Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 ayat () Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tantang Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan Lansia Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (bunyi : Presiden menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya) 2. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. (bunyi : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan) 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 5063)
USULAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA
Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pra Lanjut Usia (Lansia) adalah setiap orang yang berumur 48-60 tahun 2. Lansia adalah setiap orang yang berumur 60-70 tahun 3. Pasca lansia adalah setiap orang yang berumur diatas 70 tahun 4. Pelayanan Kesehatan Lansia adalah segala tindakan untuk pemeliharaan kesehatan bagi Lansia agar tetap hidup sehat dan produktif demi Kesehatan dan Kemandirian Lansia 5. Penyelenggaraan layanan adalah segala tindakan dan pendampingan yang meliputi layanan kesehatan fisik, psikologik, sosial dan ekonomi 6. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, informasi,edukasi dan bimbingan rohani, guna pemeliharaan kesehatan dan kemandirian Lansia 7. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara yang memberikan pelayanan bagi Lansia dalam Rumah Tangga, Panti Werda, Rumah Sakit atau Rumah Alternatif bagi Lansia 8. Petugas penyelenggara pelayanan kesehatan Lansia adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. 9. Pemberian konseling Lansia dilakukan oleh pekerja sosial,relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologis dan kemandirian Lansia. 10. Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
Draft-RPP-Kesehatan Lanjut Usia-Biro Hukum Kemenkes-YKP
Page 1
11. Pemberian Informsi dan Edukasi dilakukan oleh tenaga kesehatan,relawan pendamping tentang berbagai masalah kesehatan lansia dan penanganannya demi kemandirian lansia Bab II PELAYANAN KESEHATAN UNTUK LANJUT USIA Pasal 2 Pelayanan kesehatan lansia bertujuan untuk Menjaga agar setiap orang Lanjut Usia tetap hidup sehat,mandiri dan produktif secara fisik,psikologik,sosial maupun ekonomi. Pasal 3 (1) Setiap orang lanjut usia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara komperehensif melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (2)Setiap orang lanjut usia berhak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam mendapatkan pelayanan kesehatan Pasal 4 (1) Pelayanan promotif mencakup: pemberian informasi dan edukasi tentang hidup sehat pada usia lanjut serta penyediaan sarana umum yang memungkinkan setiap orang lanjut usia dapat menjalankan aktifitas secara sehat dan aman (2) Pelayanan preventif mencakup: upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usia lanjut dan dapat diakses oleh setiap orang lanjut usia (3) Pelayanan kuratif mencakup : upaya pengobatan dan pemulihan dari sakit yang dapat dijangkau oleh setiap orang lanjut usia tanpa diskriminasi (4) Pelayanan rehabilitatif mencakup : segala upaya baik secara medis maupun psikologis untuk memulihkan setiap orang lanjut usia sehingga dapat menjalankan fungsi sosial secara optimal Bab III KEWAJIBAN PEMERINTAH Pasal 5 (1) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan usia lanjut yang bermutu, bermanfaat, aman, terjangkau dan manusiawi (2) Pemerintah wajib menjamin tersedianya fasilitas yang memudahkan setiap orang usia lanjut untuk menjalankan aktifitas sosialnya (3) Pemerintah wajib memfasilitasi kelompok usia lanjut agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi (4) Pemerintah mendorong dilakukannya penelitian mengenai usia lanjut yang sensitif gender (5) Pemerintah wajib mengawasi penyelenggaraan perawatan khusus orang lanjut usia sesuai dengan standar pelayanan minimal
Draft-RPP-Kesehatan Lanjut Usia-Biro Hukum Kemenkes-YKP
Page 2
Bab IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN Pasal 6 (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendampingan Lansia dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelayanan Lansia (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) ruang pelayanan yang mudah diakses oleh Lansia; (b) tenaga profesional yang peka pada lansia; dan (c) sarana dan prasarana lain yang diperlukan khusus untuk Pelayanan Lansia. (3) Menteri Kesehatan wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga sosial dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 7 (1) Menteri menetapkan pedoman Pelayanan dan pendampingan bagi Lansia (2) Pedoman Pelayanan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pasal 8 Pelayanan bagi Lansia Meliputi: a. informasi b. edukasi c. pelayanan kesehatan d. terapi e. konseling f. bimbingan rohani Pasal 9 (1) Pelayanan kesehatan Lansia diberikan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. (2) Pelayanan kesehatan lansia diberikan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan kompeten (3) Pendampingan Lansia dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara memberikan konseling,terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna kemandirian Lansia.
Draft-RPP-Kesehatan Lanjut Usia-Biro Hukum Kemenkes-YKP
Page 3
Pasal 10 (1) Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan Lansia sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan standar pelayanan kesehatan (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan dasar dan sarana kesehatan rujukan milik pemerintah, pemerintah daerah atau swasta. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Pasal 11 (1)Pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada Lansia, dapat dilakukan di Rumah Sakit, Panti, atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta. (2)Dalam hal diperlukan dan atas persetujuan Lansia,Lansia dapat ditempatkan oleh pekerja sosial di Panti atau tempat tinggal alternative yang nyaman untuk Lansia. (3)Pengadaan Panti, atau tempat tinggal alternatif Lansia yang dilakukan masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan pada panti, atau tempat tinggal alternatif harus diatur dengan Peraturan Menteri Sosial.
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA Pasal 12 (1)Masyarakat termasuk swasta turut berperan menyediakan kemudahan layanan publik bagi usia lanjut (2)Masyarakat termasuk swasta mendorong tersedianya fasilitas yang memudahkan setiap orang usia lanjut untuk menjalankan aktifitas sosialnya (3)Masyarakat termasuk swasta ikut berperan aktif dalam pemberian informasi dan pendidikan tentang hidup sehat bagi setiap orang usia lanjut (4)Masyarakat termasuk swasta ikut berperan aktif dalam mendorong/memfasilitasi kemandirian orang usia lanjut (5)Masyarakat berperan aktif untuk mengawasi pelaksaan undang-undang kesehatan dan peraturan turunannya yang berkaitan dengan pelayanan untuk orang lanjut usia BAB VI SANKSI Pasal 13 Pelanggaran terhadap kewajiban pemerintah dan penyelenggara pelayanan sebagaimana diatur dalam (Bab.. &... ) Pasal... dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Draft-RPP-Kesehatan Lanjut Usia-Biro Hukum Kemenkes-YKP
Page 4
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan Pada Tanggal :
: di Jakarta
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal .............. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESA PATRIALIS AKBAR
Draft-RPP-Kesehatan Lanjut Usia-Biro Hukum Kemenkes-YKP
Page 5
