TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1
Kedudukan Satuan
Kerja
Dinas
Pertanian
dan
Peternakan
Provinsi
Kalimantan Tengah, ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2008, Tanggal 01 Juli 2008. 2
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. Tugas Pokok Dan Fungsi
Satuan Kerja Dinas Pertanian dan
Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 28 Tahun 2008, sebagai
berikut: I.
Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan tugas pokok membantu
Gubernur
Desentralisasi Peternakan
dan
sesuai
dalam
melaksanakan
Dekonsentrasi dengan
di
bidang
kebijaksanaan
kewenangan Pertanian
yang
dan
ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. II.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; 2. Penetapan
standar
teknis
pelayanan
minimal
di
bidang
tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; 3. Penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur, sarana pertanian, produksi, perlindungan, benih, pengolahan dan pemasaran hasil,
kelembagaan, pembiayaan, investasi, perizinan sumber daya manusia dan teknologi spesifik lokasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; 4. Penyelenggaraan
pengaturan
pembinaan
dan
bimbingan
teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; dan 5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. III. Untuk
melaksanakan
fungsi
sebagaimana
dimaksud
Dinas
Pertanian dan Peternakan mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. Penetapan kebijakan pedoman, tata ruang, tata guna lahan, sentra komoditas, areal tanam dan luas baku dan perbenihan, standar dan prototype dan alat dan mesin pertanian dan peternakan tingkat provinsi; 2. Penetapan dan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi,
optimasi,
pengendalian
lahan
pertanian
dan
peternakan wilayah provinsi; 3. Bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan
pemanfaatan
air
irigasi,
sumber-sumber
pemberdayaan petani pemakai air, peredaran,
air,
penggunaan
dan ketersediaan pupuk, pestisida dan alsintan, pola tanam, perlakuan
terhadap
tanaman
pangan
dan
hortikultura,
kelembagaan, manajemen dan pola kerjasama usahatani; 4. Pengembangan
sarana
usaha
penyimpanan,
pengolahan,
pembiayaan, pemasaran, promosi dan harga hasil tanaman pangan, hortikultura dan peternakan wilayah provinsi; 5. Identifikasi, sertifikasi
pengawasan benih
dan
Tanaman
peternakan wilayah provinsi;
penerapan pangan,
standar
hortikultura
mutu, dan
6. Pengamatan, identifikasi, peramalan, pemetaan dan analisis dampak
Kerugian
organisme
pengganggu
tanaman
dan
fenomena iklim, serta penyediaan dukungan pengendalian dan eradikasi tanaman wilayah provinsi; 7. Pemberian dan pengawasan izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta pemantauan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha serta pelaksanaan studi analisis dampak lingkungan wilayah provinsi; 8. Bimbingan statistik
penerapan
tanaman
sistem
pangan,
informasi
dan
penyusunan
hortikultura
dan
peternakan
wilayah provinsi; 9. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi
serta
peternakan,
pelaporan
pembibitan
di
bidang
ternak,
pembinaan
pakan
ternak,
produksi budidaya
ternak, penyebaran ternak, kelembagaan usaha peternakan, alat dan mesin, serta penerapan teknologi peternakan; dan 10.Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pencegahan dan pemberantasan
penyakit,
pengamatan
dan
penyidikan
penyakit serta pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan. IV. Dalam rangka melaksanakan tupoksi maka disusunlah Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai berikut : 1 Kepala Dinas ; 2. Sekretaris, membawahi : a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian 3. Bidang, terdiri dari :
a. Kepala Bidang Pengembangan Lahan, Air dan Usaha Tani, Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Pengelolaan Air; 2) Kepala
Seksi Pengembangan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil; 3) Kepala Seksi Permodalan, Investasi dan Promosi ; b. Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi : 1) Kepala Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan; 2) Kepala Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ; 3) Kepala Seksi Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; c. Kepala
Bidang
Pengembangan
Produksi
Peternakan,
membawahi : 1) Kepala Seksi Budidaya dan Teknologi Peternakan ; 2) Kepala Seksi Bibit, Pakan dan Pengembangan Ternak ; 3) Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Usaha Peternakan ; d. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan asyarakat Veteriner, membawahi : 1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ; 2) Kepala
Seksi
Pengawasan
Obat
dan
Pelayanan
Kesehatan Hewan; 3) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ; 4. Kelompok Jabatan Fungsional ; 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
V. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dibantu oleh pejabat eselon III yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut : a. Kepala
Dinas
mempunyai
tugas
memimpin,
membina,
mengoordinasikan,merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang pertanian dan peternakan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Dan Peternakan. b. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan Anggaran, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, tugas Pelayanan administratif ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, Keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan Tatalaksana, analisis jabatan, rumah tangga dan penyusunan pelaporan Dinas. c. Kepala bidang pengembangan lahan, air dan usaha tani tanaman
pangan
Dan
hortikultura
mempunyai
tugas
menyiapkan bahan dan melaksanakan Kebijakan, bimbingan teknis, pemetaan, evaluasi dan pengawasan dibidang Lahan pertanian, air irigasi, pasca panen dan pengolahan hasil. d. Kepala bidang pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan tanaman
pengembangan hortikultura
dan
Produksi sarana
tanaman
tanaman
pangan,
pangan
Dan
hortikultura. e. Kepala
bidang
pengembangan
produksi
peternakan
mempunyai tugas Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan Pengembangan produksi peternakan, pembibitan
ternak,
pakan
ternak,
budidaya
ternak,
penyebaran ternak, kelembagaan usaha peternakan, alat dan mesin serta penerapan teknologi peternakan. VI. UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian dan Peternakan. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur
melalui
Kepala
Dinas
Pertanian
dan
Peternakan. Kelompok
Jabatan
Fungsional
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan,antara lain : (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam
jenjang
jabatan
fungsional
yang
terbagi
dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok jabatan fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah
jabatan
fungsional,
ditentukan
berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis
Jabatan
Fungsional,
ditetapkan
peraturan perundang– undangan.
sesuai
dengan
