JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
www.bpkp.go,id
TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP nomor 71 tahun 2010 dengan cara menyajikan jurnal akuntansi berbasis akrual.
RUANG LINGKUP Jurnal pada SKPD dan PPKD DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
2
2
1
JENIS JURNAL 1. Jurnal Pembuka : Jurnal persediaan awal tahun dengan metode periodik 2. Jurnal Transaksi : Jurnal Pendapatan-LRA/Belanja/ Pembiayaan/Pendapatan-LO/ Beban/Lainnya 3. Jurnal Penyesuaian 4. Jurnal Penutup 5. Jurnal Koreksi DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
3
3
SALDO NORMAL 1. Aset 2. Kewajiban 3. Ekuitas 4. Pendapatan-LRA 5. Belanja 6. Transfer 7. Penerimaan Pembiayaan 8. Pengeluaran Pembiayaan 9. Pendapatan-LO 10. Beban DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
: Debet : Kredit : Kredit : Kredit : Debet : Debet : Kredit : Debet : Kredit : Debet 4
2
JURNAL PEMBUKA Pengakuan Beban Beban Persediaan (Debet) Persediaan di awal Persediaan (Kredit) tahun dengan metode periodik
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
5
METODE PENCATATAN PERSEDIAAN No 1
Transaksi
Dibukukan sebagai Beban Persediaan : Beban Persediaan xxx Persediaan
2
Pembelian
pada
Persediaan xxx Kas di Bendahara Pengeluaran/Utang Beban Barangdan Jasa xxx
Pengakuan Belanja Persediaan
Pengakuan belanja persediaan
xxx xxx
Persediaan Tidak dijurnal
cek fisik dan dibukukan sebagai : Persediaan xxx Beban Bahan Pakai Habis
Total Beban Persediaan
xxx xxx
Dijurnal sebagai Beban Persediaan:
Saldo Persediaan pada Sebesar Persediaan akhir tahun berdasarkan Merupakan Neraca Akhir
5
Belanja Bahan Pakai Habis Perubahan SAL Beban Bahan Pakai Habis Persediaan
pada tahun berjalan
4.
Dibukukan sebagai penambah Persediaan :
Beban Bahan Pakai Habis xxx Kas di Bendahara Pengeluaran/Utang Beban Barang dan Jasa xxx
Belanja Bahan Pakai Habis Perubahan SAL Pemakaian
Tidak dijurnal, tetap sebagai Persediaan Awal
xxx
tahun Dibukukan sebagai Beban Persediaan:
berjalan
3
Perpetual
Periodik
Saldo Awal Persediaan
Saldo
xxx xxx
Persediaan
Awal
+/+
Pembelian -/- pemakaian persediaan tahun berjalan. xxx
Merupakan Beban Persediaan awal tahun + Merupakan total pemakaian persediaan pada Beban Bahan Pakai Habis
tahun berjalan tahun berjalan
(pembelian Persediaan) - Persediaan akhir
6
3
IPSAP 02 “Pendapatan
diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD diinterpretasikan sebagai pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD”
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
7
AKUN PERANTARA - Transaksi keuangan antara PPKD
dan SKPD merupakan transaksi antar entitas akuntansi sehingga memerlukan akun transitoris untuk melakukan proses akuntansi. - Harus dibuat akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara PPKD dan SKPD. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
8
4
AKUN PERANTARA - Akun yang dimaksud adalah akun R/K
PPKD dan R/K SKPD. - Akun R/K PPKD merupakan akun yang ada di SKPD dan dimasukkan ke dalam kelompok akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. - Akun R/K SKPD merupakan akun yang ada di PPKD dan dimasukkan ke dalam kelompok akun Aset untuk Dikonsolidasikan. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
9
JURNAL STANDAR PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN-LRA
- Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas - Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas - Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
10
5
PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS
Penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu sebelum kas diterima, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
11
PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD Proses SKPD 1
Penetapan
Piutang Pendapatan (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
2
Pembayaran/Kas diterima Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Piutang Pendapatan (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
3a
Penyetoran oleh Bend. R/K PPKD (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan (Kredit)
3b
Penyetoran oleh Bend. Kas di Kas Daerah (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah R/K SKPD (Kredit)
Proses PKPD
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
12
6
PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD
Proses SKPD Piutang Pendapatan (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
1
Penetapan
2a
Pembayaran/Kas langsung ke Kas Daerah
R/K PPKD (Debet) Piutang Pendapatan (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
Proses PKPD 2b
Pembayaran/Kas langsung ke Kas di Kas Daerah (Debet) Kas Daerah R/K SKPD (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
13
PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN PPKD
Proses PPKD 1
Penetapan
Piutang Pendapatan (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
2
Pembayaran Kas ke Kas Kas di Kas Daerah (Debet) Daerah PiutangPendapatan (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
Contoh: Pendapatan DAU DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
14
7
PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS
Penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas maka Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
15
PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD
Proses SKPD 1
Penetapan dan Kas diterima Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan-LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
2a
Penyetoran kas oleh Bend. R/K PPKD (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan (Kredit)
2b
Penyetoran kas oleh Bend Kas di Kas Daerah (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah R/K SKPD (Kredit)
Proses PKPD
Contoh: Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, BPHTB, Pendapatan Retribusi DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
16
8
PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN PPKD
Proses PPKD 1
Penetapan serta Kas di Kas Daerah (Debet) Pembayaran / Kas diterima Pendapatan-LO (Kredit) Kas Daerah Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
Contoh: Pendapatan DBH Pajak/ DBH SDA, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Hibah, Pendapatan Bunga Jasa Giro/Deposito/Pinjaman DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
17
PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS
Kas telah diterima mendahului penetapan hak pendapatan, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
18
9
PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD Proses SKPD 1
Pembayaran Kas diterima Bendahara Penerimaan
2a
Penyetoran Kas oleh Bendahara R/K PPKD Penerimaan ke Kas Daerah Kas di Bendahara Penerima-an (Kredit) Pengakuan pendapatan karena Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) telah terjadi penyerahan Pendapatan-LO (Kredit) barang/jasa
3
Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
Proses PKPD 2b
Penyetoran Kas oleh Bendahara Kas di Kas Daerah (Debet) Penerimaan ke Kas Daerah R/K SKPD (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
19
JURNAL STANDAR BEBAN DAN BELANJA
- Beban diakui sebelum pengeluaran kas - Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas - Beban diakui setelah pengeluaran kas DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
20
10
BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS Penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka beban diakui pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban, seperti Surat Tagihan, walaupun kas belum dikeluarkan
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
21
BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU Proses SKPD Kas dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran (UP/TU/GU) 1 2
3a
Penetapan dan pengakuan Beban ….. (Debet) beban Utang Beban (Kredit) Pembayaran utang oleh Utang Beban (Debet) Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) Penerbitan SP2D GU oleh BUD Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses PKPD
3b
Penerbitan SP2D GU oleh BUD R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
Contoh: Beban Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
22
11
BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS
Proses SKPD 1
Penetapan dan pengakuan beban Beban ….. (Debet) Utang Beban (Kredit)
2a
Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS
Utang Beban (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses PKPD
2b
Pembayaran utang oleh BUD R/K SKPD (Debet) dengan SP2D-LS Kas di Kas Daerah (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
23
BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
24
12
BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU Proses SKPD 1
Pengeluaran kas Bendahara Pengeluaran
oleh
Pertanggungjawaban bukti-bukti Beban (Debet) pengeluaran (peyusunan SPJ) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) 2a
Penerbitan SP2D GU oleh BUD
Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Proses di PPKD 2b
Pengeluaran kas oleh BUD
R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
Contoh: Beban Persediaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Gaji dan Tunjangan
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
25
BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS
Proses SKPD 1a
Penetapan dan Pengakuan saat Penerbitan SP2D-LS oleh BUD
Beban …… (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Proses PKPD 1b
Penerbitan SP2D-LS oleh BUD R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
26
13
BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS DIKELUARKAN MELALUI PPTK Proses SKPD Kas dikeluarkan Bendaha- Panjar Kegiatan (Debet) ra Pengeluaran ke PPTK Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)
1 2
Pertanggungjawaban Uang Muka (Debet) PPTK ke Bendahara Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) Pengeluaran, Panjar Kegiatan (Kredit) pengembalian sisa panjar
3
Pertanggungjawaban Beban ..... (Debet) bukti-bukti pengeluaran Uang muka (Kredit) (peyusunan SPJ) Penerbitan SP2D GU oleh Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) BUD R/K PPKD (Kredit)
4a
Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) 4b
Penerbitan BUD
SP2D
Proses PKPD oleh R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
27
BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu dimana pengeluaran kas daerah mendahului penetapan kewajiban daerah maka beban diakui saat barang atau jasa dimanfaatkan.
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
28
14
BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU
1
2 3a
Proses SKPD Pengeluaran kas oleh Beban Dibayar Dimuka (Debet) Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit) Penetapan dan pengakuan Beban ….. (Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit) Penerbitan SP2D GU oleh Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) BUD R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Proses PPKD
3b
Penerbitan SP2D GU oleh R/K SKPD (Debet) BUD Kas di Kas Daerah (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
29
BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS
Proses SKPD 1a Penerbitan SP2D-LS oleh BUD
Beban Dibayar Dimuka (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja ……….. (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
2
Penetapan dan pengakuan
Beban …….(Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit) Proses PKPD
1b Penerbitan SP2D-LS oleh BUD
R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
30
15
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1
Penerimaan Pinjaman
Kas di Kas Daerah (Debet) Utang ........ (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pinjaman Dalam Negeri dari............ (Kredit)
2
Penjualan Obligasi Pemerintah
Kas di Kas Daerah (Debet) Utang Dalam Negeri- Obligasi (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah (Kredit)
3
Hasil privatisasi perusahaan daerah
Jika privatisasi perusahaan daerah menghasilkan keuntungan Kas di Kas Daerah(Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit) Jika privatisasi perusahaan daerah menimbulkan kerugian Kas di Kas Daerah(Debet) Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO (Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
31
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
4
Penerimaan pinjaman diberikan pihak ketiga
5
Pencairan Cadangan
kembali Kas di Kas Daerah (Debet) Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya yang kepada (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada .... (Kredit) Dana Kas di Kas Daerah (Debet) Dana Cadangan (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pencairan Dana Cadangan (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
32
16
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1
Pemberian pinjaman Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya (Debet) kepada pihak ketiga Kas di Kas Daerah (Kredit) Pemberian Pinjaman Daerah kepada.......... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
2
Penyertaan modal pemerintah pada Perusahaan Daerah
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Penyertaan Modal pada BUMD (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Pengumuman laba Pengumuman laba perusahaan daerah (metode ekuitas) : BUMD dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet) penerimaan deviden Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMDberupa kas LO (Kredit) Pembayaran Dividen : Kas di Kas Daerah (Debet) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LRA (Kredit) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
33
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3
Pembayaran pokok pinjaman
Utang Sektor Dalam Negeri Sektor Perbankan (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Pembayaran Pokok Pinjaman kepada.. - LRA (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
4
Pembentukan Dana Cadangan
Dana Cadangan (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Pembentukan Dana Cadangan (Debet) Perubahan SAL(Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
34
17
PEMBELIAN ASET TETAP Perolehan aset melalui mekanisme SPM - LS 1 Jurnal di SKPD
Aset Tetap (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet) Perubahan SAL (Kredit) R/K SKPD (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Utang PFK (Kredit)
2 Jurnal di PPKD
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
35
PEMBANGUNAN ASET TETAP
1
2
3
Saat belum selesai 100% Jurnal di SKPD Konstruksi Dalam Pengerjaan (Debet) R/K PPKD (Kredit) Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Jurnal di PPKD R/K SKPD (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Utang PFK (Kredit) Saat selesai 100% dan dibuat BAST Jurnal di SKPD Aset Tetap (Debet) Konstruksi Dalam Pengerjaan (Kredit)
PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP Aset Tetap (Debet) Pendapatan Hibah dari ........-LO (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
36
18
PENYUSUTAN ASET TETAP 1
Pengakuan Penyusutan Aset Tetap
1
Jika pertukaran aset menimbulkan keutungan
2
Jika pertukaran aset menimbulkan kerugian
Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet) Akumulasi Penyusutan (Kredit)
TUKAR MENUKAR ASET Aset Tetap... (yang masuk) (Debet) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar) (Debet) Aset Tetap...(yang keluar) (Kredit) Surplus Penjualan Aset Nonlancar-LO (Kredit) Aset Tetap... (yang masuk) (Debet) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar) (Debet) Defisit Penjualan Aset Nonlancar-LO (Debet) Aset Tetap...(yang keluar) (Kredit)
PENJUALAN Kas di Bendahara Penerimaan/Piutang (Debet) Akumulasi Penyusutan (Debet) Suplus Penjualan Aset Nonlancar (Kredit) Aset Tetap (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA (Kredit)
37
JURNAL PENYESUAIAN AKHIR TAHUN 1 Pengakuan Persediaan (Debet) persediaan Beban Persediaan (Kredit) (Metode Periodik) 2 Pengakuan Bagian Bagian Lancar Tagihan/Piutang Jangka Lancar Piutang Panjang (Debet) Jangka Panjang Tagihan/Piutang Jangka Panjang (Kredit) 3 Pengakuan Bagian Utang Jangka Panjang (Debet) Lancar Utang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Jangka Panjang (Kredit) 4 Penyusutan Aset Tetap 5 Penyisihan Piutang
Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet) Akumulasi Penyusutan (Kredit) Beban Penyisihan Piutang (Debet) Penyisihan Piutang (Kredit)
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
38
19
JURNAL PENUTUP JURNAL STANDAR PENUTUP Jurnal untuk menutup akun-akun LO
JURNAL STANDAR PENUTUP Jurnal untuk menutup akun-akun LRA
Pendapatan ............. LO (1) Pendapatan ............. LO (2) Pendapatan ............. LO (3) Beban ............. (1) Beban ............. (2) Beban ............. (3) Surplus/Defisit-LO
XXX XXX XXX
Surplus/Defisit-LO Ekuitas
XXX
Pendapatan ............. LRA Belanja Transfer Surplus/Defisit-LRA
XXX
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto
XXX
Surplus/Defisit-LRA Pembiayaan Neto SiLPA/SiKPA
XXX XXX
SiLPA/SiKPA Perubahan SAL
XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX
XXX XXX XXX XXX XXX
XXX
XXX
39
JURNAL STANDAR KOREKSI KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK TRANSAKSI WP LEBIH BAYAR 1
Koreksi Pendapatan - LO
2
Koreksi Pendapatan - LRA
TRANSAKSI WP KURANG BAYAR 1 Koreksi Pendapatan - LO 2
Koreksi Pendapatan - LRA
Pendapatan Pajak ... -LO (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) Pendapatan Pajak ... -LRA (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Kas di Kas Daerah (Debet) Pendapatan Pajak ... -LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan Pajak ... -LRA (Kredit)
40
20
LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN 1
2
3
Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas Koreksi kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi kas Koreksi kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban dan mengurangi posisi kas
Pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran(Debet) Pendapatan Lainnya-LO (Kredit) Perubahan SAL (Debet) Pendapatan Lainnya-LRA (Kredit) Ekuitas (Debett) Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit) Saldo Anggaran Lebih (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
41
LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN 4
Koreksi kesalahan atas penerimaan PendapatanLRA yang menambah ataupun mengurangi posisi kas
5
Koreksi kesalahan atas penerimaan PendapatanLO yang menambah ataupun mengurangi posisi kas
Jika terjadi penambahan PendapatanLRA Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Debet) Saldo Anggaran Lebih (Kredit) Jika terjadi pengurangan PendapatanLRA Saldo Anggaran Lebih (Debet) Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit) Jika terjadi penambahan PendapatanLO Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran(Debet) Ekuitas (Kredit) Jika terjadi pengurangan PendapatanLO Ekuitas (Debet) Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit) 42
21
LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN 6
Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dan menambah maupun mengurangi posisi kas
Penerimaan pembiayaan - jika menambah saldo kas Perubahan SAL (Debet) Saldo Anggaran Lebih..... (Kredit) Kas di Kas Daerah(Debet) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan (Kredit) b. Penerimaan pembiayaan - jika mengurangi saldo kas Saldo Anggaran Lebih .... (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan.....(Debet) Kas di Kas Daerah(Kredit) ......... c. Pengeluaran pembiayaan - jika menambah saldo kas Perubahan SAL (Debet) Saldo Anggaran Lebih (Kredit) Kas di Kas Daerah (Debet) Dana Cadangan (Kredit) d. Pengeluaran pembiayaan - jika mengurangi saldo kas Saldo Anggaran Lebih (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Dana Cadangan (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit) a.
43
LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN 7
Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas dan menambah atau mengurangi posisi kas
8
Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas
Jika menambah kas dan mengurangi nilai aset tetap Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Debet) Tanah Kantor (Kredit) Jika mengurangi kas dan menambah nilai aset tetap Peralatan Kantor (Debet) Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit) Jika menambah kas Kas (Debet) Utang (Kredit) Jika mengurangi kas Utang (Debet) Kas (Kredit)
44
22
www.bpkp.go,id
DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
23
