UNDANG-UNDANG DASAR
IKM FKUI Ikatan Keluarga Mahasiswa FKUI
Daftar Isi Daftar Isi Pembukaan UUD IKM FKUI Batang Tubuh UUD IKM FKUI BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN BAB II KEDUDUKAN DAN TEMPAT BAB III FORUM MAHASISWA BAB IV BADAN PERWAKILAN MAHASISWA BAB V BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA BAB VI BADAN KELENGKAPAN BAB VII HIMPUNAN MAHASISWA BAB VIII SUKSESI KELEMBAGAAN BAB IX HAL KEUANGAN BAB X KEANGGOTAAN BAB XI TATA URUTAN PERATURAN BAB XII PERUBAHAN UUD IKM FKUI BAB XIII ATURAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Penjelasan Pasal UUD IKM FKUI
UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
PEMBUKAAN Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah merahmati pemuda dengan segenap idealisme dan intelektualitasnya, yaitu pemuda yang tetap memperjuangkan kebaikan dan kebenaran serta melawan ketidakadilan seiring dengan perkembangan zaman. Sebuah bukti nyata bahwa kebangkitan negara Indonesia tidak lepas dari peran pemuda dan pergerakannya. Kami, mahasiswa FKUI, sebagai bagian dari pemuda Indonesia, memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung bangsa. Sebuah tanggung jawab yang tak lepas dari kompetensi ilmu dan sumbangsih yang kami peroleh dari bangsa dan negara ini. Sebuah pergerakan mahasiswa akan berjalan sempurna dengan kesatuan sikap untuk mencapai cita bersama, dengan semangat yang dilandasi intelektualitas dan idealisme sebagai karakteristik pergerakan mahasiswa kedokteran. Pergerakan ini teraktualisasi melalui karya nyata bagi mahasiswa, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam aktivitas dan dinamika kemahasiswaan, yang tidak pudar ditelan perubahan zaman. Sebagai bentuk nyata kesamaan sikap dan cita-cita, mahasiswa FKUI menyatakan bergerak dengan nilai-nilai ketuhanan, kesejawatan, profesionalisme, dan kemandirian yang berkelanjutan sebagai upaya untuk turut berkontribusi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) dan pembangunan bangsa Indonesia. Hidup Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia!!
BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 1) Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (IKM FKUI) adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2) IKM FKUI mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan yang disesuakan dengan kebutuhan mahasiswa. 3) Kedaulatan tertinggi berada di tangan seluuruh mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya menurut UUD IKM FKUI.
BAB II KEDUDUKAN DAN TEMPAT
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Pasal 2 IKM FKUI merupakan bagian dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (IKM UI). IKM FKUI didirikan pada tanggal 28 Desember 2007 di Salemba, Jakarta Pusat. IKM FKUI bertempat di FKUI. IKM FKUI selalu berupaya membina hubungan baik dengan FKUI dengan segala struktur yang ada di dalamnya. IKM FKUI berhak untuk diakui, didukung dan difasilitasi oleh FKUI dengan segala struktur yang ada di dalamnya. Hubungan antara IKM FKUI dengan segala struktur FKUI berlandaskan prinsip independen, saling menghargai, dan bertanggung jawab.
BAB III FORUM MAHASISWA
1)
2)
3)
4) 5)
Pasal 3 Forum Mahasiswa merupakan forum tertinggi dalam IKM FKUI yang mempunyai wewenang tertentu yang keputusannya mengikat seluruh anggota IKM FKUI. Anggota Forum Mahasiswa terdiri atas: A. Anggota wajib, yaitu: 1. Semua Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI yang tidak dapat diwakilkan; 2. Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI yang tidak dapat diwakilkan; 3. Semua Ketua Badan Kelengkapan yang tidak dapat diwakilkan; 4. Semua Ketua Himpunan Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan. B. Anggota independen, yaitu anggota IKM FKUI yang mendaftar menjadi anggota Forum Mahasiswa yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. Segala ketetapan Forum Mahasiswa ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat dan bersifat mengikat seluruh anggota IKM FKUI. Setiap anggota Forum Mahasiswa mempunyai hak suara yang sama. Forum Mahasiswa melaksanakan sidang minimal sebanyak satu kali dalam satu tahun.
Pasal 4 Wewenang Forum Mahasiswa: a. Melakukan perubahan terhadap UUD IKM FKUI; b. Membentuk, mengubah, dan mencabut ketetapan Forum Mahasiswa; c. Mengesahkan pendirian dan pembubaran Badan Kelengkapan yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam UUD IKM FKUI; d. Memberikan dan mencabut mandat Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; e. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI dengan terlebih dahulu dinilai oleh Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. Pasal 5 1) Pimpinan tetap Forum Mahasiswa terdiri atas tiga orang yang berbentuk presidium. 2) Pimpinan tetap Forum Mahasiswa dipilih dalam sidang pleno Forum Mahasiswa yang dihadiri 2/3 anggota Forum Mahasiswa. 3) Pimpinan tetap Forum Mahasiswa bukan merupakan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI dan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. 4) Pemilihan pimpinan tetap Forum Mahasiswa dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. 5) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan pimpinan tetap Forum Mahasiswa dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak. 6) Masa jabatan pimpinan tetap Forum Mahasiswa berlaku selama masih terdaftar sebagai anggota Forum Mahasiswa.
BAB IV BADAN PERWAKILAN MAHASISWA Pasal 6 Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI adalah lembaga tinggi dalam IKM FKUI yang memiliki kekuasaan legisatif dan yudikatif. Pasal 7 1) Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI terdiri atas anggota independen dan perwakilan. 2) Aggota independen dipilih melalui pemilihan raya. 3) Anggota perwakilan adalah perwakilan dari badan kelengkapan dan Himpunan mahasiswa. 4) Jumlah anggota perwakilan masing-masing 1 orang. 5) Keanggotaan Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI disahkan dengan ketetapan Forum Mahasiswa. 6) Masa jabatan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI adalah satu tahun dan berakhir bersamaan dengan disahkannya anggota Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI yang baru. 7) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI diatur dalam Ketetapan Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. Pasal 8 Wewenang Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI: a. Membentuk ketetapan Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI; b. Mengawasi pelaksanaan UUD IKM FKUI, peraturan-peraturan dalam lingkup IKM FKUI, dan kinerja lembaga-lembaga kemahasiswaan di FKUI; c. Menafsirkan UUD IKM FKUI;
d. Menguji peraturan perundang-undangan IKM FKUI terhadap UUD IKM FKUI; e. Menetapkan anggota independen Forum Mahasiswa; f. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; g. Mengesahkan Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; h. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; i. Mengusulkan dilaksanakannya sidang istimewa Forum Mahasiswa untuk melakukan pencabutan mandat terhadap Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI dan/atau pembubaran badan kelengkapan di tingkat FKUI; j. Menyelenggarakan suksesi lembaga di dalam IKM FKUI dengan berkoordinasi kepada lembaga terkait; k. Menyelesaikan sengketa Pemilihan Raya; l. Menyelesaikan sengketa antarlembaga kemahasiswaan jika lembaga-lembaga yang bersangkutan meminta; m. Membuat mekanisme penerimaan dan penindaklanjutan rancangan anggaran keuangan lembaga kemahasiswaan FKUI setiap periode kepengurusan; n. Mengesahkan anggota biasa IKM FKUI; o. Menyelesaikan permasalahan keanggotaan IKM FKUI; p. Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Pasal 9 Hak badan perwakilan Mahasiswa IKM FKUI: a. Hak interpelasi; b. Hak angket; c. Hak untuk menyampaikan usul dan menyatakan pendapat.
Pasal 10 Mekanisme pemanggilan kembali anggota Badan Perwakilan mahasiswa IKM FKUI: 1. a. Seorang anggota independen Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI yang terpilih dapat diberikan mosi tidak percaya yang diajukan oleh anggota IKM FKUI minimal sebanyak suara yang diperoleh ketika dipilih ditambah satu serta dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). b. Seorang anggota Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI yang terpilih dapat diberikan mosi tidak percaya yang diajukan oleh ketua lembaga kemahasiswaan yang diwakilkannya dengan persetujuan 50% anggotanya. c. Anggota Badan Perwakilan mahasiswa IKM FKUI yang diberikan mosi tidak percaya dapat melakukan pembelaan dalam suatu sidang pleno Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. d. Apabila mosi tidak percaya tersebut ditolak oleh pleno Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI, maka anggota Badan Perwakilan mahasiswa yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan kepada konstituen atau anggota lembaga kemahasiswaan yang diwakilinya. e. Apabila mosi tidak percaya diterima oleh pleno Badan perwakilan Mahasiswa IKM FKUI, maka anggota Badan Perwakilan mahasiswa IKM FKUI yang bersangkutan dipanggil kembali. f. Selambat-ambatnya 30 hari setelah keputusan pemanggilan kembali dijatuhkan, maka konstituen atau lembaga kemahasiswaan yanng diwakilkannya harus mengajukan pengganti yang pemilihannya diserahkan kepada konstituen atau lembaga kemahasiswaan yang diwakilkannya tersebut, jika butir tidak terpenuhi, maka dianggap tidak ada penggantinya.
2. Sidang Pleno yang tersebut di dalam ayat 1 butir (c) di atas dihadiri oleh: a. Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI periode saat itu sebagai pengambil keputusan. b. Perwakilan dari IKM FKUI yang mengajukan mosi tidak percaya sebagai penuntut. c. Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI yang diberikan mosi tidak percaya beserta anggota IKM FKUI yang menjadi tim pembelanya. Pasal 11 1) Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI dapat mengajukan surat pengunduran diri kepada pleno Badan Perwakilan mahasiswa IKM FKUI. 2) Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI wajib meminta pendapat konstituen atau lembaga kemahasiswaan yang diwakilkannya dari anggota yang mengajukan surat pengunduran diri sebelum dilakasanakan pleno. 3) Apabila pengunduran diri tersebut ditolak maka anggota Badan Perwakilan mahasiswa IKM FKUI yang berangkutan tetap pada posisinya sebagai anggota Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. 4) Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI wajib memberikan penjelasan kepada konstituen atau lembaga kemahasiswaan yang diwakilkannya apabila pengunduran diri tersebut diterima dalam pleno Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. 5) Selambat-lambatnya dalam 30 hari setelah pengunduran diri diterima, maka konstituen yang diwakilinya harus mengajukan pengganti yang pemilihannya diserahkan kepada konstituen atau lembaga kemahasiswaan yang diwakilkannya, jika tidak terpenuhi, maka dianggap tidak ada penggantinya.
BAB V BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA Pasal 12 Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI adalah lembaga tinggi dalam IKM FKUI yang memiliki kekuasaan eksekutif. Pasal 13 Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI adalah pemegang kekuasaan eksekutif di dalam IKM FKUI menurut UUD IKM FKUI. Pasal 14 1) Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI memegang jabatan selama satu tahun kepengurusan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. 2) Syarat-syarat untuk menjadi Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI diatur dalam ketetapan Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. 3) Tata cara pemilihan Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI diatur dalam ketetapan Badan Perwakilan mahasiswa IKM FKUI. Pasal 15 Wewenang Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI: a. Mengadvokasi mahasiswa dalam hal pendidikan, dana, dan fasilitas di tingkat FKUI; b. Menyikapi isu internal dan eksternal IKM FKUI; c. Memfasilitasi pengembangan bakat, minat dan kreativitas anggota IKM FKUI; d. Memfasilitasi dan mengkoordinasi Badan Kelengkapan dan Himpunan Mahasiswa;
Pasal 16 Tugas dan kewjiban Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI: a. Melaksanakan segala peraturan yang ada dalam IKM FKUI; b. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa; c. Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyampaikan usulan dan menyatakan pendapat yang disampaikan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI; d. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FKUI; e. Meminta pengesahan program kerja pada Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI di awal periode kepengurusan; f. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Forum Mahasiswa dengan terlebih dahulu dinilai oleh Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. Pasal 17 Hak Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI: a. Meminta laporan kinerja dari Badan Kelengkapan dan Himpunan Mahasiswa; b. Mengangkat dan memberhentikan semua pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; c. Melakukan koordinasi antarlembaga kemahasiswaan IKM FKUI. Pasal 18 Kewajiban Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI: a. Memimpin dan mengarahakan Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI untuk menjalankan fungsi dan wewenang serta tugas dan kewajiban Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI sesuai dengan Garis-garis Besar Program Kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI; b. Memberikan laporan kinerja kepada Badan perwakilan Mahasiswa IKM FKUI;
c. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Forum mahasiswa; d. Mengukuhkan ketua badan kelengkapan dan himpunan mahasiswa. 1)
2) a. b. c. 3)
4)
5)
Pasal 19 Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Forum Mahasiswa atas usul Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. Syarat-syarat pemberhentian meliputi: Terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana berat; Melakukan pelanggaran terjadap UUD IKM FKUI; Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI. Forum Mahasiswa wajib menyelenggarakan sidang untuk menindaklanjuti usul Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI paling lambat 20 hari sejak Forum Mahasiswa menerima permintaan formal tersebut. Forum Mahasiswa memutuskan usul Badan Perwakilan mahasiswa paling lambat 30 hari sejak sidang pertama sidang Forum mahasiswa diselenggarakan. Ketetapan Forum Mahasiswa atas usulan pemberhentian Ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI harus diambil melalui sidang pleno Forum Mahasiswa yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota, dan disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota yang hadir.
Pasal 20 1) Jika Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, pelaksana tugas sementara dijalankan oleh penanggung jawab sementara yang dipilih oleh badan pengurus harian Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI. 2) Selambat-lambatnya 30 hari setelah terpilihnya penanggung jawab sementara, Forum Mahasiswa menyelenggarakan sidang untuk memilih ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI sampai habis masa jabatannya.
BAB VI BADAN KELENGKAPAN Pasal 21 Badan kelengkapan adalah badan dalam IKM FKUI yang merupakan wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa FKUI dalam satu bidang peminatan, bakat, atau pelayanan keagamaan di tingkat fakultas yang berada di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI. Pasal 22 Hak Badan Kelengkapan: a. Menentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari peraturan di tingkat FKUI; b. Merancang program kerja di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; c. Mendapatkan fasilitas dengan melakukan koordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI;
d. Mewakili FKUI dalam bidang peminatan, bakat, atau pelayanan keagamaan dengan koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; e. Menentukan program kerja, anggaran dan rancangan permohonan dana yang akan diajukan ke pihak fakultas; f. Mendapatkan dana dari pihak fakultas dengan koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; g. Meminta sumbangan keuangan selama tidak bertentangan dengan UUD IKM FKUI dan putusan-putusan Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI; h. Memiliki satu anggota perwakilan di Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI; i. Memperoleh bantuan penyelesaian masalah dari Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; j. Mendapat perlindungan hukum dari Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; k. Megajukan permohonan mediasi dalam penyelesaian konflik kepada Badan perwakilan Mahasiswa atas kebijakan Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI. Pasal 23 Kewajiban Badan Kelengkapan: a. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam IKM FKUI; b. Memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan UUD IKM FKUI; c. Mengirimkan satu orang perwakilan untuk menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa tiap tahunnya; d. Memberikan laporan kinerja kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI secara berkala minimal satu tahun sekali dan/atau jika diminta; e. Meminta pengesahan rancangan permohonan dana yang akan diajukan ke pihak fakultas kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI;
f.
Menyertakan nama Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI di belakang nama badan kelengkapan; g. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FKUI; h. Melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap seluruh anggota IKM FKUI.
Pasal 24 Syarat pendirian badan kelengkapan: a. Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan UUD IKM FKUI; b. Memiliki susunan kepengurusan; c. Memiliki anggota sedikitnya 40 anggota biasa IKM FKUI kecuali badan kerohanian; d. Memiliki lingkup kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa yang belum dimiliki badan kelengkapan yang sudah ada; e. Sudah menjalani masa percobaan selama 2 tahun di bawah pengawasan Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI, terhitung sejak pengajuan permohonan diterima oleh Forum Mahasiswa; f. Mendapatkan rekomendasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI, setelah Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI berkoordinasi dengan Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI dan berkonsultasi dengan Dekan FKUI; g. Tidak memiliki induk organisasi di luar IKM FKUI; h. Telah mempunyai dukungan dari anggota IKM FKUI sebanyak 10% dari tiap Himpunan Mahasiswa yang menjadi target anggotanya yang dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Pasal 25 Tata Cara pendirian Badan Kelengkapan: a. Calon Badan Kelengkapan mengajukan permohonan pendirian setelah melengkapi syarat pendirian badan kelengkapan kepada Forum Mahasiswa. b. Forum Mahasiswa mengadakan forum dengar pendapat dengan calon badan kelengkapan. c. Pendirian badan kelengkapan ditetapkan dan disahkan oleh forum mahasiswa.
Pasal 26 Pembubaran Badan Kelengkapan: a. Badan Kelengkapan dapat dibubarkan apabila telah melanggar peraturan IKM FKUI. b. Pembubaran Badan kelengkapan ini hanya dapat dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI berdasarkan Ketetapan Forum Mahasiswa.
BAB VII HIMPUNAN MAHASISWA Pasal 27 Himpunan Mahasiswa adalah wadah perkumpulan mahasiswa FKUI yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat program studi Kelas Khusus Internasional dan setiap angkatan kelas reguler PPDU FKUI yang berada di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI. Pasal 28 Himpunan Mahasiswa terdiri dari: 1. Students Union of International Class (STUNICA) 2. Senat Tingkat Pasal 29 Hak Himpunan Mahasiswa: a. Merancang program kerja di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; b. Mendapatkan fasilitas dengan melakukan koordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; c. Menentukan program kerja, anggaran dan rancangan permohonan dana yang akan diajukan ke pihak fakultas;
d. Mendapatkan dana dari pihak fakultas dengan koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; e. Meminta sumbangan dan mengadakan kerja sama pendanaan selama tidak bertentangan dengan UUD IKM FKUI dan ketetapan Badan perwakilan mahasiswa IKM FKUI; f. Memiliki satu anggota perwakilan di Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI; g. Memperoleh bantuan penyelesaian masalah dari Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; h. Megajukan permohonan mediasi dalam penyelesaian konflik kepada Badan perwakilan Mahasiswa atas kebijakan Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI. Pasal 30 Kewajiban Himpunan Mahasiswa: a. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam IKM FKUI; b. Khusus untuk STUNICA wajib memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan UUD IKM FKUI; c. Memiliki struktur kepengurusan; d. Mengirimkan satu orang perwakilan untuk menjadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa tiap tahunnya; e. Memberikan laporan kinerja kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI secara berkala minimal satu tahun sekali dan/atau jika diminta; f. Meminta pengesahan rancangan permohonan dana STUNICA yang akan diajukan ke pihak fakultas, kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; g. Menyertakan nama Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI di belakang nama STUNICA; h. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI;
i. j.
Memberikan laporan penggunaan dana pihak fakultas kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FKUI.
Pasal 32 Ketua Himpunan Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya melalui mekanisme internal dengan disahkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI.
BAB VIII SUKSESI KELEMBAGAAN Pasal 33 Suksesi lembaga kemahasiswaan adalah proses pergantian untuk memilih anggota Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI, Ketua badan kelengkapan dan ketua himpunan mahasiswa. Pasal 34 1) Periodisasi Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI, Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI, Badan kelengkapan, dan Himpunan Mahasiswa kecuali senat tingkat adalah satu tahun kepengurusan, sejak Februari sampai dengan Januari. 2) Periodisasi Senat Tingkat diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing tingkat. Pasal 35 Jenis-jenis Suksesi lembaga kemahasiswaan: a. Pemilihan Raya; b. Mekanisme internal.
1)
2) 3)
4)
Pasal 36 Pemilihan raya dilaksanakan untuk memilih ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI dan anggota independen Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap satu tahun sekali. Pemilih dalam pemilihan raya adalah perseorangan. Pemilihan raya diselenggarakan oleh panitia pemilihan raya yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI sesuai dengan ketetapan Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan raya diatur dalam ketatapan Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI.
Pasal 37 Mekanisme pemilihan ketua badan kelengkapan dan himpunan mahasiswa ditentukan oleh kebijakan internal masing-masing lembaga tersebut.
BAB IX HAL KEUANGAN Pasal 38 Sumber dana IKM FKUI diperoleh dari: 1. Sumbangan; 2. Pinjaman; 3. Hibah; 4. Usaha-usaha yang halal, legal, etis, dan tidak bertentangan dengan landasan, sifat dan tujuan lembaga kemahasiswaan dalam ruang lingkup IKM FKUI.
Pasal 39 Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras dan kondom.
Pasal 40 Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan berdasarkan pada prinsip: a. Transparansi; b. Keadilan; c. Koordinasi; d. Tanggung jawab. Pasal 41 1) Setiap lembaga kemahasiswaan memiliki hak untuk menerima dan mengelola dana yang diperoleh dari sumber dana IKM FKUI. 2) Pengajuan permohonan dana kepada sumber dana IKM FKUI oleh lembaga keahasiswaan IKM FKUI diajukan melalui Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 42 1) Setiap Badan Kelengkapan dan Himpunan Mahasiswa berkewajiban membuat laporan keuangan yang terstandardisasi secara periodik pada tengah dan akhir tahun kepengurusan dan memberikannya hanya kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI, dan atau pihak lain yang telah disepakati dalam sidang Forum Mahasiswa. 2) Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI dan Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI melaporkan keuangannya secara terbuka di hadapan anggota IKM FKUI pada akhir kepengurusan yang mekanismenya ditetapkan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI.
Pasal 43 Segala sesutau yang menyangkut keuangan, perbendaharaan, dan kekayaan lembaga kemahasiswaan IKM FKUI harus dilakukan dengan disertai bukti yang sah dan terstandardisasi, diinventarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 44 Hutang dan piutang lembaga kemahasiswaan IKM FKUI merupakan tanggung jawab penuh masing-masing lembaga kemahasiswaan IKM FKUI.
BAB X KEANGGOTAAN Pasal 45 Anggota IKM FKUI terdiri dari: a. Anggota Muda adalah setiap mahasiswa yang terdaftar dalam program studi S1 internasional dan PPDU FKUI. b. Anggota biasa adalah anggota muda yang telah mengikuti proses kaderisasi yang ditetapkan dan disahkan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. Pasal 46 1) Setiap Anggota IKM FKUI berkewajiban untuk menaati dan mengamalkan UUD IKM FKUI dan segala peraturan yang berlaku pada IKM FKUI. 2) Setiap Anggota IKM FKUI berkewajiban untuk mengikuti program kaderisasi berkelanjutan.
1) 2)
3) 4)
5)
Pasal 47 Kaderisasi berkelanjutan adalah proses pengembangan anggota IKM FKUI secara bertahap dan berkesinambungan. Kaderisasi berkelanjutan bertujuan untuk membentuk anggota IKM FKUI menjadi praktisi kesehatan dengan karakteristik manager, care provider, community leader, decision maker, communicator, researcher dan iman dan takwa. Kurikulum kaderisasi berkelanjutan dirancang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI. Kaderisasi berkelanjutan dilaksanakan oleh setiap badan kelengkapan, himpunan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI. Penanggung jawab pelaksanaan teknis dan evaluasi kaderisasi berkelanjutan anggota IKM FKUI adalah Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI.
Pasal 48 Hak-hak Anggota muda IKM FKUI terdiri dari: a. Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan; b. Memilih dalam suksesi kelembagaan; c. Berserikat dan berkumpul sesuai dengan UUD IKM FKUI; d. Membela diri dan dibela apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam atau di luar IKM FKUI; e. Berpartisipasi dalam semua kegiatan IKM FKUI menurut prosedur yang berlaku sesuai UUD IKM FKUI; f. Menjadi pengurus di Himpunan mahasiswa kecuali ditentukan lain oleh lembaga yang bersangkutan.
Pasal 49 Hak-hak anggota biasa IKM FKUI terdiridari: a. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tersedia dalam IKM FKUI menurut prosedur yang berlaku; b. Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan; c. Memilih dan dipilih dalam suksesi kelembagaan; d. Berserikat dan berkumpul sesuai dengan UUD IKM FKUI; e. Membela diri dan dibela apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam atau di luar IKM FKUI; f. Berpartisipasi dalam semua kegiatan IKM FKUI menurut prosedur yang berlaku sesuai UUD IKM FKUI; g. Menjadi pengurus dalam semua lembaga kemahasiswaan di lingkungan FKUI sesuai dengan UUD IKM FKUI. Pasal 50 1) Anggota IKM FKUI akan dikenakan sanksi apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan dalam IKM FKUI. 2) Sanksi yang diberikan kepada anggota IKM FKUI dapat mempengaruhi status kenggotaan, hak dan/atau kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di IKM FKUI. 3) Mekanisme pemberian sanksi kepada anggota IKM FKUI diatur oleh Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. Pasal 51 1) Setiap anggota IKM FKUI berhak untuk melakukan tuntutan kepada anggota IKM FKUI yang lain dan/atau lembaga kemahasiswaan di FKUI sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2) Anggota IKM FKUI dan/atau lembaga kemahasiswaan yang dikenai tuntutan mempunyai hak melakukan pembelaan. 3) Mekanisme tuntutan dan pembelaan diatur oleh Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI.
Pasal 52 Anggota IKM FKUI dapat kehilangan keanggotaan jika: a. Sudah tidak terdaftar dalam program studi PPDU FKUI; b. Meninggal dunia.
BAB XI TATA URUTAN PERATURAN Pasal 53 Tata urutan peraturan IKM FKUI adalah: a. UUD IKM FKUI; b. Ketetapan Forum Mahasiswa; c. Ketatapan Badan Perwakilan mahasiswa IKM FKUI; d. Ketetapan Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI; e. Peraturan badan kelengkapan, peraturan himpunan Mahasiswa. Pasal 55 1) Kewenangan untuk membentuk dan mengubah UUD IKM FKUI berada pada Forum Mahasiswa. 2) Kewenangan untuk membentuk dan mengubah setiap peraturan di bawah UUD IKM FKUI terdapat pada lembaga yang membentuk peraturan tersebut. 3) Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI mempunyai kewenangan untuk mencabut setiap peraturan di bawah UUD IKM FKUI dan ketetapan Forum Mahasiswa apabila peraturan tersebut bertentangan dengan UUD IKM FKUI.
BAB XII PERUBAHAN UUD IKM FKUI Pasal 56 1) Usul perubahan pasal-pasal UUD IKM FKUI dapat diagendakan oleh Forum Mahasiswa apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota forum mahasiswa. 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD IKM FKUI diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, beserta alasannya. 3) Mekanisme pengambilan putusan perubahan pasal-pasal UUD IKM FKUI dilaksanakan sesuai tata tertib Forum Mahasiswa yang berlaku.
BAB XIII ATURAN PERALIHAN Pasal 57 Dengan disahkannya UUD ini maka STATUTA 97 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 58 UUD ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal disahkan.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 59
Hal-hal lain yang belum diatur dalam UUD IKM FKUI akan ditetapkan dalam peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan UUD IKM FKUI. Pasal 60 Semua ketentuan yang ada di dalam IKM FKUI tidak boleh bertentangan dengan UUD IM FKUI.
PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 Ayat (1) Wadah formal dan legal adalah wadah yang diakui dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yang menampung dan mengikat seluruh aktivitas kemahasiswaan di FKUI. Aktivitas kemahasiswaan yang dimaksud adalah forum mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI, Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI, badan kelengkapan dan himpunan mahasiswa. Ayat (2) Nilai-nilai ketatanegaraan yang dianut adalah: a. Adanya pemisahan cabang kekuasaan yang diwujudkan dalam struktur IKM FKUI; b. Adaya hierarki peraturan; Sehingga membentuk tata pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan kemahasiswaan (student governance). Ayat (3) IKM FKUI berdasarkan atas hukum (rechts/law) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan yang tidak terbatas (machts/power).
BAB II KEDUDUKAN DAN TEMPAT Pasal 2 Cukup Jelas.
BAB III FORUM MAHASISWA Pasal 3 Maksud pasal ini adalah: 1. Forum mahasiswa bukan berbentuk suatu lembaga melainkan suatu forum dimana pelaksanakaan sidangnya bersifat insidental. 2. Forum Mahasiswa terdiri dari semua elemen kemahasiswaan. 3. Hasil dari Forum Mahasiswa mengikat seluruh elemen kemahasiswaan. 4. Sidang Forum Mahasiswa yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya adalah sidang istimewa serah terima jabatan Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI dan Badan Eksekutif Mahasiswa Ikm FKUI. 5. Keanggotaan untuk anggota independen berlaku hanya untuk satu rangkaian sidang. Penjelasan tambahan: Musyawarah untuk mufakat terdiri dari mekanisme musyawarah dan voting. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Pimpinan tetap yang berbentuk presidium memiliki kedudukan yang sejajar.
BAB IV BADAN PERWAKILAN MAHASISWA Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Cukup Jelas.
Pasal 8 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan lembaga kemahasiswaan adalah Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI, Badan kelengkapan, dan Himpunan Mahasiswa. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Sebelum ditetapkan, Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI harus terlebih dahulu menyosialisasikan rancangan Garis-garis besar program kerja kepada Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI. Huruf g Cukup Jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan menilai laporan pertanggungjawaban adalah Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI hanya sebatas melakukan penilaian dan hasil penilaian tersebut akan diserahkan ke Forum Mahasiswa untuk selanjutnya diputuskan diterima atau ditolak.
Huruf i Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI adalah satu-satunya lembaga yang berhak memulai proses pemecatan Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI yang prosedurnya telah diatur dalam pasal 19. Huruf j Cukup Jelas. Huruf k Cukup Jelas. Huruf l Cukup Jelas. Huruf m Cukup Jelas. Huruf n Cukup Jelas. Huruf o Cukup Jelas. Huruf p Yang dimaksud dengan menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi adalah Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI secara aktif maupun pasif mencari aspirasi tersebut yang selanjutya ditindaklanjuti kelayakan aspirasi tersebut direalisasikan.
Pasal 9 Huruf a Hak interpelasi adalah hak untuk permintaan keterangan kepada lembaga terkait tentang suatu kebijakan lembaga tersebut. Huruf b Hak angket adalah hak untuk penyelidikan kepada lembaga terkait tentang suatu kebijakan lembaga tersebut. Huruf c Cukup Jelas. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas.
Huruf f Untuk anggota independen, mekanisme pemilihan penggantinya dilakukan melalui pemilihan raya yang diadakan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. Untuk anggota perwakilan, mekanisme pemilihian penggantinya diserahkan kepada lembaga kemahasiswaan yang diwakilinya. Huruf g Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) CukuP Jelas. Ayat (5) Untuk anggota independen, mekanisme pemilihan penggantinya dilakukan melalui pemilihan raya yang diadakan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. Untuk anggota perwakilan, mekanisme pemilihian penggantinya diserahkan kepada lembaga kemahasiswaan yang diwakilinya.
Ayat (6) Cukup Jelas.
BAB V BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Karena di dalam struktur IKM FKUI Badan Kelengkapan dan Himpunan Mahasiswa secara hierarki berkedudukan di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI.
Pasal 16 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI bertugas menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti masalah kesejahteraan mahasiswa. Huruf c Yang dimaksud dengan memberikan tanggapan terhadap hak interpelasi dan hak angket adalah memberikan tanggapan seperti penjelasan dan pertimbangan Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI terhadap kebijakan yang telah diambilnya. Huruf d Yang dimaksud dengan etika dan norma adalah pembukaan UUD IKM FKUI yang telah ditetapkan. Huruf e Yang dimaksud dengan meminta pengesahan program kerja adalah setiap program kerja yang telah dirancang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI sebagai program kerja yang sah selama satu periode kepengurusan. Huruf f Cukup Jelas.
Pasal 17 Huruf a Yang dimaksud dengan meminta laporan kinerja adalah hanya sebagai laporan, tetapi Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI tidak berhak menerima atau menolak laporan tersebut. Laporan kinerja termasuk di dalamnya laporan kegiatan, sumber daya manusia, dan laporan keuangan. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Pasal 18 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI hanya mengukuhkan Ketua Badan Kelengkapan dan Himpunan Mahasiswa yang sebelumnya telah dipilih melalui pemilihan internal di badan kelengkapan dan himpunan mahasiswa tersebut sebagai bentuk legitimasi bahwa badan kelengkapan dan himpunan mahasiswa secara hierarki berada di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI.
Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pidana berat adalah setiap jenis pidana negara Republik Indonesia yang diancam minimal satu tahun, meskipun belum tentu dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman tersebut. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat adalah tidak lagi memenuhi syarat fungsional sebagai Ketua Umum sebagaimana diatur dalam ketetapan Badan Perwakilan Masyarakat IKM FKUI. Ayat (3) Yang dimaksud dengan menyelenggarakan sidang untuk menindaklanjuti adalah sidang pertama yang diselenggarakan oleh Forum mahasiswa untuk menindaklanjuti usulan Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan sampai habis masa jabatannya adalah sampai habis masa jabatan satu periode kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI tersebut.
BAB VI BADAN KELENGKAPAN Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas. Pasal 26 Cukup Jelas.
BAB VII HIMPUNAN MAHASISWA Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Cukup Jelas. Pasal 32 Cukup Jelas.
BAB VIII SUKSESI KELEMBAGAAN Pasal 33 Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas.
Pasal 35 Cukup Jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan perseorangan adalah setiap mahasiswa memiliki satu suara yang sama (one man one vote). Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) CukuP Jelas. Pasal 37 Yang dimaksud dengan kebijakan internal adalah kebijakan tentang mekanisme pemilihan Ketua Badan Kelengkapan dan Himpunan Mahasiswa yang diatur oleh peraturan lembaga tersebut.
BAB IX HAL KEUANGAN Pasal 38 Ayat (1) Sumbangan adalah pemberian sebagai bantuan dengan didahului permintaan.
Ayat (2) Pinjaman adalah barang atau uang pihak lain yang dipakai untuk sementara waktu dan harus dikembalikan sesuai kesepakatan antara kedua pihak. Ayat (3) Hibah adalah pemberian sukarela dengan mengalihkan hak kepemilikan tanpa didahului permintaan. Ayat (4) Proses pencarian dana harus melalui mekanisme perizinan dari pihak-pihak yang berwenang. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 a. Transparansi adalah adanya keterbukaan dalam penyediaan informasi-informasi ataupun laporan-laporan yang dibutuhkan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan suatu lembaga kemahasiswaan sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditentukan. b. Keadilan adalah penentuan proporsi pendanaan lembaga kemahasiswaan yang berasal dari pihak fakultas ditentukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban setiap lembaga kemahasiswaan. c. Koordinasi adalah koordinasi antara pihak yang terkait mengenai pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan. d. Tanggung jawab mencakup responsibilitas dan akuntabilitas. e. Responsibilitas adalah kewajiban bagi lembaga kemahasiswaan dan kegiatan yang ada di bawahnya untuk mengadakan suatu pencatatan keuangan, pelaporan keuangan dan menyelenggarakan suatu sistem kontrol internal.
f.
Akuntabilitas adalah mekanisme yang dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah diberikan oleh lembaga kemahasiswaan dan kegiatan yang ada di bawahnya handal atau telah memenuhi standar yang telah ditentukan.
Pasal 41 Cukup Jelas. Pasal 42 Ayat (1) Laporan keuangan mencakup 1. Laporan keuangan kegiatan di luar operasional badan/event-event yang dilakukan oleh badan selama 1 tahun kepengurusan. 2. Laporan keuangan yang menggunakan sumbangan, hibah, atau pinjaman dari pihak fakultas dan pihak luar. Yang dimaksud dengan Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI dalam ayat ini adalah Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI dan Bendahara Umum Badan Eksekutif Mahasiswa IKM FKUI. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44 Cukup Jelas. Pasal 45 Cukup Jelas.
Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Cukup Jelas. Pasal 48 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Pembelaan diberikan untuk permasalahan terkait IKM FKUI. Pembela adalah institusi yang berkaitan dan pihak lain yang disepakati selanjutnya. Huruf e Yang dimaksud dengan “prosedur yang berlaku” adalah prosedur yang dibuat oleh lembaga yang tercatat secara struktural di IKM FKUI, yang menjadi penyelenggara kegiatan tersebut. Huruf f Cukup Jelas.
Pasal 49 Huruf a 1. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan pelayanan dan fasilitas adalah pelayanan dan fasilitas pada lembaga-lembaga yang tercatat secara struktural di IKM FKUI. 2. Prosedur yang berlaku untuk memperoleh pelayanan dan fasilitas tersebut disesuaikan dengan prosedur masing-masing lembaga. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Pembelaan diberikan untuk permasalahan terkait IKM FKUI. Pembela adalah institusi yang berkaitan dan pihak lain yang disepakati selanjutnya. Huruf f Yang dimaksud dengan “prosedur yang berlaku” adalah prosedur yang dibuat oleh lembaga yang tercatat secara struktural di IKM FKUI, yang menjadi penyelenggara kegiatan tersebut. Huruf g Cukup Jelas.
Pasal 50 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 51 Cukup Jelas. Pasal 52 Cukup Jelas.
BAB XI TATA URUTAN PERATURAN Pasal 53 Tata urutan yang dimaksud mengikuti sistem hukum berjenjang yang berupa hierarki peraturan yang mengatur urutan rujukan hukum mulai dari sumber hukum tertinggi ke sumber hukum yang lebih rendah. Pasal 54 Pasal 54 dihapus pada amandemen 2010. Pasal 55 Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas.
BAB XII PERUBAHAN UUD IKM FKUI Pasal 56 Cukup Jelas. Pasal 57 Cukup Jelas. Pasal 58 UUD IKM FKUI mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2008. Pada masa peralihan (28 Desember 2007 – 28 Desember 2008) peraturan yang digunakan adalah Ketetapan Badan Perwakilan Mahasiswa IKM FKUI yang merujuk kepada UUD IKM FKUI. Pasal 59 Cukup Jelas. Pasal 60 Cukup Jelas.
