90
VALIDITAS DAN RELIABILITAS SOAL
Reliability Statistics Cronbach's Alpha
N of Items ,787
30
Item-Total Statistics Corrected Item-
Cronbach's
Scale Mean if
Scale Variance
Total
Alpha if Item
Item Deleted
if Item Deleted
Correlation
Deleted
Soal3
18,3913
37,976
,274
,786
Soal4
18,6522
35,964
,424
,776
Soal6
18,6957
36,767
,274
,782
Soal8
18,4348
36,984
,376
,780
Soal10
18,5217
36,897
,312
,781
Soal11
18,8261
37,150
,203
,785
Soal12
18,6957
35,767
,446
,775
Soal13
19,0000
37,364
,290
,786
Soal14
18,4348
36,621
,465
,778
Soal16
18,4348
37,893
,257
,786
Soal17
18,8696
35,119
,549
,771
Soal18
18,6957
35,858
,430
,776
Soal19
18,8261
37,241
,288
,786
Soal21
18,5217
36,534
,385
,779
Soal22
18,4783
30,261
,245
,836
Soal23
18,8696
35,482
,486
,773
Soal24
18,5217
35,897
,515
,774
Soal25
19,0000
36,273
,385
,778
Soal26
18,9565
37,134
,220
,784
Soal28
18,7391
36,838
,257
,783
Soal29
18,7826
35,269
,519
,772
Soal30
18,6957
37,585
,238
,788
Soal34
18,9130
36,901
,252
,783
Soal35
18,5652
36,711
,324
,781
Soal38
18,6957
35,040
,573
,770
Soal39
18,9130
37,447
,261
,787
91
Soal40
18,4348
37,439
,265
,783
Soal41
18,4783
35,897
,566
,773
Soal42
18,3913
37,249
,382
,781
Soal44
18,3913
36,613
,568
,777
92
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah
: SMA N I Pabelan
Mata Pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester
: X I/ I
Alokasi Waktu
: 4 x 45 menit
Standar Kompetensi
:Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kompetensi Dasar
:Mendeskripsikan
pengertian
dan
pentingnya
keterbukaan dan keadilan berbangsa dan bernegara. Indikator
:
1. Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan. 2. Mengidentifikasi macam-macam keadilan. 3. Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Mengidentifikasi ciri-ciri keterbukaan. Tujuan pembelajaran
:
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu: 1. Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan. 2. Mengidentifikasi macam-macam keadilan. 3. Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Mengidentifikasi ciri-ciri keterbukaan. Materi pokok Keterbukaan dan Keadilan 1. Pengertian keterbukaan dan keadilan
93
2. Macam-macam keadilan 3. Makna keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4. Ciri-ciri keterbukaan Metode pembelajaran 1. Metode Pembelajaran Kooperatif tipe NHT Langkah – langkah Langkah – Langkah
Waktu
1. Memberi salam dan berdoa bersama
5 menit
Kegiatan Awal
2. Memperkenalkan diri dan peserta didik 3. Apersepsi 1. Guru mengecek kesiapan siswa (presensi) 4. Motivasi 2. Informasi kompetensi yang ingin dicapai yaitu motivasi akan pentingnya keterbukaan dan keadilan Inti
Pertemuan Pertama Eksplorasi 1. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran NHT 2. Membagi siswa ke dalam kelompok, masingmasing terdiri 3-5 siswa yang heterogen, baik dari jenis kelamin, prestasi siswa 3. Siswa bergabung dengan kelompoknya, kemudian setiap anggota kelompok diberikan nomor 1 sampai 5 Elaborasi 1. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas atau lembar kerja siswa untuk dikerjakan dalam kelomopok.Siswa belajar dalam kelompok mengenai lembar tugas yang diberikan sesuai
85 menit
94
dengan materi yang sudah disampaikan guru 2. Siswa berpikir bersama dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan tersebut dan menyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawabannya 3. Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai berdiri mencoba untuk menjawab pertanyaan atau mempresenasikan hasil diskusi kelompoknya untuk seluruh kelas 4. Kelompok yang lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok tersebut dan menciptakan diskusi kelas sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban yang utuh 5. Prosedur 1 sampai 4 di ulang lagi sampai setiap nomor mendapat giliran memaparkan jawabannya dan bahan yang dipelajari siswa sudah mencakup materi yang dipelajari.
Konfirmasi 1) Guru meluruskan kesalahan pemahaman kemudian memberi penguatan 2) Guru berfungsi sebagai moderator dalam diskusi kelompok 3) Guru memberikan konfirmasi dan klarifikasi hasil pembelajaran Pertemuan Kedua Eksplorasi 1. Guru melakukan Tanya jawab mengenai diskusi kelompok 1 dan 2 minggu lalu sebagai penguatan.
80menit
95
2. Guru menyuruh Kelompok 3 dan 4 untuk mempresentasika hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil oleh guru Elaborasi 1. Guru memanggil nomor tertentu pada kelompok 3 dan 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya 2. Kelompok yang lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok tersebut dan menciptakan diskusi kelas sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban yang utuh Konfirmasi 1) Guru meluruskan kesalahan pemahaman kemudian memberi penguatan 2) Guru berfungsi sebagai moderator dalam diskusi kelompok 3) Guru memberikan konfirmasi dan klarifikasi hasil pembelajaran Penutup
1. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dan melakukan refleksi 2. Guru mengamati hasil yang diperoleh masing-masing kelompok kemudian memberikan penghargaan bagi kelompok yang berhasil dan memberikan semangat bagi kelompok yang belum berhasil dengan baik 3. Guru memberikan pekerjaan rumah 4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya
10menit
96
Alat dan sumber 1. Pendidikan kewarganegaraan untuk SMA/MA kelasa XI (Yrama Widya) 2. Peta konsep Penilaian 1. 2. 3. 4.
:
Bentuk soal Soal Kunci Jawaban Penilaian
: Pilihan Ganda : Terlampir : Terlampir : Nilai : :
30 3
x 10
Pabelan, 16 November 2012 Guru PKn
Peneliti
Arif KriswahyudiS.Pd.
Novi Istiani
NIP : 196710101989031008
NIM: 172009002
97
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah
: SMA N I Pabelan
Mata Pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester
: X I/ I
Alokasi Waktu
: 4 x 45 menit
Standar Kompetensi
:Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kompetensi Dasar
:Menganalisis
dampak
penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparan Indikator
:
1. Memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. 2. Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 3. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 4. Menyimpulkan
dampak
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
tidak
transparan. Tujuan pembelajaran
:
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu: 1. Memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. 2. Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 3. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 4. Menyimpulkan transparan.
dampak
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
tidak
98
Materi pokok Penyelenggaraan pemerintah yang transparan 1. Penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan 2. Dampak penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Metode pembelajaran 1.
Metode Pembelajaran Kooperatif tipe NHT
Langkah – langkah Langkah – Langkah
Kegiatan Awal
1. Memberi salam dan berdoa bersama
Waktu 5 menit
2. Memperkenalkan diri dan peserta didik 3. Apersepsi -Guru mengecek kesiapan siswa (presensi) 4. Motivasi -Informasi kompetensi yang ingin dicapai yaitu motivasi akan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Inti
Pertemuan Pertama Eksplorasi 1. Guru melakukan tanya jawab dengan materi minggu lalu sebagai penguatan 2. Guru menyiapkan tugas berikutnya yang akan dibagikan kepada siswa 3. Siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mengerjakan tugas dari guru Elaborasi 1. Guru mengajukan pertanyaan berupa tugas atau lembar kerja siswa untuk dikerjakan dalam kelomopok. Siswa belajar dalam kelompok mengenai lembar tugas yang diberikan sesuai dengan materi yang sudah
85 menit
99
disampaikan guru 2. Siswa berpikir bersama dan menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan tersebut dan menyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawabannya. 3. Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai berdiri mencoba untuk menjawab pertanyaan atau mempresenasikan hasil diskusi kelompoknya untuk seluruh kelas 4. Kelompok yang lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok tersebut dan menciptakan diskusi kelas sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban yang utuh Konfirmasi 1. Guru meluruskan kesalahan pemahaman kemudian memberi penguatan 2. Guru berfungsi sebagai moderator dalam diskusi kelompok 3. Guru memberikan konfirmasi dan klarifikasi hasil pembelajaran Pertemuan Kedua Eksplorasi 1. Guru melakukan Tanya jawab mengenai diskusi kelompok 1 dan 2 minggu lalu sebagai penguatan. 2. Guru menyuruh Kelompok 3 dan 4 untuk mempresentasika hasil diskusi sesuai nomor yang dipanggil oleh guru Elaborasi 1. Guru memanggil nomor tertentu pada kelompok 3 dan
80menit
100
4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya 2. Kelompok yang lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan bertanya terhadap hasil diskusi kelompok tersebut dan menciptakan diskusi kelas sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban yang utuh Konfirmasi 1. Guru meluruskan kesalahan pemahaman kemudian memberi penguatan 2. Guru berfungsi sebagai moderator dalam diskusi kelompok 3. Guru memberikan konfirmasi dan klarifikasi hasil pembelajaran Penutup
1. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi dan melakukan refleksi 2. Guru mengamati hasil yang diperoleh masing-masing kelompok kemudian memberikan penghargaan bagi kelompok yang berhasil dan memberikan semangat bagi kelompok yang belum berhasil dengan baik 3. Guru memberikan pekerjaan rumah
10menit
101
Alat dan sumber 1. Pendidikan kewarganegaraan untuk SMA/MA kelasa XI (Yrama Widya) 2. Peta konsep Penilaian 1. 2. 3. 4.
:
Bentuk soal Soal Kunci Jawaban Penilaian
: Pilihan Ganda : Terlampir : Terlampir : Nilai :
30 3
x 10
Pabelan, 22 November 2012 Guru PKn
Peneliti
Arif KriswahyudiS.Pd.
Novi Istiani
NIP : 196710101989031008
NIM: 172009002
102
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah
: SMA N I Pabelan
Mata Pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester
: X I/ I
Alokasi Waktu
: 4 x 45 menit
Standar Kompetensi
:Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kompetensi Dasar
:Mendeskripsikan
pengertian
keerbukaan
keadilan
dan
dan
pentingnya
dalam
kehidupan
berbangsa dan bernegara. Indikator
:
1. Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan. 2. Mengidentifikasi macam-macam keadilan. 3. Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Mengidentifikasi ciri-ciri keterbukaan. Tujuan pembelajaran
:
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu: 1. Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan. 2. Mengidentifikasi macam-macam keadilan. 3. Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Mengidentifikasi ciri-ciri keterbukaan.
103
Materi pokok Keadilan dan Keterbukaan 1. Pengertian keterbukaan dan keadilan 2. Macam-macam keadilan 3. Makna keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4. Ciri-ciri keterbukaan Metode pembelajaran 1. Metode Pembelajaran Ceramah Langkah – langkah Langkah – Langkah
Kegiatan Awal
1. Memberi salam dan berdoa bersama
Waktu 10menit
2. Memperkenalkan diri dan peserta didik 3. Apersepsi -
Guru mengecek kesiapan siswa (presensi)
4. Motivasi -
Penjajakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan
-
Informasi kompetensi yang ingin dicapai yaitu motivasi akan pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Inti
Pertemuan Pertama Eksplorasi: 1. Guru menggali informasi peserta didik tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Guru menjelaskan materi keterbukaan dan jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Elaborasi: 1. Guru melakukan tanya jawab pada siswa
70 menit
104
berkaitan dengan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konfirmasi 1. Guru bersama siswa memberi kesimpulan akhir pada pembahasan mengenai keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Guru memberikan konfirmasi dan klarifikasi hasil pembelajaran
10 menit Pertemuan Kedua Eksplorasi 1. Guru melakukan Tanya jawab mengenai materi minggu lalu. 2. Guru menggali informasi peserta didik tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan ciri-ciri keterbukaan. 3. Guru menjelaskan materi keterbukaan dan jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Elaborasi 1. Guru melakukan tanya jawab pada siswa berkaitan dengan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konfirmasi 1. Guru meluruskan kesalahan pemahaman kemudian memberi penguatan 2. Guru berfungsi sebagai fasilitator dan informasi 3. Guru memberikan konfirmasi dan klarifikasi hasil
80menit
105
pembelajaran.
Penutup
1. Guru memberikan evaluasi atau PR
10menit
2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya
Alat dan sumber 1. Pendidikan kewarganegaraan untuk SMA/MA kelasa XI (Yrama Widya) 2. Peta konsep Penilaian 1. 2. 3. 4.
:
Bentuk soal : Pilihan Ganda Soal : Terlampir Kunci Jawaban : Terlampir Penilaian : Nilai :
30 3
x 10
Pabelan, 14 November 2012 Guru PKn
Peneliti
Arif Kriswahyudi S.Pd.
Novi Istiani
NIP : 196710101989031008
NIM: 172009002
106
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah
: SMA N I Pabelan
Mata Pelajaran
: Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester
: X I/ I
Alokasi Waktu
: 4 x 45 menit
Standar Kompetensi
:Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kompetensi Dasar
:Menganalisis
dampak
penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparan Indikator
:
1. Memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. 2. Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 3. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 4. Menyimpulkan
dampak
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
tidak
transparan. Tujuan pembelajaran
:
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu: 1. Memberikan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. 2. Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 3. Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 4. Menyimpulkan transparan.
dampak
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
tidak
107
Materi pokok Penyelenggaraan pemerintah yang transparan 1. Penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan 2. Dampak penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Metode pembelajaran 1. Metode Pembelajaran Ceramah Langkah – langkah Langkah – Langkah
Waktu
1.
Memberi salam dan berdoa bersama
10menit
2.
Memperkenalkan diri dan peserta didik
3.
Apersepsi
Kegiatan Awal
4.
Guru mengecek kesiapan siswa (presensi)
Motivasi -
Penjajakan kesiapan belajar peserta didik dengan memberikan pertanyaan
-
Informasi kompetensi yang ingin dicapai yaitu motivasi akan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
Inti
Pertemuan Pertama Eksplorasi: 1. Guru menggali informasi peserta didik tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 2. Guru menjelaskan materi penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Elaborasi: 1. Guru melakukan tanya jawab pada siswa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
70 menit
108
10Menit
2. Konfirmasi 1. Guru bersama siswa memberi kesimpulan akhir pada pembahasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 2. Guru memberikan konfirmasi dan klarifikasi hasil pembelajaran
Pertemuan Kedua Eksplorasi 1. Guru melakukan Tanya jawab mengenai materi minggu lalu. 2. Guru menggali informasi peserta didik tentang dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan 3.
Guru menjelaskan materi dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
Elaborasi 1. Guru melakukan tanya jawab pada siswa berkaitan dengan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Konfirmasi 1. Guru meluruskan kesalahan pemahaman kemudian memberi penguatan 2. Guru memberikan konfirmasi dan klarifikasi hasil pembelajaran
80menit
109
Penutup
1. Guru memberikan evaluasi atau PR
10menit
2. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya
Alat dan sumber 1. Pendidikan kewarganegaraan untuk SMA/MA kelasa XI (Yrama Widya) 2. Peta konsep Penilaian 1. 2. 3. 4.
:
Bentuk soal Soal Kunci Jawaban Penilaian
: Pilihan Ganda : Terlampir : Terlampir : Nilai :
30 3
x 10
Pabelan, 21 November 2012 Guru PKn
Peneliti
Arif Kriswahyudi S.Pd.
Novi Istiani
NIP : 196710101989031008
NIM: 172009002
110
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e di depan jawaban yang paling tepat! 1. Makna keterbukaan dapat berarti, kecuali …. a. jernih, jelas, nyata b. mudah dipahami c. memberikan peluang kepada pihak luar d. nyata dan mudah dipahami e. ketulusan,kejujuran,tidak sewenag-wenang 2. Keadilan distributif menurut Aristoteles adalah.... a. berhubungan dengan persamaan hak dan kewajiban b. berdasarkan kemampuan alam sekitar dan lingkungan c. keadilan berdasarkan kekuasaan dan wewenang penguasa d. berdasar kepada aturan hukum yang berlaku e. berhubungan dengan distribusi jasa sesuai kerjanya 3. Keadilan yang berkembang dengan persaman yang diterima oleh setiap orang tampa melihat jasa – jasanya disebut …. a. keadilan distributif b. keadilan komutatif c. keadilan kodrat alam d. keadilan konvensional e. keadilan menurut hukum. 4. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting yaitu.... a. dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah b. dapat menyerap budaya asing secara langsung c. dengan mudahnya mempertentangkan perbedaan d. dapat menciptakan kehidupan yang bebas tanpa batas e. dengan mudahnya mengetahui dokumen rahasia negara 5. Keadilan yang mengikat warga negara karena dikukuhkan melalui jalan kekuasaan disebut keadilan.... a. distribuif b. komutatif c. kodrat d. konvensional e. legalitas 6. Akibat jika keadilan dan kebenaran sudah tidak tampak atau tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah.... a. adanya pengakuan terhadap persamaan harkat dan martabat manusia b. tindakan manusia akan didasari ketulusan hati yang tinggi c. kehidupan akan lebih baik d. orang tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat e. terciptanya keharmonisan hidup
111
7. Untuk memajukan bangsa Indonesia, kita harus terbuka terhadap nilai-nilai yang datang dari luar, namun yang penting bagi kita adalah.... a. memilih yang sesuai dengan perkembangan zaman b. menerima apa yang sesuai dengan kepribadian c. menerima dengan baik demi kemajuan bangsa d. mengambil yang sesuai dengan kemauan masyarakat e. menyerap sesuai dengan kemampuan bangsa 8. Dibawah ini merupakan contoh perbuatan yang sesuai dengan prinsip keadilan yaitu.... a. berbicara kepada orang tua dengan apa adanya b. ayah mencukupi semua kebutuhan hidup keluarganya c. guru memberikan nilai ulangan kepada siswa sesuai dengan tingkah lakunya d. pemberian sanksi kepada yang melanggar aturan dan memberikan penghargaan kepada yang berprestasi e. orang tua memberi kasih sayang kepada anaknya yang belum dewasa 9. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan secara tidak transparan dan sewenang-wenang. Apabila kamu dihadapkan pada peristiwa itu, maka sikap kamu.... a. menentang pemerintahan di Indonesia b. menerima dengan tenang dan tidak protes c. setuju dan memprotes tentang pemerintahan di Indonesia d. acuh tak acuh terhadap pemerintahan e. tidak setuju tentang pemerintahan yang tidak transparan di Indonesia 10. Globalisasi merupakan akibat dari perkambangan pemikiran. Hal yang ditekankan kepada warga masyarakat di era keterbukaan adalah …. a. keinginan b. aspirasi c. kepentinagn d. motivasi e. kreatifitas 11. Memasuki era keterbukaan setia warga Negara dituntut peran aktifnya, misalnya dengan menciptkan …. a. Kondisi dimana mayarakat dapat meningkatkan prakarsa dan kreatifitas b. Sebuah tekanan agar pemerintah memperhatikan rakyat c. Lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan kepentinagn masyarakat d. Masyarakat mandiri, yaitu sebuah kehidupan yang tidak tergantung pada pemerintah e. Kehiduan yang teratur sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam dasar Negara
112
12.Ketidakadilan berupa penjajahan haruslah dihapuskan. Pernyataan mengenai penghapusan penjajahan tersbut terdapat dalam.... a. Pembukaan UUD 1945 alenia pertama b. Pembukaan UUD 1945 alenia kedua c. Pembukaan UUD 1945 alenia ketiga d. Pembukaan UUD 1945 alenia keempat e. Amandemen UUD 1945 keempat 13. Didalam kehidupan bermasyarakat keterbukaan dapat dimaknai dimaknai sebagai …. a. besarnya partisipasi setiap warganegara b. tingginya pemehaman warga Negara terhadap hak dan kewajiban c. pengalaman terhadap pluralism d. kepercayaan terhadap pendapatnyasendiri e. mempercayai fungsi pemerintahan 14. Menegakkan hukum berarti menegakkan keadilan dan kebenaran. Apabila kamu dihadapkan dengan suatu peraturan, maka kamu.... a. menaatinya jika menguntungkan diri sendiri b. menaatinya sesuai dengan situasi c. mengetahui atau tidak, tetap menaatinya d. menaatinya, sebab orang lain menaatinya e. menaatinya, karena sudah tahu adanya peraturan itu 15. Konsep pemerinthan atau dalam bahasa inggris disebut …. a. Government b. Governing c. Goverence d. To governen e. Good governance 16. Pemerintahan yang tidak tranparan cenderung mengabikan efektifitas dan efisiensi yang dilakukan dalam bentuk …. a. manajemen penyelenggarn Negara bersifat konvensional dan terpusat b. pengambilan keputusan didominasi oleh pemerintah c. penyelenggaranpemerintahan statis dan tidak memiliki prospek jangka panjang d. semua aturan hanya bersifat formalitas e. banyak peraturan yang masih berpihak pada gender tertentu 17. Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan diharapkan dapat melahirkan …. a. pemerintahan yang tinggi dari masyarakat internasional b. pemerintahan yang bersih c. dorongan masyarakat untuk mengawasi pemerintah d. partisipasi masyarakat rendah e. berkurangnya anggaran untuk mengawasi pemerintah
113
18. Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah …. a. memperkokoh posisi penyelenggara Negara b. kepercayaan dunia luar berkurang terhadap Negara c. selalu menimbulkan kecurigaan orang lain walaupun itu benar d. pertisipasi masyarakat terhadap Negara rendah e. terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah 19. Salah satu ciri pemerintahan yang tertutup adalah …. a. kontrol politik egois dan otoriter b. pemegang kekuasaan menolak campur tangan pihak luar c. pemerintah menutup rapat dari pihak luar d. kepala pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya e. hasil perjanjian luhur bangsa 20. Dalam prinsip pemerintahan yang baik salah satu prinsipnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah …. a. hukum harus adil tanpa pandang bulu b. para pengambil keputusan baik pemerintah, swasta dan masyarakat madani harus bertanggung jawab kepada publik c. memberikan kesempatan yang sama baik pada laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. d. proses yang dilakukan setiap institusi diupayakan untuk melayani berbagai pihak (stakeholder). e. memberikan kesempatan yang tidak sama pada laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. 21. Di bawah ini merupakan unsur yang menunjukkan sebuah pemerintahan dikatakan transparan adalah.... a. pelayanan terhadap masyarakat yang kurang profesional b. terbatasnya informasi dengan pemerintah mengenai kebijaksanaan yang ditempuhnya c. sempitnya kesempatan media masa mengetahui isi daripada berbagai dokumen pemerintah d. tertutupnya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa e. adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah secara berencana 22. Pemerintahan yang terbuka dan transparan maksudnya.... a. pemerintahan yang memiliki kejelasan dan keterbukaan anggaran b. pemerintahan yang dalam menjalankan kekuasaannya menerapkan prinsipprinsi yang membuka ruang bagi kontrol masyarakat c. suatu pemerintahan yang melaksanakan privatisasi pada badan usaha milik negara d. pemerintah yang dipilih secara jujur dan adil e. pemerintahan yang selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat 23. Esensi keterbukaan dalam kehidupan bernegara adalah.... a. kebebasan untuk melakukan apa pun b. kontrol terhadap pemegang kekuasaan c. tanpa hukum d. pemilikan secara langsung
114
e. perdagangan bebas 24. Dalam upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, semua orang harus.... a. melaporkan semua peristiwa kepada yang berwajib b. mampu memahami hukum yang berlaku c. berani mengadili seorang pejabat tinggi negara d. menghargai orang yang pantas kebal hukum e. menjunjung tinggi hukum 25. Para pengambil keputusan memiliki pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, bail internal maupu eksternal. Hal tersebut merupak karakteristik dari pemerintahan yang baik dalam bentuk.... a. partisipasi b. daya tanggap c. transparan d. kesetaraan e. akuntabilitas 26. Pemerintah absolut bukanlah pemerintahan yang positif. Salah satu dampak dari pemerintahan yang absolut adalah …. a. b. c. d. e.
jalannya pemerintahan lancar dan tidak terkendala menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisisen terjadinyapenyalahgunaan kekuasaan rakyat akan menolak dan menjatuhkanya melahirkan kekacauan dan ketidakpuasan
27. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti.... a. keadaan yang mencerminkan keadaan bersama b. keadilan yang sesuai dengan jasa yang disumbangkan c. hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat d. keseluruhan pendapat didasarkan pada hasil rakyat e. usaha membuat keadaan tidak ada golongan kaya atau miskin 28. Dengan asas kemanusian yangadil dan beradab, berarti manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan.... a. kedudukan dan kepangkatannya b. tingkatan amal dan baktinya c. hak dan keajibannya d. asas persamaan dan keadilan e. harkat dan martabatnya 29. Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain merupakan salah satu ciri dari.... a. keadilan b. keterbukaan c. kemanusiaan d. kerakyatan e. demokrasi
115
30. Berikut ini merupakan ciri pemerintahan terbuka, kecuali.... a. ada konsultasi publik yang sistematis yang dilakukan pemerintaha b. ada peluang publik untuk mengakses berbagai dokumen pemerintah c. terbukanya rapat-rapat pemerintah dan parlemen bagi publik dan pers d. tak ada satupun informasi pemerintah yang dirahasiakan e. tersedianya berbagai informasi faktual tentang kewajiban pemerintah 31. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri dari orang yang bersifat terbuka adalah.... a. b. c. d. e.
banyak berpendapat bebas berbicara berbicara kepada siapapun menghargai pendapat membenarkan pendapat sendiri
32. Prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, tepat dan benar, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat adalah prinsip.... a. akuntabilitas b. keterbukaan c. kepastian hukum d. profesioanal e. proporsional 33. Dalam pemerintahan yang terbuka dituntut adanya kesediaan pemerintah untuk memberikan berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, terutama informasi yang bersifat.... a. aktual b. fenomenal c. faktual d. sensasional e. prosedural 34. Warga negara yang baik akan selalu peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Akibat dai penyelenggaraan pemerintahan yang manajemen penyelenggaraan negara bersifat konvensional dan terpusat.... a. pemerintah sangat dominan dalam semua sektor kehidupan b. arogansi sanagt dominan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan c. negara cenderung salah urus dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga banyak terjadi pengangguran d. pemerintah cenderung otoriter karena menutup jalan dilaksanakannya musyawarah e. adanya pemerataan pembangunan
116
35. Penyelenggaraan negara dalam bertindak harus tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaannya. Denga demikian, penyelenggaraan negara berdasarkan pada asas.... a. kepastian hukum b. kepentingan umum c. keterbukaan d. proporsionalitas e. keadilan sosial 36. Penyelenggaraan negara yang terbuka merupakan salah satu ciri pemerintahaan.... a. demokrasi b. liberal c. republik d. parlementer e. presidensial 37. Keterbukaan dalam proses peneyelnggaraan negara bermanfaat mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah agar terhindar dari.... a. KKN b. keterbelakangan c. ketergantungan d. ketertutupan e. kemiskinan 38. Makna Good Governance yang paling tepat adalah.... a. keadilan dan keterbukaan b. national leadership c. transparansi anggaran d. tata kelola pemerintahan yang baik e. keterbukaan pemerintah 39. Pada awal tahun 2006 lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras. Wakil presiden Yusuf Kalla menegaskan langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengimpor beras ingin membantu masyarakat tetapi tidak ada keterbukaan atau terjadi kebijakan yang tidak transparan. Maka sikap yang kamu lakukan adalah.... a. tidak setuju dan menentang kebijakan pemerintah b. acuh tak acuh atau tidak peduli c. merasa tidak perlu untuk diketahui d. setuju dengan kebijakan pemerintah e. tenang-tenang saja terhadap kebijakan itu
117
40. Tujuan negara Indonesia sangat menekankan kepada keadilan. Tujuan negara tersebut terdapat dalam.... a. Pembukaan UUD 1945 alenia pertama b. Pembukaan UUD 1945 alenia kedua c. Pembukaan UUD 1945 alenia ketiga d. Pembukaan UUD 1945 alenia keempat e. Amandemen UUD 1945 keempat 41. Para pengambil keputusan memiliki pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, bail internal maupu eksternal. Hal tersebut merupak karakteristik dari pemerintahan yang baik dalam bentuk.... a. Partisipasi b. daya tanggap c. transparan d. kesetaraan e. akuntabilitas 42. Salah satu alasan penting keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara adalah …. a. pemerintahan berasal dari rakyat dan untuk kaum elit b. pembetasan akses informasi bagi rakyat c. kekuasan cenderung diselewangkan d. pemeritahan yang tidak adil melhirkan kemekmuran e. pelarangan terhadap masyarakatdalam kegiatan pemerintah 43. Rencana pemerintah yang akan menaikkan TDL (tarif dasar listrik) mendapat penolakan dan tentangan dari rakyat. Tindakan/ sikap yang dilakukan pemerintah adalah.... a. pemerintah harus lebih tanggap dengan keadaan ekonomi rakyat dan lebih terbuka terhadap rencana menaikkan TDL b. tetap menaikkan TDL walaupun rakyat tidak setuju c. acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap penolakan rakyat d. pemerintah tidak mau tahu tentang kondisi rakyat e. pemerintah berkenyakinan bahwa kebijakan itu dapat menaikkan anggaran negara 44. Alasan setiap warga negara akan mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum, karena hukum.... a. melindungi setiap tindakan pemerintah b. dapat diatur oleh warga negara c. berasal dari kehendak penguasa dan rakyat d. hanya mengatur hubungan antara negara dengan warga negara e. melindungi dan mengakui hak setiap warga negara
118
45. Pemerintah dalam penyelengaraan negara selalu berkonsultasi kepada masyarakat umum/publik tentang kebijakan yang diambil. Sikap yang sesuai dengan hal itu adalah.... a. menolak dengan keras pemerintahan b. mendukung dan setuju pemerintahan c. acuh tak acuh atau tidak peduli d. merasa tidak perlu untuk diketahui e. tidak setuju terhadap pemerintahan
119
Mata pelajaran
: Pendidikan Kewaganegaran
Semester
: Ganjil
Kelas
: XI Aspek
No.
Kopetensi dasar
Indikator
Tujuan
Materi
Kognitif
Afektif
Psikomotorik
1
Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan
Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan jaminan keadilan
soal
soal
7
1, 10, 13,
jaminan keadilan
23,27,28
mendiskripsikan
,40
pengertian
jaminan keadilan
kehidupan
bernegara
√
Nomor
keterbukaan dan
keadilan dalam
berbangsa dan
Keterbukaan dan Siswa mampu
Jumlah
Mengidentifikasi macam-macam keadilan
Macam-macam Siswa mampu
√
3
2, 3,5
√
9
4,6, 7, 8,
keadilan
mengidentifikasi macam-macam keadilan
Mendeskripsikan
Siswa mampu
Keterbukaan dan
120
pentingnya
menjelaskan
keterbukaan dan
pentingnya
jaminan keadilan
keterbukaan dan
jaminan keadilan
11,12, 14, 24,42
jaminan keadilan.
Mengidentifikasik Siswa mampu
Ciri-ciri
an ciri-ciri
mengidentifikasika
keterbukaan
keterbukaan
n ciri-ciri
√
2
29,31
√
7
15, 20, 25,
keterbukaan 2
Menganalisis
Menguraikan
Siswa paham dan
Prinsip-prinsip
dampak
karakteristik
mampu
good government
penyelenggaraan
prinsip-prinsip
menguraikan
pemerintahan
good government
karakteristik
yang tidak
prinsip-prinsip
transparan
good government
32, 35,38, 41
√
√
Menganalisis
Siswa mampu
Penyelenggaraan
17
9, 16,
dampak
menganalisa
pemerintahan
17,18,19,2
penyelenggaraan
dampak
yang tidak
1,22,26,30
121
pemerintahan
penyelenggaraan
transparan
,33,34,36,
yang tidak
pemerintahan yang
37,39,43,4
transparan
tidak transparan
4,45
122
Materi PKn mencakup : 1). Pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 2). Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. A. Keterbukaan dan Keadilan 1.
Pengertian Keterbukaan dan Keadilan a. Pengertian Keterbukaan Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), kata keterbukaan berasal dari “buka” yang berarti keadaan terbuka. Arti keterbukaan adalah memberi peluang pihak luar untuk masuk dan menerima berbagai hal. Keterbukaan berasal dari kata buka atau terbuka yang berarti terlihat, kelihatan, tampak. Jadi, pemerintahan yang terbuka atau transparan adalah pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan
yang
membuka
kontrol
masyarakat
yang
dipimpinnya. Keterbukaan dapat terjadi pada berbagai aspek kehidupan, baik aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, ideologi, paham dan aliran maupun ekonomi. Suatu keterbukaan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di suatu negara, baik positif maupun negatif. Dari aspek sosial budaya, keterbukaan
akan memberikan kelonggaran bagi
masuknya budaya-budaya barat. Kebudayaan tersebut tentunya sangat berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia. Dari aspek ideologi, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnnya ideologi-ideologi dari luar. Oleh karena itu, kehadiran era keterbukaan tidak selamanya akan membawa dampak positif, namun juga akan berdampak negatif apabila kita tidak dapat mempersiapkan diri. b. Pengertian Keadilan Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Adapun yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan
123
martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya,
tanpa
membedakan
suku,
keturunan,
dan
agamanya. Keadilan dapat kita laksanakan apabila disertai oleh suatu tindkan yang tidak berdasarkan kesewang-wenangan. Untuk mencegah keseweng-wenangan, maka setiap tindakan harus berdasarkan kepada norma yang berlaku di dalam masyarakat. Setiap sikap dan perbuatan kita tidak boleh berat sebelah, tidak memihak, sera memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. 2.
Macam-macam Keadilan Menurut Aristoteles,ada lima jenis perbuatan yang digolongkan adil.Kelima jenis keadilan tersebut adalah sebagai berikut. a. Keadilan Distributif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan distribusi
jasa
dan
kemakmuran
menurut
kerja
dan
kemampuannya. Dengan kata lain, hak yang diperoleh oleh seseorang terganrung dari seberapa besar upaya atau usaha yang dilakukannya. b. Keadilan komutatif, yaiu keadilan yang berhubungan dengan prinsip persamaan hak dan kewajiban yang dierima oleh setiap orang tanpa meliha jasa-jasa perseorangan. c. Keadilan kodrat alam, yaitu keadilan yang bersumber pada hukum alam. Seseorang membrikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada dirinya. d. Keadilan konvensional, yaitu keadilan yang mengikat warga negara, sebab keadilan itu ditetapkan melalui suatu kekuasaan khusus. Dengan kata lain, seorang warga negara dikatakan telah berbuat adil secar konvensional apabila ia telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. e. Keadilan menurut teori perbaikan, yaitu keadilan yang didasarkan pada upaya seseorang untuk memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.
124
Selanjutnya Plato membedakan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut: a. Keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dikaakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. b. Keadilan prosedural, yaitu suatu perbuatan dikatakan adil secara prsedural
apabila
seseorang
telah
mampu
melaksanakan
perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah yang ditetapkan. 3.
Makna
Keterbukaan
dalam
Kehidupan
Berbangsa
dan
Bernegara Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi, supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah.
Keterbukaan dalam
penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas, tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawabannya bisa diketahui publik dan rakayat berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan. Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan : a. Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan. b. Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat. c. Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara terhadap informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional.
125
4.
Ciri-ciri Era Keterbukaan Keterbukaan merupakan sikap yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ciri-ciri keterbukaan adalah sebagai berikut: a. Pesatnya
perkembangan
informasi,
telekomunikasi,
dan
transportasi. Perkembangan ini ditandai oleh gal-hal sebagai berikut. 1) Perumusan kebijakan
negara banyak dipengaruhi oleh
perkembangan informasi, telekomunikasi, dan transportasi. 2) Adanya perubahan sikap dan perilaku suatu masyarakat atau bangsa. Perubahan tersebut diakibatkan oleh perkembangan yang terjadi di luar dirinya sebagai akibat tidak dapat terbendungnya pengaruh yang dibawa oleh struktur –struktur informasi, telekomunikasi, dan transportasi dari luar. b. Batas antarnegara menjadi kabur. Tanda-tanda bahwa batas negara telah hilang adalah sebagai berikut. 1) Masyarakat suatu negara tidak sanggup lagi mempertahankan kedaulatan negaranya, baik secara politik, ekonomi, maupun teknologi.
Kedaulatannya
akan
goyah
akibat
derasnya
pengaruh negara lain dalam kehidupan warga megaranya. 2) Negara
mempunyai
kebutuhan
untuk
menerima
dan
memanfaatkan berbagai pengaruh dari negara lain. Pengaruh tersebut mencakup politis, ekonomi, maupun teknologi, baik secara terpaksa atau tidak terpaksa demi terpenuhinya kepentingan warga atau masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan Kevin Boyle : a. Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya. b. Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah melalui parlemen.
126
c. Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapat parlemen. d. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik. Ada informasi tertentu yang tidak boleh diketahui oleh umum berdasarkan undang-undang. 2. Pemerintahan yang Tidak Transparan Pemerintahan yang tertutup atau tidak transparan merupakan pemerintahan yang mengabaikan prinsip-prinsip keterbukaan dalam menjalankan
roda
pemerintahannya.
Umumnya
pemerintahan
tertutup memiliki bentuk pemerintahan yang absolut. Sesudah pemerintahan yang absolut akan menetang dan mengusir jauh nilainilai demokrasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. a. Indikator pemerintahan yang tidak transparan Suatu pemerintahan dikatakan transparan atau tidak tergantung dari pelaksanaan prinsip keterbukaan di negaranya. Pemerintahan dikatakan tidak transparan apabila mereka mengabaikan prinsip keterbukaan, bahkan melupakan nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Berikut ini beberapa indikator dari pemerintahan tidak transparan yang dikemukakan oleh UNDP tahun 1997. 1) Partisipasi a) Warga masyarakat dibatasi/tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan. b) Informasi hanya sepihak dan lebih bersifat instruktif (perintah). c) Lembaga perwakilan tidak dibangun berdasarkan kebebasan berpolitik.
127
d) Kebebasan berserikat dan berpendapat serta pers sangat dibatasi. 2) Aturan hukum a) Hukum dan peraturan perundang-undangan lebih berpihak kepada penguasa. b) Peraturan tentang hak asasi manusia terabaikan demi terciptanya stabilitas dan pencapaian tujuan negara. c) Penegakkan hukum lebih banyak berlaku bagi masyarakat bawah, baik secara politik maupun ekonomi. 3) Transparan a) Tidak ada ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi dan mengontrol penyelenggaraan negara. b) Masyarakat sangat dibatasi dalam memperoleh segala bentuk informasi. c) Informasi yang diperoleh hanya dari pemerintah. 4) Daya tanggap a) Proses pelayanan publik bersifat sentralistik dan kaku b) Banyak pejabat yang memposisikan diri sebagai penguasa c) Layanan
kepada
masyarakat
masih
diskriminatif,
konvensional, dan bertele-tele. 5) Berorientasi pada konsensus a) Tidak diberkannya peluang untuk mengadakan konsensus dan musyawarah b) Segala macam aturan hanya bersifat formalitas c) Kebijakan lebih banyak bersifat perintah d) Pemerintah lebih banyak bertindak sebagai penguasa 6) Kesetaraan a) Adanya
diskriminasi
gender
dlam
peyelenggaraan
pemerintahan. b) Banyak peraturan yang masih berpihak pada gender tertentu.
128
c) Menutup peluang bagi dibentuknya organisasi nonpemerintah yang menuntut keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. 7) Efektivitas dan efisiensi a) Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia tidka berdasarkan pada kebutuhan b) Kegiatan penyelenggaraan negara lebih banyak ditujukan pada acara-acara yang bersifat seremonial. c) Manajemen penyelnggaraan negara bersifat konvensional dan terpusat. 8) Akuntabilitas a) Pengambilan keputusan didominasi oleh pemerintah b) Swasta dan masyarakat memiliki peran yang sangat kecil terhadap pemerintah c) Pemerintah memonopoli berbagai alat produksi yang strategis d) Masyarakat dan pers tidak diberi kesempatan untuk menilai jalannya pemerintahan. 9) Bervisi strategis a) Penyelenggaraan pemerintahan statis dan idak memiliki prospek jangka panjang b) Kurang mau memahami aspek-aspek kultural, hsistoris dan keanekaragaman masyarakatnya. c) Sulit menerima perubahan terutama jika berkaitan dengan masalah politik, hukum, dan ekonomi. d) Pemerintah lebih cepat puas dengan kemajuan yang telah dicapai. 10) Saling keterkaitan a) Banyaknya pejabat pemerintahan yang bertindak arogan dengan mengabaikan peran swasta atau masyarakat b) Selalu menganggap para kritikus
pemerintahan sebgai
provokator yang anti kemapanan dan stabilitas.
129
c) Pemerintah selalu merasa yang paling benar dan paling pintar dalam menentukan jalannya pemerintahan. d) Swasta dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam membangun negara. b. Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Berikut ini beberapa dampak atau akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, yaitu sebagai berikut. 1. Rendahnya partisipasi masyarakat. Mereka seperti tidak berdaya dan terkekang oleh berbagai aturan dan doktrin. Daya tawar mereka akan rendah terhadap kebijakan negara. 2. Pers cenderung pasif dan tidak kristis. 3. Penguasa akan bertindak secara otoriter. Hal itu membuat masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa melihat penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Pemerintah berusaha menutupi segala keburukannya, agar masyarakat tidak menunutut reformasi atau bahkan revolusi. 5. Negara akan diliputi oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Pengangguran akan meningkat, karena masyarakat tidak mempunyai akses yang sama terhadap pekerjaan. 7. Pemerintah cenderung apatis terhadap perubahan yang terjadi, baik di masyarakatnya maupun diluar negaranya. 8. Masyarakat tidak mau bekerja sama dengan pemerintah, meskipun unuk memajukan negaranya. Dampak
utama
pemerintahan
yang
ditimbulkan
dari
penyelenggaraan
yang tidak transparan adalah korupsi dan
penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok di berbagai aspek-aspek kenegaraan, yaitu sebagai berikut : 1) Bidang Politik
130
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak berfungsi optimal. Setiap kali ada kebijkan yang diusulkan menjadi proyek kadang untuk memperkaya diri. Hasilnya, kebijakankebijakan tersebut merugian rakyat. Jelas, bahwa hal ini tidak ada keadilan bagi rakyat kecil. Apalagi setiap tuntutan dari rakyat pun menjadi ladang untuk memperkaya diri lembagalembaga peradilan. Kehidupan demokrasi tidak berjalan baik. 2) Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Semua kegiatan ekonomi selalu dikaitkan dengan birokrasi dan menjadi lapangan usaha tambahan untuk memperkaya diri setiap birokrat. Kegiatan ekonomi berbelit-belit, uang pelicin banyak terjadi, pembangunan tidak merata dan anggaran menjadi bengkak. Illegal logging dimana-mana tetapi para tersangkanya selalu bebas, begitu pula dengan illegal fishing. Ketika tejadi bencana, rakyat yang menderita. 3) Bidang Sosial Budaya Tindakan menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya dikesampingkan, yang dimunculkan adalah budaya KKN (korupsi,kolusi, dan nepotisme). Ketimpangan sosial makin meningkat, terjadi pelanggaran HAM, dan ibadah keagamaan hanya sebagai simbol,pers dibungkam. 4) Bidang Pertahanan dan Keamanan Profesionalisme aparat reendah, tidak sesuai tuntutan zaman dan keinginan rakyat. Kekuatan korps hanya untuk menakuti rakyat dan melindungi pejabat-pejabat yang punya modal besar dn kedudukan lebih tinggi, ulah oknum aparat selalu dilindungi hukum, militer. Akibat selanjutnya, timbulnya disintegrasi bangsa karena kekerasan aparat.
131
DAFTAR NILAI KELAS XI IPS 2 (KELAS EKSPERIMEN) DAN KELAS XI IPS 3 (KELAS KONTROL). DAFTAR NILAI KELAS XI IPS 2
No
Nama
Nilai Postest
1.
AA
87
2.
AW
80
3.
AF
77
4.
AG
80
5.
BP
83
6.
DK
80
7.
EN
83
8.
FH
90
9.
FDF
77
10.
GDW
83
11.
LS
80
12.
MA
90
13.
MAM
83
14.
MR
90
15.
NDS
83
16.
SNK
87
17.
TAR
80
18.
TH
90
19.
YPP
77
20.
YA
87
Jumlah
1.667
132
Rata-rata
83,35
Nilai Tertinggi
90
Nilai Terendah
77
133
DAFTAR NILAI KELAS XI IPS3
No
Nama
Nilai Postest
1.
ACN
80
2.
AH
77
3.
AN
77
4.
APA
80
5.
DN
83
6.
DAN
70
7.
DWF
77
8.
HNT
77
9.
IKS
73
10. MBT
73
11. MHS
70
12. NM
73
13. OIN
77
14. RAS
83
15. REA
80
16. SR
73
17. TS
83
18. UM
77
19. YGA
73
20. SJ
77
Jumlah
1.557
134
Rata-rata
76,65
Nilai Tertinggi
83
Nilai Terendah
70
135
136
137
Dokumentasi Foto Profil Sekolah
138
Dokumentasi Saat proses pembelajaran dengan metode ceramah
139
Proses pembelajaran menggunakan metode NHT Pada saat pembagian kelompok dan pemberian nomor pada setiap kelompok
Pada saat guru mengajukan pertanyaan kepada siswa atau memberikan tugas pada setiap kelompok.
Pada saat diskusi dan berpikir bersama
140
Pada saat menjawab atau presentasi
