Tiga Tahun Partai Politik : Masalah Representasi Aspirasi Pemilih
Lembaga Survei Indonesia (LSI) 15 - 24 Maret 2007
www.lsi.or.id
Ihtisar Temuan •
Representasi kepentingan, aspirasi, atau harapan pemilih oleh partai politik atau elite politik nasional lainnya merupakan komponen dasar dari sebuah demokrasi.
•
Representasi aspirasi pemilih oleh partai politik atau kekuatan politik lainnya akan membuat demokrasi bekerja.
•
Sebuah aspirasi pemilih dipandang terrepresentasikan bila apa yang dikehendaki pemilih kurang lebih sama dengan yang disikapi dan dilakukan oleh partai dan elite dalam membuat kebijakan-kebijakan publik. Ini pengertian pertama.
•
Pengertian kedua, sebuah aspirasi pemilih terrepresentasikan bila aspirasi pemilih kurang lebih sama dengan sikap dan tindakan yang dibuat partai atau elite politik sebagaimana dipersepsikan oleh pemilih sendiri. Pengertian yang kedua ini lebih krusial sebab masalah representasi dapat berimplikasi langsung terhadap perilaku pemilih terhadap partai politik bersangkutan (Prezeworki, et al 2000).
Lanjutan : •
Partai politik adalah salah satu lembaga paling penting yang secara normatif berperan untuk merepresentasikan aspirasi pemilih.
•
Sejauhmana partai politik di tanah air dinilai mampu merepresentasikan aspirasi pemilih, dan bagaimana implikasinya terhadap perilaku pemilih, dapat ditelaah lewat survei opini pemilih.
•
Dalam rangka evaluasi tiga tahun partai politik, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei nasional dengan fokus pada masalah representasi aspirasi pemilih oleh partai politik. Survei dilakukan 14-24 Maret 2007.
Temuan-temuan pokok dari survei ini adalah sebagai berikut : •
Pertama, secara umum, ada kesenjangan yang cukup besar (65%) antara aspirasi pemilih dengan sikap dan tindakan partai politik sebagaimana dipersepsikan pemilih untuk berbagai isu publik: posisi kelas sosial partai, isu ideologi dan sistem legal, dan isu ekonomi. Hanya sekitar 35% aspirasi pemilih yang dipersepsikan terwakili oleh sikap dan perilaku partai politik besar (tujuh partai politik utama).
Lanjutan : •
Dalam proporsi yang kurang lebih sama, pemilih merasa bahwa partai politik sejauh ini lebih banyak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, dan hanya menguntungkan para pemimpin partai, bukan pemilih pada umumnya.
•
Karena tingkat representasi yang rendah ini, sebagaimana dipersepsikan oleh pemilih, hanya sedikit dari pemilih yang merasa punya ikatan psiko-politik dengan partai politik. Hanya sekitar 23% dari pemilih yang mengidentikan diri mereka dengan partai politik tertentu. Keadaan ini akan membuat peta kekuatan partai politik cair, mudah berubah, sehingga tingkat kepastian politik menjadi rendah pula.
•
Selanjutnya, implikasi lebih nyata dari rendahnya representasi ini adalah berubahnya peta dukungan terhadap partai politik, di mana Partai Demokrat yang dalam dua tahun terakhir bersaing ketat dengan PDI Perjungan menurun tajam dalam perolehan dukungan bila pemilu diadakan sekarang. Demikian juga kekuatan Partai Golkar, yang dalam survei terakhir ini turun posisinya dari urutan pertama ke urutan kedua dengan selisih cukup signifikan.
Lanjutan : •
Perubahan peta kekuatan partai ini terkait dengan tingkat representasi partai, di mana Partai Demokrat dipandang relatif kurang representatif dibanding PDI Perjuangan.
•
Penurunan dukungan terendah dalam dua tahun terakhir terhadap Partai Demokrat juga sangat terkait dengan evaluasi publik atas kinerja Presiden SBY.
•
Semakin positif penilaian publik terhadap kinerja Presiden semakin memperkuat dukungan publik pada Partai Demokrat.
•
Dalam survei terakhir, kepuasan publik pada kinerja Presiden dan Wakil Presiden menembus batas psikologis 50%, di mana kurang dari 50% pemilih nasional merasa puas dengan kerja Presiden. Ini tingkat kepuasan publik terendah terhadap kerja Presiden SBY sejak dua setengah rahun lalu ketika baru sebulan ia dilantik menjadi presiden.
Lanjutan : •
Dibanding sekitar dua setengah tahun lalu (November 2004), kepuasan terhadap SBY menurun sekitar 30%, dan dibanding Desember 2006, kepuasan tersebut menurun sekitar 17%.
•
Sumber utama dari penurunan ini adalah meningkatnya kembali penilaian negatif publik terhadap kondisi ekonomi nasional tahun ini dibanding tahun lalu. Warga yang merasa keadaan ekonomi nasional sekarang lebih baik dibanding tahun lalu hanya sebesar 23%. Ini jauh lebih rendah dari persepsi publik ketika SBY baru sebulan menjadi Presiden (November 2004), 41%, dan lebih rendah dibanding Desember 2006, 33%.
•
Bila kondisi ekonomi nasional dirasakan tidak membaik dalam dua tahun ke depan, SBY akan menjadi semakin tidak populer, dan Partai Demokrat akan kehilangan banyak pendukung. Yang potensial menguat di atas merosotnya popularitas SBY dan Partai Demokrat adalah PDI Perjuangan, bukan partai lain yang berada di lapisan kedua.
Perspektif : Representasi pemilih oleh partai politik •
Representasi rakyat dalam politik nasional merupakan komponen yang sangat mendasar dalam demokrasi. Demokrasi semakin kuat dan efektif bila sikap dan tindakan elite politik nasional sejalan dengan aspirasi, kepentingan, atau keinginan rakyat.
•
Partai politik adalah lembaga yang diharapkan mampu merepresentasikan kepentingan dan aspirasi publik tersebut. Semakin mampu partai merepresentasikan kepentingan publik di pentas politik nasional maka partai tersebut semakin berfungsi, dan akan membuat demokrasi makin bekerja.
•
Representasi adalah keterwakilan aspirasi, kepentingan, atau keinginan pemilih oleh partai politik tertentu.
•
Tingkat representasi pemilih oleh partai politik didefiniskan sebagai tingkat kesamaan antara harapan pemilih atas posisi partai untuk tiap isu kebijakan dan persepsi pemilih terhadap posisi atau sikap partai atas isu-isu terkait. Semakin besar tingka persamaan ini, atau semakin kecil perbedaan antara keduanya, maka representasi pemilih oleh partai semakin besar, dan sebaliknya semakin besar perbedaan tersebut maka representasi pemilih oleh partai semakin kecil.
•
Representasi ini mencakup banyak dimensi dan isu, dan di sini dibatasi hanya pada popsisi kelas sosial partai, posisi ideologis partai, dan posisi isu-isu tertentu dari partai.
•
Untuk menggali tingkat representasi kepentingan publik oleh partai politik dilakukan survei nasional 15-24 Maret 2007.
Posisi pemilih atas kelas sosial partai, ideologi, dan isu •
Posisi partai yang diinginkan pemilih dilihat dari perbedaan kelas sosial: partai mengakomodasi masyarakat lapisan bawah, lapisan atas, atau mengakomodasi keduanya.
•
Posisi ideologi: Ingin mempertahankan Pancasila dan UUD 45 atau merubahnya
•
Posisi ideologi: Ingin merubah KUHP dengan hukum Islam atau mempertahankannya
•
Isu: Privatisasi BUMN: Negara harus punya perusahaan sendiri untuk kesejahteraan rakyat, atau swasta saja, bukan negara, yang memiliki perusahaan, dan negara memungut pajak dari perusahaan swasta untuk kesejahteraan rakyat.
•
Isu: Privatisasi: Agar lebih rendah dalam biaya pengelolaannya, dan bisa bersaing lebih baik, pemerintah seharusnya menjual perusahaan-perusahaan milik negara yang ada sekarang kepada perusahaan-perusahaan swasta.
•
Isu: Investasi perusahaan asing di perusahaan tambang: mendukung atau menolak keterlibatan perusahaan asing dalam penggalian kekayaan alam dengan pertimbangan kita punya keterbatasan dalam modal dan teknologi.
•
Isu: Impor beras: Mendukung impor beras untuk menjaga agar harga beras di dalam negeri tidak naik; menolak impor beras karena akan merugikan petani kita.
•
Representasi bervariasi antara 0 dan 100%: 0 = tidak ada perbedaan antara harapan warga terhadap posisi partai dan persepsi posisi partai.
Metode dan Data •
Waktu survei : 17 – 24 Maret 2007
•
Jumlah sampel 1238, dengan margin of error +/- 3,0% pada tingkat kepercayaan 95%.
•
Metodologi: multistage random sampling
•
Responden tersebar di 33 propinsi dengan jumlah responden yang proporsional sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing propinsi.
•
Wawancara: Tatap muka dengan responden oleh pewawancara terlatih.
•
Quality control: Dilakukan dengan spot check pada 20% responden yang dipilih secara random, dan tidak ditemukan kesalahan dalam jumlah berarti.
Multistage Random Sampling Populasi desa/kelurahan tingkat provinsi Kab k
Kab 1
…
…
Desa/kelurahan di tingkat Kabubapten/kota dipilihsecara random dengan jumlah proporsional
Ds 1 … Ds m
Ds 1 … Ds n RT1
RT2
RT3
RT4
RT5
Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK
KK1 KK2
Laki-laki
RT/lingkungan dipilih secara random sebanyak 5 dari tiap-tiap desa terpilih
Perempuan
Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan
PROFIL RESPONDEN Survei LSI (n = 1238)
Survei LSI (n = 1238)
BPS
JENIS KELAMIN
BPS
AGAMA
Laki-Laki
49.9
50
Islam
Perempuan
50.1
50
PENDIDIKAN
83.9
87
Protestan
8.8
5.9
Katolik
3.1
3
SD Atau Tidak Pernah Sekolah
51.1
60 *
Hindu
2.5
0.2
Lulus SLTP
18,5
19
Budha
0.8
0.2
Lulus SLTA
22,1
18
7.9
4
Pernah Kuliah Atau Di Atasnya UMUR
SUKU BANGSA Jawa
39
41.6
Sunda
12.8
15.4
4.3
5*
Madura
5.2
3.4
20-29 Tahun
20.4
25
Minang
5.2
2.7
30-39 Tahun
30,7
22
Bugis
2.7
2.5
40-49 Tahun
21,8
17
Lainnya
36.2
33
Lebih Dari 50 Tahun
22,6
20
39.7
42
37
38
23.3
20
19 Tahun Atau Di Bawahnya
PENDAPATAN < 400 ribu 400 ribu – 1 juta > 1 Juta
*Sensus BPS mencakup warga yang belum berumur 17 tahun, maka proporsinya menjadi lebih besar.
Preferensi publik atas posisi kelas sosial partai (%)
100
75
58 50
29 25
7
6 0
Mewakili lapisan bawah
Mewakili lapisan atas
Mengakomodasi lapisan atas dan bawah
Tidak tahu
Persepsi publik tentang Pancasila dan UUD (%)
100
85.5 75
50
25
7.6
6.9
Pancasila dan UUD kita sekarang kurang cocok untuk negara kita dan perlu diganti
Tidak tahu
0
Pancasila dan UUD sekarang terbaik untuk negara kita
Persepsi publik tentang KUHP (%)
100
75
68.8
50
25
15.2
16
KUHP sekarang harus diganti dengan hukum Islam
Tidak tahu
0
KUHP sekarang masih yang terbaik
Setuju atau tidak setuju terhadap penjualan perusahaan negara oleh pemerintah kepada swasta (%)
100
76.7 75
50
25
12.8
10.4
0
Setuju
Tidak setuju
Tidak tahu
Persepsi publik terhadap impor beras (%)
100
75
50
49.1
41.9
25
9.1 0
Dapat dibenarkan untuk menjaga agar harga beras tidak naik
Tidak dibenarkan karena akan merugikan petani penghasil padi
Tidak tahu
Persepsi publik tentang penambangan kekayaan alam kita oleh perusaah asing (%) 100 75 50
49.2
40.6
25
10.2
0 1
2
Tidak tahu
1. Apapun alasannya keterlibatan perusaan asing dalam pertambangan di negara kita merugikan negara kita 2. Sepanjang kita masih punya keterbatasan modal dan teknologi, keterlibatan perusahaan asing dalam pertambangan kita dapat dibenarkan untuk menambah pemasukan bagi negara
Harapan Pemilih • Secara umum, pemilih menginginkan partai yang mampu mengakomodasi kepentingan kelas sosial atas dan kelas sosial bawah sekaligus, bukan partai yang lebih cenderung pada kelas sosial tertentu. Ini mengindikasikan bahwa pemilih menginginkan partai berada di tengah antara kelas sosial bawah dan kelas sosial atas. Ini ideal yang harus dikejar oleh partai politik bila ia menghendaki mewakili aspirasi pemilih. Masalahnya, sejauhmana partai politik telah mendekati aspirasi ini? • Pemilih pada umumnya menginginkan agar Pancasila dan UUD, dan KUHP yang ada sekarang dipertahankan sebab dipandang masih yang terbaik dan paling cocok untuk negara kita. Publik pada umumnya menolak kemungkinan untuk mengganti KUHP itu dengan hukum Islam. Seberapa terwakili aspirasi ini oleh partai politik? • Dalam soal kepemilikan perusahaan oleh negara, aspirasi publik pada umumnya cenderung pada pandangan agar negara memiliki perusahaan sendiri untuk kesejahteraan rakyat, dan juga tidak setuju dengan tindakan pemerintah melakukan privatisasi atas perusahaan-perusahaan negara. Seberapa besar publik menilai pataipartai politik mencerminkan aspirasi ini.
Harapan Pemilih •
Tapi yang menarik adalah aspirasi publik terhadap impor beras dan keterlibatan perusahaanperusahaan asing dalam penambangan kekayaan alam di tanah air. Lebih banyak warga yang setuju dengan impor beras untuk menstabilkan harga beras di dalam negeri (49%) dibanding yang menolaknya dengan alasan akan merugikan petani (41%).
•
Warga yang setuju dengan keterlibatan perusahaan asing dalam penambangan kekayaan alam di tanah air dengan alasan kita masih punya keterbatasan modal dan teknologi, cukup besar (41%). Sedangkan yang tidak setuju dengan alasan apapun sebesar 49%.
•
Pertanyaannya kemudian seberapa besar partai dipersepsikan mengambil posisi mengakomodasi kepentingan kelas sosial bawah dan kelas sosial atas, mewakili aspirasi yang tak menghendaki penggantian Pancasila dan UUD dan KUHP, dan kecenderungan pada kepemilikan perusahaan-perusahaan oleh negara, dan keterbelahan pemilih dalam soal impor beras dan keterlibatan perusahaan tambang asing dalam penambangan kekayaan alam di tanah air? Semakin dekat persepsi pemilih atas posisi dan sikap partai dengan aspirasi pemilih tersebut maka partai politik semakin representatif terhadap aspirasi pemilh, dan semakin jauh perbedaan antara keduanya atau semakin tak tahu sikap partai maka partai politik semakin tidak mewakili aspirasi pemilih.
•
Di bawah akan ditunjukan bagaimana pemilih mempersepsikan posisi dan sikap masingmasing partai dalam isu-isu tersebut.
Persepsi publik atas posisi kelas sosial partai, ideologi, dan sejumlah isu
1. Apakah partai politik mewakili masyarakat lapisan bawah, atas, atau cenderung menampung keduanya. 2. Apakah partai politik bersikap bahwa Pancasila dan UUD sekarang paling cocok atau harus diganti dengan faham lain. 3. Apakah partai politik bersikap mempertahankan KUHP yang ada sekarang atau bersikap hendak mengganti dengan hukum Islam. 4. Apakah partai politik mendukung atau menolak penjualan perusahaan negara kepada swasta 5. Apakah partai politik membenarkan atau tidak membenarkan keterlibatan perusahaan asing dalam penambangan kekayaan alam kita di tanah air. 6. Apakah partai politik menerima atau menolak impor beras.
Persepsi tentang posisi kelas sosial partai (%)
58
41
38
40
38 32
29
25
6
Ideal
7
21
11
Golkar
31
25 20 17
1515
1414
PKB Atas
Keduanya
12
PPP
3534
35 32
29 21
PDIP Bawah
38
Demokrat
Tidak tahu
17 14
PKS
20 12
PAN
Persepsi sebagai Partai yang mewakili masyarakat lapisan bawah (%)
29 20 15
14
PKB
PPP
11
Harapan
Golkar
PDIP
17 12
Demokrat
12
PKS
PAN
Persepsi sebagai Partai yang mewakili masyarakat lapisan atas (%)
50
40
30
25 21 17
20
10
15
14
PKB
PPP
20 14
6
0 Harapan
Golkar
PDIP
Demokrat
PKS
PAN
Persepsi sebagai Partai yang mengakomodasi kepentingan kelas bawah maupun atas (%)
58
41
Harapan
Golkar
38
38
PDIP
PKB
40
PPP
38
Demokrat
35
35
PKS
PAN
Tidak tahu posisi kelas sosial partai (%)
50
40
30
32
31
PKB
PPP
34 29
32
25 21
20
10
7
0
Harapan
Golkar
PDIP
Demokrat
PKS
PAN
Total Gap antara harapan publik atas posisi kelas sosial partai dan persepsi publik atas posisi kelas sosial partai (%)
80
79
74
70
68
68
65 56
60
40
20
0
PAN
Demokrat
PKS
Golkar
PKB
PPP
PDIP
Proporsi rata-rata representasi kelas sosial oleh partai (%)
Representatif, 31%
Tidak representatif, 69%
Representasi kelas sosial oleh partai politik
•
Selisih antara posisi kelas sosial yang harus dipegang oleh partai dan persepsi atas posisi kelas sosial partai tertentu mencerminkan tingkat representasi kelas sosial partai. Bila sebuah partai memiliki perbedaan atau gap 0%, maka partai tersebut dipandang merepresentasikan posisi kelas sosial secara sempurna, dan bila perbedaan itu mencapai 100%, maka partai bersangkutan tidak mewakili posisi kelas sosial yang diinginkan pemilih secara sempurna pula.
•
Secara umum, tingkat representasi kelas sosial oleh partai sebesar 31%. Selebihnya tidak merepresentasikan kelas sosial sebagaimana diharapkan oleh pemilih. Ini mengndikasikan bahwa secara umum partai politik besar yang ada sekarang dinilai tidak mewaili kepentingan kelas sosial pemilih yang seharusnya terwakili oleh partai politik tersebut.
•
Di antara 7 partai besar, PDI Perjuangan dianggap yang paling mewakili aspirasi kelas sosial pemilih, dan PAN dipandang yang paling kurang merepresentasikan.
Posisi ideologis partai
Persepsi tentang Pancasila dan UUD (%)
85 66
65
63
56
30
8 7
Ideal
53 34
30
4
5
Golkar
PDIP
10
PKB
56
52 33
35
32
14
13 5
PPP
Demokrat
PKS
Pancasila dan UUD terbaik untuk Negara kita Pancasila dan UUD kurang cocok untuk negara kita, dan harus diganti dengan faham lain Tidak tahu
34
10
PAN
Total Gap antara harapan publik dan persepsi publik atas sikap partai atas Pancasila dan UUD (%)
80
70
66
64 58
60
58 50
50
46
46
Golkar
PDIP
40 PKS
PPP
PAN
PKB
Demokrat
Proporsi rata-rata representasi Pancasila dan UUD oleh Partai Politik
Representatif, 45%
Tidak representatif, 55%
Representasi aspirasi ideologi oleh Partai Politik
•
Secara umum, tingkat representasi ideologi yang dipegang pemilih, yakni sikap terhadap Pancasila dan UUD 45, oleh partai politik sebesar 45%. Selebihnya memandang bahwa partai tidak merepresentasikan pandangan dan sikap mereka terhadap Pancasila dan UUD 45.
•
Di antara partai politik, PDI Perjuangan dan Partai Golkar dipandang paling representatif dalam soal ideologi ini. Yang paling tidak representatif adalah PKS, dan kemudian PPP.
Persepsi publik tentang KUHP (%)
68
62
61
59 47
34
41
37
37
22
15 17
Ideal
38
35
4
Golkar
PDIP
42
39 19
15 4
48 39
13
4 PKB
PPP
Demokrat
PKS
PAN
KUHP yang ada sekarang masih paling baik untuk negara kita KUHP yang ada sekarang kurang cocok untuk negara kita dan harus diganti dengan hukum Islam Tidak tahu
Total Gap antara harapan publik dan persepsi publik atas sikap partai atas KUHP sekarang (%)
70 60
54
52
50
44
42
40
40
36
34
30 20 10 0
PPP
PKS
PAN
PKB
Demokrat
PDIP
Golkar
Representasi pandangan tentang KUHP oleh Partai politik
Representatif 57%
Tidak representatif 43%
Representasi pandangan tentang KUHP
•
Secara umum, pemilih terwakili dalam masalah KUHP ini. Partai secara umum dinilai punya pandangan yang sama dengan pemilih bahwa KUHP yang ada sekarang mash terbaik untuk negara kita, dan tidak stuju kalau ia diganti dengan hukum Islam.
•
Di antara partai yang paling baik merepresentasikan ini adalah Partai Golkar, dan kemudian PDI perjuangan. Partai yang paling buruk merepresentasikan masalah ini adalah PPP, dan kemudian PKS.
Privatisasi BUMN
•
Karena alasan biaya pelaksanaan perusahaan lebih rendah kalau dijalankan oleh perusahaan swasta, sekarang pemerintah sudah mulai menjual perusahaanperusahaan milik negara seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Indosat, dll., dan kemudian pemerintah memungut pajak dari perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi milik swasta tersebut. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan kebijaksanaan pemerintah untuk menjual perusahaan-perusahaan negara tersebut kepada swasta? Setuju, Tidak setuju
•
Partai-partai mana yang cenderung setuju atau tidak setuju pada kebijakan pemerintah untuk menjual perusahaan-perusahaan negara kepada swasta tersebut?
Sikap terhadap privatisasi BUMN (%)
100
77 75
24 13
19
10
47
37
36
32 25
47
45
44
50
16
36 16
47
46 37
32 22
47
16
35 18
0
Ideal
Golkar
PDIP Setuju
PKB Tidak setuju
PPP
Demokrat Tidak tahu
PKS
PAN
Total Gap antara harapan publik dan persepsi publik atas privatisasi BUMN (%)
100
90
90
84
82
81
80
80
PAN
PDIP
PPP
PKS
PKB
75
50
25
0
Golkar
Demokrat
Representasi aspirasi publik untuk masalah privatisasi BUMN oleh Partai Politik
Representatif 16%
Tidak representatif 84%
Representasi Privatisasi BUMN
•
Secara umum hampir semua pemilih mempersepsikan bahwa partai-partai politik tidak mewakili aspirasi mereka tentang privatisasi BUMN. Hanya sekitar 1 dari 10 pemilih yang merasa sebaliknya.
•
Yang paling baik representasinya dalam masalah ini adalah PKB dan PKS, sedangkan yang paling buruk adalah Partai Golkar dan Partai Demokrat.
•
Dalam masalah ini, partai politik menghadapi kesulitan besar sebab secara umum pemilih tidak setuju dengan privatisasi ini. Kalau partai memandang bahwa ketidaksetujuan ini karena pemilih kurang memahami masalah, maka partai selama ini gagal untuk menjelaskan dan meyakinkan publik bahwa privatisasi adalah kebijakan yang realistik bagi sehatnya ekonomi nasional.
Sikap terhadap impor beras • Ada yang berpendapat bahwa untuk menjaga agar harga beras tidak naik, maka jumlah persediaan beras harus dijaga agar cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika hasil padi di dalam negeri tidak cukup untuk menjaga harga agar tidak naik, maka pemerintah harus membeli beras dari luar negeri yang harganya lebih murah sehingga persediaan beras cukup untuk menjaga harga beras tidak naik. Karena itu membeli beras dari luar negeri (impor) dapat dibenarkan. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa membeli beras dari luar negeri akan merugikan petani kita sebab harga gabah petani kita akan terus rendah dan akhirnya menyengsarakan petani padi, dan karena itu membeli beras dari luar negeri (impor) tidak boleh. Terhadap dua pendapat tersebut, Ibu/Bapak cenderung pada yang mana? • Partai-partai berikut cenderung pada pandangan yang mana?
Sikap terhadap impor beras (%)
100
75
50
49 41
36
2829
23
25
45
43
41
2827
31
27
45
43
42 33 24
25
30
45 29
26
10 0
Ideal
Golkar
PDIP
Bisa diterima
PKB
PPP
Tidak bisa diterima
Demokrat
Tidak tahu
PKS
PAN
Total Gap antara harapan publik dan persepsi publik atas impor beras (%)
80
70
70
66
66
64
64
Demokrat
PDIP
PPP
PKB
60
61
40
20
0
PKS
PAN
Golkar
Proporsi rata-rata representasi oleh partai dalam isu impo beras
Representatif 34%
Tidak representatif 66%
Representasi oleh partai dalam isu impor beras
•
Lebih banyak pemilih yang memahami dan membenarkan kebijakan impor beras untuk menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri dibanding yang bersikap sebaliknya.
•
Secara umum representasi aspirasi publik oleh partai politik dalam isu impor beras ini kurang (34%).
•
Di antara partai politik yang paling representatif dalam soal ini adalah Partai Golkar, dan yang paling buruk adalah PKS dan PAN.
Sikap terhadap perusahaan pertambangan asing •
Negara kita punya kekayaan alam yang melimpah seperti minyak, emas, batu bara dll. Untuk menggali bahan tambang itu diperlukan modal dan teknologi. Pemerintah sering dihadapkan dengan masalah tidak punya modal dan teknologi tersebut. Karena itu pemerintah mendatangkan perusahaan dari luar negeri yang punya modal dan teknologi. Akibatnya hasil kekayaan bumi kita harus dibagi dengan perusahaan luar negeri tersebut. Terhadapa kerjasama antara pemerintah dan perusahaan luar negeri tersebut ada kelompok masyarata yang tidak setuju karena kita banyak dirugikan dalam kerjasama itu dan sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kerjasama dengan perusahaan asing itu penting meskipun hasil tambang itu harus diibagi dengan perusahaan luar negeri tersebut sebab kalau tidak digali atau diolah kekayaan yang ada diperut bumi itu tidak dapat kita manfaatkan. Terhadap dua pendapat yang berbeda tersebut Ibu/Bapak cenderung pada pendapat yang mana?
•
Partai-partai berikut cenderung pada pandangan yang mana? Menolak keberadaan perusahaan tambang luar negeri, atau mendukung keberadaan perusuhaan tambang luar negeri?
Sikap terhadap perusahaan tambang asing (%)
100 90
Tidak bisa diterima apapun alasannya
80 70 60 50
49 41
44 37
40 30 20 10
23
47
44 2828
30 23
45 31 24
47
45 30 26
31 22
47 29 24
10
P A N
P K S
at
D em ok r
P PP
P K B
P D IP
G ol ka r
Id ea l
0
Bisa diterima sementara modal dan teknologi kita belum memadai Tidak tahu
Total Gap antara harapan publik dan persepsi publik atas sikap partai dalam isu perusahaan tambang asing (%) 80 75
75
75
74 70
70
69
68 64
65 60 55 50 45 40
PKS
PKB
PAN
PPP
Demokrat
PDIP
Golkar
Representasi rata-rata aspirasi publik oleh partai politik dalam isu perusahaan tambang asing
Representatif 29%
Tidak representatif 71%
Representasi aspirasi publik oleh partai politik dalam isu perusahaan tambang asing •
Aspirasi publik dalam isu keterlibatan perusahaan tambang asing dalam penambangan kekayaan alam di tanah air terbelah. Sebagian tidak menerimanya dengan alasan apapun. Sebagian lagi menerima dengan pertimbangan negara kita masih punya keterbatasan modal dan teknologi.
•
Namun demikian secara umum partai politik dipersepsikan tidak mencerminkan aspirasi tersebut. Tingkat representasinya hanya 29%.
•
Di antara partai politik yang dipandang paling merepresentasikan aspirasi publik dalam masalah ini adalah Partai Golkar, dan yang paling kurang adalah PKS dan PKB.
Representasi aspirasi pemilih dalam sejumlah isu oleh partai politik (%)
75 57 45
50
34
31
35
29
25
16
0 KUHP
Pancasila dan Impor beras UUD
Kelas sosial
Perusahaan tambang asing
Privatisasi BUMN
Rata-rata
Total Gap antara harapan publik terhadap posisi kelas sosial partai, ideologi, dan sejumlah isu dan persepsi publik atas posisi dan sikap partai (%)
80
69
69
68
66
65
60
60
59
Golkar
PDIP
40
20
0
PKS
Demokrat
PAN
PPP
PKB
Tingkat Representasi Partai Atas Aspirasi Pemilih Secara Umum
Representatif 35%
Tidak Representatif 65%
Temuan
•
Secara umum, 65%, pemilih partai merasa kepentingan, aspirasi, dan keinginan mereka tidak terwakili oleh sikap dan perbuatan partai politik selama ini.
•
Partai tidak mewakili harapan mereka agar mengakomodasi perbedaan kelas sosial dalam masyarakat, tidak mengakomodasi komitmen mereka terhadap Pancasila dan UUD 45, tidak mewakili keinginan mereka dalam sejumlah kebijakan penting seperti impor beras, privatisasi BUMN, dan penambangan kekayaan alam di tanah air oleh perusahaan asing.
•
Semua partai dirasakan tidak merepresentasikan kepentingan pemilih, dan secara umum yang paling rendah tingkat representasinya ini adalah PKS, dan yang paling baik adalah PDIP dan kemudian Golkar.
•
Keseimpulan ini konsisten dengan respon pemilih terhadap pertanyaan langsung di bawah mengenai masalah representasi ini.
Persepsi tentang perilaku partai (%) 60
54
53
50 40
35
35
30 20
12
11
10 0
Partai politik hanya melayani kelompokkelompok tertentu Tidak setuju
Keputusan yang dibuat partai sering tidak memperhatikan keinginan rakyat Setuju
Tidak tahu
Implikasi Elektoral •
Apa implikasi dari persepsi atas representasi kepentingan pemilih oleh partai tersebut bagi partai politik sendiri?
•
Implikasi pertama adalah bahwa partai yang lebih representatif kemungkinan akan dipilih, dan kemungkinan pemilih loyal terhadapnya bila tingkat representasi tersebut dapat dijaga dan ditingkatkan.
Identifikasi diri dengan partai tertentu •
Representasi dapat menumbuhkan sikap loyal terhadap partai politik. Representasi yang rendah dapat memperlemah hubungan psikologis pemilih dengan partai, dan sebaliknya.
•
Loyalitas terhadap partai dapat diukur dari identifikasi warga dengan partai politik tertentu.
N ov '0 M 3 a' 0 Ap 4 r'0 M 4 ei '0 Ju 4 ni '0 Ju 4 li Ag '0 4 us ' Se 04 pt '0 O 4 kt '0 N 4 ov '0 D 4 es '0 Ju 4 l Se i'0 5 pt ' D 05 es ' Ja 05 n' M 06 ar Ag ' 0 us 6 ' O 06 kt '0 N 6 ov '0 D 6 es ' Fe 0 6 b' M 07 ar '0 7
Identifikasi diri dengan partai politik/merasa dekat dengan partai politik tertentu (Party ID) (%) 70
60
40
30
20
10 55
49 50 58
54
50 51 50
50 50 39 34 30 30 26 24 27 25.5 25 26 23
19 23
0
Tingkat identifikasi diri dengan partai politik •
Rendahnya representasi aspirasi dan kepentingan pemilih oleh partai politik di atas konsisten dengan rendahnya loyalitas atau identifikasi warga terhadap partai politik tertentu.
•
Dalam survei terakhir menunukan bahwa hanya sekitar 2 dari 10 pemilih di tanah air mengidentifikasikan diri mereka dengan partai politik tertentu. Keadaan ini akan membuat peta kekuatan partai politik cair. Seberapa cair, dapat kita lihat dalam pilihan sementara dalam tiga tahun terakhir ini.
Partai apa yang akan dipilih bila pemilu diadakan hari ini?
30.6
19.7 15 10.4 6.4
PKS
3.5
PPP
6.2
PKB
4.3
PAN
3.9
Golkar
Democrat
PDIP
Others
Undecided
Partai apa yang akan dipilih bila pemilu diadakan hari ini? (Lapisan pertama) (%) 24
25 22
21 20
20
18
18.5
19
18
18
16
16 14.5
15
13
14 13
12
10
5
11
11
14
13
14
17.5
12 12
13
17.9
17.3
15 14
11.5
17
13.5
16 12.9
11
19.7
15
10.4
7 Apr'04 Feb' 05
Juli'05
Sept' 05
Des' 05 Jan' 06 Mar' 06 Golkar
PDIP
Agus' 06
Okt' 06 Nov' 06 Des' 06 Feb' 07 Mar'07 PD
Partai apa yang akan dipilih bila pemilu diadakan hari ini? (Lapisan kedua) (%) 12
11 10
9 8
8
7 7
6
6
6
6
6
6.5
6 6
6.5 4
4
3
3
4
2
5 5
4
2.5
2
2.5
3
3
3
6.4 6.2 4.3
4 4
3
6.7 5.5
4.5
4
3
3 2
2
2
7
3.5 3.6
0
Apr'04 Feb' 05 Juli'05
Sept' 05
Des' 05 Jan' 06 Mar' 06 Agus' 06 PKS
PKB
PAN
Okt' 06 PPP
Nov' 06
Des' 06 Feb' 07 Mar'07
PDI Perjuangan dan Partai Demokrat •
Dalam survei terakhir, PDI Perjuangan cenderung meningkat perolehan suaranya bila diadakan pemilihan umum waktu survei dilakukan.
•
PDI Perjuangan berada pada posisi pertama (20%), menggeser posisi Partai Golkar (15%). Posisi PDI Perjuangan ini tertinggi dalam dua tahun terakhir.
•
Di samping itu, kekuatan Partai Demokrat juga cenderung menurun setelah pada tahun pertama dan kedua berada pada posisi yang seimbang dengan PDI Perjuangan. Sekarang kekuatan Partai Demokrat sekitar 10%, menurun sekitar 4% dibanding Maret 2006, dan 6% dibanding Desember 2006. Posisi Partai Demokrat ini juga terrendah dalam 2 tahun terakhir.
•
Peta besar ini cukup konsisten dengan tingkat representasi partai politik, di mana PDI Perjuangan secara umum dipandang yang paling representatif, diikuti Partai Golkar. Jatuhnya suara Partai Demokrat, meskipun masih berada di atas perolehan suaranya tahun 2004 (sekitar 7%), sejalan denga posisinya yang kurang baik dalam persepsi representasi pemilih atas partai tersebut.
•
Di samping persoalan representasi, penerunan dukungan pada partai demokrat juga terkait dengan kepuasan atas kerja presiden Yudoyono dan persepsi atas kondisi ekonomi nasional seperti terlihat di bawah.
Kepuasan terhadap Kinerja Presiden SBY
Kepuasan dengan kinerja Presiden SBY dan Wapres JK (%)
80 75 70
80 77
71
69
67
65
63
65 60 55
65
64 59
50
56
56
58 55
63
67 64
61
62
54
58 52
45
54
53
49
50
49.7 46.9
40
Nov' 04 Jan' 05 Apr' 05 Jul' 05
Sept' Des' 05 Jan' 06 Mar' 06 Agu' 06 Okt' 06 Nov' 06 Des'06 Feb' 07 Mar' 07 05
SBY
JK
Kondisi ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu
Keadaan ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu ...(%) 60 45 30
41
38 29
36 23
41 35
21 5 0 Okt'03
Okt'04
3 Nov'04
5
38 33
32 29
54
47
37
37
35 31
28
15 0
54
53
32
26
24 7
5
24 24
27
22
23 15
5
6
Lebih baik
Apr'05
Jul'05
Sama
Sep'05
3
Des'05 Des'06
Lebih buruk
14 5
10 Jan'05
23 21
Feb'07
Mar'07
Tidak tahu
Korelasi kondisi ekonomi nasional, puas dengan kinerja SBY, dan Pilih Demokrat
SBY
Pilih Demokrat
Ekonomi nasional
.75
.79
Pilih Demokrat
.64
Persepsi ekonomi memburuk, dan kepuasan pada SBY Merosot Tajam •
Dalam tiga tahun terakhir, sejak SBY menjadi Presiden, baru pertama kalinya tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya menembus batas psikologis, yakni di bawah 50%. Ini angka kepuasaan terendah sepanjang SBY menjadi presiden.
•
Merosot tajamnya kepuasaan publik terhadap SBY terkait dengan persepsi publik atas kondisi ekonomi sekarang yang lebih buruk dibanding tahun lalu.
•
Semua ini terkait dengan merosotnya perolehan suara Partai Demokrat kalau pemilihan umum dilakukan sekarang.
•
Bila kondisi ekonomi ke depan tidak dinilai membaik oleh masyarakat, maka tingkat kepuasan pada SBY akan terus merosot, dan bersamaan dengan itu dukungan terhadap partai demokrat juga akan terus merosot.
Kesimpulan dan Implikasi Temuan-temuan pokok dari survei ini adalah sebagai berikut : •
Secara umum, ada kesenjangan yang cukup besar (65%) antara aspirasi pemilih dengan sikap dan tindakan partai politik sebagaimana dipersepsikan pemilih untuk berbagai isu publik: posisi kelas sosial partai, isu ideologi dan sistem legal, dan isu ekonomi. Hanya sekitar 35% aspirasi pemilih yang dipersepsikan terwakili oleh sikap dan perilaku partai politik besar (tujuh partai politik utama).
•
Dalam proporsi yang kurang lebih sama, pemilih merasa bahwa partai politik sejauh ini lebih banyak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, dan hanya menguntungkan para pemimpin partai, bukan pemilih pada umumnya.
•
Karena tingkat representasi yang rendah ini, sebagaimana dipersepsikan oleh pemilih, hanya sedikit dari pemilih yang merasa punya ikatan psiko-politik dengan partai politik. Hanya sekitar 23% dari pemilih yang mengidentikan diri mereka dengan partai politik tertentu. Keadaan ini akan membuat peta kekuatan partai politik cair, mudah berubah, sehingga tingkat kepastian politik menjadi rendah pula.
Lanjutan : •
Selanjutnya, implikasi lebih nyata dari rendahnya representasi ini adalah berubahnya peta dukungan terhadap partai politik, di mana Partai Demokrat yang dalam dua tahun terakhir bersaing ketat dengan PDI Perjungan menurun tajam dalam perolehan dukungan bila pemilu diadakan sekarang. Demikian juga kekuatan Partai Golkar, yang dalam survei terakhir ini turun posisinya dari urutan pertama ke urutan kedua dengan selisih cukup signifikan.
•
Perubahan peta kekuatan partai ini terkait dengan tingkat representasi kepentingan publik oleh partai, di mana Partai Demokrat dipandang relatif kurang representatif dibanding PDI Perjuangan.
•
Penurunan dukungan terendah dalam dua tahun terakhir terhadap Partai Demokrat juga sangat terkait dengan evaluasi publik atas kinerja Presiden SBY.
•
Semakin positif penilian publik terhadap kinerja Presiden semakin memperkuat dukungan publik pada Partai Demokrat.
Lanjutan : •
Dalam survei terakhir, kepuasan publik pada kinerja Presiden dan Wakil Presiden menembus batas psikologis 50%, di mana kurang dari 50% dari pemilih nasional yang merasa puas dengan kerja Presiden. Ini tingkat kepuasan publik terendah terhadap kerja Presiden SBY sejak dua setengah rahun lalu ia dilantik menjadi presiden.
•
Dibanding sekitar dua setengah tahun lalu (November 2004), kepuasan terhadap SBY menurun sekitar 30%, dan dibanding Desember 2006, kepuasan publik pada SBY menurun sekitar 17%.
•
Sumber utama dari penurunan ini trutama adalah meningkatnya kembali penilaian negatif publik terhadap kondisi ekonomi nasional tahun ini dibanding tahun lalu. Warga yang merasa keadaan ekonomi nasional sekarang lebih baik dibanding tahun lalu hanya sebesar 23%. Ini jauh lebih rendah dari persepsi publik ketika SBY baru sebulan menjadi Presiden (November 2004), 41%, dan lebih rendah dibanding Desember 2006, 33%.
•
Bila kondisi ekonomi nasional dirasakan tidak membaik dalam dua tahun ke depan, SBY akan menjadi semakin tidak populer, dan Partai Demokrat akan kehilangan banyak pendukung.
•
Yang kemungkinan menguat dengan melemahknya Partai Demokrat dan SBY adalah PDI Perjuangan, bukan partai-partai yang berada di lapisan kedua.
