TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BOS (Studi Kasus di SMP NEGERI 03 Kota Tangerang Selatan) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan
Oleh Santi Ekowati NIM. 1112018200023
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2016 M
SURAT PERNYATAAN KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
Santi Ekowati
Tempat/Tgl.Lahir
Lampung, 24 Oktober 1994
NIM
t1t2018200023
iurusan / Prodi
Manajernen Pendidikan
Angkatan Tahun
20t2
MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA
Bahwa skripsi yang berjudul Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan adalah benar hasil karya sendiri di bawah bimbingan dosen:
Nama
:Sita Ratnaningsih, N{.Pd
NIP
:-
Dosen Fakultas
: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Nama
:Tri Harjawati, M.Si
NIP
:20141 18001
Dosen Fakultas
: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
(FITK)
G[IK)
Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya siap menerima segala konsekuensi apabila terbukti bahwa skripsi saya imi bukan hasil karya sendiri. Jakafia, 28 November 2016
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI Skripsi berjudul "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan" di susun oleh SANTI EKOWATI Nomor
Induk Mahasiswa 1112018200023, diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqasah pada tanggal 27 Desember 2016
di hadapan dewan penguji. Karena itu,
penulis berhak memperoleh gelar sarjana
SI (S.Pd) dalam bidang
Manajemen
Pendidikan. Jakafta, 27 Desember 2016
Panitia Ujian Munaqasah Tanggal Ketua Panitia (Ketua Prodi MP)
Dr.Hasvim Asy' ari.M.Pd NIP. 19661009 1992021 004
!?/,tt,7 glturtT
Penguji 1 Yusar Sagara. M.Si.Ak." CPA NIP.2009058601
II Drs. Muarif SAM. M.Pd Penguji
rz/';/*
NrP. 19650717 t99403 1 005 Mengetahui, Dekan Fakult
'""([*"
ABSTRAK
Santi Ekowati, NIM. 1112018200023. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan. Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini tentang penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah SMP Negeri 03 Tangerang Selatan sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Penelitian ini dilakukan di SMP NEGERI 03 Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, obsevasi dan studi dokumen. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya: Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru dan Siswa SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuain aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaanya. Kata Kunci: Pengelolaan Dana BOS, Dana BOS, Transparansi, Akuntabilitas.
i
ABSTRACT
Santi Ekowati, NIM. 1112018200023. Transparency and Accountability in the Management of BOS Funds in SMP Negeri O3 South Tangerang. Education Management Departemen, Faculty of Science and Teaching Tarbiyah, Syarif Hidayatullah Islamic University in Jakarta. This research on the implementation of transparency and accountability in the management of BOS fund. Purpose of this study is to determine how the application of transparency and accountability in the management of BOS gunds. The benefit of this research is to wheter the SMP N 03 south of Tangerang has implemented the principles of transparency and accountability in the management of BOS funds. This research was conducted in SMP N 03 South Tangerang. The method used in this research in descriptive qualitative method where data collection using interview techniques, observation and document study, the interviewed several speakers including: Head of Schools, Treasurer and principal BOS fund, teacher and Student at SMP N 03 South Tangerang. Research results show the application of transparency and accountability in the management of BOS is good enough, namely the existence of BOS funds RKAS in the planning. Compliance rule and technical instructions of use and implementation of BOS funds and the realization and successs, as well as the reporting and accountability of BOS funds to school, city/county, and government. The disbursement process in accordance with government regulations or technical guidelines in this management. Key word: BOS Fund Management, BOS Funds, Transparency, Accountability
ii
KATA PENGANTAR Alhamdulillaahirobbil’aalamiin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi yang berjudul “ Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan” disusun sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 1. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dr. Hasyim Asy’ari, M.Pd, Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Drs. Mu’arif SAM, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingannya kepada penulis. 4. Dr. Sita Ratnaningsih, M.Pd, Dosen Pembimbing I skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 5. Tri Harjawati, M.Si, Dosen Pembimbing II skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
iii
6. H. Mulyono, S.E, M.Pd, Kepala Sekolah SMP Negeri 03 Tangerang Selatan yang telah menerima saya untuk melaksanakan penelitian dan juga atas bimbingan serta arahannya selama penelitian ini berlangsung. 7. Dewan Guru dan juga Staff Tata Usaha SMP Negeri 03 Tangerang Selatan yang telah bersedia menjadi responden selama kegiatan penelitian ini berlangsung. 8. Orang tua tercinta, Ayahanda Doto Wasito dan Ibunda Suprihatin yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan dan kepercayaan baik moril maupun materiil, serta doa yang selalu dipanjatkan demi kesuksesan dan tercapainya citacita penulis. 9. Teman seperjuangan Manajemen Pendidikan angkatan 2012 yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis. 10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan di sini yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapatdiselesaikan dengan baik, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.
Jakarta, 20 November 2016
Penulis
iv
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ...................................................................................................... i ABSTRACT ..................................................................................................... ii KATA PENGANTAR .................................................................................... iii DAFTAR ISI ................................................................................................... v DAFTAR TABEL .......................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. x
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1 B. Identifikasi Masalah ................................................................. 5 C. Pembatasan Masalah ................................................................ 6 D. Perumusan Masalah ................................................................. 6 E. Tujuan Penelitian ..................................................................... 6 F. Manfaat Penelitian ................................................................... 7
BAB II
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR A. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah) 1. Pengertian BOS .................................................................. 8 2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah ................................ 9 3. Sasaran Program Dana BOS .............................................. 10 4. Waktu penyaluran Dana BOS ............................................ 11 5. Mekanisme Pencairan Dana BOS ...................................... 12 6. Perencanaan Keuangan Dana BOS .................................... 12 7. Pengelolaan Dana BOS ...................................................... 16
v
8. Pengalokasian Dana BOS .................................................. 18 9. Penggunaan Dana BOS ...................................................... 19 10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS ................ 21 11. Pengawasan Dana BOS ...................................................... 22 B. Transparansi ............................................................................. 23 1. Pengertian Transparansi ..................................................... 23 2. Tujuan Transparansi ........................................................... 24 3. Manfaat Transparansi ........................................................ 25 C. Akuntabilitas ............................................................................ 26 1. Pengertian Akuntabilitas ................................................... 26 2. Tujuan Akuntabilitas .......................................................... 26 3. Manfaat Aakuntabilitas ..................................................... 28 D. Hasil Penelitian Terdahulu ....................................................... 28 E. Kerangka Berfikir..................................................................... 30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian .................................................. 33 B. Metode Penelitian..................................................................... 34 C. Sumber Data ............................................................................. 35 D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data ............................... 38 E. Instrumen Pengumpulan Data .................................................. 39 F. Teknik Analisis Data ................................................................ 41
BAB IV HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum SMP Negeri 03 Tangerang Selatan ............ 44 1. Sejarah singkat SMP Negeri 03 Tangerang Selatan .......... 44 2. Profil SMP Negeri 03 Tangerang Selatan .......................... 44 3. Visi dan Misi SMP Negeri 03 Tangerang Selatan ............. 45 4. Struktur Organisasi SMP Negeri 03 Tangerang Selatan .... 46 vi
5. Data Pendidik dan Tenaga Kepemdidikan ......................... 47 6. Data Rombongan Belajar .................................................. 48 7. Sarana dan Prasarana SMP Negeri 03 Tangerang Selatan . 48 B. Data Penelitian ........................................................................ 49 1.1 Dokumen Keuangan Sekolah ................................................. 49 a. RKAS Penerimaan Dana Sekolah ....................................... 49 b. RKAS Pengalokasian Dana BOSDA .................................. 51 c. Pengalokasian Dana BOS Nasional ..................................... 54 d. Realisasi Penggunaan Dana BOSDA .................................. 58 e. Realisasi Penggunaan dana BOSNAS ................................. 61 1.2 Hasil Observasi ....................................................................... 66 C. Analisis Data Penelitian ........................................................... 68 D. Pembahasan .............................................................................. 77 1. Pengelolaan Dana BOS ...................................................... 77 2. Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS...................... 88 3. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS ..................... 90 E. Temuan Hasil Penelitian ............................................................... 91 F. Keterbatasan Penelitian .................................................................. 97
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................. 98 B. Saran......................................................................................... 98
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 100 LAMPIRAN-LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 3.1
Waktu Penelitian Skripsi..................................................................... 33
Tabel 3.2
Kisi-kisi Instrumen
Tabel 3.3
Lembar Observasi ............................................................................... 38
Tabel 3.4
Kisi-kisi Instrumen Wawancara .......................................................... 39
Tabel 3.5
Jenis Dokumen Yang Dibutuhkan ...................................................... 41
Tabel 4.1
Penerimaan Dana Sekolah .................................................................. 49
Tabel 4.2
Alokasi Perencanaan Anggaran BOSDA per-triwulan 2015/2016 .... 51
Tabel 4.3
Alokasi Anggaran BOS 2015/2016..................................................... 54
Tabel 4.4
Realisasi Penggunaan Dana BOSDA ................................................. 58
Tabel 4.5
Realisasi Penggunaan Dana BOSNAS Triwulan 1 ............................. 61
Tabel 4.6
Realisasi Penggunaan Dana BOSNAS Triwulan 2 ............................. 64
Tabel 4.7
Hasil Observasi ................................................................................... 66
Tabel 4.8
Analisis Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana BOSDA .............. 68
Tabel 4.9
Analisis Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana BOSNAS
...................................................... 37
Triwulan 1............................................................................................ 71 Tabel 4.10 Analisis Rencana dan Realisasi penggunaan Dana BOSNAS Triwulan 2............................................................................................ 74
viii
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Berfikir ………………………………………………… 32 Gambar 4.1 Metode Analisis Milles dan Hubermen…………………………… 42
ix
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1: Intrumen Pedoman Studi Dokumen Lampiran 2: Instrumen Pedoman Observasi Lampiran 3: Instrumen Pedoman Wawancara Lampiran 4: Rekap Hasil Studi Dokumen Lampiran 5: Hasil Observasi Lampiran 6: Hasil Wawancara Lampiran 7: Data Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lampiran 8: Data Jenjang Pendidikan dan Status Guru Lampiran 9: Data Jenjang Pendidikan Tenaga TU dan statusnya di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan Lampiran 10: Data Robongan Belajar (Rombel) SMP Negeri 03 Tangerang Selatan Lampiran 11: Data Sarana dan Prasarana Sekolah SMP Negeri 03 Tangerang Selatan Lampiran 12: RKAS SMP Negri 03 Tangerang Selatan Lampiran 13: Surat Izin Permohonan Bimbingan Skripsi Lampiran 14: Surat Izin Peneltian Lampiran 15:Surat Keterangana Izin Penelitian Lampiran 16: Lembar Uji Referensi Lampiran 17: Biodata Penulis
x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental
(instrumental
input)
yang
sangat
penting
dalam
penyelenggaraan pendidikan disekolah. Biaya (cost) pendidikan tidak hanya dalam bentuk uang, barang dan jasa. Sumber-sumber biaya pendidikan antara lain dari (1) pemerintah seperti APBN dan APBD; (2) sekolah (iuran siswa); (3) masyarakat (sumbangan). Biaya pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), sumbangan, swasta, dan orangtua siswa. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN maupun APBD seperti diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 yaitu “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 1 Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada BAB XIII mengenai Pendanaan Pendidikan, bagian ketiga tentang Pengelolaan Dana Pendidikan Pasal 48 ayat (1) dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 2 Artinya pengelolaan danan dalam pendidikan yang berawal dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat akan mengetahui kemana sajakah dana sekolah itu dibelanjakan. Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS merupakan program 1
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Pasal 49 Ayat 1 2 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, 2003), h. 33.
2
nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. Kebijakan pemerintah dalam mengelola program BOS telah memberikan banyak manfaat dalam meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa. Hal ini tampak jelas dengan turunnya sejumlah pungutan dan dibebaskannya SPP terutama di level sekolah dasar. Karena program BOS dijalankan tanpa diskriminasi antara anak yang berasal dari keluarga mampu dan tidak mampu maka dana BOS dapat dinikmati semua siswa. Memahami perspektif pemerintah maka program BOS memiliki dua tujuan utama yaitu mensukseskan program wajib belajar Sembilan tahun secara merata dalam lingkungan nasional dan meringankan beban orang tua dalam menyekolahkan anak. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Komponen keuangan ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan dana BOS meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan perencanaan. 3 Namun pengelolaan keuangan dana BOS faktanya masih banyak sekolah yang belum secara efektif menjalankan sistem pengelolaan dana
BOS
sesuai
dengan
prinsip-prinsip
pengelolaan
dana
BOS,
penganggaran, dan perencanaan keuangan dana BOS. Hal itu terlihat dari data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) per 15 Desember 2011. Dari 497 kabupaten/kota di Indonesia, untuk triwulan II (April-Juni) baru 493 (99,2 persen) kabupaten/kota yang melaporkan sistem keuangan sekolah, sementara untuk triwulan III (Juli-September) baru 439 (88,3 persen) kabupaten/kota, dan untuk triwulan IV (Oktober-Desember) 3
E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 48
3
hanya 108 (21,7 persen) kabupaten/kota yang tuntas menjalankan sistem manajemen keuangan yang sesuai. 4
Fakta yang terjadi dilapangan mengenai pengelolaan dana BOS yaitu: banyak sekolah swasta yang masih melakukan pungutan iuran terhadap siswa, pada sisi lain sekolah tersebut mendapat kucuran dana BOS. Realitas ini terjadi di sekolah SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan. sekolah memungut biaya berupa SPP untuk kelas khusus percepatan dan kelas khusus bilingual. 5 Padahal menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO 44 Tahun 2012, pasal 1 ayat 2 dijelaskan, “pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar” 6 Terjadinya keterlambatan pencairan dana BOS, dikarenakan adanya hambatan teknis seperti kesalahan nomor rekening atau belum disahkan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat. Hal ini terjadi di kota Tangerang Selatan pada desember 2015. Hal ini berdasarkan pada data yang diperoleh yaitu Adapun APBD Tangerang Selatan memiliki sedikit masalah tentang keterlambatan pengesahan anggaran pendapatan daerah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tangerang Public Transparency Watch (Truth) menilai, keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tangerang Selatan (Tangsel) 2016 menunjukkan rendahnya prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel terhadap kepentingan publik. APBD Tangsel 2016 baru diketuk palu oleh DPRD pada 31 Desember 2015. Mengacu kepada UU 23/2014 secara tegas dinyatakan Kepala Daerah (Walikota) dan DPRD wajib menyetujui bersama
4
Indra Akuntono, Utak-Atik Mekanisme Penyaluran Dana BOS, 2015, (http://edukasi.kompas.com/utakatik.mekanisme.penyaluran.dana.bos). 5 Hasil Wawancara dengan Suherman sebagai Bendahara BOS di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan. 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012, pasal 1 ayat 2.
4
Raperda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. 7 Terjadinya penggelapan dana BOS, dimana pihak sekolah tidak transparan dan memenipulasi data penggunaan dana BOS. 8 Berdasarkan data yang diperoleh oleh penelitian yang dilakukan oleh DPD-RI di beberapa sekolah di Jakarta selatan dan di Tangerang Selatan yang menerima dana BOS masih terdapat penggelapan dana dengan memanipulasi data. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana BOS. Salah satu lermbaga pendidikan formal
yang mampu mengelola dana
BOS dengan baik adalah SMP Negeri 03 Tangerang selatan. SMP yang terletak di Ciputat Timur Tangerang Selatan ini sudah menerima dana BOS sejak pertama kali dana BOS disahkan oleh pemerintah yaitu pada tahun 2005. Sejak saat itu sekolah mengelola dana BOS sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pedoman petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Sekolah mengelola dana BOS secara efektif dan efisien tepat guna. Namun demikian dalam mengelola dana BOS masih terdapat beberapa kendala. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Bendahara Dana BOS SMP N 03 Tangerang Selatan diperoleh informasi terkait dengan keterbatasan sumber dana yang dimiliki sekolah. Sekolah hanya mengandalkan dana BOS dari pemerintah dan SPP siswa namun dengan adanya dana tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan sekolah. Pada januari tahun 2016 mengalami keterlambatan pencairan dana BOS sampai tiga bulan mengakibatkan kepala sekolah memutar dana yang ada untuk keperluan kegiatan sekolah sampai kepada pembayaran gaji guru. Masalah lain yaitu dalam hal terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan. Sekolah kekurangan 7
http://www.beritasatu.com/megapolitan/337940-truth-apbd-tangsel2016-terlambat-disahkan.html diakses pada1 maret 2016 pkl 15.45 WIB 8
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, “Efisiensi Penggunaan APBN di Daerah, Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BOS” (Sekretariat Jenderal DPD Jakarta:2008), h. 63.
5
tenaga
administrasi
dalam
mengelola
penerimaan/pengeluaran
dan
pertanggungjawaban dana BOS. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengalihan tugas dan jabatan yaitu dengan pengangkatan guru sebagai bendahara BOS. Namun demikian bendahara tersebut diangkat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 9 ayat (1) yaitu “setiap orang yang
akan
diangkat
menjadi
bendahara
penerimaan/bendahara
pengeluaran/BPP harus memiliki sertifikat bendahara”, dan ayat (2) yaitu “sertifikat bendahara diperoleh melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh kementerian keuangan”. 9 Pihak sekolah SMP Negeri 03 Tangerang Selatan masih memungut biaya iuran SPP bagi siswa khusus, yaitu siswa khusus percepatan dan kelas khusus bilingual. Karena siswa khusus tersebut memiliki jam tambahan dan mempunyai guru tambahan yang hanya khusus mengajar siswa pada kelas tersebut. Masalah lain terkait dalam penerapan prinsip transparansi, yaitu di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan dalam penyusunan anggaran hanya melibatkan tim manajemen BOS sekolah (Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara dana BOS), namun dalam penyusunan kebutuhan anggaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah, pihak perwakiln guru dan staf membuat usulan anggaran yang akan dimasukan ke RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Pihak sekolah belum memanfaatkan media dengan baik untuk memberikan informasi mengenai penggunaan dana kepada stakeholders, serta dalam penerapan prinsip akuntabilitas,
yaitu kurangnya keterlibatan
stakeholders dalam pengelolaan dana BOS dan laporan keuangan dana BOS hanya diberikan kepada stakeholders internal yaitu, pemerintah dan sekolah.
9
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 9 ayat (1) dan (2).
6
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS yang ada di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan. Dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan”
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah-masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Adanya keterlambatan pencairan dana BOS sehingga menyebabkan terbatasnya sumber dana yang dimiliki sekolah. 2. Adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola dana BOS sehingga terjadinya pengalihan tugas yaitu pengangkatan guru PNS sebagai Bendahara. 3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran sekolah. 4. Belum adanya media sebagai alat informasi mengenai pelaporan dana BOS kepada stakeholders. 5. Kurangnya akuntabilitas sekolah dalam mengelola dan melaporkan keuangan dana BOS kepada stakeholders/masyarakat.
C. Pembatasan Masalah Dengan adanya keterbatasan waktu, pikiran, dana dan sarana yang ada maka peneliti merasa perlu memberikan batasan permasalahan agar hasil penelitian lebih fokus. Dan agar pembahasan ini tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka Penulis hanya membatasi dan membahas mengenai: akuntabilitas dan transparansi anggaran dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan.
7
D. Rumusan Masalah Setelah membatasi masalah, penulis merumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan?
E. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan : 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan?
F. Kegunaan / manfaat penelitian Hasil penelitian terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 1. Secara teoritis/akademik, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan mengenai penerapan manajemen keuangan pendidikan. 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan pemikiran : a. Bagi sekolah, adanya penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan penerapan manajemen keuangan pendidikan dalam mengelola dana BOS yang baik agar terpenuhinya kebutuhan sekolah dan kualitas pendidikan yang baik. b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepekaan sosial dengan berkontribusi untuk lebih bijak dalam menyikapi masalah dana di sekolah.
8
c. Bagi Dinas Pendidikan / PEMDA, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengambilan kebijakan yang lebih bijak mengenai pemberian dana sekolah Provinsi. d. Bagi penelitian lainnya, adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi anggaran dalam pengelolaan dana BOS serta dapat dijadikan literature dalam salah satu referensi untuk menindak lanjuti penelitian sebelumnya.
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR A. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1. Pengertian BOS Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan yang diberikan pemerintah dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak kepada sekolah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperolah layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka pihak sekolah dan orang tua terbantu untuk menjalankan pendidikan yang layak bagi anak. 1 BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 2 Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan. 3 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program nasional pemerintah dalam rangka membantu meringankan pembiayaan program pendidikan demi tuntasnya wajib belajar 9 tahun.
1
Kompri, Manajemen Sekolah Teori & Praktek,(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 238. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015, h. 2 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015, h. 2 2
9
10
2. Tujuan Dana BOS Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperolah layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada 34 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga nnegara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar, dan ayat (2) menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sedangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomer 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan pendidikan dasar sebagai jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah, bentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidtidaiyah (MI) atau bentuk alin yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. 1
Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah; 2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta. 2 Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana atau pembiayaan pendidikan minimal 20% dalam APBN dan APBD sebagai 1
Kompri, Manajemen Sekolah Teori & Praktek,(Bandung: Alfabeta, 2014),
h. 240 2
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015, h. 4
10
11
dana hibah yag diberikan kepada satuan lembaga penddikan sebagai pembiayaan operasional pendidikan. Dalam rangka penuntasan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu, banyak program yang tekah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerataan, dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program. 3 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
3. Sasaran Program Dana BOS Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/ SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 4 Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) yang diresmikan tahun 2008npasal 46 ayat 1 yang berbunyi: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-Undang tersebut mengatur dan memutuskan bahwa pembiayaan pendidikan bersumber dari pemerintah selaku penanggung jawab pendidikan di daerah, dan mayarakatselaku pengguna pendidikan tersebut. Artinya bahwa dalam hal pembiayaan pendidikan pada satuan lembaga pendidikan, maka baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakatharus saling bekerja sama atau saling bahu-membahu demi terciptanya suatu satuan lembaga pendidikan yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. 5
3
Ibid, h. 243 Juknis BOS 2015 5 Kompri, Opcit, h. 246 4
12
4. Waktu Penyaluran Dana BOS Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Pada tahun anggaran 2015, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2015, yaitu Triwulan I dan II tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2014/2015 dan Triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2015/2016. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS kepada sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Penentuan wilayah terpencil ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Unit wilayah terpencil adalah kecamatan; b.Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama kecamatan terpencil pada Tim Manajemen BOS Provinsi, selanjutnya Tim Manajemen BOS Provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke Tim Manajemen BOS Pusat; c. Kementerian Keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah terpencil
berdasarkan
usulan
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan. 6
5. Mekanisme Pencairan Dana BOS Pengalokasian dana atau pencairan dana BOS dilaksanakan sebagai berikut: a. Tim Manajemen pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim manajemen BOS Provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana tiap provinsi.
6
Buku Pedoman Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015, h. 6.
13
b. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim Manajemen BOS Pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Provinsi. c. Tim
Manajemen
BOS
Provinsi
dan
Tim
Manejemen
BOS
Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di setiap sekolah. d. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK), SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaen/Kota dan Dewan Pendidikan, SK yang telah ditanda tangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima (Format BOS-20A dan Format BOS-02B). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). e. Tim Manajemen BOS Kab./Kota mengirim SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen BOS Provinsi, tembusan ke Bank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS. 7
6. Perencanaan Keuangan Dana BOS Secara
umum,
proses
manajemen
keuangan
sekolah
meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen keuangan. Perencanaan merupakan suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menerapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 8 PPBS (planning, programming, budgeting system) dalam bahasa indonesis adalah sistem perencanaan, penyusunan program dan penganggaran (SP4). Model ini bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan
7
Opcit. h. 247. Jamal Ma’mur Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), h. 222 8
14
pengarahan dipandang sebagai suatu sistemyang tak terpisahkan satu sama lainnya. Kast dan Rosenzweig mengemukakan bahwa PPBS merupakan suatu pendekatan
sistematik
yang
berusaha
untuk
menetapkan
tujuan
mengembangkan program-program, untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternative dan menggunakan proses penganggaran untuk merefleksikan kegiatan program jangka panjang. 9 Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebaih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. 10 Selanjutnya dalam manajemen keuangan adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya pendidikan disekolah.” 11 Perencanaan keuangan sekolah dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber yang esensial, seperti: 12 b. Sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan yang luas tentang dinamika sosial masyarakat. c. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan. d. Menggunakan
manajemen
dan
teknologi
yang
tepat
dalam
perencanaan. e. Tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan. Dalam perencanaan manajemen keuangan meliputi mulai dari penerimaan sampai pelaporan yang tersusun secara tertib. Untuk dirancang anggaran dengan menganalisa kebutuhan sesuai data yang akurat. Perencanaan keuangan sekolah setidaknya mencakup dua kegiatan, yakni: penyusunan anggaran keuangan sekolah, dan pengembangan rencana
9
Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, Op. cit, h. 51 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, h. 49 11 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Op. cit,h. 173 12 E. mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesiona(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-X, 2009), h. 200. 10
15
anggaran belanja sekolah (RAPBS). Kedua kegiatan pokok tersebut diuraikan sebagai berikut: 13
a. Penyusunan Anggaran Keuangan Sekolah Penyusunan anggaran keuangan sekolah atau sering disebut anggaran belanja sekolah (BS), biasanya dikembangan dalam format-format yang meliputi: (1) sumber pendapan dan (2) pengeluran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan, pemeliharaan, sarana dan prasarana, bahan-bahan dan alat-alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan. 14 Menurut Nanang Fattah, tahapan penyusunan anggaran sebagai berikut: 15 1) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. 2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan da;am uang, jasa, dan barang. 3) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. 4) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. 5) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. 6) Melakukan revisi usulan anggaran. 7) Persetujuan revisi usulan anggaran. 8) Pengesahan anggaran. Lipham (1985) mengungkapkan ada 4 fase kegiatan pokok proses penyusunan anggaran: 16
13
E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-X, 2009), h. 198. 14 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional…. h. 198. 15 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006), h. 50.
16
b. Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternative pencapaian tujuan dengan analisis cost-efectiveness, dan membuat rekomendasi alternative pendekatan untuk mencapai sasaran. c. Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang tersedia. d. Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan
pembelanjaan
dan
membuat
transaksi,
membuat
perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan. e. Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untukperbaikan anggaran yang akan datang. Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diamanatkan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahunan. 17 b. Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah Setelah penyusunan anggaran, perencanaan keuangan memasuki kegiatan pengembangan rencana anggaran. Proses pengembangan Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
16
E. mulyasa, Manajemen Berbasisi Sekolah. Konsep, Strategi, dan Implementasi….. h. 174-175. 17 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 53
17
Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagai mana diamanatkan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu “Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;” RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. 18 Pada umumnya menampuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut: a) Pada tingkat kelompok kerja. b) Pada tingkat kerjasama dengan komite sekolah. c) Sosialisasi dan Legalisasi.
7. Pengelolaan Dana BOS Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi merupakan wadah bagi orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Setiap kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan dapat optimal apabila di sekolah dilakukan kegiatan manajemen atau pengelolaan. Pengelolaan adalah essensial yang baik disemua kerjasama yang dikoordinasi, disemua tingkat organisasi, yang pelaksanaannya sering ada kendala atau masalah. 19 Terdapat beberapa definisi dari para ahli mengenai pengertian pengelolaan. Menurut John D Millet, pengelolaan adalah suatu proses pengarhan
dan
pemberian
fasilitas
kerja
kepada
orang
lain
yang
diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Adrew Sikula berpendapat bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, 18
Jamal Ma’mur Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), h. 228 19 Sri minarti, Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri,(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2011), h. 55
18
pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yan dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, pengelolaan adalah serangkaian
kegiatan
merencanakan,
mengorganisasikan,
memotivasi,
mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian pengelolaan dana BOS merupakan serangkaian kegiatan mulai dari proses merencanakan pengalokasian dana BOS,
menggunakan
dana
BOS,
dan
melaporkan
serta
mempertanggungjawabkan penerimaan dana BOS kepada pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta tim manajemen BOS madrasah.
Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengelola dana BOS diantaranya: 1. Landasan Hukum Program BOS Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: a) Pasal 28 dan pasal 31, pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahaun 1945; b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31334); c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang
19
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); d) Undang–undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara 3886); e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109); 20
8. Pengalokasian Dana BOS Pengalokasian dana BOS ke sekolah berdasarkan pada data jumlah siswa yang terdaftar. Secara ringkas, alir proses pengalokasian dana BOS tersebut dapat disajikan dalam penjelasan dibawah ini: a. Tim manajemen BOS pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melaluji tim manajemen BOS provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap Provinsi. b. Atas dasar jumlah siswa tiap sekolah, Tim manajemen BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap Provinsi yang dituangkan dalam DIPA Provinsi. c.
Tim
manajemen
BOS
Provinsi
dan
Tim
Manajemen
BOS
Kabupaten/Kota melakukan verifikasai ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi ditiap sekolah. d. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK penetapan sekolah umum yang menerima dana BOS ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan.
20
Departemen Agama RI Buku Panduan Program BOS dalam Rangka Wajib Belajar
9 Tahun, ( Jakarta, 2012), h.11
20
e. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirim SK alokasi BOS dengan melmapirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen Provinsi dan sekolah penerima BOS, serta tembusan ke bank/pos penyalur dana.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana BOS ke sekolah berdasarkan pada data jumlah siswa yang terdaftar.
9. Penggunaan Dana BOS Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada keputusan antara Kepala Sekolah/ Dewan Guru dengan komite sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (block grant, hasil uit produksi, sumbangan lain, dan sebagainya). Untuk selanjutnya Komite Sekolah dalam fungsinya sebagai lembaga mitra kepala sekolah berkaitan dengan pengelolaan dana BOS disebut dengan Komite sekolah.
21
Dana BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. Berdasarkan buku pedoman petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tahun anggaran 2015 penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut: a. Pengembangan perpustakaan b. Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru c. Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler peserta didik d. Kegiatan ulangan dan ujian e. Pembelian barang-barang habis pakai f. Langganan daya dan jasa g. Perawatan sekolah/rehab ringan dan senitasi sekolah
21
Opcit, h. 247
21
h. Pembayaran
honorarium
bulanan
guru
honorer
dan
tenaga
kependidikan honorer i. Pengembangan profesi guru j. Membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP k. Pembiayaan pengelolaan BOS l. Pembelian dan perawatan perangkat komputer m. Biaya lainnya
Adapun larangan penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut: a. Disimpan dengan maksud dibungakan b. Dipinjamkan kepada pihak lain c. Membeli software/perangkat lunak untuk laporan keuangan BOS atau software sejenis d. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya : studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya e. Membayar
iuran
kegiatan
yang
diselenggarakan
Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat,
atau
oleh
pihak
UPTD lainnya,
kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut f. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru g. Membali pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin h. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat i. Membangun gedung/ruangan baru j. Membeli lembar kerja peserta didik (LKS) dan bahan peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran k. Menanamkan saham
22
l. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar m. Membiayai
kegiatan
dalam
rangka
mengikuti
pelatihan
/
sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/ Perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan provinsi/kabupaten/kota da kementerian pendidikan dan kebudayaan.
Dari pengertian dan peraturan pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana BOS dikelola oleh sekolah secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
10. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, seoklah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait Secara umum, hal-hal yang perlu dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistic penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, laporan keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Kementerian pendidikan dan kebudayaan telah menyediakan software/perangkat lunak untuk membantu sekolah dalam menyusun leporan keuangan tingkat sekola. Aplikasi ini diberi nama Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS (Alpeka BOS) yang dapat diunduh secara gratis di www.bos,kemendigbud,go,id. Oleh karena itu, sekolah dilarang membeli aplikasi lain yang sejenis dengan menggunakan dana BOS. Bilamana terdapat kesulitan dalam penggunaan aplikasi ini, sekolah/tim Manajemen BOS kabupaten/kota dapat menghubungi Tim Manajemen BOS Pusat. 22
22
Buku Pedoman Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015, h.42.
23
11. Pengawasan Dana BOS Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenangm kebiciran dan pemborosan keuangan Negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat , pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. a) Pengawasan melekat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahanya, baik ditingkat pusat, provinsi,kabupaten/kota maupun sekolah. b) Pengawasan
fungsional
internal,
oleh
insoektorat
jenderal
kemendikbud serta inspektorat daerah provinsi dan kabuoaten/kota dengan melkaukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit, serta sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing. c) Pengawasan oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. d) Pemeriksaan oleh badanpemeriksa keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan. e) Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS ole unsur masyarakat yang terdapat disekolah, kabupaten/kota, provinsi dan pusat mengacu pada kaedah keterbukaan informasi public yaitu: semua dokumen BOS dapat diakses public kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya. 23 Komponen utama yang di monitoring dalam pengawasan pengelolaan dana BOS antara lain: alokasi dana seolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan,administrasi 23
JUKNIS BOS TAHUN 2015, h. 55
24
keuangan dan pelaporan. Secara teknis perbedaan mendasar dari oengawasan dan monitoring terletak adalah pada fokusnya. Pengawasan memfokuskan pada orang-orang yang mengelola program atau melaksanakan kegiatan, sementara pada monitoring fokusnya adalah pada komponen-komponen program/kegiatan. 24
B. Transparansi 1. Pengertian Transparansi Menurut Sri Minarti, “Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.” 25 Menurut Nico, “Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguhsungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.” 26 Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya. Rincian penggunaan, dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetauinya. Transparansi keuangan dangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan disekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekoalah melalui
24
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah, (Jakarta:Kemendikas,2011), h. 232 25 Sri Minarti, Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 224. 26 Nico Adrianto, Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 20.
25
penyediaan infofrmasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua waraga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau didepan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetaui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apasaja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. 27 Dari beberapa pemaparan para tokoh mengenai definisi transparansi, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan sekolah adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai informasi keuangan.
2. Tujuan Transparansi Adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh stakeholders dan lembaga adalah: a. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpanganpeyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi. c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. d. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.
27
Sri Minarti, Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri,(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Cet. I, h. 224
26
e. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal. 28 Dari adanya tujuan transparansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
tujuan
transparansi
dapat
meminimalisir
penyimpangan-
penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainya tujuan.
3. Manfaat Transparansi Menurut Sri Minarti, “Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.” 29 Menurut Nico, beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut: a. Mencegah korupsi. b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. c. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu ‘mengukur’ kinerja lembaga. d. Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. e. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha. 30 Dari pendapat para ahli mengenai manfaat transparansi, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya transparansi merupakan suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindak kecurangan.
28
Modul Khusus Komunitas: Transparansi Akuntabilitas, h. 8 (www.p2kp.org), diakses tanggal 07 Januari 2017, Pukul 13.25 WIB 29 Sri Minarti, Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 224. 30 Nico Adrianto, Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 21.
27
C. Akuntabilitas 1. Pengertian Akuntabilitas Sri Minarti menjelaskan bahwa, “Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.” 31 E. Mulyasa mengemukakan akuntabilitas adalah, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah. 32 Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggungjawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnta akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai kompenen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja, disetiap institusi
yang dapat diukur
dalammelaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan
31
Sri Minarti, Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 225. 32 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 177-178.
28
masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat. 33 Dari beberapa pemaparan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
2. Tujuan Akuntabilitas Dalam buku MBS di SMP pada era otonomi daerah, dikemukakan bahwa tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sekolah. 34 Menurut Herbert, Killough, dan
stretss
dalam
Waluyo,
manajemen
suatu
organisasi
harus
“accountable” untuk: a. Menentukan tujuan yang tepat. b. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. c. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar. d. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien. 35 Dari adanya tujuan akuntabilitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntabilitas menciptakan kepercayaan stakeholders dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan.
3. Manfaat Akuntabilias Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk: 33
Jamal Ma’ruf Asmani, “Tips Aplikasi Manajemen Sekolah”, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), h. 220-221. 34 Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Pada Era Otonomi Daerah (Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), h. 45 35 Waluyo, Manajemen Publik, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 197
29
a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. b. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi. c. Mendorong partisipasi masyarakat. d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja. f. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin. g. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 36 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntabilitas dapat menjamin kepercayaan public, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif.
D. Hasil Penelitian yang Relevan Penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS telah penulis telusuri dan amati. Penulis menemukan terdapat karya tulis dan hasil penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis, seperti: Penelitian yang dilakukan oleh Diah Parwita Desi dengan judul “Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Banyumas,” hasil penelitiannya adalah secara keseluruhan, evaluasi atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus. 37 Penelitian
yang
dilakukan
Giyanto
dengan
judul
“Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar 36
Waluyo, Manajemen Publik, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 182 Diah Parwita Desi, “Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama (SMp) Negeri di Kabupaten Banyumas,” Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. 37
30
Negeri
Belah
1
Kecamatan
Donorojo
Kabupaten
Pacitan,”
hasil
penelitiannya adalah perencanaan dana BOS telah dilaksanakan secara transparan dilihat dari aspek orientasi tujuan, proses penyusunan dan keterlibatan para guru, dan partisipasi komite sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. 38 Dan penelitian yang dilakukan oleh Ristya Dwi Anggraini dengan judul “Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya,” hasil penelitiannya adalah transparansi pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VII sangat transparan. Hal tersebut dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta informasi yang disediakan mengenai anggaran dana BOS dalam Program RKAS. Dalam akuntabilitas dilihat dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa lampiran formulir BOS. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian deskriptif. 39 Dari ketiga penelitian terdahulu seperti pemaparan di atas, terdapat kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah.
E. Kerangka Berfikir Sekolah yang maju biasanya ditentukan oleh berbagai macam aspek mulai dari mutu masukan dan lulusan yang unggul, sarana dan prasaran yang lengkap dan memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang handal, dan tentunya manajemen/pengelolaan keuangan yang baik. Salah satu sumber keuangan sekolah adalah dari Pemerintah Pusat dan Pemereintah Daerah 38
Giyanto, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Belah 1 Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan,”Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 39 Ristya Dwi Anggraini, “Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya,” Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2013.
31
berupa dana BOS. Masalah yang dirasakan oleh stakeholders di setiap sekolah mengenai pengelolaan dana BOS timbul akibat kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab pihak sekolah dalam mengelola sumber keuangan baik keuangan BOS, kurangnya keterlibatan stakeholders dalam perencanaan anggaran, kurangnya pengetahuan stakeholders dalam pengelolaan anggaran, dan belum adanya media sebagai alat informasi mengenai laporan keuangan Dana BOS. Hal tersebut menunjukkan pihak sekolah belum menerapkan prinsip manajemen keuangan, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS agar dapat memberikan keterbukaan dan tanggung jawab kepada para pemegang kepentingan atas akses informasi mengenai sumber dan penggunaan anggaran Dana BOS sehingga terciptanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS. Dalam kenyataan yang terjadi dilapangan bahwasannya terdapat masalah yang timbul akibat lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS, maka dari itu dengan adanya masalah tersebut dibutuhkan strategi-strategi yang dapat menciptakan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS yaitu dengan adanya pendidikan dan pelatihan kepada staff atau tenaga kependidikan di bidang keuangan, perlu adanya audit keuangan di sekolah, perlu adanya supervisi yang dilakukan secara langsung oleh kepala sekolah dan adanya studi banding ke sekolah yang telah menerapkan prinsip pengelolaan keuangan dana BOS dengan baik. Jika penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana BOS dilaksanakan dengan baik, maka akan menciptakan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kinerja sekolah dalam bidang pengelolaan dana BOS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar kerangka berpikir sebagai berikut:
32
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir INPUT Kondisi Nyata
1. Adanya keterlambatan dana BOS 2. Kurangnya tenaga administrasi bendahara BOS 3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. 4. Kurang melibatkan stakeholders dalam perencanaan anggaran. 5. Belum adanya media sebagai alat informasi mengenai laporan keuangan.
PROSES
OUTPUT
Masalah
Strategi
Hasil
Lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS kepada stakeholders/mas yarakat.
1. Perlunya pendidikan dan pelatihan dalam bidang keuangan sekolah. 2. Perlu adanya audit keuangan sekolah. 3. Perlunya kegiatan studi banding ke lembaga/sekolah yang bagus dalam pengelolaan keuangan. 4. Perlu adanya peningkatan wawasan staf keuangan dalam menjalankan tugasnya. 5. Perlunya supervisi ketua yayasan/ kepala sekolah.
Terlaksananya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS
Feedback
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan berada di Jl. Ir. H. Juanda (samping UIN Jakarta) Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini merupakan untuk menggambarkan/mendeskripsikan Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan. Adapun waktu penelitian direncanakan 5 bulan mulai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016. Dengan rincian sebagai berikut. Tabel 3.1 Waktu Penelitian Skripsi Bulan
No
Kegiatan
1
Revisi proposal
2
Penyusunan
Agus Sept Okt
surat
izin ke lapangan Penyusunan
3
instrumen penelitian
4 5 6
Penelitian
ke
lapangan Pengolahan data Penyusunan Bab 45
7
Sidang munaqosah
8
Revisi Skripsi
9
Wisuda
33
Nov Des Jan
Feb
34
B. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah situasi, lapangan atau wilayah tertentu. 52 Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan” Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, karena berupaya mengkaji fenomena atau peristiwa, orang, objek, atau proses yang terkait dengan Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut atau
perspektif
partisipan. Partisipan
adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya. Dilihat dari tujuan penelitian, fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan. dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan. Metode kualitatif adalah metode yang diguakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) melalui pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. 53 Oleh sebab itu, berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berfikir yang dipaparkan sebelumnya, untuk mendapatkan data yang akan diungkapkan dan menjelaskan permasalahan, maka jenis penelitian yang dianggap tepat adalah penelitian kualitatif deskriptif analisis.
52
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2010),h. 198 53 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung:Alfabeta,2010), h.15
35
C. Sumber Data Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 54 Terdapat 3 macam sumber data, yaitu: 1. Person, yaitu sumber dana yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
55
Adapun sumber
data yang berupa person dalam penelitian ini yakni kepala sekolah, bendahara dana BOS dan guru honor. 2. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. 56 Sumber data ini berasal pada tempat penelitan yakni SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan. 3. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau symbol-simbol lain. 57 Sumber data ini meliputi dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2015/2016, dokumen realisasi RKAS Tahun 2015/2016, Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Tahun 2015/2016, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitan ini menggunakan sumber data seperti person dan paper untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini yakni 1. Data primer Data primer adalah data yang bersumber dari informan secara langsung yang ditemui di lapangan atau lokasi penelitian. 58 Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari key information berupa dokumendokumen dan wawancara di SMP Negeri 03 , yakni sebagai berikut. a. Dokumen-dokumen sekolah (data tenaga pendidik dan kependidikan, data sarana dan prasarana).
54
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: RinekaCipta, 1998, h. 172 55 Ibid, h. 172 56 ibid, h. 172 57 Ibid , h. 172 58 Sugiyono, Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225.
36
b.Hasil wawancara dari: 1) Kelompok pimpinan 2) Bendahara sekolah 3) Guru 4) Siswa c. Hasil observasi (lingkungan sekolah, kelas, dan keuangan). d. Dokumen pelaksanaan anggaran sekolah e. Laporan dana BOS 2. Data sekunder Data sekunder diperoleh dari sumber data ketiga yakni paper dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data/informasi kepada peneliti yang diperoleh dari pihak lain selain dari sumber primer, dan berfungsi sebagai data pendukung penelitian. 59 Contoh data sekunder : laporan keuangan dana BOS, dokumen pelaksanaan anggaran sekolah, gaji guru.
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat tentang penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Observasi Observasi adalah kemampuan seorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. 60 Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Dalam observasi disini, observasi digunakan untuk memperoleh data tambahan terkait dengan pengelolaan dana BOS. 2. Wawancara Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari 59
Ibid. M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan public, dan ilmu social lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), cet.3, h.115 60
37
wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pemcari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee). 61 Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data secara subyektif tentang bagaimana proses penyusunan RKAS, bagaimana proses penyusunan RAPBS BOS SMP, bagaimana mekanisme proses pencairan dana BOS, bagaimana proses penyaluran dana BOS, bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana BOS baik yang terkait dengan pengalokasian maupun penggunaan dana BOS, apa hambatanhambatan yang dialami dalam pencairan dan penggunaan dana BOS, bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan dana BOS dan bagaimana proses evaluasi baik monitoring dan pengawasan, maupun pelaporan penggunaan dana BOS, Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Bendahara BOS dan Guru. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara riil Pengelolaan Dana BOS berdasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan. Peneliti menyusun kisi-kisi instrumen pedoman wawancara wawancara untuk membantu dalam pengolaan data, yaitu:
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen No
Indikator
Narasumber
1
Kebijakan penggunaan dana BOS
Kepala Sekolah
2
Penyusunan (RKAS/RAPBS)
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah
3
Dana BOS
Bendahara Dana BOS
4
Pelaksanaan dana BOS
Bendahara Dana BOS
5
Pelaporan dana BOS
Bendahara Dana BOS
6
Pengawasan dana BOS
Bendahara Dana BOS
61
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu social lainnya, (Jakarta: Kencana prenada media group, 2009), cet.3, h. 115
38
7
Transparansi dan Akuntabilitas
Bendahara Dana BOS
dana BOS 3. Studi dokumentasi Studi Dokumentasi merupakan pencarian data awal untuk melihat keadaan/ sutau kondisi. Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Penggunaan dokumen dalam penelitian ini untuk mengetahui secara obyektif pengelolaan Dana BOS. Dokumentasi tersebut terdiri dari: a. Data mengenai profil SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan mencakup visi, misi, jumlah siswa, jumlah guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah. b. Data pengelolaan dana BOS yang meliputi perencanaan dana BOS, RKAS, pembukuan dana BOS, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS (LPJ), foto-foto transparansi dana BOS, dan dokumen lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.
E. Instrumen Pengumpulan Data -
Observasi
Dalam pelaksanaan observasi yang dilakukan peneliti, berpedoman pada lembar pengamatan (tabel 3.4). Teknik observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat realisasi penggunaan dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan. Kegiatan yang menjadi objek observasi yaitu: Tabel 3.3 Lembar Observasi No
Indikator
Ada
Tidak Ada
1
Format penyusunan RAPBS
2
Format pencairan dana BOS
3
Format perencanaan dana BOS
Keterangan
39
-
4
Format penggunaan dana BOS
5
Format pelaporan dana BOS
Wawancara
Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Bendahara BOS dan Guru. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara riil Pengelolaan Dana BOS dan strategi sekolah dalam mengatasi keterlambatan dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan. Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Wawancara No
Narasumber
1
Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru
Variabel 1. Prinsip
Indikator
Transparansi 1. Kerangka kerja
dalam Pengelolaan Dana
2. Akses masyarakat
BOS.
3. Audit
yang
independen
dan
efektif 4. Keterlibatan dalam
guru
pembuatan
keputusan anggaran dana BOS 5. Bertambahnya wawasan
dan
pengetahuan stakeholders/masyar akat 6. Meningkatnya kepercayaan stakeholders 7. Meningkatnya partisipasi
40
stakeholders 8. Berkurangnya pelanggaran
dalam
pengelolaan
dana
BOS 9. Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana BOS
1. Dokumentasi dan informasi Dana BOS 2. Sesuai standar etika dan nilai-nilai yang berlaku 3. Adanya sasaran kebijakan pengelolaan dana BOS 4. Tolak ukur 5. Penyebaran informasi 6. Mekanisme pengaduan masyarakat terkait dana BOS 7. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring
41
-
Studi dokumen Tabel 3.5 Jenis Dokumen yang Di Butuhkan No
Jenis Dokumen
Sumber
1
Profil Sekolah
Staff Tata Usaha
2
Dokumen Dana BOS
Bendahara BOS
3
Dokumen RKAS
Staff Tata Usaha
4
Laporan Pertanggungjawaban Dana
Bendahara BOS
BOS
F. Teknis Analisis Data Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif mulai dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman analisi data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang dipilih adalah analisis data model
Milles
dan
Huberman,
yang
meliputi:
(1)
reduksi
data,
(2)
display/penyajian data, dan (3) mengambil kesimpulan lalu verifikasi. Apabila digambarkan dapat dilihat seperti gambar berikut ini. 62
62
Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif:Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Depok:PT Rajagrafindo Persada,2015), Cet. II, h.180
42
Pengumpulan data
Penyajian data
Kesimpulan : penarikan/ verifikasi
Reduksi data
Gambar 3.1 Model Analisis Miles dan Huberman
a) Pengumpulan Data Peneliti membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan atau tujuan penelitian. b) Reduksi Data Proses analisis data dimulai dengan menelaan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Setelah dibaca, dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data. Langkah
ini
berkait
erat
dengan
proses
menyeleksi,
memfokuskan,
menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil peenelitian. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung. Langkah ini dilakukan sebelum data benar-benar dikumpulkan. Peneliti sudah megetahui data-data apa saja yang dilakukan terkait penelitian. c) Penyajian Data Penyajian data atau kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang mudah dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. d) Penarikan Kesimpulan lalu verifikasi
43
Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah selanjutnya. Analisisnya menggunakan analisis model interaktif. Artinya analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang terkait dengan penelitian direduksi untuk dipilih mana yang paling tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. 63
63
Ayu Nur Azizah, Skripsi: Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Bagi Anak Terlantar di Panti Asuhan Nurul Qur’an Bekasi, Jakarta: nn, 2014, h. 37-38.
BAB IV HASIL PENELITIAN A. Gambran Umum Objek Penelitian 1.Sejarah singkat SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan SMPN 03 Kota Tangerang Selatan beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Ciputat Tangerang Selatan. berdiri sejak tahun 1977 dengan nama kelas jauh SMPN 2 Tangerang dan dikukuhkan menjadi SMPN 2 Filial tahun 1979. Pada bulan februari 1983 menjadi sekolah mandiri dengan nama SMP Negeri 1 Ciputat. Perubahan nomenkelatur pada tahun 1999 untuk kecamatan ciputat menjadikan SMPN 1 Ciputat berubah nama menjadi SMP Negeri 2 Ciputat yang sekarang menjadi SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. 2. Profil Sekolah Nama Sekolah
: SMP NEGERI 3 KOTA TANGERANG SELATAN
No. Statistik Sekolah
: 201.280310.002
NPSN
: 20603132
Alamat Sekolah
: Jl. Ir. H Juanda (samping UIN Jakarta) Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
Telepon / Fax
: (021)7401312
Status Sekolah
: Negeri
Status Pembinaan
: SSN
Luas Lahan/ Tanah
: 4.811 m2
Status Kepemilikan
: Hak Milik
Nama Kepala Sekolah
: H. Maryono, S.E, M.Pd
Pendidikan Terakhir
: Strata Dua (S2) Manajemen Pendidikan
Masa Kerja Sebagai Kepsek : 11 Tahun Nilai Akreditasi Sekolah
: 97,05
No Rekening
: 0016653616101 Bank Jabar Banten
NPWP
: 00170.775.1.411.000
44
45
3. Struktur Organisasi SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan Kepala Sekolah
: H. Mulyono, SE., M.Pd
Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengembangan dan Mutu Sekolah
: Hj. Heni Supriati, M.Pd
Bidang Kurikulum
: Drs. Sholeh Fathoni
Bidang Kesiswaan
: Drs. Junaidi
Bidang Humas
: Indah Pudji R, S.Pd, M.Si
Bidang Sarana dan Prasarana
: Kamaludin, S.Pd
Bendahara Sekolah
: Iskandar, SE
Bendahara BOS
: Suherman, S.Pd
4. Visi dan Misi SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan Pada setiap lembaga pendidikan terdapat suatuvisi dan misi yang jelas. Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan yang akan dipacai oleh sekolah dan peserta didik. Visi dan misi merupakan arah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Visi adalah gambaran umum tentang tujuan yang diharapkan sekolah dalam jangka waktu yang panjang. Visi “Terunggul dalam prestasi, Teladan dalam bersikap dan bertindak, serta Konsisten dalam menjalankan ajaran agama.” Indikator Visi : 1. Teunggul dalam perolehan nilai akademis 2. Terunggul dalam persaingan masuk SMA/SMK Negeri 3. Terunggul dalam lomba (olimpiade) MIPA 4. Terunggul dalam prestasi non akademis 5. Bersikap baik dan sopan kepada siapapun 6. Selalu taat menjalankan ajaran agama (ibadah) di manapun berada
46
Misi 1. Mewujudkan peningkatgan kualitas/ mutu lulusan 2. Mewujudkan peningkatan junmlah lulusan yang masuk SMA/SMK Negeri 3. Membina sikap percaya diri, semangat gotong royong dan cinta tanah air 4. Meningkatkan prestasi kerja yang diimbangi dengan penghargaan yang layak serta dilandasi dengan semangat ketauladanan dan keikhlasan 5. Meningkatkan status sekolah menjadi sekolah unggulan
Tujuan 1. Meningkatkan perilaku akhlak mulia bagi peserta didik 2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik 3. Mengembangkan kepribadian manusia yang utuh bagi peserta didik 4. Mempersiapkan peserta didik sebagai bagian dari anggota masyarakat 5. Mempersiapkan peserta didik dalam melanjutkan pendidikan lebih lanjut 6. Meningkatkan pemahaman sekolah berwawasan lingkungan sehat bagi seluruh komponen sekolah
Dapat dilihat dari visi,
misi dan tujuan SMP Negeri 03 Kota
Tangerang Selatan bertujuan untuk membangun siswa yang unggul dalam prestasi dan berkarakter agamis dengan membetuk akhlak yang baik, cinta tanah air, serta mampu mengembangkan prestasi kecerdasan kognitif, spriritual, dan emosional siswa serta dapat mengembangkan minat dan bakatnya.
5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru di SMP Negeri 3 Tangsel berjumlah 61 orang yang terdiri dari 22 orang berjenis kelamin laki-laki dan 39 orang berjenis kelamin perempuan.
47
Saat ini guru yang sudah PNS berjumlah 54 orang, guru honor berjumlah 7 orang dan guru bantu berjumlah 1 orang. Guru mata pelajaran pendidikan agama yang berjumlah 4 orang dengan status guru PNS berjumlah 2 oDATrang, guru bantu 1 orang dan guru honor 1 orang, guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berjumlah 3 orang dengan status 3 orang PNS, guru mata pelajaran matematika berjumlah 7 orang dengan status 6 orangguru PNS dan 1 orang guru honor, guru matapelajaran bahasa Indonesia berjumlah 9 orang dengan stastus 9 orang guru PNS, guru bahasa inggris berjumlah 7 orang dengan status 6 orang guru PNS dan 1 orang guru honor, guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam berjumlah 8 orang dengan status 8 orang guru PNS, guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial berjumlah 8 orang dengan status 8 orang guru PNS, guru mata pelajaran penjaskes berjumlah 4 orang dengan status 4 orang guru PNS, guru mata pelajaran pendidikan seni budaya berjumlah 3 orang dengan status 3 orang guru PNS, guru mata pelajaran prakarya berjumlah 3 orang dengan status 3 orang guru honor, guru mata pelajaran muatan local berjumlah dengan ststus 3 orang guru PNS, guru mata pelajaran BP/BK berjumlah 3 orang dengan status 2 orang guru honor dan 1 orang guru honor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran no. 7 SMPN 03 Tangsel memiliki 9 orang guru yang memiliki jenjang pendidikan akhir S2 dengan status 8 orang GT dan 1 orang GTT yang berjenis kelamin 2 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, 49 orang guru yang memiliki jenjang pendidikan akhir S1 dengan status 44 orang GT dan 5 orang GTT yang berjenis kelamin 17 oranglaki-laki dan 32 orang perempuan, 3 orang guru yang memiliki jenjang pendidikan akhir D3 dengan status 2 orang GT dan 1 orang GTT yang berjenis kelamin 3 orang laki-laki. Rata-rata beban mengajar guru adalah 17 jam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran no. 8. SMP Negeri 03 Tangsel memiliki 6 orang tenaga administrasi (TU), yang berjenis kelamin 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dengan memiliki jenjang pendidikan akhir S1/S2 sebanyak 4 orang dengan status
48
kepegawaian 3 orang PNS dan 1 orang Honor, dan jenjang akhir pendidikan SMA sebanyak 2 orang dengan status kepegawaian 2 orang honor. Serta memiliki 2 orang tenaga perpustakaan (Pustakawan) dengan status PNS yang berjenis kelamin 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan memiliki jenjang pendidikan akhir S1. Serta memiliki 1 orang tenaga laboratorium (Laboran) dengan status PNS yang berjenis kelamin perempuan dengan memiliki jenjang pendidikan akhir S1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran no. 9. Dengan adanya beberapa guru honorer di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan maka dana BOS dapat dipergunakan untuk membayar honorarium gugu non-PNS. Menurut pedoman teknis penggunaan dana BOS Tahun 2016 salah satu penggunaan dana BOS adalah untuk pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Hal tersebut bermanfaat untuk memberikan kesejahteraan kepada guru honorer.
6. Data Rombongan Belajar (Rombel) SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan memiliki 32 rombongan belajar, yang terdiri dari 9 rombongan belajar kelas VII, 9 rombongan Sara6belajar kelas VIII, 9 rombongan belajar kelas IX, 1 kelas VII Billingual, 1 rombongan belajar kelas VIII Bilingual, 1 rombongan belajar kelas IX Bilingual, 1 rombongan belajar kelas Akselarasi kelas VII, dan 1 rombongan belajar kelas VII Akselarasi. Jumlah seluruh siswanya sebanyak 1304 anak, yang terdiri dari 567 berjenis kelamin laki-laki dan 737 berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran no. 10. Berdasarkan pedoman teknis penggunaan dana BOS tahun 2016, dana BOS juga dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler peserta didik. Dengan demikian seluruh siswa SMP Negeri 03 Tangerang Selatan dapat mengembangkan bakat dan hobi melalui kegiatan ekstrakurikuler yang di selenggarakan oleh sekolah.
49
7. Sarana dan Prasarana SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan SMP Negeri 03 Tangerang Selatan memilki sarana dan prasarana yang dipergunakan dan menunjang proses pendidikan yaitu terdiri dari ruang berlajar/kelas berjumlah 29, ruang perpustakaan berjumlah 1, ruang lab. Bahasa berjumlah 1, ruang lab. Ipa berjumlah 1, ruang lab. Komputer berjumlah 2, ruang kesenian berjumlah 1, ruang keterampilan berjumlah 1, ruang serbaguna berjumlah 1, ruang multimedia berjumlah 1, ruang kantor kepala sekolah berjumlah 1, ruang wakil kepala sekolah berjumlah 1ruang guru berjumlah 1, ruang tata usaha berjumlah 1, ruang komite sekolah berjumlah 1, ruang gudang berjumlah 1, ruang BK/BP berjumlah 1, ruang UKS berjmlah 1, ruang PMR/Pramuka berjumlah 1, ruang OSIS berjumlah 1, ruang ibadah/masjid berjumlah 1, ruang wc kepsek berjumlah 1, ruang wc guru berjumlah 1, ruang wc siswa berjumlah 21, ruang koperasi berjumlah 1, ruang kantinberjumlah 1, pos jaga/satpam berjumlah 1, lapangan olah raga fitsal berjumlah 1, lapangan basket berjumlah 1, lapangan volley berjumlah 1, lapangan badminton berjumlah 1, meja pingpong berjumlah 2 lapangan upacara, tempat parker, kendaraan operasional berupa mini bus berjumlah 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran no. 11 Berdasarkan pedoman teknis penggunaan dana BOS tahun 2016, dana BOS juga dapat digunakan untuk pembelian barang-barang habis pakai, pengembangan sarana dan prasarana (perpustakaan, laboratorium dll), perawatan sekolah/rehab ringan dan senitasi sekolah. Hal ini Nampak bahwa dana BOS membantu sekolah agar sekolah dapat memenuhi standar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
50
B. Data Penelitian 1.1 Dokumen Keuangan Sekolah a. RKAS Penerimaan Dana Sekolah Tabel 4.1 Penerimaan Dana Sekolah Nomer
Penerimaan
Urut
Kode
I
1
Sisa Tahun Lalu
II
2
PENDAPATAN RUTIN
2.1
Gaji PNS
2.2
Gaji Pegawai Tidak Tetap
2.3
Belanja Barang dan Jasa
2.4
Belanja Pemeliharaan
3
BANTUAN
III
Uraian
Jumlah
OPERASIONAL
SEKOLAH 3.1
BOS Pusat 1.373 siswa x Rp. 1000.000
3.2
BOS provinsi
3.3
BOS Kabupaten / kota 1337 siswa X Rp. 1.200.000
IV
4
RP. 1.373.000.000
Rp. 1.604.400.000
BANTUAN Dana Deskonsentrasi Dana Tugas Pembantuan Dana Alokasi Khusus Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah) JUMLAH
Rp. 2.977.400.000
(Sumber: RKAS SMPN 03 Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015/2016)
51
Penerimaan dana SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan pada tahun ajaran 2015/2016 terdiri dari 2 sumber dana, yaitu (a) Dana dari APBN berupa BOSNAS sejumlah Rp. 1.373.000,-, dengan perincian jumlah siswa 1373 x Rp. 1000.000 per tahun dan APBD Kota Tangerang Selatan berupa BOSDA sejumlah 1.604.400.000,- dengan perincian jumlah siswa 1337 x Rp. 1.200.000 per tahun. Dengan demikian dana BOS yang didapatkan untuk tahun ajaran 2015/2016 di SMP Negeri 03 Tangsel adalah Rp. 2.553.670.000. Yang menjadi penanggung jawab dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan adalah Maryono, S.E., M.Pd selaku kepala sekolah. Bendahara BOSDA Suherman, yang bertugas sejak tahun , Iskandar, S.E Bendahara BOSNAS dan staff tata usaha.
b. RKAS Pengalokasian Dana BOSDA Anggaran yang diperoleh oleh pihak SMP Negeri 03 Tangsel baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, penggunaan dana BOSNAS dialokasikan untuk pembiayaan belanja pegawai (honorarium, pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal) sedangkan penggunaan dana BOSDA dialokasikan untuk pembiayaan program sekolah (program pengembangan standar isi/kurikulum, pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar proses, pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan standar pengelolaan, pengembangan standar pembiayaan, pengembangan dan implementasi sistem penilaian, biaya lain-lain). Alokasi anggaran dana BOSDA yang dibuat oleh tim manajemen BOS di SMP Negeri 03 Tangsel pada tahun ajaran 2015/2016 per-triwulan adalah sebagai berikut:
52
Tabel.4.2 Alokasi Perencanaan Anggaran BOSDA per-triwulan tahun 2015/2016 Sumber Dana BOSDA No
Program/kegi
Jumlah
atan 1
Jadwal kegiatan/ Alokasi triwulan I (Jan-Mar)
Program wajib
II (Apr-Jun)
III (Jul-Sep)
Rp.
Rp.
23.767.800
11.883.900
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
374.579.500
110.000.000
288.648.500
138.019.900
Rp. 35.651.700
belajar 9 tahun 2
Program
Rp. 911.247.900
pengembangan
IV (Okt-Des)
standar kompetensi lulusan 3
Program
Rp. 11.893.900
Rp.
pengembangan
11.893.900
standar proses 4
Program
Rp. 62.382.600
pengembangan
Rp. 10.089.900
Rp.
Rp.
Rp.
20.204.400
11.883.900
20.204.400
Rp.
Rp.
Rp.
99.367.350
112.659.150
15.920.000
Rp.
Rp.
11.883.900
11.883.900
standar pendidik
dan
tenaga kependidikan 5
Program
Rp. 227.946.500
pengembangan standar sarana dan prasarana 6
Pengembangan
Rp. 23.767.800
standar pengelolaan 7
Pengembangan
Rp. 11.883.900
standar
Rp. 11.883.900
pembiayaan 8
Pengembangan dan implementasi sistem
Rp. 296.203.800
Rp.
Rp.
149.023.000
147.180.900
53
penilaian 9
Belanja Lain-
Rp. 23.331.900
Rp. 11.883.000
lain
Rp. 11.448.000
Jumlah
Rp.1.604.400.000
Rp.396.553.300
Rp.
Rp.
Rp.
413.810.550
437.059.350
321.325.100
(Sumber: RKAS SMP N 03 Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015)
Anggaran yang diperoleh oleh pihak SMP Negeri 03 Tangerang Selatan dana BOS tersebut dialokasikan untuk program pengingkatan kualitas pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menunjang proses pendidikan, yaitu: 1. Program pengembangan standar isi terdiri dari sub program: kegiatan Workshop penyusunan KTSP dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 11.883.900 digunakan pada periode triwulan kedua (Apr-Jun), Workshop penentuan KKM dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 11.883.900 pada periode triwulan ketiga (Jul-Sep), Workshop penentuan kriteria Kenaikan Kelas dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 11.883.900 digunakan pada periode triwulan kedua (Apr-Jun). jadi total keseluruhan program pengembangan standar Isi/kurikulum sebesar Rp. 35.651.700. 2. Program pengembangan standar kompetensi lulusan terdiri dari sub program: pemantapan materi UN dengan alokasi dana sebesar Rp. 167.327.900,-, Try Out 1 Ujian Nasional Rp. 22.555.900,-, Try Out 2 Uijan Nasional Rp. 22.555.900, Try Out 3 Ujian Nasional Rp. 22.555.900,-, kegiatan persiapan OSN/O2SN/FLS2N Rp. 29.583.900,-, penerimaan peserta didik baru Rp. 8.597.900, Masa Orientasi Peserta Didik Baru Rp. 38.564.900,-, Orientasi Kepramukaan kelas 7 Rp. 21.339.900,-, Orientasi Kepramukaan Kelas 8 Rp. 22.818.900,-, Pesantren Kilat Rp. 87.326.900,-, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa Rp. 28.019.900,-, Ekstrakurikuler Rp. 440.000.000,-. Jadi total keseluruhan program pengembangan standar kompetensi lulusan sebesar Rp. 911.247.900
54
3. Program Pengembangan Standar Proses terdiri dari sub program: Workshop Penyusunan RPP Rp. 11.983.900,-. Jadi total keseluruhan program pengembangan standar proses sebesar Rp. 11.983.900,-. 4. Program Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari sub program: Pelatihan model pembelajaran Rp. 11.883.900,-, Pelatihan Implementasi Sistem Penilaian Rp. 11.883.900,-, Pelatihan Kinerja Guru Formatif Rp. 8.320.500,-, Kinerja Guru Sumatif Rp. 8.320.500,-, Sasaran Kinerja Pegawai Rp. 10.089.900,-, Penulisan Karya Tulis
Ilmiah
Rp.
11.883.900,-.
Jadi
total
keseluruhan
program
pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 62.382.600,-. 5. Program Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana terdiri dari 2 sub program yaitu sub program: pengadaan sarana dan prasarana sekolah (alat kebersihan, perlengkapan olahraga, alat listrik dan elektronik, pengadaan lembar
kerja
siswa,
ATK)
Rp.
176.308.500,-,
dan
kegiatan
perawatan/perbaikan sarana dan prasarana (perbaikan/perawatan gedung) Rp. 49.638.000,-. Jadi total keseluruhan anggaran program pengembangan standar sarana dan prasarana sekolah adalah sebesar RP. 227.946.500,-. 6. Program Pengembangan Standar Pengelolaan terdiri dari 2 sub program yaitu: Workshop Penyusunan RKAS Rp. 11.883.900,-, Workshop Sosialisasi RKAS Rp. 11.883.900,-. Jadi total keseluruhan program pengembangan standar pengelolaan sebesar Rp. 23.767.800,-. 7. Program Pengembangan Standar Pembiayaan terdiri dari sub program: Workshop Sosialisasi RAPBS Rp. 11.883.900,-. Jadi total keseluruhan program pengembangan standar pembiayaan adalah sebesar RP. 11.883.900,-. 8.
Program Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian terdiri dari sub program: Ulangan Tengah Semester Ganjil Rp. 65.756.700,- Ulangan Tengah Semester Genap Rp. 46.951.100,-, Ulangan Akhir Semester Ganjil Rp. 81.424.100,-, Ulangan Akhir Semester Genap Rp. 58.433.300,-, Ujian
55
Sekolah Rp. 43.638.600,-. Jadi total keseluruhan program pengembangan dan implementasi sistem penilaian adalah sebesar Rp. 296.203.800,-. 9.
Dan sub program Belanja Lainnya untuk pengembangan Budaya dan Lingkungan Sekolah terdiri dari: Sosialisasi tata tertib dan Budaya Sekolah Rp. 11.448.000,-, dan kegiatan Workshop Sekolah Adiwiyata Rp. 11.883.900,-. Jadi total keseluruhan program belanja lainnya yaitu untuk pengembangan budaya dan lingkungan sekolah adalah sebesar Rp. 23.331.900,-.
Dana yang telah diperoleh oleh SMP Negeri 03 Tangerang Selatan dari berbagai pihak salah satunya sudah dialokasikan untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar dikelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 yang telah diuraikan sebelumnya.
c. Pengalokasian Dana BOS NASIONAL Anggaran yang diperoleh oleh pihak SMP Negeri 03 Tangsel baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, penggunaan Dana BOSNAS dialokasikan untuk pembiayaan belanja pegawai (honorarium, pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal), adapun program sekolah yang dibiayai oleh Dana BOSNAS adalah : Pengembangan kompetensi lulusan Bidang akademik dan non akademik . pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan pendidik dan tenaga kependdikan,
pengembangan
sarana
dan
prasarana
sekolah,
pengembangan implementasi manajemen sekolah, pengembangan sumber dana pendidikan dan pengembangan implementasi sistem penilaian.
56
Tabel.4.3 Alokasi Anggaran BOS tahun 2015/2016 Sumber Dana BOSNAS No
Program/kegi
Jumlah
Jadwal kegiatan/ Alokasi triwulan
atan 1
Pengembangan
Rp. 145.000.000
I (Jan-Mar)
II (Apr-Jun)
III (Jul-Sep)
IV (Okt-Des)
Rp. 65.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
25.000.000
30.000.000
25.000.000
Kompetensi Lulusan
Bid.
Akademik dan non Akademik 2
Pengembangan Kurikulum
Rp. 20.000.000
Rp. 2.500.000
Rp. 9.500.000
Rp. 4.500.000
Rp. 3.500.000
Rp. 185.000.000
Rp. 45.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
45.000.000
45.000.000
50.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
37.500.000
37.500.000
37.500.000
Rp.
Rp.
Rp.
37.500.000
37.500.000
40.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
45.000.000
45.000.000
45.000.000
/
KTSP 3
Pengembangan Proses Pembelajaran
4
Pengembangan Pendidik
Rp. 150.000.000
Rp. 37.500.000
dan
Tenaga Kependidikan 5
Pengembangan Sarana
Rp. 150.000.000
Rp. 35.000.000
dan
Prasarana Sekolah 6
Pengembangan
Rp. 175.000.000
Rp. 40.000.000
dan Implementasi Manajemen Sekolah 7
Pengembangan
-
-
-
-
-
dan Penggalian Sumber Dana Pendidikan 8
Pengembangan dan
Rp. 173.000.000
Rp. 38.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
45.000.000
45.000.000
45.000.000
57
implementasi sistem penilaian 9
Belanja
Rp. 250.000.000
Rp. 60.000.000
Pegawai 10
Belanja Barang
Rp. 125.000.000
Rp. 25.000.000
dan
Rp.
Rp.
Rp.
65.000.000
62.500.000
62.500.000
Rp.
Rp.
Rp.
30.000.000
35.000.000
35.000.000
Rp.
Rp.
Rp.
339.500.000
342.000.000
343.500.000
Jasa Jumlah
Rp.1.373.000.000
Rp.348.000.000
(Sumber: RKAS SMP N 03 Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016)
Anggaran yang diperoleh oleh pihak SMP Negeri 03 Tangerang Selatan dana BOSNAS tersebut dialokasikan untuk program sekolah sebagai pengingkatan kualitas pendidikan dalam bentuk pengembangan program kegiatan yang menunjang proses pendidikan, yaitu: 1. Pengembangan Kompetensi lulusan bidang akademik dan non akademik dengan alokasi dana sebesar Rp. 145.000.000,- dengan rincian pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp. 65.000.000,-, triwulan 2 sebesar Rp. 25.000.000,-, triwulan 3 sebesar Rp. 30.000.000,-, dan triwulan 4 sebesar Rp. 25.000.000,-. 2. Pengembangan Kurikulum / KTSP dengan alokasi perencanaan dana sebesar Rp. 20.000.000,- dengan rincian pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp. 2.500.000,-, triwulan 2 sebesar Rp. 9.500.000,-, triwulan 3 sebesar Rp. 4.500.000,-, dan triwulan 4 sebesar Rp. 3.500.000,-. 3. Pengembangan proses pembelajaran dengan alokasi perencanaan dana sebesar Rp. 185.000.000,- dengan rincian pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp. 45.000.000,- triwulan 2 sebesar Rp. 45.000.000,-, triwulan 3 sebesar Rp. 45.000.000,-, dan triwulan 4 sebesar Rp. 50.000.000,-. 4. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dengan alokasi perencanaan
dana
sebesar
Rp.
150.000.000,-
dengan
rincian
pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp. 37.500.000,-, triwulan 2
58
sebesar Rp. 37.500.000,-, triwulan 3 sebesar Rp. 37.500.000,-, dan triwulan 4 sebesar Rp. 37.500.000,-. 5. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dengan alokasi perencanaan
dana
sebesar
Rp.
150.000.000,-
dengan
rincian
pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp. 35.000.000,-, triwulan 2 sebesar Rp. 37.500.000,-, triwulan 3 sebesar Rp. 37.500.000,- dan triwulan 4 sebesar Rp. 40.000.000,-. 6. Pengembangan dan implementasi manajemen sekolahdengan alokasi perencanaan
dana
sebesar
Rp.
175.000.000,-
dengan
rincian
pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp. 40.000.000,-, triwulan 2 sebesar Rp. 45.000.000,-, triwulan 3 sebesar Rp. 45.000.000,-, dan triwulan 4 sebesar Rp. 45.000.000,-. 7. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian dengan alokasi perencanaan
dana
sebesar
Rp.
173.000.000,-
dengan
rincian
pengeluaran pada triwulan 1 sebesar 38.000.000,-, triwulan 2 sebesar Rp. 45.000.000,- , triwulan 3 Rp. 45.000.000,-, dan triwulan 4 sebesar Rp. 45.000.000,-. 8. Belanja pegawai dengan alokasi perencanaan dana sebesar Rp. 250.000.000,- dengan rincian pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp. 60.000.000,-, triwulan 2 sebesar Rp. 65.000.000,-, triwulan 3 sebesar Rp. 62.500.000,-, dan triwulan 4 sebesar Rp. 62.500.000,-. 9. Belanja barang dan jasa dengan alokasi perencanaan dana sebesar Rp. 125.000.000,- dengan rincian pengeluaran pada triwulan 1 sebesar Rp. 25.000.000,-, triwulan 2 sebesar Rp. 30.000.000,-, triwulan 3 sebesar Rp. 35.000.000,-, dan triwulan 4 sebesar Rp. 35.000.000,-. Dana yang telah diperoleh oleh SMP Negeri 03 Tangerang Selatan dari BOSNAS salah satunya sudah dialokasikan untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar dikelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 yang telah diuraikan sebelumnya.
59
d. Realisasi Penggunaan Dana BOSDA Realisasi penggunaan Dana BOSDA bulan januari-februari SMP Negeri 03 Tangerang Selatan dikeluarkan setiap kebutuhan, terdapat bebrpa kegiatan yang penyelenggraaannya menggunakan dana BOSDA yaitu: honorarium upah kerja/tenaga lapangan/tenaga lepas harian/tukang, honorarium tim kerja/ panitia pelaksana kegiatan, kegiatan try out dan ujian nasional, dan kegiatan ekstrakurikuler. Berikut adalah penjelasan pada tabel 4.10 mengenai realisasi penggunaan dana BOSDA bulan Januari-Februari SMP Negeri 03 Tangerang Selatan triwulan 1. Tabel 4.4 Realisasi Penggunaan Dana BOSDA Januari-April 2016 No 1
Program / Kegiatan
Uraian
Jumlah
Program pengembangan standar
Honorarium / upah
dan kompetensi lulusan
kerja / tenaga lapangan /
Rp. 15.000.0000
tenaga lepas harian / tukang Honorarium
panitia
Rp. 16.444.000
panitia
Rp. 16.444.000
Kegiatan try out I Honorarium
Kegiatan try out II -
Honorarium
Rp. 8.500.000
kegiatan ekstrakurikuler bulan januari -
Honorarium kegiatan
Rp. 17.000.000
Ekstrakurikuler bulan Februari
Honorarium
pegawai.
Tim
kerja/panitia
kegiatan
pemantapan
Rp. 25.550.000
60
materi Ujian Nasional (PNS) Honorarium
pegawai.
Tim
kerja/panitia
kegiatan
pemantapan
Rp. 750.000
materi Ujian Nasional (NON PNS) Honorarium
kegiatan
Rp. 10.050.000
persiapan OSN/O2SN/FLS2N Honorarium tim
pegawai,
Rp. 40.734.000
kerja/panitia
pelaksana
kegiatan
Ulangan
Tengah
Semester Genap Honorarium Tim
pegawai,
Rp. 20.804.000
kerja/panitia
pelaksana kegiatan try out ujian nasional III Honorarium tim
pegawai,
Rp. 26.000.000
kerja/panitia
pelaksana
kegiatan
ekstrakurikuler
(PNS)
bulan maret Honorarium tim
pegawai,
Rp. 24.500.000
kerja/panitia
pelaksana
kegiatan
ekstrakurikuler ( NON PNS) bulan maret Honorarium tim
pegawai,
Rp. 34.000.000
kerja/panitia
pelaksana
kegiatan
ekstrakurikuler
(PNS)
bulan april Honorarium tim pelaksana
pegawai,
kerja/panitia kegiatan
Rp. 21.000.000
61
ekstrakurikuler ( NON PNS) bulan april Honorarium tim
pegawai,
Rp. 37.670.300
kerja/panitia
pelaksana
kegiatan
ujian sekolah Belanja
sarana
dan
Rp. 26.180.000
prasarana sekolah Total
Rp. 340.626.300
(Sumber Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan dana BOSDA SMP N 03 Tangerang Selatan (Januari-April 2016))
Pada tabel diatas mengenai realisasi penggunaan dana BOSDA bulan Januari-Februari-Maret-April 2016 di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan dapat diuraikan sebagai berikut: a. Honorarium/ upah pekerja/ tenaga lapangan/ tenaga lepas harian/ tukang sebesar Rp. 15.000.000,-. b. Honorarium pegawai, tim kerja/panitia pelaksana kegiatan try out I sebesar Rp. 16.444.000,-. c. Honoraiurm pegawai, tim kerja/panitia pelaksana kegiatan try out I sebesar Rp. 16.444.000,-. d. Honorarium / upah pekerja/ tenaga lapangan / tenaga lepas harian/ tukang pada keguatan ekstrakurikuler bulan januari sebesar Rp. 8.500.000 e. Honorarium / upah pekerja/ tenaga lapangan / tenaga lepas harian/ tukang pada keguatan ekstrakurikuler bulan februari sebesar Rp. 17.000.000,-. f. Honorarium
pegawai,
tim
kerja/panitia
pelaksana
kegiatan
pemantapam materi Ujian Nasional sebesar Rp. 26.300.000,-. g. Honorarium pegawai, tim kerja/panitia pelaksana kegiatan persiapan perlombaan OSN/O2SN/FLS2N sebesar Rp.10.050.000,-. h. Honorarium pegawai, tim kerja/panitia pelaksana kegiatan ulangan tengah semester genap sebesar Rp. 40.734.000,-.
62
i. Honorarium pegawai, tim kerja/panitia pelaksana kegiatan try out III Ujian Nasional sebesar Rp. 20.804.000,-. j. Honorarium / upah pekerja/ tenaga lapangan / tenaga lepas harian/ tukang (PNS) pada kegiatan ekstrakurikuler bulan Maret sebesar Rp. 26.000.000 k. Honorarium / upah pekerja/ tenaga lapangan / tenaga lepas harian/ tukang (NON PNS) pada kegiatan ekstrakurikuler bulan maret sebesar Rp. 24.500.000,l. Honorarium / upah pekerja/ tenaga lapangan / tenaga lepas harian/ tukang (PNS) pada kegiatan ekstrakurikuler bulan april sebesar Rp. 34.000.000,-. m. Honorarium / upah pekerja/ tenaga lapangan / tenaga lepas harian/ tukang (NON PNS) pada kegiatan ekstrakurikuler bulan april sebesar Rp. 21.000.000,n. Honorarium pegawai, tim kerja/panitia pelaksana kegiatan Ujian Sekolah sebesar Rp. 37.670.300,-. o. Belanja sarana dan prasarana sekolah sebesar Rp. 26.180.000,-.
Jadi berdasarkan uraian realisasi penggunaan dana BOSDA di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan bulan Januari-April adalah berjumlah Rp. 340.626.300,-.
e. Realisasi Penggunaan Dana BOSNAS 1. Periode Triwulan 1 (Januari-Maret) Realisasi penggunaan Dana BOSNAS SMP Negeri 03 Tangerang Selatan periode tanggal 02 januari s.d 31 maret 2016 (triwulan 1) terdapat 6 kegiatan yang menggunakan dana anggaran BOSNAS, yaitu: a) pengembangan kompetensi lulusan bidang akademk dan non akademik, b) pengembangan proses pembelajaran, c) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, d) pengembangan sarana dan prasarana sekolah, e) pengembangan
dan
implementasi
manajemen
sekolah,
f)
63
pengembangandan
implementasi
sistem
penilaian.
Berikut
adalah
penjelasan pada tabel 4.5 mengenai realisasi penggunaan dana BOSNAS SMP Negeri 03 Tangerang Selatan triwulan 1. Tabel 4.5 Realisasi penggunaan Dana BOSNAS Triwulan 1 No
Program / Kegiatan
Penggunaan Dana
Jumlah
BOS 1
Pengemb. Kompetensi lulusan
Kegiatan
Rp. 30.900.000
bidang akademik dan non akademik
pembelajaran dan ekskul siswa
2
Pengemb. Kurikulum KTSP
-
-
3
Pengemb. Proses Pembelajaran
Keg. pembelajaran
Rp. 59.658.000
dan ekskul sis72wa 4
Pengemb. Pendidik dan Tenaga
-
Kependidikan
Pembayaran
Rp. 48.675.000
honorarium guru dan
tenaga
kependidikan honorer -
Pengembangan
Rp. 6.500.000
profesi Guru
5
Pengemb. Sarana dan Prasarana
-
Sekolah
Pengemb.
Rp. 72.500.000
Perpustakaan -
Keg.
Rp. 68.433.300
Pembelajaran & ekskul siswa -
Pembelian barang
Rp. 7.220.000 habis
pakai 6
Pengemb. dan Implementasi
-
Manajemen Sekolah
Pembelian barang
Rp. 31.168.000
habis pakai -
Langganan
daya
Rp. 24.419.850
& jasa 7
Pengemb. dan Penggalian Sumber
-
Dana Pendidikan 8
Pengemb. dan Implementasi Sistem
Kegiatan Ulangan dan
-
64
Penilaian
Ujian
Rp. 24.650.000
Total
Rp. 374.124.150
(Sumber Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan dana BOS SMP N 03 Tangerang Selatan Triwulan 1 (Januari-Maret) 2016)
Pada tabel diatas mengenai realisasi penggunaan dana BOSNAS periode triwulan 1 di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan dapat diuraikan sebagai berikut: a. Program kegiatan pengembangan kompetensi lulusan bidang akademik dan non akademik sebesar Rp. 30.900.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa. b. Program pengembangan proses pembelajaran sebesar Rp. 59.658.000,dana
tersebut
digunakan
untuk
kegiatan
pembelajaran
dan
ekstrakulikurer siswa. c. Program pengembangan pendidik dantenaga kependidikan sebesar Rp. 55.175.000,- dana tersebut digunakan untuk pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sebesar Rp. 48.675.000 dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 6.500.000. d. Program pengembangan sarana dan prasarana sekolah sebesar 148.153.300,-
dana
tersebut
digunakan
untuk
pengembangan
perpustakaan sebesar Rp. 72.500.000,-, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp. 68.433.300,-, dan pembelian bahan habis pakai sebesar Rp. 7.220.000,-. e. Program pengembangan dan implementasi manajemen sekolah sebesar Rp. 55.587.850,- dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan habis pakai sebesar Rp. 31.168.000,-, dan langganan daya dan jasa sebesar Rp. 24.419.850,-. Jadi berdasarkan uraian realisai penggunaan dana BOSNAS di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan pada periode triwulan 1 (Januari-Maret) adalah sebesar Rp. 374.124.150.
65
2. Periode Triwulan 2 (April-Juni) Realisasi penggunaan Dana BOSNAS SMP Negeri 03 Tangerang Selatan periode tanggal 01 april s.d 30 juni 2016 (triwulan 2) terdapat 6 kegiatan yang menggunakan dana anggaran BOSNAS, yaitu: a) pengembangan kompetensi lulusan bidang akademk dan non akademik, b) pengembangan proses pembelajaran, c) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, d) pengembangan sarana dan prasarana sekolah, e) pengembangan pengembangandan
dan
implementasi
implementasi
manajemen
sistem
penilaian.
sekolah, Berikut
f)
adalah
penjelasan pada tabel 4.6 mengenai realisasi penggunaan dana BOSNAS SMP Negeri 03 Tangerang Selatan triwulan 2. Tabel 4.6 Realisasi Penggunaan Dana BOSNAS Periode tanggal 01 April s.d 30 Juni 2016 (triwulan 2) No
Program / Kegiatan
Penggunaan Dana
Jumlah
BOS 1
Pengemb. Kompetensi lulusan
-
-
bidang akademik dan non akademik 2
Pengemb. Kurikulum KTSP
Kegiatan
Rp. 10.000.000
pembelajaran dan ekskul siswa 3
Pengemb. Proses Pembelajaran
Keg. pembelajaran
Rp. 39.852.000
dan ekskul siswa 4
Pengemb. Pendidik dan Tenaga
-
Kependidikan
5
Pengembangan profesi Guru
Pengemb. Sarana dan Prasarana
-
Sekolah
Pembelian bahan
Perawatan sekolah
Pengemb. dan Implementasi
Rp. 6.295.000
habis pakai -
6
Rp. 16.535.000
-
Manajemen Sekolah
Rp. 12.565.500
Pembelian bahan
Rp. 20.145.000
habis pakai -
Langganan
daya
Rp. 26.445.500
66
& jasa -
Pembayaran
Rp. 49.000.000
honorarium guru dan
tenaga
kependidikan honorer -
Pembiayaan
Rp. 1.500.000
pengelolaan BOS 7
Pengemb. dan Penggalian Sumber
-
-
Dana Pendidikan 8
Pengemb. dan Implementasi Sistem
Kegiatan Ulangan dan
Penilaian
Ujian Total
Rp.53.537.500
Rp. 235.875.500
(Sumber Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan dana BOS SMP N 03 Tangerang Selatan Triwulan 2 (April-Juli) 2016)
Pada tabel diatas mengenai realisasi penggunaan dana BOSNAS periode triwulan 1 di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan dapat diuraikan sebagai berikut: a. Program kegiatan pengembangan kompetensi lulusan bidang akademik dan non akademik sebesar Rp. 30.900.000,- dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa. b. Program pengembangan proses pembelajaran sebesar Rp. 59.658.000,dana
tersebut
digunakan
untuk
kegiatan
pembelajaran
dan
ekstrakulikurer siswa. c. Program pengembangan pendidik dantenaga kependidikan sebesar Rp. 55.175.000,- dana tersebut digunakan untuk pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sebesar Rp. 48.675.000 dan pengembangan profesi guru sebesar Rp. 6.500.000. d. Program pengembangan sarana dan prasarana sekolah sebesar 148.153.300,-
dana
tersebut
digunakan
untuk
pengembangan
perpustakaan sebesar Rp.72.500.000,-, kegiatan pembelajaran dan
67
ekstrakurikuler sebesar Rp.68.433.300,-, dan pembelian bahan habis pakai sebesar Rp. 7.220.000,-. e. Program pengembangan dan implementasi manajemen sekolah sebesar Rp.55.587.850,- dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan habis pakai sebesar Rp. 31.168.000,-, dan langganan daya dan jasa sebesar Rp.24.419.850,-. Jadi berdasarkan uraian realisai penggunaan dana BOSNAS di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan pada periode triwulan 1 (Januari-Maret) adalah sebesar Rp.235.875.500. 1.2. Hasil Observasi Tabel 4.7 Hasil Observasi No
Indikator
Ada
Tidak Ada
1
Format penyusunan RAPBS
2
Format pencairan dana BOS
3
Format perencanaan dana BOS
4
Format penggunaan dana BOS
5
Format pelaporan dana BOS
SMP N 03 Tangerang Selatan menggunakan penyusunan anggaran pendidikan sesuai pada Dasar Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, disempurnakan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Permendikbud No. 101 tahun 2013 Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa satu tahun. Dari peraturan pemerintah tersebut dikaitkan dengan hasil penelitia penulis di SMP N 03 Tangerang Selatan sudah menggunakan aturan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, yaitu dengan membuat RKAS/RAPBS dilakukan pada tahun ajaran baru, RKAS dibuat hanya untuk satu tahun anggaran ysng terdiri dari dua bagian yaitu bagian pendapatan dna pengeluaran, pendapatan
68
yang dicantumkan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.dalam penyusunan RKAS pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, karyawan, komite sekolah dan staff TU. SMP N 03 Kota Tangerang Selatan dalam proses pencairan dana BOS telah menggunakan ketentetuan dan peraturan dari pemerintah. Namun peraturan tersebut tidak tertulis secara rinci dalam buku pedoman standar operasional pengelolaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) dan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) BOS. Pencairan dana BOS sebagai mana yang telah dijelaskan oleh narasumber yaitu bendahara BOS kepada penulis pencairan dana BOS memiliki prusedur tersendiri,
sekolah
wajib
menunjukan
dokumen-dokumen
yang
dibutuhkan kepada bank penyalur. Sekolah wajib memiliki rekening sekolah bukan atas nama pribadi, pencairan dana dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara BOS, serta memberikan bukti giro yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS , serta menunjukan bukti KTP/SIM. Pencairan dana BOS dilakukan sesuai kebutuhan tidak dapat dicairkan langsung semua dana yang sudah turun ke rekening sekolah. SMP N 03 Kota Tangerang Selatan dalam proses Perencanaan dana BOS telah menggunakan standar operasional pengelolaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) dan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) BOS. Dalam pedoman pengelolaan dana BOS sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana dana BOS merupakan bagian internal dari RKAS tersebut. SMP N 03 Kota Tangerang Selatan dalam proses Penggunaan dana BOS telah menggunakan standar operasional pengelolaan dana BOS sesuai dengan buku pedoman petunjuk teknis (JUKNIS) dan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) BOS. Dalam Penggunaan Dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan
69
bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita harian rapat dan ditanda tangani oleh peserta rapat. Kesepakaan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan. Dana BOS yng diterima oleh SMP N 03 Tangerang Selatan digunakan untuk membiayai komponen-kompenen program kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam petunjuk teknis BOS. SMP N 03 Kota Tangerang Selatan dalam proses Pelaporan dana BOS telah menggunakan petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS dan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) BOS. Dalam pedoman JUKNIS, Pelaporan dana BOS adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untukmelaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum SMP N 03 Tangerang Selatan, hal-hal yang dilaporkan adalah yang berkaitan dengan statistic penerimaan bantuan, penyaluran,
penyerapan,
pemanfaatan
dana,
pertanggungjawaban
keuangan dan evaluasi.
C. Analisis Data Penelitian 1. Analisis Rencana dan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah Tahun Ajaran 2015/2016 Setelah membuat rencana anggaran dana dan menggunakan dana untuk belanja keperluan yang dibutuhkan, sekolah akan mengetahui berapa jumlah keseluruhan dana yang dikeluarkan, dan sekolah dapat melihat pengeluaran sekolah seperti yang disebutkan diatas, maka dilakukan analisis rencana dan realisasi anggaran dan pendapatan belanja sekolah seperti yang terdapat pada tabel 4.8 berikut: Tabel 4.8
70
Analisis rencana dan realisasi penggunaan dana BOSDA Periode : Januari-April 2016 No
Program
Uraian
Rencana
Realisasi
Ket.
Penggunaan 1
Program
Kegiatan
pengembangan
pemantapan
standar
materi Ujian
kompetensi
Nasional
lulusan
Kegiatan Try
Rp.167.327.900
Rp. 41.300.000
Rp. 126.027.900 *
Rp. 22.555.900
Rp. 16.444.000
Rp. 6.111.900 *
Rp. 22.555.900
Rp. 16.444.000
Rp. 6.111.900 *
Rp. 22.555.900
Rp. 20.804.000
Rp. 1.751.900 *
Rp. 29.583.900
Rp.10.050.000
Rp. 19.533.900 *
Rp. 46.951.100
Rp. 40.734.000
Rp. 6.217.100 *
Rp. 43.638.600
Rp. 37.670.300
Rp. 5.968.300 *
Rp. 440.000.000
Rp.148.000.000
Rp. 292.000.000 *
Rp. 49.638.000
Rp. 26.180.000
Rp. 23.458.000 *
Rp. 795.169.200
Rp. 395.296.600
Rp. 399.872.600 *
Out 1 Ujian Nasional Kegiatan Try Out 2 Ujian Nasional Kegiatan Try Out 3 Ujian Nasional Kegiatan persiapan OSN/O2SN/FL S2N Kegiatan ulangan tengah semester genap Kegiatan ujian sekolah Kegiatan Ekstrakurikuler Belanja sarana dan prasarana sekolah Jumlah
Keterangan : * Sisa Dana BOSDA yang masih bisa digunakan
71
Dari tabel diatas mengenai analisis rencana dan realisasi dana anggaran SMP N 03 Tangerang Selatan dapat diketahui bahwa rencana dan realisasi dana secara keseluruhan mengalami perbedaan dari rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh sekolah. Dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam penggunaan dana BOSDA adalah untuk membayar honorarium dari kegiatan sekolah, yaitu honorarium guru baik PNS ataupun NONPNS dalam melaksanakan program pengembangan standar kompetensi lulusan pada kegiatan pemantapan materi Ujian Nasional (UN) rencana anggaran sebesar Rp. 167.327.900 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 41.300.000 dengan selisih Rp. 126.027.900 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, kegiatan try out 1 rencana anggaran sebesar Rp. 22.555.900 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 16.444.000 dengan selisih Rp. 6.111.900 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, kegiatan try out 2 rencana anggaran sebesar Rp. 22.555.900 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 16.444.000 dengan selisih Rp. 6.111.900 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, kegiatan try out 3 rencana anggaran sebesar Rp. 22.555.900 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 20.804.000 dengan selisih Rp. 1.751.900 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, kegiatan persiapan OSN/O2SN/FLS2N rencana anggaran sebesar Rp. 29.583.900 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 10.050.000 dengan selisih Rp. 19.533.900 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, Ulangan Tengah Semester Genap rencana anggaran sebesar Rp. 46.951.100 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 40.734.000 dengan selisih Rp. 6.217.100 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, Ujian Sekolah (US) rencana anggaran sebesar Rp. 43.638.600 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 37.670.300 dengan selisih Rp. 6.111.900 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, Kegiatan ekstrakurikuler rencana anggaran sebesar Rp. 440.000.000 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 148.000.000 dengan selisih Rp. 292.000.000 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan
72
dana dan Belanja Sarana dan Prasarana Sekolah rencana anggaran sebesar Rp. 49.638.000 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 26.180.000 dengan selisih Rp. 23.458.000 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana. Menurut analisis data pada tabel diatas semua pengeluaran dana kegiatan lebih kecil dari rencana yang telah dibuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis rencana dan realisasi penggunaan dana BOSDA di SMP N 03 Tangerang Selatan mengalami jumlah yang lebih kecil dari rencana yang telah dibuat dalam RKAS BOSDA yakni rencana anggaran sebesar
Rp. 795.169.200 Realisasi sebesar Rp. 395.296.600
dengan jumlah selisih antara rencana dan realisasi pengeluaran dana sebesar Rp. 399.872.600,-. Berdasarkan analisis antara rencana dan realisasi penggunaan dana BOSDA di SMPN 03 Kota Tangerang Selatan menurut data yang didapat dari RKAS bahwa penggunaan dana bukan hanya untuk program kegiatan pengembangan Standar Kompetensi
Lulusan, namun juga untuk
pendanaan Program Kegiatan Sekolah, yaitu: Program Pengembangan Standar Isi/Kurikulum, Program Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan, Program Pengembangan Standar Proses, Program Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah, dan Belanja lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi penggunaan dana tidak sesuai dengan program kegiatan yang telah di rencanakan. Karena dana hanya digunakan untuk kebutuhan pembayaran honorarium guru baik PNS
maupun
NONPNS
Kompetensi Lulusan.
untuk
program
pengembangan
Standar
73
Tabel 4.9 Analisis Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana BOSNAS Periode : Janurai-Maret (Triwulan 1) No
Uraian
Rencana
Realisasi
Ket.
Penggunaan 1
Pengemb.
Rp. 65.000.000
Rp. 30.900.000
Rp. 34.100.000 *
Kompetensi lulusan bidang akademik dan non akademik 2
Pengemb.
Rp.2.500.000
-
Rp. 2.500.000 *
Kurikulum KTSP 3
Pengemb. Proses
Rp. 45.000.000
Rp. 59.658.000
Rp. 37.500.000
Rp. 55.658.000
Rp. 35.000.000
Rp. 148.153.300
Rp. 40.000.000
Rp. 55.587.850
-Rp. 14.658.000 **
Pembelajaran 4
Pengemb.
-Rp. 18.158.000 **
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5
Pengemb. Sarana
-Rp. 113.153.300**
dan Prasarana Sekolah 6
Pengemb. dan
-Rp. 15.587.850 **
Implementasi Manajemen Sekolah 7
Pengemb. dan
-
-
-
Penggalian Sumber Dana Pendidikan 8
Pengemb. dan
Rp. 38.000.000
Rp. 24.650.000
Rp. 13.350.000 *
Implementasi Sistem Penilaian 9
Belanja pegawai
Rp. 60.000.000
-
Rp. 60.000.000 *
10
Belanja barang
Rp. 25.000.000
-
Rp.25.000.000 *
dan jasa Total
Rp. 348.000.000
Rp. 374.124.150
-Rp. 26.124.150 **
74
Keterangan : * Sisa Dana BOSNAS yang masih bisa digunakan. ** Kelebihan penggunaan Dana BOSNAS dari yang telah direncanakan.
Dari tabel 4.9 diatas mengenai analisis rencana dan realisasi dana anggaran BOSNAS SMPN 03 Tangerang selatan periode Januari-Maret 2016 (triwulan 1) dapat diketahui bahwa rencana dan realisasi keseluruhan mengalami perbedaan dari rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh sekolah. Dalam analisis yang peneliti lakukan bahwa dalam kegiatan Pengembangan kompetensi lulusan bidang akademik dan non akademik rencana anggaran sebesar Rp. 65.000.000 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 30.900.000 dengan selisih Rp. 34.100.000 dari dana yang direncanakan
dengan
realisasi
penggunaan
dana,
pengembangan
kurikulum KTSP rencana anggaran sebesar Rp. 2.500.000 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 0, pengembangan proses pembelajaran rencana anggaran sebesar Rp. 45.000.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 59.658.000 dengan selisih -Rp. 14.658.000 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan rencana anggaran sebesar Rp. 37.500.000 realisasi pengeluaran dana sebesar Rp. 55.658.000 dengan selisih -Rp. 18.158.000 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, pengembangan sarana dan prasarana sekolah rencana anggaran sebesar Rp. 35.000.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 148.153.300 dengan selisih -Rp. 113.153.300 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah rencana anggaran sebesar Rp. 40.000.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 55.587.850 dengan selisih -Rp. 15.587.850 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, pengembangan dan implementasi sistem penilaian rencana anggaran sebesar Rp. 38.000.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 24.650.000 dengan selisih Rp. 13.350.000 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, belanja pegawai rencana anggaran sebesar Rp. 60.000.000 realisasi
75
penggunaan dana sebesar Rp. 0, belanja barang dan jasa rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis rencana dan realisasi penggunaan dana di SMP N 03 Tangerang Selatan mengalami jumlah realisasi yang lebih besar dari rencana yang telah dibuat dalam RKAS BOSNAS yakni jumlah rencana sebesar Rp. 348.000.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 374.124.150 dengan demikian selisih antara rencana dan realisasi penggunaan dana sebesar -Rp. 26.124.150. Tabel 4.10 Analisis rencana dan Realisasi Penggunaan Dana BOSNAS Periode : April-Juni (Triwulan 2) No
Uraian
Rencana
Realisasi
Ket.
Penggunaan 1
Pengemb.
Rp. 25.000.000
-
Rp. 25.000.000 *
Kompetensi lulusan bidang akademik dan non akademik 2
Pengemb.
Rp. 9.500.000
Rp. 10.000.000
-Rp. 500.000 **
Rp. 45.000.000
Rp. 39.852.000
Rp. 5.148.000 *
Rp. 37.500.000
Rp. 16.535.000
Rp. 20.965.000 *
Rp. 37.500.000
Rp. 18.860.500
Rp. 18.639.500 *
Rp. 45.000.000
Rp. 97.090.500
-Rp. 52.090.500 **
Kurikulum KTSP 3
Pengemb. Proses Pembelajaran
4
Pengemb. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5
Pengemb. Sarana dan Prasarana Sekolah
6
Pengemb. dan Implementasi Manajemen
76
Sekolah 7
Pengemb. dan
-
-
-
Penggalian Sumber Dana Pendidikan 8
Pengemb. dan
Rp. 45.000.000
Rp. 53.537.500
-Rp. 8.537.500 **
Implementasi Sistem Penilaian 9
Belanja pegawai
Rp. 65.000.000
-
Rp. 65.000.000 *
10
Belanja barang
Rp. 30.000.000
-
Rp. 30.000.000 *
dan jasa Total
Rp. 339.500.000
Rp. 235.875.500
Rp. 103.624.500*
Keterangan : * Sisa Dana BOSNAS yang masih bisa digunakan ** Kelebihan penggunaan Dana BOSNAS dari yang telah direncanakan
Dari tabel 4.10 diatas mengenai analisis rencana dan realisasi dana anggaran BOSNAS SMPN 03 Tangerang selatan periode April-Juni 2016 (triwulan 2) dapat diketahui bahwa rencana dan realisasi keseluruhan mengalami perbedaan dari rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh sekolah. Dalam analisis yang peneliti lakukan bahwa dalam kegiatan Pengembangan kompetensi lulusan bidang akademik dan non akademik rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.000 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 0, pengembangan kurikulum KTSP rencana anggaran sebesar Rp. 9.500.000 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 10.000.000 dengan selisih Rp. 500.000 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, pengembangan proses pembelajaran rencana anggaran sebesar Rp. 45.000.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 39.852.000 dengan selisih Rp. 5.148.000 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan rencana anggaran sebesar Rp. 37.500.000 realisasi pengeluaran dana sebesar Rp. 16.535.000 dengan selisih Rp. 20.965.000 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, pengembangan sarana
77
dan prasarana sekolah rencana anggaran sebesar Rp. 37.500.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 18.860.000 dengan selisih Rp. 18.639.500 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah rencana anggaran sebesar Rp. 45.000.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 97.090.500 dengan selisih -Rp. 52.090.500 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, pengembangan dan implementasi sistem penilaian rencana anggaran sebesar Rp. 45.000.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 53.537.500 dengan selisih -Rp. 8.537.500 dari dana yang direncanakan dengan realisasi penggunaan dana, belanja pegawai rencana anggaran sebesar Rp. 65.000.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 0, belanja barang dan jasa rencana anggaran sebesar Rp. 30.000.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis rencana dan realisasi penggunaan dana di SMP N 03 Tangerang Selatan mengalami jumlah realisasi yang lebih kecil dari rencana yang telah dibuat dalam RKAS BOSNAS yakni jumlah rencana sebesar Rp. 339.500.000 realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 235.875.500 dengan demikian selisih antara rencana dan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 103.624.500.
D. Pembahasan 1. Pengelolaan Dana BOS a. Perencanaan Dana BOS Dalam pembuatan perencanaan dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan diawali dengan pembuatan RKAS, sekolah membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai wewenangnya. RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Penyusunan RKAS berdasarkan atas kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia untuk jangka
pendek,
menengah,
hingga
panjang.
Kegiatan
yang
paling
78
diprioritaskan untuk dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dengan segera. Seperti yang diungkapkan Jamal Ma’mur Asmani: Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagai mana diamanatkan dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu “Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;” RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. 64 Dari teori diatas untuk mengetahui perencanaan dana BOS di SMP Negeri 03 Tangsel, peneliti menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang berkaitan langsung dalam pengelolaan dana BOS, yaitu Kepala sekolah SMP Negeri 03 Tangsel, Kepala keuangan sekolah, Bendahara BOS, Wakil kepala sekolah, guru bidang kurikulum, guru bidang kesiswaan, sebagian guru, dan perwakilan tenaga kependidikan untuk mengkonfirmasi dengan program/kegiatan sekolah dalam merencakan dan melaksanakan program dana BOS. “….., dalam proses penyusunan RKAS guru dan staff dilibatkan untuk mengumpulkan masing-masing kegiatan yang yang dibutuhkan dan Tim Manajemen BOS akan mempertimbangkan” 65 Lalu, kepala sekolah dan Tim Manajemen melakukan analisis kebutuhan untuk menaksir biaya pendidikan yang akan dikeluarkan selama satu tahun ajaran. Setelah melakukan analisis, pihak guru dan karyawan melakukan rencana anggaran biaya dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama
64
Jamal Ma’mur Asmani, “Tips Aplikasi Manajemen Sekolah”, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), h. 228 65 Hasil wawancara dengan Suherman sebagai Bendahara BOS . pada Hari Jum’at, 16 September 2016 Pukul 10.00-11.30 WIB
79
periode satu tahun ajaran. Selanjutnya pengajuan rencana dana kebutuhan nantinya disetujui oleh Kepala Sekolah dan Kepala Keuangan. Dalam pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan yang didalamnya terdapat pembuatan RKAS di SMPN 03 Tangerang Selatan sudah berjalan dengan baik, dengan adanya tanggungjawab dari setiap penanggungjawab tiap kegiatan serta dalam pembuatannya sudah melibatkan seluruh komponen sekolah. Dengan demikian sekolah telah memberikan informasi dana kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun ajaran. Dari hasil penelitian mengenai pengelolaan dana BOS di SMPN 03 Tangerang Selatan dapat disesuaikan dalam teori pada bab sebelumnya, dimana dalam sistem perencanaan keuangan sekolah terdapat proses perencanaan anggaran (RAPBS/RKAS) untuk masa kerja satu tahun. Dalam proses
penyusunan
keikutsertaan
perencanaan
komponen
sekolah
anggaran dan
Tim
sekolah
dengan
Manajemen
adanya
BOS
juga
mencerminkan transparansi pengelolaan dana sesuai dengan teori prinsip manajemen keuangan sekolah seperti yang dikatakan oleh Jamal Ma’ruf Asmani: Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.66 Dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana BOS dalam proses perencanaan Dana BOS di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik, yaitu adanya keterlibatan tim manajemen, guru, dan karyawan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran Dana BOS berupa RKAS untuk rencana kegiatan satu tahun. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ega Rezky Hastyarini, bahwa dalam pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS, sangat diperlukan
66
dalam
rangka
meningkatkan
partisipasi
pemerintah
dan
Jamal Ma’ruf Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), h. 218,.
80
masyarakat, yang dalam hal ini kaitannya dengan komite sekolah dan wali murid. Partisipasi masyarakat berupa dukungan yang diberikan oleh komite sekolah, wali murid, dan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah yang telah direncanakan dan tercantum dalam program RKAS. Hal tersebut memiliki kesamaan yang di lakukan oleh SMP N 03 Tangerang Selatan, bahwa sekolah memberikan kesempatan kepada guru, karyawan, dan komite sekolah untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan/program sekolah.
b. Pelaksanaan Dana BOS Dalam aspek pelaksanaan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan sudah menerapkan aturan yang berlaku dalam petunjuk teknis terdiri dari beberapa bagian yaitu, diawali dari tahap penyaluran dana BOS, Pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, pembelanjaan dana BOS, pembukuan dana BOS, pengembalian dana BOS, dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.
1) Penyaluran Dana BOS Penyaluran dana BOS dilakukan berdasarkan surat usulanyang diterima, yaitu atas Surat Pengusulan Permohonan Bantuan (SPPB) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, surat tersebut dimasukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) untuk diproses. Berdasarkan surat tersebut dana BOS dialokasikan dari pusat ke provinsi, dana yang telah masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi akan langsung disalurkan kepada masing-masing rekening sekolah yang telah memiliki rekening bank daerah. Dana yang diterima oleh sekolah besarannya bervariasi tergantung pada jumlah murid yang diajukan oleh setiap sekolah.
2) Pengambilan Dana BOS Proses pengambilan dana BOS dilakukan melalui bank penyalur dari pemerintah pusat/daerah ke rekening sekolah. Pengambilan dana BOS
81
dilakukan oleh Bnedahara Sekolah/Bendahara BOS atas persetujuan Kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan berlaku. Pencairan dana BOS di SMPN 03 Tangsel tidak semua langsung dicairkan pada saat pengambilan, namun dilakukan sesuai kebutuhan yang akan dilaksanakan segera. “,,,,, proses pengambilan dana BOS dilakukan dibank dan yang bertugas mengambil dana BOS dilakukan oleh Bendahara BOS” 67 “,,,,,, Proses pengembilan dana di bank menggunakan cek giro dengan bukti tanda tangan Kepala Sekolah, lalu yang bertugas mengambil dana BOS adalah bendahara BOS yang nantinya pada proses pengambilan di bank menunjukan bukti KTP” 68 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden yakni Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan Bendahara Sekolah, bahwa pada aspek pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara Dana BOS.
c. Penggunaan Dana BOS Penggunaan dana BOS harus disesuaikan dengan hasil rapat yang tersusun dalam rencana anggaran kegiatan sekolah. Apabila ada perubahan rencana, pihak sekolah perlu membuat rencana anggaran perubahan ke pemerintah pusat. Dana yang diterima oleh sekolah seperti danna BOSNAS dan BOSDA. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada pihak SMP N 03 Tangerang Selatan: “….. dana BOS digunakan untuk keperluan siswa. Kita gunakan 80% untuk kegiatan belajar mengajar dan 20 % untuk membayar honorarium guru. Kita gunakan dana BOS ini untuk kegiatan dan program-program sekolah, untuk kegiatan laboratorium, perpustakaan, ATK, listrik dan telepon”
67
Hasil wawancara dengan Mulyono sebagai Kepala Sekolah . pada Hari Jum’at, 16 September 2016 Pukul 12.00-13.00 WIB 68 Hasil wawancara dengan Suherman sebagai Bendahara BOS . pada Hari Jum’at, 16 September 2016 Pukul 10.00-11.30 WIB
82
Dalam penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan Koite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS, disamping dana yang diperoleh dari sumber lain. Berdasarkan Pedoman Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan Dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan beriikut: 1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu
biaya
pendaftaran,
penggandaan
formulir,
administrasi
pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan). 2) Pembelian buku teks pelajaran untuk di koleksi diperpustakaan. 3) Pembelian buku referensi, pengayaan, dan panduan guru untuk di koleksi diperpustakaan. Buku-buku yang harus di beli tersebut adalah buku-buku yang sudah dinilai kelayakannya oleh pemerintah, baik oleh departemen pendidikan nasional maupun departemen pendidikan agama. 4) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, baiay transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba). 5) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian madrasah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka menyusun rapor siswa). 6) Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris,langganan Koran, kopi, teh, dan gula untuk kebutuhan sehari-hari di madrasah.
83
7) Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telpon, termsuk untuk pemaasngan baru jika sudah ada jaringan di sekitar madrasah khusus di madrasah yang tidak ada jariangan listrik dan madrasah memerlukan listrik untuk proses pembelajaran maka diperkenankan untuk membeli genset. 8) Pembiayaan perawatan madrasah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan into jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi dan perawatan fasilitas madrasah lainnya. 9) Pembayaran honorarium bulana guru honorer dan honorarium tugas tambahan Kepala Sekolah PNS, Wakil Kepala Sekolah, Pembantu Kepala Sekolah, Wali Kelas, Petugas Laboratorium/Perpustakaan. 10) Pengembangan profesi guru: pelatihan, MGMP dan MKKS dan sejenisnya. 11) Pembiayaan pengelolaan BOS: alat tulis kantor(ATK), penggandaan surat menyurat, insentif bagi kepala sekolah dan bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos. 12) Pembelian personal komputer (PC) untuk kegiatan belajar siswa. 13) Bila komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, dan mebeler. Penggunaan dana BOS yang telah disebutkan diatas harus disesuaikan dengan hasil rapat yang tersusun dalam rencana kegiatan. Apabila ada perubahan rencana pihak sekolah perlu melakukan konfirmasi dengan membuat rencana anggaran perubahan ke pemerintah pusat. Dana yang diterima oleh sekolah khusus dana BOS penggunaannya untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalampedoman petunjuk teknis BOS. Dari pemaparan diatas berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan teori mengenai penggunaan dana BOS dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 03 Tangsel menggunakan dana BOS sebagaimana mestinya, sesuai dengan
84
peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai aturan penggunaan dana BOS. Hal ini dibuktikan dengan hasil studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada pihak SMP N 03 Tangerang Selatan.
a) Pembelanjaan Dana BOS Pembelanjaan dana BOS di SMP N 03 Tangsel terdiri atas pengeluaran berbagai program sekolah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai terdiri atas pengeluaran gaji guru dan karyawan, Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada pihak SMP N 03 Tangerang Selatan, “,,,, dana BOS dibelanjakan untuk kegiatan program sekolah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal” 69 “,,,, sekolah memiliki tim khusus belanja barang. Pembelian barang berdasarkan pada apa yang telah direncanakan dalam RKAS. Pertimbangan dalam pembelian berdasarkan dana yang tersedia, apabila bisa dengan harga yang minim namun kualitas tetap bagus” 70 Di SMP N 03 Tangsel dalam pembelanjaan memiliki pertimbangan setiap akan melaksanakan pembelian barang/jasa. Barang dengan harga murah namun berkualitas bagus menjadi hal yang diinginkan. Saat melakukan pembelian barang yang terpenting adalah barang yang sangat dibutuhkan. Pertimbangan lain yang dilakukan dalam pembelian barang ataupun jasa yaitu dengan melihat ketersediaan dana yang diperoleh sekolah dan menerapkan prinsip efektif dan efisien. Efektif yaitu tepat guna, barang yang dibeli memang barang yang dibutuhkan dan memang harus diadakan. Dan untuk efisien menggunakan berdasarkan harga yang standar dipasaran dan dengan harga yang minimal. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa di SMP Negeri 03 Tangsel menerapkan aturan pemerintah dalam mekanisme pembelian
69
Hasil wawancara dengan Suherman sebagai Bendahara BOS . pada Hari Jum’at, 16 September 2016 Pukul 10.00-11.30 WIB 70 Hasil wawancara dengan Suherman sebagai Bendahara BOS . pada Hari Jum’at, 16 September 2016 Pukul 10.00-11.30 WIB
85
barang/jasa. Serta sesuai dengan teori prinsip manajemen yaitu efektif dan efisien seperti yang diungkapkan oleh Jamal Ma’ruf Asmani: Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.71 b) Pembukuan Dana BOS Data mengenai pembukuan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan diperoleh dari wawancara Kepala Sekolah, dan Bendahara BOS serta studi dokumentasi. Pembukuan keseluruhan penggunaan dana yang berasal dari dana BOS. Dalam pelaksanaan pembukuan, tim belanja harus menyertakan bukti transaksi terhadap dana yang telah dikeluarkan. Bukti fisik atas transaksi tersebut berguna ntuk pelaporan dana BOS, sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat/daerah atas penggunaan dana yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan di SMP N 03 Tangerang Selatan, “,,,,,proses pembukuan harus dilengkapi dengan bukti transaksi, seperti kwitansi dll, karena nanti akan dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS kepada pemerintah”. 72 d. Pelaporan Dana BOS Pelaporan dana BOS di SMPN 03 Tangerang Selatan, terdiri dari pelaporan penggunaan dana BOS yang dilaporkan untuk pihak internal maupun pihak eksternal dan publikasi yang dilakukan oleh sekolah terkait pengelolaan Dana BOS. Data pelaporan diperoleh dari wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara BOS serta dokumentasi. Pertanggungjawaban sekolah kepada 71
Jamal Ma’ruf Asmani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah, (Jogjakarta: DIVA Press, 2012), h. 218,. 72 Hasil wawancara dengan Suherman sebagai Bendahara BOS . pada Hari Jum’at, 16 September 2016 Pukul 10.00-11.30 WIB
86
pemerintah dengan memberikan laporan pengelolaan dana BOS pada setiap akhir periode dana BOS. Adapun pihak-pihak yang diberikan laporan dana BOS adalah Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendiidkan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Pusat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan di SMP N 03 Tangerang Selatan, “,,,,, sekolah harus membuat laporan sesuai format dalam buku pedoman. Waktu pelaporan dana BOS tiap akhir periode. Laporan tersebut diberikan kepada penmerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan untuk sekolah” 73 “,,,,, pelaporan dana BOS tiap akhir periode. Laporan disusun oleh Tim Manajemen BOS dan terkhusu disusun oleh Bendahara BOS. Laporan diberikan kepada dinas pendidikan pusat, provinsi, kabupaten dan sekolah”. 74 Kegiatan pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah di buat oleh Tim Manajemen BOS dan secara khusus oleh Bendahara
BOS.
Menurut
Buku
Petunjuk
Teknis
BOS,
laporan
pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan. Laporan disusun dengan mengacu pada buku kas umum (BOS K-3), Buku Pembantu Bank (BOS K-5), dan beserta dokumen pendukung lainnya sebagai bukti. Untuk laporan yang diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Format BOS K-2, BOS K-3, BOS K-4, BOS K-5, dan BOS K-6. Selanjutnya laporan yang perlu dibuat untuk diumumkan kepada masyarakat adalah laporan Penggunaan dana BOS (Format BOS-03). 75 Dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana BOS sebagai bentuk tanggungjawab sekolah terhadap penggunaan dana BOS yang dipergunakan untuk kegiatan atau program sekolah. SMP N 03 Tangerang Selatan sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan 73
Hasil wawancara dengan Suherman sebagai Bendahara BOS . pada Hari Jum’at, 16 September 2016 Pukul 10.00-11.30 WIB 74 Hasil wawancara dengan Maryono sebagai Kepala Sekolah . pada Hari Jum’at, 16 September 2016 Pukul 12.00-13.00 WIB 75 materi peningkatan manajemen melalui penguatan tata kelola dan akuntabilitas di sekolah/madrasah.2011 h.173
87
pertanggungjawaban dana BOS sesuai dengan peraturan dalam JUKNIS BOS. Hal ini sebagai bukti bahwa SMP N 03 Tangerang Selatan sudah menerapkan prinsip akuntabitas dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giyanto, bahwa sekolah dikatakan transparan jika pelaporan dilakukan secara intern dan ekstern mulai dari laporan triwulan, semester, dan tahunan.
e. Pengawasan Dana BOS Pengawasan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan terdiri dari pengawasan intern sekolah dan pengawasan dari ekstern sekolah. Pihak intern sekolah yang melakukan pengawasan adalah komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten bersama dengan pengawas sekolah. Pengawas dari pihak ekstern sekolah adalalah Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. Komite sekolah selaku pihak pengawas internal melakukan pengawasan atas terlaksananya Pengelolaan Dana BOS apakah sudah sesuai dengan perencanaan dana BOS. Monitoring yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten yaitu pada saat periode berjalan. Pihak eksternal sekolah yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS datang langsung ke sekolah ataupun dengan memberikan instrument monitoring yang oerlu diisi oleh seluruh warga sekolah. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat dan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. “,,Komponen utama yang dimonitor oleh pengawas yaitu alokasi dana, penyaluran dana, penggnuaan dana, pelaporan dan lain-lain yang terkait dengan pengelolaan dana BOS” 76 “,,Pengawasan dilakukan oleh sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi. Pemantauan yang dilakukan dalam hal Pelaksanaan penggunaan Dana BOS, Pemantauan terkait pengecekan kesesuian dana dengan bukti76
Hasil wawancara dengan Maryono sebagai Kepala Sekolah . pada Hari Jum’at, 16 September 2016 Pukul 12.00-13.00 WIB
88
bukti yang ada” 77 Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara BOS terdapat pernyataan bahwa pengawasan dan monitoring dilakukan untuk mengevaluasi pengelolaan dana BOS baik dari proses penerimaan hingga pelaporan dana BOS. Hal-hal yang di monitoring adalah kegiatan atau program dana BOS apakah penggunaannya sudah sesuai dengan pedoman BOS atau belum. Hal ini sesuai dengan ketetapan pemerintah dalam buku pedoman BOS yaitu: “komponen utama yang dimonitor antara lain: alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan oenggunaan dana, pelayanan dan oenanganan pengaduan, administrasi keuangan dan pelaporan.” 78 “secara teknis, perbedaan mendasar dari pengawasan dan monirtoring terletak pada fokusnya. Pengawasan memfokuskan pada orang-orang yang mengelola program atau melaksanakan program kegiatan, sementara pada monitoring fokusnya pada komponen-komponen program/kegiatan” 79 Dapat disimpulkan bahwa pengawasan pengelolaan Dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan dilakukan oleh pihak intern dan ekstern. Komponen yang di monitor adalah terkait pengelolaan dana BOS dari penerimaan dana, penyaluran dana, pengalokasian dana, penggunaan dana hingga pelaporan dana BOS. 2. Transparansi dalam pengelolaan Dana BOS Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
orang
yang
memperoleh
informasi
tentang
penyelenggaraan
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam 77
Hasil wawancara dengan Suherman sebagai Bendahara BOS . pada Hari Jum’at, 16 September 2016 Pukul 10.00-11.00 WIB 78 Direktorat Pendidikan Dasar, Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Skeolah/Madrasah, (Jakarta: Kemendiknas,2011), h.232. 79 Direktorat Pendidikan Dasar,,, h.232.
89
memperoleh informasi yang akurat danmemadai. Pengelolaan dana BOS harus mampu mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan anggaran dana BOS tidak hanya kepada pemerintah saja, tetapi juga kepada masyarakat yang dalam hal ini komite sekolah dan wali murid. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap program sekolah yang dilaksanakan. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan, peneliti melakukan metode wawancara dan studi dokumen dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan sekolah, yaitu Bendahara Dana BOS dan Guru SMP N03 Tangerang Selatan. Wawancara juga dilakukan dengan Wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan komite sekolah untuk mengkonfirmasi dengan program/kegiatan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan. Dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan dikaitkan dalam program pembuatan RKAS. Dalam penelitian ini, transparansi pengelolaan dana BOS berarti adanya keterbukaan terhadap sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihakpihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Beberapa informasi keuangan dana BOS dapat dengan mudah diakses semua warga sekolah dan masyarakat yang dalam hal ini komite sekolah dan wali murid. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang pengelolaan dana BOS. “Iya, kita terbuka terhadap pihak yang berkepentingan, yaitu melibatkan Tim manajemen dana BOS dalam merencanakan RKAS anggaran biaya pendidikan peserta didik dalam satu tahun ajaran, guru dan karyawan mengajukan kebutuhan selama satu tahun dan membuat daftar usulan anggaran kegiatan, dan komite sekolah dalam merencanakan anggaran dana komite sesuai dengan kebutuhan
90
kegiatan siswa. Warga sekolah juga dapat mengakses informasi mengenai dana BOS kepada Bendahara Dana BOS.” 80 Dengan adanya keterlibatan guru dan karyawan sebagai Tim Manajemen BOS dalam proses pembuatan RKAS memberikan kesempatan kepada warga sekolah untuk belajar bertanggung jawab dan berpartisipasi secara langsung dalam proses penganggaran. Terkait dengan bentuk partisipasi dan transparansi anggaran, bapak Rendra selaku salah satu Guru di SMP N 03 Tangerang Selatan mengatakan: “Partisipasi dalam proses penganggaran bisa berbentuk keterlibatan langsung dalam proses penganggaran, usulan kegiatan, saran dan kritik yang membangun.” 81 Dari adanya pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa SMP N 03 Tangerang Selatan telah melakukan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta memberikan kesempatan kepada warga sekolah dalam proses pembuatan RKAS dengan adanya keterlibatan guru dan karyawan dalam Tim Manajemen BOS dalam menentukan anggaran kegiatan sekolah serta untuk kegiatan proses belajar mengajar.
3. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana sekolah baik dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sumber dana yang didapatkan oleh SMP N 03 Tangerang
80
Hasil Wawancara dengan Suherman sebagai Bendahara BOS. Pada Hari Jum’at, 16 September 2016 Pukul 10.00-11.30 WIB 81
Hasil Wawancara dengan Rendra sebagai Guru SMP N 03 Tangerang Selatan, Pada Hari Kmis, 03 November 2016 pukul 13.00-14.00 WIB
91
Selatan terdiri dari pendapatan rutin dan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sumber dana tersebut digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program/kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang pengelolaan Dana BOS, dalam menggunakan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan, pihak sekolah harus dapat menilai setiap penggunaan anggaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Kepala Sekolah SMP N 03 Tangerang Selatan bahwa dengan setiap hasil evaluasi kegiatan dinilai apakah efektif dan efesien. 82 Peneliti juga menganalisis, akuntabilitas dalam penelitian ini mempresentasikan
bahwa
prosedur
peraturan
dan
perundangan
dilaksanakan dengan konsekuen. Sehingga tindakan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan indicator kinerja dan target yang jelas. Hal tersebut dapat terlihat dari SMP N 03 Tangerang Selatan
yang
selalu
tepat
waktu
dalam
mengirimkan
laporan
pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang berupa Form BOS-K1, BOS-K2, K-06B, dan BOS-K7. Selain itu, laporan pertanggungjawban kepada masyarakat dilakukan
dengan
menempelkan Form BOS-K1 di papan pengumuman sekolah, agar masyarakat dapat mengetahui dana yang diguakan sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan hasil analisis di atas, Nampak bahwa antara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS saling berkaitan. Transparansi
dapat
mendorong
peningkatan
akuntabilitas
public.
Sedangkan akuntabilitas publik akan sulit terlaksana tanpa pemantauan dan transparansi serta partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pembuatan RKAS dana BOS.
82
Hasil wawancara dengan Maryono sebagai Kepla Sekolah SMP N 03 Tangerang Selatan, Pada hari Jum’at, 16 September 2016.
92
E. Temuan Hasil Penelitian Terdapat beberapa temuan hasil penelitian pengelolaan dana BOS mengenai
penerapan
transparansi
dan
akuntabilitas
anggaran
dalam
pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan. Temuan hasil penelitian mengenai sistem pengelolaan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan yang meliputi Pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan pembuatan anggaran sekolah di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan, telah menggunakan standar operasional pengelolaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) BOS. SMP Negeri 03 Tangerang Selatan menggunakan penyusunan anggaran pendidikan dengan pendekatan PPBS (Planning Programming Budgeting System). PPBS merupakan perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan program/kegiatan dari masingmasing unit di sekolah. seperti yang diungkapkan Nanang Fattah : PPBS (planning, programming, budgeting system) dalam bahasa indonesia adalah sistem perencanaan, penyusunan program dan penganggaran (SP4). Model ini bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan pengarahan dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Bahwa PPBS merupakan suatu pendekatan sistematik yang berusaha untuk menetapkan tujuan mengembangkan program-program, untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternative dan menggunakan proses penganggaran untuk merefleksikan kegiatan program jangka panjang. 83 Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil penelitian di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan sudah menggunakan pendekatan PPBS, yaitu dengan adanya rapat kerja yang dilakukan sekolah setiap awal tahun ajaran untuk membahas program/kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. Keterbukaan dalam perencanaan anggaran dilakukan SMP N 03 Tangerang Selatan, yaitu dengan membuat RKAS (rencana kegiatan anggaran sekolah) pada tahun ajaran baru. Proses pembuatan RKAS menggunakan sistem bottom up, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru dan karyawan, komite) dan disetujui oleh atasan yaitu kepala sekolah, 83
Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, Op. cit, h. 51
93
direktur pendidikan, dan kepala keuangan. Dalam perencanaan anggaran sekolah pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, karyawan, dan komite yang membuat rencana anggaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah serta 8 standar pendidikan nasional. Selanjutnya mengenai penyusunan anggaran kegiatan sekolah (RKAS) yang terdapat disekolah harus melibatkan unsur pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini ditegaskan oleh teori Mulyono (2010) yaitu : “Penyusunan anggaran Kegiatan sekolah (RKAS) dilaksanakan dengan melibatkan beberapa unsure, diantaranya (1) Kepala Sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, (2) Orang Tua siswa dalam wadah komite sekolah, (3) Dinas pendidikan Kota/Kabupaten, dan (4) Pemerintah Kota/Kabupaten setempat”. 84 Dari teori diatas dikaitkan dnengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa dalam hal penyusunan RKAS harus melibatkan beberapa komponen, yakni pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. SMP N 03 Tangerang Selatan dalam penyusunan RKAS sudah melibatkan komponen tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawncara penelitian yang dilakukan baik oleh kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, bendahara, dan dewan guru serta karyawan di SMP N 03 Tangerang Selatan. Selanjutnya Transparansi dana BOS dalam aspek pelaksanaan BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan sudah menerapkan aturan yang berlaku dalam petunjuk teknis BOS dengan adanya keterlibatan guru, karyawan, dan komite sekolah dalam membuat anggaran kegiatan dan laporan pertanggungjawaban serta adanya bukti fisik (struk pembelanjaan barang/jasa). Dalam mengajukan anggaran, setiap pelaksana kegiatan (guru dan karyawan, komite) harus membuat proposal kegiatan dan mengisi lembar permintaan dana kegiatan, barang/jasa (bukti transaksi sementara). Lembar permintaan dana harus diotorisasi oleh Kepala
Sekolah dan
disetujui oleh Bendahara BOS. Para penanggung jawab kegiatan harus 84
Mulyono, ‘Konsep Pembiayaan Pendidikan” (Jogjakarta: Ar-Ruzz Meida), 2010, cet 1. H. 89
94
membuat proposal kegiatan, beserta dana yang dibutuhkan pada bukti transaksi sementara. Proposal dan bukti transaksi sementara diajukan kepada Kepala Keuangan sekaligus Bendahara BOS setelah dana keluar pihak atasan melakukan pengawasan dalam terlaksananya kegiatan sesuai tujuan, dan setelah kegiatan terlaksana para penanggung jawab harus membuat laporan pertanggungjawaban dalam kurun waktu 1 minggu. Pelaksanaan dana BOS disekolah salah satunya yaitu disalurkan pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Penggunaan dalam pelaksanaan dana BOS sudah ditegaskan dalam JUKNIS BOS , yang meliputi : “ pelaksanaan pelajaran, pengadaan sarana/prasarana, pemeliharaan sarana/prasarana, kesejahteraan pegawai,kegiatan belajar, pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pendataan”.
85
Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa salah satu pengalokasian/penggunaan anggaran dana BOS harus ditujukan untuk kegatan proses belajar mengajar. Selain untuk kegaitan belajar mengajar dikelas penggunan dana BOS digunakan sebagai pembayaran gaji guru honorer dan operasional sekolah lainnya. Dana BOS yang telah diperoleh SMP N 03 Tangerang Selatan sudah dialokasikan untuk proses kegiatan belajar mengajar dikelas. Hal ini dibuktikan dengan perolehana jawaban dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan pada pihak SMP N 03 Tangerang Selatan. Dari perolehan hasil jawaban yang diperoleh mengatakan bahwa pengalokasiana/penggunaan dana BOS sudah dialokasikan pada proses KBM. “Pada aspek Pencairan dan penggunaan dana BOS, SMP N 03 Tangerang Selatan membuat draf atau formulir K-1, K-2, K-3, K-7 dan K-7a kepada Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota sebagai perhitungan jumlah siswa di sekolah/ Madrasah 86
85
Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah h. 203 atau JUKNIS BOS JUKNIS BOS TAHUN 2015
86
95
Di SMP N 03 Tangerang Selatan, untuk mengetahui berapa jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat diterima oleh sekolah. SMP N 03 Tangerang Selatan sudah memiliki rekening sekolah yang nantinya akan langsung dana BOS tersebut disalurkan. Dengan melengkapi format-format sebagai dokumen dalam pencairan dana BOS. Dokumen tersebut seperti yang sudah dijelaskan pada teori sebelumnya. Dari perolehan hasil jawaban penelitian mengenai pencairan dana BOS terjadi keterlambatan pencairan dana BOS, sehingga operasional sekolah menjadi terhambat, namun demikian kepala sekolah SMP N 03 Tangerang Selatan dapat memberikan solusinya yakni dengan menggunakan dana BOS Pusat dan dana talangan dari koperasi sekolah. Dalam pelaporan dana BOS, SMP N 03 Tangerang Selatan membuat laporan secara tertulis dengan melaporkan penggunaan dana BOS untuk kegiatan sekolah secara Online dengan menggunakan aplikasi Laporan Pertanggungjawaban keuangan dana BOS di tingkat sekolah (ALPEKA BOS) dan membuat laporan pertanggungjawaban secara manual yakni dengran menjelaskan seluruh aspek dan tanda bukti dalam satu bundle laporan yang dijilid untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan yaitu yayasan, orang tua, dan pemerintah. Sedangkan monitoring terhadap hasil evaluasi anggaran dilakukan oleh pihak intern dan oihak ekstern yaitu sekolah, Dinas Pusat dan BOS Kabupaten/Kota, Menurut Buku Petunjuk Teknis BOS, laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan. Laporan disusun dengan mengacu pada buku kas umum (BOS K-3), Buku Pembantu Bank (BOS K-5), dan beserta dokumen pendukung lainnya sebagai bukti. Untuk laporan yang diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Format BOS K-2, BOS K-3, BOS K-4, BOS K-5, dan BOS K-6. Selanjutnya laporan yang perlu dibuat untuk diumumkan kepada masyarakat adalah laporan Penggunaan dana BOS (Format BOS-03). 87 87
materi peningkatan manajemen melalui penguatan tata kelola da akuntabilitas di sekolah/madrasah.2011 h.173
96
Dapat disimpulkan bahwa SMP N 03 Tangerang Selatan sudah menerapkan prinsip Akuntabilitas hal ini dibuktikan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BOS sebagai bentuk tanggungjawab sekolah terhadap penggunaan dana BOS yang dipergunakan untuk kegiatan atau program sekolah SMP N 03 Tangerang Selatan sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS sesuai dengan peraturan dalam JUKNIS BOS. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ristya Dwi Anggraini, bahwa dalam pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS, sangat diperlukan
dalam
rangka
meningkatkan
partisipasi
pemerintah
dan
masyarakat, yang dalam hal ini kaitannya dengan komite sekolah dan wali murid. Partisipasi masyarakat berupa dukungan yang diberikan oleh komite sekolah, wali murid, dan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah yang telah direncanakan dan tercantum dalam program RKAS. Hal tersebut memiliki kesamaan yang di lakukan oleh SMP N 03 Tangerang Selatan bahwa sekolah memberikan kesempatan kepada guru, karyawan, dan komite sekolah untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan/program sekolah. Partisipasi guru dan karyawan SMP N 03 Tangerang Selatan, yaitu dengan membuat daftar usulan kebutuhan yang akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan RKAS untuk satu tahun ajaran. Sedangkan hasil penelitian Giyanto mengemukakan bahwa keterlibatan guru dalam pembuatan pembuatan RKAS di sekolah negeri dilakukan pada saat rapat komite dan pelaksanaan program disesuaikan dengan anggaran yang telah disahkan. SMP N 03 Tangerang Selatan yang merupakan sekolah negeri telah melakukan pembukuan keuangan dengan baik. Sumber penerimaan dana SMP N 03 Tangerang Selatan yang berasal dari orang tua dan dana BOS dibuat laporan keuangannya secara terperinci. SMP N 03 Tangerang Selatan membuat laporan bulanan, tahunan, dan laporan pertanggungjawaban dana BOS kepada yayasan dan pemerintah sebagai bentuk tranparansi implementasi
97
pengelolaan dana sekolah kepada stakeholders. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giyanto, bahwa sekolah dikatakan transparan jika pelaporan dilakukan secara intern dan ekstern mulai dari laporan triwulan, semester, dan tahunan. SMP N 03 Tangerang Selatan juga telah melakukan penanganan yang baik dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana BOS yang diakibatkan oleh keterlambatan pencairan dana BOS pada periode triwulan 1 tahun 2016. Yang menyebabkan kekurangan dana pada program dan kegiatan yang telah direncanakan pada periode triwulan satu. Strategi yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi dampak dari keterlambatan dana BOS tersebut yaitu dengan menggunakan dana BOSNAS dan dana talangan dari koperasi sekolah. Lalu strategi lain yang digunakan untuk mencairkan dana pada triwulan satu yang telah hangus yaitu dengan mengalokasikan dana pada triwulan selanjutnya, dengan cara menambahkan program atau kegiatan sekolah. Sehingga dengan strategi tersebut dana BOS yang hangsu dapat dicairkan kembali dan dapat membayar pinjaman dari dana BOSNAS dan dana talangan dari koperasi sekolah.
F. Keterbatasan Penelitian Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, ada beberapa kesulitan yang penulis alami dalam melakukan penelitian ini, salah satuya yakni sebagai berikut: 1. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, masih dari pelaku/pelaksana pengelola dana BOS. Perolehan data belum melibatkan Dinas Pendidikan serta wali siswa. Sehingga data cenderung bersifat subyektif. 2. Saat pelaksanaan penelitian, sekolah sedang membuat laporan periode triwulan ke-3 sehingga data tersebut belum bisa diteliti oleh peneliti. 3. Pencocokan
data
pembukuan
pengelolaan
Dana
BOS
dengan
kepelengkapan bukti transaksi belum dilakukan oleh peneliti. 4. Sekolah sulit terbuka memberikan informasi mengenai data keuangan sekolah.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Transparansi pengelolaan anggaran Dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan sudah transparan. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan dalam menyusun RKAS serta terbuka mengenai informasi penerimaan dana, penggunaan dana serta informasi yang disediakan mengenai pengelolaan dana BOS dalam bentuk RKAS. Serta partisipasi warga sekolah dalam pengelolaan anggaran dana BOS. 2. Akuntabilitas pengelolaan anggaran Dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan dapat dilihat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa lampiran formulir BOS K-1, K-2, K-06B, dan K-7 yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan ketua Komite Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Ketua Komite. Lampiran formulir pertanggungjawaban tersebut dikirim kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Serta menempelkan formulir BOS K-1 dipapan pengumuman sekolah sebagai bentuk laporan penggunaan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan. Sedangkan monitoring terhadap hasil evaluasi anggaran dilakukan oleh pihak yayasan dan manajemen yang dilakukan setiap bulan dan penggunaan dana BOS disampaikan setiap triwulan untuk dana BOS Pusat dan BOS Kabupaten/Kota, serta dana BOS Provinsi dilaporkan per semester.
B. SARAN Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan sekolah dalam kegiatan mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah, yaitu sebagai berikut:
98
99
a. Bagi pemerintah, Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan secara intensif langsung kepada sekolah agar masalah mengenai keterlambatan dana BOS di sekolah dapat langsung dengan cepat ditanggulangi. b. Bagi sekolah, Memberikan informasi kepada seluruh guru dan karyawan serta komite sekolah mengenai rencana anggaran kegiatan sekolah secara menyeluruh, realisasi anggaran, dan evaluasi anggaran melalui rapat/musyawarah kerja. c. Bagi peneliti lain,
Bagi peneliti yang selanjutnya akan melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan dana BOS disarankan mengambil masalah penelitian pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah/yayasan, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam segi kemampuan, dan waktu untuk melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut.
100
DAFTAR PUSTAKA
Adrianto, Nico, Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government, Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Depok:PT Rajagrafindo Persada, 2015. Akuntono, Indra. Utak-Atik Mekanisme Penyaluran Dana BOS, (http://edukasi.kompas.com/utakatik.mekanisme.penyaluran.dana.bos). 2015. diakses pada 12 Januari 2016 Pukul 09.00 WIB Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:PT Rineka Cipta,2010. Asmani, Jamal ma’ruf, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah, Jogjakarta: DIVA Press, 2012. Ayu Nur Azizah, “Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Bagi Anak Terlantar di Panti Asuhan Nurul Qur’an Bekasi, Jakarta: 2014. Buku Panduan BOS, Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2010. Buku Panduan BOS, Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2007. Buku Panduan BOS, Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2012. Buku panduan BOS, Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. 2015 Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan ilmu social lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009. Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah, Jakarta: Dinas dan Depag. 2005. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Efisiensi Penggunaan APBN di Daerah, Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BOS, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD: 2008 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah, Jakarta: Kemendikas,2011.
101
Fattah, Nanang. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009. Fattah, Nanang. Sistem Penjamin Mutu Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya: 2012. FITK. Pedoman Penulisan Skripsi. Jakarta: FITK. 2015. Giyanto, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Belah 1 Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. Harsono, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007. Hasbullah,
Dasar-Dasar
Ilmu
Pendidikan,
Jakarta:PT.Raja
Grafindo
Persada,2009. Hastyarini, Ega Rezky, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Kompri, Manajemen Sekolah Teori & Praktek, Bandung: Alfabeta, 2014. Materi Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah. Panduan Pengelolaan Sekolah.2011. Maryono, Waancara, Ciputat, 16 September 2016. Minarti, Sri.
Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara
Mandiri, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011. Modul Khusus Komunitas: Transparansi Akuntabilitas, h. 8 (www.p2kp.org), diakses tanggal 07 Januari 2017, Pukul 13.25 WIB Mulyasa,E Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006 Mulyasana, Dede. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing Tinggi, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011.
102
Mulyono , M.A, Konsep Pembiayaan Pendidikan, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010. Mustari, Mohamad, Manajemen Pendidikan, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kegiatan BOSDA di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. 2015 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 9 ayat (1) dan (2). Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 53 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012, pasal 1 ayat 2 Parwita Desi, Diah Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama (SMp) Negeri di Kabupaten Banyumas Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. Riyadi, Sugeng , Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Peningkatan Manajemen Sekolah di MTs Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan, Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik, Bandung : PT Refika Adi tama , 2009. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2010. Suharsaputra, Uhar Administrasi Pendidikan, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010. Suherman, Wawancara, Ciputat 16 September 2016.
103
Suparlan, Manajemen Berbasis Sekolah Dari Teori sampai dengan praktik, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013 Tim Dosen Administrasi Pendidikan . Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakrya. 2009. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) Waluyo, Manajemen Publik, Bandung: Mandar Maju, 2007. Zuriah, Nurul .Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu social lainnya, Jakarta: Kencana prenada media group, 2009
Lampiran 1 PEDOMAN DOKUMENTASI
Nama Sekolah
: SMP Negeri 03 Tangerang Selatan
Alamat Sekolah
: Jl. Ir. H Juanda Ciputat Timur Tangerang Selatan
No. 1.
Dimensi Organisasi
Sumber Dokumen Profil sekolah Sejarah berdirinya sekolah Visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah Struktur organisasi sekolah Sarana dan prasaran
2.
Ketenagaan
Data tenaga pendidik Data tenaga kependidikan Data peserta didik
3.
Dana BOS
RKAS Laporan Keuangan dan SPJ dana BOS Pembukuan BOS Dokumen lain yang relevan
1
Keterangan Ada
Tidak ada
Lampiran 2 PEDOMAN OBSERVASI Nama Sekolah
: SMP Negeri 03 Tangerang Selatan
Alamat Sekolah
: Jl. Ir. H Juandan Ciputat Timur Tangerang Selatan
No
Uraian Pengamatan
1.
Keadaan Fisik Sekolah
2.
Sarana
Deskripsi Hasil Pengamatan
sekolah
yang
menggunakan dana BOS 3.
Keadaan Bangunan Sekolah
4.
Pelaksanaan penyusunan RKAS BOS
5.
Pembukuan BOS
penggunaan
beserta
bukti
dana fisik
pembelanjaan 6.
Publikasi
sekolah
penerimaan
dan
terkait
pengeluaran
dana BOS 7.
Laporan bentuk sekolah
2
dana
BOS
sebagai
pertanggungjawaban
Lampiran 3 PEDOMAN WAWANCARA
KEBIJAKAN SEKOLAH 1. PERENCANAAN 1. Apakah sekolah membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) ? a.
Kapan RKAS dibuat?
b.
Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan RKAS?
c.
Bagaimana proses pembuatan RKAS?
2. Apakah ditengah tahun pelajaran sekolah menyusun RKAS perubahan? Mengapa demikian? 3. Apakah sekolah membentuk tim belanja barang dan dapat difungsikan dengan baik? 4. Apakah pembentukan tim belanja barang terpisah dengan tim penerima barang? 5. Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Sealatn? 6. Apakah sekolah memiliki data siswa untuk keperluan dokumen dana BOS? 7. Apakah sekolah membentuk Tim Manajemen BOS secara khusus?
PELAKSANAAN 1. Apakah pelaksanaan manajemen keuangan sekolah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan? 3. Bagaimana mekanisme pencairan dana BOS oleh sekolah? 4. Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengambilan dana BOS? 5. Dalam setiap periodenya kapan sekolah menerima dana BOS?
3
6. Bagaimana mekanisme pemerintah menyalurkan dana BOS sampai kepada Sekolah? 7. Siapa saja yang bertugas mengambil dana BOS ke Bank Pemerintah ? 8.
Apakah ada pungutan atau pengurangan dana dari pihak manapun terkait pengambilan dana BOS?
9. Untuk tahun 2015, apakah ada siswa yang mutasi atau keluar dari sekolah ini? Bagaimana sekolah menyikapinya terkait dana BOS? 10. Apakah penyaluran dana BOS tahun 2015 tepat waktu dan sesuai ketentuan? 11. Bagaimana proses penggunaan dana BOS? 12. Apakah
semua kebutuhan operasional sekolah sudah terpenuhi dengan
adanaya dana BOS? Jika kurang Bagaimana upaya untuk mengatasi kekurangannya? 13. Apakah pengeluaran uang sekolah sesuai dengan RKAS. 14. Apakah sekolah masih bisa menggali dana dari orang tua/sumber lain selain dari dana BOS? 15. Dengan adanya panduan penggunaan dana BOS, apakah tidak mempersulit sekolah untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan?
PEMBUKUAN 16. Apakah bendahara BOS bisa melaksanakan pembukuan secara rutin? Mengapa? 17. Bagaimana mekanisme pembelian menggunakan dana BOS? 18. Siapa saja yang terlibat dalam pembelian barang/jasa? 19. Seberapa penting keterbukaan dalam pengelolaan dana BOS? 20. Pernahkan ada keluhan dan pengaduan dari guru, komite, maupun orang tua siswa terkait pengelolaan dana BOS?
PELAPORAN 21. Apakah bendahara menyusun laporan dana BOS sesuai ketentuan?
4
22. Melalui media/forum apa laporan dana BOS disampaikan? 23. Siapa saja pihak yang diberi laporan?
HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DANA BOS 24. Apakah terdapat hambatan dalam menyusun RKAS? 25. Apakah terdapat hambatan dalam penggunaan dana BOS? 26. Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan dana BOS? 27. Apakah terdapat hambatan dalam pembukuan dana BOS? 28. Apakah terdapat hambatan dalam pelaporan penggunaan dana BOS? 29. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan dana BOS tersebut?
DAMPAK KETERLAMBATAN PENCAIRAN DANA BOS 30. Mengapa terjadi keterlambatan pencairan dana BOS? 31. Hal-hal apasaja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan dana BOS? 32. Apa dampak dari keterlambatan pencairan dana BOS? 33. Siapa saja yang mengetahui tentang terjadinya keterlambatan pencairan dana BOS? 34. Bagaimana strategi sekolah dalam mengatasi dampak keterlambatan pencairan dana BOS?
5
Lampiran 4 REKAP HASIL DOKUMENTASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMP NEGERI 03 TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 Nama Sekolah Alamat Sekolah No
: SMP Negeri 03 Tangerang Selatan : Jl. Ir. Juanda Ciputat Tangerang Selatan
Dimensi
1.
Organisasi
2.
Sumber Dokumen
Ada
Tidak ada
Profil sekolah
√
-
Sejarah berdirinya sekolah
√
-
Visi, misi, tujuan, dan sasaran
√
-
Struktur organisasi sekolah
√
-
Sarana dan prasaran
√
-
Data tenaga pendidik
√
-
√
-
Data peserta didik
√
-
RKAS
√
-
Laporan Keuangan dan SPJ dana
√
-
Pembukuan BOS
√
-
Publikasi dana yang diterima
√
-
sekolah
Ketenagaan Data tenaga kependidikan
3.
Keterangan
BOS Dana BOS
(terpajang)
6
Lampiran 5 HASIL OBSERVASI Nama Sekolah Alamat Sekolah Pelaksanaan Observasi
: SMP Negeri 03 Tangerang Selatan :Jl. Ir. H Juanda Ciputat Timur Tangerang Selatan : Berlangsung Agustus-Oktober 2016
No Uraian Pengamatan 1.
Deskripsi Hasil Pengamatan
Keadaan
Fisik Keadaan fisik di SMP Negeri 03 Tangerang
Sekolah
Selatan tergolong baik. Ruang kelas dalam keadaan bersih, keadaan ruang lain juga tergolong
baik
dan
bersih
sehingga
mendukung kegiatan belajar mengajar dengan nyaman. 2.
Sarana sekolah yang Sarana milik sekolah yang didanai daengan menggunakan BOS
dana dana BOS terdiri dari buku kurikulum 2013 dan buku teks pelajaran yang disimpan di ruang perpustakaan. Alat tulis sekolah, alat praktikum/alat peraga pelajaran, peralatan kebersihan, bahan untuk praktikum, yang disimpan di satu tempat dan penggunaannya akan dikontrol melalui buku penggunaan. Kebutuhan obat-obatan disimpan diruang UKS. Pengadaan penunjuk ruang, proyektor yang dipasang di setiap kelas, running text yang terdapat di gedung utama SMP N 03 Tangerang Selatan, papan data dinding, papan slogan
yang
dilakukan
pemasangan
di
lingkungan sekolah. Mic yang terdapat di ruang resepsionis, meja komputer, finger print
7
yang diletakan di lobby sekolah untuk presensi guru dan karyawan. Pengadaan CCTV yang dipasang diruang-ruang kelas dan laboratorium. 3.
Keadaan
Bangunan Bangunan sekolah dalam kondisi baik.
Sekolah 4.
Pembukuan
Dalam pembukuan dana BOS SMP N 03
penggunaan
dana Tangerang Selatan memiliki tiga pembukuan
BOS beserta bukti yakni adanya buku kas umum, buku pembantu fisik pembelanjaan 5.
Publikasi terkait
pajak, dan buku pembantu bank.
sekolah Publikasi yang dilakukan oleh sekolah dengan penerimaan memasang papan pengumuman terkait rincian
dan pengeluaran dana RKAS pada tahun anggaran. Mengenai BOS
pengelolaan dana BOS SMP N 03 Tangerang Selatan dilakukan dengan menginformasikan pengelolaan dana BOS
kepada wali murid
pada saat rapat tahun ajaran baru. 6.
Laporan dana BOS Laporan dana BOS SMP N 03 Tangerang sebagai
bentuk Selatan berbentuk dua laporan, yakni laporan
pertanggungjawaban
yang langsung di online kan dalam aplikasi
sekolah
dana BOS, dan laporan yang berbentuk tulisan yang didalamnya terdapat bukti dan rincian pendapatan biaya dan pengeluaran belanjanya serta dengan bukti-bukti struk belanja.
8
LAMPIRAN 6 Hasil Wawancara
Informan
: Mulyono, SE., M.Pd
Jabatan
: Kepala Sekolah
Hari/Tanggal : Jum’at, 16 September 2016 Waktu Tempat
: 12.35- 13.15 : Ruang Kepala Sekolah SMP Negeri 03 Tangerang Selatan
1) Apakah pelaksanaan manajemen keuangan sekolah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Jawab: iya sudah sesuai 2) Apakah mekanisme pencairan dana BOS sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah? Jawab: iya sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana penggunaan dana BOS 3) Apakah ada hambatan dalam pengelolaan dana BOS? Jawab: hambatan yang dialami adalah secara teknis pengelolaan dana BOS, untuk tahun ini terjadi keterlambatan pada triwulan pertama, dana BOS terlambat pengesahanya dari pemerintah daerah sehingga dana tersebut tidak turun? 4) Bagaimana terjadinya keterlambatan dana BOS? Jawab: disebabkan karena ketidak siapan SDM dari pemerintah daerah, biasanya ditahun-tahun sebelumnya kami (sekolah) mengirimkan dokumen dana BOS yang berkaitan dengan pencairan dana berupa dokumen manual, namun terjadi perubahan teknis dalam penyerahan dokumen yaitu dengan menggunakan sistem online. 5) Apa dampak dari keterlambatan pencairan dana BOS?
9
Jawab: dampaknya yaitu hangusnya dana pada triwulan pertama sehingga berakibat pada penganggaran kegiatan yang sudah direncanakan pada periode triwulan pertama. 6) Apa kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengatasi dampak dari keterlambatan pencairan dana BOS? Jawab: untuk mengatasi masalah tersebut, sekolah menggunakan dana dari BOS Pusat dan dana talangan dari koperasi sekolah. 7) Apa strategi sekolah dalam mengatasi hangusnya dana BOS ? Jawab: dana BOS yang tidak cair dan hangus dialokasikan kembali untuk periode selanjutnya, pada periode selanjutnya kami adakan penambahan program dan kegiatan guna mencairkan kembali dana BOS yang hangus pada periode triwulan pertama, dan untuk mengganti dana BOS Pusat dan dana talangan dari koperasi sekolah.
Ciputat, 16 September 2016
(H. Maryono, SE., M.Pd)
10
Hasil Wawancara
Informan
: Suherman, S.Pd
Jabatan
: Bendahara BOS
Hari/Tanggal : Jum’at 16 September 2016 Waktu
: 10.00-12.00 WIB
Tempat
: Ruang Tata Usaha SMP Negeri 03 Tangerang Selatan
1) Apakah sekolah membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) ? Jawab: Iya a. Kapan RKAS dibuat? Jawab: Sebelum tahun ajaran, membuat draft pada bulan April, dan pembuatan akhir RKAM pada bulan Mei-Juni b. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan RKAS? Jawab: Tim Manajemen yaitu, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan guru. c. Bagaimana proses pembuatan RKAS? Jawab: Identifikasi kebutuhan, prioritas kegiatan/program, mencari kisaran dana yang dibutuhkan, pengajuan, dan disetujui oleh atasan (Kepala Sekolah), dan melakukan pengawasan dana. 2) Apakah ditengah tahun pelajaran sekolah menyusun RKAS perubahan? Mengapa demikian? Jawab: Iya, karena antara yang direncanakan dengan kebutuhan riil pelaksanaan terkadang tidak mesti sama. Dan jumlah angka-angka yang telah direncanakan dengan realisasi terkadang berubah, dan ketika dana lebih maka dapat digunakan untuk kegiatan lainnya. 3) Apakah sekolah membentuk tim belanja barang dan dapat difungsikan dengan baik?
11
Jawab: Iya. Sekolah membentuk tim belanja barang yang teridir dari Tim Manajemen BOS yakni Kepala sekolah, Kepala TU, Bendahara BOS. 4) Apakah pembentukan tim belanja barang terpisah dengan tim penerima barang? Jawab: Tim belanja dan tim penerima barang dengan orang yang yang sama dalam Tim manajemen BOS Madrasah. 5) Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan? Jawab: Perencanaan penggunaan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan sesuai dengan RKAS BOS yang telah dibuat oleh Tim Manajemen BOS Sekolah. Dan peruntukannya sesuai dengan JUKNIS BOS dari pemerintah. 6) Siapa saja pihak yang ikut serta dalam proses penyusunan RAB BOS? Jawab: Tim Manajemen BOS Sekolah yakni Kepala Sekolah, Bendahra BOS, dewan guru. 7) Apakah sekolah memiliki data siswa untuk keperluan dokumen dana BOS? Jawab: Iya, sekolah memiliki data siswa 8) Bagaimana mekanisme pelaksanaan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan? Jawab: Mekanisme pelaksanaan dana BOS mulai dari sekolah mengirim jumlah data siswa dan menandatangani surat perjanjian bantuan dengan menyertakan format BOS-02A dan Format BOS-02B. 9) Bagaimana mekanisme pengambilan dana BOS oleh sekolah setiap dana BOS Cair? Jawab: Pengambilan dana BOS ke bank dilakukan setiap sesuai kebutuhan. 10) Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengambilan dana BOS? Jawab: Rekening
sekolah dan cek giro, serta menunjukkan bukti KTP/SIM
Bendahara atau Kepala Sekolah. 11) Siapa saja yang bertugas mengambil dana BOS ke Bank Pemerintah ? Jawab: Kepala Sekolah dengan Bendahara BOS
12
12) Apakah ada pungutan atau pengurangan dana dari pihak manapun terkait pengambilan dana BOS? Jawab: Tidak ada pungutan dari lain pihak dalam pengambilan dana BOS, dana dana tersebut utuh dari jumlah yang ada di rekening sekolah. 13) Untuk tahun 2015, apakah ada siswa yang mutasi atau keluar dari sekolah ini? Bagaimana sekolah menyikapinya terkait dana BOS? Jawab: Mutasi keluar tidak ada, yang ada siswa baru. Sekolah menyikapinya dengan menambahkan data online jumlah siswa ke dalam web sekolah khusus mengenai jumlah data siswa, sehingga akan otomatis terbaca online oleh pemerintah mengenai penambhan jumlah siswa. 14) Apakah penyaluran dana BOS tahun 2015 tepat waktu dan sesuai ketentuan? Jawab: Tidak semua tepat waktu. Pada triwulan pertama dana BOS mengalami keterlambatan dari Daerah sehingga menyebabkan sekolah memutar dana koperasi dan dana BOSNAS. 15) Apakah
semua kebutuhan operasional sekolah sudah terpenuhi dengan
adanaya dana BOS? Jika kurang Bagaimana upaya untuk mengatasi kekurangannya? Jawab: Terpenuhi iya 16) Apakah pengeluaran uang sekolah sesuai dengan RKAS? Jawab: Pada saat pelaksanaan, seluruh kegiatan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya dalam RKAS, namun biasanya ada penambahan kegiatan pada saat pelaksanaan dan belum dibuatkan anggaran dalam RKAS, maka sekolah dapat membuat kembali RKAS perubahan yang nantinya akan diajukan kembali kepemerintah Kota. 17) Apakah sekolah masih bisa menggali dana dari orang tua/sumber lain selain dari dana BOS? Jawab: Bisa, namun dengan perseujuan seluruh orang tua siswa dan komite, hal ini khusus untuk kelas bilingual dan kelas akselarasi atau kelas percepatan.
13
18) Dengan adanya panduan penggunaan dana BOS, apakah tidak mempersulit sekolah untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan? Jawab: Tidak menyulitkan, sekolah sangat terbantu dengan adanya panduan penggunaan dana BOS, agar sekolah dapat mengalokasikannya sesuai dengan kegiatan/program sekolah dengan baik.
PEMBUKUAN 19) Apakah bendahara BOS bisa melaksanakan pembukuan secara rutin? Mengapa? Jawab: Iya saya selaku bendahara BOS dapat melaksanakan tugasnya yakni melakukan pembukuan keuangan dana BOS, setiap pengeluaran belanja yang digunakan oleh sekolah denga tidak lupa selalu menyimpan bukti fisik dari pembelian yang dilakukan. 20) Bagaimana mekanisme pembelian menggunakan dana BOS? Jawab: Mekanisme pembelian barang/jassa yang menggunakan dana BOS, seharusnya dilakukan oleh Tim belanja khusus namun demikina dalam pelaksanaannya sekolah membebaskan siapa saja yang membeli barang/jasa yang dibutuhkan sekolah dengan orang tersebut membawa bukti fisik untuk dicataat dalam pembukuan dana BOS oleh Bendahara BOS, dan bendahara BOS memeriksa keabsahannya terlebih dahulu. 21) Siapa saja yang terlibat dalam pembelian barang/jasa? Jawab: Tim manajemen belanja BOS yakni Kepala Sekolah dan bendahara. Guru dan karyawan lainnya hanya memberikan laporan mengenai apa saja yang dibutuhkan. 22) Seberapa penting keterbukaan dalam pengelolaan dana BOS? Jawab: Dalam pengelolaan dana BOS sangat penting adanya keterbukaan. Sekolah diharapkan dapat merencanakan dan mengelola anggaran sekolah secara mandiri, tranparan dan akuntabel. Komite sekolah seluruh guru dan karyawan mengetahui berpa jumlah dana yang diterima sekolah dan dana yang dikeluarkan
14
sekolah dengan demikian sekolah akan semakin dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidkan sekolah. 23) Pernahkan ada keluhan dan pengaduan dari guru, komite, maupun orang tua siswa terkait pengelolaan dana BOS? Jawab: Tidak pernah, selama ini sekolah menjalankan pengelolaan dana BOS dengan sebaik-baiknya dan belum pernah ada guru, komite, maupun orang tua siswa yang mengadukan keluahannya.
PELAPORAN 24) Apakah bendahara menyusun laporan dana BOS sesuai ketentuan? Jawab: Bendahara BOS membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan. Laporan disusun dengan mengacu pada Buku Kas Umum (BOS K-3), format BOS K-4, BOS K-5, BOS K-6. Beserta dokumen pendukungnya sebagai bukti. 25) Melalui media/forum apa laporan dana BOS disampaikan? Jawab: Media yang digunakan untuk melapaorkan penggunaan dana BOS ada dua yang pertama yakni dengan sistem Aplikasi Online bernama ALPEKA (Aplikasi Laporan Petanggungjawaban Keuangan dana BOS di Tingkat Sekolah). dan membuat laporan dengan hardcopy yakni berkas dan dokumen yang diperluakan di print out dan diberikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Dana untuk keterbukaan sekolah melaporkan dengan menggunakan papan informasi penggunaan dana BOS sesuai dengan format BOS-03. 26) Siapa saja pihak yang diberi laporan? Jawab: Pihak yang diberi laporan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, masyarakat, dan seluruh stakeholders.
HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DANA BOS 27) Apakah terdapat hambatan dalam menyusun RKAS? Jawab: Tidak ada . selama penyusunan RKAS semuanya berjalan dengan lancer.
15
28) Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan dana BOS? Jawab: Dalam pengelolaan dana BOS ada beberapa hambatan diantaranya dalam pembukuan, dan Pencairan dan BOS. Dalam pembukuan dana BOS yakni adanya bukti pembelian barang/jasa yang hilang atau lupa untuk membuat bukti fisik seperti bon, nota. Dalam pencairan dana BOS pernah mengalami keterlambatan pada triwulan pertama,yang menyebabkan kekurangan dana pada program dan kegiatan yang telah direncanakan. 29) Bagaimana upaya mengatasi keterlambatan dana BOS tersebut? Jawab: Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana BOS sekolah memutar dana BOS Pusat dan dana talangan dari koperasi sekolah untuk operasional sekolah sampai menunggu dana BOS cair. Selanjutnya untuk pembukuan dana BOS akan lebih teliti dalam menyimpan bukti fisik pembelian barang/jasa.
Ciputat, 16 September 2016
(Suherman, S.Pd)
16
Hasil Wawancara
Informan
:
Jabatan
: Wakil Kepala Sekolah Bidang
Hari/Tanggal : Jum’at 16 Oktober 2016 Waktu
: 10.00-12.00 WIB
Tempat
: Ruang Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 03 Tangerang Selatan
1. Apakah sekolah membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) ? Jawab: Iya a. Kapan RKAS dibuat? Jawab: Sebelum memasuki tahun ajaran baru b. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan RKAS? Jawab: Kepala Sekolah, Guru, dan staff c. Bagaimana proses pembuatan RKAS? Jawab: Terakit RKAS seluruh guru, dan saya selaku administrasi dilibatkan dalam penyusunan, masing-masing mengumpulkan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan sekolah. 2. Apakah sekolah membentuk tim belanja barang dan dapat difungsikan dengan baik? Jawab: Iya. Sekolah membentuk tim belanja barang BOS yakni Kepala sekolah, Kepala TU, Bendahara BOS. 3. Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan? Jawab: Perencanaan penggunaan dana BOS di SMP N 03 Tangerang Selatan yang telah dibuat oleh Tim Manajemen BOS Madrasah. Dan peruntukannya sesuai dengan JUKNIS BOS dari pemerintah. 4. Siapa saja yang bertugas mengambil dana BOS ke Bank Pemerintah ? Jawab: Kepala Sekolah dengan Bendahara BOS
17
5.
Apakah ada pungutan atau pengurangan dana dari pihak manapun terkait pengambilan dana BOS? Jawab: Tidak ada pungutan dari lain pihak dalam pengambilan dana BOS, dana dana tersebut utuh dari jumlah yang ada di rekening sekolah.s
6. Apakah penyaluran dana BOS tahun 2015 tepat waktu dan sesuai ketentuan? Jawab: Tidak semua tepat waktu. Pada triwulan kedua dana BOS mengalami keterlambatan dar pusat sehingga menyebabkan sekolah memutar dana BOS Pusat dan dan atalangan dari koperasi sekolah. 7. Apakah pengeluaran uang sekolah sesuai dengan RKAS? Jawab: Pada saat pelaksanaan, seluruh kegiatan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya dalam RKAS, namun biasanya ada penambahan kegiatan pada saat pelaksanaan dan belum dibuatkan anggaran dalam RKAS, maka sekolah dapat membuat kembali RKAS perubahan yang nantinya akan diajukan kembali kepemrintah Kota. 8. Apakah sekolah masih bisa menggali dana dari orang tua/sumber lain selain dari dana BOS? Bisa, namun dengan perseujuan seluruh orang tua siswa dan komite, untuk kelas khusus bilingual dan kelas akselarasi atau kelas percepatan. 9. Bagaimana mekanisme pembelian menggunakan dana BOS? Mekanisme pembelian barang/jassa yang menggunakan dana BOS, seharusnya dilakukan oleh Tim belanja khusus namun demikina dalam pelaksanaannya sekolah membebaskan siapa saja yang membeli barang/jasa yang dibutuhkan sekolah dengan oarng tersebut membawa bukti fisik untuk dicataat dalam pembukuan dana BOS oleh Bendahara BOS, dan bendahara BOS memeriksa keabsahannya terlebih dahulu. 10. Seberapa penting keterbukaan dalam pengelolaan dana BOS? Jawab: Dalam penelolaan dana BOS sangat penting adanya keterbukaan. Sekolah diharapkan dapat merencanakan dan mengelola anggaran sekolah secara mandiri, tranparan dan akuntabel. Komite sekolah seluruh guru dan karyawan
18
mengetahui berapa jumlah dana yang diterima sekolah dan dana yang dikeluarkan sekolah dengan demikian sekolah akan semakin dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidkan sekolah. 11. Melalui media/forum apa laporan dana BOS disampaikan? Jawab: Media yang digunakan untuk melapaorkan penggunaan dana BOS ada dua yang pertama yakni dengan sistem Aplikasi Online bernama ALPEKA (Aplikasi Laporan Petanggungjawaban Keuangan dana BOS di Tingkat Sekolah). dan membuat laporan dengan hardcopy yakni berkas dan dokumen yang diperluakan di print out dan diberikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Dana untuk keterbukaan sekolah melaporkan dengan menggunakan papan informasi penggunaan dana BOS sesuai dengan format BOS-03. 12. Siapa saja pihak yang diberi laporan? Jawab: Pihak yang diberi laporan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, masyarakat, dan seluruh stakeholders.
HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN DANA BOS 13. Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan dana BOS? Jawab: Dalam pengelolaan dana BOS ada beberapa hambatan diantaranya dalam pembukuan, dan Pencairan dana BOS. Dalam pembukuan dana BOS yakni adanya bukti pembelian barang/jasa yang hilang atau lupa untuk membuat bukti fisik seperti bon, nota. Dalam pencairan dana BOS pernah mengalami keterlambatan pada triwulan pertama yang menyebabkan kekurangan dana untuk seluruh program dan kegiatan triwulan pertama. 14. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan dana BOS tersebut? Jawab: Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalama pengelolaan dana BOS sekolah memutar dana BOS Pusat dan dana talangan Koperasi sekolah sampai
19
menunggu dana BOS cair. Selanjutnya untuk pembukuan dana BOS akan lebih telit i dalam menyimpan bukti fisik pembelian barang/jasa.
Ciputat, 16 Oktober 2016
(Nurlaelah Puspitasari,S.Ag)
20
Hasil Wawancara Informan
: Rendra Al Mubarok, SEI
Jabatan
: Guru Honor
Hari/Tanggal : Selasa, 20 September 2016 Waktu
: 10.10 - 10.45 WIB
Tempat
: Ruang Guru SMP N 03 Tangerang Selatan
1. Bagaimana kontribusi BOS terhadap peningkatan kesejahteraan guru honor? Jawab: Kontribusi dana BOS berkaitan dengan
memberi tunjangan dan
kesejahteraan yang layak untuk guru honor. 2. apakah guru terlibat dalam penyusunan RKAS? Jawab: iya guru terlibat dalam penyusunan RKAS 3. apakah guru mengetahui telah terjadi keterlambatan pencairan dana BOS? Jawab: iya guru mengetahui telah terjadi keterlambatan dana BOS 4. apa dampak yang dirasakan guru terkait keterlambatan dana BOS? Jawab: tidak ada dampak yang dirasakan langsung oleh guru, terutama guru honor yang honorariumnya diambil dari dana BOS 5. kapan gaji guru diberikan oleh sekolah? Jawab: biasanya gaji guru honor diberikan pada minggu pertama hingga minggu kedua 6. apakah pernah mengalami keterlambatan dalam pemberian gaji honorarium guru? Jawab: pernah tapi tidak sering, hanya telat beberapa hari saja, tapi jangka waktu pemberian gaji paling lambat hingga minggu kedua Depok, 16 Oktober 2016
(Rendra Al Mubarok, SEI)
21
Lampiran 7 DATA TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SMP N 03 TANGERANG SELATAN AJARAN 2015/2016 No
Mata Pelajaran
Jumlah
Status Guru
Guru
1
Pendidikan
PNS
GTT
Bantu
Honor
4
2
-
1
1
3
3
-
-
-
Agama 2
Pendidikan Kewarganegaraan
3
Metematika
7
6
-
-
1
4
Bahasa Indonesia
9
9
-
-
-
5
Bahasa Inggris
7
6
-
-
1
6
Ilmu
8
8
-
-
-
8
8
-
-
-
Pengetahuan Alam 7
Ilmu Pengetahuan Sosial
8
Penjaskes
4
4
-
-
-
9
Pendidikan Seni 3
3
-
-
-
-
-
-
3
Budaya 10
22
Prakarya
3
11
Muatan Lokal
3
3
-
-
-
12
BP/BK
3
2
-
-
1
62
54
-
1
7
Total
23
Lampiran 8 DATA JENJANG PENDIDIKAN DAN STATUS GURU DI SMP NEGERI 03 TANGERANG SELATAN 2015/2016 No
Tingkat Pendidikan
Status Guru GT
GTT
Jenis Kelamin Laki-
Jumlah Ket.
Perempuan
laki 1
S3 / S2
8
1
2
7
9
2
S1
44
5
17
32
49
3
D-4
-
-
-
-
-
4
D3/Sarmud
2
1
3
-
3
5
D2
-
-
-
-
-
6
D1
-
-
-
-
-
7
SMA
-
-
-
-
-
Total
54
7
22
39
61
24
Lampiran 9 Jenjang pendidikan Tenaga Administrasi (TU) dan statusnya SMP NEGERI 03 TANGERANG SELATAN No
Tingkat
Status
Pendidikan
Kepegawaian PNS
Jenis Kelamin
Laki2
Honor
Jumlah
Perempuan
1
S1 / S2
3
1
2
2
4
2
D3 / Sarmud
-
-
-
-
-
3
D2
-
-
-
-
-
4
D1
-
-
-
-
-
5
SMA
-
2
2
-
2
3
3
4
2
6
Total
No
Jenis Tenaga
1
Tenaga
Status
Jenis Kelamin
PNS Honor Laki2 Perempuan 2
-
1
-
3
-
1
Ket.
Tingkat
Jumlah
Pendidikan
1
S1
2
1
S1
1
Perpustakaan 2
Tenaga Laboratorium Total
25
1
2
3
Lampiran 10 DATA ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL) SMP NEGERI 03 TANGERANG SELATAN TAHUN 2015/2016 No
Data Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Siswa Laki-
Perempua
laki
n
Jumlah
1
Kelas VII
9
155
171
326
2
Kleas VIII
9
169
2448
417
3
Kelas IX
9
174
221
395
4
Kelas VII Billingual
1
17
19
36
5
Kelas VIII Billingual
1
17
23
40
6
Kelas IX Billingual
1
18
22
40
7
Kelas VII Aksel
1
9
16
25
8
Kelas VIII Aksel
1
8
17
25
Jumlah
32
567
737
1304
26
Lampiran 11
DATA SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH SMP NEGERI 03 TANGERANG SELATAN No
Jenis Ruangan/
.
Jml Ukuran
Bangunan
Kondisi Ruangan
PxL B
A
Ruang Belajar :
1
Ruang Teori / Kelas
29
8x7m
2
6 x 10 m
2
Ruang Perpustakaan
1
10 x 7 m
3
Ruang Lab. Bahasa
1
8x7m
4
Ruang Lab. IPA
1
10 x 7 m
5
Ruang Lab. Komputer
2
8 x 7m
6
Ruang Kesenian
1
6x7m
7
Ruang Keterampilan
-
8
Ruang Serbaguna/Aula
1
12 x 7 m
9
Ruang Multimedia
1
8x7m
B
Ruang Kantor:
1
Ruang Kepala Sekolah
1
6x7m
27
CB
TB
Ket.
2
Ruang Wakil Kepsek
1
3x7m
3
Ruang Guru
1
10 x 7 m
4
Ruang Tata Usaha
1
6x7m
5
Ruang Komite Sekolah
1
3x7m
C
Ruang Penunjang
1
Ruang Gudang
1
6 x 7m
2
Ruang BK/BP
1
6x7m
3
Ruang UKS
1
8x7m
4
Ruang PMR/ Pramuka
1
6x4m
5
Ruang OSIS/Paskibra
1
6x4m
6
Ruang Ibadah/ Masjid
1
10 x 11 m
7
Ruang WC Kepsek
1
2x2m
8
Ruang WC Guru
1
2x2m
9
Ruang WC Siswa
21
2x1m
10
Ruang Koperasi
1
4x7m
11
Ruang Kantin
1
8x7m
12
Rumah Penjaga
-
-
13
Pos Jaga/ Satpam
1
3x3m
D
Sarana Penunjang
28
1
Lapangan Olah Raga: a. Lapangan Futsal
1
12 x 22 m
b. Lapangan Basket
1
12 x 22 m
c. Lapangan Volley
1
14 x 7 m
d. Lapangan
1
12 x 6m
e. Meja Pingpong
2
4x2m
Lapangan Upacara
1
25 x 100 m
Badminton
2 3
Tempat Parkir
1
16 x 8 m
4
Kendaraan Operasional
1
Mini Bus
29
Lampiran 11 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) SMP NEGERI 03 TANGERANG SELATAN TAHUN 2015/2016 No
Program/kegi
Jumlah
atan
1
Jadwal kegiatan/ Alokasi triwulan I (Jan-Mar)
Program wajib belajar
II (Apr-Jun)
III (Jul-Sep)
Rp.
Rp.
23.767.800
11.883.900
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
374.579.500
110.000.000
288.648.500
138.019.900
Rp. 35.651.700
9
IV (Okt-Des)
tahun 2
Program
Rp. 911.247.900
pengembanga n
standar
kompetensi lulusan 3
Program
Rp. 11.893.900
Rp.
pengembanga n
11.893.900
standar
proses 4
Program
Rp. 62.382.600
pengembanga n
Rp. 10.089.900
Rp.
Rp.
20.204.400
11.883.900
Rp.
Rp.
99.367.350
112.659.150
Rp. 20.204.400
standar
pendidik
dan
tenaga kependidikan 5
Program
Rp. 227.946.500
pengembanga n sarana
30
standar dan
Rp. 15.920.000
prasarana 6
Pengembanga n
Rp. 23.767.800
Rp.
standar
Rp. 11.883.900
11.883.900
pengelolaan 7
Pengembanga n
Rp. 11.883.900
Rp.
standar
11.883.900
pembiayaan 8
Pengembanga n
Rp. 296.203.800
dan
Rp.
Rp.
149.023.000
147.180.900
implementasi sistem penilaian 9
Belanja
Lain-
Rp. 23.331.900
Rp. 11.883.000
lain Jumlah
31
Rp. 11.448.000
Rp.1.604.400.000
Rp.396.553.300
Rp.
Rp.
Rp.
413.810.550
437.059.350
321.325.100
Lampiran 14 FOTO SMP NEGERI 03 TANGERANG SELATAN
32
(o rg
()
v't
bo
(t
z a
o o O d o st \t o
:tr 3H
Fl
- (/) cru
(o
il,
IU
6 f= o
1e 98." H#F
*3E ?H$
c, (,
=rd o16
N ao
o)
E:z (u rr1 qt
N
83 er>
o o (o
EE
:
o)
,=
o O o o N
,/-g ;l
r! cn \i(rl
Sla--f
le\ c6t;t t-=l
€I o,
l(!t
l1
,JW
o.
G,
o o L
zo
o-
U
?? VU dd t\o (\ cl
B*=
.+
-ti
O\
3lE z=
rOi
Eo. cad
(!
a6
g
o
F
5
an uo
:l
C
(!
L
0) bo
,X
d-!
fcYo
-i = f-
x
o
o E
Hx L
$;
l.6Y)
gt
ts\ 1s
V ae I :.{t
i: ca
E, <
o2
@ oFaL., r0
-
(o
# p -o
-H
e
tut
3 o
P
:z
-Ie
qrr']; & boJ
z E
c(o F(o
U -v
(Lr
d.)
CL
.-o -O
go
9^o
:vE ;o-
:e
o ._o U)-
EE
ri$ jor aE' T5 =6 =o aEo
Esl :trp.g
az
z. -t
= = d. F
d. UJ o{ro O(r)
o c\t o @2.
st
Z+N -J
;;
EL
(ri
CE= z. 66 =_o OP -J
q-{
zo(t T gC(g
E a.
o c
Zo l-: 6, <.c J6 utF (1)6
<x
'
oE -Y dE t.= LIf
()FE
?s rf ', o q1FU
o-
:< 'oZ .;
Eo LLI O
(9E trl !i ZO-i
so c)
a
o
E
G
6
O N
5o E o o
m E
o-
E
z,
a
c!:
(, = @ a N o LLJ
G
6 a
(f, E G
o o
-
G F
c: G.
:oa o: c 6:
o: o G: F-'
:
:
E: N:
= 0) o-:
o O
I
o O O o o
sl o O
o o cl o o o
o oi ol d o ?-t o-l
o"
ro N
tr)1
NI
rJ)
F'
t\ (9-
N
a
x.
!lz
t ) )
(I,
:p
o D ie
-
tIl: '2,,
o.
o-,
c $ o o F g
f J a
c
*
o Y
oc cg
UJ
]t
5 T J
o. v: tu(o
o-
(\, E c G, E p o
J
Y
*p
O o) N I0)
IL
co
E C o
L
o
-
o o
E
o- U)
d (, o M,
-d
(r)
o (o (',
O) Lll r
o !o
c o
o
(! o) E o
:,
I
.o)
6) V a(u
c o an
ul,
co
D co fao
{ p o
C}.
o
C
o C)
(o
c(E
2
co
'-
(/)
0)
Lo
-oxr o(') uu) -o
o-
IE
.C,
(E 'o (I)
o
'6
cl o
.cl o ol o)l E d)l
o
Cl o Ol o-l E cl (trl C
o
E'I E
L
(,oE Z
(o
C.l
Sz ,^f
E (L
o s o
#
j j
z
x< Y(,
ui
'12 e1 a<
o
o o
ol @
o)
N
o
ll
z+ sa
(')
z
<.
o-
E
(9 tu
U'
Y
z o tU
V.
c(D c, 0)
a
o
.o
(6
48
E
@(JFCO = -c
li
I
I
J
o v
lu @ J
Ltl
F (uC XG V(' co -6 .- aU) oEo) o)i= c (U z(ud)^L ^ < cr.lC
I
I
z
L
I
= -
c(o
o)
I
o o E
TU
o)
I
z
^9sE (/)96a
-t (, N
=
z
= 4 9,
o
z t-
Io
o
d
l.
p
F '6
)o
o o
ul
o-
o
z,
fL :=
F =
o
t0
o
z
I
o o o O. o q ci
t
x fit
3 t,
'6
J
I
o o
co o
o f,
o Y l! o o :o :o c o f o -c l Y ,6 c z o
C
o -o o .g
a o co
o C .g $ o
:l
.:<
(!
o
J
o-
zIUo o-
m I /-z
ffi )6'
i+ '.1.'
o C) o o o C) o o o o o c; o O o o ro o u) o) o tr) N
'"iir i,:i:
i:,li: i:::
,*
co
-H, :it: !:.L
o o o o O
o ()
o CJ o u) q to co $
o o o o O o tr) \t
o o o CJ o O
o o O () c) C) o o o o lr)- o
rr)
C\|
tt
(o
|f)
cf)
11.:,:
o o t- t to to Eo g.o
i:*i: it] f;il :::i: ]:::,
o o o o o o c.)
,:itil
..,;
.fi
o o O o o
C)
I
i,ir:
tr)
.{.
o o o o o o (r) v
o <) o ci o tr)
tc9
o o o C) o lr) N
c9
o g.
o o o o o o
o.
t-
o o O o C) o
tf) tf
t
O o o o O o o C) o O tr) o
N (o
u)
.t
tr) (r)
iiii
t o c) o o o
ip 'ti!'.1
Fr i.i.: ,.:i.:
itt; ::::.:
I
:.1;'-'
.: ": |.-':i :'..:.
v.
,:.:!:
I
to o o o o o
i:.:.
:ir-i '. ::'. ......,
J
o
tz oE
e5 to -Z i<
o
o v
o.
tr tr OI o ol ol o o o-l o OI o ol C) u) o $l N
o o o o' o o
_l
o
I
az 2J 3F
t
o o O o O
o.
o.
t_
LT;
@
5E t
u o o o o o
lr) lr)
O
o o o o o
o
tr) o OI ol N ro (f,
(D
o
t o o C) o o o o to v.
col
^ =
o)g
=.488.5
(/)ot-oJm
oo
Es -E ?P Fhb E$ e F E 5
o o o o o o o c)
o o o o o
E
o
(o.
o o q o o
o o oo o o o (o
[.]ir:j t:.r':,1
tr)
(o
o.
-tr)o
o (f)
O)
lu o)
'-
o
o)
o-
o
t. o ,o o ol o ol
o,
&,
o o o o o o_ v@ (t
c,
tr) r.-
']o o o o c) O o o o c) O
o o
tr)
i(t-
o
o-
o
o.
O ro
N N r
o
tr u
p = so E
.rc
(i)
o o C.l
@
o)
N
o
r)
O (o o)
q d.
c
o o .a
cl
(UI
6l o-
U)
J
(I'
*
o c o c c cq) E cl oI c o c o o c o o o- o-I o- (L o-
r1
o- IL d-
(u
o (u
-, c to co) g
zz
= =
o
co
2 5 ul
.o
c
-q o
m
ID
'6:::lg
ljiiSd l L
) zo
(,
z
AO'
'.:t::l::d
z.tio
(o
J lo .+
q
O
E
L
(t
o o o o o o t.
tr
co
oi (r,
o o o o o o
x
O
o
ra,
ft.
ro
o
(f,
L
E o lr)
G
a.
t
o
I
--.-
.c
u.
o o o o o o
o o Lo E Y o o (E c $ C oc o .a o E E E J U) o .o o ct) a o c o o o
I
E; .9 89 6 b F-;2
E'tr zG
E d.
o o O o o o r, .t
C o F 0') F E Y o c o- C(D .o o [ii'.l E (/)l G E E o t,..1::-l cl E o lC c o E o) o o -6 D -9 =l al f o(l)l o r! o c o p o f Hnil Y ol I c E o- E o tt, E uJ EI L co E c(o c(U c [:'il;l o el :<= (L (L ct)o E E !(g li;:,:::l = ri ri ri ti d -ol E E E .ciE dE ri E E o q) o) o o o o k*;,l o EI o>l E' c, o c: t, (, (,
c (tr F oc :
E
Lirr l l::;::l
(,)
C
(r)
O)
o)
I -o fi,
.c. U) oE 1' o c o .g o c o) o Lo E o IL o o .o) o
:l
Ili,i:l t..1..t
(l)
t
o.
E.
c
-:z I
co
N
tg
t o (f o o c) o o ()
o.
jo
5l
Ll,i.! l:ir::::l
U' o)
C)
o
-l -YI
[itri
iii:iil
c) ()
c
[,i:::
o
N
@
!{.
@ (f)
l, co
t o o o d o o
*l J x.l
C9
[.'.i..
li;l:,1
o,
o
o.
o. o o o & t d d. o o o o ot o () o ot o o ol o ol o o o o dr
ro c\i ro (o
i:,;
ZR
6 ut v 2 o zlrJ
o
t_
o- lf)
Y lll (/) -to
t o O o o o
o'
lo o) rr) l- N (o rf co (4 \f N
::.:.
Y
o o o
t. t O o o o C) o o o o o ro o
c)
t:."a.
r:r:':
o.
o"
:-:.:l
;
co
(V)
t::.1
#
o c) q o o r(, d \C
N
i:,:,.,
n
(r)
$
u?
q
F. @
(\I
N
j\?
N a.i
N C.l
E\
E \|d rO
V-\
.:lrd - lo
ls
/8, La
/t
-l
ltI-t
I
tt
I
g.
B.
3 o
6 N
c E
6 o t
o
lol lol t_l
i
R
E
tlt lal
t
6
ot
o' 0 o il
o @-
ts
3
o
E
N
N
ts
@
6_
o E
I I dlo oaIt
+
o d
I
I )( i
fl @
ir
8
,t
1
o o
I
o o
i i L.
z,4
I t t
i $
I
"t
:c
(,,€
g.i <.,
o5 Zq <6 3a =E (!Ooo 2rf ul ru d;(
3 E? u, c< fl!F
ri t:.
ut1
56 5(,
tsz E<
c o o o
o o tr g
I
o -C d6 Fo
t, qN
rB -l-- E ,6 h
=o
I
YEo
N F
e 5 s); z,=66 al)Fa
''.::"'
E
E.:EEO jsg^e +6!
;N:-
cil z5
t l I
e
5 N E-E
8
8g !
!6 oc @-
i
U o
o
6 E o 6 @ o G
a o= r0i (,)e
<'i zlO(,
,
z6
I
'
oi (,5o
i
E;: (,)--l
<ar (a<s
F
-*,
1U ;2. trq. o-'
SH tro tra
c
?s
IJJ
o-
6,I B v+3 EO A
o d
6 o
o co
o o Fii
€:E 1t r q EsEYEo
ooim
8 z F
g, L, ul Y
"g
9co
I
tl
\ !i
t.,
t.[lE (oqE'
EFE$
oooY z :a:( (!
E u oN
.><: E
o
d, L' t
N
w
o un
(o @ N
v)
1/)
rf
ut o)
o o o.
oooso ooooo r)oo$o N6NOr) so@@
ro N (o
o o o_ o o o-
o
oooo oooo oooo dddd ()lr)rOb N-otryN_
oaa9000 QQQoooo oooooo6 aadd (or)to@6V 6irrN-@
d
d
QQOOOOO 9QAaoOra) ooooootdddd oo6c)60 (oo${
d
d
Err",
N
ff N
NNNN
6-
o N
o
;
leEE FIql66; E E E Si:eaE:Ie-te
EIi E E $ E B E E :
Xlgi€sesEEE
?ftAE6E6eGe o o o ao (, >|tr Io o (J o o, >lE QIX'= x'E x .c x .c gx $I: # E* E* F 4 al.E > - oN - =oN - SoN orN = elF HIg E 5€ ;E ;E ; s)
E
EIE ES ESESE
glto. ut
s
o .g c P o
=o 2
.i ci
+
S -
o-
.9
o o ()
U'
o z o
x
(L^ =6
;;xud !o jo OX
sr6
c>U) 6.-v a._-
E6-
9ER -o62= o-.:3 E=o
E(= aYC o=6 8.cro E'E
-LO-
=l
tlJl
trl
c Z
sl
fil
9l ^tl
Il
3
6
;h 6
-
gs
:E
\)oau)
3.E:i€ EE:E =E+iE
@o@@
RRRR
r*++ @@€6
tlJ
E ur
G^
Y
855
TU
()
sl IlSt H, s|g E$EF sl glT.^i rj.+ l;EE5EgE3 Ai -rjEl s)-c oo10 ca@g
q l{ [(/) t4
E
L<
i-r'iJ -0_-[
o
5
C
Hl$luE*",uit ql $lE " *t FtEH p{o{
ul
o ,J)
T
z
t! L
F
= o o Y
6 trJ
Y
z o Y
JIU o-
z
'cG
)
;-o _(! EL -6
= E
EE'4, c
V
=:Z
*J
Ca o oo t!
!
c
U)
trqE
if
a '6 o z,
-
o 5o 6o (o-o 66 6l')
o o o d N
()
N
@
N
o-
ooo ooo o_ ooN6 I.-
o ro_ N
o
gEE 5Bs J
fr.s-
gg.gE B E EHES g 3 E.E.E.E g E -'g EH$e R' e
EE XB
E
c.l
8=
3l 6l
3..-g E s.ae Elr r E 5 H E . Bl$ $ 5 g E $ 5 H
i
$t
i
5
cZ
:ot
iololc lilg
.\lE FIG
d Y
$l+
+
E
p
E
ioc
llli:
{r zl
q
.9i ta 'Sg \y-aac-.'u) ^E
StEl rul=!
=ti6 6IE,E 6IF >IY YE =IY E AIE slE z15 E=
--
6 ao €o
el=l
Et,;ft
Sls.
EIFEgFFF$f
'k
Ei il '-u
C
6
|
S
F-'
-F--,
tl
()-
N
EI U, I
N 6 od f5
i=1,-tg=*+
!
o-
=EEE
..i U. oE6'i
=g -O gf
@
cn
ut
N
N
(i
e.8g.g E:b5:E
6-
9lo
-L.Ed:
E:<
e>92' =luotr
L
I
9o@@ XOOo ';
r+++ P6@@ F o
o N
o
=18
si5 sl$
EE.*$rI sdE=;-6>
SePE:5i Fbe59--E q| pssP B$38&83 E si d f ;
C
H
EIE .E IH tlEclg
ul+tl;
; 6
,a
U)
N (t
x
o !q
x
o
! E o J]
oi UI -t
o o o d o o
o o o o N
6i
.q-
EE EEE E E E
E gEgEg .E E
E
N
N
E.E.E.g.EE
sgggE Aisidoi6i
838888
@DDO66 ,j ; ,j
g E EEBEg E. $F FEF $ s EES E I S ESEF$ E. E.
.o.o co @@ co 6
.o $
g
g
.j
._: .-:
E.E.E.E.E.g oor)ooo NNNNNN
g gPgg
o
s x'E
=l 3i *
l Ol
z
Sl- r JrE o
=
dt9 >lc
f=
Y E
a z 5 tu
a)l
B*5ia=F: f, g e I I H 59:
{ls : :5
gl= tsi.s .s ?tE =c
sl+*.
gg gggg F Ea i
E* f_f,_
E*= =€a=€c, r5.P-[= IxEXxrr
=g E?B;Ii$E; ;55€!ii; $i 5t
xi qt PIE
l*
-E (al-
Els
El* E l.s
Ylo
@
o Y
ggfrg$rEEiEigg.$i$f gi g gsEi Eg i t stt g
Ef$EsE
+iir; F+'+Fi+i +H isgiiii
Hr-EE, 5qr+q=
qi
I i*sI*i
Sl II ooPo6E ^s e " E F c Xl $lel- g; E ! !- S
gl$lgrggggg +1 $islH YICoIT
q
o o o o @
o_
rt
E.E.E.EE
EE
HB.E.EE,Eg FNNNNNC\iN'
E
EEEEEE*#
3E HEE
B
Eg.ggg EE E EESFS 5jE $
rr rrr r r r r r rEilrEr
:s99S
s9I99I
PI I o,
tf,
lb lo) ro lc -oc o)D b.== l=
l"c
x E
o a
c!
x
!,
c o
a e E
6 F(o
aX61 c\lcc
xN
;;i i
PA " * a*56 SOov Et=3 G-oN L)aco
E
p95E
o,
o-
aIrFdd
PEPE rltl
x Et o-o
E x5
O ol
o Ar E3
.E
o
Po
i
y
eE
t\=o=6
o oI
J lq o Y J* 5 tlt Y o t z 5
E *t u,
'E G -o-ot tr tr6 ooo,(). (Lc.l (L rtrx
= E
s ci
6
x
!!
:N
$$gfi$EgEsFigg.giii
sspsEgE
Y
;& =f d= Es .t)
F
P
P I99ss
I ceiss;ii g g= sscs I r I i E i s $ f ; :g E=g; ; : : :
=5N a6-
xEIS
c-1 G(\-v
lE-ol I
drE
P'H' P= 3; +XEtr c-o EIPI t'rE v-Et
6 xF6;E CI
f
I I $ I
gss s Es E g*i;ei gg t
UJ
so
IU
Y
@
N
Y o N
;BiP iElS i
ln
Y Y
:dl$
giEEfE E
iElS r
;IE
9aaao)o
F.3,B.8-8.6_E
Cloa!4od6OJ
Y503hN+
EEEeEEeEEE EE
E
EeEee$$$ee ee
$
;
a!Nc'INNNNstNNNNN
= ?.= E = 3, B EgtgcSBg-5 i .e.E :5Ir=:srEi s =E sl5EE5!E=E r:s BIEE}EIBig €}# E$g;35fi}Eg * &€. fifrH;FE$gi$ FEfrf E
EEs
t
pEpps
s
r s sS
E.E.ES E E E E E g
EH$E 3 B il 6isisi"t= E.E.E gE E g -'J BR
E
EHS? F--O
llI
ei
R
F. ", R g
R
E
Eg*:r
l=.
itlgElaE
il,l-*EEE*Ef ElglE.eEE.gf,ggE$
Mu'E=u,fgu* E.=E!EE EEridE; -f, .c--utt"U ^-a
E
3
gri
= Po@@@o
T
il
E E.; E d t,i'[ t,f 6i Et i f qFFF
drrat
E$
o o .t:
(o N
o o N@
r)
6
(o
o N
a
o
I
,{i
cr)
o
N
c
E.-E.E
EE P3S x3
@
cr)
s 0)
@
C
o o (o
0)
O)
rlt to-
(/) o,
lE IG It 1o IP
c(go) F
(o
g
r
2
t: l0r
d
le lo la. IG
RHg gg HE
lo
la
l.r
lsl
to-t o
3-8-
croco o
lol
[o
tfl Irl 3l
g..g E!.Es .^L+GE
E;EEgEF. E;6PcilEd E*;EEP3E Ii;tE'sls EEgfTEEt P6.9oS8.66 PEcEFEuF L N(O!tro N
g> oo 50 ro =9 -o N-
$9 o
L
S3 E It"
r6 Hls ltiI l.l €*
sl sl H
Gu
>o
66 6!
$l
s.E
sl
\x
3I=IE E E
3lE
E
E 16.9)l lH'.lH -'
E= 6
*tx
.<.
EI
5rf) .l(d) 50)
=l= = = r00 =l$lsaaHi$ GY ilc sr e iE.plt 'tsJ &; = =lilr gl+ + + o= |g#l$' c0co
(r)
o o C! cO
o)
c{
o o (o
o)
SURAT KETERANGAN
Kepala Sekolah SMP Negri 03 Kota Tangerang Selatan menerangkan dengan sebenar-benarnya
bahwa: Nama
Santi Ekowati
NIM
I r 12018200023
Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi
Manajemen Pendidikan
Universitas Islam Negeri
$f$
Syarif Hidayatullah Jakarta
Adalah benar telah melakukan penelitian di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan dengan
judul skripsi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS Studi Kasus di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan Demikian surat keterangan ini dibuat agar yang berkepentingan mengetahuinya
:,ffiffiat.
09 Desember 201 6
#\";Wrara
Sekorah
S.E, M.Pd
Tembusan:
l.
Yth. Kepala Sekolah SMP N 03 Tangerang Selatan
2. Arsip
KEMENTERIAN AGAMA
dtL
Tgl. Terbit No. Revisi:
UIN JAKARTA
LU=iEj l,':F**^ **cipotar ts4tz tndoresia SURAT IZIN PENELITIAN Nomor : Un.OllF. liKM.0t.3/..6pl..teOts
: i Maret 2010 : 01
Jakarta, 04 Septernber 20!6
Lanrp. : outlineiproposul Hal : Bimbingan Skripsi Kepada Yth.
Kepala Sekolah SNIP N 03 Tangerang Selatan
di Tempat Ass eil ant u' al aikun :xt'.y,h.
Dengan hormat kami sarnpaikan bahwa, Nama
NIM Jurusan Semester Judul Slcripsi
Santi Ekorvati l r 12018200023 Manajernen Pendidikan D( (Sembilan)
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS Studi Kasus di SMP Negeri 03 Kota Tangerang Selatan
Adalah benar mahasiswi Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang men)rusun skripsi, dan akan mengadakan penelitian (risetl di instansi/sekolah
png
saudara pimpin.
Dengan ini kami mohon saudara dapat mengizinkan mahasiswa tersebut melaksanakan penelitian dimaksud. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. Wass al amu' alaikum
u,r.ub. a.n. Dekan
Kajur Manajemen Pcndidi kan
'Dr. Hasyirn Asy'ari, M.Pd
NIP.If966t009 t99303 I 004 Tembusan: 1. Dekan FITK 2- Pembanru Dekan Bidang Akademik Mahasiswa ybs.
3.
Lampiran 18 BIODATA PENULIS Santi Ekowati NIM 1112018200023 Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Penulis lahir di Lampung, 24 Oktober 1994. Bertempat tinggal di desa Wana dusun XI Rt/Rw 011/002 kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, anak pertama dari 3 bersaudara. Orang tua penulis ialah Doto Wasito, dan Suprihatin. Riwayat pendidikan di SD Swasta Wana tahun 1999-2005, MTs. Al-Mawaddah Ponorogo tahun 2006-2009, MA Al-Mawaddah Ponorogo tahun 2010-2012, dan perguruan Tinggi UIN Syarif Hidyatullah Jakarta Tahun 2012-2016. Organisasi yang pernah diikuti selama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Manajemen Pendidikan. alamat Email : [email protected].
33
