Tiara Ullfa Yanuesti Heru Susilo Yuniadi Mayowan

PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, DAN KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN/PERKOTAAN (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar) Tiara Ullfa Yanuesti Heru Susilo Yuniadi Mayowan PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, [email protected] ABSTRACT There are four main element of taxation success: Tax Law, Tax Administration, Tax Policy and Tax Payer. Tax payer is the uncontrollable element for fiscus because each other have any character which is determine for increasing success the tax revenue especially land and building tax rural-urban village (PBB-P2). This research aims to test empirically and describe the effect of taxpayer’s knowledge, taxpayer’s consciousness, and taxpayer’s satisfaction towards the success of revenue from PBB-P2 and also to find the dominant variable. The type of research used is quantitative approach.The research is conducted by survey method to the taxpayers from land and building tax rural-urban sectors (PBB-P2) at Talun district of Blitar regency, which is obtained in proportional sampling. Data collection method used questionnaires, and further data are analyzed using multiple regression analysis. The results of this research prove that each variables consist of taxpayer’s knowledge, taxpayer’s consciouseness, taxpayer’s satisfaction have a positive and significant impact on the success of tax revenue from PBB-P2, both partial and collective. Variable taxpayer’s satisfaction provides the greatest influence/dominant because it has the greatest value of beta. Keywords: Taxpayer’s Knowledge, Taxpayaer’s Consciciousness, Taxpayer’s Satisfaction, TheSuccess of Revenue from Land and Building Tax Rural-Urban Sectors (PBB-P2) ABSTRAK Ada empat elemen penting dalam keberhasilan perpajakan yaitu hukum pajak, administrasi pajak, kebijakan pajak, dan wajib pajak. Wajib pajak adalah elemen yang relatif tidak terkontrol bagi fiskus karena setiap wajib pajak memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dapat menentukan keberhasilan penerimaan pajak khususnya PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan/Perkotaan dan mengetahui variabel dominan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode survey kepada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dengan teknik pengambilan sampel proporsional. Alat pengumpul data adalah kuesioner, selanjutnya data dianalisa menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menghasilkan bahwa masing-masing variabel yang terdiri dari Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepuasan Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Variabel Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan secara parsial dan bersama-sama. Variabel Kepuasan Wajib Pajak mempunyai pengaruh terbesar/dominan karena mempunyai nilai beta paling besar. Kata Kunci: Pengetahuan, Kesadaran, Kepuasan Wajib Pajak, Keberhasilan Penerimaan PBB-P2

Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

1

PENDAHULUAN

dari luas wilayah Kabuaten Blitar, telah tercatat

Pajak adalah iuran wajib yang diberikan

mempunyai tunggakan pokok PBB selama 3

oleh rakyat kepada pemerintah yang jumlahnya

(tiga) tahun terakhir sebelum diterapkannya UU-

sangat menentukan kapasitas anggaran dalam

PDRD

pembiayaan pengeluaran dan belanja negara,

menunjukkan 3,37% terhadap pembangunan

baik dalam pembangunan nasional maupun

dan pemeliharaan prasarana fisik.

pembiayaan rutin (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:9). Pajak di negara Indonesia dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar 2010:9).

Tahun

2013

pendapatan

Negara yang berasal dari pajak sebesar Rp

berasal dari penerimaan negara bukan pajak (Departemen

Keuangan,

2014).

Pemerintah

berupaya meningkatkan pendapatan negara dengan tujuan mendanai pembangunan nasional yang bersumber dari dalam negeri yaitu dengan optimalisasi

penerimaan

pajakbaik

subjek

maupun objek pajak dari sektor pajak pusat dan daerah. Salah satu cara yang yaitu dengan melaksanakan

otonomi

daerah

di

bidang

perpajakan khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah telah diwujudkan pemerintah salah satunya melalui Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang memuat adanya penambahan pajak baru

di

masing-masing

daerah

yang

menunjukkan bahwa daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak lokal (localtaxing

power).

Perubahan

UU-PDRD

memuat tentang penambahan jenis 4 (empat) jenis pajak baru, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Pengelolaan PBB-P2 merupakan bagian dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) seperti yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Blitar yang telah mengimplementasikan pengalihan PBB-P2 tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Blitar setiap tahun memiliki

target

penerimaan,

diperlukan

adanya

strategi

sehingga

khusus

untuk

meningkatkan realisasi target penerimaan PBBP2. Terjadinya piutang pajak termasuk piutang PBB-P2 di beberapa daerah di Kabupaten Blitar menjadi penghambat kegiatan pemungutan PBBP2 seperti yang terjadi di Kecamatan Talun yang merupakan salah satu dari 22 Kecamatan di Kabupaten

Blitar.

Kecamatan

Talun

yang

mempunyai 10 desa dan 4 kelurahan secara luas wilayah sangat potensial jika di kelola dengan baik dari segi PBB nya, yaitu mencakup 3,13%

Blitar

dan

hanya

Uraian

2011

2012

(1)

(2)

(3)

(4)

Realisasi PBB

882,47

1.20,66

506,39

Pembangunan Prasarana Fisik

5.478,6

8.502,2

15.019,6

2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014.

1.193,0 triliun atau sekitar 78% dari total pendapatan negara Rp 1.529,7 triliun, sisanya

Kabupaten

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PBB dan Pembangunan Prasarana Fisik (Jutaan Rupiah)

yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah (Siahaan,

di

Data lain yang mendukung tentang menurunnya penerimaan PBB di Kecamatan Talun tahun 2011 sampai 2013 yaitu data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (DPPKAD). Data tersebut memuat evaluasi penerimaan PBB sebelum PBB-P2 dialihkan ke daerah. Tabel 2. Evaluasi Penerimaan PBB Kecamatan Talun (Rp) Target Realisasi 1.029.977.205 887.162.810 1.267.595.637 638.992.640 1.278.804.546 496.863.992

Tahun 2011 2012 2013

% 86,1 50,4 38,9

(Rp) Tunggakan 142.814.395 628.672.997 781.940.642

% 13,9 49,6 61,1

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, 2015.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 jumlah target pokok ketetapan Rp 1.029.977.205, sedangkan jumlah realisasi pokok Rp 887.162.810 dan prosentase tahun 2011 mencapai 86,1 % dengan total tunggakan

Rp

142.814.392

dan

prosentase

sebesar 13,9 %. Pada tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah target pokok ketetapan Rp 1.267.595.637, sedangkan jumlah realisasi pokok ketetapan Rp 638.992.640 dan prosentase tahun 2012 mencapai 50,4 % dengan total tunggakan Rp 628.672.997 dan prosentase sebesar 49,6 %. Data pada tahun 2013 jumlah target pokok ketetapan Rp 1.278.804.646, sedangkan jumlah realisasi pokok ketetapan Rp 496.863.922 dan prosentase tahun 2013 mencapai 38,9 % dengan total tunggakan

Rp

781.940.624

dan

prosentase

sebesar 61,1 %. Dari data tersebut disimpulkan bahwa jumlah target meningkat, jumlah realisasi penerimaan menurun, dan jumlah tunggakan meningkat. Hal ini menjadi acuan pentingnya peneliti untuk meneliti beberapa variabel dari wajib pajak yang diduga dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar mulai tahun 2014 sejak berlakunya pengalihan PBB-P2 ke daerah. Setiap tunggakan/hutang PBB-P2 menimbulkan suatu piutang

bagi

pemerintah

daerah.

Piutang

tersebut dapat dilihat dari berapa jumlah pajak yang diterima (realisasi) dibandingkan dengan


2

jumlah pajak yang menjadi pokok ketetapan

menjelaskan

bahwa

pengetahuan

(target). Hal tersebut dapat dilihat dari SPPT

penyuluhan yang memadai penting untuk

yang masuk. Suatu penerimaan pajak dikatakan

membantu wajib pajak memahami landasan dan

berhasil dilihat dari realisasi terhadap target dan

falsafah perpajakan yang menjadi ciri sistem

ada tidaknya tunggakan.

perpajakan

Indonesia

dan

terutama

untuk

Peneliti bermaksud untuk meneliti tentang

meningkatkan keberhasilan pembayaran pajak,

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap

tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak dapat

keberhasilan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan

diukur dengan:

Talun

a.

Kabupaten

Blitar.

Pendapat

yang

Pengetahuan

prosedur

PBB-P2

sesuai

dikemukakan oleh Bawazier (2004:46), bahwa

Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-

keberhasilan perpajakan dapat dipengaruhi oleh

undang, dan peraturaan yang berlaku.

beberapa hal diantaranya tax law (hukum

b.

Pengetahuan batas waktu pembayaran.

perpajakan), tax administration (administrasi

c.

Pengetahuan sanksi administrasi dan sanksi

perpajakan) dan tax payer (faktor yang dilihat dari sisi wajib pajak). Menurut Direktorat Jenderal

Pajak

faktor

tax

payer

relatif

uncontrollable, sedangkan tax law dan tax administration bersifat controllable (Fraternesi, 2002:4). Peneliti bermaksud menguji beberapa variabel yaitu dari segi tax payer (wajib pajak). Peneliti mengasumsikan bahwa berhasilnya penerimaan

perpajakan

secara

umum

dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepuasan wajib pajak terhadap

pelayanan

petugas.

Ketiiga

karakteristik tersebut dijadikan variabel bebas oleh peneliti serta diuji untuk membuktikan pengaruhnya dalam keberhasilan penerimaan PBB-P2

di

Kecamatan

Talun

pidana. Kesadaran Wajib Pajak Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2001: 847), kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan

tersebut

menjadi

(2009:10)

alasan

pentingnya dilakukan penelitian ini, sehingga

a.

tentang

Kesadaran, Terhadap Bumi

dan

“Pengaruh

dan

Kepuasan

Keberhasilan Bangunan

Pajak

Penerimaan

Pajak

Kabupaten Blitar)”.

perpajakan

berkenaan

Kesadaran sebagai orang yang memperoleh

atas objek yang mereka miliki/manfaatkan. b.

Kesadaran dalam berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku yang dalam hal ini peraturan daerah Kabupaten Blitar No 6 tahun 2010 dan jika wajib pajak tidak melakukannya maka akan terkena sanksi baik sanksi administrasi sebesar 2% per

Pedesaan/Perkotaan

(Studi pada Wajib PBB-P2 di Kecamatan Talun

kesadaran

memiliki kewajiban dalam membayar pajak

Pengetahuan, Wajib

43).

manfaat atas bumi dan bangunan dan

peneliti bermaksud meneliti dan mengambil judul

2004:

dengan:

Kabupaten

suatu

(Harahap,

Menurut Atkinson (1994) dalam Kurniawan

Blitar.Berdasarkan hal yang telah dipaparkan tersebut

modern

bulan dari pajak yang terutang. c.

Kesadaran

untuk

turut

serta

dalam

pembangunan daerah, artinya mengerti bahwa pajak merupakan salah satu sumber

KAJIAN PUSTAKA Pengetahuan Wajib Pajak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2013:18) berpendapat bahwa guna mewujudkan

(2001:975), pengetahuan adalah sesuatu yang

wajib pajak yang sadar danpeduli pajak, harus

diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran.

dilakukan dengan beberapa cara seperti:

Pengetahuanperpajakan meliputi segala sesuatu

1.

pendapatan daerah. Nasution (2006:62) dalam Pusponegoro

Penyuluhan pajak. Pada dasarnya setiap

yang diketahui mengenai ketentuan umum

petugas pajak (fiskus) adalah penyuluh

perpajakan.

pajak,

Pengetahuan

tersebut

berupa

wajib

pajak

mempunyai

hak

pengetahuan mengenai peraturan perpajakan,

mendapatkan pembinaan dan pengarahan

pengetahuan mengenai tata cara menghitung

dari fiskus. Sosialisasi peraturan menjadi

maupun melaporkan kewajiban perpajakan,

salah satu faktor keberhasilan mewujudkan

serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan

wajib pajak yang sadar dan peduli pajak.

pajak (Waluyo dan Ilyas, 2007:10). Undang-

2.

Pemeriksaan pajak. Kegiatan pemeriksaan

undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

dalam rangka menguji kepatuhan wajib

Umum dan Tata

pajak itu sendiri. Harapan meningkatkan

Cara

Perpajakan (KUP)


3

3.

efektivitas law enforcement telah diwujudkan

3.

Kejelasan Petugas Pelayanan

melalui

pemeriksaan,

4.

Kedisiplinan Petugas Pelayanan

profesionalisme tenaga pemeriksa, metode

5.

Tanggung Jawab Petugas Pelayanan

dan prosedur pemeriksaandengan sistem

6.

Kemampuan Petugas Pelayanan

informasi manajemen pemeriksaan pajak

7.

Kecepatan Petugas Pelayanan

kualitas

melalui otomasi komputer.

8.

Kesopanan dan Keramahan Petugas

Penagihan. Upaya membangun wajib pajak

9.

Kewajaran Biaya Pelayanan

yang sadar dan peduli pajak dilakukan

10. Kepastian Biaya Pelayanan

melalui tindakan menagih utang pajak yang

11. Kepastian Jadwal Pelayanan

belum dilunasi wajib pajak.

12. Kenyamanan Lingkungan 13. Keamanan Pelayanan

Kepuasan Wajib Pajak Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

(2001:334) “Kepuasan adalah puas; merasa senang;

perihal

kesenangan,

(hal

yang

kelegaan

bersifat

dan

puas,

sebagainya)”.

Kepuasan berarti perasaan puas, rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa. Pendapat Oliver dan Barnes (2003:64) sebagaimana dikutip oleh Wijaya (2011:4) menyatakan bahwa kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya sebuah kebutuhan. Hal ini menandakan bahwa keistimewaan tertentu barang atau jasa atau pun barang/jasa itu sendiri memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan

tertentu.

Tingkat

kenyamanan

mencakup pemenuhan kebutuhan di bawah harapan atau pemenuhan kebutuhan yang melebihi harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan ukuran spesifik untuk setiap transaksi, situasi atau interaksi yang bersifat jangka pendek, sedangkan kualitas jasa merupakan sikap yang dibentuk dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sebuah

perusahaan

dalam

Berry (2001:124) ada lima dimensi kualitas pelayanan untuk mengukur kepuasan, yaitu bukti

fisik/berwujud

(tangibles),

keandalan

(reliability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance),

empati

(empathy).

Bukti

fisik/berwujud (tangibles) adalah kemampuan suatu instansi PBB-P2 yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan peralatan/teknologi yang digunakan, serta penampilan pegawai. Keandalan

(reliability),

adalah

kemampuan

instansi pengelola PBB-P2 untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Ketanggapan (responsiveness), suatu kemauan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada wajib pajak dengan menyampaikan informasi yang jelas. Jaminan (assurance) meliputi pengetahuan, sopan santun dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pegawai PBB-P2, bebas dari bahaya, risiko atau keraguan serta empati (empathy) meliputi kemudahan dalam

hubungan

komunikasi

yang

baik,

perhatian pribadi dan memahami wajib pajak. Keberhasilan Penerimaan PBB-P2

panjang

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-

(Parasuraman, et. al, 1985, Hoffman & Bateson,

Undang nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran

1997) dalam Tjiptono dan Chandra (2005:195).

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun

Tujuan dari peningkatan kualitas layanan adalah

2012,

mewujudkan kepuasan wajib pajak. Apabila

penerimaan negara yang terdiri atas pajak

pelayanan yang diterima wajib pajak PBB-P2

dalam

(pelanggan) sesuai dengan harapanya, maka

internasional. Penerimaan pajak yang optimal

wajib pajak merasa puas, sebaliknya apabila

membutuhkan suatu sistem pengelolaan yang

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan

baik.

tidak sesuai dengan harapan mereka maka

berhasil apabila tingkat penerimaan mencapai

pelanggan merasa tidak puas. Kepuasan tersebut

pokok ketetapan dan tunggakan pajak semakin

dapat menjadi evaluasi dalam melaksanakan

menurun. Keberhasilan juga dapat dilihat dari

pelayanan selanjutnya. Berdasarkan Undang-

kesediaan wajib pajak untuk melunasi hutang

undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009

pajaknya dan membayar pajak tepat waktu.

tentang pelayanan publik, pemerintah telah

Keberhasilan penerimaan PBB-P2 menandakan

menetapkan unsur minimal yang harus ada

keberhasilan administratif dari sistem yang

sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan

dilaksanakan

masyarakat yaitu:

Keberhasilan

1.

Prosedur Pelayanan

2.

Persyaratan Pelayanan

jangka

Pendapat Parasuraman, Zeithhaml, dan

penerimaan negeri

Suatu

dan

pajak pajak

penerimaan

oleh

adalah

perdagangan

pajak

peraturan

penerimaan

semua

dikatakan

PBB-P2.

tersebut

juga

dipengaruhi oleh sikap pro-akif wajib pajak


4

terhadap pembayaran PBB-P2 dalam membayar

METODE PENELITIAN

pajak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Keberhasilan penerimaan PBB-P2 adalah

penelitian ini adalah explanatory research dengan

peningkatan sikap pro aktif wajib pajak terhadap

pendekatam kuantitatif dan metode survey.

PBB-P2. Sikap pro aktif wajib pajak merupakan

(Singarimbun dan Effendi, 2006:5). Populasi

salah satu elemen konatif (tindakan) dari sifat

yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dan sikap wajib pajak yang berpengaruh

seluruh Wajib Pajak PBB-P2 yang tercatat

terhadap keberhasilan perpajakan. Keberhasilan

memiliki SPPT di Kecamatan Talun Kabupaten

penerimaan PBB-P2 dalam hal ini diasumsikan

Blitar.

sebagai kecenderungan berpikir positif oleh

Pengeloaan

wajib pajak atau bereaksi positif wajib pajak PBB-

Kabupaten Blitar, terdapat 37.299 SPPT PBB-P2

P2 dengan cara-cara tertentu yang dimiliki wajib

di Kecamatan Talun. Jumlah SPPT tersebut

pajak. Indikatornya adalah kepatuhan dan

mewakili populasi dalam penellitian ini. Sampel

berhasilnya kegiatan administrasi PBB-P2 yang

ditentukan

menyebabkan tingkat kelunasan PBB-P2. Setiap

menghasilkan 100 responden wajib pajak PBB-

daerah yang memiliki potensi penerimaan PBB-

P2.

P2 mempunyai suatu data perkiraan maupun

Propotional Samplingatau sampel proporsi, teknik

realisasi penerimaan PBB-P2. Penerimaan PBB-

pengambilan sampel dengan memperhatikan

P2 di suatu daerah dapat dikatakan berhasil

proporsi dalm sampel wilayah (Arikunto, 2010:

apabila jumlah yang masuk setiap tahun

134). Proporsi diambil dari wajib pajak yang

jumlahnya bertambah. Nilai tersebut juga dapat

mempunyai SPPT yang tersebar di 14 wilayah (10

dilihat dari berapa banyak SPPT yang masuk,

desa dan 4 kelurahan) di Kecamatan Talun.

yang menandakan setiap wajib pajak telah

Peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat

melaksanakan kewajibannya.

pengumpulan data pokok.

HIPOTESIS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data

dari

Dinas

Keuangan

dengan

Metode

Pendapatan

dan

Aset

rumus

pengambilan

daerah

slovin sampel

dan

yang adalah

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik

PENGETAHUAN WAJIB PAJAK (X1)

H1 KEBERHASILAN

KESADARAN

PENERIMAAN

WAJIB PAJAK (X2)H2 KEPUASAN WAJIB PAJAK (X3)

Jenis Pengujian Normalitas

Alat Uji Kolmogorov– Smirnov

Multikolinearitas

VIF

Hasil Uji 0,294 X1 = 1,901 X2 = 2,424 X3 = 1,826

Sumber: Data Diolah, 2015

PBB-P2 (Y)

H3

Gambar 1. Model Hipotesis Sumber: Data diolah, 2015

:Pengaruh secara bersama-sama : Pegaruh secara parsial : Pengaruh secara dominan H1: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan secara

Gambar 2 Hasil Uji Scatterplot Sumber: Data Diolah, 2015

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan menggunakan software SPSS versi 21.0,

bersama-sama terhadap Keberhasilan

diperoleh

Penerimaan PBB-P2.

sehingga distribusi dikatakan normal karena

H2: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib

nilai

nilai

signifikansi

signifikansinya

sebesar

>

0,294,

0,05.Hasil

uji

Pajak,

multikolinearitas dengannilai VIF untuk variabel

berpengaruh positif signifikan secara parsial

pengetahuan sebesar 1,901, variabel kesadaran

terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2.

sebesar 2,424

Pajak,

dan

Kepuasan

Wajib

1,826

H3: Kepuasan Wajib Pajak mempunyai

dapat

dan variabel kepuasan sebesar dinyatakan

tidak

terjadi

pengaruh dominan terhadap Keberhasilan

multikolinearitas antar variabel bebas karena

Penerimaan PBB-P2.

nilai

VIF

dibawah

10.

Hasil

pengujian

heteroskedastisistas dapat dilihat pada gambar hasil

uji

Scatterplot

yang

menunjukkan

penyebaran titik-titik yang secara acak diatas


5

angka 0 maupun dibawah angka 0 pada sumbu

dan kepuasan wajib pajak meningkat maka akan

yang sama yakni sumbu Y yang menyimpulkan

diikuti peningkatan Keberhasilan Penerimaan

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

PBB-P2.

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Terikat

Bebas

Y

(X1) (X2) (X3)

Konstan ta N = 100 R = 0,790a R2 = 0,624

Koef. Regresi (B)

Beta

t

Sig.

0,100 0,214 0,082

0,185 0,349 0,369

2,147 3,579 4,364

0,34 0,01 0,000

1,180

-

0,603

0,005

Keputus an terhadap H1 Diterima Diterima Diterima

0,214 X2 + 0,082 X3.Konstanta 1,180, artinya jika diasumsikan nilai variabel X1 (Pengetahuan Wajib Pajak), X2 (Kesadaran wajib Pajak), dan X3 (Kepuasan Wajib Pajak) adalah 0, maka Y bernilai

positif yaitu sebesaar 1,180.Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan wajib pajak (X1) bernilai positif yaitu sebesar 0,100. Artinya bahwa setiap ada peningkatan atau penurunan dari variabel pengetahuan wajib pajak (X1) sebesar 1 (satu), maka keberhasilan penerimaan PBB-P2 meningkat atau mengalami penurunan pula sebesar 0,100 dengan asumsi nilai koefisien regresi variabel bebas lainnya (kesadaran wajib pajak (X2) dan kepuasan wajib pajak (X3)) adalah tetap atau konstan. Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X2) bernilai positif yaitu sebesar

0,214.

Artinya

bahwa

artinya terjadi korelasi/hubungan yang kuat variabel

pengetahuan,

keberhasilan penerimaan PBB-P2 karena nilai R

Persamaan regresi Y = 1,180 + 0,100 X1 +

PBB-P2)

Besar R dalam penelitian ini adalah 0,79

kesadaran, dan kepuasan wajib pajak terhadap

Sumber: Data primer diolah, 2015

Penerimaan

Uji Koefisien Determinasi (R2)

masing-masing

Adj. R2 = 0,612 F = 53,067 Ftabel = 2,70

(Keberhasilan

UJI HIPOTESIS

setiap

ada

peningkatan atau penurunan dari variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 1 (satu), maka keberhasilan penerimaan PBB-P2 meningkat atau mengalami penurunan pula sebesar 0,214 dengan asumsi nilai koefisien regresi variabel

mendekati 1.Koefisien determinasi R square (R2) adalah sebesar 0,624 = 62,4 %. Presentase sumbangan pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y sebesar 62,4%, sisanya 37,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.Setiap tambahan satu variabel bebas maka nilai R2akan meningkat tidak

peduli

apakah

variabel

tersebut

berpengaruh signifikan atau tidak.Nilai adjusted R2 square yang merupakan nilai R yang telah disesuaikan sebesar 0,612 = 61,2 %. Angka 61,2 % memiliki arti bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepuasan wajib

pajak

mempengaruhi

keberhasilan

penerimaan PBB-P2 sebesar 61,2%. Angka 38,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi dalam penelitian ini. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,612 masuk pada kategori kuat karena berada pada selang 0,6 – 0,799. Hubungan variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepuasan Wajib Pajak dengan Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 bersifat positif, artinya jika variabel bebas semakin

ditingkatkan,

maka

Keberhasilan

Penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan.

lainnya (pengetahuan wajib pajak (X1) dan

Uji F

kepuasan wajib pajak (X3)) adalah tetap atau

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah

konstan.Nilai koefisien regresi untuk variabel

sebagai berikut:

kepuasan wajib pajak (X3) bernilai positif yaitu

Ha: variabel bebas pengetahuan wajib pajak,

sebesar

kesadaran wajib pajak, dan kepuasan wajib

0,082.

Artinya

bahwa

setiap

ada

peningkatan atau penurunan dari variabel

pajak mempunyai pengaruh signifikan

kepuasan wajib pajak (X3) sebesar 1 (satu), maka

secara bersama-sama terhadap variabel

maka keberhasilan penerimaan PBB-P2 akan

keberhasilan penerimaan PBB-P2 (Y).

meningkat atau mengalami penurunan pula

Uji F dilakukan dengan cara membandingkan

sebesar 0,082 dengan asumsi nilai koefisien

besarnya nilai Fhitung dengan Ftabelyaitu apabila:

regresi variabel lainnya (pengetahuan wajib

Fhitung ≤ Ftabel = Ha ditolak

pajak (X1) dan variabel kesadaran wajib pajak

Fhitung ≥ Ftabel= Ha diterima

(X2))

Pengujian dalam penelitian ini juga dilakukan

adalah

tetap

atau

konstan.Variabel

pengetahuan wajib pajak, variabel kesadaran

dengan

wajib pajak, dan variabel kepuasan wajib pajak

Signifikansi < 0,05= Ha diterima

berpengaruh

Signifikansi >0,05 = Ha ditolak

positif

terhadap

keberhasilan

membandingkan

nilai

signifikansi:

apabila

Diketahui bahwa Fhitung sebesar 53,067 >

pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak,

Ftabel sebesar 2,70. Nilai df 1 (jumlah variabel-1)

penerimaan

PBB-P2,

artinya

yaitu 4-1= 3, dan df 2 (n-k-1) yaitu 100-3-1 = 96 Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

6

dengan ignifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya Ha

Talun Kabupaten Blitar dipengaruhi secara

diterima,

pengetahuan,

bersama-sama oleh pengetahuan wajib pajak,

wajib

pajak

kesadaran wajib pajak dan kepuasan wajib pajak,

berpengaruh secara bersama-sama signifikan

artinya bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib

terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2.

pajak, sikap positif kesadaran wajib pajak, dan

kesadaran,

maka

variabel

dan

kepuasan

tingkat

Uji t (Uji parsial) Rumusan hipotes dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Ha

≠

0

berpengaruh

variabel

bebas

signifikan

masing-masing

terhadap

variabel

terikat.Pengujian parsial dilakukan dengan cara membandingkan besarnya nilai thitung dengan ttabel yaitu:

kepuasan

pekayanan,

wajib

maka

pajak

semakin

terhadap

tinggi

pula

keberhasilan penerimaan PBB-P2. Pengaruh ketiga variabel bebas digolongkan kuat terhadap keberhasilan

penerimaan

PBB-P2,

hal

ini

membuktikan bahwa dalam mencapai target berhasilnya penerimaan PBB-P2 tidak terlepas dari kualitas diri masing-masing wajib pajak. DPPKAD Kabupaten Blitar dituntut tidak hanya

thitung< ttabel = Ha ditolak

mengejar target secara kuantitas, tetapi juga

thitung> ttabel = Ha diterima Pengujian dalam penelitian ini juga dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi: signifikansi< 0,05 = Ha diterima

harus

beriringan

memperhatikan

kualitas

Sumber Daya Manusia yang berperan baik dari segi petugas pajak di instansi DPPKAD maupun dari segi wajib pajak.

signifikansi> 0,05 = Ha ditolak. Nilai ttabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = 96 adalah sebesar 1,985. Nilai df diperoleh dari n-k-1, dimana n merupakan banyaknya obesrvasi, k merupakan jumlah variabel bebas. Pengujian hipotesis masingmasing variabel adalah sebagai berikut:

Pencapaian keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pengaruh secara bersama-sama dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, dan kesadaran

dalam

melaksanakan

kewajiban

perpajakannya, sekaligus kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin lunasnya tunggakan

a). Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) Besarnya thitung variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 2,147. Hal tersebut berarti bahwa t hitung > ttabel (2,147 > 1,985). Nilai signifikansi 0,034 < 0,05. Berdasarkan perhitungan tersebut maka Ha diterima, sehingga pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara parsial signifikan terhadap keberhasilan penerimaaan PBB-P2.

PBB-P2 tahun 2014 di 14 desan dan kelurahan di Kecamatan Talun setelah tahun 2014 PBB-P2 dialihkan dan dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Blitar, realisasi terpenuhi mencapai 89,4 % dan tunggakan berkurang menjadi 10,6% yang dapat dikatakan berhasil karena lebih baik dari tahun sebelumnya. Keberhasilan dapat diukur dari kepatuhan yaitu tercermin dari kesediaan wajib

b). Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) Besarnya thitung variabel X2 terhadap Y adalah sebesar 1,985. Hal tersebut berarti bahwa t hitung > ttabel (3,579 > 1,985). Nilai signifikansinya 0,001 (< 0,05). Berdasarkan perhitungan tersebut maka Ha diterima, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2.

pajak dalam melunasi PBB-P2 terutangnya. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif

Besarnya thitung variabel X3 terhadap Y adalah sebesar 4,364, artinya bahwa thitung > ttabel (4,364 > 1,985) dan signifikansi 0.000 (< 0,05) sehingga Ha diterima, maka variabel kepuasan wajib pajak berpengaruh secara parsialsignifikan terhadap keberhaasilan penerimaan PBB-P2. Variabel dominan dengan beta terbesar yaitu variabel kepuasan wajib pajak sebesar 4,364, sehingga variabel dominan dalam penelitian ini adalah variabel Kepuasan Wajib Pajak (X3).

Talun

signifikan

terhadap

Kabupaten

Blitar.

Undang-undang,

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran Pajak

perhitungan

yang

secara

PBB-P2,

jelas

mengatur

pemerintah

telah

melakukan perubahan peraturan PBB-P2 dalam hal untuk penyederhanaan maupun penyesuaian perhitungannya agar wajib pajak dapat lebih mengetahui dan memahami dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang cukup agarwajib pajak

dapat

mengetahui

semua

tentang

peraturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

PEMBAHASAN

parsial


Dirjen

c). Variabel Kepuasan Wajib Pajak (X3)

secara

secara

parsial

signifikan

terhadap


Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Talun Kabupaten Blitar. Menurut Boediono

keberhasilan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

7

(1996:45) kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan

konstribusi

dana

untuk

pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran

masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan 1.

perlu

adanya

transparansi hasil dari pemungutan PBB-P2 yang

bertambah

baik,

kesadaran

maka

dan

masyarakat

positif

secara

wajib

parsial

Talun

Kabupaten

Blitar

sekaligus

Talun

PBB-P2

Kabupaten

di Blitar

Wajib Pajak secara positif signifikan. 3.

Kepuasan Wajib Pajak telah berpengaruh dominan

terhadap

Keberhasilan

Penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

dan

Perkotaan

(PBB-P2)

di

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

terhadap


Penerimaan

Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepuasan

berpengaruh

signifikan

oleh

dipengaruhi parsial oleh Pengetahuan Wajib

kesukarelaannya

pajak

Blitar

bersama-sama

Keberhasilan Kecamatan

dalam membayar PBB-P2 tanpa ditagih. Kepuasan

Kabupaten

di

positif signifikan. 2.

pajak merasa pajak yang mereka bayarkan tidak dengan

Talun

PBB-P2

Pajak, dan Kepuasan Wajib Pajak secara

pembangunan fasilitas umum, sehingga wajib

dikelola

dilakukan

Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib

nantinya kembali ke masyarakat dalam bentuk

disalah gunakan. Hal demikian apabila PBB-P2

Penerimaan

dipengaruhi

di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Petugas juga

Keberhasilan Kecamatan

sangat

dan realisasi keberhasilan penerimaaan PBB-P2 setempat

yang

maka dapat disimpulkan:

diperlukan demi mendukung tercapainya target

DPPKAD

penelitian

Saran Berdasarkan

menjadi

hasil

penelitian

yang

variabel dominan. Tercapainya keberhasilan

dilakukan, ada beberapa saran yang peneliti

penerimaan pajak dipengaruhi oleh tax payer

ajukan, diantaranya:

yang didominasi dari dalam diri individu

1.

Sanksi denda dan sanksi administrasi 2%

tersebut. Kemauan wajib pajak dalam membayar

sesuai Peraturan Bupati Blitar No 54 Tahun

pajak dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang

2013 tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2

diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak.

diterapkan

secara

Pelayanan

mengurangi

pengindaran

petugas

PBB-P2

memberikan

sekaligus PBB-P2

di

kalangan wajib pajak yang sudah menjadi

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang

anggapan yang wajar dan umum.

diwujudkan dalam kelunasan pembayaaran 2.

PBB-P2.

tegas

PBB-P2 merupakan kategori pajak dengan

Kepuasan pelanggan (pengguna jasa

official assessment system, yang artinya wajib

pelayanan PBB-P2) yang dalam hal ini adalah

pajak tidak perlu menghitung sendiri jumlah

wajib pajak pada umumnya ditentukan oleh

pajak terutang karena sudah tertera dalam

tingkat penerimaan kualitas yang sesuai harapan

SPPT yang telah ditetapkan sejak awal

wajib pajak tersebut. Petugas PBB-P2/Dinas

berdasarkan

Pendapatan dan lembaganya adalah salah satu

masing wilayah tempat tanah dan atau

instansi

Dalam

bangunan tersebut didirikan (Fauziyah,

seharusnya

2008:15). Peneliti menyarankan agar wajib

pelayanan

melaksanakan

perpajakan.

pelayanan,

klasifikasi

masing-

memberikan pelayanan yang baik terhadap

pajak

wajib pajak agar tercapai suatu kepuasan.

instansi pengelola PBB-P2 yaitu terutama

Dengan adanya kepuasan yang didapat, maka

mengambil SPPT ke kantor pelayanan PBB-

wajib pajak termotivasi untuk membayar PBB-P2

P2 setempat dan segera melunasi kewajiban

terutang

PBB-P2 nya agar tidak menunggu jatuh

sehingga

meningkat

dan

bisa

penerimaan

PBB-P2

dikatakan

berhasil.

meningkatkan

NJOP

tempo

yang

kerjasama

menyebabkan

dengan

petugas

Penelitian ini membuktikan kepuasan wajib

mengedarkan SPPT ke rumah dan menagih

pajak atas pelayanan PBB-P2 mepengaruhi

PBB-P2 sehingga menghambat penerimaan.

keberhasilan

penerimaan

PBB-P2.Ukuran

3.

DPPKAD

diharakan

melaksanakan

keberhasilan penyelenggaraan pelayanan PBB-

penilaian kembali dan penyesuaian terkait

P2 ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima

penetapan NJOP setelah PBB-P2 dialihkan

layanan (wajib pajak).

menjadi

pajak

daerah.

Hal

ini

dapat

mengurangi kecemburuan sosial sehingga wajib pajak merasakan keadilan apabila PBBP2 yang mereka bayarkan menyesuaikan Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

8

dengan kondisi tanah dan atau bangunan 4.

Pendapatan

Intensitas sosialisasi melalui media lebih

go.id diakses pada 25 September 2014.

spanduk),

media

elektronik

(pemasangan iklan lewat reklame digital, penayangan di iklan layanan masyarakat di televisi

dan

radio

lokal).

Selain

itu

mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan dan manfaat PBB-P2

Fauziyah, Laily. 2008. Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak TerhadapKeberhasilan Penerimaan PBB

di

Kantor

Pelayanan

PBB

Jakarta

SelatanSatu. Skripsi Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Fraternesi. (2002). Pengaruh Faktor-faktor Yang

bagi daerah dan wajib pajak misalnya

Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat

pemilihan duta pajak daerah dan lauching

Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan

Bulan Panutan Pembayaran Pajak (dikutip

Bangunan

dari majalah penataran Kabupaten Blitar,

Semarang; Universitas Diponegoro.

2015:30).

Di

Kota

Bengkulu.

Skripsi

Harahap, Abdul Asri. 2004. Paradigma Baru

Hasil dari pemungutan PBB-P2 benar-benar

Perpajakan

digunakan untuk pembangunan daerah

Yogyakarta.

yaitu

perbaikan

fasilitas

umum

dan

pembangunan. Penagihan

SPPT

PBB-P2

rumah

menyebabkan wajib pajak merasa tidak

Indonesia.

Penerbit

BPFE

Kurniawan, Dedi. 2009. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi Padang; Universitas Andalas.

nyaman. Solusi yang dapat peneliti sarankan

Parasuraman, A., Zethamal, Valarie, A., Berry,

adalah menambah fasilitas pelayanan yang

Leonard. 2001. Delivering Quality Service

sifatnya memudahkan wajib pajak sehingga

Balancing

wajib pajak merasa nyaman dan puas, yaitu

Expectations. New York: The Free Press.

dengan menambah jumlah mobil keliling 7.

2014.

Negara tahun 2013. www.anggaran.depkeu.

brosur,

6.

Keuangan.

saat ini. diperluas baik media cetak (majalah, baliho,

5.

Departemen

Customer

Perceptions

and

Penataran Kabupaten Blitar. 2015. Pemerintah

pelayanan PBB-P2 di setiap unit daerah.

Kabupaten Blitar Maksimalkan Pendapatan

Penelitian

Daerah, Launching Bulan Bayar Pajak.

selanjutnya

disarankan

menambah jumlah variabel yang dapat berpengaruh, misalnya sanksi denda, tax avoidance,

sistem

pembayaran,

penetapan

lokasi

penelitian,

menambah jumlah sampel, memakai alat uji analisis

statistik

Redaksi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Blitar.

dan

kepatuhan dan memperluas ruang lingkup penelitian,

Blitar:

berbeda

dan

menyempurnakan kuesioner penelitian.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2. Pusponegoro, Suryo Wibowo. 2013. Pengaruh Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Bandung Tegallega. Skripsi

DAFTAR PUSTAKA

Bandung; Universitas Pasundan. Alwi, Hasan. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Republik Indonesia. UU Nomor 28 Tahun 2009

Jakarta: Balai Pustaka.

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi). Jakarta:

Republik Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Rineka Cipta.

Perpajakan (KUP). Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. Kecamatan Talun Dalam Angka. Blitar: BPS Kabupaten

Republik Indonesia.UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Blitar.

Negara (APBN). Bawazier, Fuad. dan M. Ali Kadir. 2004. Kebijakan Tax Reform 1994 dan Tax Reform 1997 dalam Subiantoro, H dan Riphat, S., Kebijakan Fiskal: Pemikiran,

Konsep

dan

Implementasinya.

Jakarta: Kompas.

Republik Indonesia. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. Metode

Boediono, B. 1996. Perpajakan Indonesia. Jilid I.

Penelitian

Survai.

Jakarta

Barat:

Pustaka LP3ES.

Jakarta: Kawula Indonesia.


9

Siahaan, P. Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Simanjuntak, Timbul Hamonangan, dan Imam Mukhlis (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunana Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses. Taslim, D. (2011). Tax Specialist Sebagai Suatu Profesi? Diakses 7 April 2014, dari Ortax: http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue& page=show&id=9. Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. (2005). Manajemen Kualitas Jasa. Yogyakarta: Andi. Waluyo dan Ilyas. 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Wijaya, Toni. (2011), Manajemen Kualitas Jasa: Desain Servqual, QFD, dan Kano disertai Contoh Aplikasi dalam Kasus Penelitian. Jakarta: Indeks.


10

Tiara Ullfa Yanuesti Heru Susilo Yuniadi Mayowan

Recommend Documents