PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)
Sarah Nisa Santoso Heru Susilo Sri Sulasmiyati PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
[email protected]
ABSTRACT This research aims are determining how significant the influence of the tax knowledge, awareness of the taxpayer, and tax sanctions toward tax payer compliance in together test and partial test in STO Kepanjen. This type of research is explanatory research with a quantitative approach. The population in this research are all individual taxpayer on STO Kepanjen. The samples taken as many as 100 respondents, with the sampling method is accidental sampling. This research uses multiple linear regression, validity test, reliability test, classic assumption test, together test (F test), partial test (t test), and the coefficient of determination (r2 test). The results showed that the test together, tax knowledge, awareness of the taxpayer, and tax sanctions significantly influence individual taxpayer compliance in STO Kepanjen. In the partial test, knowledge of taxes significantly influence individual taxpayer compliance in STO Kepanjen, awareness taxpayer significantly influence individual taxpayer compliance in STO Kepanjen, and tax sanctions significantly influence individual taxpayer compliance in STO Kepanjen. Keywords : Tax Knowledge, Awareness of the Taxpayer, Tax Sanction, Compliance of the Taxpayer ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial dan secara bersama-sama di KPP Pratama Kepanjen. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Sampel penelitian yaitu sebanyak 100 responden, dengan metode pengambilan sampel yaitu accidental sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji bersama-sama (uji F), uji parsial (uji t), dan koefisien determinasi (uji r2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji bersama-sama, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Pada uji parsial, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
PENDAHULUAN Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang termuat dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945 alinea ke-IV. Demi mewujudkan tujuan nasional tersebut, diperlukan beberapa faktor pendukung yang dapat
memperlancar pelaksanaannya. Salah satu faktor pendukung tersebut adalah tersedianya dana yang besar. Dana tersebut diperoleh dari pendapatan negara, di mana dalam struktur APBN, pendapatan negara terbagi atas pendapatan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penerimaan hibah.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
Berdasarkan data BPS tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa pajak menyumbang APBN lebih dari 70%. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (2013) menjelaskan, “Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara”. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka, pemerintah khususnya DJP terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan DJP adalah dengan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan modernisasi pajak. Selain dari ketiga upaya tersebut, DJP juga melakukan reformasi perpajakan pertama kali yaitu pada tahun 1983 dengan diberlakukannya self assessment system, yang mengharuskan wajib pajak untuk berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, diantaranya adalah menghitung, membayar pajak, dan melaporkan SPT sendiri. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan studi untuk meneliti bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen berkenaan dengan faktor pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. KAJIAN PUSTAKA Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi lain menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH,dalam Suandy (2011:89) mengatakan, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas, terdapat beberapa ciri-ciri tentang pajak. Pertama, pajak merupakan pungutan yang dipaksakan. Kedua, pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung. Ketiga, pajak untuk digunakan untuk keperluan Negara guna kemakmuran rakyat.
Pengetahuan Pajak Pengetahuan pajak adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009:69). Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah segala hal yang diketahui mengenai perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (2003:1008), kesadaran berarti keadaan tahu, mengerti dan merasa. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan merasa sebagai wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan merasa, mengerti akan tanggung jawab perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Sanksi Pajak Pengertian sanksi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2003:1032) adalah tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati apa-apa yang sudah ditentukan. Purwono (2010:68) mengatakan, “Sanksi merupakan pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan”. Berdasarkan dari beberapa definisi sanksi di atas, maka dapat diartikan bahwa sanksi pajak adalah tindakan yang membuat orang untuk menaati peraturan perpajakan. Mardiasmo (2011:59) berpendapat, “Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Berdasarkan beberapa pengertian sanksi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah jaminan untuk wajib pajak supaya wajib pajak patuh terhadap aturan perpajakan.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:849), kepatuhan berarti sifat patuh; ketaatan; tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Definisi lain mengenai kepatuhan wajib pajakyang dikemukakan oleh Nurmantu (2003:148) yaitu “Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kepatuhan wajib pajak adalah sikap patuh terhadap aturan perpajakan.
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen (Sugiyono, 2011:77). Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan cara menyebarkan kepada responden, yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Metode pengumpulan data yang kedua dengan menggunakan dokumentasi (Sugiyono, 2011: 142). Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif dan analisis data inferesnsial dengan menggunakan analisis regresi linier berganda(Sugiyono, 2011: 147). Analisis regresi linier berganda harus diuji asumsi klasik terlebih dahulu.
Hipotesis
HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif Gambaran umum tentang responden diklarifikasikan berdasarkan jenis kelamindengan jumlah responden laki-laki sebanyak 50 orang dan responden perempuan berjumlah 50 orang. Responden berdasarkan usia, dengan responden yang berusia di bawah 30 tahun sebanyak 14 responden laki-laki dan 16 responden perempuan, responden yang berusia 30 sampai 40 tahun adalah sebanyak 13 responden laki-laki dan 16 responden perempian, responden yang berusia di atas 40 tahun adalah sebanyak 23 responden laki-laki dan 18 responden perempuan. Tingkat pendidikan formal terakhir, dan jenis pekerjaan. Responden dengan tingkat pendidikan SMA ialah sebanyak 36 responden, tingkat pendidikan D3 sebanyak 10 responden, tingkat pendidikan S1 sebanyak 49 responden, tingkat pendidikan S2 hanya 1 responden, dan pendidikan lainnya sebanyak 4 responden. Responden berdasarkan jenis pekerjaan PNS ialah sebanyak 12 responden, karyawan swasta sebanyak 53 responden, wiraswasta sebanyak 21 responden, responden dengan jenis pekerjaan lainnya sebanyak 11 responden, dan responden yang tidak memberi respon sebanyak 3 responden.
Gambar 1: Model Hipotesis Sumber : Data diolah, 2015
H1 : pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). H2 : pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Explanatory (penelitian penjelasan) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian Explanatory adalah penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu (Zulganef, 2008:11). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen sampai tahun 2014, yaitu sejumlah 72.951 wajib pajak orang pribadi. Sampel yang didapatkan dari rumus Slovin adalah sebesar 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu mengambil responden berdasarkan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data, dengan kriteria utamanya adalah
Analisis Inferensial Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji normalitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji apakah variabel yang digunakan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Hasil uji menunjukkan nilai dari koefisien Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,752 lebih besar dari pada nilai level of significant 0,05 sehingga data penelitian ini berdistribusi normal.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji mengenai sama atau tidaknya suatu varians dari residual observasi yang satu ke observasi yang lain. Prosedur uji menggunakan uji scatter plot. Hasil uji menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, baik di bagian atas angka nol pada sumbu Y maupun di bawah angka nol pada sumbu yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Multikoliniearitas Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari regresi. Ada tidaknya multikolinieritas dapat diuji menggunakan tolerance and variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas. Hasil uji menunjukkan Nilai VIF dari variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 1,519, dan nilai VIF dari variabel sanksi pajak (X3) sebesar 1,130. Nilai VIF dari seluruh variabel bebas kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoliniieritas pada regresi ini. Atau dapat juga dilihat dari nilai tolerance yang keseluruhan dari variabel bebas di atas nilainya lebih dari 0,10, sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Y = 0,438 + 0,217 X1 + 0,240 X2 + 0,462 X3 + e 1) Konstanta sebesar 0,438 menyatakan bahwa nilai variabel Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) sebesar 0,438 satuan dengan asumsi jika tidak ada nilai variabel X1 (pengetahuan pajak), X2 (kesadaran wajib pajak), dan X3 (sanksi pajak). 2) Nilai koefisien untuk variabel pengetahuan pajak (X1) sebesar 0,217. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sebaliknya. 3) Nilai koefisien untuk variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,240. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sebaliknya. 4) Nilai koefisien untuk variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,462. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sanksi pajak berpengaruh signifikan dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sebaliknya. Koefisien Determinasi Analisis Korelasi Ganda (R) digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak) dengan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak orang pribadi). Besar R dalam penelitian ini sebesar 0,782 yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sarwoko (2007:197) menjelaskan, 2 “Koefisien determinasi (R ) adalah koefisien yang diturunkan dari total variasi regresi yang terdiri dari variasi yang dapat dijelaskan dan variasi yang tak dapat dijelaskan. Dengan kata lain R2 adalah proporsi variasi (perubahan) variabel dependen Y, yang dijelaskan oleh perubahanperubahan regresi atau variasi-variasi dari variabel-variabel independen”. Nilai koefisien korelasi ditunjuk oleh angka 0 (nol) sampai dengan angka 1 (satu). Jika koefisien determinasi (R2) menunjukkan angka nol maka variabel bebas (pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak) tidak berhubungan dan tidak mempengaruhi variabel terikatnya (kepatuhan wajib pajak orang pribadi). Jika koefisien determinasi (R2) semakin mendekati angka 1 (satu), maka variabel terikatnya semakin berhubungan dengan variabel bebasnya. Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi R square (R2) adalah sebesar 0,611 = 61%. Artinya, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dapat menjelaskan 61% varian yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan selebihnya yaitu sebesar 39% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Akan tetapi, Sarwoko (2007:198) menjelaskan bahwa, “kecenderungan R2akan selalu bertambah besar apabila ditambahkan sebuah variabel baru di dalam regresi dan ini bisa menyesatkan. Sementara 𝑅̅ 2 (adjust R2) tidak selalu, jika variabel baru relevan maka 𝑅̅ 2 akan bertambah besar, namun jika tidak relevan, maka 𝑅̅ 2 tidak akan bertambah atau mungkin malah turun”. Nilai 𝑅̅ 2 adalah sebesar 0,599 = 59 %, sehingga sebesar 59% perubahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dijelaskan oleh perubahanperubahan dalam pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Sementara sebesar 41% perubahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dijelaskan oleh perubahan pada variabelvariabel lain di luar model regresi berganda.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
Pengujian Hipotesis Uji Bersama-sama (Uji F) Uji bersama-sama atau uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikatnya. Rumus hipotesisnya adalah sebagai berikut: H0 = 0 variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. H1 ≠ 0 variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian bersama-sama dilakukan dengan cara membandingkan besarnya nilai Fhitung dengan Ftabel. Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak.Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selain menggunakan cara tersebut, pengujian juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi. Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika signifikansi > 0,05 maka maka H0 diterima dan H1 ditolak. Diketahui bahwa Fhitung sebesar 50,220 > Ftabel sebesar 2,70 (df1 = k = 3, df2 = n-k-1=100-3-1= 96), dengan k adalah jumlah variabel bebas, dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis alternatif yaitu H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, secara bersama-sama variabel pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Uji Parsial (Uji t) Uji parsial atau uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masingmasing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut: H0 = 0 variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadapvariabel terikat. H1 ≠ 0 variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian parsial dilakukan dengan cara membandingkan besarnya nilai thitung dengan ttabel. Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selain menggunakan cara tersebut, pengujian juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi. Jika signifikansi < 0,05 maka H 0 ditolak dan H1 diterima. Jika signifikansi > 0,05 maka maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nilai ttabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan df = 96 adalah sebesar 1,98. Nilai df diperoleh dari n-k-1, dimana n adalah banyaknya observasi, dan k adalah jumlah variabel bebas (Yusri, 2013:277), jadi besar df = n-k-1 = 100-3-1 = 96. Pengujian hipotesis masing-masing adalah sebagai berikut:
Variabel Pengetahuan Pajak (X1) Besarnya thitung variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar 3,761. Artinya t hitung> ttabel (3,761 > 1,98). Nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Berarti hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (Pengetahuan pajak) berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) dengan nilai signifikan < 0,05 yang berarti berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) Besarnya thitung variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar 3,773. Artinya t hitung > ttabel (3,773 > 1,98). Nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Berarti hipotesis H0 ditolak dan H1diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (kesadaran wajib pajak) berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) dengan nilai signifikan < 0,05 yang berarti berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Variabel Sanksi Pajak (X3) Besarnya thitung variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar 6,761. Artinya t hitung > ttabel (6,761 > 1,98). Nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Berarti hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X3 (Sanksi pajak) berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) dengan nilai signifikan < 0,05 yang berarti berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Hasil dari uji parsial dapat diketahui variabel manakah yang menjadi variabel dominan dengan melihat koefisien beta yang terbesar, yaitu ada pada variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,458, dengan demikian variabel dominan dalam penelitian ini adalah variabel sanksi pajak (X3). Pembahasan Pengaruh Bersama-sama antara Variabel Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini dapat dilihat melalui nilai sig. sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan α = 0,05, nilai sig. lebih kecil daripada α, yaitu 0,000 < 0,05. Artinya, H0 ditolak dan H1
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
diterima. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersamasama dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa besarnya t hitung variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar 3,761 > 1,98. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima, yang memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Pengetahuan pajak adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009:69). Berdasarkan hasil penelitian oleh Witono (2008:8), menunjukkan bahwa secara parsial, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa besarnya t hitung variabel X2 terhadap variabel Y adalah 3,773 > 1,98, dan nilai signifikansi 0,000 > 0,05. Dengan dmikian, H0 ditolak dan H1 diterima, yang memberikan kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Arum (2012:66) menunjukkan bahwa secara parsial, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa besarnya t hitung variabel X3 terhadap variabel Y adalah 6,761 > 1,98. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima, yang memberikan kesimpulan bahwa
sanksi pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Artinya, apabila sanksi pajak ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan ikut meningkat. Penelitian oleh Arum (2012:68) menunjukkan bahwa secara parsial, sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara sendirisendiri terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen, sehingga dengan peningkatan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, atau sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen juga akan meningkatkan. Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersamasama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen, sehingga dengan peningkatan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen juga akan meningkatkan. Saran 1.
2.
3.
KPP Pratama Kepanjen sebaiknya memberikan edukasi mendalam secara intensif kepada wajib pajak orang pribadi tentang pelanggaran apa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana, supaya mereka dapat mencegah hal-hal yang dapat mengarah kepada sanksi pidana. Misalnya dengan cara memberikan konsultasi ketika wajib pajak melaporkan SPT. KPP Pratama Kepanjen sebaiknya mengadakan sosialisasi secara intensif dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan kepada calon wajib pajak supaya mereka dapat dengan sukarela untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. KPP Pratama Kepanjen sebaiknya lebih memotivasi dan memahamkan tentang kewajiban perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi supaya mereka dapat melaporkan SPT dengan lebih sukarela.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
4.
KPP Pratama Kepanjen sebaiknya mengarahkan atau membimbing wajib pajak orang pribadi untuk menyelenggarakan pembukuan / pencatatan secara intensif, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik
DAFTAR PUSTAKA Arum, Harjanti Puspa (2012). Pengaruh Kesadaran Wajjib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang. Mardiasmo (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset. Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali. Nurmantu, Safri (2003). Pengantar Perpajakan, edisi 2. Jakarta: Granit. Purwono, Herry (2010). Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta:Erlangga. Resmi, Siti (2011). Perpajakan. Teori dan Kasus. Buku 1. Jakarta: SalembaEmpat. Republik Indonesia (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undangundang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta. Sarwoko (2007). Statistik Inferensi untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: ANDI. Suandy, Erly (2011). Hukum Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV. Witono, Banu (2008). Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Surakarta). Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Surakarta. www.bps.go.id. Diakses pada 24 November 2014. Yusri (2013). Statistika Sosial (Aplikasi dan Interpretasi). Yogyakarta: Graha Ilmu. Zulganef (2008). Metode Penelitian Sosial & Bisnis Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)|Vol. 6 No. 1 2015| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
7