VII. PERANCANGAN PROGRAM
7.1 Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Perancangan program pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas kelapa di Kabupaten Pacitan merupakan lanjutan dari perumusan prioritas strategi. Perumusan program dan kegiatan juga harus mengacu kepada arah kebijakan, misi dan visi Kabupaten Pacitan. Visi
Kabupaten
Pacitan
tahun
2006-2011
adalah
“Mewujudkan
Masyarakat Pacitan yang Maju, Adil, dan Sejahtera yang Berbasis pada Nilainilai Agama dan Berbudaya”. Kata “Maju” bermakna kinerja pembangunan daerah ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektorsektor prioritas yang secara langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Pacitan secara berkelanjutan. Kata “Adil” bermakna proses pembangunan daerah melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat dan hasilnya dapat didistribusikan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Pacitan secara adil, transparan dan akuntabel. pembangunan
daerah
didedikasikan
Kata “Sejahtera” bermakna kinerja untuk
sebesar-besarnya
menjamin
terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat Pacitan secara berkelanjutan. Kata “Nilai-nilai Agama” bermakna kehidupan masyarakat Pacitan senantiasa diwarnai oleh penghayatan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang luhur.
Pentingnya aspek nilai-nilai agama tidak diartikan sebagai bentuk
primordialitas untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat diterapkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sehari-hari. Kata “Berbudaya” bermakna kinerja pembangunan daerah merupakan wahana untuk membangun pesona karakter warga masyarakat Pacitan yang berakhlak mulia, arif, matang, cerdas dan memiliki etos kerja produktif yang berdaya guna bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Sedangkan misi Kabupaten Pacitan tahun 2006-2011 adalah: 1) melaksanakan percepatan pembangunan di segala bidang sesuai kaidah-kaidah pembangunan daerah, 2) menjalankan administrasi publik berdasarkan prinsipprinsip good governance dan clean government, 3) mendorong dan memelihara komitmen semua pihak dalam kerangka membangun “sejuta pesona Pacitan”, 4)
143
menciptakan
iklim
yang
kondusif
dan
kepastian
hukum
dalam
upaya
meningkatkan daya tarik investasi. Adapun tujuan strategis pembangunan daerah Kabupaten Pacitan 20062011 adalah: 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat, dengan kebijakan yang ditempuh adalah penguatan dan perluasan jaringan pasar lokal serta optimalisasi sektor prioritas; 2) Peningkatan produktivitas sumberdaya manusia, dengan kebijakan yang ditempuh adalah pengembangan kewirausahaan berbasis sumberdaya lokal dan sektor prioritas; 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, dengan kebijakan
yang
ditempuh
adalah
peningkatan
prasarana
dan
sarana
perekonomian; 4) Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, dengan kebijakan yang ditempuh adalah konservasi ekologi kawasan; 5) Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, dengan kebijakan yang ditempuh adalah penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial;
6)
Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
pendidikan dan kesehatan, dengan kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan; 7) Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan karakter “budaya administrasi publik berbasis informasi teknologi (IT)”, dengan kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan profesionalitas kinerja layanan publik; 8) Mengefektifkan partisipasi dan
penguatan
kemitraan
antar
ketiga
komponen
pembangunan
yaitu
pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, dengan kebijakan yang ditempuh adalah aktivasi dan penguatan jaringan multi-stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya lokal; 9) Pengelolaan berbagai potensi kekayaan kapital sosial, warisan budaya dan kekayaan alam, dengan kebijakan yang ditempuh adalah aktualisasi warisan budaya lokal dan perilaku nilai-nilai religiusitas; 10) Peningkatan iklim yang kondusif untuk mendorong daya tarik investasi, dengan kebijakan yang ditempuh adalah penyelenggaraan sistem manajemen pelayanan investasi terpadu; 11) Pembudayaan supremasi hukum melalui peningkatan konsistensi
peraturan
(legal
consistency)
dan
penegakan
hukum
(law
enforcement), dengan kebijakan yang ditempuh adalah peningkatan kepastian hukum.
7.2 Program Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Kelapa
144
Dalam rangka memperoleh rumusan program dan kegiatan yang tepat pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas kelapa maka dilakukan wawancara dengan sejumlah individu dengan status sosial yang relatif sama, dengan memfokuskan pada topik yang dibahas.
Metode Focus Group
Discussion (FGD) yang merupakan wawancara dan diskusi kelompok, kurang memungkinkan untuk dilakukan mengingat kesibukan dan ketidaksamaan jadwal pada masing-masing pejabat daerah. Dari hasil wawancara individual dengan sejumlah personal kunci, yang diperkuat dengan pengkajian literatur diperoleh rumusan yang paling utama untuk menentukan program pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas kelapa di Kabupaten Pacitan sebagai berikut : A. Pada prioritas strategi pembentukan klaster kelapa dirumuskan program sebagai berikut: 1) Inisiasi pembentukan klaster, 2) Studi diagnostik dan perencanaan aksi, 3) Penerapan percontohan klaster kelapa, a) Inventarisasi sumberdaya yang akan digunakan untuk pengembangan klaster b) Penyusunan model klaster komoditas kelapa c) Pemetaan wilayah percontohan d) Pembangunan fasilitas (sarana dan prasarana) 4) Monitoring dan evaluasi atas implementasi klaster kelapa 5) Kemandirian dalam pengelolaan manajemen (self-management). B. Pada prioritas strategi penguatan kapasitas kelembagaan penunjang, dirumuskan program sebagai berikut: 1) Pengembangan kelembagaan sebagai unit produksi yang mencapai skala ekonomi berwawasan agribisnis a) Perencanaan dan penentuan pola usaha tani yang menguntungkan b) Penyusunan rencana usaha c) Pengorganisasian kegiatan untuk kepentingan bersama seperti penerapan teknologi tepat guna yang telah disepakati, pengadaan sarana produksi, pemasaran dll. d) Perbaikan dan peningkatan proses produksi 2) Pengembangan kelembagaan sebagai wahana kerja sama, untuk saling memperkuat, meningkatkan produktivitas dan pendapatan
145
a) Penetapan kesepakatan atau ketentuan yang wajib diikuti atau dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok, beserta sangsi bagi anggota yang melanggarnya. b) Pembagian tugas baik pengurus maupun anggota kelompok c) Tertib administrasi kelompok, meliputi catatan anggota kelompok, inventarisasi kekayaan kelompok, hasil-hasil pertemuan, keuangan, surat menyurat, buku tamu dan lain-lain. 3) Pengembangan kelembagaan sebagai kelompok usaha, untuk melakukan peningkatan usaha secara komersial a) Analisis potensi pasar dan peluang b) Analisis potensi wilayah c) Kerja sama kemitraan dengan perusahaan swasta maupun BUMN C. Pada prioritas strategi pemberdayaan kelompok produsen primer maupun sekunder dan pengembangan SDM, dirumuskan program sebagai berikut: a) Inventarisasi
kebutuhan
pelatihan
baik
dalam
aspek
wawasan,
ketrampilan maupun kepemimpinan bagi para produsen primer maupun sekunder. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pelatihan sesuai dengan harapan dan manfaat. b) Penyusunan model dan jenis pelatihan yang sesuai. c) Pendampingan
bisnis
kepada
pengusaha
mikro
dan
kecil
yang
terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan d) Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas penyuluh lapangan e) Penggerakan sarjana-sarjana dan lembaga swadaya masyarakat, dengan pembekalan ilmu kewirausahaan dan persiapan untuk melakukan pendampingan dan penguatan pengembangan usaha, serta transfer pengetahuan D. Pada prioritas strategi membangun forum kemitraan pengembangan ekonomi lokal di tingkat kabupaten dirumuskan program sebagai berikut: 1) Pembentukan
jaringan
kerjasama
antar
pelaku
usaha
melalui
penyelenggaraan dan pembentukan forum-forum temu usaha dan lintas pelaku secara reguler. 2) Pengembangan pola-pola kemitraan lokal dengan basis pemberdayaan masyarakat E. Pada prioritas strategi dukungan teknis pada perbaikan proses dan aplikasi teknologi, dirumuskan program sebagai berikut:
146
1) Dukungan teknologi dan pendampingan lapangan untuk memperbaiki proses atau meningkatkan kegiatan produksi yang telah ada 2) Pengenalan teknologi tepat guna dan proses adaptasinya 3) Pengenalan kegiatan atau proses produksi yang mengarah pada diversifikasi produk. F. Pada prioritas strategi penguatan kegiatan promosi penjualan, dirumuskan program sebagai berikut: 1) Pengembangan
trading
house,
yang
merupakan
kegiatan
usaha
bersemangat kemitraan yang berfungsi membantu memasarkan produk olahan kelapa para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Trading house juga berfungsi melakukan survey pasar dan mempelajari fenomena pasar dalam rangka menghimpun permintaan pasar, menghimpun pemesanan produk beserta spesifikasi teknis dan mutunya. 2) Mengorganisir pameran dagang lokal atau mengikuti event pameran dagang di tingkat wilayah dan nasional 3) Penyebaran leaflet dan pemasangan iklan produk G. Pada prioritas strategi branding/ penguatan merek dagang produk kelapa Pacitan, dirumuskan program sebagai berikut: 1) Pendirian klinik layanan kemasan dan merek.
Klinik ini berfungsi
membantu pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pengemasan produk yang dihasilkan serta mengembangkan merek produk.
Dengan adanya klinik ini diharapkan
produk kelapa Pacitan memperoleh citra positif dari segi mutu dan kesan elitis di mata konsumen. 2) Standarisasi produk, yang meliputi proses produksi maupun kualitas dan ukuran. Hal ini penting untuk menjaga standar mutu yang dikehendaki oleh pasar. 3) Pemasyarakatan Sistem Gugus Kendali Mutu, yaitu suatu sistem dalam manajemen
usaha
yang
ditujukan
untuk
meningkatkan
efisiensi,
produktivitas dan mutu produk, dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. H. Pada prioritas strategi pengembangan pasar domestik dan ekspor, dirumuskan program sebagai berikut: 1) Pengenalan terhadap permintaan pasar dan preferensi konsumen pada pasar domestik maupun pasar ekspor
147
2) Pengembangan produk turunan kelapa yang berorientasi pasar domestik dan yang berorientasi ekspor 3) Pengembangan kerja sama pengelolaan dan perdagangan produk antar daerah, sub regional dan internasional 4) Pengembangan jaringan pasar lokal, regional dan internasional 5) Pengoptimalan fungsi perwakilan Indonesia di luar negeri untuk promosi dagang internasional 6) Mempelajari,
menguasai
dan
mensosialisasikan
aturan-aturan
perdagangan, regulasi ekspor, serta pasar internasional dalam AFTA dan WTO. I.
Pada prioritas strategi pengembangan teknologi informasi pemasaran, dirumuskan program sebagai berikut: 1) Pengembangan sistem informasi melalui sistem database 2) Pemanfaatan media internet (email, chatting, electronic bulletin board dan video conference) untuk pengembangan jaringan pemasaran, komunikasi dan transaksi bisnis 3) Pembangunan situs website yang selalu ter-update.
J. Pada prioritas strategi penciptaan iklim usaha yang kondusif, dirumuskan program sebagai berikut: 1) Peninjauan kembali peraturan-peraturan daerah mengenai pungutan 2) Pengidentifikasian berbagai peraturan mengenai jaminan kepastian berusaha dan mengembangkan berbagai prosedur yang memberikan kemudahan dalam perijinan k.
Pada prioritas strategi mobilisasi sumber dana untuk pembiayaan dan akses kredit dirumuskan program sebagai berikut: 1) Pembentukan lembaga-lembaga keuangan mikro di wilayah kecamatan/ pedesaan dan lembaga permodalan daerah, dengan penyediaan dana talangan atau penggalangan dana ventura, dalam bentuk skim kredit murah berbunga rendah. 2) Pengembangan kelompok-kelompok pengusaha kecil dan atau koperasi yang dapat mempermudah akses kepada modal usaha investasi 3)
Peningkatan kepercayaan perbankan terhadap usaha agribisnis mikro, kecil dan menengah, dengan penyiapan standar proposal layak usaha dan manajemen keuangan usaha
148
l. Pada prioritas strategi investasi bagi pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana), dirumuskan program sebagai berikut: 1) Inventarisasi kebutuhan 2) Penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 3) Pengembangan sistem pemeliharaan (maintenance) atas sarana dan prasarana yang tersedia. 7.3 Prioritas Strategi Pembentukan Klaster Strategi pembentukan klaster kelapa yang merupakan alternatif strategi prioritas pertama berdasarkan analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, memerlukan beberapa elemen umum tahapan prakarsa dalam konteks pembangunan daerah, yakni : a. mobilisasi, yaitu membangun minat dan partisipasi diantara konstituen yang diperlukan untuk melaksanakan prakarsa. b. diagnosis, yaitu mengkaji klaster industri yang mencakup ekonomi wilayah dan infrastruktur ekonomi yang mendukung kinerja klaster. c. kolaboratif, yaitu menghimpun stakeholder sisi permintaan dan stakeholder sisi penawaran dalam kelompok kerja untuk mengidentifikasi tantangan utama dan prakarsa aksi dalam mengatasi persoalan bersama. d. implementasi, yaitu membangun komitmen partisipan kelompok kerja klaster dan
stakeholder
mengidentifikasi
daerah serta
atas
program
memperkuat
yang
lembaga
dicanangkan untuk
dan
pelaksanaan
implementasi. Untuk menumbuhkembangkan klaster kelapa di Kabupaten Pacitan dibutuhkan pemahaman business nature dari usaha yang bersangkutan dan konteks hulu-hilir berikut pelaku-pelaku yang terkait dalam usahanya, baik internal maupun eksternal.
Secara garis besar usaha dalam klaster
dikelompokkan menjadi: usaha yang bergerak dalam industri inti yaitu industri yang menjadi pemicu dan pendorong timbulnya usaha lain, serta usaha yang tergolong dalam industri pendukung yang meliputi industri pemasok bahan baku, industri pelengkap dan industri lanjutan dari industri inti. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan perlu membentuk semacam forum sebagai wadah berkumpulnya seluruh instansi terkait dan pihak-pihak terkait lainnya baik dari sektor swasta, sektor masyarakat sipil maupun akademisi, untuk merumuskan kebijakan pengembangan yang terpadu dan holistik bagi klaster.
Forum tersebut diharapkan dapat menjadi wadah yang
149
mampu membawa aspirasi dari bawah agar dapat disampaikan ke unsur terkait. Fokus yang dituju dari forum adalah penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kapasitas kelompok usaha dan pengembangan potensi klaster. Pengembangan klaster membutuhkan kerja sama yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga sejak awal penyamaan persepsi dan penggalangan komitmen dari pihak-pihak terkait harus ditumbuhkembangkan. Penumbuhkembangan klaster kelapa mengandung empat faktor penentu yaitu faktor input, kondisi permintaan, industri pendukung dan terkait, serta strategi usaha dan pesaing. Faktor input adalah variabel-variabel yang sudah ada dan dimiliki oleh suatu klaster industri seperti sumberdaya manusia, modal, infrastruktur fisik, infrastruktur informasi, infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur administrasi, serta sumberdaya alam.
Semakin tinggi
kualitas faktor input, maka semakin besar peluang industri untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Faktor-faktor yang mendukung perkembangan klaster terdiri dari: elemen “lunak” seperti jaringan dan pengembangan institusi, elemen “keras” seperti infrastruktur fisik, elemen yang tidak terlihat seperti kepemimpinan dan budaya kewirausahaan, serta akses pada pasar, pembiayaan, dan jasa-jasa khusus. Realisasi dari strategi tersebut di tingkat pelaku klaster kelapa dilakukan melalui kegiatan: a) Peningkatan kemandirian pelaku klaster melalui forum rembug klaster, yang merupakan wadah bagi pelaku klaster untuk berinteraksi dan sebagai wadah dialog antara pelaku dengan semua stakeholder terkait dalam klaster.
Forum rembug klaster sekaligus berfungsi sebagai
wahana untuk menumbuhkembangkan dan memperkuat kapital sosial berupa rasa memiliki (ownership), kebersamaan, saling percaya (trust), dan meningkatkan keterlibatan aktif setiap anggota klaster. b) Pendampingan oleh fasilitator klaster, yang bisa berasal dari lembaga swadaya masyarakat maupun dari universitas terdekat. Tugas dan fungsi fasilitator
klaster
adalah
menumbuhkembangkan
kapital
sosial;
memfasilitasi klaster untuk melakukan perencanaan pengembangan baik jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang meliputi bidang permodalan,
bahan
baku,
pengembangan
SDM,
pengembangan
teknologi, kelembagaan, iklim usaha, pemasaran dan penataan kawasan klaster; serta membantu forum rembug klaster untuk berhubungan
150
dengan Pemda/ dinas, swasta/ korporate, lembaga penelitian, dan pihakpihak terkait dalam pengembangan klaster kelapa. c) Pengembangan jejaring kerja (networking), sebagai tersebut di atas, yang difasilitasi oleh fasilitator klaster. d) Kerja sama antara kabupaten/ kota secara alami yang terhubung dari kebutuhan klaster-klaster yang berkembang.
151
