Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut. 64% 63,76% 99,62 Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard

IKHTISAR EKSEKUTIF

SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan sasaran strategis misi kedua RPJMD Sumatera Utara 20132018 yaitu meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat lainnya dalam pembangunan yang berkarakter kebangsaan. Untuk itu, seluruh program kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur, serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015. Ke sembilan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 program dan indikator dan target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari delapan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015, terdapat 3 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau lebih), yaitu Sasaran Strategis 6,8 dan 9. Sedangkan 6 Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Meskipun begitu tingkat pencapaian 3 sasaran strategis tersebut diatas 80%. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 100,97%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Sasaran Strategi I Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau serta responsive gender Indikator Kinerja Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Cakupan kunjungan bayi

Target

Realisasi

%

87%

76,2%

87,58

89%

81,5%

91,57

1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

Cakupan pelayanan antenatal (K4)

91%

75,5%

82,97

Cakupan ibu hamil dgn komplikasi ditangani

76%

30,85

40,60

143 Pusk

153 Pusk

107

166 Pusk

171 Pusk

103,01

64%

63,76%

99,62

380 Pusk

456 Pusk

120,79

66 Pusk

49 Pusk

74,24

20 Pusk

0

0

35%

54%

154,28

8 K/K

12 K/K

150

24 K/K

24 K/K

100

Jumlah Puskesmas Rawat Inap yg mampu PONED. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pely kes reproduksi terhadap wanita dan remaja. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard Jumlah puskesmas yang menerapan pelayanan kesehatan dasar sesuai standard Jumlah puskesmas yang telah terakreditasi Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional Jumlah kab/kota yg memiliki minimal 3 Pusk yang melaksanakan kesehatan Olah Raga Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 3 puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan (jiwa, indera, dan gigi mulut) Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I

97,69

Sasaran Strategi II Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas dan terjangkau di rumah sakit, rumah sakit khusus dan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Indikator Kinerja Jumlah RSUD yang menyelenggarakan (PONEK). Jumlah RSUD yang menerapkan PPKBLUD Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard

Target

Realisasi

%

24 RSUD

24 RSUD

100

11 RSUD

12 RSUD

109,1

24 RSUD

24 RSUD

100


Jumlah RSUD yang menerapkan SPM Jumlah rumah sakit yg terakreditasi Jumlah rumah sakit yang mendapat kan penetapan kelas rumah sakit Jumlah RS yg menerapkan standard sarana dan prasarana

23 RSUD

23 RSUD

100

82 RS

80 RS

97,56

155 RS

120 RS

77,42

102 RS

102 RS

100

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II

97,72

Sasaran Strategi III Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan produk kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi standar Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

91%

79,43%

87,28

Jumlah RSU dan Puskesmas yg

14 RSU &

9 RSU &

12 Pusk

12 Pusk

80,77

GDP

64%

65%

101,56

(Industri Rumah

20%

25%

64%

65,22%

melaksanakan pelayanan Kefarmasian sesuai standar. Persentase sarana sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing

Practise)

dan

(Good Distribution Practise) Persentase

IRTP

Tangga Pangan) yang bersertifikat

125

Persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kes Rumah Tangga) yang memenuhi persyaratan

101,91

GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practice Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III

99,30

Sasaran Strategi IV Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional, terstandarisasi serta teregistrasi Indikator Kinerja Persentase tenaga kes yg teregistrasi

Target

Realisasi

%

95%

100%

105,26


Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi Ratio tenaga medis per puskesmas

30%

30%

100

25 pelatihan

20 pelatihan

80

Minimal 1

0,92

92

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV

94,31

Sasaran Strategi V Terwujudnya peningkatan status gizi keluarga dan masyarakat Indikator Kinerja Persentase balita dengan gizi buruk yang ditangani. Persentase penyediaan bufferstock MPASI untuk bencana Persentase ibu hamil KEK dan anemia mendapatkan PMT Persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

100%

100%

100

71%

54,67%

77

100%

100%

100

70%

80%

114,29

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V

98,25

Sasaran Strategi VI Terwujudnya pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular, degeneratif dan penyakit terkait gaya hidup pada kelompok beresiko Indikator Kinerja Angka Case Detection Rate penyakit TB. Angka keberhasilan pengobatan TB. Angka penemuan kasus baru kusta

Target

Realisasi

%

84%

83,4%

99,28

≥ 95%

95,2%

100,21

< 5/100.000

1,43/100.000

pendk

pddk

92%

72,67%

100

Angka zoonosis lainnya (Flu burung, rabies, antraks,leptospirosis) ditangani

79

sesuai standard


CFR diare pada saat KLB Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus pneumonia pada balita Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi hepatitis B Jumlah penduduk kelompok usia > 15 tahun yang mengikuti test HIV Persentase ODHA mendapatkan ARV Persentase ibu hamil HIV positif mendapatkan ARV Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk Angka Non Accute Flaccid Paralysis/AFP pd anak usia < 15 thn per 100.000 pddk Prevalensi kecacingan pada anak sekolah Cakupan penduduk di daerah endemis mdptkan pengobatan massal filariasis Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API)

< 1,2%

2,73%

52,17

25%

41,66%

166,64

10 K/K

10 K/K

100

13.000 org

49.258 orang

378,91

82%

83%

101,22

60%

78,3%

130,5

48/100.000

24,1/100.000

pendk

Pddk

≥ 2/100.000

≥ 2,18/100.000

pddk

pddk

< 20%

25,7%

77,82

68%

85%

125

0,4/1.000 pddk

225

20 K/K

6 K/K

30

88%

80%

90,91

93%

88,5%

95,16

0,9/1.000 pddk

Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase anak usia dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI

199,17

109

125,55

Sasaran Strategi VII Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dasar, dan perumahan sehat yang memenuhi syarat kesehatan Indikator Kinerja Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan

Target

Realisasi

%

73%

70%

95,89


Persentase

keluarga

menggunakan

jamban memenuhi syarat kesehatan. Jumlah Kab/Kota Sehat Persentase

kabupaten/kota

67%

66%

98,50

8 K/K

7 K/K

87,5

100%

100%

100

62%

60%

96,77

28 RS

12 RS

42,86

48%

46%

95,83

yang

menyelenggarakan program penyehatan lingkungan Persentase keluarga menggunakan air bersih Persentase

RS

yang

melakuikan

pengelolaan limbah medis RS Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII

88,19

Sasaran Strategi VIII Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Indikator Kinerja Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. Persentase SD yang mempromosikan kes

Target

Realisasi

%

57%

62,23%

109,17

28%

30,6%

109,28

22 K/K

24 K/K

109,09

Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 desa yang mengembangkan Program Toga Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VIII

109,18

Sasaran Strategi IX Terwujudnya jaminan kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan manajemen pembangunan kesehatan yang efisien, efektif dan akuntabel Indikator Kinerja Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan

Target

Realisasi

%

80%

100%

125

70%

58,82

84,03


Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran & kes yg dihasilkan per tahun Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi yg dihasilkan per thn Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan

5 dok/thn

5 dok/thn

100

7 dok/thn

9 dok/thn

114,28

100%

100%

100

33 K/K

33 K/K

100

Jumlah kabupaten/kota yang menyeleng garakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IX

103,88

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan

100,87


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

K

LATAR BELAKANG

esehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu dilaksanakan pembangunan kesehatan sebagai salah

satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan menuju masyarakat mandiri untuk hidup sehat.

Berbagai upaya pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan mendapatkan tantangan baik secara lokal, nasional maupun global sebagai akibat dari perubahan sosial ekonomi serta perubahan lingkungan strategis. Berbagai masalah dan tantangan dalam pembangunan kesehatan telah berkembang semakin berat dan kompleks dan kadang-kadang tidak terduga. Semakin dirasakan bahwa pembangunan kesehatan tidak dapat mencapai tujuannya bila hanya diselenggarakan oleh sektor kesehatan saja. Keikutsertaan pihak lain (stakeholders) secara lintas sektor termasuk swasta dan masyarakat serta seluruh potensi bangsa sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan melalui penyelenggaran pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 34 dan sasaran pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 maka telah dilaksanakan berbagai upaya pembangunan kesehatan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan


Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

B

erdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 34 Tahun 2011 yang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara maka

kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: a. Kedudukan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara. b. Tugas Pokok SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang kebijakan teknis pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan jaminan kesehatan serta tugas pembantuan. c. Fungsi Di dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a.

Penyiapan konsep kebijakan daerah dan standard pelaksanaan kewenangan Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan jaminan kesehatan;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan jaminan kesehatan;

c.

Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang kesehatan;

d.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;

e.

Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;

f.

Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kesehatan;


g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, seusai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

U

ntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara

Nomor: 34 Tahun 2011, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh: 1. Sekretaris Dinas yang membawahi 3 Sub Bagian, yaitu :

2.

-

Sub Bagian Umum

-

Sub Bagian Keuangan

-

Sub Bagian Program

Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan terdiri atas 3 Seksi, yaitu : - Seksi Bimdal Bencana - Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan - Seksi Pemberantasan Penyakit

3.

Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan terdiri dari 3 Seksi yaitu : - Seksi Bimdal Jaminan Pemeliharaan Kesehatan - Seksi Bimdal Sarana dan Prasarana Kesehatan - Seksi Bimdal Kefarmasian

4.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari 3 Seksi, yaitu : - Seksi Bimdal Kesehatan Dasar - Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan - Seksi Bimdal Kesehatan Khusus

5.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari 3 seksi, yaitu : - Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan - Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan - Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi

6.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga membawahi 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memberikan pelayanan teknis. Masing-masing UPT dipimpin oleh seorang pejabat eselon III yakni Kepala UPT, yaitu :


1. UPT Balai Pelatihan Kesehatan 2. UPT Provincial Training Center Kesehatan Masyarakat 3. UPT Balai Kesehatan Indera Masyarakat 4. UPT Balai Kesehatan Paru Masyarakat 5. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 6. UPT Rumah Sakit Kusta Lau Simomo 7. UPT Call Center dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Secara rinci struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terdapat pada lampiran 1.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

P

ada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. Capaian kinerja

(performance results) tahun 2015 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : 1.

Bab I Pendahuluan memberikan penjelasan singkat tentang latar belakang, kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta struktur organsiasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

2.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

menjelaskan secara ringkas dokumen

perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 meliputi RPJMD 2013-2018, Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. 3.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab ini menjelaskan menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015.


4.

Penutup menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

5.

Lampiran-Lampiran, memuat : a. Formulir Rencana Kinerja Tahun 2015 b. Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2015 c. Formulir Penetapan Kinerja P-APBD Tahun 2015 d. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2015


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

B

erdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 34 Tahun 2011 Kementerian PAN dan RB diberikan tugas untuk SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang kebijakan teknis pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan jaminan kesehatan serta tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan konsep kebijakan daerah dan standard pelaksanaan kewenangan Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan jaminan kesehatan; b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan jaminan kesehatan; c) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang kesehatan; d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; e) Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; f) Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kesehatan; g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, seusai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1. RPJMD Sumatera Utara 2013-2018; 2. Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018; 3. Penetapan Kinerja Tahun 2015.


2.1

RPJMD 2013-2018

R

PJMD 2013-2018 diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian

berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumbedaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut telah ditetapkan Visi Pembangunan Sumatera Utara 2013-2018, yaitu “MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Menjadi, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik; 2) Provinsi, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota; 3) Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan; 4) Berdaya Saing, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal; 5) Sejahtera, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

Visi Sumatera Utara 2018 kemudian dijabarkan ke dalam Misi Pembanunan Daerah 20132018, yaitu : 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi. 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional. 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.


5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2013-2018 dalam prioritas pembangunan yang dirumuskan bentuk sasaran pembangunan daerah 2013-2018, yaitu : 1) Terwujudnya sistem tata kepemerintahan yang baik berlandaskan hukum; 2) Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan; 3) Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya; 4) Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah; 5) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan; 6) Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, sasaran pembangunan dan arah kebijakan umum pemerintah daerah, pemerintah menetapkan Sembilan (9) Program Prioritas Pembangunan Daerah Sumatera Utara yaitu: 1) Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; 2) Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan; 3) Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan; 4) Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah; 5) Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian; 6) Peningkatan Ekonomi Kerakyatan; 7) Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin; 8) Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan; 9) Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah, meliputi :


a.

Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Tahun 2012-2020.

b.

Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

c.

Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGs) 2011-2015.

d.

Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015.

e.

Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2011-2020.

f.

Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) 2011-2015.

g.

Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD – PUG).

h.

Mendukung sasaran pembangunan lainnya.

Dari 9 prioritas pembaungan Sumatera Utara terdapat satu prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yaitu no. 3) Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya, melalui : a. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dan jaminan kesehatan hingga ke pelosok kabupaten/kota; b. Terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan c. Terselenggaranya sistem pelayanan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang bermutu dan terjangkau; d. Terwujudnya kesejahteraan tenaga tenaga kesehatan.

2.2

RENCANA STRATEGIS 2013-2018

R

encana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 20132018 merupakan perencanaan jangka menengah SKPD Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara beserta


strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah mengacu pada RPJMD Sumatera Utara tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang kesehatan. Secara ringkas subtansi Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : A. VISI Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah: “Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara yang Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing.” Yang dimaksud dengan : 1.

Sehat adalah suatu kondisi dimana Penduduk Sumatera Utara sehat baik fisik, mental dan spritual sehingga mampu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis

2.

Mandiri, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk untuk mempertahankan kualitas kesehatannya.

3.

Berdaya saing (Competitivness), yaitu suatu kondisi dimana penduduk Provinsi Sumatera Utara

memiliki kemampuan, serta keunggulan sehingga mampu

melangsungkan kehidupan dalam persaingan masyarakat. B. MISI Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menetapkan 2 (dua) Misi yang dilaksanakan secara konsisten, yaitu : 1.

Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan bermutu, merata dan terjangkau,

2.

Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.

C. TUJUAN Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menetapkan empat (4) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2018, yaitu: a. Tujuan untuk misi ke-1 : “Meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan bermutu, merata dan terjangkau” adalah : 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas di fasiliatas pelayanan kesehatan,


2) Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan yang memenuhi standar. b. Tujuan untuk misi ke-2 : “Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan” adalah : 3) Meningkatnya upaya pengendalian dan penanggulangan masalah kesehatan. 4) Meningkatnya

peran

serta

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

kebijakan

pembangunan kesehatan.

D. SASARAN Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Tujuan 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas di fasilitas pelayanan kesehatan Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau serta responsive gender

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12

Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Cakupan kunjungan Neonatus (KN Lengkap) Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pelayanan antenatal (K4) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yg ditangani Jumlah Puskesmas Rawat Inap yg mampu PONED. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pely kes reproduksi terhadap wanita dan remaja. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Jumlah puskesmas santun usila yang terbentuk di Kab/Kota Cakupan pelayanan kes usia lanjut. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard


Jumlah puskesmas DTPK/ DBK yang melaksanakan pely kesehatan sesuai standard Jumlah puskesmas yang menerapan 14 manajemen puskesmas sesuai standard Jumlah puskesmas yang menerapkan 15 pelayanan kesehatan dasar sesuai standard Jumlah puskesmas yang telah 16 terakreditasi Persentase Kab/Kota yang memiliki 17 minimal 4 pusk yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional Jumlah Kab/Kota yang memiliki 18 minimal 4 pusk yg menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 19 3 Pusk yang melaksanakan kesehatan Olah Raga Jumlah pesantren yang memiliki 20 poskestren Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 3 pusk yg menyelenggarakan 21 program pengembangan (jiwa, indera, dan gigi mulut) Sasaran Strategis 2 : Jumlah RSUD yang 1 Terwujudnya pelayanan kesehatan menyelenggarakan (PONEK). rujukan yang berkualitas dan Jumlah RSUD yang menerapkan PPK2 terjangkau di rumah sakit, rumah BLUD sakit khusus dan di fasilitas Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya 3 pelayanan gawat darurat sesuai standard 4 Jumlah RSUD yang menerapkan SPM Jumlah RSUD yg melaksanakan prog 5 keselamatan pasien 6 Jumlah rumah sakit yg terakreditasi Jumlah rumah sakit yang mendapat 7 kan penetapan kelas rumah sakit Jumlah RS yg menerapkan standard 8 sarana dan prasarana Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan yang memenuhi standar 1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya ketersediaan, Jumlah RSU dan Puskesmas yg keterjangkauan dan pemerataan 2 melaksanakan pelayanan Kefarmasian produk kefarmasian dan peralatan sesuai standar. perbekalan kesehatan yang Persentase penggunaan obat rasional 3 memenuhi standard. (POR) di sarana pelayanan kes dasar 13


4

5

6

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional, terstandarisasi dan teregistrasi

1 2 3

4 5

Persentase sarana sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise) Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat Persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kes Rumah Tangga) yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practice Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi Persentase RSUD yang memenuhi standard ketenagaan dokter spesialis penunjang Ratio tenaga medis per puskesmas

Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Saka Bakti Husada (SBH) Tujuan 3 : Meningkatnya upaya pengendalian dan penanggulangan masalah kesehatan. Sasaran Strategis 5 : Persentase balita dengan gizi buruk 1 Terwujudnya peningkatan status yang ditangani. gizi keluarga dan masyarakat Persentase penyediaan bufferstock MP2 ASI untuk bencana Persentase ibu hamil KEK dan anemia 3 mendapatkan PMT Persentase anak 6-59 bulan mendapat4 kan Vitamin A Persentase bayi usia 0-6 bulan menda5 patkan ASI Ekslusif. Persentase kabupaten/kota melaksana6 kan surveilans gizi Persentase balita ditimbang berat 7 badannya (D/S) 8 Persentase ibu hamil mendapatkan Fe 6

Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium Angka Case Detection Rate penyakit 1 TB. 2 Angka keberhasilan pengobatan TB. Angka CNR (Case Notification Rate) 3 program TB per 100.000 penduduk 9

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular, degeneratif & penyakit terkait gaya hidup pada kelompok beresiko


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Angka penemuan kasus baru kusta Angka zoonosis lainnya (Flu burung, rabies, antraks,leptospirosis) ditangani sesuai standard CFR diare pada saat KLB Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus pneumonia pada balita Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 pddk Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi hepatitis B Angka Kecatatan Tingkat 2 Kusta Jumlah penduduk kelompok usia > 15 tahun yang mengikuti test HIV Persentase ODHA mendapatkan ARV Persentase ibu hamil HIV positif mendapatkan ARV Persentase kasus IMS yang diperiksa dan diobati. Angka Kematian Jemaah Haji kurang dari 2 per 1.000 jemaah haji Angka penemuan kasus baru Frambusia /100.000 penddk Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk Angka Non Scute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000 penduduk Prevalensi kecacingan pd anak sekolah Cakupan penduduk di daerah endemis mdptkan pengobatan massal filariasis Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API) Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI). Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Jumlah kab/kota yang melakukan mapping vektor Persentase anak usia dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia <15 tahun per 100.000 pddk Persentase Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulanagan KLB < 24 jam pada desa/kel yang terjadi KLB


Jumlah kab/kota yang melaksanakan surveilans dan KIE kesehatan matra. Persentase kab/kota yang melakukan 30 penanganan dan penanggulangan wabah dan bencana Jumlah kab/kota yg melaksanakan Surveilans Deteksi Dini & KIE Peny 31 Tdk Menular 29

Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dasar dan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan.

Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase keluarga menggunakan 2 jamban memenuhi syarat kesehatan. 3 Jumlah Kab/Kota Sehat Persentase kabupaten/kota yang 4 menyelenggarakan program penyehatan lingkungan Persentase keluarga menggunakan air 5 bersih Persentase RS yang melakuikan 6 pengelolaan limbah medis RS Persentase air minum yang diperiksa 7 yang memenuhi syarat kesehatan Persentase TTU yang memenuhi syarat 8 kesehatan Jumlah puskesmas yang memiliki 9 klinik sanitasi Tujuan 4 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan kesehatan Sasaran Strategis 8 : Persentase rumah tangga berperilaku 1 Terwujudnya perilaku hidup hidup bersih dan sehat. bersih dan sehat masyarakat. Persentase SD yang mempromosikan 2 kes Persentasi Posyandu Purnama & 3 Mandiri. 4 Jumah Poskesdes di Desa Siaga. 1

5

Persentase desa siaga aktif.

Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 desa yang mengembangkan 6 Program Toga Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat serta manajemen kebijakan pembangunan kesehatan yang efisien, efektif dan akuntabel

Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan Persentase penduduk yang telah 2 terjamin pemeliharaan kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang 3 bekerjasama dengan BPJS 1


4

5 6

7

Sasaran Strategis 10 : 1 Terwujudnya intervensi kesehatan yang beorientasi pada data/hasil penelitian.

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran dan kesehatan yang dihasilkan per tahun Jumlah dokumen monitoring, pengendalian & evaluasi yg dihasilkan per thn Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Jumlah penelitian dan pengembangan kesehatan yang dilaksanakan

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara serta RPJMD Sumatera Utara tahun 2013-2018. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 yang memiliki daya ungkit besar terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat seperti penurunan AKI, AKB, Prevalensi balita dengan gizi buruk serta peningkatan UHH. Sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang akan digunakan untuk periode waktu tahun tahun 2013-2018 sesuai periode Renstra telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. yaitu : SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Tujuan 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas di fasiliatas pelayanan kesehatan Sasaran Strategis 1 : Cakupan persalinan yang ditolong oleh 1 Terwujudnya pelayanan kesehatan tenaga kesehatan. dasar yang berkualitas dan Cakupan kunjungan Neonatus Lengkap terjangkau serta responsive gender 2 (KN3) 3 Cakupan kunjungan bayi 4 Cakupan pelayanan antenatal (K4)


Sasaran Strategis 2 : Jumlah RSUD yang menyelenggarakan 5 Terwujudnya pelayanan kesehatan (PONEK). rujukan yang berkualitas dan terjangkau di rumah sakit, rumah Jumlah RSUD yang melaksanakan pely 6 sakit khusus dan di fasilitas gawat darurat sesuai standard pelayanan kesehatan lainnya Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan yang memenuhi standar Sasaran Strategis 3 : 7 Persentase ketersediaan obat dan vaksin Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan produk kefarmasian dan peralatan perbekalan kesehatan yang memenuhi standard. Sasaran Strategis 4 : 8 Ratio tenaga medis per puskesmas Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional, terstandarisasi dan teregistrasi Tujuan 3 : Meningkatnya upaya pengendalian dan penanggulangan masalah kesehatan. Sasaran Strategis 5 : Persentase balita dengan gizi buruk 9 Terwujudnya peningkatan status yang ditangani. gizi keluarga dan masyarakat Persentase balita ditimbang berat 10 badannya (D/S) Persentase bayi usia 0-6 bulan 11 mendapatkan ASI Ekslusif Sasaran Strategis 6 : 12 Angka keberhasilan pengobatan TB Terwujudnya pengendalian faktor Persentase desa yang mencapai 13 resiko penyakit tidak menular, Universal Child Imunization (UCI) degeneratif dan penyakit terkait 14 Persentase anak 0-11 bulan yang gaya hidup pada kelompok mendapatkan imunisasi dasar lengkap beresiko Sasaran Strategis 7 : 15 Persentase keluarga menghuni rumah Terwujudnya akses masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan terhadap air bersih, sanitasi dasar dan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan. Tujuan 4 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan kesehatan Sasaran Strategis 8 : 16 Persentase rumah tangga berperilaku Terwujudnya perilaku hidup hidup bersih dan sehat. bersih dan sehat masyarakat. Sasaran Strategis 9 : 17 Persentase penduduk yang telah Terwujudnya penyelenggaraan jaterjamin pemeliharaan kesehatan minan kes masy serta kebijakan manajemen pembangunan kes yg efisien, efektif dan akuntabel.


2.3

PENETAPAN KINERJA

P

erjanjian Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan

Gubernur Sumatera pada tanggal 11 Mei 2015, adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategi I Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau serta responsive gender Indikator Kinerja Target Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan.

87%

Cakupan kunjungan bayi

89%


91%

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yg ditangani

76%

Jumlah Puskesmas Rawat Inap yg mampu PONED.

143 Pusk

Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pely kes reproduksi terhadap wanita dan remaja. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard Jumlah puskesmas yang menerapan pelayanan kesehatan dasar sesuai standard Jumlah puskesmas yang telah terakreditasi Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional Jumlah kab/kota yg memiliki minimal 3 Pusk yang melaksanakan kesehatan Olah Raga Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 3 puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan (jiwa, indera, dan gigi mulut) Strategi 2

166 Pusk 64% 380 Pusk 66 Pusk 20 Pusk 35% 8 K/K

24 K/K

Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas dan terjangkau di rumah sakit, rumah sakit khusus dan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Indikator Kinerja Target Jumlah RSUD yang menyelenggarakan (PONEK).

24 RSUD

Jumlah RSUD yang menerapkan PPK- BLUD

11 RSUD

Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard

24 RSUD


Jumlah RSUD yang menerapkan SPM

23 RSUD

Jumlah rumah sakit yg terakreditasi

82 RS

Jumlah rumah sakit yang mendapatkan penetapan kelas RS

155 RS

Jumlah RS yg menerapkan standard sarana dan prasarana Strategi 3

102 RS

Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan produk kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi standar Target Indikator Kinerja 91% Persentase ketersediaan obat dan vaksin Jumlah RSU dan Puskesmas yg melaksanakan pelayanan Kefarmasian sesuai standar. Persentase sarana sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise) Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat Persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kes Rumah Tangga) yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practice Strategi 4

14 RSU & 12 Pusk 64%

20% 64%

Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional, terstandarisasi serta teregistrasi Indikator Kinerja Target Persentase tenaga kes yg teregistrasi

95%

Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional

30%

Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi Ratio tenaga medis per puskesmas

25 pelatihan Minimal 1

Strategi 5 Terwujudnya peningkatan status gizi keluarga dan masyarakat Indikator Kinerja

Target

Persentase balita dengan gizi buruk yang ditangani.

100%

Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana

100%

Persentase ibu hamil KEK dan anemia mendapatkan PMT

71%

Persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi

100%

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

70%


Strategi 6 Terwujudnya pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular, degeneratif dan penyakit terkait gaya hidup pada kelompok beresiko Indikator Kinerja Target Angka Case Detection Rate penyakit TB. Angka keberhasilan pengobatan TB. Angka penemuan kasus baru kusta Angka zoonosis lainnya (Flu burung, rabies, antraks,leptospirosis) ditangani sesuai standard CFR diare pada saat KLB Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus pneumonia pada balita Jumlah kab/kota yg menyelenggarakan sosialisasi hepatitis B Jumlah penduduk kelompok usia > 15 tahun yang mengikuti test HIV Persentase ODHA mendapatkan ARV Persentase ibu hamil HIV positif mendapatkan ARV Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk Angka Non Scute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000 penduduk Prevalensi kecacingan pada anak sekolah Cakupan penduduk di daerah endemis mdptkan pengobatan massal filariasis Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API) Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase anak usia dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi Strategi 7

84% ≥ 95% < 5/100.000 pendk 92% < 1,2% 25% 10 K/K 13.000 org 82% 60% 48/100.000 pendk ≥ 2/100.000 < 20% 68% 0,9/1.000 pddk 20 K/K 88% 93%

Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dasar, dan perumahan sehat yang memenuhi syarat kesehatan Indikator Kinerja

Target

Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan. Jumlah Kab/Kota Sehat

73% 67% 8 K/K


Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan

100%

Persentase keluarga menggunakan air bersih

62%

Persentase RS yang melakuikan pengelolaan limbah medis RS Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat

28 RS

kesehatan

48%

Strategi 8 Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Indikator Kinerja Persentase RT berperilaku hidup bersih dan sehat. Persentase SD yang mempromosikan kes Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 desa yang mengembangkan Program Toga Strategi 9

Target 57% 28% 22 K/K

Terwujudnya jaminan kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan manajemen pembangunan kesehatan yang efisien, efektif dan akuntabel Indikator Kinerja Target Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kes Jumlah dokumen perencanaan & peng-anggaran & kes yg dihasilkan per tahun Jumlah dokumen monitoring, pengenda-lian dan evaluasi yg dihasilkan per thn Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

80% 70% 5 dok/thn 7 dok/thn 100% 33 K/K


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

P

engukuran tingkat capaian kinerja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator

sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2015 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut: Strategi 1 Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau serta responsive gender Indikator Kinerja Target Realisasi % Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga

87%

76,2%

87,58


89%

81,5%

91,57


91%

75,5%

82,97

76%

30,85

40,60

143 Pusk

153 Pusk

107

166 Pusk

171 Pusk

103,01

64%

63,76%

99,62

380 Pusk

456 Pusk

120,79

66 Pusk

49 Pusk

74,24

20 Pusk

0

0

35%

54%

154,28

kesehatan.

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yg ditangani Jumlah Puskesmas Rawat Inap yg mampu PONED. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pely kes reproduksi thdp wanita dan remaja. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard Jumlah puskesmas yang menerapan pelayanan kesehatan dasar sesuai standard Jumlah puskesmas yang telah terakreditasi Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional


Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 3

8 K/K

12 K/K

150

24 K/K

24 K/K

100

Puskesmas yg melaksanakan kes Olah Raga Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 3 puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan (jiwa, indera, dan gigi mulut) Strategi 2

Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas dan terjangkau di rumah sakit, rumah sakit khusus dan di fasiltas pelayanan kesehatan lainnya Indikator Kinerja Target Realisasi % Jumlah RSUD yang menyelenggarakan (PONEK). Jumlah RSUD yang menerapkan PPKBLUD Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard Jumlah RSUD yang menerapkan SPM

24 RSUD

24 RSUD

100

11 RSUD

12 RSUD

109,1

24 RSUD

24 RSUD

100

23 RSUD

23 RSUD

100

82 RS

80 RS

97,56

155 RS

120 RS

77,42

102 RS

102 RS

100

Jumlah rumah sakit yg terakreditasi Jumlah rumah sakit yang mendapat kan penetapan kelas rumah sakit Jumlah RS yg menerapkan standard sarana dan prasarana Strategi 3

Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan produk kefarmasian dan peralatan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%


91%

79,43%

87,28

Jumlah RSU dan Pusk yg melaksana-

14 RSU &

9 RSU &

kan pely Kefarmasian sesuai standar.

12 Pusk

12 Pusk

64%

65%

80,77

Persentase sarana sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing

Practise)

dan

GDP

101,56

(Good Distribution Practise)


Persentase

IRTP

(Industri Rumah

Tangga Pangan) yang bersertifikat

20%

25%

125

64%

65,22%

101,91

Persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kes Rumah Tangga) yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practice Strategi 4 Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional, terstandarisasi serta teregistrasi Target

Realisasi

%

95%

100%

105,26

30%

30%

100

25 pelatihan

20 pelatihan

80

Minimal 1

0,92

92

Indikator Kinerja Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional Jumlah pelatihan kesehatan aparatur dan non aparatur yang diakreditasi Ratio tenaga medis per puskesmas

Strategi 5 Terwujudnya peningkatan status gizi keluarga dan masyarakat Indikator Kinerja Persentase balita dengan gizi buruk yang ditangani. Persentase penyediaan bufferstock MPASI untuk bencana Persentase ibu hamil KEK dan anemia mendapatkan PMT Persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

100%

100%

100

71%

54,67%

77

100%

100%

100

70%

80%

114,29


Strategi 6 Terwujudnya pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular, degeneratif dan penyakit terkait gaya hidup pada kelompok beresiko Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Angka Case Detection Rate penyakit TB

84%

83,4%

99,28

≥ 95%

95,2%

100,21

< 5/100.000 pendk

1,43/100.000 pddk

100

92%

72,67%

79

25%

41,66%

166,64

< 1,2%

2,73%

52,17

10 K/K

10 K/K

100

13.000 org

49.258 orang

378,91

82%

83%

101,22

60%

78,3%

130,5

48/100.000 pendk

24,1/100.000 pddk

199,17

≥ 2/100.000

2,18/100.000

91,74

< 20%

25,7%

77,82

68%

85%

125

Angka keberhasilan pengobatan TB. Angka penemuan kasus baru kusta Angka zoonosis lainnya (Flu burung, rabies, antraks,leptospirosis) ditangani sesuai standard Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus pneumonia pada balita CFR diare pada saat KLB Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi hepatitis B Jumlah penduduk kelompok usia > 15 tahun yang mengikuti test HIV Persentase ODHA mendapatkan ARV Persentase ibu hamil HIV positif mendapatkan ARV Angka Kesakitan DBD per 100.000 pddk Angka Non Scute Flaccid Paralysis/AFP pd anak usia< 15 tahun per100.000 pendk Prevalensi kecacingan pada anak sekolah Cakupan penduduk di daerah endemis mdptkan pengobatan massal filariasis Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API) Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap

0,4/1.000 0,9/1.000 pddk

pddk

225

20 K/K

6 K/K

30

88%

80%

90,91


Persentase anak usia dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi

93%

88,5%

95,16

Strategi 7 Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dasar, dan perumahan sehat yang memenuhi syarat kesehatan Indikator Kinerja Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan Jumlah Kab/Kota Sehat Persentase

keluarga

menggunakan

jamban memenuhi syarat kesehatan. Persentase

kabupaten/kota

Target

Realisasi

%

73%

70%

95,89

8 K/K

7 K/K

87,5

67%

66%

98,50

100%

100%

100

62%

60%

96,77

28 RS

12 RS

42,86

48%

46%

95,83

yang

menyelenggarakan program penyehatan lingkungan Persentase keluarga menggunakan air bersih Persentase

RS

yang

melakuikan

pengelolaan limbah medis RS Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan Strategi 8

Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Indikator Kinerja Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. Persentase SD yg mempromosikan kes

Target

Realisasi

%

57%

62,23%

109,17

28%

30,6%

109,28

22 K/K

24 K/K

109,09

Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 desa yang mengembangkan Program Toga Strategi 9 Terwujudnya penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan manajemen pembangunan kesehatan yang efisien, efektif dan akuntabel


Target

Realisasi

%

80%

100%

125

70%

58,82

84,03

5 dok/thn

5 dok/thn

100

7 dok/thn

8 dok/thn

114,28

100%

100%

100

33 K/K

33 K/K

100

Indikator Kinerja Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan Jumlah dokumen perencanaan dan peng anggaran & kes yg dihasilkan per tahun Jumlah dokumen monitoring, pengendalian & evaluasi yg dihasilkan per tahun Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan Jumlah kabupaten/kota yang menyeenggarakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran strategis 1 : Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau serta responsive gender

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : NO

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Cakupan persalinan yg ditolong oleh nakes.

87%

76,2%

87,58

2


89%

81,5%

91,57

3


91%

75,5%

82,97

76%

30,85

40,60

143 Pusk

153 Pusk

107

166 Pusk

171 Pusk

103,01

4

5

6

Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yg ditangani Jumlah Puskesmas Rawat Inap yg mampu PONED. Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pely kes reproduksi thdp wanita dan remaja.


7 8 9

10 11

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD & setingkat Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut. Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard Jumlah puskesmas yang menerapan pelayanan kesehatan dasar sesuai standard Jumlah puskesmas yang telah terakreditasi

86%

50,2%

58,37

64%

63,76%

99,62

380 Pusk

459 Pusk

120,79

66 Pusk

49 Pusk

74,24

20 Pusk

0

0

35%

54%

154,28

8 K/K

12 K/K

150

24 K/K

24 K/K

100

Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 12

4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 3

13

Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Olah Raga Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 3

14

puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan (jiwa, indera, dan gigi mulut)

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 14 indikator sasaran strategis terdapat 8 indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dengan demikian rata-rata pencapaian target kinerja untuk sasaran strategis 1 yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau serta responsive gender adalah sebesar 97,69% (belum mencapai target kinerja). Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :


1. Tercapainya Cakupan Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Grafik 1 Persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan tahun 2011-2015

90 85

86 83.7

86

84.9

80 76.2

75 70 2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : Laporan Bidang Yankes Tahun 2011-2015

Pada tahun 2015, cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, yaitu dari 86% menurun menjadi 76,2%. Bila dilihat selama kurun waktu 5 tahunan (2011-2015) pencapaian tahun 2015 merupakan pencapaian terendah, setelah sebelumnya selama 4 tahun mampu mencapai angka di atas 80%. Rendahnya pencapaian ini menyebabkan target kinerja tahun 2015 yaitu 87% tidak tercapai.

2. Cakupan Pelayanan Antenatal Care (K4), Cakupan Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Cakupan Kunjungan Bayi. Dibandingkan tahun 2014, pencapaian cakupan antenatal care 4 kali ibu (K4), KN lengkap dan kunjungan bayi mengalami penurunan pada tahun 2015, dan ke-3 indikator tersebut tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Cakupan antenatal care (K4) mengalami penurunan yang cukup besar yaitu dari 84,1% pada tahun 2014 turun menjadi 75,5% pada tahun 2015; begitu juga dengan kunjungan neonatus (KN Lengkap) mengalami perlambatan dari 86,9% menjadi 73,6%. Di lain pihak, kunjungan bayi mengalami peningkatan namun sangat kecil (hanya 0,8%) yaitu dari 80,7% menjadi 81,5%. Pada tahun 2015, dari 348.021 sasaran ibu hamil, yang mendapatkan pelayanan antenatal care (K4) adalah sebanyak 262.768 ibu hamil (75,5%).


Perkembangan persentase antenatal care (K4), KN lengkap dan Kunjungan bayi seperti yang tergambar pada grafik 4 berikut ini. Grafik 2 Persentase Antenatal Care (K4), Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) dan Kunjungan Bayi Tahun 2011 – 2015

100 90

90,7

86,9

84,1

80 70 60

%

50 40 30 20 10 0

K4

KN

Kunj Bayi

2011

87

91

91

2012

78

80

75

2013

83,35

84,51

87,11

2014

84,1

86,9

90,7

2015

75,5

73,6

81,5

Sumber : Laporan Bidang Yankes Tahun 2011-2015

3. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani termasuk indikator yang muncul pada penetapan kinerja di tahun 2015. Walaupun di Rentra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, indikator ini sudah ditetapkan menjadi indikator untuk mencapai sasaran strategis 1, namun pada tahun 2014 indikator ini tidak memiliki kegiatan (tidak ada alokasi dana) sehingga tidak masuk dalam Penetapan Kinerja tahun 2014 dan pada tahun 2015 barulah indikator ini masuk dalam Penetapan Kinerja.

Pada tahun 2015, dari 69,604 perkiraan ibu hamil resiko tinggi (resti) yang ada di Sumatera Utara hanya 21.478 ibu hamil resti yang mendapatkan pelayanan sehingga cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani hanya mencapai 30,86% dari target yang ditetapkan yaitu 76%.


Dari 6 indikator yang telah dipaparkan dapat dilihat adanya penurunan capaian kinerja, salah satu faktor penyebab adalah kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak terutama di puskesmas. Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, namun disadari bahwa belum semua Pemda Kabupaten/Kota memberikan perhatian seperti dukungan dana, sumber daya dan sarana serta prasarana yang optimal kepada puskesmas di dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Lemahnya kinerja puskesmas sangat berdampak pada pencapaian target kinerja pelayanan kesehatan ibu dan anak.

4. Persentase Puskesmas yang mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) Pada tahun 2015, dari 571 puskesmas rawat inap yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, terdapat 153 puskesmas mampu PONED, angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2014 yaitu 147 puskesmas, tahun 2013 yaitu 137 puskesmas, tahun 2012 yaitu 94 puskesmas dan tahun 2011 yaitu 98 puskesmas.

Pada tahun 2015, dari 33 kab/kota terdapat 3 daerah yang tidak memiliki puskesmas PONED yaitu Kota Sibolga, Tebing Tinggi, dan Tanjung Balai. Penyebaran puskesmas PONED per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1 Jumlah Puskesmas PONED berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KAB/KOTA NIAS MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU ASAHAN SIMALUNGUN DAIRI KARO

JML PUSKESMAS 10 26 16 23 19 19 13 22 34 18 19

JML PUSKESMAS PONED 4 6 4 5 6 1 6 8 10 5 5


NO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KAB/KOTA DELI SERDANG LANGKAT NIAS SELATAN HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU SELATAN LABUHAN BATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI MEDAN BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI

JUMLAH Sumber: Laporan Bidang Yankes 2015.

JML PUSKESMAS 34 30 36 12 8 12 20 14 14 17 17 17 11 8 4 8 19 9 39 8 9 6 570

JML PUSKESMAS PONED 13 8 8 3 4 5 6 6 4 3 2 5 4 2 0 0 2 0 13 1 2 2 153

Dengan bertambahnya jumlah puskesmas PONED menjadi 153 unit maka target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 143 puskesmas tahun 2015 telah tercapai.

5. Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap wanita dan remaja (PKPR) Setelah 2 tahun berturut-turut (2013-2014) tidak ada peningkatan jumlah puskesmas yang menyelenggarakan PKPR, maka pada tahun 2015 jumlah puskesmas PKPR mengalami peningkatan menjadi 171 puskesmas. Jumlah puskesmas PKPR di Sumatera Utara sebelumnya adalah 156 puskesmas yang telah dicapai pada tahun 2012, dan tahun 2011 terdapat 129 puskesmas. Kabupaten/Kota yang belum memiliki puskesmas PKPR yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Nias Utara, Nias


Barat, Labuhan Batu Utara, Kota Tebing Tinggi dan Gunung Sitoli. Penyebaran Puskesmas PKPR per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2 Jumlah Puskesmas PKPR berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KAB/KOTA NIAS MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU ASAHAN SIMALUNGUN DAIRI KARO DELI SERDANG LANGKAT NIAS SELATAN HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU SELATAN LABUHAN BATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI MEDAN BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI JUMLAH

JML PUSKESMAS 10 26 16 23 19 19 13 22 34 18 19 34 30 36 12 8 12 20 14 14 17 17 17 11 8 4 8 19 9 39 8 9 6 570

JML PUSKESMAS PKPR 1 5 4 4 12 4 18 5 10 4 14 4 2 9 9 5 4 1 4 2 4 39 4 3 171

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2015


Dengan terbentuknya 171 puskesmas PKPR di Sumatera Utara maka target kinerja yang ditetapkan yaitu 166 puskesmas pada tahun 2015 telah tercapai.

6. Tercapainya Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di puskesmas dibagi dengan sasaran (total) penduduk usia lanjut di wilayah tersebut. Pada tahun 2015, jumlah penduduk usila di Sumatera Utara tercatat sebanyak 850.248 jiwa, dari jumlah tersebut sebanyak 542.110 orang atau 63,76% mendapatkan pelayanan kesehatan lansia. Angka ini mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan tahun 2014 yaitu 62,08%, 2013 yaitu 53%, tahun 2012 yaitu 55, dan tahun 2011 yaitu 49%. Dengan pencapaian 63,76% maka target kinerja yaitu 64% belum mampu dicapai.

7. Terselenggaranya pelayanan gawat terpadu darurat di puskesmas Sampai akhir tahun 2015, puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat terpadu (SPGDT) sebanyak 459 puskesmas tersebar di 33 kabupaten/kota. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 370 puskesmas atau mengalami peningkatan 89 puskesmas di tahun 2015. Adapun penyebaran puskesmas SPGDT di kabupaten/kota adalah sebagai berikut: Tabel 3 Jumlah Puskesmas SPGDT berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2015

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KAB/KOTA NIAS MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU ASAHAN SIMALUNGUN DAIRI KARO DELI SERDANG LANGKAT

2009 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

JUMLAH PUSKESMAS SPGDT 2010 2011 2012 2013 2014 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 5 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 -

2015 5 1 4 2 3 1 2 2 4 2 4 6 4


NO 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KAB/KOTA NIAS SELATAN HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU SELATAN LABUHAN BATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI MEDAN BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI JUMLAH

2009 2 2

JUMLAH PUSKESMAS SPGDT 2010 2011 2012 2013 2014 2 2 2 3 3 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2

2

-

2015 4 1

2

4 5 3 -

3 2 2 2 3 2

2 2 2 2 2 2

3 2 2 3 1 1

2

2

-

2

2

3

-

2

2

-

3

2

3

2 2 2 2 2 2 2 56

2 2 2 2 2 2 58

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66

5 3 3 3 2 3 3 56

3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 78

1 1 2 2 2 2 2 2 2 56

1 1 3 4 2 3 4 1 3 4 89

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2009 - 2014.

Dengan pertambahan 89 puskesmas SPGDT pada tahun 2015, maka target indikator kinerja yaitu terbentuknya 380 puskesmas SPGDT pada tahun 2015 tercapai bahkan diatas target yang ditetapkan.

8. Jumlah Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai standar Sampai dengan tahun 2015, jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan kesehatan dasar sesuai standard sebanyak 49 puskesmas, dengan perincian 2 puskesmas terbentuk pada tahun 2009, 2 puskesmas pada tahun 2010, 5 puskesmas terbentuk pada tahun 2011, 6 puskesmas pada tahun 2012, 10 puskesmas pada tahun 2013, 11 puskesmas pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 terbentuk 13 puskesmas dengan pelayanan perkesmas. Dengan demikian capaian kinerja puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan dasar sesuai dasar mencapai 49 puskesmas di tahun 2015, dan angka


ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 66 puskesmas. Penyebaran puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standard dapat dilihat pada tabel: Tabel 4 Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standard di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2015

TAHUN 2009 2010

2011

2012

2013

2014

PUSKESMAS 1. Pusk Glugur Darat Kota Medan 2. Pusk. Perbaungan Kab. Sergei 1. Pusk. Padang Bulan Kota Medan 2. Pusk. Padang Matinggi Kota Padang Sidempuan . Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang (Klinik Metadon) 2. Pusk. Rantau-prapat Kota Kab. Lab Batu (Pusk. Usila) 3. Pusk. Medan Deli Kota Medan 4. Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. 5. Pusk. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai 1. Pusk. Sadabuan Kota Padang Sidempuan 2. Pusk. Gunung Tua Kab. Paluta 3. Pusk. Sidodadi Kab. Asahan 4. Pusk. Simarpinggan Kab. Tapanuli Selatan 5. Pusk. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang 6. Pusk. Panyabungan Jae Kab. Madina 1. Pusk. Pokenjilor P. Sidempuan 2. Pusk Pijorkoling P. Sidempuan 3. Pusk. Pandan Kab. Tap Tengah 4. Pusk. Siabu Kab. Madina 5. Pusk. Pintu Padang Kab. T. Selatan 6. Pusk. Sitio-tio Kab. Samosir 7. Pusk. Sei Rampah Kab. Sergei 8. Pusk. Teladan Kota Medan 9. Pusk. Kartini Kota P. Siantar 10. Pusk. Binjai Kota Binjai 1. Pusk. Hutabalang Kab. Tap. Tengah 2. Pusk. Silalahi Kab. Dairi 3. Pusk. Sogaeadu Kab. Nias 4. Pusk. Lagundri Kab. Nias Selatan 5. Pusk. Sirambu Kab. Nias Barat 6. Pusk. Sukaramai Kab. P. Bharat 7. Pusk. Onan Rungu Kab. Samosir 8. Pusk. G. Sitoli Selatan 9. Pusk. Pintu Angin Kota Sibolga 10. Pusk. Semula Batu Kota T. Balai 11. Pusk. Pabatu Kota T. Tinggi

JENIS PELAYANAN Pelayanan Akupuntur Pelayanan Plus Klinik VCT Pelayanan PKPR Pelayanan Perkotaan Pelayanan Perkotaan Pelayanan Kes. Kerja Pelayanan Prima Pelayanan Prima Pelayanan Prima Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesma Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Dokter Teladan Dokter Teladan Dokter Teladan Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas


TAHUN 2015

PUSKESMAS 1. Pusk Sering Kota Medan 2. Pusk Tanah Tinggi Kota Binjai 3. Pusk Pengajahan Kab. Serdang Bedagai 4. Pusk.MU Damanik Kota Tj. Balai 5. Pusk Kesatria Kota P. Siantar 6. Pusk Aekkota Batu Kab. Labura 7. Pusk Kedai Sianam Kab. Batubara 8. Pusk Sayur Matinggi Kab. Tap. Selatan 9. Pusk Desa Teluk Kab. Langkat 10. Pusk Kopri Kab. Karo 11. Pusk Aek Habil Kota Sibolga 12. Pusk Sibande Kab. Pakpak Bharat 13. Pusk Perbauangan Kab. Serdang Bedagai

JENIS PELAYANAN Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2010-2015.

9. Jumlah puskesmas yang terakreditasi Jumlah puskesmas yang terakreditasi juga termasuk indikator yang baru ada pada penetapan kinerja di tahun 2015. Dan sampai akhir tahun 2015, belum ada puskesmas di Sumatera Utara yang terakreditasi. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 kegiatan sosialisasi akreditasi puskesmas dilaksanakan sehingga Dinas Kesehatan kab/kota baru melakukan persiapan administrasi, manajemen dan sumber daya dalam di puskesmas yang terpilih untuk diakreditasi agar memenuhi standar akreditasi puskesmas. Oleh karena masih dalam tahap persiapan maka penilaian tidak dapat dilakukan pada tahun 2015.

10. Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional Pada tahun 2015, terdapat 77 puskesmas yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional yang tersebar di 18 kab/kota. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 56 puskesmas. Kedelapan belas kabupaten/kota tersebut telah memiliki minimal 4 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional, dengan demikian

kab/kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional mencapai 54,54%. Angka ini telah mampu mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 35% pada tahun 2015. Penyebaran puskesmas dengan pengobatan tradisional di 18 Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 5 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Per Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 NO

1

2

1. 2. 3. 4.

NAMA PUSKESMAS Pusk.Narumonda Pusk. Ajibata Pusk. Porsea Pusk. Laguboti

1. 2. 3. 4.

Pusk.Indra Pura Pusk. Sei Suka Pusk.Kedai Sianam. Pusk. Tanjung Tiram

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

Pusk. Saran Padang Pusk. Pematang Raya Pusk. Hatonduhan Pusk. Batu Anam Pusk. Binjai Estate Pusk. Tanah Tinggi Pusk. Kebun Lada Pusk. Jati Utomo Pusk. Tiga panah Pusk. Korpri Pusk. Berastagi Pusk. Kabanjahe. Pusk.Pandan Pusk. Sarudik Pusk. Pinangsori Pusk. Poriaha Pusk. Sei Dadap Pusk. Aek Songsongan Pusk. Sei Kepayang Barat Pusk. Sidodadi Pusk. Mutiara

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.

Pusk. Padang Bulan Pusk. Petisah Pusk. Terjun Pusk. Sering Pusk. Glugur Pusk. Pabatu, Pusk. Brohol Pusk. Sri Padang Pusk. Pasar Gambir Pusk. Satria Pusk. Beras basah Pusk. Karang Rejo Pusk. Marike Pusk. Tanjung Langkat Pusk. Pantai cermin Pusk. Binanga Pusk. Pasar ujung Batu Pusk. Sosopan Pusk. Sibuhuan

KAB/KOTA

SAMOSIR

BATU BARA

3

SIMALUNGUN

4

BINJAI

5

KARO

6

TAPANULI TENGAH

7

ASAHAN

8

MEDAN

9

TEBING TINGGI

10

LANGKAT

11

PADANG LAWAS


12

TANJUNG BALAI

13

PEMATANG SIANTAR

14

DAIRI

15

TAPANULI UTARA

16

LABUHAN BATU

17

NIAS

18

SERDANG BEDAGAI

JUMLAH

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

Pusk. MU. Damanik Pusk. Datuk Bandar Pusk. Kampung Persatuan Pusk. Teluk Nibung Pusk. Martoba Pusk. Kesatria Pusk. Gurilla Pusk. Pondok Sayur. Pusk. Sopo Butar Pusk. Parongil Pusk. Tiga Lingga Pusk. Sumbul Pusk. Sitember.

1. 2. 3. 4.

Pusk. Pangaribuan Pusk. Situmeang Habinsaran. Pusk. Silangit Pusk. Siborong-borong

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Pusk. Negeri Lama Pusk. Kota Rantau Prapat. Pusk. Janji Pusk. Sigambal Pusk. Hiliweto Gido Pusk. Batombawo Pusk. Bawolato Pusk.Idanogawo Pusk. Sei Rampah Pusk. Kuala Bali Pusk. Sialang Buah Pusk. Desa Pon.

77 Puskesmas

Sumber: Laporan Bidang Yankes 2015.

11. Jumlah Kab/Kota memiliki minimal 3 puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga Sampai dengan akhir tahun 2015, sudah terdapat 43 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan olahraga di 11 Kabupaten/Kota. Kesebelas kabupaten/kota tersebut telah memiliki minimal 3 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan olahraga. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 7 kabupaten/kota. Penyebaran puskesmas olahraga di 12 kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 6 Puskesmas Olahraga di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

KAB/KOTA

1. MEDAN

2. SERDANG BEDAGAI

3. DELI SERDANG

4. LABUHAN BATU UTARA

5. PEMATANG SIANTAR

6. LANGKAT

7. BINJAI

8. BATUBARA

9. ASAHAN

10. LABUHAN BATU SELATAN

11. LABUHAN BATU

12. TANJUNG BALAI

PUSKESMAS - Pusk. Belawan - Pusk. Kampung Baru - Pusk. Medan Area - Pusk. Kedai Durian - Pusk. Medan Deli - Pusk. Medan Amplas - Pusk. Pegajahan - Pusk. Dolok Masihul - Pusk. Sei Rampah - Pusk. Parbaungan - Pusk. Bandar Khalipah - Pusk. Tanjung Morawa - Pusk. Lubuk Pakam - Pusk. Muliorejo - Pusk. Tanjung Kenas - Pusk. Aek Kanopan - Pusk. Aek Korsik - Pusk. Kota Baru - Pusk. Parsoburan - Pusk. Raya - Pusk. Ksatria - Pusk. Rami - Pusk. Stabat - Pusk. Pantai Cermin - Pusk. Kuala - Pusk. Jati Makmur - Pusk. Tanah Tinggi - Pusk. Kebun Jahe - Pusk. Sei Suka - Pusk. Lima Puluh - Pusk. Labuhan Ruku - Pusk. Simpang Empat - Pusk. Bandar Pasir Mandoge - Pusk. Mutiara - Pusk. Aek Batu - Pusk. Aek Goti - Pusk. Kota Pinang - Pusk. Sikampak - Pusk. Janji - Pusk. Sei. Barombang - Pusk . Kota Rantauprapat - Pusk. Sei Tualang Raso - Pusk. Teluk Nibung - Pusk. Datuk Bandar


Dengan pencapaian ini, maka target indikator kinerja yaitu 8 kabupaten/kota telah tercapai pada tahun 2015. 12. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 3 puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan (jiwa, indera dan gigi mulut) Indikator jumlah kab/kota yang memiliki minimal 3 puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan (jiwa, indera dan gigi mulut) merupakan indikator yang baru ada pada Penetapan Kinerja tahun 2015. Pada tahun 2015, jumlah kab/kota yang memiliki minimal 3 puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan (jiwa, indera dan gigi mulut) tercatat sebanyak 24 KK, seperti yang tertera pada tabel berikut : Tabel 7 Puskesmas dengan program pengembangan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO

KAB/KOTA

1

DELI SERDANG

2

SERDANG BEDAGAI

3

SIMALUNGUN

4

SAMOSIR

5

TOBA SAMOSIR

6

TAPANULI UTARA

7

HUMBANG HASUDUTAN

8

TAPANULI TENGAH

9

LABUHAN BATU UTARA

PUSKESMAS 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Pusk. Tanjung Morawa Pusk. Galang Pusk. Pancur Batu Pusk. Pusk. Paya Lombang Pusk. Pantai Cermin Pusk. Sei Rampah Pusk. Perbaungan Pusk. Panetongah Pusk. Tiga Balata Pusk. Pematang Bandar Pusk. Buhid Pusk. Onanrunggu Pusk. Sirait Pusk. Kandang Buhid Pusk. Laguboti Pusk. Narumonda Pusk. Siatas Barita Pusk. Janji Angkola Pusk. Siborongborong. Pusk. Saidnihuta Pusk. Hutapaung Pusk. Onanganjang Pusk. Poriaha Pusk. Sirandorung Pusk. Gonttimahe Pusk. Aek Kanopan Pusk. Kuala Bangka Pusk. Marbau


NO

KAB/KOTA

10

LABUHAN BATU

11

ASAHAN

12

BATUBARA

13

LANGKAT

14

LABUHAN BATU SELATAN

15

TANJUNG BALAI

16

KARO

17

PEMATANG SIANTAR

18

MEDAN

19

BINJAI

20

TEBING TINGGI

21

DAIRI

22

MANDAILING NATAL

23

PADANG LAWAS

24

PADANG LAWAS UTARA

PUSKESMAS 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Pusk. Suka Makmur Pusk. Negeri Lama Pusk. Kota Rantau Prapat Pusk. Aek Songsongan Pusk. Mutiara Pusk. Gambir Baru Pusk. Sei Suka Pusk. Lalang Pusk. Pematang Panjang Pusk. Gebang Pusk. Secanggang Pusk. Marike Pusk. Pekan Tolan Pusk. Tanjung Medan Pusk. Aek Goti Pusk. Kampung Persatuan Pusk. Mayor Umar Damanik, Pusk.Datuk Bandar Pusk. Kabanjahe Pusk. Berastagi Pusk. Naman Pusk. Singosari Pusk. Kesatria Pusk. Parsoburan Pusk.Bromo Pusk. Helvetia Pusk. Teladan Pusk. Tanah Tinggi Pusk. Binjai Estate Pusk. H.A.H.Hasan Pusk. Rambung Pusk. Pasar Gambir Pusk. Sri Padang Pusk. Sumbul Pusk. Parongil Pusk. Batang Beruh Pusk. Pegagan Julu II Pusk. Muara Songa Pusk. Maga Pusk. Kotanopan Pusk. Latong Pusk. Binanga Pusk. Pasar Ujung Batu Pusk. Siunggam Pusk. Portibi Pusk. Pasar Matanggor


Dengan pencapaian 24 Kab/Kota memiliki minimal puskesmas yang menyelenggarakan program pengembangan, maka target indikator kinerja yaitu 24 Kab/Kota telah tercapai pada tahun 2015.

Sasaran strategis 2 : Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas dan terjangkau di rumah sakit, rumah sakit khusus dan di fasiltas pelayanan kesehatan lainnya.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO 1

2

3 4 5

6

7

Indikator Kinerja Jumlah RSUD yang menyelenggarakan (PONEK). Jumlah RSUD yang menerapkan PPKBLUD Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard Jumlah RSUD yang menerapkan SPM Jumlah rumah sakit yang terakreditasi Jumlah rumah sakit yang mendapat kan penetapan kelas rumah sakit Jumlah RS yg menerapkan standard sarana dan prasarana

Target

Realisasi

%

24 RSUD

24 RSUD

100

11 RSUD

12 RSUD

109,1

24 RSUD

24 RSUD

100

23 RSUD

23 RSUD

100

82 RS

80 RS

97,56

155 RS

120 RS

77,42

102 RS

102 RS

100

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 7 Indikator sasaran strategis terdapat 5 indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dengan demikian rata-rata pencapaian target kinerja untuk sasaran strategis 2 yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas dan terjangkau di rumah sakit, rumah sakit khusus dan di fasiltas pelayanan kesehatan lainnya adalah sebesar 97,72% (belum mencapai target kinerja). Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut


1. Jumlah RSUD yang melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Dalam upaya menurunkkan angka kematian ibu dan bayi, penyediaan sarana rumah sakit yang mampu PONEK sangat dibutuhkan, terutama pada kasus-kasus kegawatdaruratan. Terbentuknya RSUD mampu PONED sangat tergantung kepada tersedianya tenaga dokter spesialis khususnya spesialis kandungan dan anak; sarana penunjang medik, kompetensi tim PONEK serta dukungan manajemen yang dilihat dari adanya SK Tim PONEK. Sampai tahun 2015, terdapat 24 RSUD yang telah memiliki SK Tim PONEK dan menyelenggarakan PONEK, dan jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 20 RSUD, tahun 2013 yaitu 18 RSUD, tahun 2012 yaitu 13 RSUD. Dengan demikian, target indikator jumlah RSUD mampu PONEK telah tercapai yaitu 24 RSUD pada tahun 2015. Perkembangan RSUD mampu PONED dalam dilihat pd tabel berikut ini: Tabel 8 RSUD Mampu PONEK di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 - 2015

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

2015

RSUD Mampu PONEK 1. TANJUNG PURA – LANGKAT 2. DR. FL. TOBING – SIBOLGA 3. DR. TENGKU MANSYUR - TJ. BALAI 4. TARUTUNG – TAPANULI UTARA 5. GUNUNG SITOLI – NIAS* 6. LUBUK PAKAM DELI – SERDANG 7. DR. RM DJOELHAM – BINJAI 8. DR. PIRNGADI – MEDAN 9. DR. KUMPULAN PANE – TEBING TINGGI 10. RANTAUPRAPAT – LABUHAN BATU 11. KABANJAHE – KARO 12. HADRIANUS SINAGA – SAMOSIR 13. KOTA PADANG SIDEMPUAN 14. SIDIKALANG 15. DR. DJASAMEN SARAGIH-P. SIANTAR 16. DR. ABDUL MANAN SIMATUPANG-KISARAN 17. GUNUNG SITOLI-NIAS 18. PANYABUNGAN-MANDAILING NATAL 19. HAJI PROVINSI SUMATERA UTARA 20. PANDAN TAPANULI TENGAH 21. SULTAN SULAIMAN SERDANG BEDAGAI 22. DOLOK SANGGUL – HUMBANG HASUNDUTAN 23. PORSEA – TOBA SAMOSIR 24. BATUBARA 25. SIPIROK – TAPANULI SELATAN


Pada tahun 2010, RSUD Gunung Sitoli adalah RS PONEK, namun akibat kekosongan dokter spesialis kandungan pada tahun 2011, RSUD Gunung Sitoli sempat tidak termasuk di dalam RSUD Mampu PONEK, dan pada tahun 2013 oleh karena telah tersedianya dokter spesialis kandungan, RSUD ini kembali dapat meneyelenggarakan PONED.

2. Jumlah RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai dengan amanat UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka RSUD diwajibkan melaksanakan pola tata keuangan BLUD pada tahun 2011.

Sampai tahun 2013, dari 11 RSUD ditargetkan menjadi BLUD hanya 5 RSUD yang telah menjadi BLUD, yaitu: RSUD Kumpulan Pane Tebing-Tinggi pada tahun 2010 dan RSUD Dr. Pirngadi Medan menjadi BLUD pada tahun 2011; pada tahun 2013 yaitu RSUD Dr. Djasamen Saragih-Pematang Siantar, RSUD Rantauprapat Labuhan Batu dan RSUD Dr. Abdul Manan Simatupang Kisaran. Pada tahun 2014, RSUD yang menerapkan PPk-BLUD bertambah 4 yaitu RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, RSUD Kabanjahe Karo, RSUD Gunung Sitoli dan RSUD Pandan Tapanuli Tengah. Pada tahun 2015, RSUD yang menerapkan PPK-BLUD bertambah 3 RSUD yaitu RSUd dr. F.L Tobing Sibolga, RSUD Dr. Djoelham Binjai dan RSUD dr. Hadrianus Sinaga Samosir. Dengan jumlah ini maka sampai akhir tahun 2015 jumlah RSUD yang menerapkan PPKBLUD di Sumatera Utara yaitu 12 RSUD, sdengan demikian target indikator kinerja tahun 2015 yaitu 11 RSUD telah tercapai.

3. Jumlah RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard Pada tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah RSUD yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat sesuai standard sebanyak 3 RSUD, sehingga dari 33 RSUD yang ada di Sumatera Utara terdapat 19 RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard. Namun walaupun mengalami peningkatan jumlah, namun pencapaian ini belum mampu mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 21 RSUD pada tahun 2014. RSUD yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard terlihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 9 RSUD yang Melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat sesuai Standard Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2015

1 2 3 4

RSUD Melaksanakan Pelayanan Gawat Darurat sesuai Standard RSUD Dr. RM Djoelham Kota Binjai RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan RSUD Pakam Kabupaten Deli Serdang RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

RSUD Dr. F.L Tobing Kota Sibolga RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara RSUD Kota Padang Sidempuan RSUD Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar RSUD Kabanjahe Kabupaten Karo RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai RSUD Gunung Sitoli Kabupaten Nias RSUD Dr. Hardianus Sinaga Kabupaten Samosir RSUD Kabupaten Mandailing Natal. RSUD Kabupaten Sidikalang. RSUD Tanjung Pura Langkat RSUD H. A Manan Simatupang Kisaran RSU Haji Provinsi Sumatera Utara RSUD Porsea Toba Samosir RSUD Sipirok Tapanuli Selatan RSUD Pandan Tapanuli Tengah RSUD Perdagangan Simalungun RSUD dr. Tuan Rondahaim Simalungun

NO

Dengan pencapaian 24 RSUD melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar maka target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai tahun 2015.

4. Jumlah RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) Rumah sakit yang mampu menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan SPM RS adalah rumah sakit yang telah terakreditasi. RS yang terakreditasi adalah rumah sakit yang telah memenuhi standard sarana, pelayanan, dan standard jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan. Pada tahun 2015, jumlah RSUD yang menyelenggarakan pelayanan berdasarkan Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) sebanyak 23 RSUD dari


33 RSUD yang ada di Sumatera Utara. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 20 RSUD, tahun 2013 yaitu 19 RSUD, tahun 2012 yaitu 17 RSUD dan tahun 2011sebanyak 10 RSUD. Dengan demikian, target idikator kinerja yang ditetapkan yaitu 23 RSUD telah dapat tercapai pada tahun 2015. Tabel 10 RSUD menyelenggarakan SPM RS di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 – 2015

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

RSUD Menyelenggarakan SPM RS Dr. RM Djoelham - Binjai Dr. Pirngadi – Medan Lubuk Pakam – Deli Serdang Dr. Kumpulan Pane – Tebing Tinggi Dr. F.L Tobing – Sibolga Rantau Prapat – Labuhan Batu Tarutung – Tapanuli Utara Padang Sidempuan Dr. Djasamen Saragih – P. Siantar Dr. Tengku Mansyur – Tanjung Balai Sultan Sulaiman – Serdang Bedagai Gunung Sitoli – Nias Panyabungan – Mandailing Natal Pandan – Tapanuli Tengah Sidikalang – Dairi Dr. Abdul Manan Simatupang – Kisaran Sipirok – Tapanuli Selatan Tanjung Pura – Langkat Haji – Medan Kabanjahe – Karo Porsea – Toba Samosir Dolok Sanggul – Humbang Hasundutan Dr. Hardianus Sinaga – Samosir

Kelas B B B B B B B B B C C C C C C C C C B C C C C

5. Persentase rumah sakit yang terakreditasi Pada tahun 2015, terdapat 12 RSU yang lulus akreditasi, namun 7 diantaranya adalah RSU yang pada tahun sebelumnya telah lulus akreditasi, dan oleh karena sekali dalam 3 tahun RSU harus memperbaharui status akreditasi maka 7 RSU tersebut telah memperbaharui akreditasi dengan akreditasi versi 2012. Sampai dengan akhir 2015 jumlah RS terakreditasi di Sumatera Utara menjadi 80 RS. Jumlah ini meningkatkan dibandingkan pencapaian tahun 2013 dan 2012, yaitu jumlah RS terakreditasi adalah sebanyak 74 RS.


Walaupun jumlah RSU terakreditasi meningkat, namun belum mampu mencapai target kinerja tahun 2015 yaitu 82 RS terakreditasi. Tabel 11 Rumah Sakit Terakreditasi Sampai Tahun 2015 TERAKREDITASI RUMAH SAKIT RSU PEMERINTAH 1. RSUD Kota Padang Sidempuan 2. RSUD Sultan Sulaiman – Sergei 3. RSUD Panyabungan – Natal 4. RS Jiwa Daerah Prov Sumut 5. RSUD Pandan Tapanuli Tengah 6. RSUD Tapanuli Selatan 7. RSUD Gunung Sitoli 8. RSUD Dr. F.L Tobing – Sibolga 9. RSUD Rantau Prapat 10. RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam 11. RSUD Djasamen Saragih P. Siantar 12. RSUD Abdul Manan Simatupang Kisaran 13. RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi 14. RSUD Dr. Mansyur Tj. Balai 15. RSUD Sidikalang 16. RSUD Dr. Djamaloedin – Binjai 17. RSUD Kabanjahe – Karo 18. RSUP H. Adam Malik – Medan 19. RSUD Dr. Pirngadi Medan 20. RSUD Tarutung – Tapanuli Utara 21. RSU Haji Provinsi Sumatera Utara RSU SWASTA 1. RSU Full Bethesda Deli Serdang 2. RSU Mettta Medica Sibolga 3. RSU Deli Medan 4. RSU Murni Teguh Medan 5. RSU Grand Meditra Lubuk Pakam 6. RSU Sembiring Delitua 7. RS Estomihi Medan 8. RSU Mitra Sejati Medan 9. RSU Sarah Medan 10. RSU Bidadari Binjai 11. RSU Bunda Thamrin Medan 12. RSU Sri Torgamba Labusel 13. RS Columbia Asia Medan 14. RS Methodist Medan 15. RSU Nur’aini Labuhanbatu Selatan 16. RS Permata Bunda Medan 17. RS Sri Pamela Tebing Tinggi 18. RSU Materna Medan 19. RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam 20. RSU Bhakti Medan 21. RS Tanjung Selamat Langkat 22. RS dr. Gerhard Lumban Tobing 23. RS Indrya Husada Labura 24. RS Bangkatan Binjai

TAHUN

JENIS PELAYANAN

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2015 2011 2011 2011 2011 2011 2015 2010 2009 2009 2009 2015 2007 2001 2001

5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan Versi 2012 12 Pelayanan 16 Pelayanan 16 Pelayanan 12 Pelayanan 5 Pelayanan Versi 2012 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan Versi 2012 16 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan

2015 2015 2015 2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

4 Khusus 4 Khusus 4 Khusus Versi 2012 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan


TERAKREDITASI RUMAH SAKIT 25. RSU Sundari Medan 26. RS Laras Simalungun 27. Rumkital Dr. Komang Makes Medan 28. RS Horas Insani P. Siantar 29. RS Methodist Susanna Wesley 30. RSU Melati Perbaungan 31. RSU Trianda Serdang Bedagai 32. RSU Prof. Dr. Boloni 33. RSU Vina Estetica Medan 34. RSU Artha Medica Binjai 35. Rumkit Abdul Manik Lanud 36. RSU Sinar Husni Medan 37. RSU Sumatera Eye Center 38. RSU Delima Medan 39. RSU Bina Kasih Medan 40. RSIA Sri Ratu 41. Martha Priska-Medan 42. HKBP Balige 43. Islam Malahayati 44. Harapan – Siantar 45. Rumkit Tk. II Putri Hijau 46. Rumkit Tk. IV – P. Siantar 47. Rumkit Binjai 48. RS Bhayangkara T. IV T. Tinggi 49. Permata madina 50. Advent – Medan 51. Bhayangkara Medan 52. Imelda – Medan 58. PTPN II Temb. Deli 59. Herna – Medan

TAHUN 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2009 2009 2008 2005 2002

JENIS PELAYANAN 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 5 pelayanan 16 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan 5 Pelayanan

Sumber: Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2014

6. Persentase rumah sakit yang melaksanakan penetapan kelas dan yang menerapkan standard sarana dan prasarana Sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat 120 RS yang melakukan penetapan kelas, dengan perincian Rumah Sakit pemerintah sebanyak 35 unit, dan Rumah Sakit Swasta sebanyak 85 unit. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2014 yaitu 99 RS, tahun 2013 yaitu 62 RS, tahun dan 2012 yaitu 53 RSU. Walaupun mengalami peningkatan, namun pencapaian tahun 2015 belum mampu mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 155 RS.


Tabel 12 Penetapan Kelas Rumah Sakit Sampai Tahun 2015

NO

RUMAH SAKIT

KELAS

TAHUN PENETAPAN KELAS

C B B D B C C C B C B B B Pend B B D C D C C C C C C B C C D C C C C C A A

1999 2015 2015 1994 2014 1999 2008 2014 2014 2014 2015 2014 2007 2015 2014 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2014 2014 2014 2015 2015

B B B B B

2014 2009 2011 2009 2015

RSU PEMERINTAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

RSUD Sipirok RSUD Tarutung RSUD Rantau Prapat RSUD Parapat RSUD Pakam Deli Serdang RSUD Dolok Sanggul RSUD Dr. Hardianus Sinaga Samosir RSUD Sultan Sulaiman Sergei RSUD Dr. F.L Tobing Sibolga RSUD Dr. Tengku Mansyur Tj. Balai RSUD Dr. Djasamen Saragih Siantar RSUD Dr. Kumpulan Pane T. Tinggi RSUD Dr. Pirngadi Medan RSUD Dr. Djoelham Binjai RSUD Padang Sidempuan RSU TNI-AL Tk. III Komang Makes RSUD Gunung Tua Paluta RSU AU Abdul Malik Lanud Medan RSUD Gunung Sitoli Nias RSUD Tanjung Pura Langkat RSUD Sidikalang Dairi RSUD Sibuhuan RSUD Panyabungan Madina RSUD H. Abdul Manan Simatupang RSU Bhayangkara Medan RSU USU Medan RSUD Pandan Tapanuli Tengah RSUD Salak Pakpak Bharat RSUD Perdagangan Simalungun RSUD Aek Kanopan RSUD Kota Pinang RSUD Kabanjahe RSU Tuan Rondahaim Simalungun RSUP H. Adam Malik RS Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem RSU SWASTA

1 2 3 4 5

RSU Mitra Sejati Medan RSU Martha Friska Medan RSU Sembiring Delitua RSU Imelda Pekerja Indonesia Medan RSU Permata Bunda Medan


NO

RUMAH SAKIT

KELAS

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

RSU Badrul Aini Medan RSU Sarah Medan RSU Sari Mutiara Medan RSU Nur’aini Kota Pinang RSU Herna Tebing Tinggi RSIA Eva RSU Advent Medan RSU Estomihi RSU Colombia Asia RSU Deli RSU Grand Medistra RSU Sinar Husni Deli Serdang RSU Melati Perbaungan RSU Rumkit Tk. II Putri Hijau RSU Artha Medika Binjai RSU Latersia Binjai RSU Bina Kasih Medan RSU Bidadari Binjai RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam RSU Ameta Sejahtera RSU Delima Medan RSU Sundari Medan RSU Methodist Medan RSU Sufina Aziz Medan RSU Bunda Thamrin Medan RSU Susana Wesley Medan RSK Accuplast Medan RSK Mata Medan Baru RSIA Stella Maris Medan RSU. Sawit Indah Serdang Bedagai RSU Amanda Kabanjahe RSU Islam Malahayati Medan RSU Efarina Etaham Kabanjahe RSU Horas Insani P. Siantar RSU Bandung Medan RSU Mitra Sehat Deli Serdang RSU Patar Asih Medan RSU Murni Teguh Memorial Hospital RSU Stella Maris Nias Selatan RSIA Sri Ratu RSU Siti Hajar RSU Rahmad Hidayah RSU Madani RSU Materna

C D B D D C C B B C B C C B C C B C C D D C C C B C C C C D D C B C C D C B D C C C C C

TAHUN PENETAPAN KELAS 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2015 2011 2011 2011 2012 2014 2011 2014 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2014 2015 2012 2014 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014


NO

RUMAH SAKIT

KELAS

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

RSU Prof Boloni RSU Setio Husodo Kisaran RSU Keliat Deli Serdang RSU Bersama Langkat RSU Tere Margareth Medan RSU Santa Elisabeth Rumkit Tk. IV 01.07.03 P. Sidempuan RSU HKBP Balige RSU Universitas Prima Indonesia RSU Lasmi Kartika Batubara RSU Citra Medika Deli Serdang RSU Al Fuady Binjai RSU Joko Deli Serdang RSU Tiara Pematang Siantar RSU Glori Hotrona Medistra Tobasa RSU Delia Langkat RSU Herna Medan Rumkit Tk. IV 01.07.01 P. Siantar RSU Mitra Medika RSU Helvetia Deli Serdang RSU Pertamina Langkat RSU Vita Insani Pematang Siantar RSU Royal Prima Medan RSU Theotokos Deli Serdang RSU Yoshua Deli Serdang RSU Armina Madina RSU Permata Madina Kab. Madina RSU Permata Madina Kab. RSU Ayah Bunda Labura RSU Tiga Bersaudara Labura RSU G.L Tobing RSU Full Bethesda D. Serdang RSU Harapan P. Siantar RSU Inanta P. Sidempuan RSU Bhayangkara Tebing Tinggi RSU PTPN III Sri Pamela T.Tinggi

C C D D C B D C C D D C D D D D B C C C C B B D C C C C D D C C C C C C

TAHUN PENETAPAN KELAS 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Sumber: Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2014

Masih rendahnya persentase RS yang ditetapkan kelasnya merupakan salah satu penyebab masih banyaknya RS yang belum terakreditasi.


7. Jumlah rumah sakit yang menerapkan standard sarana dan prasarana Pada tahun 2010, RS yang menerapkan standard sarana dan prasarana sebanyak 15 RS (7,14%), tahun 2011 meningkat jumlahnya menjadi 24 RS (12,7%), tahun 2012 meningkat menjadi 74 RS (39,15%), tahun 2013 meningkat menjadi 81 RS (40,3%) dan tahun 2014 meningkat menjadi 90 RS (43,75%). Pada tahun 2015, jumlah RS yang menerapkan standard sarana dan prasarana meningkat bertambah 10 RSU yaitu: RSU Armina Kab. Madina, RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kab. Samosir, RSUD Tuan Rondahaim Kab. Simalungun, RSUD Kota Pinang Kab. Labuhan Batu Selatan, RSU Amanda Kab. Karo, RSU Setio Husodo Kab. Asahan, RSU Metta Medica Kota Sibolga, RSU Pertamina Kab. Langkat, RSU Natama Kota Tebing Tinggi, RSU AL Fuady Kota Binjai, RSU Pelabuhan Belawan Kota Medan, RSU Siloam Dhirga Surya Kota Medan. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah RS yang menetapkan standard sarana dan prasarana berjumlah 102 RS, sehingga telah mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 102 RS pada tahun 2015.

Sasaran strategis 3 : Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan produk kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi standar.


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1


91%

79,43%

87,28

Jumlah RSU dan Pusk yg melaksanakan

14 RSU &

9 RSU &

pely Kefarmasian sesuai standar.

12 Pusk

12 Pusk

64%

65%

101,56

20%

25%

125

64%

65,22%

101,91

2

3

4

5

Persentase sarana sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise) Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat Persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kes Rumah Tangga) yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practice

80,77


Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 5 indikator sasaran strategis terdapat 3 indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dengan demikian rata-rata pencapaian target kinerja untuk sasaran strategis 3 yaitu terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan produk kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi standar adalah sebesar 99,30% (belum mencapai target kinerja). Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin Persentase ketersediaan obat dan vaksin dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 13 Persentase ketersediaan obat dan vaksin Tahun 2011-2015

TAHUN

% ketersediaan obat dan vaksin

2011

2012

2013

2014

2015

84

87

52

72,07

79,43%

Sumber: Laporan Bidang Sarana dan Jaminan Kesehatan 2011-2015

Dari tabel terlihat bahwa persentase ketersediaan obat dan vaksin menunjukkan trend penurunan selama kurun waktu 2011-2015, dan penurunan tajam terjadi pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 35% dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2014, persentase ketersediaan obat dan vaksin meningkat kembali menjadii 72,07% dan pada tahun 2015 menjadi 79,43%. Pada tahun 2015 rata-rata persentase ketersediaan obat dan vaksin di kab/kota sebesar 70,53% dan di Provinsi sebesar 88,33%; kedua angka ini dibagi 2 sehingga menghasilkan angka 79,43%. Walaupun mengalami peningkatan pencapaian ini masih dibawah target kinerja yang ditetapkan yaitu 91%. Belum tercapainya target yang ditetapkan disebabkan disebabkan oleh dari 20 jenis obat yang dipantau, tidak semuanya ada di dalam e-katalog maupun ready stock, sehingga menyebabkan tidak semua obat yang dipantau tersedia pada tahun 2015.


2. Jumlah RSU dan Puskesmas yg melaksanakan pelayanan Kefarmasian sesuai standar. Penerapan Standard Kefarmasian di rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara terlihat lambat. Diperkirakan 98% rumah sakit (Pemerintah dan Swasta) belum menerapkan Standard Pelayanan Kefarmasian. Rendahnya pencapaian ini karena parameter “pelayanan kefarmasian memenuhi standard” diukur dari sarana dan prasarana juga terlaksananya prosedur/sistem kefarmasian, yang meliputi : -

Struktur Organisasi Farmasi di Rumah Sakit

-

Panitia/Sub Komite Farmasi dan Terapi

-

Formularium Rumah Sakit yang diperbaharui secara berkala.

Agar RSUD mampu menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard, maka sejak tahun 2008 telah dilaksanakan pilot project pelayanan kefarmasian. Pada tahun 2014, dari 16 RSUD yang dijadikan pilot project hanya 6 RSUD yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard (yang mendapatkan skor ≥ 60%) yaitu RSU Haji Medan, RSUD H. Abdul Manan Simatupang, RSUD Dr. Djasamen saragih, RSUD Porsea, RSUD Salak dan RSUD Tanjung Pura. Pada tahun 2015 bertambah 3 RSUD yang melaksanakan kefarmasian sesuai standard yaitu RSUD dr. H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi, RSUD Dr. F.L Tobing Sibolga dan RSUD Pakam Deli Serdang.

Untuk Puskesmas, pada tahun 2014 terdapat 6 Puskesmas yang telah menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard yaitu Puskesmas Gunung Tua (Kaupaten Padang Lawas Utara), Puskesmas Teluk Dalam dan Lahusa (Kabupaten Nias Selatan), Puskesmas Rambung (Kota Tebing Tinggi), Puskesmas Lima Puluh (Kabupaten Batubara), dan Puskesmas Prapat Janji (Kabupaten Asahan). Pada tahun 2015, bertambah 6 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard yaitu Puskesmas Gunting Saga, Puskesmas Galang (Kab. Serdang Bedagai), Puskesmas Ajibata (Kab. Toba Samosir), Puskesmas Kotanopan (Kab. Abuhan Batu Seatan), Puskesmas Martoba (Kab. Deli Serdang) dan Puskesmas Bakti Raja (Kab. Dengan demikian sampai akhir tahun 2015, terlah terdapat 9 RSUD dan 12 puskesmas yang telah menyelenggarakan kefarmasian sesuai standard, sehingga target indikator ini telah mampu tercapai. Dengan demikian target kinerja yang diettapkan yaitu 14 RSUD dan 12 Puskesmas yang


menyelenggarakan pelayanan kefarmasian sesuai standard belum mampu dicapai pada tahun 2015.

3. Persentase

sarana

sediaan

farmasi yang memenuhi persyaratan GMP (Good

Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practise) Indikator persentase sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP dan GDP merupakan indikator baru yang sebelumnya tidak tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

Pada tahun 2015, jumlah sarana sediaan farmasi yang dibina sebanyak 90 sarana, dan 20 diantaranya memenuhi persyaratan GMP dan 39 sarana memenuhi syarat GDP, sehingga jumlah sarana sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan GMP dan GDP adalah 59 sarana atau 65% . Pencapaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pencapaian 2014 yaitu 88% dimana dari 79 sarana yang dibina tercatat 28 sarana memenuhi syarat GDP dan 42 sarana memenuhi syarat GDP. Dengan pencapaian 65% maka target kinerja yaitu 64% pada tahun 2015 telah mampu dicapai.

5. Persentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang bersertifikat Indikator persentase yang bersertifikat juga merupakan indikator baru yang sebelumnya tidak tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013. Pada tahun 2015, Sumatera Utara terdapat 2.703 unit IRTP dan yang bersertifikat mencapai 680 sarana atau 25%; angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 dimana dari 2.389 sarana IRTP yang bersertifikat mencapai 480 sarana atau 20,02% pada. Dengan demikian target kinerja 20% pada tahun 2015 telah mampu dicapai.

6. Tercapainya persentase sarana produk alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi yang memenuhi persyaratan GMP (Good Manufacturing Practise) dan GDP (Good Distribution Practice). Pada tahun 2015, jumlah sarana produksi alat kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) berjumlah 23 sarana. Jumlah ini berkurang dari tahun 2014 yaitu 40 sarana, hal ini disebabkan karena ada 17 sarana yang tidak meneruskan perpanjangan izin ke Kemenkes dan izinnya tidak keluar pada tahun 2015. Dari 23 sarana yang memperoleh izin tersebut sebanyak 15 sarana (65,22%) dilakukan monitoring dan


dinyatakan memenuhi syarat GMP dan GDP. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 dimana 30 sarana (75%) memenuhi syarat GMP dan GDP, angka ini mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini disebabkan salah satunya karena sarana yang tidak memperoleh izin tidak dilakukan monev dan dianggap tidak memenuhi syarat GDP dan GMP. Dengan pencapaian 65,22% maka target kinerja yaitu 64% telah dapat tercapai pada tahun 2015.

Sasaran Strategi 4 : Terwujudnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional, terstandarisasi serta teregistrasi


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

Persentase tenaga kes yang teregistrasi

95%

100%

105,26

30%

30%

100

25

20

dan non aparatur yang diakreditasi

pelatihan

pelatihan

Ratio tenaga medis per puskesmas

Minimal 1

0,92

2

3 4

Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional Jumlah pelatihan kesehatan aparatur

80 92

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 4 indikator sasaran strategis terdapat 2 indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dengan demikian rata-rata pencapaian target kinerja untuk sasaran strategis 4 yaitu terwujudnya ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional, terstandarisasi serta teregistrasi adalah sebesar 94,31% (belum mencapai target kinerja). Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi Pada tahun 2015, Surat Tanda Registrasi (STR) yang sudah selesai diproses sejumlah 25.229 berkas yang terdiri atas 19.508 berkas ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) di Jakarta pada tahun 2015 dan 5.721 berkas adalah yang dikirim pada tahun 2014 dan STR-nya diterima pada tahun 2015. Keseluruhan berkas yaitu 25.229 (100%) telah selesai diproses pada tahun 2015. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun


2013, dimana STR yang selesai diproses sejumlah 18.250 berkas, tahun 2013 sejumlah 13.527 berkas dan tahun 2012 yaitu 2.978 berkas. Dengan demikian target kinerja yaitu 95% telah mampu dicapai pada tahun 2015.

2. Persentase penetapan angka kredit jabatan fungsional Pada tahun 2015, di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terdapat 612 pegawai dengan jabatan fungsional. Dari jumlah tersebut dilaporkan sebanyak 184 orang (30%) telah mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan telah ditetapkan. Mereka yang mengusulkan itu terdiri dari dokter (20 orang), Perawat (50 orang), Gizi/Nutrionis (17 orang), Apoteker (20 oang), Penyuluh Kesehatan (25 orang), Analis Kesehatan (40 orang), dan Epidemiologi (12 orang). Dengan demikian target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 30% pada tahun 2015 sudah tercapai. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 100 orang dari 500 pegawai dengan jabatan fungsional 500 (20%).

3. Jumlah pelatihan aparatur dan non aparatur yang terakreditasi Pada tahun 2015 terdapat 20 pelatihan terakreditasi, jumlah ini sama dengan jumlah di tahun 2014 yaitu 20 pelatihan, tahun 2013 yaitu 20 pelatihan, tahun 2012 yaitu 3 pelatihan dan tahun 2011 sebanyak 11 pelatihan.Adapun pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu: a. Pelatihan GELS untuk dokter di Kabupaten/Kota b. Pelatihan penyuluh keamanan pangan di kabupaten/kota c. Pelatihan Promosi Kesehatan tahun 2015 d. Pelatihan Kegiatan Peningkatan kapasitas Konselor Menyusui e. Pelatihan IPSD (Intervensi Penurunan Stigma dan Diskriminasi) pada layanan HIV dan IMS bagi petugas fasyankes f. Pelatihan Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) g. Pelatihan Item Development dalam rangka Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan h. Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan i. Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas Angkatan I j. Pelatihan Kepemimpinan Puskesmas Angkatan II k. Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat l. Pelatihan BCLS bagi Perawat di Kabupaten/Kota


m. Pematapan GELS bagi dokter di Kabupaten. n. Peningkatan kapasitas SDM nagi petugas kesehatan. o. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pelaksanaan Imunisasi dalam rangka Introduksi Vaksin Baru Angkatan I. p. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pelaksanaan Imunisasi dalam rangka Introduksi Vaksin Baru Angkatan II. q. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pelaksanaan Imunisasi dalam rangka Introduksi Vaksin Baru Angkatan III. r. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pelaksanaan Imunisasi dalam rangka Introduksi Vaksin Baru Angkatan IV. s. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pelaksanaan Imunisasi dalam rangka Introduksi Vaksin Baru Angkatan V. Dengan demikian target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 25 pelatihan pada tahun 2015 belum tercapai.

4. Ratio tenaga medis per puskesmas Pada tahun 2015, dari 571 puskesmas yang ada di Sumatera Utara terdapat 527 puskesmas yang telah memiliki tenaga medis setidaknya 1 orang, dan yang tidak memiliki tenaga medis sebanyak 44 puskesmas. Dengan demikian ratio tenaga medis per puskesmas yaitu 0,92% pada tahun 2015. Angka ini masih sama dengan pencapaian tahun 2014. Penambahan jumlah puskesmas tidak diiringi dengan ketersediaan tenaga medis di puskesmas, hal ini terlihat bahwa pada tahun 2013 terdapat 569 puskesmas dan 52 puskesmas tidak memliki tenaga medis, pada tahun 2012 terdapat 546 puskesmas dan 18 puskesmas tidak memiliki tenaga medis. Tabel 14 Puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO 1 2 3 4 5 6 7

PUSKESMAS Kedai Sianam Aek Loba Andam Dewi Sorkam Batang Bulu Simundol Sipiongot

KAB/KOTA Batubara Asahan Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Padang Lawas Padang Lawas Utara Padang Lawas Utara


NO 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

PUSKESMAS Sibio-bio Simolono Ulugawo Ma’u Olora Alo’oa Lahewa Timur Tugala Oyo Hilimegai Hibala Idanotae Mazo Ulu Idanotae Siduaori Umbunasi Susua Onohasumba O’ou Hilisalawa Ahai Ulususua Somambawa Hilionombasela Ulunoyo Simuk Pulau Batu Barat Pulau Batu Timur Pulau Batu Utara Tanah Masa Hilisimaetano Boronadu Aramo Moro’o Ulu Moro’o Baringin Sibanggorjae Patilumbanmudik Singkuang

KAB/KOTA Padang Lawas Utara Nias Nias Nias Gunung Sitoli Gunung Sitoli Nias Utara Nias Utara Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Selatan Nias Barat Nias Barat Mandailing Natal Mandailing Natal Mandailing Natal Mandailing Natal


Dari tabel terlihat bahwa 44 puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis, adalah juga puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis di tahun 2014. Dari jumlah puskesmas tersebut, sebanyak 32 puskesmas (72,72%) berada di kepulauan Nias; begitu juga hal nya pada tahun 2013 dari 52 puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis sebanyak 65% (34 puskesmas) berada di Kepulauan Nias. Ini menunjukkan perkembangan ketersediaan tenaga medis di puskesmas di kepulauan Nias berlangsung sangat lambat, yang berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Sasaran strategis 5 : Terwujudnya peningkatan status gizi keluarga dan masyarakat

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : NO 1

2

3

4

5

Indikator Kinerja Persentase balita dengan gizi buruk yang ditangani. Persentase penyediaan bufferstock MPASI untuk bencana Persentase ibu hamil KEK dan anemia mendapatkan PMT Persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

100%

100%

100

71%

54,67%

77

100%

100%

100

70%

80%

114,29

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 5 indikator sasaran strategis 2 terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dengan demikian rata-rata pencapaian target kinerja untuk sasaran strategis 5 yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau serta responsive gender adalah sebesar 98,25% (mencapai target kinerja). Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. Persentase gizi buruk yang ditangani Pada tahun 2015, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebanyak 1.150 balita dan keseluruhan balita yang mengalami gizi buruk tersebut mendapatkan penanganan (100%).


Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan mendapatkan penanganan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu 1.196 kasus, namun tetap lebih tinggi dari tahun 2013 yaitu 1.133 kasus, tahun 2012 yaitu 746 kasus dan tahun 2011 yaitu 375 kasus. Ini menunjukkan adanya trend peningkatan balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani. Distribusi kasus balita gizi buruk yang ditemukan dan ditangani per kab/kota seperti tergambar pada tabel berikut ini: Tabel 15 Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan dan Ditangani Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

BALITA GIZI BURUK NO

KAB/KOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NIAS MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU ASAHAN SIMALUNGUN DAIRI KARO DELI SERDANG LANGKAT NIAS SELATAN HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU SELATAN LABUHAN BATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI MEDAN

2011

2012

2013

2014

2015

15 15 12 7 12 10 20 25 20 15 4 27 10 8 4 7 12 18 11 6 10 13 6 5 12 13 5 4 25

8 62 41 13 13 12 3 45 23 110 35 5 19 2 13 3 3 12 14 38 9 21 10 14 20 21 1 7 6 143

18 9 3 14 37 5 8 127 27 60 11 7 149 0 9 18 10 45 79 2 21 24 13 12 6 6 27 14 14 265

25 110 17 20 21 9 15 98 26 83 8 9 136 38 9 7 14 48 73 34 36 17 18 2 79 15 26 13 9 84

40 62 15 43 32 16 19 117 21 55 20 14 72 25 8 7 8 52 49 42 22 11 21 18 71 2 28 12 8 111


BALITA GIZI BURUK NO

KAB/KOTA

31 32 33

BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI JUMLAH

2011

2012

2013

2014

2015

12 5 9 375

12 3 5 746

37 8 48 1.133

35 17 45 1.196

26 27 76 1.150

Sumber: Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan, 2011-2015

2. Persentase penyediaan buffer stock MP-ASI (Makanan Pendamping – Air Susu Ibu) untuk bencana Penyediaan buﬀer stock MP-ASI adalah ditujukan untuk mengantisipasi situasi darurat akibat bencana, KLB gizi dan situasi sulit lainnya. Pada tahun 2015, capaian dari indikator ini adalah 100% mencapai target kinerja yaitu 100%.

3. Persentase ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dan anemia yang mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Kasus (Kekurangan Energi Kronis) disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan gizi, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Jika sudah terlalu lama maka akan terjadi Kekurangan Energi Kronik (KEK), dan kejadiaan KEK pada ibu hamil merupakan kondisi yang sangat

tidak

diinginkan, karena

sangat mempengaruhi

kehidupan janin dalam bayi kandungan dan juga sang ibu. Pada tahun 2015 diperkirakan terdapat 24.361 bumil yang mengalami KEK dan dari jumlah tersebut yang mendapatkan PMT dengan masa pemberian 60 hari adalah sebanyak 13.318 bumil (54,67%).

Dilihat dari persentase, pencapaian indikator ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 38%, namun bila dilihat pencapaian secara absolut mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 bumil KEK yang mendapatakan PMT adalah sebanyak 23.449 bumil, mengalami penurunan hampir 10.000 bumil dibandingkan angka tahun 2015. Penurunan ini disebabkan tidak terlaksananya kegiatan pengadaan PMT bumil di tahun 2015, oleh karena waktu yang tersisa tidak memungkinkan kegiatan pengadaan ini terlaksana. Selanjutnya, walaupun mengalami peningkatan, namun belum mampu mencapai kinerja yang ditetapkan yaitu 71% pada tahun 2015.


4. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi Surveilans gizi merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus

terhadap

masalah gizi buruk dan indikator pembinaan gizi masyarakat agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif, eﬁsien dan tepat waktu melalui proses pengumpulan data, pengolahan, penyebaran informasi kepada penyelenggara program kesehatan dan tindak lanjut sebagai respon terhadap perkembangan informasi. Surveilans gizi akan meningkatkan efektivitas program dengan mempertajam upaya penanggulangan masalah gizi secara tepat waktu, tempat, sasaran dan jenis tindakannya. Sejak tahun 20092015, seluruh Kab/Kota telah melaksanakan surveilans gizi atau 100%.

5. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Indikator ini menggambarkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Tinggi rendahnya hasil capaian indikator ini tergantung pada partisipasi mayarakat. Jika hasil capaian rendah, artinya partisipasi masyarakat yang rendah terhadap kegiatan posyandu. Indikator persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) juga merupakan indikator yang baru ada pada Penetapan Kinerja 2015. Dari jumlah balita sebesar 1.150.462 orang yang ditimbang adalah 948.796 orang, sehingga pencapaian pada tahun 2015 yaitu 80% dan mampu mencapai target kinerja yaitu 70%.

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular, degeneratif dan penyakit terkait gaya hidup pada kelompok beresiko.


Indikator Kinerja Angka Case Detection Rate penyakit TB.

2

Angka keberhasilan pengobatan TB.

3

Angka penemuan kasus baru kusta

Target

Realisasi

%

84%

83,4%

99,28

≥ 95%

95,2%

100,21

< 5/100.000 1,43/100.000 pendk

pddk

92%

72,67%

100

Angka zoonosis lainnya (Flu burung, 4

rabies, antraks,leptospirosis) ditangani

79

sesuai standard


5 6

7

8 9 10

11

CFR diare pada saat KLB Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus pneumonia pada balita Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi hepatitis B Jumlah penduduk kelompok usia > 15 tahun yang mengikuti test HIV Persentase ODHA mendapatkan ARV Persentase ibu hamil HIV positif mendapatkan ARV Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk

< 1,2%

2,73%

52,17

25%

41,66%

166,64

10 K/K

10 K/K

100

13.000 org

49.258 orang

378,91

82%

83%

101,22

60%

78,3%

130,5

48/100.000

24,1/100.000

pendk

Pddk

199,17

Angka Non Scute Flaccid Paralysis 12

(AFP) pada anak usia < 15 tahun per

≥ 2/100.000 2,18/100.000

109

100.000 penduduk 13

14

15

16

17

18

Prevalensi kecacingan pada anak sekolah Cakupan penduduk di daerah endemis mdptkan pengobatan massal filariasis Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API) Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase anak usia dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi

< 20%

25,7%

77,82

68%

85%

125

0,9/1.000

0,4/1.000

pddk

pddk

20 K/K

6 K/K

30

88%

80%

90,91

93%

88,5%

95,16

225


Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 18 indikator sasaran strategis terdapat 7 indikator yang belum mencapai target dan 11 indikator mencapai target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dengan demikian rata-rata pencapaian target kinerja untuk sasaran strategis 6 yaitu terwujudnya pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular, degeneratif dan penya kit terkait gaya hidup pada kelompok beresiko adalah sebesar 125,55% (mencapai target kinerja). Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. Angka Case Detection Rate (CDR) dan KeberhasilanPengobatan TB Angka CDR Penyakit TB atau Cakupan penemuan penderita TB Paru dilihat dari penemuan penderita TB Paru BTA (+) yang berpotensi untuk terjadinya penularan di masyarakat. Pada tahun 2015, jumlah kasus BTA (+) yang ditemukan yaitu 17.752 kasus atau 83,4% dari estimasi kasus BTA (+) yaitu 21.391 kasus; dan mampu mencapai target nasional yaitu 75%. Pencapaian tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yaitu 80,2% hal ini dikarenakan sudah banyak fasilitas kesehatan yang sudah ikut program TB dengan strategi DOTS diantaranya RS swasta, klinik swasta, dokter praktek mandiri. Selain fasilitas kesehatan organisasi profesi sudah banyak yang terlibat dengan terbentuknya PPM (public private mix) di 15 kabupaten/kota.Namun masih juga ditemukan kendala karena laporan dari Kota Gunung Sitoli sejak tahun 2013-2015 tidak masuk ke Provinsi. Cakupan penemuan penderita penyakit TB Paru BTA (+) kurun waktu 2009-2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 3

Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2015


Dari grafik terlihat bahwa cakupan penemuan penderita TB Paru BTA (+) mengalami naik turun selama kurun waktu 2002-2015. Dan sejak tahun 2010, pencapaian CDR telah mampu mencapai target nasional yaitu 75%. Hal ini sejalan juga dengan pencapaian angka keberhasilan pengobatan TB sejak tahun 2008 terus meningkat dan mampu mencapai angka di atas 90%, diatas target nasional yakni >85%.

2. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk Permasalahan penyakit kusta ini bila dikaji secara mendalam merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan merupakan permasalahan kemanusiaan seutuhnya. Masalah yang dihadapi pada penderita bukan hanya dari medis saja tetapi juga adanya masalah psikososial sebagai akibat penyakitnya. Pada tahun 2015, jumlah penderita baru kusta yang ditemukan sebanyak 197 orang atau 1,43 per 100.000 penduduk, dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 yaitu 1,34 per 100.000 penduduk cendrung mengalami peningkatan; namun masih dibawah target yaitu <5 per 100.000 penduduk. Adanya peningkatan penemuan kasus didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda dan gejala dini penyakit kusta yang disertai adanya kegiatan aktif di lapangan menginformasikan kepada masyarakat bahwa kusta dapat diobati dan pengobatannya gratis. Grafik 4 Penemuan Kasus Baru (CDR) Kusta per 100.000 penduduk Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

1,6 1,4

1,4 1,3

1,32

1,34

2013

2014

1,43

1,2 2011

2012 CFR

2015

Power (CFR)

Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2011-2015

3. Cakupan Penemuan dan Tata Laksana Kasus Pneumonia pada Balita Infeksi saluran Pernapasan Akut (ISPA ) merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak, insidens menurut kelompok umur balita diperkirakan 0,29 episode per anak/tahun dinegara berkembang dan 0,05 episode per anak/tahun di Negara maju.


Grafik 5

Di Sumatera Utara Tahun 2015, jumlah kasus pneumonia Balita adalah sebesar 17.041 kasus (41,66%) dari total penduduk usia balita 1.368.175 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 24% dan 2013 yaitu 20%. Pencapaian ini telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 35% pada tahun 2015.

Bila dibandingkan dengan target nasional yaitu 100%, maka kinerja penemuan kasus pneumonia balita masih jauh dibawah target yang diharapkan, sehingga untuk lebih meningkatkan penemuan kasus pneumonia balita perlu adanya upaya untuk meningkatkan intensitas penemuan dan kualitas tatalaksana kasus dipelayanan kesehatan termasuk mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan kasus pneumonia.

4. Case Fatality Rate (CFR) Diare pada saat KLB (Kejadian Luar Biasa) KLB diare merupakan salah satu KLB yang setiap tahun terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2015 telah terjadi KLB Diare di 10 kabupaten/kota, dengan jumlah penderita 621 orang dan meninggal 17 orang (CFR = 2,73 %). Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 dimana KLB diare di 5 Kab/Kota, dengan penderita sebanyak 645 orang dan meninggal 12 orang (CFR = 1,86%)

Angka kematian (CFR) akibat diare pada saat KLB menunjukkan kecenderungan peningkatan, dengan adanya peningkatan ini, maka CFR diare pada saat KLB masih diatas target nasional yaitu ≤ 1,2%. Ini menunjukkan bahwa tata laksana penderita diare pada saat KLB harus lebih ditingkatkan.


Grafik 6

3

2

Persentase Angka Kematian (CFR) akibat Diare pada KLB Tahun 2011 - 2015 2.73 1.47

1.58

1.56

1.86

1 0 2011

2012

CFR

2013 2014 Power (CFR)

2015

5. Prevalensi Kecacingan pada Anak Sekolah Prevalensi kecacingan pada anak sekolah diharapkan kurang dari 20 % pada akhir 2015 Hasil

kegiatan survey kecacingan dan pengobatan dilaksanakan

9 (sembilan)

kabupaten/kota yaitu: Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Deli Serdang, Tanjung Balai, Asahan dan Binjai dengan rata – rata prevalensinya 25,7%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014

yaitu sebesar 29,0%. Walaupun mengalami penurunan, angka ini masih belum

mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu < 20% pada tahun 2015.

6. Jumlah Penduduk Kelompok Usia>15 tahun Yang mengikuti Test HIV Pada tahun 2015, target kelompok usia > 15 tahun yang mendapat konseling dan tes HIV pada tahun 2015 sebanyak 13.000 orang dan hasil pelaksanaan mencapai 49.258 orang (378%). Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 36.330. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah layanan konseling dan testing HIV di kab/kota baik di puskesmas maupun rumah sakit serta adanya mobile klinik dimana layanan melakukan penjangkauan dan pemeriksaan langsung ke lapangan yang bekerja sama dengan LSM. Didukung dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 yang mewajibkan menawarkan tes HIV kepada kelompok TB, Ibu Hamil, Hepatitis, IMS dan kelompok resiko tinggi.


7. Persentase Ibu Hamil positif HIV yang mendapat ARV Di Sumatera Utara terdapat 2 unit layanan PPIA (Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak). Pada tahun 2015, dari 173 orang ibu hamil HIV (+) yang masuk ke layanan PDP (Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan) sebanyak 134 orang mendapatkan ARV (78,3 %). Dengan demikian target indikator kinerja yaitu 60 % pada tahun 2015 sudah tercapai. Angka pencapaian ini meningkat bila dibandingkan pencapaian tahun 2014 yaitu 72 %.

8. ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) mendapatkan pengobatan ARV Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara sejak tahun 1992 kasus tersebut ditemukan dapat dilihat pada grafik berikut ini. Grafik 7 Jumlah Kasus HIV/AIDS Tahun 1992 - 2015

Sumber : Laporan Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan, 2015

Dalam sepuluh tahun terakhir, peningkatan HIV/AIDS meningkat begitu tajam. Pada tahun 2015, jumlah kasus HIV sebanyak 5.284 meningkat tajam dari tahun 2014 yaitu 3.594 kasus; begitu juga halnya dengan kasus AIDS mencapai 5.625 kasus dibandingkan tahun 2014 yaitu 5.660 kasus pada tahun 2015. Dari

10.844 penderita HIV/AIDS tahun

2015, yang

memenuhi syarat untuk pengobatan ARV adalah 7.518 penderita dan yang mendapatkan ARV sebanyak 6.233 penderita atau 83%. Persentase ODHA mendapatkan ARV mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pencapaian 2014 yaitu 79%, hal ini


disebabkan dengan adanya penambahan layanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) di beberapa kabupaten/kota.

9. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 Penduduk Program P2 DBD di Sumatera Utara terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu angka kesakitan (Incidence Rate/IR) dan angka kematian (Case Fatality Rate/CFR). Indikator IR DBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 yaitu <48 per 100.000 penduduk, cukupkan CFR <1%. Grafik 8

Angka kesakitan (IR) DBD selama kurun waktu 2008-2015 terlihat fluktuatif. IR DBD selama 8 (delapan) tahun terakhir (2008-2015) terlihat fluktuatif. Angka kesakitan DBD tahun sebesar 2015 sebesar 24,1 per 100.000 penduduk. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 21,2 per 100.000 penduduk dan tahun 2013 sebesar 19,8 per 100.000 penduduk, namun bila dibandingkan dengan indikator IR DBD tahun 2015 yaitu IR DBD <49 per 100.000 penduduk maka target kinerja tahun 2015 telah mampu dicapai.

Di lain pihak, angka angka kesakitan DBD (CFR) menunjukkan trend penurunan dan sejak tahun 2012 berada diangka < 1%. Dengan pencapaian ini maka angka kesakitan DBD Sumatera Utara telah mampu mencapai target nasional yaitu <1%. Hal ini menunjukkan


kecepatan dan penangananan kasus DBD di masyarakat dan fasilitas kesehatan sudah menunjukan lebih baik.

10. Persentase kasus zoonosis lainnya (rabies, antraks, leptopirosis) yang ditangani sesuai standard Selama kurun waktu 2007 – 2015 terjadi 128 orang meninggal dunia akibat rabies di Sumatera Utara. Tahun 2011 merupakan tahun dengan kasus terbanyak yaitu 31 orang meninggal dan tahun 2012 penderita meninggal sebanyak 18 orang, tahun 2013 sebanyak 5 orang, tahun 2014 yang meninggal sebanyak 10 orang dan pada tahun 2015, penderita meninggal sebanyak 14 orang. Situasi ini dikuatirkan dapat menghambat terwujudnya “Indonesia Bebas Rabies 2020”

Untuk kasus Antrax, Leptospirosis, Pes dan Brucellosis relative aman, namun demikian tetap harus waspada terutama dengan Leptospirosis yang biasanya berjangkit pada wilayah yang sering terjadi banjir dan lingkungan kumuh. Berbeda dengan Flu Burung yang masih ditemui unggas mati mendadak seperti di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan, tetapi pada manusia tidak dijumpai kasus Flu Burung sehingga prioritas utama ditujukan untuk pengendalian rabies, tetapi untuk zoonosis lainnya (Antrax, Leptospirosis, Pes dan Brucellosis) tetap dilakukan pemantauan karena dikuatirkan sewaktu-waktu kasus tersebut muncul dan berakibat terjadinya Kejadian Luar Biasa Grafik 9 Trend kasus GHPR, diberi VAR & kasus lyssa di Sumatera utara tahun 2006-2015


Dari grafik di atas kasus GHPR dan pemberian VAR tahun 2006-2009 terlihat datar, artinya jumlah kasusnya tidak banyak berbeda. Namun kurun waktu

2010-2012

mengalami peningkatan tajam oleh karena terjadi KLB di kepulauan Nias, selanjutnya kurun waktu 2013 – 2015 jumlah kasus berfluktuasi namun menunjukkan kecendrungan peningkatan. Begitu juga dengan kasus rabies yang meninggal (lyssa) trennya tidak jauh berbeda dengan kasus GHPR dan VAR. Pada tahun 2015, persentase kasus zoonosis yang ditangani sesuai standard mencapai 72,67% sedangkan target kinerja yang ditetapkan yaitu 92%, sehingga belum mampu mencapai target yang ditetapkan.

11. Persentase Pengobatan Massal Filariasis Pada tahun 2015, pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis dilaksanakan di 8 kab/kota yaitu Kab. Nias, Kota Gunung Sitoli, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab.Labuhan Batu Selatan, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Nias Barat, Kab. Batubara, dan Kab. Tapanuli Selatan. Cakupan pengobatan tertinggi di Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 98%, dan paling rendah yaitu kabupaten Nias Barat yaitu 85%. Dengan demikian pemberian obat pencegahan massal di daerah endemis Filariasis di Sumatera Utara telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 65% pada tahun 2015. Pencapaian tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 73,2%.

12. Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk (API) Di Sumatera Utara terdapat 17 Kabupaten/Kota daerah endemis malaria, 184 kecamatan dan 1.847 desa endemis malaria. Angka Kasus Positif Malaria per seribu penduduk atau Annual Parasite Incidence (API) tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013. Pada tahun 2013 dilaporkan 102.726 kasus klinis malaria dengan sampel slide diperiksa sebanyak 82.302 dan yang positif sebanyak 17.265 kasus dan API mencapai 1,33/1.000 penduduk. Pada tahun 2014 dilaporkan 111.784 kasus klinis malaria dengan sample slide diperiksa sebanyak 102.724 dan kasus positif sebanyak 13.405 sehingga API mencapai 1/1.000 Penduduk pada tahun 2014. Pada tahun 2015 dilaporkan 75.044 kasus klinis malaria dengan sample slide diperiksa sebanyak 68.606 dan kasus positif sebanyak 7.311 sehingga API mencapai 0,51/1.000 Penduduk pada tahun 2015.


Grafik 10 ANNUAL PARACITE INCIDENCE (API) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa kasus malaria positif/ API tertinggi masih terdapat di Kab.Mandailing Natal (3,68) disusul oleh Kabupaten Batubara (2,97) dan Kota Gunung Sitoli (2,57) serta Kabupaten Asahan (1,40). Selanjutnya terdapat 13 kabupaten/kota yang memiliki API di bawah 1 dan 16 kabupaten lainnya tidak memiliki kasus malaria sehingga API 0.

13. Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi Hepatitis B Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi Hepatitis B juga termasuk indikator yang baru ada pada penetapan kinerja di tahun 2015. Pada tahun 2015 terdapat 10 kab/kota yang teah melaksanakan sosialisasi Hepatitis B yaitu Kab. Batubara, Dairi, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu, Samosir, Simalungun, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Kota Pematang Siantar dan Sibolga. Dengan demikian target kinerja yaitu 10 kab/kota telah melaksanakan sosialisasi hepatitis B telah tercapai tahun 2015.

14. Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan sosialisasi demam thypoid Demam Tifoid adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella Typhosa, penyakit ini menular melalui makanan dan minuman yang tercemar atau dapat ditularkan dari karier Tifoid, misalnya para penjamah makanan. Penyakit ini sering menyebabkan seseorang menjadi tidak produktif karena harus beristirahat total di rumah rakit ( RS ) atau dirumah dan terbanyak menyerang pada anak – anak usia sekolah. Bila penderita


tidak di berikan tatalaksana yang tepat dapat menyebabkan komplikasi penyakit berupa profersi usus, meningo encephalitis bahkan sampai menyebabkan kematian. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan tatalaksana pengendalian penyakit demam Tifoid di 6 kabupaten/kota yaitu di kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Humbang Hasundutan, Dairi, Labuhan Batu, dan Tapanuli Utara. Namun jumlah ini belum mampu mencapai target kinerja yaitu 20 kabupaten/kota. 15. Persentase Anak 0 – 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Pencapaian persentase anak 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap tahun 2015 mencapai 80%, mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2014 yaitu 61,20%, namun masih lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2013 yaitu 81,11%. Pencapaian persentase anak 0 – 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap tahun 2014 hanya mencapai 61,20%, mengalami penurunan bila dibandingan tahun 2013 yang mencapai 81,11%. Walaupun mengalami peningkatan namun pencapaian ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 88% pada tahun 2015. Pencapaian 5 (lima) dasar pada bayi di Sumatera Utara tahun 2013-2014, dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 11 Persentase Lima Imunisasi Dasar pada Bayi Di Sumatera Utara Tahun 2014-2015

93,8

93,2 100

84

88,6

88,4

92,2

88,6 92,6

79,4 80

68,4

60 40 20 0 BCG

HB0

DPT/HB3

2014

Polio 4

CAMPAK

2015

Dari grafik terlihat bahwa pencapaian persentase bayi di imunisasi per jenis imunisasi (5 jenis) mengalami peningkatan di tahun 2015. Peningkatan terbesar dialami imunisasi DPT/HB3 yaitu dari 68,4% pada tahun 2014 menjadi 93,8% pada tahun 2015.


16. Angka Non Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000 penduduk Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi dunia bebas polio, sejak tahun 1995 Indonesia telah melaksanakan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yaitu pemberian vaksin polio pada anak < 5 tahun selama tiga tahun berturut-turut. Keberhasilan dari pelaksanaan imunisasi tambahan ini harus dibarengi dengan persentase penemuan penderita AFP yaitu 2/100.000 anak berusia < 15 tahun per tahun. Perkembangan AFP Rate di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik 12 Non Polio AFP Rate di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 2,4

2,34

2,36

2,3

2,18

2,2

2,04

2,1 2 1,9 1,8 2011

2012

2013

2015

Non Polio AFP Rate


Angka AFP Sumatera Utara selama kurun waktu 2011-2015 telah mampu mencapai target nasional dan target penetapan kinerja yaitu >2/100.000 anak berusia < 15 tahun per tahun. Pada tahun 2015, dari 90 kasus AFP yang ditargetkan, mampu ditemukan sebanyak 98 kasus dengan specimen adequat yaitu 100%, sehingga AFP Rate mencapai 2,18100.000 anak berusia < 15 tahun.

17. Persentase imunisasi anak sekolah dasar yang mendapatkan imunisasi (BIAS) Persentase imunisasi anak sekolah dasar juga termasuk indikator yang baru ada pada penetapan kinerja di tahun 2015. Pada tahun 2015, jumlah keseluruhan anak sekolah dasar kelas 1 sebanyak 325.103 anak; dari jumlah tersebut yang mendapatkan imunisasi campak tercatat 300.210 anak (92,3%) dan yang mendapatkan imunisasi Diphteri dan Tetanus sebanyak 277.449 anak (85,3%). Imunisasi juga diberikan kepada anak kelas 2 dan kelas 3 sekolah dasar yaitu imunisasi Tetanus; dari 301.287 anak kelas 2 SD yang


mendapatkan imunisasi yaitu 264.707 anak (87,9%) dan dari 300.200 anak kelas 3 SD yang mendapatkan imunisasi yaitu 267.707 anak (89,1%) Dengan demikian rata-rata persentase anak sekolah dasar yang mendapatkan imunisasi (BIAS) yaitu 88,65%, dan pencapaian ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu 93% pada tahun 2015.

18. Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Deteksi Dini dan KIE Penyakit Tidak Menular Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Utara saat ini cukup menghadapi “triple burden of diseases” dimana penyakit infeksi dan menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat menonjol, ditambah dengan mulai meningkatnya kasus-kasus penyakit tidak menular serta munculnya penyakit-penyakit baru dengan tingkat kematian tinggi, seperti Avian Flu (Flu Burung). Untuk mengantisipasi dan mengatasi peningkatan kejadian kasus-kasus penyakit tidak menular maka sangat diperlukan surveilans deteksi dini dan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penyakit tidak menular. Kelengkapan dan ketepatan waktu lapor merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan surveilans deteksi dini. Seperti halnya pada tahun 2014, maka pada tahun 2015 seluruh kabupaten/kota atau 33 kab/kota di Sumatera Utara telah menyelenggarakan surveilans deteksi dini dan KIE penyakit tidak menular. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 30 kabupaten/kota (90,90%).

19. Persentase

Kab/Kota yang Menyelenggarakan Penanggulangan dan Penanganan

Wabah dan Bencana Pelaksanaan penanganan penanggulangan wabah dan bencana sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Wabah Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Selama tahun 2012, telah terjadi bencana sebanyak 41 kejadian, yang tersebar di 55 kecamatan dan 180 desa/kelurahan, jumlah penduduk terisiko bencana sebanyak 743.474 jiwa, dengan jumlah pengungsi sebanyak 12.394 jiwa, dan jumlah meninggal sebanyak 59 jiwa.


Pada periode tahun 2013, jumlah kejadian bencana mengalami penurunan menjadi 22 kejadian, yang tersebar di 24 kecamatan dan 46 desa/kelurahan, jumlah terisiko sebanyak 425.263 jiwa, dengan jumlah pengungsi sebanyak 18.796 jiwa, dan jumlah meninggal sebanyak 12 jiwa. Pada periode tahun 2015, jumlah kejadian bencana mengalami penurunan menjadi 24 kejadian, dengan jumlah terisiko sebanyak 8.684.880 jiwa, dengan jumlah pengungsi sebanyak 2.266 jiwa, dan jumlah meninggal sebanyak 169 jiwa. Pada tahun 2015, seluruh Kab/Kota yang telah menyelenggarakan penanggulangan dan penangangan wabah dan bencana atau 100%. Bila dibandingkan dengan target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 100%, maka hasil capaian ini sudah mencapai target.

Sasaran Strategi 7 : Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dasar, dan perumahan sehat yang memenuhi syarat kesehatan


2 3

Indikator Kinerja Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase

menggunakan

jamban memenuhi syarat kesehatan. Jumlah Kab/Kota Sehat Persentase

4

keluarga

kabupaten/kota

Target

Realisasi

%

73%

70%

95,89

67%

66%

98,50

8 K/K

7 K/K

87,5

100%

100%

100

62%

60%

96,77

28 RS

12 RS

42,86

48%

46%

95,83

yang

menyelenggarakan program penyehatan lingkungan

5

6

7

Persentase keluarga menggunakan air bersih Persentase

RS

yang

melakuikan

pengelolaan limbah medis RS Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 7 indikator sasaran strategis hanya 1 indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dengan


demikian rata-rata pencapaian target kinerja untuk sasaran strategis 7 yaitu terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi dasar, dan perumahan sehat yang memenuhi syarat kesehatan adalah sebesar 88,19% (belum mencapai target kinerja). Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase keluarga yang menghuni rumah sehat cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2011, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini. Grafik 13 Persen Target dan Capaian Keluarga menghuni Rumah yang Memenuhi Syarat Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015

75

73 70

73 70

70 65

62,42

60 55 2011

2012

2013

2014

2015

% Capaian


Dari grafik terlihat bahwa kurun waktu 2011-2015 persentase keluarga yang menghuni rumah memenuhi syarat kesehatan menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2015, dari 3.333.413 unit rumah yang ada di Sumatera Utara sebanyak 2.333.389 (70 %) memenuhi syarat kesehatan. Pencapaian ini mengalami peningkatan yang tajam dibandingkan tahun 2014 yaitu 63,42%; namun peningkatan ini belum mampu mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 73% pada tahun 2015.

2. Persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan Begitu juga halnya dengan indikator pencapaian persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan belum mampu mencapai target yang ditetapkan.


Pada Tahun 2015 dari 2.542.955 jumlah keluarga terdapat 1.644.307 keluarga yang memiliki jamban memenuhi syarat kesehatan (66%). Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014, yaitu dari 2.996.860 rumah tangga terdapat 1.951.413 rumah tangga yang memiliki jamban memenuhi syarat kesehatan (65,11%), dan tahun 2013 yaitu 59,13%. Walaupun mengalami peningkatan, pencapaian ini belum mampu mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu 67% pada tahun 2015.

3. Jumlah Kab/Kota Sehat Terbentuknya kabupateb/kota sehat berdasarkan keluarnya SK Bupati/Walikota tentang Forum Kabupaten/Kota Sehat. Dari kurun waktu 2010-2013 sudah 10 Kab/Kota yang dibina untuk menjadi Kabupaten/Kota Sehat, namun sampai tahun 2014 hanya 4 Kab/Kota yang SK pembentukan forumnya telah diterbitkan yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Pematang Siantar, Kota Binjai dan Kota Tebing Tinggi dan pada tahun 2015 terbentuk Forum Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten Simalungun, Kab. Karo dan Kota Tanjung Balai. Dengan demikian jumlah Kabupaten/Kota Sehata telah terbentuk sebanyak 7 Kab/Kota, namun jumlah ini belum mampu mencapai target indikator yang diettapkan yaitu 8 Kab/Kota pada tahun 2015.

4. Persentase keluarga menggunakan air bersih Grafik 14 Persen Target dan Capaian Keluarga Menggunakan Air Bersih Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 65 60 55

60

61

60

60

2012

2013

2014

2015

52

50 45 2011

% Capaian



Persentase keluarga menggunakan air bersih mengalami menunjukkan trend peningkatan sejak tahun 2011. Pada tahun 2013 meningkat hanya 1% dari tahun 2012 dan meningkat 8% dari tahun 2011. Pada tahun 2013, dari 3.173.274 keluarga yang ada di Sumatera Utara, yang memiliki sarana air bersih sebanyak 1.935.697 keluarga (61%). Pada tahun 2014 dari 2.542.955 jumlah keluarga terdapat 1.525.773 keluarga yang menggunakan air bersih (60 %), dan pencapaian pada tahun 2015 tidak mengalami peningkatan masih 60%. Dengan pencapaian ini, maka target indikator kinerja yaitu 62% belum mampu dicapai.

5. Jumlah Rumah Sakit yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis Persentase imunisasi anak sekolah dasar juga termasuk indikator yang baru ada pada penetapan kinerja di tahun 2015. Pada tahun 2015 dari 214 Rumah Sakit di Sumatera Utara yang melaporkan pengelolaan limbah medis sebanyak 12 Rumah Sakit, yaitu : a. Kota Medan

: RSUP. H. Adam Malik, RSUD. dr. Pirngadi, RSU Haji Prov. Sumatera Utara dan RSU Sari Mutiara

b. Kabupaten Deli Serdang : RSUD. Pakam, RSU. Grand Medistra c. Kota Tebing Tinggi

: RSU. Tebing Tinggi dan RSU PTP IV Tebing Tinggi

d. Kota Pematang Siantar : RSU. Djasamen Saragih e. Kota Binjai

: RSU. Joelham

f. Kab. Asahan

: RSUD. Asahan

Dengan demikian target kinerja yaitu 28 RS melaksanakan pengelolaan limbah medis belum mampu dicapai pada tahun 2015.

6. Persentase air minum yang diperiksa yang memenuhi syarat bakteriologis Pada tahun 2015, jumlah sampel air yang diperiksa adalah 465 sampel dan yang memenuhi syarat 213 sampel atau 46%. Persentase ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 71,50% , tahun 2013 yaitu 43%, tahun 2012 yaitu 45%, tahun 2011 yaitu 43% dan tahun 2010 yaitu 20%. Dengan pencapaian 72% pada tahun 2015 maka target indikator kinerja yaitu 48% belum mampu dicapai pada tahun 2015.

7. Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan program penyehatan lingkungan Pencapaian

persentase

Kab/Kota

yang

menyelenggarakan

Program

Penyehatan

Lingkungan sejak tahun 2010 telah mencapai 100% sesuai dengan target yang diharapkan


yaitu 100%.

Dengan demikian seluruh Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah

menyelenggarakan Program Penyehatan Lingkungan, dan target indikator kinerja yaitu 100% telah tercapai pada tahun 2015.

Sasaran strategis 8 : Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan meningkatnya peran serta dalam pembangunan kesehatan


2

Indikator Kinerja Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. Persentase SD yang mempromosikan kes

Target

Realisasi

%

57%

62,23%

109,17

28%

30,6%

109,28

22 K/K

24 K/K

109,09

Jumlah Kab/Kota yang memiliki 3

minimal 2 desa yang mengembangkan Program Toga

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 3 indikator sasaran strategis semuanya mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dengan demikian rata-rata pencapaian target kinerja untuk sasaran strategis 8 yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau serta responsive gender adalah sebesar

109,18%

(mencapai target kinerja). Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase penduduk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Rumah Tangga ber-PHBS adalah rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi 10 indikator yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, memberikan ASI ekslusif, menimbang bayi setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk di rumah seminggu sekali, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah.


Grafik 15 Persentase Penduduk Melaksanakan PHBS Tahun 2011 – 2015

64 62 60 58 56 54 52 50 48 % pendk dgn PHBS

2011

2012

2013

2014

2015

62,71

53,09

55

60,3

62,23

Sumber: Laporan Bagian Kesekretariatan Tahun 2011-2015

Pada tahun 2015,

dilaporkan bahwa dari 1.277.713 rumah tangga yang dipantau

ditemukan 795.120 RT (62.23%) yang ber-PHBS. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 60,3%, tahun 2013 yaitu 55% dan tahun 2012 yaitu 53,09%; namun masih lebih rendah dari pencapaian tahun 2011 yaitu 62,71%. Dengan pencapaian 62,23% pada tahun 2015, maka target indikator kinerja telah mampu dicapai yaitu 57%.

2. Persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan Pada tahun 2015, di Sumatera Utara terdapat 9.674 unit SD/MI, dari jumlah tersebut yang melaksanakan Promosi Kesehatan melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebanyak 2960 SD/MI atau 30,6%. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1% yaitu bertambah 96 SD yang mempromosikan kesehatan dibandingkan pencapaian tahun 2014 yaitu 2864 SD/MI atau 29,6%. Jumlah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2013 terdapat 2.167 SD/MI atau 22,50% dan tahun 2012, yaitu 1.908 SD/MI atau 20%. Distribusi SD/MI yang mempromosikan kesehatan di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 16 Jumlah SD/MI dan yang mempromosikan Kesehatan berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KAB/KOTA NIAS MANDAILING NATAL TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU ASAHAN SIMALUNGUN DAIRI KARO DELI SERDANG LANGKAT NIAS SELATAN HUMBANG HASUNDUTAN PAKPAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI BATUBARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA LABUHAN BATU SELATAN LABUHAN BATU UTARA NIAS UTARA NIAS BARAT SIBOLGA TANJUNGBALAI PEMATANG SIANTAR TEBING TINGGI MEDAN BINJAI PADANGSIDIMPUAN GUNUNG SITOLI JUMLAH

JML SD/MI

MEMPROMOSIKAN KES

143 403 282 332 352 225 303 481 924 267 293 803 694 312 222 71 204 457 301 182 221 202 31 157 105 61 100 172 104 856 168 107 113 9.674

34 88 67 67 72 55 75 390 185 55 75 189 216 64 47 15 42 46 173 112 102 104 11 32 21 13 26 162 37 227 53 32 73 2.960

Sumber: Laporan Bagian Kesekretariatan Tahun 2015


3. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 2 desa yang mengembangkan Program Toga Tanaman Obat Keluarga (TOGA) adalah

tanaman hasil budidaya rumahan yang

berkhasiat sebagai obat. TOGA pada pronsipnya adalah sebidang tanah, baik di halaman rumah, kebun atau ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan; sehingga akan terwujud prinsip kemandirian dalam pengobatan keluarga. Pada tahun 2014, sudah terdapat 22 Kab/kota yang memiliki 2 desa yang mengembangkan Program TOGA, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, Simalungun, Mandailing Natal, Asahan, Batubara, Nias Barat, Nias, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidempuan, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Tebing Tinggi dan Sibolga. Namun pada tahun 2015, Kabupaten Mandailing Natal, Nias dan Nias Barat tidak lagi memenuhi syarat indikator oleh karena jumlah desa yang mengembang TOGA berkurang hanya tinggal 1 desa; dan sebaliknya terdapat 3 kabupaten yang pada tahun 2015 telah memiliki minimal 2 desa mengembangkan TOGA yaitu Kabupaten Langkat, Samosir dan Dairi. Dengan demikian sampai akhir tahun 2015 terdapat 24 Kab/Kota yang memiliki minimal 2 desa mengembangkan TOGA di Sumatera Utara, dan dengan angka ini target indikator yang ditetapkan yaitu 22 K/K telah tercapai.

Sasaran strategi 9 : Terwujudnya jaminan kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan manajemen pembangunan kesehatan yang efisien, efektif dan akuntabel.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : NO 1 2 3

4 5

Indikator Kinerja Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran dan kesehatan yang dihasilkan per tahun Jumlah dokumen monitoring, pengendalian dan evaluasi yang dihasilkan per tahun Persentase Kab/Kota memiliki Profil Kesehatan

Target

Realisasi

%

80%

100%

125

70%

58,82

84,03

5 dok/thn

5 dok/thn

100

7 dok/thn

8 dok/thn

114,28

100%

100%

100


6

Jumlah kabupaten/kota yang menyeenggarakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

33 K/K

33 K/K

100

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 6 indikator sasaran strategis terdapat 5 indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015. Dengan demikian rata-rata pencapaian target kinerja untuk sasaran strategis 9 yaitu terwujudnya jaminan kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan manajemen pembangunan kesehatan yang efisien, efektif dan akuntabel.adalah sebesar 103,88% (mencapai target kinerja). Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta jaminan kesehatan Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara adalah sebanyak 1.416.400 orang atau sekitar 10,39% dari total penduduk yaitu 13.776.851 jiwa. Berdasarkan laporan BPJS, jumlah masyarkat yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah sebanyak 5.075.576 jiwa atau 36,84%; jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yaitu 4.191.454 jiwa atau sekitar 30%. Dengan demikian seluruh masyarakat miskin (100%) di Sumatera Utara telah memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan.

2. Persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan Sejak 1 Januari 2014 telah dilaksanakan Jaminan Sosial Nasional (JKN) bidang Kesehatan dengan Askes sebagai badan penyelenggaranya. Bila pada tahun 2013, jumlah penduduk yang telah memiliki jaminan kesehatan yaitu 7.243.891 jiwa, maka oleh karena adanya penerapan JKN ini maka jumlah penduduk yang telah tercover di dalam JKN adalah sebanyak 6.611.083 jiwa atau 49,61%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2015, jumlah peserta JKN mengalami peningkatan hingga mencapai 8.103.985 jiwa atau 58,82% dari total penduduk. Walaupun mengalami peningkatan namun belum mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 70% pada tahun 2015. Adapun jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dirinci menurut jenis kepesertaan adalah sebagai berikut:


Tabel 17 Jumlah Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diperinci Menurut Jenisnya di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO 1 2 3 4 5 6 7

JENIS JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) APBN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) APBD KAB/KOTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) APBD PROVSU PEKERJA PENERIMA UPAH PNS PEKERJA PENERIMA UPAH PEGAWAI SWASTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH BUKAN PEKERJA JUMLAH

JUMLAH 4.200.596 614.508 260.472 841.918 1.086.325 827.603 272.563 8.103.985

Sumber : Laporan Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, 2015

3. Jumlah dokumen perencanaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi yang dihasilkan Dokumen-dokumen perencanaan dan pembiayaan yang dihasilkan sebanyak 7 dokumen pada tahun 2015, yaitu: Rencana Kerja (Renja), RKA, DPA, Penetapan Kinerja, Neraca Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Inventaris Barang dan Jasa. Dokumen monitoring dan evaluasi yang dihasilkan sebanyak 8 dokumen yaitu: Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP),

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Gubernur (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Rencana Kerja (Renja)/Triwulan, Laporan Realisasi Keuangan (Bulanan) APBD dan APBN, Laporan Capaian Kinerja Triwulan, Laporan Triwulan DAK.

4. Persentase Kab/Kota yang memiliki Profil Kesehatan dan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan(SIK) Dalam pembuatan Profil Kesehatan, seluruh Kabupaten/Kota telah membuat Profil Kesehatan Tahun 2014. Melalui dana APBN telah terbangun SIKNAS online (Sistem Informasi Kesehatan Nasional), yang menghubungkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kemenkes, sehingga informasi kesehatan yang dibutuhkan dapat dilihat secara langsung per kabupaten/kota.


3.3 Analisis Keuangan

R

ealisasi anggaran SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersumber dari APBD TA 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pagu anggaran seluruhnya berjumlah Rp. 233.633.669.000,- dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 95.139.982.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 128.493.687.000. Adapun perincian Belanja Langsung terdiri atas : - Belanja pegawai Rp. 7.731.425.000,- Belanja barang/jasa Rp.115.857.675.400,- dan - Belanja modal Rp.4.904.586.600,-

2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 193.421.113.928,dengan perincian realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 84.929.873.656 (89,27%) dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 108.491.240.272,- (84,43%). Perincian realisasi Belanja Langsung adalah sebagai berikut : - Belanja pegawai Rp. 5.241.807.200,- (67,80%) - Belanja barang/jasa Rp.99.414.704.772,- (85,81) dan - Belanja modal Rp.3.834.728.300,- (78,19). Tabel 18 Jumlah Alokasi, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara TA 2015

No

Pogram

I.

PROGRAM UTAMA Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

1 2 3 4. 5. 6.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

15.250.484.540

12.671.248.515

83,09

3.942.925.150

2.995.798.050

75,98

2.042.018.150

1.512.330.500

74,06

1.629.348.400

380.300.200

23,34

2.565.112.000

638.727.000

24,90

4.293.730.150

3.361.639.850

78,29


No

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

12.572.576.798

8.955.279.517

71,23

2.125.905.250

1.896.961.150

89,23

64.839.260.688

60.166.191.590

92,79

12.118.179.067

10.782.833.763

88,98

6.709.146.805

4.733.711.602

70,56

405.000.000

396.218.535

97,83

128.493.686.998

108.491.240.272

84,43

Pogram Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Program Sumber Daya Kesehatan Program Kebijakan dan Managemen Pembangunan Kesehatan

7. 8. 9. II.

PROGRAM PENDUKUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Displin Aparatur

1. 2. 3.

TOTAL

Tabel 19 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2015 NO 1 2

Uraian Realisasi Pendapatan Asli Daerah - Hasil Restribusi Daerah Realisasi Belanja a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja Modal

Realisasi Angggaran

Anggaran

%

3.769.502.250

4.997.156.559

132,57

95.139.982.000 128.493.686.998

84.929.873.656 108.491.240.272

89,27 84,43

7.731.425.000

5.241.807.200

67,80

115.857.675.400

99.414.704.772

85,81

4.904.586.600

3.834.728.300

78,19

Adapun penjelasan per pos dari realisasi anggaran adalah sebagai berikut: 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah  Anggaran Restribusi Daerah Anggaran Pendapatan Asli Daerah di SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 3.769.502.250,-,- yang merupakan pendapatan asli daerah bersumber dari Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rumah Dinas),


Retribusi Tempat Penginapan/Villa/Mess dan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan.  Realisasi Restribusi Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah di SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 4.997.156.559,- (132,57%) yang merupakan pendapatan asli daerah bersumber dari: a. Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rumah Dinas) : Rp.

76.522.500,-

b. Retribusi Tempat Penginapan/Villa/Mess

: Rp.

16.000.000,-

c. Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan.

: Rp. 4.885.778.859,-

2. Realisasi Belanja Daerah Realisasi belanja daerah SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2015 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar Rp. Rp. 193.421.113.928,- dengan perincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 84.929.873.656 dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 108.491.240.272,- (84,43%). Realisasi belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 4% bila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 80,34%. Hal ini dikarenakan pagu yang dianggarkan tahun anggaran 2015 lebih kecil dari pagu tahun anggaran 2014 yaitu Rp. 192.595.976.750, Belanja Pegawai Pagu Anggaran Belanja Pegawai SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 7.731.425.000,- dengan nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 5.241.807.200,- atau sebesar 67,80%.  Belanja Barang Pagu Anggaran Belanja Barang SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 115.857.675.400,- dengan nilai realisasi belanja barang sebesar Rp. 99.414.704.772,- atau sebesar 85,81%.  Belanja Modal Pagu Anggaran Belanja Modal SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 4.904.586.600,- dengan nilai realisasi belanja modal sebesar Rp. 3.834.728.300,- atau sebesar 78,19%.

Beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :


a) Adanya efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang disusun tidak dapat dilaksanakan karena dana setelah efisiensi tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya efisiensi anggaran juga menyebabkan keragu-raguan pada pelaksana program untuk melaksanakan atau tidak kegiatan tersebut, terutama kegiatan yang dipihak ketiga-kan. b) Adanya peraturan Menpan tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan di hotel, walaupun telah diubah kemudian, namun masih menimbulkan keraguan bagi pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan terutama belum jelasnya batas kegiatan yang diizinkan di hotel dan yang tidak. c) Dengan semakin ditertibkannya persyaratan perlaksanaan pekerjaan terutama yang akan dilaksanakan secara swakelola, maka sampai dengan akhir semester I jumlah usulan untuk pekerjaan yang akan diswakelola masih sangat sedikit. d) Ada perubahan mekanisme pembayaran khususnya pada akun belanja akomodasi dan konsumsi (kegiatan pertemuan/pelatihan) yang sebelumnya pembayarannya tidak LS namun diakhir tahun

mekanisme pembayaran berubah menjadi LS;

sehingga

mendekati akhir tahun anggaran 2015 terjadi penumpukan SPM (Surat Perintah Membayar). e) Kegiatan yang melibatkan pihak ketiga (rekanan) yang mendapat alokasi pagu kegiatan yang cukup besar tidak di dorong sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan.

3. Catatan Penting Lainnya a) Adanya efisiensi anggaran belanja langsung dari Rp. 189.806.320.000,- menjadi Rp. 128.493.686.998,- menyebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang hilang; hal ini mengakibatkan beberapa indikator yang sebelumnya tertulis pada Perjanjian Kinerja yang ditanda-tangani antara Gubernur Sumatera dan Kepala Dinas Kesehatan pada bulan Agustus 2015 namun pada Perjanjian Kinerja Anggaran P-APBD 2015 tidak tercantum lagi oleh karena tidak tercantum di dalam DPA P-APBD TA 2015. Oleh sebab itu maka kinerja yang diukur dan dianalisa adalah kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja P-APBD 2015 yang ditanda-tangani Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. b) Pada bulan September 2015 diterima surat feedback dari BPKP Provinsi Sumatera Utara hasil evaluasi terhadap Renstra, Penetepan Kinerja dan LAKIP 2014 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera. BPKP mengarankan agar dilakukan revisi terhadap


penyusunan Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis agar memiliki kesinambungan dengan Program Utama yang dilaksanakan di SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan revisi terhadap penyusunan Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Dan pada Penetapan Kinerja PAPBD TA 2015 telah dipergunakan Sasaran Strategis sesuai hasil revisi. Sehingga bila dibandingkan Penetapan Kinerja yang ditetapkan pada bulam Mei 2015 dan Penetapan Kinerja P-APBD TA 2015 terdapat perubahan yang cukup jelas pada Sasaran Strategis.


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 1. SKPD

Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi Pemerintah

Daerah Sumatera Utara yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang kebijakan teknis

pembinaan

pengendalian

masalah

kesehatan,

pelayanan

kesehatan,

pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan jaminan kesehatan serta tugas pembantuan sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 34 Tahun 2011. Dalam melaksanakan tugasnya, SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja Kepala Dinas Keehatan Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Keehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Keehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. Berbagai apaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Keehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan jaminan kesehatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pemda Provinsi Sumatera Utara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan.


4.2 Saran a. Lebih meningkatkan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi ke kabupaten/kota (baik Dinas Kesehatan, RSUD maupun Puskesmas) untuk meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian program/kegiatan kesehatan sehingga terciptanya sinergisme dan sinkronisasi di dalam penetapan kebijakan, perencanaan dan penggangaran bidang kesehatan serta pelaksanaan program/kegiatan di daerah, Provinsi dan pusat. b. Lebih memantapkan koordinasi, kerjasama dan membangun jejaring (networking) antar lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan. c. Lebih meningkatkan kegiatan promosi kesehatan terutama mengikutsertakan swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan agar lebih dapat menjangkau target group dan memberikan dampak yang luas dalam perubahan perilaku sehat masyarakat. d. Lebih meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan baik yang bersifat tehnis maupun fungsional berdasarkan keahlian dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kualitas, kepekaan dan profesionalisme tenaga kesehatan. e. Lebih meningkatkan dan mengembangkan berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) melalui peningkatan kemampuan tenaga kesehatan di dalam pengolahan dan analisa data dan penyediaan fasilitas SIK sehingga tersedia data yang valid dan akurat yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan kesehatan. f. Lebih mengembangkan kegiatan penelitian terutama yang mendukung pengukuran kinerja/sasaran pembangunan kesehatan, serta evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Medan, Februari 2016 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,

dr. S.H Surjantini, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 195907121988012002


Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut. 64% 63,76% 99,62 Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standard

Recommend Documents