Pembinaan Usaha Kesehatan yang Bersumberdaya Manusia (UBKM) Pengawasan pelayanan Puskesmas

BIDANG PEKERJAAN UMUM                          

Pemeliharaan dan Rehab Jalan lingkungan pemukiman dengan lebar max. 4 m Pemeliharaan dan Rehab drainase, berm dan trotoar dilingkungan pemukiman Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Instalasi Pengelola Utilitas (PDAM, Listrik, dan Telkom) Fasilitas pengawasan pembangunan sarana pemerintahan Pendataan titik lampu penerangan jalan umum dan taman serta penataan dan pemasangan lampu-lamlu dijalan dan taman lingkungan. Pengawasan ijin jalan masuk pekarangan termasuk jalan masuk rumah-rumah non komersial dikomplek perumahan pemukiman. Pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah dengan luas lahan sampai dengan 100 m2, diluar kawasan pembangunan permuahan sesuai dengan RTRK yang diberlakukan. Penetapan Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) dengan luas sampai 100 m2. Pengawasan pemanfaatan bangunan. Pelaksanaan penomoran bangunan Pendataan bangunan. Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan rumah tinggal diatas tanah maksimal 100 m2 diluar kawasan pembangunan perumahan (pembangunan secara kolektif). Pengusutan dan pembongkaran pelanggaran bangunan daerah dengan luas bangunan sampai dengan 100 m2. Pengawasan dan pengendalian bantaran dan garis sempadan sungai dan atau saluran. Pemberian rekomendasi, pencataan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas kali mati. Pembangunan dan pemeliharaan taman lingkungan dan jalur hijau lingkungan. Pendataan dan pembinaan pedagang bunga yang sudah memperoleh legalisasi dengan menggunakan lahan miliki pemerintah kota. Pemberian rekomendasi pemasangan billboard, spanduk, poster, selebaran pamphlet dan umbul-umbul ukuran kecil (1 m2). Pengawasan dan pengendalian prasarana. Pengawasan dan pengendalian tanah milik Pemerintah Kota. Pemberian rekomendasi pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kota. Pendataan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan. Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) di tiap Kecamatan. Pendataan, penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL)

BIDANG KESEHATAN  

Pembinaan Usaha Kesehatan yang Bersumberdaya Manusia (UBKM) Pengawasan pelayanan Puskesmas

BIDANG TENAGA KERJA  

Monitoring Upah Minimum Kota (UMK) Pendataan Ketenagakerjaan

BIDANG PERTANIAN            

Pengendalian lokasi usaha peternakan , perikanan dan pertanian tanaman pangan (pemberian rekomendasi lokasi usaha) Pendaftaran Usaha Kecil Penggilingan padi Penggosokan beras. Hueler Pengolahan hasil pertanian lainnya Peternakan rakyat Hewan kesayangan Perikanan rakyat Usaha kecil ikan hias Kolam pemancingan Pendataan harga pasar hasil peternakan , perikanan dan pertanian

BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 

 

Pencatatan, pendataan, penyuluhan, monitoring dan pengawasan sektor IKDK (Industri Kecil dan Dagang Kecil) non formal maksimal investasi dibawah Rp. 5.000.000 diluar tanah dan bangunan. Pengaturan lokasi/tempat IKDK non formal. Pemberian Surat Keterangan Domisili Usaha industri maupun perdagangan.

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP   

Pendataan dan pengawasan perusahaan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai alat pengendalian dampak lingkungan. Penyuluhan, pengawasan dan pengkoordinasian pengelolaan sampah masyarakat/domestik. Pendataan dan pegawasan hak atas tanah.

BIDANG PENANAMAN MODAL    

Pembinaan terhadap semua kegiatan baik yang menimbulkan gangguan/tidak sesuai dengan Ijin Penggunaan Bangunan Monitoring pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kepariwisataan. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan promosi kepariwisataan. Pembinaan terhadap semua kegiatan usaha baik yang menimbulkan gangguan maupun yang tidak sesuai dengan penggunaan bangunan.

BIDANG PERTANAHAN   

Pelayanan dan pengawasan hak atas tanah Pemberian rekomendasi pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kota dan milik perorangan Rekomendasi jin lokasi bagi perumahan, perkantoran maupun perusahaan.



Pendataan pengawasan dan pengendalian tanah milik Pemerintah Kota.

BIDANG KOPERASI    

Pemberian Surat Keterangan Domisili Kantor/usahanya yang mengusulkan bantuan modal. Pemberian Surat Keterangan Domisili Koperasi dalam pendirian dan pembubaran koperasi. Membantu pelaksanaan pendataan koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. Pembinaan Para Koperasi dan Lembaga Keuangan Masyarakat.

BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN     

Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB kepada Wajib Pajak untuk Buku I (Nilai Rp. 100.000 – Rp. 500.000,-) Monitoring pembayaran PBB dari masyarakat ke tempat pembayaran (TP) untuk Buku I (Nilai s/d Rp. 100.000,-) dan Buku II (nilai Rp. 100.000–s/d Rp. 500.000,-) Pengajuan pengelolaan anggaran rutin dan pembangunan. Pengusulan DUP, DUK dan pembuatan DIP dan DIK Pengusulan penunjukkan atasan langsung, Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Pentor, Gaji, PDG, Barang, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek.

BIDANG PERHUBUNGAN      

Pengawasan rambu-rambu lalu lintas dilingkungan jalan pemukiman dan jalan umum. Pengawasan trayek anggutan umum Penetapan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) sebagai kendaraan penumpang /umum perintis dan kendaraan tidak bermotor diwilayah kerjanya. Pengawasan Penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum. Pemberian rekomendasi tempat-tempat parkir yang dipakai garasi. Pemberian rekomendasi manajemen arus lalu lintas.

BIDANG SOSIAL      

Fasilitasi pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana. Pemberian rekomendasi dan pengawasan pengumpulan uang dan atau barang Fasilitasi pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana. Pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang sosial. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu. Fasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   

Pemberian rekomendasi Pendirian pendidikan para sekolah dan sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dibidang Pendidikan. Fasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar.

   

Pemberian rekomendasi ijin kursus/ketrampilan. Fasilitasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Fasilitasi pelaksanaan kebudayaan daerah tingkat kota khususnya nilai tradisi dan kesenian. Fasilitasi pendataan penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual.

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK        

Fasilitasi komunikasi Ormas dan Orpol dalam rangka kesatuan bangsa. Pengusulan penetapan nama-nama geografi. Pengusulan Penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan. Pengusulan penetapan pemekaran RT/RW Pengusulan penetapan Pemekaran Kelurahan. Pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat Kecamatan Pelantikan jabatan yang diangkat dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan termasuk perangkat lainnya. Pengusulan, pemberhentian sementara, pensiun dan penghargaan untuk Perangkat Kecamatan.

BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH        

Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Umum (RTBU) Pengusulan Bendaharawan Barang dan Pengelola Administrasi Barang Kecamatan dan Kelurahan. Perawatan barang inventaris Kecamatan dan Kelurahan. Pengadaan barang inventaris Kecamatan dan Kelurahan sampai dengan Rp. 10.000.000,Pengusulan penghapusan barang Kecamatan dan Kelurahan. Fasilitasi penyelenggaraan operasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Serba Guna. Pelayanan Penerbitan Keterangan Kelakuan Baik

BIDANG KEPENDUDUKAN             

Pelayanan penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk, meliputi : Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Kependudukan Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Perkawinan Pelayanan Penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berpenghasilan bagi Pengusaha



Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam wilayah Kota Bandung.

BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN   

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah. Fasilitasi monitoring pelaksanaan dan penegakkan peraturan daerah. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BIDANG OLAHRAGA 

Fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan olahraga yang menantang

BIDANG PENERANGAN  Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video, VCD dan DVD.  Pemberian rekomendasi terhadap izan usaha rental video, VCD, DVD, Play Station, game, usaha produksi film, rekaman video, penerbitan dan grafika, radio siaran, warung internet dan rental internet JUMLAH TOTAL KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA YANG DIBERIKAN KEPADA KECAMATAN : 19 BIDANG DENGAN 96 JENIS KEWENANGAN RINCIAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG Dasar : Keputusan Walikota Bandung Nomor : 060/Kep.047.1-BAG.ORPAD/2008 Tanggal : 16 Januari 2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KTP) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Perkawinan Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati Pelayanan Penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Kependudukan (KIPEM)