The Pillars of Competitiveness Improvement & Consumer Protection

The Pillars of

Competitiveness Improvement & Consumer Protection Pilar-pilar Peningkatan Daya Saing dan Perlindungan Konsumen

Standardization Standardisasi

Consumer Empower ment Pemberdayaan Konsumen

Mar ket Sur veillance

Pengawasan Barang Beredar & Jasa

Metrology

Metrologi

Product Quality Development

Pengembangan Mutu Barang

DIRECTORATE GENERAL OF STANDARDIZATION AND CONSUMER PROTECTION MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

T h e Pilar s o f


Standardization Standardisasi

Consumer Empower ment Pemberdayaan Konsumen

Mar ket Sur veillance

Pengawasan Barang Beredar & Jasa

Metrology

Metrologi

Product Quality Development Pengembangan Mutu Barang

DIRECTORATE GENERAL OF STANDARDIZATION AND CONSUMER PROTECTION MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

4

The Pilars of Competitiveness Improvement and Consumer Protection

“standardized precise in size Every goods and services in Indonesia should be ,

,

dose, and scales, as well as constantly monitored and controlled in terms of securing domestic trade and to protect all consumers in the country

“

Pilar-pilar Peningkatan Daya Saing dan Perlindungan Konsumen

“

Barang beredar dan jasa di Indonesia harus

standar, tepat ukuran, takaran, dan timbangan, serta senantiasa terpantau dan terkendali dalam kerangka mengamankan perdagangan dalam negeri dan melindungi segenap konsumen sesuai

di tanah air

“

5

6


In order to achieve the goals of trade development in improving export competitiveness, enhancing consumer protection and protecting the domestic market, the Directorate General of Standardization and Consumer Protection of the Ministry of Trade has set the mission for period 2010 – 2014 consisting of the increasing of export competitiveness, market surveillance and consumer protection. The scope of consumer protection activities is very broad. The magnitude of this very broad scope of consumer protection activities related to the number of consumers in Indonesia that should be protected, which is more than 240 million people, the various types of activities related to consumer protection, and the fast coverage of products that should be monitored. Aspects relate to the protection of consumers cover domestic security market, metrology, standardization, development of the quality of goods, market surveillance for goods and services, and consumer complaint handling. Consumer protection efforts through the development of metrology aims to build the trust between producers and consumers, in order that consumers are not injured by the lack of the accurate of measurement tools. In the field of standardization, development of standards aims to improve the quality and competitiveness of the local industry and local products.

DIRECTOR GENERAL OF STANDARDIZATION AND CONSUMER PROTECTION DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NUS NUZULIA ISHAK

The implementation of market surveillance for goods and services, is expected to prohibit the possibility of goods that are not in accordance with the provisions/regulations entering market in Indonesia. Empowering and protecting consumers aims to build smart consumers who know and understand their rights and obligations. Last but not least, the development of consumer protection is always encourages the business actors to improve the competitiveness by producing qualified products according to the provisions/regulations and create a healthy and conducive climate for domestic trade. The pillars of Competitiveness Improvement and Consumer Protection book is expected to accelerate the information and communication accompanied by increasing the understanding for all national stakeholders on the policy and the implementation of consumer protection in Indonesia.

Guna mencapai tujuan pembangunan perdagangan dalam meningkatkan daya saing ekspor, meningkatkan perlindungan konsumen, dan pengamanan pasar dalam negeri, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan menetapkan misi periode 2010 - 2014 yaitu peningkatan daya saing ekspor dan peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen. Lingkup kegiatan perlindungan konsumen sangatlah luas. Besarnya lingkup kegiatan perlindungan konsumen terkait dengan jumlah konsumen di Indonesia yang harus dilindungi yaitu berkisar 240 juta jiwa, luasnya jenis kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, serta banyaknya jenis produk yang harus diawasi. Adapun aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan konsumen meliputi aspek pengamanan pasar dalam negeri, metrologi, standardisasi, pengembangan mutu barang, pengawasan barang dan jasa yang beredar, hingga pada penanganan kasus dan pengaduan konsumen. Upaya-upaya perlindungan konsumen melalui pengembangan kemetrologian ditujukan untuk membangun kepercayaan antara produsen dan konsumen, dan agar konsumen tidak dirugikan oleh alat ukur yang kurang akurat. Pada aspek standardisasi, pembangunan standar dikembangkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing industri maupun produk nasional. Dalam hal pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa, diharapkan dapat membendung kemungkinan masuknya barang – barang yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Dan dalam kerangka memberdayakan dan melindungi konsumen, pengembangan perlindungan konsumen diarahkan untuk membangun konsumen yang cerdas, yaitu konsumen yang mengetahui serta memahami hak dan kewajibannya. Tak kalah penting, pembangunan perlindungan konsumen senantiasa mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dengan menghasilkan produk bermutu sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku dan menciptakan iklim perdagangan dalam negeri yang sehat dan kondusif. Melalui buku Pilar-pilar Peningkatan Daya Saing dan Perlindungan Konsumen diharapkan terbangun informasi dan komunikasi disertai meningkatnya pemahaman bagi seluruh stakeholders pembangunan nasional atas kebijakan maupun pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia.

8


The Pilars of


No consumer No market

protection without market surveillance

surveillance without technical regulation

No technical

regulations without standards

No standards without measurements No measurements without legal

metrology


The globalization of trade which is happening now gives positive and negative impacts. On one hand, globalization is an opportunity and challenge to the development of domestic trade and domestic industry. The growing and increasing tight competition require the business actors to constantly improve their competitiveness, in terms of both product quality and price competitiveness through efficient production. Positively, it results the number of good available to consumers with better quality and competitive prices. But on the other hand with the burgeoning variety of goods and services in circulation, allegedly many goods and services are not in accordance with the detriment of consumers and lead to unhealthy competition. As a result of the tight competition encourages the business actors who are not able to produce efficienly to reduce production costs by lowering the quality of goods and services. In addition, the globalization of trade also carries implications for the development and sustainability of the products of goods and services by local industries. Improving the quality and competitiveness of the local product absolutely necessary, otherwise they will have difficulty to compete with the rapid flow of goods imported from abroad. In order to avoid unhealthy competition that leads to a loss for the consumer as well as in maintaining the security and sustainability of trade in the country, the Government of Indonesia through the Ministry of Trade set targets to achieve in Indonesia, including the following: a. The importance of standardization and metrology in the trade sector. The application of standards and metrology are expected to facilitate the flow of

9

Globalisasi perdagangan dunia yang terjadi saat ini memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi perkembangan perdagangan di pasar dalam negeri maupun industri domestik. Dengan tumbuhnya persaingan usaha yang kian ketat menuntut pelaku usaha untuk selalu meningkatkan daya saingnya, baik dari segi kualitas produk maupun daya saing harga melalui efisiensi produksi. Positifnya, hal tersebut mengakibatkan banyaknya pilihan barang kebutuhan yang tersedia bagi konsumen dengan kualitas dan harga yang bersaing. Namun di sisi lain dengan maraknya variasi atas barang dan jasa yang beredar, diduga banyak pula barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut dapat saja timbul sebagai akibat persaingan usaha yang ketat sehingga mendorong para pelaku usaha yang tidak sanggup meningkatkan efisiensi produksi untuk mengurangi biaya produksi melalui pengurangan kualitas barang dan jasa yang diberikan. Selain itu, globalisasi perdagangan juga membawa dampak bagi perkembangan dan keberlangsungan produk-produk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha serta industri di dalam negeri. Peningkatan kualitas dan daya saing bagi produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri menjadi mutlak diperlukan jika tidak ingin kalah bersaing dengan derasnya arus barang impor dari luar negeri. Dari fenomena yang berkembang tersebut, guna mengantisipasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang berujung pada kerugian bagi konsumen serta dalam upaya menjaga keamanan dan keberlangsungan perdagangan dalam negeri, Pemerintah Indonesia melalui

10


trade between countries through harmonization domestic and international standards. Harmonization of standards and technical requirements will form a condition of “One Standard—One Test—Accepted Everywhere”, so that the movement of goods and services in international trade is easier and able to increase the trust of international community against Indonesia product. This will increase the competitiveness of Indonesian products in the international market. b. The legal system and law enforcement in the field of standardization and consumer protection are born and developed in a positive way to keep pace with the dynamics of the economy to support the existence of businesses by providing certainty and credibility of economic policy. c. The presence of quality assurance system through the implementation and enforcement of standards and technical requirements that will enhance the protection of consumers against the products that do not fulfill the safety, health, security and environment (K3L) requirements. d. Standardization and consumer protection sector is expected to contribute positively to the creation of jobs, environment, national security, and social norms. e. Capacity Conformity Assessment Institutions (LPK) is getting better and gaining international recognition. Implementation of standardization can’t be separated from the conformity assessment process carried out by the LPK. Thus, the capacity and the international recognition of the LPK in Indonesia will affect the achievement condition of “One Standard—One Test— Accepted Everywhere” that will increase economic efficiency.

Kementerian Perdagangan menetapkan pencapaian kondisi perdagangan Indonesia di antaranya sebagai berikut: a. Pentingnya peran standardisasi dan metrologi dalam sektor perdagangan. Melalui penerapan standar dan metrologi diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan antar negara melalui harmonisasi standar baik domestik maupun internasional dan persyaratan teknis. Harmonisasi standar dan persyaratan teknis akan membentuk kondisi “One Standard – One Test – Accepted Everywhere”, sehingga arus perpindahan barang dan jasa dalam perdagangan internasional menjadi semakin lebih mudah dan mampu meningkatkan kepercayaaan masyarakat internasional atas produk domestik Indonesia. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional. b. Sistem hukum di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen dan penegakan hukum lahir dan berkembang secara positif mengikuti kecepatan dinamika perekonomian dalam kerangka menopang eksistensi usaha, memberikan kepastian usaha, serta memperkuat kredibilitas kebijakan perekonomian. c. Pasar domestik yang semakin aman dalam menghadapi terbukanya akses pasar ke dalam negeri dengan adanya sistem jaminan mutu melalui penerapan dan pemberlakuan standar dan persyaratan teknis yang akan meningkatkan perlindungan konsumen terhadap produk yang membahayakan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (K3L). d. Sektor standardisasi dan perlindungan konsumen diharapkan mampu memberikan kontribusi positif atas penciptaan lapangan kerja, lingkungan

Basic commodities supply and prices monitoring in the market of Kosambi, Bandung, West Java Pemantauan harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat


Based on the those conditions set by the Ministry of Trade, the role of standardization, consumer empowerment, market surveillance, legal metrology, as well as the development of quality goods in protecting consumers and securing the national trade becomes increasingly important.

Answering the Challenges of Globalization Directorate General of Standardization and Consumer Protection Responding to the challenges of globalization as well as realizing the achievement of consumer protection and enforcement of the domestic market, in 2010 the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia established the Directorate General of Standardization and Consumer Protection through the Minister of Trade Decree No. 31 of 2010 which has now replaced by the Trade Minister Decree No. 57 of 2012 regarding the Organization and Working Procedures of the Ministry of Trade. Development of Standardization and Consumer Protection performs to support the achievement of the increase in Export Market Access and Export Facilitation, Supervision, and Consumer Protection. While the direction of policy development and management conducted by the Directorate General of Standardization and Consumer Protection is intended to protect consumers, improve the competitiveness of products in the domestic market as well as to secure the domestic trade. Directorate General of Standardization and Consumer Protection has task to formulate and implement the policies and technical standardization in the field of standardization and consumer protection. Based on its duties, the Directorate General of Standardization an Consumer Protection has a function among others:

11

hidup, kebudayaan, dan keamanan nasional serta pembentukan norma sosial bangsa. e. Kapasitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) semakin membaik dan memperoleh pengakuan internasional. Pelaksanaan standardisasi tidak terlepas dari proses penilaian kesesuaian yang dilaksanakan oleh LPK. Karenanya, kapasitas dan pengakuan dari pihak internasional terhadap LPK yang ada di Indonesia akan mempengaruhi tercapainya kondisi “One Standard – One Test – Accepted Everywhere” yang akan meningkatkan efisiensi dalam perekonomian. Berdasarkan pencapaian kondisi perdagangan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan tersebut maka peran dari komponen standardisasi, pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan jasa, metrologi legal, serta pengembangan mutu barang dalam melindungi konsumen dalam negeri dan mengamankan perdagangan nasional menjadi semakin penting.

Menjawab Tantangan Globalisasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Menjawab tantangan globalisasi sekaligus mewujudkan pencapaian perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri, pada tahun 2010 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia membentuk Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2010 yang kini telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dengan misi meningkatkan daya saing ekspor, meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen, serta berperan sebagai pengelola kebijakan maupun

12


a. Policies formulation in the field of standardization and consumer protection;

pelaksanaan atas program pengembangan sekaligus pengamanan perdagangan dalam negeri.

b. Implementation of policies in the field of standardization and consumer protection;

Pembangunan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dilaksanakan untuk mendukung pencapaian terhadap peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor, Peningkatan Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen. Sedangkan arah pembangunan kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ditujukan untuk melindungi konsumen, meningkatkan daya saing produk sekaligus mengamankan pasar dalam negeri.

c. Preparation of guidelines, norms, standards, procedures, and criteria in the field of standardization and consumer protection; d. Providing technical guidance and evaluation in the field of standardization and consumer protection. In order to support and achieve the national development goals, especially in trade sector, the Ministry of Trade has vision: “Trade as a driver of growth and competitiveness of the economy as well as the creator of the prosperity of the people with justice”. Referring to the vision of the Ministry of Trade, in the field of standardization and consumer protection requires two basic conditions that must be achieved. First is the establishment of a standardization and consumer protection system as reference for the implementation of standardization and consumer protection activities, especially in the field of trade. Second is the implementation of activities in the domestic market security through market surveillance activities and consumer empowerment. Based on the vision of the Ministry of Trade and the conditions above, the Directorate General of Standardization and Consumer Protection develop missions for the period 2010 – 2014: 1. Increased export competitiveness. 2. Increased supervision and consumer protection. From the mission above, the development of standardization and consumer protection set the goals to be achieved for the period 2010-2014: 1. Diversification of Export Markets. 2. Development of Standardization and Consumer Protection Policy. 3. Institutional Protection.

Standardization

and

Consumer

4. Developing HR Consumer Protection. 5. Improved Control of Goods / Services and Metrology. 6. Increased Services.

Consumer

Protection

and

Metrology

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Dalam pelaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi, antara lain: a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; c. Penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Dalam rangka mendukung dan mewujudkan arah pembangunan nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menetapkan Visi: “Perdagangan sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang Berkeadilan”. Mengacu pada visi Kementerian Perdagangan yang direfleksikan dengan fungsi pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen, diperlukan dua kondisi dasar yang harus dicapai, yakni pertama adalah terwujudnya suatu sistem standardisasi dan perlindungan konsumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi dan perlindungan konsumen khususnya di bidang perdagangan. Kedua adalah terlaksananya aktivitas pengamanan pasar dalam negeri melalui kegiatan-kegiatan pengawasan maupun pemberdayaan konsumen. Berdasarkan Visi Kementerian Perdagangan dan kondisi dasar di atas, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengembangkan misi untuk periode 2010 - 2014 adalah: 1. Peningkatan daya saing ekspor. 2. Peningkatan konsumen.

pengawasan

dan

perlindungan


Improved The Infrastructure of Quality Within the framework to develop the quality and competitiveness of the national industry and products that lead to the development of domestic trade and protect the consumers nationwide, it is absolutely necessary to develop the quality of infrastructure. Quality infrastructure in question is related to all aspects of metrology, standardization, testing, quality management, certification and accreditation that influence conformity assessment, include public and private institutions within the regulatory framework in which they operate. Quality infrastructure is built on four pillars to support, namely the fulfillment aspect of Security, Safety, Health and Environment (K3L); Improving the Quality continuesly; Maintaining public confidence, as well as consumer protection. Currently, quality management has transformed into 3 pillars, which are Metrology, Standardization, and Conformity Assessment. Testing and quality has been changed into a new term namely conformity assessment. The benefits to be achieved through government policy on quality infrastructure development, among others, are to reduce the risk in relation to international trade, especially the acceptance of national product in foreign market and to protect domestic market, especiallly related products coming from abroad, the establishment of economic efficiency, the establishment of protection against the unfair market, environmental protection, and improving consumer confidence on goods and services that circulating in the country.

Joint Work In carrying out its role, tasks and functions, the Directorate General of Standardization and Consumer Protection is supported by a support unit and four technical units, namely: 1. Secretariat of the Directorate General of Standardization and Consumer Protection

Carry out technical and administrative services to all organizational units within the Directorate General with the functions, among others: • Coordinating, planning, programming, budgeting and monitoring programs, implementing administrative affairs, cooperation and evaluation in the field of standardization and costumer protection. • Coordinate and prepare a law research paper, drafting of legislation, as well as evaluating and reporting in the field of standardization and consumer protection legislation.

13

Dari kondisi tersebut, pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen menetapkan tujuan yang akan dicapai untuk periode 2010-2014 adalah: 1. Diversifikasi Pasar Ekspor. 2. Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen. 3. Kelembagaan Konsumen.

Standardisasi

Standardisasi dan

dan

Perlindungan

4. Mengembangkan SDM Perlindungan Konsumen. 5. Peningkatan Pengawasan Kemetrologian.

Barang/Jasa

dan

6. Peningkatan Layanan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.

Peningkatan Infrastruktur Mutu Dalam kerangka membangun mutu dan daya saing industri maupun produk nasional yang berujung pada pembangunan ketahanan perdagangan dalam negeri serta melindungi konsumen nasional, mutlak diperlukan adanya pembangunan infrastruktur mutu. Infrastruktur mutu yang dimaksud adalah semua aspek yang berkaitan dengan metrologi, standardisasi, pengujian, manajemen mutu, sertifikasi dan akreditasi yang berpengaruh terhadap penilaian kesesuaian (Conformity Assessment) dimana termasuk didalamnya adalah institusi publik maupun swasta dalam kerangka peraturan dimana mereka beroperasi. Infrastruktur mutu dibangun di atas empat Pilar sebagai penunjang, yaitu Pemenuhan aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (K3L); Peningkatan kualitas secara terus menerus; Menjaga kepercayaan masyarakat; serta Perlindungan Konsumen. Saat ini managemen kualitas bertransformasi menjadi 3 pilar yakni metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian (Metrology, Standardisation, and Conformity Assessment). Untuk testing dan quality berubah ke dalam istilah baru yaitu penilaian kesesuaian. Manfaat yang ingin dicapai melalui kebijakan pemerintah atas pembangunan Infrastruktur Mutu ini antara lain adalah mengurangi risiko dalam kaitannya dengan perdagangan internasional terutama faktor keberterimaan produk nasional di luar negeri serta melindungi konsumen dalam negeri terkait produk-produk yang berasal dari luar negeri, terbangunnya efisiensi ekonomi, terbangunnya perlindungan terhadap pasar yang fair dan perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen atas barang dan jasa yang beredar di dalam negeri.


14

The Signing of Memorandum of Understanding between the Director General of Standardization and Consumer Protection and the Director General of Processing and Marketing of Agricultural Products as The Head of Agricultural Quarantine Agency, and The Head of the National Drug and Food Control Agency for Cooperation in Supervision of Non-Food Products, Processed Food and Fresh Food. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Kepala Badan Karantina Pertanian, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Kerjasama Pengawasan Barang Untuk Produk Non Pangan, Pangan Olahan, dan Pangan Segar.

• Implement financial affairs administration of the Directorate General. 2. Directorate of Standardization

Carry out formulation and implementation of policies, guidelines, norms, standard, procedurs, and criteria, as well as provide technical guidance and evaluate policy implementation in the field of standardization of goods and services with the function, among others: • Prepare formulation and implementation of policies related to standard, institution, information and cooperation of standards.

Kerja Bersama Dalam melaksanakan peran, tugas beserta fungsinya, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ditunjang oleh satu unit pendukung dan empat unit pelaksana teknis, yaitu: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

• Prepare drafting guidelines, standards, norms, procedures, criteria, providing technical guidance and evaluation of policy implementation in the field of standards, institutional, information and cooperation of standards. 3. Directorate of Consumer Empowerment

Carry out formulation and implementation of policies, guidelines, norms, standard, procedurs, and criteria, as well as provide technical guidance and evaluate policy implementation in the field of Consumer Empowerment with the function, among others: •

Prepare formulation and implementation of policies related to consumer empowerment, institution, information and cooperation related to consumer empowerment.

Bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal dengan fungsi, antara lain:

•

engkoordinasikan, penyusunan rencana, dan M program serta anggaran, pemantauan program, pelaksanaan urusan administrasi kerja sama evaluasi serta pelaporan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen;

•

engkoordinasikan dan menyiapkan telaahan M hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen;

•

elaksanakan urusan administrasi keuangan M direktorat jenderal.

2. Direktorat Standardisasi

Bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar,


• Prepare drafting guidelines, standards, norms, procedures, criteria, providing technical guidance and evaluation of policy implementation in the field of consumer empowerment institutional, information and cooperation related to consumer empowerment.

prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi barang dan jasa sektor perdagangan dengan fungsi, antara lain:

•

enyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan P di bidang penyusunan dan penerapan standar, kelembagaan dan informasi standar serta kerja sama standardisasi sektor perdagangan;

•

enyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, P prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan penerapan standar, kelembagaan dan informasi standar serta kerja sama standardisasi sektor perdagangan.

4. Directorate of Market Surveillance

Carry out formulation and implementation of policies, prepare guidelines, norms, standard, procedurs, and criteria, as well as provide technical guidance and evaluate policy implementation in the field of Market Survaillance for good and services with the function, among others: • Prepare formulation and implementation of policies related to market survaillance in the field of industrial mining products and various industries, agriculture products, chemicals and forestry, services, educate civil investigator, cooperate with related institution in market surveillance activities.

3. Direktorat Pemberdayaan Konsumen

• Prepare drafting guidelines, standards, norms, procedures, criteria, provide technical guidance and evaluation of policy implementation in the field of industrial mining products and various industries, agriculture products, chemicals and forestry, services, educate civil investigator, cooperate with related institution in market surveillance activities. 5. Directorate of Metrology

Bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen dengan fungsi, antara lain:

•

enyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan P di bidang kerja sama, informasi dan publikasi, analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan pemberdayaan konsumen;

•

enyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, P prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama, informasi dan publikasi, analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan pemberdayaan konsumen.

Carry out formulation and implementation of policies, prepare guidelines, norms, standard, procedurs, and criteria, as well as provide technical guidance and evaluate policy implementation in the field of Legal Metrology with the function, among others: • Prepare formulation and implementation of policies related to infrastructure, cooperation, institution, institutional assessment, measure, weight, human resources, supervision in the field of legal metrology. • Prepare drafting guidelines, norms, procedures, criteria, and providing technical guidance and evaluation of policy implementation related to infrastructure, cooperation, institution, institutional assessment, measure, weight, human resources, supervision in the field of legal metrology.

4. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa dengan fungsi, antara lain:

•

enyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan P di bidang pengawasan produk pertambangan dan aneka industri, pengawasan produk pertanian, kimia dan kehutanan, pengawasan jasa, bimbingan dan operasional penyidik pegawai negeri sipil, dan kerja sama pengawasan barang beredar dan jasa;

•

enyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, P prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk pertambangan dan aneka industri, pengawasan produk pertanian, kimia dan kehutanan, pengawasan jasa, bimbingan

6. Directorate of Product Quality Development

Carry out formulation and implementation of policies, prepare guidelines, norms, standard, procedurs, and criteria, as well as provide technical guidance and evaluate policy implementation in the field of Product Quality Development with the function, among others: •

Prepare formulation and implementation of policies in the field of verification and cooperation of goods

15

16


qualty improvement, as well as human resources development in the field of goods quality testing. • Prepare drafting guidelines, standards, norms, procedures, and criteria, as well as providing technical guidance and evaluate policy implementation in the field of goods guidance verification and cooperation of goods quality, as well as human resources development related to testing of goods quality.

dan operasional penyidik pegawai negeri sipil, dan kerja sama pengawasan barang beredar dan jasa. 5. Direktorat Metrologi

Bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal dengan fungsi, antara lain:

•

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan di bidang sarana, kerja sama, kelembagaan, penilaian kelembagaan, alat ukur, timbang, takar, standar ukuran, sumber daya manusia kemetrologian, dan pengawasan sektor metrologi legal;

•

Penyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, kerja sama, kelembagaan, penilaian kelembagaan, alat ukur, timbang, takar, standar ukuran, sumber daya manusia kemetrologian, dan pengawasan sektor metrologi legal.

6. Direktorat Pengembangan Mutu Barang

Bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan mutu barang. Adapun fungsi Direktorat Pengembangan Mutu Barang, antara lain:

•

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi bimbingan dan kerjasama peningkatan mutu barang, serta pengembangan fungsional penguji mutu barang;

•

Penyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi, bimbingan, dan kerjasama peningkatan mutu barang, serta pengembangan fungsional penguji mutu barang.


17

Organizational Structure of Directorate General of Standardization and Consumer Protection Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Directorate General of Standardization and Consumer Protection DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

SECRETARIATE OF DIRECTORATE GENERAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

DIRECTORATE OF STANDARDIZATION

DIRECTORATE OF CONSUMER EMPOWERMENT

DIRECTORATE OF MARKET SURVEILLANCE

DIRECTORATE OF METROLOGY

DIRECTORATE OF PRODUCT QUALITY DEVELOPMENT

DIREKTORAT STANDARDISASI

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN

DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA

DIREKTORAT METROLOGI

DIREKTORAT PENGEMBANGAN MUTU BARANG

In order to strengthen Consumer Protection Institutions in Indonesia, Directorate General of Standardization and Consumer Protection mandated to facilitate administration trainings to the National Consumer Protection Agency (Badan Perlindungan Konsumen Nasional - BPKN). BPKN’s function among other is providing suggestion and consideration to the government regarding consumer protection development in Indonesia. Support for BPKN is given through administrative and other technical supports organized by the Secretariat of the Directorate General of Standardization and Consumer Protection to the BPKN Secretariat. Regardless those supports, BPKN is an independent institution that directly responsible to the President of The Republic of Indonesia. Dalam rangka penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diamanatkan untuk melakukan pembinaan terhadap administrasi penyelenggaran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dukungan terhadap BPKN tersebut diberikan melalui pembinaan administrasi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen kepada Sekretariat BPKN. Namun demikian, BPKN tetap merupakan institusi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

18


Memorandum of Understanding between the Ministry of Trade and the Indonesian National Police which includes an increase in law enforcement cooperation and aims to minimize law enforcement barriers and to realize a success in handling criminal offenses in the field of consumer protection and legal metrology. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat kerjasama peningkatan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan metrologi legal. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meminimalisasi hambatan dalam penegakan hukum serta mewujudkan keberhasilan dalam penanganan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan metrologi legal.


19

Priority programs of Directorate General of Standardization and Consumer Protection

Program Prioritas Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Basically the priority programs and relation among programs in Directorate General of Standardization and Consumer Protection could be describe as follows:

Pada prinsipnya keterkaitan antara program prioritas dan berbagai program di Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dapat digambarkan sebagai berikut:

I. Formulate Pro Consumer Regulations

The aim of this programs among others is to guarantee the implementation of consumer protection related to domestic and imported products sold in Indonesia in order to ensure that products comply with health, safety, and environment requirements. The programs also cover implementation of law enforcement and the aim to provide data and information, especially for issues that become national concern (hot issues). Output from this program are the list of technical regulation needed to be formulated, drafts of priority technical regulations, and data and information related to testing result of some issues concerned.

I. Perumusan Kebijakan Pro-Konsumen

Program ini bertujuan antara lain untuk menjamin pelaksanaan perlindungan konsumen terkait produk domestik dan impor yang dijual di Indonesia dalam rangka memastikan bahwa produk tersebut telah sesuai dengan syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan. Program ini juga mencakup pelaksanaan penegakkan hukum serta bertujuan untuk menyediakan data dan informasi, terutama terkait permasalahan yang menjadi perhatian nasional (hot issues).

Output dari program ini berupa daftar regulasi teknis yang diperlukan, draft peraturan teknis yang menjadi prioritas, serta data dan informasi terkait hasil pengujian hot issues.

II. Efficient surveillance of circulating goods The scope of goods and services surveillance includes: 1. Goods and services circulated in the markets which monitored using standard, label, standard clause, after sales service, ethical code in selling goods and services, and advertising. 2. Goods and services prohibited to be sold in the market. 3. Regulated goods and services, goods under supervision, and goods regulated through its distribution channel.

To improved the performance of surveillance program, the Directorate General of Standardization and Consumer Protection through the Directorate Market Surveillance conducts a periodical surveillance to the circulated products and services including in the border areas and monitores hazardous materials. The monitoring could be conducted by the Integrated Team on Circulated Goods (Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar –TPBB Team).

Other monitoring program to ensure the implementation on consumer protection also conducted by Directorate Metrology which covers programs related to measurement equipments, such as: • Create an orderly market and district area related to measurement so it can be used as an example for other markets and other local governments. • Improve public image about traditional markets, especially in terms of the validity of the measurement used in transactions • Improve the understanding and awareness of the importance in using legitimate measurements (length, weight, volume and its equipments – ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya/

II. Pengawasan Barang Beredar yang Efisien

Ruang lingkup pengawasan barang beredar dan jasa mencakup: 1. Barang dan/atau Jasa yang beredar di pasar, melalui pengawasan Standar, Label, Klausula Baku, Pelayanan Purna Jual, Cara Menjual, dan Pengiklanan. 2. Barang dan/atau Jasa yang dilarang beredar di pasar. 3. Barang dan/atau Jasa yang diatur Tata Niaganya, barang-barang dalam pengawasan, dan barangbarang yang diatur distribusinya.

Untuk meningkatkan pengawasan barang beredar, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa juga melaksanakan pengawasan secara periodik terhadap peredaran barang dan/atau jasa di daerah perbatasan dan bahan berbahaya. Pengawasan ini dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (Tim TPBB). Program pengawasan lain guna memastikan terlaksananya perlindungan terhadap konsumen juga dilakukan oleh Direktorat Metrologi yang meliputi program-program terkait tertib ukur, seperti:

•

Menciptakan pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan bagi pasar dan Pemerintah Daerah lain.

•

Meningkatkan citra pasar tradisional, khususnya dari segi kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan.

•

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pedagang/pengguna dan pemilik UTTP serta pengelola pasar tentang pentingnya penggunaan

20


UTTP) for merchants/ shop owners’ and market managers in order to build public/consumers confidence.

UTTP yang benar dan sah dalam membangun kepercayaan masyarakat/konsumen.

• Strengthen surveillance, law enforcement, and guidance in using and selling UTTP. • Improve local government performances in their roles in handling and conducting legal metrology • Publish and socializise to users and owners of UTTP and also consumers related to the purpose and the importance of conducting correct legal metrology. In general, the objective of the program is establishment in using and circulating legitimate UTTP through establishment of orderly market related to measurement, orderly district area related to measurement, and increase the understanding of Legal Metrology.

This can be achieved through integrated and synergic programs between Central and Local Governments.

III. Increase Consumer Education

The purpose of Consumer Empowerment Improvement Program among others are to create a consumer protection system that ensure law enforcement with balance interests between consumers and businesses; increase consumer understanding to become smart consumers who could fight for their rights; increase business responsibility to produce and trade safe and legal goods and services; develop and strengthen institutional consumer such as Consumer Dispute Resolution Bodies (Badan

•

Memperkuat pengawasan, penegakkan hukum, dan pembinaan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP.

•

Meningkatkan peran dan kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan metrologi legal di daerahnya.

•

Melakukan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat pengguna dan pemilik UTTP serta konsumen tentang arti, tujuan, dan pentingnya penyelenggaraan metrologi legal sehingga menumbuhkan budaya tertib ukur.

Secara umum, sasaran pelaksanaan program adalah terbangunnya peredaran dan penggunaan UTTP sesuai ketentuan melalui pembentukan Pasar Tertib Ukur, pembentukan Daerah Tertib Ukur, serta peningkatan pemahaman metrologi legal.

Hal ini dapat dicapai melalui adanya keterpaduan program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

III. Peningkatan Edukasi Konsumen Tujuan Program Peningkatan Pemberdayaan Konsumen di antaranya adalah mengembangkan sistem perlindungan konsumen yang menjamin terselenggaranya penegakkan hukum yang seimbang terhadap kepentingan konsumen dan pelaku usaha, meningkatkan pemahaman menjadi konsumen cerdas yang memahami hak-haknya, meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang/jasa yang sesuai K3L,


Penyelesaian Sengketa Konsumen - BPSK) and NonGovernmental Consumer Organizations (Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat -LPKSM, as well as play an active role in consumer protection cooperation both in national and international level.

Consumer Empowerment Improvement Program is conducted through: 1. Formulate / review pro-consumer regulations which cover the balance of consumers and businesses interests 2. Educate consumers to become smart consumers 3. Develope consumer organizations to realize the rights of consumers

Consumer Education Program is implemented through some activities, such as Consumer Integrated Clinic (Klinik Konsumen Terpadu - KKT), Motivator and Community Consumer Movement, Consumer Information Services in some Universities, Education on Smart Spending, online Consumer Complaint System (Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen - Siswas PK), Hotline-Call Center, and socialization through electronic and printed media, as well as direct discussion. IV. Develop Institutional Consumer Protection

The development of Institutional Consumer Protection is conducting through: 1. Establishment of 50 new BPSK by providing facilities such as publication (leaflets, stikers, banners, etc.) as well as operational facilities (computers, printers, filling cabinet, table and chairs for dispute resolution, and sign board).

21

mengembangkan dan memperkuat kelembagaan konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), serta berperan aktif dalam kerjasama kelembagaan perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional. Program Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dilakukan melalui: 1. Penyusunan/pengkajian kembali regulasi prokonsumen yang menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. 2. Melakukan edukasi konsumen untuk menjadi konsumen cerdas. 3. Mengembangkan organisasi konsumen untuk menjamin terwujudnya hak konsumen. Program edukasi konsumen dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti Klinik Konsumen Terpadu (KKT), Motivator dan Gerakan Komunitas Konsumen, Pengembangan Layanan Informasi Konsumen di Perguruan Tinggi, Edukasi Belanja Cerdas, Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen secara Online (Siswas PK), Hotline-Call Center, sosialisasi melalui media elektronik dan media massa serta Temu Diskusi. IV. Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Konsumen dilaksanaan dengan bentuk kegiatan:

22


2. Strengthen 73 BPSK through training for members and secretariat of BPSK; financing on comparative study for 3 members of BPSK award winners; financing operational costs for case handling to 15 BPSK award winners; financing operational facilities (computers, printers, filling cabinet, table and chairs for dispute resolution, and sign board), and conducting a BPSK National Conference.

1. Pembentukan 50 BPSK melalui fasilitasi bahan sosialisasi BPSK (leaflet, stiker, banner dll) serta bantuan sarana operasional (komputer, printer, fillling kabinet, meja dan kursi sidang, serta papan nama). 2. Penguatan 73 BPSK melalui pelatihan kepada anggota dan sekretariat BPSK; fasilitasi bagi 3 BPSK pemenang penghargaan untuk melakukan pembelajaran ke luar negeri; bantuan biaya operasional penanganan kasus kepada 15 BPSK penerima penghargaan sebagai BPSK terbaik; bantuan sarana operasional (komputer, printer, fillling kabinet, meja dan kursi sidang, serta papan nama), dan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional BPSK.

3. Conduct Socialization and Communication Forum for LPKSM.

Directorate General of Standardization and Consumer Protection cq. Directorate of Consumer Empowerment also creates some initiative activities, namely: 1. Establish broader consumer network through cooperation with non governmental organization, such as Muhammadiyah, Aisyiah, Nahdhatul Ulama (NU), NU Muslimah, Anshor, Indonesian Church Youth Association - Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia/PPGI, etc., accompanied by formulating Education Modules for Dai and activists of other cooperated non governmental institutions. 2. Conduct National Consumer Day with subactivities such as Consumer Services by BPSK, LPKSM, consumer activist, and related institution, exhibition, seminar, photo contest, writing contest for young consumers, coloring contest for child consumers, awards for consumer protection activists, writing contest for journalists and Primaniaga - award for business who care to consumer. 3. Play an active role in ASEAN Cooperation Comittee on Consumer Protection (ACCP) with sub-activities such as INARAPEX (Indonesia Rapid Alert System and Information Exchange) establishment, Consumer Complaint Online, and conduct WG - ASEAN RAPEX Workshop.

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Forum Komunikasi LPKSM

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Direktorat Pemberdayaan Konsumen juga mengembangkan beberapa kegiatan inisiatif, yaitu: 1. Kegiatan edukasi dengan membangun Jaringan Konsumen yang lebih luas melalui kerjasama dengan Ormas (PP Muhamadiyah, PP Aisyiah, NU, Muslimah NU, Anshor, Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia - PPGI, dll), yang disertai dengan penyusunan dan perbanyakan Modul Edukasi untuk Dai dan aktivis Ormas. 2. Penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional dengan sub-kegiatan di antaranya berupa gelar aktivasi dan Layanan Konsumen oleh BPSK, LPKSM, Penggiat PK dan Instansi/ Lembaga terkait, Seminar Perlindungan Konsumen, Lomba foto, lomba menulis konsumen muda, lomba mewarnai konsumen cilik, Pemberian Penghargaan Aktivis PK, dan Primaniaga (penghargaan bagi pelaku usaha yang peduli terhadap konsumen). 3. Berperan aktif dalam kelembagaan Asean Comittee on Consumer Protection (ACCP) dengan sub-kegiatan antara lain INARAPEX (Indonesia Rapid Alert System and Information Exchange), Consumer Complaint Online, dan Workshop WG -ASEAN RAPEX.

Launching the Consumer Protection Information Services at the Muhammad Hatta House Museum and Peningkatan Daya Saing dan Perlindungan Konsumen 23 Library, Islamic University Pilar-pilar of Indonesia, in Yogyakarta Peluncuran Layanan Informasi Perlindungan Konsumen di Museum dan Perpustakaan Muhammad Hatta di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Directorate General of Standardization and Consumer Protection Ministry of Trade of The Republic of Indonesia

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Building I - 3rd Floor. Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110, INDONESIA Telp.: [62-21] 385 8171 Fax.: [62-21] 384 2531

www.kemendag.go.id ditjenspk.kemendag.go.id

The Pillars of Competitiveness Improvement & Consumer Protection

Recommend Documents