencakup seluruh wilayah Kota Palopo yang terdiri atas 9 Kecamatan dengan 48 Kelurahan sebagaimana pada peta ... terlampir , sektor pembahasan pertama tentang Air Limbah,yang kedua tentang Persampahan, ketiga tentang Drainase Perkotaan dan keempat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Berdasarkan hasil kajian studi EHRA ( menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini ). Di peroleh gambaran tentang kondisi sanitasi di Kota Palopo pada masing-masing sub sektor yang dapat digambarkan sebagai berikut :


56

Peta 3.1: Peta Wilayah Kajian Sanitasi

3.2

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi

3.2.1

Tatanan Rumah Tangga Pada tatanan rumah tangga, gambaran mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat berdasarkan hasil studi EHRA yang mengacu pada lima pilar STBM yaitu Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Pengelolaan Air Minum, Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Air Limbah di Kota Palopo adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 : Grafik CTPS di 5 (lima) Waktu Penting

Berdasarkan hasil studi EHRA tahun 2014, pada tatanan rumah tangga khususnya kesadaran masyarakat dalam melakukan praktek cuci tangan pakai sabun pada lima waktu penting, lima waktu penting yang dimaksud adalah setelah ke jamban, setelah membersihkan anak buang air besar, sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan dan setelah memegang hewan. Dari hasil survey diperoleh informasi bahwa tingkat kesadaran melakukan praktek cuci tangan pakai sabun pada lima waktu penting mencapai 88% sedangkan 12 % di antaranya belum melakukannya secara sadar, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berperilaku sehat pada tataran rumah tangga masih perlu ditingkatkan. Dalam aspek perilaku Buang Air Besar Sembarang (BABS) digambarkan dalam tabel sebagai berikut :


58

Gambar 3.2 : Grafik Perilaku BABS

Pada aspek perilaku buang air secara sehat, perilaku buang air besar secara sehat sudah mencapai 61,8 % dan masih terdapat 38,2 % responden yang masih melakukan BABS, perilaku tidak sehat pada umumnya karena belum tersedia fasilitas buang air besar berupa jamban yang disediakan secara pribadi di tingkat rumah tangga atau yang disediakan berupa jamban umum, disamping itu karena faktor kesadaran yang rendah khususnya pada warga yang tinggal disekitar sungai/kali. Aspek perilaku lainnya adalah kesadaran dalam pengelohan air minum yang terlihat pada saat proses pengolahan dan penyimpanan, dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.3. Pencemaran pada Wadah Penyimpanan dan penanganan air minum

Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengolahan air minum pada tataran rumah tangga sudah cukup tinggai mencapai 77,4% mengolah air minum sebelum dikomsumsi, menyimpan air pada wadah yang tertutup dan menjauhkan dari zat-zat yang berpotensi mencemari air


59

minum, selebihnya 22,6 % belum melaksanakan pengolahan air secara higienis sehingga masih berpotensi tercemar. Pada aspek pengolahan sampah rumah tangga setempat, dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik 3.4 : Pengelolaan sampah setempat

Hingga saat ini kesadaran rumah tangga dalam mengolah sampah pada tatanan rumah tangga masih sangat rendah, berdasarkan grafik di atas kesadaran mengolah sampah pada tatanan rumah tangga, minimal memisahkan antara sampah basah dan kering atau pengolahan sederhana dalam bentuk kompos, prosentasenya baru mencapai 8,5 %, sedangkan 91,5 % belum secara sadar untuk melakukan praktek pengolahan sampah, sehingga sebagian besar produksi sampah rumah tangga menjadi timbulan sampah yang akan dibuang pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pada aspek potensi pencemaran karena sistim pengolahan air limbah rumah tangga yang tidak memenuhi syarat higienis, 77,7 % masyarakat belum mengolah air limbah dari dari bekas pencucian, dapur, kamar mandi dan kegiatan rumah tangga lainnya dan langsung membuangnya pada saluran drainase lingkungan atau sungai, sementara 22,3% pada dasarnya telah melakukan pengolahan air limbah dengan menggunakan sistim pengolahan air limbah yang sederhana, kesadaran dalam berperilaku mengolah air limbah secara sederhana sebelum dibuang atau dialirkan pada drainase lingkungan perlu ditingkatkan agar air sungai dan air tanah pada lingkungan tidak tercemari oleh limbah rumah tangga. Grafik potensi pencemaran karena SPAL dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :


60

Grafik 3.5 : Perilaku Pengolahan Air Limbah rumah tangga

Permasalahan mendesak PHBS terkait sanitasi No

1.

Permasalahan Mendesak

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan praktek cuci tangan pakai sabun di 5 waktu penting. Masih adanya masyarakat pada beberapa wilayah yang melakukan praktik buang air besar

2.

sembarangan.

3.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana jamban keluarga.

4.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Palopo untuk mengolah sampah di tingkat rumah tangga.

5.

Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyaarkat dalam pengelolaan air limbah domestik.

6.

Belum adanya regulasi yang mengatur tentang PHBS.

7.

Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan PHBS .

3.2.2

Tatanan Sekolah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tatanan lingkungan sekolah dilihat dari ketersedian dan kondisi fasilitas sanitasi di sekolah seperti toilet dan tempat cuci tangan, tempat sampah, SPAL dan pengetahuan tentang kesehatan di sekolah. Berdasarkan pada indikator tersebut kondisi perilaku hidup bersih dan sehat berdasarakan data sampel di beberapa sekolah dan data profil pendidikan Kota


61

Palopo diperoleh informasi bahwa pada umumnya unit-unit sekolah pada semua tingkata SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA pada umumnya telah menyediakan fasilitas dan sarana sanitasi sekolah. Namun dari segi kelayakan tidak sesuai dengan sarat kesehatan dan pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi masih perlu adanya peningkatan, hal ini selain karena keterbatasan anggaran terkait penyediaan sarana sanitasi, kurangnya kesadaran untuk ber PHBS di lingkungan sekolah menjadi penyebab kurangnya perhatian akan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah.


62

Tabel 3.1: Rekapitulasi Jumlah sarana air bersih dan sanitasi tingkat Sekolah Dasar/MI

No

Status Sekolah Dasar

Jumlah Siswa

2

3

Sumber Air Bersih *)

Fas. Cuci tangan

Toilet Siswa***)

Toilet Guru**)

Jumlah Sekolah L

1

Jumlah Guru

P

L

P

PDAM

SPT/PL

SGL

Sekolah Dasar Negeri

11

Sekolah Dasar Swasta

4

242

217

12

37

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3643

3592

91

37

23

0

T

0

L dan P

T

4

22

0

2

2

0

6

L/P

Fas. Pengolahan sampah

Saluran Drainase

L dan P

T

15

11

0

14

12

21

5

19

7

0

2

2

0

2

2

2

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

17

13

0

16

14

23

7

22

8

L/P

Y

T

Y

T

T Y

4

0

MI 0 Total 15

3885

3809

103

74

25

2

0 4

Sumber :data primer study sanitasi sekolah

Dari Tabel 3.1 Tentang Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar /MI berdasarkan Hasil studi Sanitasi sekolah dengan Jumlah sekolah sebanyak 15 sekolah yang sanitasinya baik dan 15 sekolah yang sanitasinya buruk bahwa sekolah yang menggunakan air bersih yakni PDAM sebanyak 25 sekolah, SPT sebanyak 2 sekolah. Adapun sekolah yang yang sudah memiliki toilet guru yakni toilet guru yang terpisah antara laki-laki dan perempuan sebanyak 24 sekolah, toilet guru yang bergabung antara laki-laki dan perempuan sebanyak 6 sekolah. Begitupun juga dengan toilet siswa yang terpisah antara laki-laki dan perempuan sebanyak 13 sekolah, toilet siswa yang bergabung antara laki-laki dan perempuan sebanyak 17 sekolah. Sekolah yang sudah mempunyai sarana fasilitas cuci tangan sebanyak 16 sekolah dan tidak mempunyai sarana fasilitas cuci tangan sebanyak 14 sekolah. Sekolah yang mempunyai fasilitas pengolahan sampah sebanyak 23 sekolah, yang tidak mempunyai fasiliitas pengolahan sampah sebanyak 7 sekolah. Sekolah yang memiliki saluran drainase sebanyak 22 sekolah sedangkan yang tidak memiliki saluran drainase sebanyak 8 sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan ketersediaan fasilitas sarana air bersih pada tatanan sekolah masih rendah. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sanitasi pada tatanan sekolah di Kota Palopo sudah tersedia memadai antara lain berupa sumber air bersih 90% sudah bersumber dari PDAM dan 10 % bersumber dari air terlindung seperti sumur bor, 100 % sekolah sudah memiliki toilet untuk guru laki-laki dan perempuan serta toilet khusus untuk siswa. Dalam hal fasilitas cuci tangan untuk guru dan siswa pada tingkat SD dan SMP seluruh sekolah (100%) sekolah sudah menyediakan tempat cuci


63

tangan dan air bagi siswa dan guru. Dalam hal pengolahan sampah pada tatanan sekolah pada umumnya (100%) sudah mengolah sampah secara sederhana minimal telah menyediakan fasilitas pemisahan sampah basah dan kering dan pembuatan kompos sederhana Pada aspek promosi kesehatan yang ditadani dengan keberadaan unit Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 100 % sekolah di Kota Palopo sudah memiliki unit Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), hal tersebut didukung dengan kegiatan lomba UKS tingkat sekolah se Kota Palopo yang dilaksanakan setiap tahun. Meskipun secara kuantitas fasilitas sanitasi pada tatanan sekolah telah tersedia, namun dari aspek kualitas masih terdapat beberapa unit fasilitas yang belum memenuhi syarat, contoh ketersediaan toilet pada umumnya belum menyediakan secara terpisah antara toilet guru laki-laki dan perempuan serta toilet untuk murid dan guru. Kondisi kualitas fasilitas sanitasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.2: Kondisi sarana sanitasi sekolah (tingkat sekolah/setara: SD/MI) No

Kondisi Sarana Sanitasi

% Sangat Baik

% Baik

% Kurang Baik

1

Toilet Guru

10,0

0,0

0,0

2

Toilet Siswa

6,7

0,0

0,0

3

Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

26,7

26,7

46,7

4

Sarana Air Bersih

80,0

16,7

3,3

5

Pengelolaan Sampah

26,7

0,0

0,0

6

Saluran Drainase

13,3

0,0

3,3

7

Ketersediaan dana untuk kegiatan Higiene dan sanitasi

30,0

20,0

50,0

8

Pendidikan Higiene dan Sanitasi

40,0

50,0

10,0


Secara umum kondisi fasilitas sanitasi di sekolah dalam kondisi baik – sangat baik, meskipun dari aspek teknis dan kualitas masih perlu ditingkatkan sehingga memenuhi syarat higienis, misalnya fasilitas cuci tangan 26 % saja dalam keadaan sangat baik, 26,7 % dalam keadaan baik dan 46,7 % dalam keadaan kurang baik, dalam aspek penyediaan dana untuk kegiatan higienis dan sanitasi, 50% sekolah menyediakan cukup sedangkan 50 % sekolah belum menyediakan dana untuk kegiatan higienis dan sanitasi (kurang baik) Perilaku higienis dan sanitasi pada tatanan sekolah khususnya pada tingkat SD/MI melalui survey menunjukkan bahwa dalam hal cuci tangan pakai sabun pada umumnya masih kurang baik (100%), penggunaan toilet/jamban secara sangat baik 83%, baik 12% dan kurang baik 6 %. Dalam hal | Buku Putih Sanitasi Kota Palopo – 2014

64

perilaku buang sampah secara sangat baik mencapai 81,2%, baik 13,5% dan kurang baik 4,3 %. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.3 PHBS terkait sanitasi pada Sekolah Dasar /MI No

Perilaku Higiene dan Sanitasi

Sangat Baik

% Baik

Kurang Baik

%

1

Cuci tangan pakai sabun

0

0

447

74,5

2

Penggunaan toilet/jamban

582

97

18

3

564

94

36

6

3

Perilaku buang sampah


Dengan demikian dapat diidentifikasi beberapa permasalahan mendesak dalam aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan sekolah dapat diidentifikasi sebagai berikut : Permasalahan Mendesak : No


1.

Masih rendahnya kualitas sarana dan fasilitas sanitasi di tingkat sekolah.

2.

Kesadaran berperilaku sehat cuci tangan pakai sabun masih sangat rendah

3.

Perilaku buang sampah pada tempatnya belum terbangun dengan baik, meskipun fasilitas pemisahan sampah basah dan kering telah disediakan

4.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Palopo untuk mengolah sampah di tingkat rumah tangga.

5.

Masih rendahnya kesadaran manajemen sekolah dalam menyediakan anggaran khusus untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana sanitasi dan membangun perilaku higienis

6.

Belum adanya regulasi yang mengatur tentang PHBS.


65

3.3

Pengelolaan Air Limbah Domestik Air limbah (buangan) dapat didefinisikan sebagai air yang mengandung bahan pencemaran fisik,biologi,atau kimia. Air buangan kota berasal dari kegiatan rumah tangga atau domestik dan dari kegiatan industri. Kedua air buangan ini harus ditangani secara terpisah karena karakteristiknya berbeda, dimana air buangan industri memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Pengelolaan sektor air limbah memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat agar dapat hidup sehat dan bersih dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah di lingkungan permukiman, termasuk limbah domestik yang dihasilkan oleh kelompok rumah tangga, yang berasal air sisa mandi, cuci, dapur dan tinja manusia. Pengelolaan sistem pembuangan air limbah di wilayah Kota Palopo secara umum masih terfokus pada penanganan limbah yang dilakukan dengan sistem pembuangan setempat. Sebab sistem pembuangan setempat mengutungkan bagi penggunaan pribadi karena dapat terjaga kebersihannya dan lebih aman. Selain itu, pemeliharaannya menjadi tanggung jawab masing-masing, dimana lokasi air limbah itu berada. Dengan pengelolaan setempat masyarakat juga lebih terjaga kebersihan lingkungannya karena saluran air hujan atau saluran drainase yang ada tidak lagi dibuangi air limbah hasil produksi rumah tangga, sehingga kesehatan lingkungan lebih terjaga. Secara estetika pun akan menjadikan lingkungan menjadi bersih dan terhindar dari bau yang busuk. Penanganan sistem pengolahan air limbah di Kota Palopo saat ini belum sepenuhnya tertangani secara optimal. Penanganan pembuangan air limbah secara umum sebagian besar masih dilakukan secara individual oleh masyarakat dengan membuat jamban keluarga dan septic tank. Sedangkan sarana pendukung yang ada hanya berupa truk tinja yang pelayanannya juga masih kurang optimal, dan terasa belum menjangkau seluruh wilayah pelayanan masyarakat Kota Palopo yang membutuhkan Tingkat kesehatan masyarakat dalam penanganan sistem air limbah diperlukan guna mencegah timbulnya gangguan kesehatan bagi masyarakat akibat pencemaran yang terjadi. Oleh karena untuk mengantisipasi akibat yang ditimbulkan seiring dengan semakin meningkatnya usaha kegiatan sosial ekonomi masyarakat, maka diperlukan dukungan mengenai peraturan penanganannya agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari termasuk untuk penanganan limbah hasil buangan rumah tangga, khususnya pada kawasan permukiman kumuh yang masih mengandalkan saluran drainase sebagai saluran pembuangan.

3.3.1

Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh


66

instansi yang bertanggung jawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, menurut indikator kinerja target 2010-2014 Kementerian Pekerjaan Umum, disebutkan indikator layanan dasar penyehatan lingkungan permukiman untuk air limbah permukiman (air limbah domestik) adalah penyediaan sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 60 %, dan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5%, oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum. Pada Kota Palopo pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi SKPD Badan Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terutama dalam hal perumusan kebijakan, pengawasan maupun pembinaan. Institusi pemerintahan tersebut memiliki korelasi yang kuat, dimana Dinas Tata Ruang dan Permukiman berperan sebagai operator karena lebih bersifat teknis, dan Badan Lingkungan Hidup serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih memainkan peran sebagai regulator. Upayaupaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga bersifat penting. (Lihat Tabel 3.4 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tabel 3.5 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik)


67

Tabel 3.4: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

Masyarakat

 Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota

√

X

X

 Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

√

X

X

 Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target

√

X

X

 Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik

X

X

√

 Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)

X

X

√

 Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)

X

X

X

 Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)

X

X

X

 Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

X

X

X

 Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja

X

X

X

 Mengelola IPLT dan atau IPAL

X

X

X

 Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja

X

X

X

 Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestic

X

X

X

PERENCANAAN

PENGADAAN SARANA

PENGELOLAAN


68

PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

Masyarakat

 Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN

X

X

X

 Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)

X

X

X

 Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik

X

X

X

 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik

X

X

X

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota

X

X

X

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik

X

X

X

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik

X

X

X

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

√

X

X

MONITORING DAN EVALUASI

Sumber : kajian kelembagaan dan kebijakan tahun 2014


69

Tabel 3.5: Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kota Palopo Ketersediaan

Pelaksanaan

Substansi

Keterangan

Ada

Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

√

X

X

√

X

√

X

X

√

X

√

X

X

√

X

X

√

X

√

X

X

√

X

√

X

X

√

X

√

X

X

√

X

√

X

AIR LIMBAH DOMESTIK  











Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab/Kota ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestic Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah Kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik


70

Ketersediaan

Pelaksanaan

Substansi



Retribusi penyedotan air limbah domestic



Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

Keterangan

Ada

Tidak Ada




X

√

X

√

X

X

√

X

√

X

Sumber : kajian kelembagaan dan kebijakan tahun 2014


71

3.3.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan Sistem pengolahan air limbah di Kota Palopo dilakukan dengan menggunakan sistem on site (penanganan setempat) dimana sistem sanitasi pembuangan berada dalam satu lingkungan persil yang sama dengan persil tempat tinggal atau tempat beratifitas. Sistem penanganannya dilakukan dengan membuat jamban keluarga dan septick tank sendiri terhadap air limbah hasil buangan rumah tangga dan dari kotoran manusia, sedangkan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah terbatas pada prasarana untuk tempat umum dengan membuat MCK umum dan septick tank komunal. Persentase pembuangan limbah domestic di Kota Palopo Gambar 3.6: Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

Sumber : Kajian Study EHRA 2014

Sistim pembuangan air limbah domestik khususnya kotoran manusia pada umumnya sudah membuangnya ke dalam septiktank pribadi dengan sistim onsite ( 66,8%), masih terdapat 16,6% yang membuangnya langsung ke sungai tanpa melalui pengolahan, 1,3 % membuangnya ke saluran drainase, 3,6 % membuangnya ke dalam lobang cubluk tanah, selebihnya dibuang ke dalam saluran tertutup dan kebun. Dari gambaran ini sangat terlihat bahwa pengelolaan dan pengolahan air limbah domestik di Kota Palopo masih belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang sehat, sebab dengan kondisi seperti itu sangat berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap sumber air tanah,sungai, udara (bau) dan berpotensi besar menjadi penyebab terjadinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kuman seperti diare | Buku Putih Sanitasi Kota Palopo – 2014

72

Selanjutnya dilihat dari kualitas septic tank yang ada saat ini, terutama keamannya dalam mengolah kotoran tinja dalam rentang waktu tertentu, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Gambar 3.7: Grafik Presentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman

Pada umunya 54,7 % tangki septic masyarakat diyakini masih dalam kondisi aman, oleh karena usianya rata-rata masih kurang dari 5 tahun, dan 45,3% diyakini merupakan tangki septik suspek tidak aman, karena sudah berusia lebih dari 5 tahun dan belum pernah dikuras. Dengan memperhatikan uraian diatas, jelas menggambarkan kondisi pengelolaan air limbah di Kota Palopo masih jauh dari keterpenuhan standar pengelolaan lingkungan yang sehat, dengan demikian cakupan pelayanan dalam pengolahan air limbah domestic di Kota Palopo masih sangat rendah Jika merujuk pada standar pengolahan air limbah domestic, maka penanganan terhadap pembuangan limbah domestik dilakukan dengan sistem pembuangan setempat dengan model penampungan air limbah domestik dalam cubluk atau tangki septik. Untuk sistem pembuangan terpusat dapat dilakukan dengan membuat sistem saluran air limbah yang kemudian dibuang kesuatu tempat pembuangan yang aman dan sehat, dengan atau tanpa pengolahan, sesuai dengan kriteria baku mutu dan besarnya limpahan air limbah yang dihasilkan.


73

Peta 3.2: Peta cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik

Sedangkan untuk penanganan terhadap pembuangan limbah domestik dilakukan dengan sistem pembuangan setempat dengan model penampungan air limbah domestik dalam cubluk atau tangki septik. Untuk sistem pembuangan terpusat dapat dilakukan dengan membuat sistem saluran air limbah yang kemudian dibuang kesuatu tempat pembuangan yang aman dan sehat, dengan atau tanpa pengolahan, sesuai dengan kriteria baku mutu dan besarnya limpahan air limbah yang dihasilkan


75

Gambar 3.8: Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik

Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik (B)

Produk

(A)

Input

User Interface

Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal

(C) Pengangkutan / Pengaliran

(D)

(E)

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

Daur Ulang dan/atau Pembuangan Akhir

BLACK WATER TINJA URINE

JAMBAN

AIR PEMBERSIH

TANGKI SEPTIK

DRAINASE

Sungai

AIR PENGGELONTOR KERTAS PEMBERSIH

JAMBAN CUBLUK

Laut

GREY WATER AIR CUCIAN DARI DAPUR AIR BEKAS MANDI DRAINASE

TANAH

AIR CUCIAN PAKAIAN


76

Tabel 3.6: Cakupan layanan air limbah domestik yang ada di Kota Palopo Sarana tidak layak

Sarana Layak

BABS*

Onsite System

Nama No

Offsite System

Individual

Kawasan / terpusat

Berbasis Komunal

Kecamatan/ Kelurahan (KK)

Cubluk, Tangki septik tidak aman** (KK)

Jamban keluarga dgn tangki septik aman

MCK umum

MCK++ (KK)

/Jamban Bersama

Tangki Septik Komunal

Komunal

(KK)

(KK)

IPAL

Sambungan Rumah (KK)

(KK) (KK) (i)

I 1

2

(ii)

Wara

(iii)

(iv)

(v)

(vii

(vii)

(iiiv)

(ix)

605

605

7.401

0

4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Tompotikka

68

68

1.348

Boting

90

90

1.630

Amassangan

75

75

996

Lagaligo

98

98

1.213

Dangerakko

169

169

1.088

Pajalesang

105

105

1.126

3

4

5

6

II

Wara Utara

571

584

4.323

Batupasi

41

41

473

Sabbamparu

83

83

828

Salubulo

238

238

1.226

Penggoli

90

103

552

Luminda

38

38

496

Patene

81

81

748

7

8

9

10

11

12


0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

III

Wara Selatan

333

333

2.279

Sampodo

116

116

276

Songka

89

89

590

Takkalala

80

80

915

Binturu

48

48

500

Wara Timur

628

707

7.342

Surutanga

67

67

1.223

Benteng

102

102

1.190

Pontap

127

127

1.479

Malatunrung

74

74

813

Salekoe

137

137

1.215

Salutellue

48

48

525

Ponjalae

73

154

899

Mungkajang

557

556

1.245

Mungkajang

169

169

530

Latuppa

100

100

248

Murante

155

155

365

Kambo

133

133

103

Bara

952

1.887

4.038

Temalebba

115

357

1.180

Balandai

125

281

1.024

13

14

15

16

IV 17

18

19

20

21

22

23

V 24

25

26

27

VI 28

29


0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.617

0

0

0

0

0

20

878

0

0

0

0

0

139

45

385

0

0

0

0

0

Lebang

214

557

106

0

0

0

0

0

47

Battang Barat

62

88

87

0

0

0

0

0

48

Padang Lambe

101

101

160

0

0

0

0

0

Rampoang

287

287

1.224

To'Bulung

224

488

235

Buntu Datu

201

474

375

Sendana

435

436

1.043

Purangi

124

124

286

Mawa

95

95

224

Peta

104

104

249

Sendana

112

112

284

Telluwanua

911

903

2.116

Maroangin

112

112

277

Mancani

159

131

402

Sumarambu

90

90

197

Salubattang

68

68

147

Jaya

181

181

615

Batu Walenrang

132

167

201

Pentojangan

169

155

277

IX

Wara Barat

776

810

44

Tamarundung

260

45

Battang

46

31

32

VII 33

34

35

36

VII 37

38

39

40

41

42

43



* Yang termasuk BABS: (i) mempunyai jamban keluarga (individual) tanpa tangki septik (black water disalurkan ke badan air atau lingkungan; (ii) BAB langsung di kebun, kolam, laut, sungai, sawah/ladang, dsb.


79



** Aman: sesuai kriteria SNI

Tabel 3.7: Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik Satuan No

Keterangan

Kapasitas

Berfungsi

Tdk berfungsi

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Sistem Onsite

-

-

-

Berbasis komunal

-

-

-

-

-

(i)

(ii)

1

Kondisi

Jumlah/

Jenis

(iii)

unit

0

-

unit

15

Berfungsi

unit

0

-

-

-

2.

- Tangki septik komunal Truk Tinja

unit

0

-

-

-

3

IPLT : kapasitas

M3/hari

0

-

-

-

M3/hari

0

-

-

-

-

-

-

- IPAL Komunal - MCK ++

Sistem Offsite 4

IPAL Kawasan/Terpusat - kapasitas - sistem IPLT: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah

Dari gambaran di atas terlihat kualitas pengelolaan air limbah domestik di Kota Palopo belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang sehat sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), oleh karena masih tingginya prosentase rumah tangga dengan jamban keluarga yang tidak aman, termasuk dalam kelompok ini adalah rumah tangga yang menggunakan septik tank dengan sistim cubluk atau dibuang langsung ke tanah dan keluarga yang belum memiliki jamban keluarga sehingga masih berperilaku BABS. Sementara itu meskipun prosentase keluarga yang memiliki septic tank aman relative lebih besar jumlahnya, namun berdasarkan standar pengolelolaan lingkungan yang sehat, secara berkala septic tersebut harus dikuras dan dibuang pada Instalasi Pengolahan Limbah Tinja. Hal ini membutuhkan unit Instalasi dan prasarana pendukung lainnya.

3.3.3

Peran Serta Masyarakat Partisipasi masyarakat Kota Palopo dalam penyediaan sarana penyaluran awal air limbah domestik (user interface) sudah cukup baik. Sebagian besar rumah tangga di Kota Palopo telah memiliki sarana jamban keluarga yang dikelola secara individual oleh masing- masing rumah tangga.


80

Selain sarana sanitasi berbentuk jamban keluarga, terdapat pula sarana sanitasi umum berbentuk MCK.

Tabel 3.8: Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat*)

No

Nama Program/Kegiatan

Pelaksana/PJ

1

Pembangunan MCK +++

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

2

Pembangunan MCK +++


3.

Pembangunan MCK Komunal

4

Lokasi

kel.Dangerakko

Tahun Program/ kegiatan **)

Penerima manfaat***)

L

Jumlah Sarana

P

Kondisi Sarana Saat Ini ****) Berfungsi

2010

35 orang

45 orang

1

√

Salutellue

2010

35 orang

45 orang

1

√


Kel. Ponjalae

2011

30 orang

40 orang

2

√



Kel. Mungkajan g

2011

15 orang

20 orang

1

√

5



Kel. Salobulo

2011

15 orang

20 orang

1

√

6

Pembangunan MCK++ dan SR


Kel. Songka

2014

35 orang

45 orang

1

√

7



Kel. Mawa

2014

35 orang

45 orang

1

√

8



Kel. Pontap

2014

35 orang

45 orang

1

√

Tidak Berfungsi

Total

Sumber Data : Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan

Tabel 3.9: Pengelolaan sarana air limbah domestik oleh Masyarakat No

1

Jenis Sarana

MCK

Tahun Sarana Dibangun 2009

Lokasi

Pengelola Lembaga

Dangerakko


Pengelolah

Kondisi Aktif

Pengosongan tangki septik/IPAL

Biaya operasi dan pemeliharaan Rp.

500/tiap

Waktu -

Layanan -

81

pasar

pemakai

2

MCK

2010

Latuppa

Pengelolah permandian alam

Aktif

Rp. 1000/tiap pemakai

-

-

3

MCK +++

2011

Ponjalae

KSM Ponjalae

Aktif

Rp. 2000/bulan

-

-

-

-

Pengelolah pantai labombo

Aktif

-

-

-

-

4

MCK

2010

Benteng

Rp. 1000/tiap pemakai


3.3.4

Komunikasi dan Media Peran media komunikasi di Kota Palopo terhadap pengelolaan air limbah masih rendah. Hal tersebut tergambar dari belum adanya media yang fokus dalam publikasi maupun promosi terkait air limbah.Keterlibatan pihak swasta juga masih minim disebabkan ketertarikan terhadap sektor ini masih rendah serta dipandang belum menjadi isu yang mendesak, secara keseluruhan pengelolaan air limbah domestik di Kota Palopo masih sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Palopo.

Gambar 3.9 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kota Palopo

Sumber Data : Kajian Komunikasi dan Media Tahun 2014

Dari gambar 3.13 tentang kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di kota Palopo berdasarkan hasil kajian Komunikasi dan media dengan jumlah responden sebanyak 880 orang dan jumlah kelurahan sebanyak 22 kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 19 mei s/d 28 mei bahwa sudah 12 % masyarakat Kota Palopo yang pernah mengikuti Sosialisasi Masalah sampah dan Kebersihan Lingkungan, 7 % Masyarakat Kota palopo yang pernah mengikuti sosialisasi Air Limbah dan jamban Keluarga, 12 % Masyarakat Kota Palopo yang pernah mengikuti Sosialisasi Saluran Air Kotor, 25 % Masyarakat Kota Palopo yang pernah mengikuti sosialisasi Air Bersih, 18 % mayarakat | Buku Putih Sanitasi Kota Palopo – 2014

82

Kota Palopo yang mengikuti soisalisasi Stop Buang Air besar, 16 % Masyarakat Kota Palopo yang mengikuti sosialisai Cuci Tangan Pakai Sabun.

3.3.5

Peran Swasta Sampai saat ini belum ada dunia usaha yang melirik potensi dari penyediaan layanan air limbah domestik di Kota Palopo. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan belum adanya provider yang menyediakan layanan air limbah. Layanan yang ada terkait air limbah saat ini sebatas penyedia layanan WC mampet, bongkar dan sedot tangki septik, namun usaha jenis ini tidak memiliki izin dari pemerintah dan pelaksanaannya tidak sesuai standar kelayakan teknis sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Tabel 3.10: Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di Kota Palopo Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi -

Volume

Potensi Kerjasama

-

-

Sumber Data :

3.3.6

Pendanaan dan Pembiayaan Sumber pembiayaan yang diharapkan dari pengelolaan sumber buangan air limbah tersebut selain dari APBD Kota Palopo adalah pendampingan dana dari APBD Provinsi dan bantuan dana dari APBN. Selain itu, dalam pembiayaannya diperlukan sosialisasi dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat baik sebagai individu, lembaga swasta, kelompok industri dan seluruh pihak terkait agar penanganan pengolahan air limbah dapat dilakukan secara partisipatif antara pemerintah, masyarakat dan swasta, sehingga beban pemerintah untuk investasi pembangunan prasarana dan sarana air limbah yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diminimalkan.

Tabel 3.11: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi air limbah domestik No

Belanja (Rp)

Komponen

1

Air Limbah (1a+1b)

1.a

Pendanaan Investasi air limbah

1.b

Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD

1.c

Perkiraan biaya OM

2010

2011

742.110.400,-

1.131.359.001,-

60.000.000,-

59.200.000,100.000.000,-


2012

2013

2014

1.021.082.000,-

859.871.160,-

986.123.160,-

90.000.000,-

24.000.000,-

100.000.000,-

100.000.000,-

Ratarata

100.000.000,-

83

Pertum buhan (%)

berdasarkan infrastruktur terbangun Sumber Data :Laporan triwulan APBD 2010-2014

Tabel 3.12 Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah No

Retribusi Sanitasi Tahun (Rp)

SKPD

2010

2011

2012

2013

Pertumb uhan (%)

2014

1

Retribusi Air Limbah

1.a

Realisasi retribusi

-

-

-

-

-

1.b

Potensi retribusi

30.000.000,-

35.000.000,-

35.000.000,-

35.000.000,-

40.000.000,-

Sumber Data :Laporan triwulan APBD 2010-2014

3.3.7

Permasalahan mendesak Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sistem air limbah oleh Pemerintah Kota Palopo adalah pada pelaksanaan teknis operasional, seperti pada keterbatasan prasarana dan sarana pengolahan hasil buangan air limbah. Untuk penanganan sistem air limbah setempat, permasalahan yang dihadapi adalah pada sulitnya mengontrol operasional dari kinerja pengolahan sistem pembuangan air limbah yang dilakukan, juga pada bentuk pemeliharaan sarana air limbah yang digunakan. Sehingga bentuk pengendalian dari pelaksanaan kontrol operasional dan pemeliharaan perlu lebih ditingkatkan agar tidak terjadi pencampuran air limbah dengan buangan air hujan di saluran drainase. Permasalahan lain yang muncul adalah belum optimalnya penanganan air limbah yang dilakukan secara terpadu disebabkan belum tersedianya prasarana dan sarana pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT), sertaInstalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk proses pengumpulan dan pengeringan lumpur tinja.

Tabel 3.13 Permasalahan mendesak No


Masih rendahnya kualitas pengelolaan limbah yang ditandai dengan belum 1

tersedianya fasilitas pengolahan limbah, dan pada umumnya menggunakan sistem setempat (onsite sanitation) yang berupa jamban keluarga (pribadi) dengan bak penampungan (septic tank individu).


84

2

3

4



Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pengelolaan limbah tinja yang ditandai dengan belum tersedianya Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).



Masih rendahnya kualitas pengolahan air limbah, dimana belum tersedia Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik.



Belum tersedianya armada tinja, seperti truk untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan tinja.

5

3.4



Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan sektor air limbah.

Pengelolaan Persampahan Sistem pengelolaan persampahan di Kota Palopo secara umum dilakukan dengan mengumpulkan sampah hasil buangan masyarakat dan jenis kegiatan lain pada satu wadah seperti tong/bak sampah di masing-masing unit rumah dan TPS yang tersedia, kemudian diangkut oleh kendaraan angkutan persampahan dari Dinas Kebersihan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mancani dengan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan adalah dengan sistem Control Land Fill. Penanganan yang dilakukan terhadap produksi sampah hasil aktifitas masyarakat di Kota Palopo tentunya akan didukung oleh prasarana dan sarana pengangkutan sampah yang tersedia. Adapun sarana pengangkutan tersebut antara lain berupa armada mobil angkutan sampah sebanyak 14 unit yang bertugas untuk mengumpul, mengangkut dari TPS lalu membawa ke tempat pembuangan akhir untuk dibuang dan diolah. Kondisi sistem prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di Kota Palopo, jika ditinjau dari aspek teknis untuk mendukung pengelolaan persampahan kawasan perkotaan saat ini masih memerlukan optimalisasi bagi perbaikan pembanguann lokasi TPA yang telah ada di Kelurahan Mancani, selain itu, juga diperluka peningkatan kualitas layanan bagi sarana angkutan persampahan dan pembangunan baru TPS serta penambahan dan pembangunan baru bak/tong sampah di tiap unit rumah penduduk khususnya di kawasan permukiman yang memiliki kepadatan cukup tinggi, untuk mengantisipasi volume sampah yang kemungkinan tidak dapat ditanggulangi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebersihan Kota Palopo, untuk produksi sampah yang dihasilkan oleh Kota Palopo pada Tahun 2008 sendiri yang terdata adalah 252.200 m3/hari. Proses penanganannya sudah mulai dilakukan secara terpadu, akan tetapi masih sangat belum optimal. Sarana pengumpulan sampah yang dimiliki bertujuan guna menangani sampah kota, antara lain berupa bak/tong sampah yang ada di masing-masing unit rumah penduduk, sarana Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di semua wilayah kecamatan dan beberapa unit container dalam wilayah perkotaan. Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tersedia hanya 1 unit


85

berada di Kelurahan Mancani. Sedangkan untuk alat pengangkutan sampah yang dimiliki oleh instansi terkait di Kota Palopo antara lain meliputi Gerobak Sampah sebanyak 10 unit, Motor sampah 15 unit, Container sebanyak 14 unit, dump truck sebanyak 14 unit, arm roll sebanyak 4 unit, Adapun alat berat yang dimiliki berupa backhoe loader, dozer dan excavator masing-masing berjumlah 1 unit.

3.4.1

Kelembagaan Pengelolaan persampahan di Kota Palopo dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Palopo seperti pada beberapa kota lainnya. Umumnya Dinas Kebersihan selain berfungsi sebagai pengelola persampahan kota, juga berfungsi sebagai pengatur, pengawas dan Pembina pengelola persampahan. Sebagai pengatur, Dinas Kebersihan bertugas membuat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh operator pengelola persampahan. Sebagai pengawas langsung, fungsi Dinas Kebersihan Kota Palopo adalah mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah dibuat dan memberikan sanksi kepada operator bila dalam pelaksanaan tugasnya tidak mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi Dinas Kebersihan sebagai pembina pengelola persampahan adalah untuk melaksanakan peningkatan kemampuan dari operator. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan maupun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat unuk mendapatkan umpan balik atas pelayanan pengelolaan persampahan. Penanganan persampahan oleh Dinas Kebersihan Kota Palopo dilakukan secara terpadu dan bersama dengan partisipasi masyarakat, mulai dari pembuangan ke wadah bak sampah di rumah warga, proses pengangkutan ke TPS dan TPA hingga proses pengolahan samaph di TPA. Dengan sistem penanganan seperti tersebut, dapat memperlihatkan kemampuan dan kinerja organisasi kelembagaan pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Palopo.


86

Tabel 3.14: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

Masyarakat

 Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,

√

X

X

 Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target

√

X

X

 Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA

√

X

X

 Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah

√

X

X

 Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)  Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)

√

X

X

√

X

X

 Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Membangun sarana TPA

√

X

X

√

X

X

 Menyediakan sarana komposting

√

X

X

X

X

X

PERENCANAAN

PENGELOLAAN  Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS


87

PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI

Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

Masyarakat

 Mengelola sampah di TPS

√

X

X

 Mengangkut sampah dari TPS ke TPA

√

X

X

 Mengelola TPA

√

X

X

 Melakukan pemilahan sampah*

X

√

X

 Melakukan penarikan retribusi sampah

X

X

X

 Memberikan izin usaha pengelolaan sampah

√

X

X

PENGATURAN DAN PEMBINAAN

X

X

X

 Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah

√

X

X

√

X

X

X

X

X


X

X

X

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

√

X

X

√

X

X

√

X

X


88

Tabel 3.15: Daftar Peraturan Persampahan Kota Palopo Ketersediaan Substansi

Pelaksanaan

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada




X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PERSAMPAHAN  







Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kab/Kota ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas social / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS


89

Keterangan

Ketersediaan Substansi



 

Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah Retribusi sampah atau kebersihan


Pelaksanaan

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada




X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

90

Keterangan

3.4.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan Secara umum Sistem pengelolaan persampahan di Kota Palopo dikenal dengan 2 (dua) cara antara lain; cara konvensional/tradisional dan cara terpadu. Cara pertama yakni sistem konvensional relatif banyak dilakukan oleh masyarakat utamanya yang jauh dari pusat kota dengan sistem pembakaran dan penimbunan, sedangkan sistem terpadu yang pengelolaannya ditangani oleh Instansi Dinas Kebersihan Kota Palopo. Cara kedua ini dilakukan dengan siklus pengelolaan dari tempat produksi sampah ke TPS.

Gambar 3.10 Grafik Pengelolaan Sampah

Dari Gambar 3.10 tentang Grafik Pengelolaan Sampah berdasarkan Hasil Studi Ehra dengan jumlah responden sebanyak 880 orang dan jumlah kelurahan sebanyak 22 kelurahan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan hasil studi EHRA hanya 11% saja yang dinilai cukup baik antara lain : 1. Dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebesar 9% 2. Dikumpulkan pendaur ulang 1% 3. Di buang ke lubang dan di tutup tanah sebesar 1% Sebagian besar belum mengelola sampahnya dengan baik antara lain 1. Dibuang ke lahan kosong/kebun 34% 2. Dibakar sebesar 28% 3. Dibuang ke sungai/danau sebesar 22% 4. Dibuang ke lubang tetapi ditutupi sebesar 3% | Buku Putih Sanitasi Kota Palopo – 2014

91

Gambar 3.11 Grafik Pengangkutan Sampah

Dari Gambar 3.11 Tentang Grafik Pengangkutan Sampah Berdasarkan hasil EHRA dengan jumlah responden sebanyak 880 orang dan jumlah kelurahan sebanyak 22 kelurahan diketahui bahwa layanan persampahan di Kota Palopo sudah berjalan cukup baik yaitu diangkut beberapa kali dalam satu minggu oleh petugas pengangkut sampah sebanyak 7% dan diangkut setiap hari sebanyak 83%.


92

Peta 3.3: Peta cakupan layanan persampahan

TPA

Gambar 3.12: Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan Kota palopo

Diagram Sistem Sanitasi Persampahan Domestik

Produk

(A)

Input

User Interface

(B)

(C)

Pengumpulan Setempat

Penampungan Sementara (TPS)

(D) Pengangkutan

(E)

(F)

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

Daur Ulang / Pembuangan Akhir

Dibakar

Tong Sampah

TPS Dump Truck

SAMPAH ORGANIK

Motor Sampah

Kompos Jalan dan Taman

TPA Sanitary Landfill

Gerobak Sampah Arm Roll Truck

SAMPAH AN ORGANIK

Pengepul Pemulung Sungai

Drainase


94

Tabel 3.16: Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Palopo Volume Terlayani

Nama No

Kecamatan/ Kelurahan

Tidak Terlayani

Jumlah Penduduk

Timbulan Sampah

(orang)

(M3)

32.026

31.563

0

0

0

0

0

0

3R

(%)

Institusi Pengelola

(M3))

(%)

(M3))

TPA

(%)

(M3))

(%)

(M3))

I

Wara

1

Tompotikka

5662

8700

0

0

0

0

0

0

40

2.265

2

Boting

6880

5338

0

0

0

0

0

0

40

2.752

3

Amassangan

4285

2560

0

0

0

0

0

0

40

1.714

4

Lagaligo

5245

2453

0

0

0

0

0

0

40

2.098

5

Dangerakko

5028

9787

0

0

0

0

0

0

40

2.011

6

Pajalesang

4926

3188

0

0

0

0

0

0

40

1.970

II

Wara Utara

19.628

20.428

0

0

0

0

0

0

7

Batupasi

2053

5021

0

0

0

0

0

0

40

2.008

8

Sabbamparu

3644

2354

0

0

0

0

0

0

40

942

9

Salubulo

5858

2765

0

0

0

0

0

0

40

1.106

10

Penggoli

2619

2111

0

0

0

0

0

0

40

844

11

Luminda

2138

2034

0

0

0

0

0

0

40

814

12

Patene

3316

6143

0

0

0

0

0

0

40

8.171

III

Wara Selatan

10.448

12172

0

0

0

0

0

0

13

Sampodo

1567

1657

0

0

0

0

0

0

40

663

14

Songka

2714

2654

0

0

0

0

0

0

40

1.062

15

Takkalala

3979

4837

0

0

0

0

0

0

40

1.935

16

Binturu

2188

3024

0

0

0

0

0

0

40

1.210

IV

Wara Timur

32.198

31206

0

0

0

0

0

0

17

Surutanga

5160

3456

0

0

0

0

0

0

40

1.382

18

Benteng

5164

7653

0

0

0

0

0

0

40

3.061

19

Pontap

6423

2358

0

0

0

0

0

0

40

943


12810

8.171

4.869

12.482

95

20

Malatunrung

3544

6451

0

0

0

0

0

0

40

2.580

21

Salekoe

5407

2275

0

0

0

0

0

0

40

910

22

Salutellue

2289

6759

0

0

0

0

0

0

40

2.704

23

Ponjalae

4211

2254

0

0

0

0

0

0

40

902

V

Mungkajang

7.205

9242

0

0

0

0

0

0

24

Mungkajang

2794

3985

0

0

0

0

0

0

40

1.594

25

Latuppa

1390

1197

0

0

0

0

0

0

100

1197

26

Murante

2077

3091

0

0

0

0

0

0

100

3091

27

Kambo

944

969

0

0

0

0

0

0

100

969

VI

Bara

23.701

24004

0

0

0

0

0

0

28

Temalebba

6149

4652

0

0

0

0

0

0

40

1.861

29

Balandai

5220

5621

0

0

0

0

0

0

40

2.248

30

Rampoang

6045

5981

0

0

0

0

0

0

40

2.392

31

To'Bulung

2892

4982

0

0

0

0

0

0

40

1.993

32

Buntu Datu

3395

2768

0

0

0

0

0

0

40

1.107

VII

Sendana

5.915

8164

0

0

0

0

0

0

33

Purangi

1642

2431

0

0

0

0

0

0

100

1642

34

Mawa

1278

2670

0

0

0

0

0

0

100

1278

35

Peta

1412

1045

0

0

0

0

0

0

100

1412

36

Sendana

1583

2018

0

0

0

0

0

0

100

1583

VIII

Telluwanua

12.076

13565

0

0

0

0

44

64699

37

Maroangin

1557

1832

0

0

0

0

0

0

40

733

38

Mancani

2133

975

0

0

0

0

44

64699

40

390

39

Sumarambu

1147

2890

0

0

0

0

0

0

100

2890

40

Salubattang

859

1675

0

0

0

0

0

0

100

1675

41

Jaya

3182

1856

0

0

0

0

0

0

100

1856

42

Batu Walenrang

0

0

0

0

100

1470

1976

0


0

1.594

9.602

5.915

11.881

1976

96

43

Pentojangan

1728

2361

0

0

0

0

0

0

100

2361

IX

Wara Barat

9.706

11404

0

0

0

0

0

0

44

Tamarundung

3590

3659

0

0

0

0

0

0

40

1464

45

Battang

1720

2086

0

0

0

0

0

0

100

2086

46

Lebang

2653

2086

0

0

0

0

0

0

100

2086

47

Battang Barat

700

1765

0

0

0

0

0

0

100

1765

48

Padang Lambe

1043

1808

0

0

0

0

0

0

100

1808

7745

Tabel 3.17 Kondisi Prasarana dan Sarana persampahan yang ada di Kota Palopo N o

Jenis Prasarana /

(i)

(ii)

1

Sarana

- Becak/Becak Motor Penampungan Sementara - Bak Biasa - Container - Transfer Depo

3.

Kapasitas (iii)

(iv)

Ritasi /hari

Kondisi

Keterangan

Berfungsi

Tdk berfungsi

(v)

(vi)

(vii)

Unit

3

Unit

11 136

√

rusak

√ √

Unit Unit

14

√

Unit

14

√

Unit

4

√

Unit

Pengangkutan - Dump Truck - Arm Roll Truck

4

Jumlah/

Pengumpulan Setempat - Gerobak

2

Satuan

- Compaction Truck (Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

Sudah tua

Unit


97

- TPS 3R

5

6

Unit

- SPA (stasiun peralihan antara) TPA/TPA Regional

Unit

- Sanitary landfill

Ha

- Controlled landfill

Ha

- Open dumping

Ha

1

√

7

√

Wara timur

Alat Berat

7

- Bulldozerl

Unit

2

√

- Whell/truck loader - Excavator / backhoe IPL

Unit

1

√

Unit

2

√

1 rusak berat

1 rusak berat

- sistem IPL: Instalasi Pengolahan Lindi

3.4.3

Peran Serta Masyarakat Peran serta masyarakat menurut jender dalam pengelolaan persampahan pada hakekatnya bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi hasil produksi sampah dari sumbernya dan melakukan kegiatan pemilahan sampah antara yang organik dan anorganik sebelum sampai ke tempat pewadahan baik itu TPS maupun sebelum ke TPA, sehingga dapat lebih menumbuhkan bentuk kepedulian dari masyarakat akan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa penanganan sampah di Kota Palopo dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan pola pengumpulan sampah yang antara lain meliputi pola pemgumpulan sampah secara individual langsung dan individual tak langsung, serta pola pengumpulan yang dilakukan secara komunal langsung dan pola komunal tak langsung. Pola-pola pengumpulan sampah seperti itu intinya adalah bagaimana bentuk keterlibatan langsung masyarakat dalam penanganan persampahan yang dihasilkan oleh rumah tangga dan jenis kegiatan masyarakat lainnya. Kegiatan sosialisasi pada masyarakat tentang kebersihan lingkungan perkotaan, khususnya Perda tentang kebersihan akan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan. Selain itu, dapat juga dengan memaksimalkan upaya menarik swasta dalam komponen kegiatan pengelolaan, termasuk memberi insentif kepada masyarakat yang ikut berperan dalam proses pengolahan sampah.


98

Tabel 3.18: Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat*

No

Nama Program/kegiatan

1

TPST 3R : TPST Sampah Organik

2

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan : Bank Sampah

Pelaksana/PJ

KSM

Lokasi

Wara Timur

Tahun Program/ Kegiatan* *) 2011

Penerima manfaat ***) L

P

50

50

Kondisi Sarana Saat Ini **)

Jumlah Sarana

Berfungsi

1

√

Tidak Berfungsi

Total


Tabel 3.19: Pengelolaan Sarana Persampahan oleh Masyarakat Pengelola No

Jenis Kegiatan

1

Pengolahan sampah

2

Pengolahan sampah menjadi barang kerajinan tangan

3

Lokasi

Lembaga

Kondisi

Ibu PKK kel. Malatunrung

Aktif

SMA 3 Palopo

OSIS SMA 3 palopo

Aktif


Kel. Purangi

Majelis Taqlim

Aktif

4


SMP8 Palopo

OSIS SMP 8 palopo

Aktif

5


SMK 1 Palopo

OSIS SMPK 1 palopo

Aktif

6


SD Mattirowalie Palopo

OSIS SD Mattirowalie Palopo

Aktif

BTN nyiur,kel. Malatunrung

Kerjasama dengan pihak lain

Keterangan

Kel. Purangi



99

3.4.4

Komunikasi dan Media Peran media komunikasi di Kota Palopo terhadap pengelolaan persampahan masih rendah. Hal tersebut tergambar dari belum adanya media yang fokus dalam publikasi maupun promosi terkait persampahan.Keterlibatan pihak swasta juga masih minim disebabkan ketertarikan terhadap sektor ini masih rendah serta dipandang belum menjadi isu yang mendesak, secara keseluruhan pengelolaan sampah di Kota Palopo masih sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Palopo..

Gambar 3.13 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kab/Kota

3.4.5

Peran Swasta

Tabel 3.20: Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Persampahan di Kota Palopo

No

Nama Provider/Mitra Potensial

Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

1.

Bank BRI cabang Palopo

2008

2.

-

3.4.6

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi Pengadaan bak sampah

Volume

300 unit

Potensi Kerjasama

-Kampanye pengolahan sampah yang baik

Pendanaan dan Pembiayaan Aspek pendanaan yang terkiat dalam pengelolaan dana operasional kebersihan/persampahan masih memerlukan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun dukungan pembiayaan APBD Kota Palopo. Khusus untuk retribusi pengangkutan persampahan di Kota Palopo masih belum dilakukan secara optimal.


100

Tabel 3.21: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi persampahan No

Belanja (Rp)

Subsektor 2010

2011

2012

2013

2014

Ratarata

2

Sampah (2a+2b)

2.a

Pendanaan Investasi Persampahan

1.194.160.000,-

738.829.000,-

630.074.000,-

333.551.000,-

414.213.000,-

16,76

2.b


3.105.457.500,-

3.398.510.400,-

3.487.329.600,-

5.794.032.800,-

6.021.698.400,-

26,89

2.c

Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

3.500.000.000,-

3.500.000.000,-

3.500.000.000,-

6.000.000.000,-

6.500.000.000,-

Tabel 3.22 Realisasi dan Potensi Retribusi Sampah No


SKPD

2010

2011

2012

2013

2014

2

Retribusi Sampah

2.a

Realisasi retribusi

-

-

-

-

-

2.b

Potensi retribusi

700.000.000,-

800.000.000,-

800.000.000,-

800.000.000,-

1.000.000.000,-

3.4.7

Pertumb uhan (%)

Permasalahan mendesak Permasalahan sampah di palopo yaitu seringnya masyarakat membuang sampah ke sungai,darainse sehingga menyebabkan pencemaran yang parah meskipun dari dinas kebersihan telah rutin melakukan pembersihan sungai.Namun prilaku masyarakat yang sulit berubah. Pemilihan sampah mulai dari sumbernya dapat meminimalisir jumlah timbunan sampah, Keterbatasan dan masih kurang optimalnya sarana bangunan 3R menjadi salah satu permasalahan cukup penting selain dari perilaku masyarakat. (Lihat Tabel 3.23. Permasalahan Mendesak.)


101

Pertum buhan (%)

Tabel 3.23 Permasalahan Mendesak No


1

-

Masih rendahnya cakupan layanan pengangkutan sampah ke TPA

-

Masih terbatasnya armada pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan ke TPA

-

Masih kurangnya tempat penampungan sampah sementara ( TPS )

-

Belum optimalnya sistem kelembagaan yang ada dalam pengelolaan sistem persampahan.

-

SDM yang bertugas dalam pengelolaan sistem persampahan belum memiliki kualitas yang

2

3

diharapkan. -

Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengelolah sistem persampahan

-

Sistem manajemen operasional pengangkutan sampah yang belum optimal.

-

Masih terbatasnya penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.

-

Masih rendahnya partisipasi pihak swasta ( CSR ) dalam pengelolaan sampah.

Sumber:kajian Pokja Sanitasi Kota Palopo & DKPP

3.5

Pengelolaan Drainase Perkotaan Pengelolaan sistem jaringan drainase perkotaan di Kota Palopo hingga saat ini belum seoptimal seperti yang diharapkan. Sehingga penanganan sistem drainase kota kaitannya dengan penanganan banjir perkotaan akan memerlukan kajian khusus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya banjir perkotaan dan kajian karakteristik lingkungan yang diduga berpengaruh terhadap masalah banjir perkotaan, sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sebab pada dasarnya sistem drainase perkotaan selain berfungsi untuk mengalirkan air permukaan, menerima air hujan, dan mengalirkan air buangan (limbah) rumah tangga dan limbah industri pabrik. Hujan yang jatuh kemungkinan besar terkontaminasi, ketika telah memasuki dan melintasi atau berada di lingkungan perkotaan. Sumber kontaminasi yang berasal dari udara buangan (asap, debu, uap dan gas) dan atau permukaan tanah serta limbah domestik membawa dapat polutan ke badan air. Fungsi jaringan drainase digunakan sebagai sarana untuk mengalirkan air buangan baik yang bersumber dari air hujan, air buangan rumah tangga dan air yang bersumber dari jalan, jaringan drainase di Kota Palopo terdiri dari drainase primer, sekunder dan tersier dengan kondisi permanen, semi permanen dan temporer (tanah). Kondisi existing saluran drainase yang ada di Kota Palopo secara umum berupa saluran terbuka dan belum tertata dalam suatu sistem dengan pola sistem jaringan drainase yang baik, dimana saluran-saluran drainase yang terbangun nampaknya belum memenuhi standar perencanaan teknis


102

yang baik. Hal ini terlihat dengan adanya saluran-saluran yang tidak jelas arah pengaliran maupun pembuangan ke pembuangan akhir (out fall) berupa laut. Dampak saluran-saluran tersebut tertimbun pasir laut dan sampah di bagian hilirnya. Jika terjadi pasang, air laut menggenangi lokasi-lokasi yang lebih rendah permukaannya dan jika air laut surut kembali, lokasi-lokasi yang tergenang tidak langsung surut akibat dari tertimbunnya pasir laut dan sampah di bagian hilir saluran drainase yang ada. Kondisi saluran drainase yang ada juga belum merupakan suatu sistem jaringan drainase serta belum memenuhi persyaratan-persyaratan teknis, disamping itu umumnya drainase yang ada sudah mengalami pendangkalan (sedimentasi) dan ditumbuhi oleh jenis rerumputan tertentu (tanaman liar) baik pada saluran primer, sekunder dan tersier. Sehingga untuk mengantisipasi semakin berkurangnya fungsi aliran dari saluran drainase yanga ada, maka diperlukan pengembangan terhadap sistem jaringan drainase yang sesuai untuk mengalirkan dan menampung air, kemungkinan dilakukan pengembangan dengan struktur sistem pembuangan yang dapat dengan cepat mengalirkan air ke pembuangan akhir, serta untuk pemeliharaan dan pembersihan akan dengan mudah dan kontinyu dilakukan. Selain itu, identifikasi yang dilakukan menunjukkan masih terdapat penyatuan antara saluran buangan untuk air limbah rumah tangga dengan saluran untuk pengaliran air hujan. Disisi lain, pola aliran air hujan/limbah yang ada juga belum merupakan satu kesatuan hirarki saluran pembuangan yang jelas. Beberapa saluran yang masih berkonstruksi tanah pada saat puncak debit air belum mampu mengalirkan air yang ada di tempat tersebut ke saluran pembuangan air yang lebih makro. Sehingga dampaknya terlihat masih terdapat genangan-genangan air pada beberapa kawasan, yang belum memiliki sistem saluran drainase yang memadai.

3.5.1

Kelembagaan Aspek kelembagaan dalam penanganan sistem jaringan drainase di Kota Palopo memerlukan reorganisasi yang mendasar bagi peningkatan fungsi pengelolaan sistem saluran drainase yang ada. Penanganan tersebut dapat dilakukan terhadap sumber limpasan air baik dari rumah tangga atau sumber aktivitas lainnya hingga pengelolaan terhadap sumber saluran distribusi melalui saluran drainase tersier, sekunder hingga ke pembuangan akhir. Sehingga sangat memungkinkan perlunya petunjuk dari pihak yang bertanggungjawab atau instansi yang menangani pengelolaan sistem jaringan drainase dalam menerapkan metode dan konsep yang tepat dalam mengurangi permasalahan sistem drainase yang ada. Disamping itu, aspek kelembagaan dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, juga bertanggung jawab terhadap pengembangan rencana dan program, persiapan dan implementasi sistem pembangunan, melakukan operasi dan pemeliharaan, manajemen keuangan dan menjaga sistem pendukung pengambilan keputusan.


103

Selain dari itu sistem pengelolaan drainase juga melibatkan institusi Badan Lingkungan Hidup (BLH) terutama Bidang Pengawasan Lingkungan, dimana pencegahan pencemaran air merupakan salah satu prioritas pada jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Sebagai salah satu utilitas suatu daerah / wilayah, drainase tentu saja harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian dengan utilitas lain maupun fungsi lahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terutama Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, memiliki intervensi yang tidak kecil terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya. (Lihat Tabel 3.24 Daftar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Drainase Lingkungan )


104

Tabel 3.24: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Perkotaan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

Masyarakat

 Menyusun target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota

√

X

X

 Menyusun rencana program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target

√

X

X

 Menyusun rencana anggaran program drainase perkotaan dalam rangka pencapaian target

√

X

X

√

X

X

 Membersihkan saluran drainase perkotaan

√

X

√

 Memperbaiki saluran drainase perkotaan yang rusak

√

X

X

 Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase perkotaan di wilayah yang akan dibangun

√

X

X

 Memastikan integrasi sistem drainase perkotaan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer

√

X

X

 Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase perkotaan

√

X

X

 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase perkotaan

X

X

X

PERENCANAAN

PENGADAAN SARANA  Menyediakan / membangun sarana drainase perkotaan PENGELOLAAN

 Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN



105

PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI Pemerintah Kabupaten/Kota

Swasta

Masyarakat

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota

√

X

X

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase perkotaan

√

X

X

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase perkotaan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase perkotaan

√

X

X

Sumber :


106

Tabel 3.25: Daftar Peraturan Drainase Perkotaan Kota Palopo Ketersediaan

Pelaksanaan

Substansi Ada

Tidak Ada



DRAINASE PERKOTAAN 

Target capaian pelayanan pengelolaan drainase perkotaan di Kab/Kota ini

X

√



Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan drainase perkotaan Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase perkotaan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase perkotaan sebagai saluran pematusan air hujan

X

√







X

X

X

√ √

√

Sumber :


107


Keterangan

3.5.2

Sistem dan Cakupan Pelayanan Sistem drainase di wilayah Kota Palopo dilakukan dengan menganalisis sistem pola pengaliran dan buangan air yang terdapat khususnya di kawasan perkotaan Kota Palopo agar tidak terjadi banjir atau genangan. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap karakteristik sistem jaringan drainase yang ada, dimana selain berfungsi untuk mengalirkan air hujan juga dapat digunakan untuk mengalirkan air buangan yang bersumber dari buangan rumah tangga, sumber buangan dari fasilitas sosial dan ekonomi, serta sumber air buangan lainnya. Sebab kondisi saluran drainase yang ada saat ini di wilayah Kota Palopo pada umumnya masih belumberfungsi optimal, sehingga diperlukan pelayanan sistem jaringan drainase yang terhirarki dan terpadu.

Gambar 3.14 : Grafik Prosentase Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin

Berdasarkan hasil EHRA diketahui bahwa 27.4 % penduduk mengalami banjir secara rutin.

Sumber : Hasil Studi EHRA Kota Palopo Tahun 2014

Berdasarkan hasil EHRA diketahui bahwa 27.4 % penduduk mengalami banjir secara rutin.


108

Peta 3.4: Peta jaringan drainase dan wilayah genangan Kota Palopo

Gambar 3.15: Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan drainase perkotaan

Diagram Sistem Sanitasi Drainase Perkotaan (B)

Produk

(A)

Input

User Interface

Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal

(C)

(D)

(E)

Pengangkutan / Pengaliran

(Semi) Pengolahan

Daur Ulang dan/atau

Akhir Terpusat

Pembuangan Akhir

GREY WATER AIR CUCIAN DARI DAPUR AIR BEKAS MANDI AIR CUCIAN PAKAIAN

ATAP BANGUNAN

SUNGAI

TALANG

DRAINASE HALAMAN

JALAN TANAH / BIOPORI RUANG PUBLIK


110

Tabel 3.26: Luas Wilayah Genangan Wilayah Genangan

Nama No

Kecamatan/

Luas

Ketinggian

Lama

Frekuensi

Kelurahan

(Ha)

(M)

(jam/hari)

(kali/tahun)

Penyebab

Wara Tompotikka

0

0

0

0

Boting

0

0

0

0

Amassangan

0

0

0

0

Lagaligo

0

0

0

0

Dangerakko

2,5

0,5

2

1

Banjir dari sungai Latuppa

Pajalesang

0,5

0,5

2

1

Banjir dari sungai Latuppa

Batupasi

0

0

0

0

Sabbamparu

0

0

0

0

Salubulo

0

0

0

0

Penggoli

0

0

0

0

Luminda

0

0

0

0

Patene

0

0

0

0

Sampodo

0

0

0

0

Songka

0

0

0

0

Takkalala

0

0

0

0

Binturu

0

0

0

0

Surutanga

0

0

0

0

Benteng

0

0

0

0

Pontap

0

0

0

0

Malatunrung

0

0

0

0

Salekoe

0

0

0

0

Salutellue

0

0

0

0

Wara Utara

Wara Selatan

Wara Timur


111

0

0

0

0

Mungkajang

0

0

0

0

Latuppa

0

0

0

0

Murante

0

0

0

0

Kambo

0

0

0

0

Temalebba

0

0

0

0

Balandai

0

0

0

0

Rampoang

0

0

0

0

To'Bulung

0

0

0

0

Buntu Datu

0

0

0

0

Purangi

0

0

0

0

Mawa

0

0

0

0

Peta

0

0

0

0

Sendana

0

0

0

0

Maroangin

0

0

0

0

Mancani

0

0

0

0

Sumarambu

0

0

0

0

Salubattang

0

0

0

0

Jaya

0

0

0

0

Batu Walenrang

0

0

0

0

Pentojangan

0

0

0

0

Tamarundung

0

0

0

0

Battang

0

0

0

0

Lebang

0

0

0

0

Battang Barat

0

0

0

0

Ponjalae Mungkajang

Bara

Sendana

Telluwanua

Wara Barat


112

Padang Lambe

0

0

0

0

Sumber :

Tabel 3.27: Kondisi sarana dan prasarana drainase yang ada di Kota Palopo Jenis Prasarana /

Satuan

Kondisi

Jumlah/

Frekuensi Pemeliharaan

No Kapasitas

Berfungsi

Tdk berfungsi

(kali/tahun)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

10.45 m

4,50

Baik

-

1,50

Baik dan Sedang

-

-

-

-

Sarana (i)

1

(ii)

Saluran Primer - S. Primer - S. Primer

2

Saluran Sekunder

9.990 m - Saluran Sekunder - Saluran Sekunder - Saluran Sekunder 3.

Bangunan Pelengkap - Rumah Pompa

unit

-

unit

- Pintu Air

Sumber : PU Cipta Karya Kota Palopo, 2008

3.5.3

Peran Serta Masyarakat Secara umum peran serta masyarakat menurut jender maupun masyarakat berpenghasilan rendah dalam pengelolaan jaringan drainase sangat dibutuhkan mengingat untuk membantu proses pemeliharaan dan kesinambungan kinerja jaringan drainase, keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting. Sebab pada dasarnya terjadinya banjir dan genangan di beberapa kawasan perkotaan Kota Palopo, dan di daerah sekitarnya itu disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menata dan menjaga sistem saluran yang masih berfungsi. Sehingga kapasitas jaringan drainase yang pada awal perencanaannya dapat menampung debit air yang lewat, menjadi berkurang seiring dengan kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat untuk meminimalkan dampak terjadinya banjir dan genangan tersebut.


113

Tabel 3.28 Daftar Program/Kegiatan Drainase Perkotaan Berbasis Masyarakat*)

No

Nama Program/Kegiatan

Pelaksana/PJ

PNPM 1

Mandiri Perkotaan / Drainase

Penerima manfaat***)

Tahun Program/ kegiatan **)

Lokasi

Swadaya Masyarakat

2009

L

P

√

√

Jumlah Sarana

Kondisi Sarana Saat Ini ****) Berfungsi

√

48 Kelurahan

Total


Program pemberdayaan masyarakat yang menyediakan layanan pembangunan Drainase Perkotaan berbasis masyarakat di KotaPalopo yakni PNPM Mandiri, kegiatan pemberdayaan tersebut pelaksanaannya melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang merupakan representatif dari masyarakat Kelurahan. Pada setiap tahapannya baik tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan, kedua program ini melibatkan aspek PMJK. Pada setiap kegiatan pembangunan drainase dibentuk kelompok O & M (Operational & Maintanance) yang berfungsi untuk memanfaatkan dan memelihara infrastruktur yang telah terbangun. Namun pada pelaksanaannya, kelompok pengelola ini tidak melaksankan fungsi sebagaimana mestinya sehingga sebagian besar drainase yang telah dibangun, tidak terawat, terdapat timbunan sampah bahkan rusak.

Tabel 3.29: Pengelolaan Sarana Drainase Perkotaan oleh Masyarakat Lokasi

Pengelolaan

No

Jenis Sarana

1

JaringanDrainase perkotaan sepanjang 1 km

Kelurahan Mungkajang

KSM

Tidak aktif

Tidak ada

2

Jaringan Drainase perkotaan sepanjang 1,5 km

Kelurahan Tatkalala

KSM

Tidak aktif

Tidak ada

Lembaga

Kondisi

Iuran

Keterangan



114

Tidak Berfungsi

3.5.4

Komunikasi dan Media Terkait kegiatan komunikasi yang ada di Kota Palopo untuk mengkampanyekan atau mempromosikan mengenai pengelolaan drainase telah dilakukan sejak lama dengan kegiatan mempromosikan system pengolahan draenase dengan tujuan mengajak masyarakat secara bersamasama untuk menjaga dan merawat saluran draenase yang ada. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.

Gambar 3.16 Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi yang pernah diikuti di Kota Palopo

Sumber : Studi Komunikasi dan Pemetaan Media 2014

3.5.5

Peran Swasta Keterlibatan dunia usaha dalam pengelolaan drainase perkotaan di Kota Palopo sampai saat ini belum ada. Dukungan kelembagaan yang belum kuat merupakan penyebab sehingga tidak ada dukungan usaha dalam pengelolaan drainase. Partisipasi pengelolaan drainase perkotaan hanya datang dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat melalui dana stimulan Bantuan langsung Masyarakat dan swadaya masyarakat sendiri.

Tabel 3.30: Penyedia layanan pengelolaan drainase perkotaan yang ada di Kota Palopo

No

1.

Nama Provider/Mitra Potensial

Tahun mulai operasi/ Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

Volume

Potensi Kerjasama

Belum ada kerjasama dengan CSR


115

3.5.6

Pendanaan dan Pembiayaan Aspek pendanaan dalam penanganan sistem drainase masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palopo, yang pelaksanaannya ditangani langsung oleh instansi terkait seperti Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo. Sistem pembiayaan dalam pengelolaan sistem jaringan drainase yang ada juga menggunakan biaya bantuan dari pemerintah provinsi melalui dana APBD Provinsi dan APBN dari pusat tergantung jenis pekerjaan jaringan drainase yang dikerjakan. Secara umum jaringan drainase di daerah perkotaan Kota Palopo khususnya di kawasan pusat aktivitas dan kawasan permukiman terdiri dari jaringan drainase sekunder dan tersier yang pembiayaan pembangunannya lebih banyak berasal dari pembiayaan APBD Kota Palopo.

Tabel 3.31: Rekapitulasi Realisasi Pendanaan drainase perkotaan Belanja (Rp) No

Ratarata

Subsektor 2010

2011

2012

2013

2014

2.692.386.516,-

20.412.607.001,-

3.878.204.000,-

8.274.807.160,-

5.673.090.000,-

1

Drainase (3a+3b)

1.a

Pendanaan Investasi Drainase Perkotaan

1.b


-

59.200.000,-

90.000.000,-

24.000.000,-

310.000.000,-

1.c

Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

-

70.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Pertu mbu han (%)

Sumber Data :

Tabel 3.32 Realisasi dan Potensi Retribusi Drainase Perkotaan No


SKPD

2010

2011

2012

2013

2014

1

Retribusi Drainase Perkotaan

1.a

Realisasi retribusi

-

-

-

-

-

1.b

Potensi retribusi

25.000.000,-

30.000.000,-

50.000.000,-

50.000.000,-

50.000.000,-


Pertumbuhan (%)

116

3.5.7

Permasalahan mendesak Permasalahan sistem drainase yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palopo umumnya antara lain meliputi masalah ancaman banjir dan bertambahnya daerah genangan. Banjir dan genangan yang terjadi di Kota Palopo disebabkan oleh belum berfungsinya secara optimal saluran yang ada saat ini dan belum merupakan satu kesatuan sistem jaringan drainase yang layak. Sedangkan untuk genangan, yang umum terjadi adalah diakibatkan oleh luapan Sungai Amassangan dan Sungai Boting yang membelah pusat Kota Palopo. Kondisi tersebut disebabkan oleh karakteristik topografi Kota Palopo yang relatif datar dan diapit oleh dua buah sungai yang mengalir di tengah-tengah kota.

Tabel 3.33 Permasalahan Mendesak No

1

2 3

4.




Masih terbatasnya jaringan drainase untuk menjangkau seluruh pemukiman.



Belum adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan fungsi drainase.



Menurunnya fungsi drainase akibat penyumbatan dan sedimentasi.



Menurunnya fungsi drainase akibat terjadinya alih fungsi drainase.



Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara fungsi drainase.



Masih rendahnya partisipasi pihak swasta dalam membangun,merehabilitasi dan memelihara drainase.



Masih rendahnya kualitas drainase yang ditandai dengan konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan.

Sumber Data : Kajian Pokja Sanitasi dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya


117

3.6

Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi Selain PHBS, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan juga masih ada beberapa komponen lain yang terkait sanitasi antara lain : air bersih, Air Limbah Industri Rumah Tangga serta Limbah Medis.

3.6.1

Pengelolaan Air Bersih Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palopo dalam penanganan masalah penyediaan dan pelayanan air minum secara umum masih menyangkut pada tingkat pelayanan yang diberikan oleh PDAM yang dirasa belum optimal. Permasalahan tersebut antara lain meliputi :  Masih terbatasnya prasarana dan sarana pengolahan air minum PDAM Kota Palopo dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  Masih terbatasnya jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dapat menjangkau seluruh daerah pelayanan.  Kurangnya pendanaan dalam penambahan prasarana dan sarana untuk penambahan jaringan – jaringan baru dan mengelola sumber – sumber air baku yang ada.


118

Peta 3.5 Peta cakupan layanan air bersih (atau peta jaringan PDAM)

Gambar 3.17 : Grafik Akses terhadap Air Bersih/Sumber Air Minum dan Memasak Berdasarkan hasil EHRA mengacu kepada standard WHO dan Unicef diketahui bahwa masih ada penduduk yang mengunakan sumber air minum dan masak tidak terlindungi sebesar % terdiri dari: sumur gali tidak terlindungi sebesar 2,4 %, mata air tidak terlindungi sebesar 1 % air isi ulang 28,2 %, Air botol kemasan 6,9 % dan lain-lain sebesar 1,8% (membeli air dari penjual keliling dll). Selebihnya menggunakan sumber untuk air minum dan masak yang dinilai terlindungi antara lain sumur gali terlindungi sebesar 15,6 %, sumur pompa tangan 3,3 %, PDAM 55,1 %, mata air terlindungi 8,6 %, Hidran umum/kran umum dari PDAM sebesar 1,3%).

Tabel 3.34: Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten/Kota No

Uraian

Satuan

Sistem Perpipaan

1

Pengelola

2

Tingkat Pelayanan

%

63 %

3

Kapasitas Produksi

Lt/detik

432,5

4

Kapasitas Terpasang

Lt/detik

945

5

Jumlah Sambungan Rumah (Total)

Unit

19.058 RT

6

Jumlah Kran Air

Unit

7

Kehilangan Air (UFW)

%

8

Retribusi/Tarif (rumah tangga)

M3

9

Jumlah pelanggan per kecamatan

PDAM/ BPAM

- Kecamatan Wara

Pelanggan

- Kecamatan Wara Selatan

Pelanggan


Keterangan

43,55 %

120

3.6.2

- Kecamatan Wara Timur

Pelanggan

- Kecamatan Wara Utara

Pelanggan

- Kecamatan Sendana

Pelanggan

-Kecamatan Mungkajang

Pelanggan

-Kecamatan Bara

Pelanggan

-Kecamatan Telluwanua

Pelanggan

-Kecamatan Wara Barat

Pelanggan

Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Sistem Pengelolaan Industri rumah tangga di Kota Palopo tidak memiliki sistem pengolahan khusus. Seperti limbah domestik lainnya pengalirannya tidak melalui penampungan atau peresapan terlebih dahulu melainkan langsung ke saluran terbuka. Jenis industri rumah tangga di Kota Palopo bervariasi antara lain beberapa industri kue khas Palopo yang berlokasi disepanjang jalan poros Makale–Palopo , industri cinderamata/souvenir berlokasi disekitar objek-objek wisata, industri tahu/tempe dibeberapa lokasi dalam kota. Industri tersebut pada umumnya tidak melakukan pengeloaan air limbah buangan hasil industri, melainkan langsung dibuang ke drainase atau jika lokasi industri dekat sungai langsung dibuang kesungai. (Lihat Tabel 3.35 Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga)

Tabel 3.35: Pengelolaan limbah industri rumah tangga kabupaten/kota Jenis Industri Rumah Tangga

3.6.3

Lokasi

Jumlah industri RT

Jenis Pengolahan

Kapasitas (m3/hari)

Pengelolaan Limbah Medis Pengelolaan Limbah medis di Kota Palopo sudah lumayan bagus,ini dapat terlihat dari sistem pengolahan limbah Rumah Sakit Umum Sawerigading palopo yang telah menggunakan on site system. Dan terdapat pula 2 puskesmas yang telah melakukan pengelohan limbah medis dengan baik yaitu


121

puskesmas mungkajang dan puskesmas wara selatan.Untuk rumah sakit swasta,pengolahan limbah medisnya dikirim ke Rumah Sakit Umum Sawerigading palopo untuk dikelolah dikarenakan belum tersedia sistem pengolahan dirumah sakit tersebut.

Tabel 3.36: Pengelolaan limbah medis di fasilitas-fasilitas kesehatan Nama Fasilitas Kesehatan

Lokasi

Jenis Pengolahan Limbah Medis

Kapasitas (m3/hari)

RSU Sawerigading

Rampoang

On site system

25

Puskesmas Mungkajang

Mungkajang

incenerator

10

Puskesmas wara selatan

tatkalala

On site system

10


122

Bab 4:

Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan Program pengembangan Sanitasi Pemerintah Kota Palopo selalu di programkan oleh Satuan

Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan sanitasi, dan untuk mengetahui secara jelas terkait dengan program pengembangan sanitasi khususnya pada 3 (tiga) komponen prioritas program PPSP yakni Komponen Limbah Domestik, Komponen Persampahan dan Komponen Drainase Perkotaan + PHBs maka dapat dilihat pada tabel-tabel program kegiatan yang sedang berjalan maupun tabel program kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 dibawah ini :

4.1

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Sanitasi Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat, termasuk kampanye pentingnya pola hidup bersih dan sehat, sosialisasi serta pengadaan sarana dan prasarana sanitasi termasuk berbagai kegiatan- kegiatan pemicuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya berprilaku hidup bersih dan sehat. Hal tersebut terus dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo, dalam hal ini Dinas Kesehatan yakni Program Promosi Kesehatan berupa Billboard PHBS yang ditempatkan pada beberapa lokasi strategis. Program ini bertujuan menciptakan

lingkungan hidup yang sehat, sehingga dapat

mewujudkan derajat kesehatan keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan kegiatan yang sedang berjalan dan tabel rencana program tahun berikutnya dalam sektor sanitasi yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta promosi higiene yang dilakukan oleh SKPD terkait (Dinas Kesehatan). Tabel 4.1: Rencana program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi tahun 2015 Rencana Program dan Kegiatan PHBS terkait Sanitasi Tahun 2015 [n+1]*) No

I

1 2 II 1

Nama progam/kegiatan PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kegiatan : Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Kegiatan : Pengkajian

Satuan

Volume

Indikasi biaya (Rp)

Sumber pendanaan/ pembiayaan

SKPD penanggung jawab

Sumber dokumen perencanaan

Kegiatan

1

75,000,000

APBD II

Dinkes

Renja Dinkes Tahun 2015

Kegiatan

6

358,000,000

APBD II

Dinkes


Kegiatan

5

92,000,000

APBD II

Dinkes

Renja Dinkes


123

pengembangan lingkungan sehat

III

1

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Kegiatan : Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Tahun 2015

Kegiatan

5

125,000,000

APBD II

Dinkes


2

Peningkatan imunisasi

Kegiatan

3

24,000,000

APBD II

Dinkes


3

Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah

Kegiatan

5

129,000,000

APBD II

Dinkes


Sumber dana

Lokasi kegiatan

Sumber : Renja Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2015

Tabel 4.2: Kegiatan PHBS terkait Sanitasi yang sedang berjalan Kegiatan PHBS terkait sanitasi Tahun 2014 [n]*) No

Nama program/kegiatan

Satuan

Volume

Biaya (Rp)

1

Penyuluhan PHBS

Paket

2

4.750.000,-

2

Study Ehra

Paket

1

67.580.000,-

3

Penyediaan Air bersih

Paket

2

3.930.000,-

Paket

2

4.674.500,-

Paket

2

Paket

2

Pelaksana kegiatan

APBD Palopo

Bidang Promkes

Palopo

Bidang P2PL

Palopo

Bidang P2PL

APBD

Palopo

Bidang P2PL

4.674.500,-

APBD

Palopo

Bidang P2PL

3.200.000,-

APBD

Palopo

Bidang P2PL

APBD

APBD

4

4

5

Pengawasan dan Pemantauan Depot Air Minum Pengawasan dan Pemantauan Depot Air Minum Pengawasan dan Pembinaan TTU dan TPM

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2014

4.2

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Rencana program dan kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik saat ini tahun 2015 berupa Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan pembangunan IPAL dan IPLT dengan indikasi biaya total sebesar Rp. 7,500,000,000,- yang bersumber pada APBN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :


124

Biaya total sebesar yang bersumber pada APBN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.3: Rencana program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik tahun 2015 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2015 [n+1]*) No I

1

2

Nama progam/kegiatan

Satuan

SANITASI SUBSEKTOR LIMBAH DOMESTIK PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Kegiatan : Pembangunan IPAL RW. II Kel. Sabbamparu Pembangunan IPLT dan Alat Pendukungnya Kel. Sabbamparu

Indikasi biaya (Rp)

Volume

Paket

Paket

1

1

3,000,000,000

4,500,000,000


APBN

APBN




Renja Tahun 2015


Renja Tahun 2015

Sumber : Renja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2015

Rencana Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik saat ini tahun 2014 berupa Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi dengan kegiatan Pembangunan MCK++ dengan indikasi biaya total sebesar Rp.640,827,000,- yang bersumber pada APBD dan APBN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.4: Kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang sedang berjalan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2014 [n]*) No I


Satuan

Volume

Biaya (Rp)

Sumber dana

Lokasi kegiatan

Pelaksana kegiatan

SANITASI SUBSEKTOR LIMBAH DOMESTIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN


125

1 2 3

PRASARANA DAK BIDANG INFRASTRUKTUR SANITASI Kegiatan : Pembangunan MCK++ dan SR Pembangunan MCK++ dan SR Pembangunan MCK++ dan SR

Paket

1

Paket

1

Paket

1

DAK / DAU

986,123,160,-

Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kel. Mawa Kec. Sendana Kel. Pontap Kec. Wara Timur


Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2014

4.3

Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Tabel 4.5: Rencana program dan kegiatan pengelolaan persampahan tahun 2015 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan PersampahanTahun 2015 [n+1]*) No I

1

2

Satuan

Volume

Indikasi biaya (Rp)


kegiatan

1

7.076.220.000,-

APBD

kegiatan

1

7.076.220.000,-

APBD

DKPP

kegiatan

1

453.634.000,-

APBD

DKPP

Nama progam/kegiatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan



Catatan: *) Tahun n adalah tahun berjalan (saat Buku Putih Sanitasi disusun).

Tabel 4.6: Kegiatan pengelolaan persampahan yang sedang berjalan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2014 [n]*) No

I

1


Satuan

Volume

Biaya (Rp)

Sumber dana

Lokasi kegiatan

Institusi pelaksana

Unit

145

350,000,000

APBD

Kota Palopo

Badan Lingkungan Hidup

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan

Catatan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kota Palopo Tahun 2014 | Buku Putih Sanitasi Kota Palopo – 2014

126

4.4

Peningkatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Rencana program dan kegiatan drainase Perkotaan saat ini tahun 2015 berupa Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong dengan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Dan Gorong – Gorong dengan indikasi biaya total sebesar Rp. 61,049,602,250,- yang bersumber pada APBD,APBD Propinsi dan APBN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut : Biaya total sebesar yang bersumber pada APBD,APBD Propinsi dan APBN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.7: Rencana program dan kegiatan pengelolaan drainase perkotaan tahun 2015 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Tahun 2015 No

I


Satuan

Indikasi biaya (Rp)

Volume




APBD TK.I

Menyebar di Wilayah Kota Palopo


APBD



Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Paket

Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/ Gorong-Gorong

Paket

202

93

56,866,300,000

APBN APBD TK.II

4,183,302,250

Sumber : Renja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo

Rencana Program dan Kegiatan Drainase Perkotaan saat ini tahun 2014 berupa Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong – Gorong dan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Dan Gorong – Gorong dengan indikasi biaya total sebesar Rp.4.200.012.000,- yang bersumber pada APBD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.8: Kegiatan pengelolaan drainase perkotaan yang sedang berjalan Kegiatan Pengelolaan Drainase Perkotaan Tahun 2014 No

I


Satuan

Volume

Biaya (Rp)

Sumber dana

Lokasi kegiatan

Pelaksana kegiatan

Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong


127

1

Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Paket

45

2


Paket

4

3,890,012,000

APBD

310,000,000 APBD





Sumber : Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Tahun 2014

4.5

Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Untuk Rencana Program dan kegiatan Sub-sektor limbah domestik,persampahan dan drainase perkotaan tahun 2015 secara total komponen terkait sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9: Rencana program dan kegiatan saat ini tahun 2015 Rencana Program dan Kegiatan Terkait Sanitasi Tahun 2015 No


Satuan

Volume

Indikasi biaya (Rp)




APBN


Renja Tahun 2015

APBN


SANITASI SUB-SEKTOR LIMBAH DOMESTIK PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Kegiatan : Pembangunan IPAL RW. II

I

1

Kel.Sabbamparu Kec. Wara Utara

Paket

1

3,000,000,000

Pembangunan IPLT dan Alat Pendukungnya 2 Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara. II

Paket

1

4,500,000,000

Renja Tahun 2015

SANITASI SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN PROGRAM Kegiatan :

III I

SANITASI SUB-SEKTOR DRAINASE PERKOTAAN PROGRAM PEMBANGUNAN


128

SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong


Paket

202

56,866,300,000

APBN APBD TK.II APBD TK.I

Paket

93

4,183,302,250

APBN APBD TK.II APBD TK.I


Renja Tahun 2015


Renja Tahun 2015

Sumber : Renja SKPD Kota Palopo Tahun 2015

Sedangkan untuk kegiatan yang sedang berjalan tahun 2014 Sub-sektor limbah domestik,persampahan dan drainase tahun 2014 secara total komponen terkait sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10: Kegiatan yang sedang berjalan Kegiatan Terkait Sanitasi Tahun 2014 No I


Satuan

Volume


2


Paket

1

3


Paket

1

III

Sumber dana

Lokasi kegiatan

DAK/ DAU

Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kel. Mawa Kec. Sendana Kel. Pontap Kec. Wara Timur

Pelaksana kegiatan

SANITASI SUB-SEKTOR LIMBAH DOMESTIK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DAK BIDANG INFRASTRUKTUR SANITASI Kegiatan :

1

II

Indikasi biaya (Rp)

Paket

1 986,123,160,-


SANITASI SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN PROGRAM Kegiatan : SANITASI SUB-SEKTOR DRAINASE PERKOTAAN


129

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONGGORONG

1

Kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Paket

45

2


Paket

4

3,890,012,000

APBD

310,000,000 APBD





Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kota Palopo Tahun 2014


130

Bab 5: 5.1

Area Berisiko Sanitasi

Area Berisiko Sanitasi Risiko Sanitasi diartikan sebagai terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku higiene dan sanitasi. Proses penentuan area berisiko dimulai dengan analisis data sekunder, diikuti analisis berdasarkan hasil studi EHRA dan dengan penilaian SKPD. Penentuan area berisiko akan dilakukan bersama-sama seluruh anggota Pokja AMPL Kota Palopo berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut. 1.

Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD mengenai ketersediaan layanan fasilitas air bersih dan sanitasi dan data umum, meliputi nama kelurahan, luas administratif, luas terbangun; pertumbuhan penduduk; Jumlah KK dalam setiap kelurahan/desa; kepadatan penduduk; klasifikasi urban dan rural; area CBD (Central Bussiness Development); Jumlah KK miskin; jumlah KK yang masih melakukan BABS; jumlah KK ke akses sistem tidak layak dan layak (On-Site) dan akses ke Sistem Komunal serta akses ke sistem terpusat (Off-Site); jumlah sampah rumah tangga yang terkumpul dan terangkut; jumlah TPS dan TPS-3R yang ada dan juga jumlah Pasar; serta daerah yang terpengaruh pasang surut dan wilayah yang terpengaruh genangan..

2.

Studi EHRA merupakan data primer yang diambil berdasarkan survey partisipatif di Kota Palopo untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku higiene dan sanitasi skala rumah tangga di Kota Palopo dengan jumlah responden yaitu 800 rumah tangga di 48 Kelurahan sei-Kota Palopo. Hasil dari analisa Studi EHRA yang tergambarkan dalam Indeks Risiko Sanitasi (IRS) diartikan sebagai ukuran atau tingkatan risiko sanitasi, dalam hal ini dapat memberikan informasi “indicative Magnitude” atas skala permasalahan sanitasi secara relative di satu strata terhadap strata lainnya dan sebagai salah satu komponen dalam menentukan area berisiko sanitasi. Sebagai penentu area berisiko sanitasi, maka telah dipilih dan disepakati oleh Pokja AMPL Kota Palopo beberapa indikator penentu area berisiko sanitasi yaitu : (1) Genangan Air, (2) Persampahan, (3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, (4) Air Limbah Domestik, (5) Sumber Air Minum Rumah Tangga.

3.

Penentuan area beresiko berdasarkan penilaia SKPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kabupaten yang mewakili SKPD terkait sanitasi dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) , Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman, Bagian Humas Kota Palopo dan PDAM Kota Palopo.


131

Berdasarkan penggabungan data Sekunder, Penilaian SKPD dan data studi EHRA untuk wilayah kajian sanitasi di 9 Kecamatan dengan 48 kelurahan, diperoleh gambaran area beresiko sanitasi Kota Palopo untuk pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan. (Lihat Peta 5.1. Peta Ilustrasi Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik, Peta 5.2. Peta Ilustrasi Area Beresiko Sanitasi Persampahan, dan Peta 5.3. Peta Ilustrasi Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan)


132

Peta 5.1: Peta Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

Berdasarkan peta ilustrasi area beresiko sanitasi air limbah domestik kota Palopo dapat dilihat bahwa 2 kelurahan merupakan area beresiko sangat tinggi yaitu Kelurahan Amassangan dan Kelurahan Pattene dan 5 kelurahan merupakan kelurahan beresiko tinggi. Sedangkan kelurahan lainnya merupakan area beresiko rendah dan sangat rendah. Hal ini dikarenakan, diketujuh kelurahan tersebut sarana dan prasarana air limbah yang kurang memadai sehingga memicu perilaku buang air besar sembarangan (BABs). (Lihat Tabel 5.1. Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik) -

Tabel 5.1: : Area berisiko sanitasi Air Limbah Domestik N0 1

Wilayah Prioritas

Area Berisiko Resiko 4

Air Limbah Kelurahan Amassangan Kelurahan Pattene Kelurahan Surutanga Kelurahan Pontap Kelurahan Malatunrung Kelurahan Benteng Kelurahan Salekoe Kelurahan Penjolae Kelurahan Salotellue Kelurahan Penggoli

2

Resiko 3

Kelurahan Pajalesang Kelurahan Sabbamparu Kelurahan Batupasi

Sumber : Pokja AMPL Kota PalopoTahun 2014,hasil analisis


134

Peta 5.2: Peta Area Berisiko Sanitasi Persampahan

Wilayah area beresiko sanitasi untuk sub sektor persampahan kota Palopo terdir dari 4 kelurahan yang beresiko sangat tinggi dan sebanyak 12 kelurahan yang berisiko tinggi. Permasalahan utama yang ditemukan yakni perilaku masyakat yang sering membuang sampah ke drainase,sungai maupun tempat – tempat umum lainnya,sehingga menyebabkan buruknya sistem sanitasi dikelurahan tersebut.walaupun sistem pengangkutan sampah dikota palopo sudah cukup memadai. (Lihat Tabel 5.2. Area Beresiko Sanitasi Persampahan) Tabel 5.2: Area berisiko sanitasi Persampahan

N0 1

Wilayah Prioritas


Persampahan Kelurahan Tompotikka Kelurahan Dangerakko Kelurahan Mungkajang Kelurahan Amassangan Kelurahan Pattene Kelurahan Surutanga Kelurahan Benteng Kelurahan Salekoe Kelurahan Ponjalae Kelurahan Malatunrung Kelurahan Salutellue

2

Resiko 3

Kelurahan Boting Kelurahan Batupasi Kelurahan Takkalala Kelurahan Benteng Kelurahan Murante Kelurahan Temmalebba Kelurahan Balandai Kelurahan Rampoang Kelurahan To‟Bulung



136

Peta 5.3: Peta Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan

Pada sub sektor drainase permasalahannya terletak pada dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi pijakan dalam pengelolaan belum cukup tersedia dan partisipasi masyarakat serta pihak swasta belum terlibat secara optimal yang berakibat pada kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan drainase masih sangat rendah. Untuk wilayah dengan resiko sangat tinggi terdapat 3 kelurahan,sedangkan untuk yang berisiko tinggi terdapat pada 5 kelurahan. (Lihat Tabel 5.3. Area Beresiko Sanitasi Drainase.) Tabel 5.3: Area berisiko sanitasi Drainase

No. 1

Wilayah Prioritas


Drainase Kelurahan Amassangan Kelurahan Pattene Kelurahan Pontap Kelurahan Tompotikka Kelurahan Dangerakko Kelurahan Mungkajang Kelurahan Surutanga Kelurahan Benteng Salekoe Kelurahan Ponjalae Kelurahan Malatunrung Kelurahan Penggoli Kelurahan Salotellue

2

Resiko 3

Kelurahan Sabbamparu Kelurahan Salobulo



138

WALIKOTA PALOPO SAMBUTAN

Recommend Documents