KEPOLISIAN tJEGARA REPUnUI{ INDONESIA
MARKAS nESIV~
terrtanq
PEDOMAN PENGGUNAAN UNSUR OPERASIONAL KEPOLISIAN PERAIRAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA I(EPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESiA
.
Menimbcmg
13allwCl 911113 kelancaran pelaksanaan tuqas eli linqkunqan Kepolisku: Neg3r<.l Rupublik Indonesia, khususnya dalarn rangka penggunaan unsur operasional Kepolisian Perairan, di!)a:ldang perlu rnenetapkan Surat Keputusan.
Mengingat
1.
lJncJang - Undang Nornor 8 Tahun 19['1, If:i tang Hukum Acara l'icJana.
2.
UnclLlng - Undanq NOl1lOr 17 Tahun 1985, tenlanq Ratifikasi UNCLOS Tahun 1982.
3.
Undang - Undang Nornor Pelayaran Nasional Indonesia.
4.
Uncla,lg - Undanq NOIllOI' 6 T ahun '1996, tentanq Perairan Indonesia.
5.
Undang - Undang Republ.k Indonesia Nomo r 2 Tahun /..002, tr~nlang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6.
Undang
-
Undang
Nemer
21
31
Tahun
tahun
1992,
;(u04,
tentang
tentanq
Perikanan. 7.
KE putusan Pesicen Republik lndonesia Nemer 70 Tanun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerj~l Kepolisian Negara l~epul)lil< Indonesia.
.' 8.
KRplltusan
.
,
• f'
2
B.
I\(~rl'llt IS~Hl Prcsidon 1~(~plllJlil< lndonosia Nornor no Tatum 2003 lentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / atau Jasa Pemerintahan, sebagaimana telah dilakukan perubahan keernpat dengan Pera1uran Presiden Nomor 8 Tahun 2006.
9.
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 53 / X / 2002, tcHlggal 17 Oktober 2002 tentang Orqanisasi dan Tata Kerja Satuan . - satuan Organisasi pada Tingkat Mark:: s !3..=s:.1 Kepotisian Negara Republik'Indonesia, beserta peruoahvmya.
10.
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / /002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Orqanisasi dan Tat? Kerja Satuan - :,l:1tLll-ln Orqanisasi pada Tlnqkat Keporisian Negara I ~l~pllIJIII< "HJOI1USI
'1'1.
Kepulusan Kapolri No. Pol. : Kep / S3 / XII / 2004, tanggal 31 Desember 2004 tentanp Struktur Program dan Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Memperhatikan
12.
Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 37 / XII / 2005, tanqqal 30 Desember 2005 tentang Pokok - pokck Penyusunan Buku Pedoman di Lingkungan Kepoiisian Neqara Republik Indonesia.
13.
Keputusan I
Pertimbangan dan saran Staf Mabes Polri.
MEMUTUSKAN Menetapkan
1.
Mengesahkan bertakunya Pedornan Pengqunaan Unsur Operasionat Kepolisian Perairan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaqairnana tercantum dalarn larnoiran Surat Keputusan ini.
2.
Sural Kepulusan ini merupakan I?edomo;, dan bersifat Naskah Semon tal a yang t erlaku dua tahun, untuk " rnendapatkan rnasukan gur Ic~ penyempurn.ian menjadi N;hl
3
11,11 I'JI yam] bcrhubunqan denqan VJI<el nbongan kcadaan yang nn.merlukan !J'.::,ngaluran lelJi'l lanjut akan diatur dengan ketentuan ter sendiri.
/4.
Dengan.
.----
_.
3
SURAT ~~PUTUSAt\' :c")C)(i
4.
Deflgilll ditetapkannya SUI:::!t KC'i_'lItllfJan ini maka ketentuan terdahulu Y:H1g bertentanqan denqan Surat f<'-~plltusafl ini diIlY~ll;\kall lidak bcrlaku IClgi.
5.
Surat Kepulusan ini berlaku sejak tanggal ditGl,;pkan.
Jakarta
2006
"--......--
------ .
DAFTAR lSI
Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / S3tl· / \J \\\ / ?-006, tanqqal tentang Pedoman Penggunaan Unsur Operasional Kepolisian Perairan.
Halaman ..
Surat Keputusan
I.
BAB I
1. 2. 3. 4. 5. 6. II.
7. 8. 9. III.
IV.
1 1 2 3 4 4 4
. ..
KEDUDUKAN, TUGAS DAN I~UNGSI............
6
.
6 7
7
KONSEP UMUII1 OPERASIONAL.
.
8
10. Bentuk Operasional .. .. 11. Unsur Operasional............................. . 12. Sentuk Penqqur.aan Unsur Operasional...........
8 10
10
BAB IV
11.
PELAKSANAAN PENGGUt,JAAN
Kegiatan Kepolisian Operasi Kepolisian .. Kerjasama Kepolisiall.............. Penempatan Unsur Operasional Kepolisian Peraircln Waktu Penugasan Pemeliharaan Wewenang unsur operasional P o l a i r . . . . . . . .
BAS V
DUKUNGAN ADMINISTRASI
20. Administrasi Umurn 21. Administrasi Operasional 22. Adrninistrasi Personu 23. Administrasi Logislil< 24. Administrasi Keuanqan VI.
..
Tingkat Mabes Polri Tingklat Polda Tingkat Polres
BAB III
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
V.
PENDAHULLJAN
Umurn Dasar Maksud dan Tujuan.... Ruang Lingkup Tata Urut Pengertian
BAB II
,50 - g 2006
BAB
VI
.......
11 13 14
14 14 14 15
15
"
.. . ..
PENUTUP ...
LAMPIRAN PENGGUNAAN UNSUR OPERASIONAL POLAIR ..
15 15 ~5 16 16 16
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLlI< INDONESIA
MARKASBESAR
- - - - - - - - - - - - - _ . _ - - - - -..
PEDOMAN PENGGUNAAN UNSUH OPERASIONAI_ KEPOLISiAN PERAIRAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESI/,
---_._------------- I.
--------,
PENDAHULUAN.
1.
Umum. a.
Indonesia merupakan neqara Kepulauan terbesar di Dunia denqan luas wilayah 6.139 Km 2 dan dua pertiganya merupakan wilayah perairan I taut dengan qaris pantai sepanjanq 81.000 Km dan sebanyak 17_504 pulau serta harnpir sebagian dari jurnlah penduduk pesisir yang hidup dari hasil iaut.
b.
Kondisi ini mernbawa dampak yanq besar baqi xeamanan dan ketertiban masyarakat di per.iiran I laut, yang menuntut perneliharaan dan penqawasar: yang leb.h 0f8ktif dan lebih efesien.
c.
Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) sebagai bagian integral Polri yang berada di bawah koordinasi dan pengendali Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Babinkarn Polri) yang bertugas mernelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, guna memberikan perlindunqan, pengayoman dan pelayanan r.ia syarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan perlu msnqoptimatkan pembinaan dan penggunaan kekuatannya.
d.
Alat Utama (Alut) Polair berupa kapal dan psralatan lainnya yang terdiri dari berbagai jenis (ian ripe terus bertambah selaras denqan perkembangan tantangan tugas.
e.
Guna dapat menjarnin operasionalisasi kekuatan Polair secara berdaya guna dan berhasil guna yang optimal, maka perlu disusun Buku Pedoman Pelaksanaan (selanjutnya disingkat Budomlak) tentang Penggunaan unsur operasional Kepolisian Perairan (selanjulnya disingkat Gunsurops Polair).
2
2.
Dasar. a.
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanp Hukum /\cara Pidana.
b.
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1985, tentang Ratifikasi UNCLOS Tahun 1982.
c.
Undang - ,Undang Nomor 21 Tahun 1992, tentanq Pelayaran Nasional InJonesia.
d.
Unclang - Undanq Nornor G Tahun 1996, teilt::Hlg Perairan Indonesia.
e.
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentanq Kepolisian Negara Republik Indonesia.
f.
Undang - Undang Nomor 31 Tahun 200~, tentanq Perikanan.
g.
Keputusan Pesiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegarCl Republik Indonesia.
h.
K.eputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan PengarJaan Barang / atau Jasa Pernerintahan, sebagaimana telah dilakukan perubahan keernpat denqan Peraluran Presiden Nomor 8 Tahun 2006.
i.
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 53 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan satuan Organisasi pada Tinqkat Markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahaunya.
j.
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X I 2002, tangg--al 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (polda), beserta perubahanr.ya.
k.
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 53 / Xli / 2004, tanggal 31 Desember 2004 tentang Struklur Program dan Ar.ggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
J
/ I.
KeputLls8n .......
3
LMI.PIRAN "A" SURAT Kf:PU-;'USAN KAPOLRI
blO,POL__:_.§ Kr~E.J=:Y~:!_I_¥1LLJ 16fiG.Gf\l ., ':2Qp __ ~ ce, n
3.
•••
2006 2006
I.
Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 37 / XII / 2005, tanggal 30 Desernber 2005 tentang Pokck-pokok Penyusunan Buku Pedornan eli L.ingkungan Kepolisian NClJara Republik Indonesia.
m.
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / Xl; " 2005, tanggal 31 December 2005 tentang Kcpolisian 1\legara Republik Indonesia Daerah sebaqai Kesatuan luduk Penuh.
n.
Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 1·528 / XI / 2000, tanggal 30 November 2000 ten tang Naskah sernentara Buku Petunjuk Induk Operasi Kepolisian ..
O.
Surat Keputusan Kapolri No. POl. : Sl.ep .I 1530 ! XI / 2000, tanqqal 30 Novernber 2000 tentang Manajernen Operasional Polri.
p.
Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 1 / I /2006, tanggal Januari 2006 tentang Rencana ~:erja Polri T.A. 2006.
Maksud dan Tujuan. d.
Maksud. Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai Pedoman dalam penqqunaan unsur operasiona l Kepolisian Perairan oleh seluruh jajaran Polri yang terkait dengan pelaksanaan tugas Polair baik tingkat Pusat maupun Kewilayahan.
b.
Tujuan. Tujuan disusunnya pedornan rm agar dapat diperoleh keseraqarnan persepsi dan tindakan dalam pelaksanaannya, sehingga tercapai hasil yang diharapkan secara optimal.
4.
Ruang lingkup Ruang lingkup oedoman ini meliputi pe!aksanaan P~(I,:;gumjan unsur operasional Kepolisian Perairan Kepolisian ~ Ip.gara Republik Indonesia.
/ 5.
Tata ........
LArvlr.>IRAN KEPUTUSAN KAPOLRI ----..._-. -_._.._-.-._--"A" _._---SURAl -.--------r"',-----.
NO. POL. • SKI:P I )'53/; I YI{ I L-1_Q9J~
-I ANCiCJ/\L .. _.___3.0_ . ::__ ~__ ._~OOG
5.
Tata Urut. BAB
6.
PENDAHULUAN.
BAB
II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN OPERASIONAL POL AIR.
BAB
III
KONSEP UMUM OPERASIONAL OPfRASIONAL.
BAB
IV
PELAKSANAAN PENGGUNAAN.
BAS
V
DUKUNGAN ADMINISTRASI.
BAB
VI
PENUTUP.
FlJNGSI
UNSUR
Pengertian .:... pengertian. a.
Operasional Polri adalah Sernua aktivitas atau pekerjaan kedinasan yang dilaksanakan 01811 anqqota IJolri baik dalarn kapasitasnya sebagai unsur lapangan yang menghasilkan kondisi keamanan dan' ketertiban di tenqah masyarakat maupun sebagai unsur stat yang menq.tasilkar: kondisi pendukunq bagi terselenqqaranya lembaga unsur lapanqan.
b.
Unsur operasional Polair adalah kekuatan Polair yang terdiri dari kapal beserta kelengkapannya yang ditier: personel / ASK untuk menqoperasionalkan sesuai dengan tujuan yal1g telah ditentukan.
c.
Kapal Polri adalah kapal yang dimiliki Polr: yang memakai tanda luar yang rnenunjukkan ciri khusus kecanqsaan negara RI, sebagai alat utama dalam melaksanakan tugas Polri dalam rangka mernberikan perlindungan, penqayornan jan pelayanan masyarakat maupun penegakan hukum serta pemeliharaan Kamtibmas di wilayah perairan sesuai denqan ketentuan hukum baik nasional maupun internasional.
d.
Komandan Kapal Polri adalah Scoranq anggota Polri yang diangkat dengan Skep Kapolri yang berianqqunq jawab memegang pimpinan di atas Kap81 Polri.
/ e.
Kepala ........
5
e.
Kepala Kamal" Mesin, yang selanjutnya disehut KKM adaiah Seorang anqqota Polri yang ditunjuk I dianG"at dengan Skep Kapolri sebaqai pembanlu utarna Kornandan kapal dalam segala persoaran teknis mesin kap»!
f.
Anak Buall Kapal Polri, yang selanjutnya diseout ABK Polri adalah Sernua anggola Polri atau karyawan Sipil yang diternpatkan I diluqaskan di Kapal Polri.
g.
Surat Perinlah Berlayar, yang setarjutnya disebut SPB adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Polri unluk menqopcrasionalkan Kapal Polri sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditentukan.
h.
Surat Perintah Gerak, yang selanjutnya disebut SPG a'da!ah Suratperintah yang dikeluarkan oleh pejabat YClng berwenanq di lingkungan Polri untuk rnenqqerakkan Kapa: Polri menuju daerah tugas setelah mendapat SPB yang riitujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasi Kapal Polri tersebut.
i.
Laik Laut adalah Suatu kondisi dimana kapal dan kelengkapannya dalarn keadaan baik I siap layar dan bertugas (tidak bocor, tidak rusak) dan siap dioper asionalkan sesuai ketentuar. yanq berlaku.
j.
Persenjataan Kapal Polri adalah Semua jeri is persenjataan yang melekat di alas kapal sesuai kaliber vang ditentukan dalarn klasifikasi Kapal Polri quna mendukunq pelaksanaan tugas.
k.
Pengendalian adalah Kebijakan olah guna dan pengawasan kekuatan satuan tugas operasional guna mencapai sasaran oleh pejabat Polri yang ditunjuk sesuai kewenanqannya
I.
Bawah Kendaf Operasi, yang selanjutnya rjist.i")~ 't BKO adalah Jenis bantuan taktis Polair yang diberikan kr-pada Satuan Kewilayahan dengan ketentuan kendali, keqiatan berada di satuan pengguna sedangkan kendali teknis dan dukungan logistik dilaksanakan oleh Satuan pusat.
I m.
Dukungan
.
6
II.
LAMF'IRAN "An SURAT Kl~PUTiJS,'~N KAPOLRI ,'!EI__L_.1 00§ J~N~~£J.61, '. ,_, ~Jl'~_~ ('LV 2006
N0~pm,. -:-~$f5E:P IJ;~~y J
rn.
Oukungan operasional Komandan KClpal dan ABK adalah Semua hak yanq diberikan kepada Komandan kapal beserta ASK dalarn rangka rnelaksanakan operasional Polri.
n.
Bahan Dakar Minyak dan Pelumas Kapa Polair, yang selanjutnya disebut BMP adalah nahan bakar dan pelurnas kapal yan digunakan. untuk melaksanakankeqiatan - kegiatan operasional Kapal Polri.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNSUR C.PE~~ASIONAL.
7.
Tingkat Mabes Polri. a.
Kedudukan. Unsur operasional Kepolisian Perairan tinqkat Mabes Polri di bawah Oit Polair Polri.
b.
Tugas. Unsur operasional Kepolisian Perairan tingk~t Mabes Polri bertugas rnernbina dan dalarn batas kewenanqan yang ditentukan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat pusat dalam rangka melindungi, mengayomi dan melayani, serta memelihara kearnanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum di wilayah perairan Republik Indonesia,
c.
Fungsi. 1)
Penyelenggaraan pernbinaan teknis clan pelaksanaan penjagaan, pengawalan dan patroli perairan termasuk penegakan hukum yan~ meliputi pengejaran dan penanganan pertama tindak pidana serta kegiatan pencarian dan penyeiamatan (SAR) di wilayah perairan.
2)
Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan fungsi tekuis kesarnaptaan rnasyarakat, terr,:E;'juk menjamin berlangsungnya penyelenggaraan sistc.rr. kearnanan d: perairan.
7
3)
8.
II\MPlrv\tJ "1\" Sl JW\T I(I:PI JTUSAN KI\POI RI ~ll,J)_<')b'n_..;_~;J.~IJ~L0~·;'· 'L_J-Y!fl I, L005 IANGG6L__ 3.fr- _ ~ c & 2006
Penyelenggaraan pengkajian feknologi pcrkapalan yang melipuli permesinan kapal, nayigasi dan kornunikasi serta bangunan kapal dalarn meniarnin mutu dan kelayakan suatu peralatan.
Tingkat Polda. a.
Kedudukan. Unsur operasional Kepollsian Perairan tingkat Polda di bawah Oit Polair Polcla.
'I :j
b.
Tugas. Unsur operasional Kepolisian Perairan tingkat Polda bertugas menyelenqqarakan fungsi Kepolisiar. Perairan vang mcncakup patroli terrnasuk penanganan pertama terh adr.p Tindak Pidana dan pencarian / penyelamatan kecelakaan di .~li!1yah perairan, dan pembinaan rnasyarakat pantai / perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam linqkunpan F olda.
c.
,I
9.
Fungsi PCI(Jir(J~l
1)
Pernbinaan IUllqsi Kcpolisiun Polda.
ci ..ilarn lingl(ungan
2)
pemeliharaan dan perbaikan Penyelenggaraan fasilitas/sarana kapal dalarn lingkungan Polda.
3)
Penyelenggaraan patroli, termasuk peneqakan hukum, di wilayah perairan dan pernbinaan masyarakat pantai.
4)
Penyelenggaraan bantuan pencarian d::m penyelamatan kecelakaan ( SAR ) di laut ateu di perairan.
Tingkat Polres. a.
Kedudukan. Unsur operasional Kepolisian Peraran tinqkat Polres di bawah Sat Polair / Unit Polair Polres.
8
LAMPIRAN "A" SURAT KEPIJTUSAN KAPOLRI NO. POL~:SK[P/ _C)?'i 1.-L-V1JL I 2006
J AfiGG_~.:. :
b.
30 __,- 1')&
2006
Tugas. Unsur operasional Kepolisian Perairan ~ingkat Polres bertuqas menyelenggarakan fungsi Kepolisian ?erairan yang mencakup patroli termasuk penanqanan pertama terhadap Tindak Pidana dan pencarian I penyelarnatan kecelal
c.
III.
Fungsi. 1)
Pernbinaan fungsi Kepolisian l'cr<Jirl.m .Ialarn lingkpngan Polres.
2)
Penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalarr. linqkunqan Polres.
3)
Penyelenqqaraan patroli, tenr.asuk peneqakan hukum, di wilayah perairan.dari pembinaan rnasyarakat pantai.
4)
Penyelenggaraan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut atau d: perairan.
KONSEP UMUM OPERASIONAL.
10.
Sentuk Operasional. a.
Kegiatan Kepolisian . Pada dasarnya Kegiatan Kepolisian Ferairan merupakan pelaksanaan dar; Program Kerja yang d.selenqqarakan sepanjang tahun olen seluruh kekuatan unsur operasional Kepolisian Perairan yang tergelar dari tinqka. pusat sampai satuan kewilayahan dengan berorientasi pada prinsip kemandirian dan keterpaduan serta memperhatikan lapis kemampuan dalam menangani sasaran yang telah ditetapkan.
!
I
9
!-AM~~8AN_~A"_~uF~AI-'S.-~PLJTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : SKEP / Ci":.v'( TANGGAL :
b.
/ V((r / 2006 -- ~
?C
2006
Operasi Kepolisian. 1)
-~."
2)
Terpusat. a)
Diselenggarakan secara te.p: .sat dalam pengawasan dan pengenclalian K2p31a Kepolisian HI atau pejabat yang ditunjuk.
b)
Pelibatan operasi.
c)
Pengendalian operasional olah gur.a Kapal Patroli Polisi adalah Kapolri I Ka Ops.
d)
Penerbitan aominlstrasi dan dukungan logistik sebagai bekal tugas melekat pada orqanisasi operasi.
e)
Pembinaan unsur operasional Polair oleh Oirektur Polair.
Kapal
Pstroli
L1nSlJr tugas
sebaqai
Kewilayahan. a)
Oiselenggarakan secara rutin balk yang bersifat rnandiri rnaupun operasi terpusat o.eh Kepolisian tinqkat Polda.
b)
Pelibatan Kapal Pairoli Polisi aclalah merupakan tugas bantuan pusat dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda.
c)
Pengendalian operasional olah guna Kapal patroli Polisi Mabes Polri adalah Kapolda atau Oir Polair Polda atas persetujuan Kapolda.
d)
Setiap pergerakan kapal qunarnclakukan kegiatan Kepolisian diterbitkan administro.si oleh Kapolda atau Oir Polair Po Ida.
e)
Pembinaan unsur operasiorial Pol Air oleh Oirektur Polair.
f)
Oukungan perbekalan tugas oleh anggaran rutin Oit Polair Polri.
I
_
1./ _
-~-
10
LAMPIRAN "A" SURAT KE?lJTUSAN KAPOLRI
No.ii2k:
~_~.EP--L ~;.'~_~J V/IL / 2006
IANOGAI • . . __~Q
c.
__ ~=_oLL
..100§
Kerja sarna f(epolisian. Pelibatan Unsur operasional Pol Air dalam ranqka kerja sama Kepolisian dalarn negeri maupun luar negeri yang diproqrarnkan oleh Deeps Kapolri dalam bentuk :
11.
12.
1)
Kerja sarna TNI dan Polri, maUIJL:n lmtas sektoral dalam Bakorl.amla. .
2)
Latihan bersarna antar dua neqara atau If~bih.
3)
Pengamanan perbatasan pada Border / l:lli8S batas.
4)
Patroli perbatasan wilayah perairan.
5)
Tukar - menukar informasi melalui Set NCB Interpol maupun para Pimpinan satuan kewilayahan' yang berbatasan dengan neqara tetangga.
6)
Penyidikan kejahatan.
7)
Kerja sarna denqan Pemda atau lstansi terkait.
Unsur operasional. a.
Alat utama Polair terdiri dari Kapal Kias A, Klas B dan Klas C .
b.
Personel kapal terdiri Komandan Kapal, KKIv1, Panat, unit Penyidik dan ABK.
c.
Spesifikasi teknis kapal sebaqaimana tersebu: c'alarn huruf (a) dan personel sebagaimana tersebut dalam huruf (b) diatur dalam Surat Keputusan Kapolri.
Bentuk penggunaan unsur operasional. a.
Deteksi / pemantauan.
b.
Patroli, penjaqaan dan penqawalan wi!ayah perairan (pantai, teluk, rnuara, laut pedalaman) dan per-qaturnn laiu lintas perairan.
c.
Peneqakan Hukum
" d.
Alat
.
~_
I
11
LAMPIRAN "An SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NQ POL._: SKr;:P i f:)'?01 / v/tr / 2006 J ANGGAl_; 30 - c>8 2006
d.
Alat transportasi personel dan barang.
e.
Ambulance di perairan.
f.
SAR.
g.
Latihan.
h.
Survey ilmu pengetahuan. Kepentingan lain terkait tuqas-tuqas Polri.
IV.
PELAKSANAAN PENGGUNAAN.
13.
Kegiatan Kepolisian. a.
Wewenang penggunaan. 1)
Tingkat Mabes. a)
Perintah berlayar dikoluarkan ':Jleh Kababinkam Polri atau Oir Polair Polri atas r.ama dan atas persetujuan Kababinkam ?olri.
b)
Perintah gerak dikeluarkan oleh Satuan pengguna yang menerima BKO atau Oir Polair Polda atas nama Kapolda.
c)
l3ila lerjadi keadaan darurat / mernaksa demi keselarnatan / kearnanan kapal dan orang / baranq atau derni pertirnbangan teknis lain yang sangat mendesak atau untuk menyelamatkan kapal / orang lain, Komandan Kapal dapat rnengambil tindakan yang diperlukan secara bertanggung jawab meskipun lanqkah tersebur tidak sesuai / menyirnpang dari Surat Perintah rli atas. Narnun setelah selesai n ielaksanakan hal tersebut agar Komandan kapal segera rnelaporkan kepada pemberi perintah / penqquna dengan cara langsung atau menqqunakan alat kornunikasi ~
3)
b.
a)
Oalam rangka kegiatan Kepolisian kewilayahan perintah dikeluarkan oleh Kapolda I Waka Polda.
b)
Perintah berlayar dikeluarkan oleh Oir Polair Polda atas nama .dan atas persetujuan Kapolda.
c)
Perintah gerak dikeluarkan oleh satuan pengguna.
Tingkat Polres a)
Dalarn ranqka keqialan Kepolis.a.i kewilayahan, perintah dikeluarkan OIE·h Kapolres " Wakapolres
b)
Perintah berlayar dikeluarkan oloh Kasat Pol Air atas nama dan atas persetujuan V.apolre::;.
c)
Perintah gerak dikeluarkan oleh satuan pengguna.
.
Pengendalian. 1)
2)
Tingkat Mabes Polri. a)
Penqendalian strateqis oleh Kapoh i atau pejabat yang ditunjuk
b)
Pengendalian taktis oleh Kababir.kam Polri.
c)
Pengendalian teknis oleh Dir Pol Air Folri.
c.:)
Penqendalian lapanqar: oleh KaSI ibdit Bin Ops Oit Polair Polri.
Tingkat Polda. Periqendalian unsur operasional Kepolisian dilakukan oleh Kapolda I Wakapolda.
3)
Pemiran
Tingkat Polres Pengendalian unsur operasional Keoolisian dilakukan oleh Kapolres I Wakapolres.
Perairan
;.;
,
. 13
II\MFlIR/\N "1\" SUI / 1';" './11' / ''I{II"/ 2006 .._--._---_._~ - - ' -
...--_
'-'-
__
yANLGAL......:._ _--4f". ~
14.
08
2006
Operasi KepoJisian. a.
Operasi kepolisian terpusat. 1)
Wewenang penggunaan. Wewenang pen~gunaan unsur orqanik pusat dalarn rangka dikeluarkan oleh :
2)
operasional pol air operasi Kepolisian
a)
Kapolri / Wakapolri atau Deeps Kapolri atas nama Kapolri untuk melaksanakan operas: Kepolisian.
b)
Kababinkarn / Wakababinkum i.ntuk perintah berlayar dalarn kegiatan Operasi l.epolisian. .
Penpenoatlan. Operasi kepolisian terpusat di bawah kendali Kepala Operasi Kepolisian terpusat (Kaopspus).
b.
Operasi Kepolisian Kewilayahan. 1)
Wewenang penqqunaan. Wewenang penqqunaan unsur operasional polair organik di Kewilayahan dalarn rangka operasi Kepolisian dikeluarkan oleh :
2)
a)
Kapolda selaku Kalak Ops / Wakapolda selaku Waka lak Ops : untuk perintah berlayar dalam rangka operasi Kepolisian kewilayahan.
b)
Satuan pengguna dalam ranoka perintah gerak.
Pengendalian. Operasi Kepolisian di kewilayahan di l.awah kendali Kapolda selaku Kalak Ops atau Wakapolcia selaku Waka lak Ops.
/15.
Kerja ........
14
15.
Kerja sarna Kepolisian. a.
Wewenang penqqunaan. Wewenang penqqunaan unsur operasional polair dalarn rangka Kerja sama yang diprogramkan Mabes Polri dikeluarkan oleh:
b.
16.
1)
Kapolri I Wakapolri atau Deops Kapolri atas nama Kapolri untuk melaksanakan operasi kepoiisian.
2)
Direktur Pol Air Polri untuk perintah harlayar dalam kegiatan Operasi
3)
Satuan penuquna dalarn rangka periutah gmak.
Pengendalian. Dalam rangka Kerja sarna dalarn neqeri maupun luar negeri yang diproqrarnkan Mabes Polri dikendnlikan Deeps Kapolri.
Penempatan Unsur Operasional Kepolistan Perairan. Penempatan Unsur Operasional Kepo!isian Perairzn berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Repuhlik Indonesia.
17.
Waktu penugasan. Waktu penugasan unsur Operasional Kecolisian Perairan dalam rangka operasional Kepolisian dilaksanakan palinq lama tiga bulan (90 hari) dan dapat diperpanjanq seiama satu bulan (lG hari)
18.
Perneliharaan. a.
Pemeliharaan Unsur Operasional Kepolisian Perairan rneliputi : 1)
Pemeliharaan ringan kategori Worksho!, I (Vv-l) dapat dilaksanakan di kewilayahan can di pusat.
2) .
Pemeliharaan sedang dan oerat kateguri Workshop II (W-II) sampai dengan VVorksl-lop VI (W-VI) dilaksanakan di pusat.
I
I
• r
I
15
b.
19.
v.
Ketentuan pemeliharaan Unsur Operasional Kepolisian Perairan sebagairnana dimaksud dalam huruf (i berpedoman pada aturan pemeliharaan Oit Polair Polri.
Wewenang unsur operasional Kepolisian Perairan. a.
Apabila berdasarkan pertirnbanqan taktik dan teknis tidak memungkinkan kapal untuk rnelakukan pelayaran, Komandan kapal berwenang untuk menolak, merubah dan menunda serta membatalkan rencana pelayaran.
b.
Wewenang unsur operasionai Kepolisian perairan sebagaimana dimaksud dalarn huruf (3) bersitat independen serta tidak dapat dipengarul1i oleh si-ipapun.
DUKUNGAN ADMINSTRASI.
20.
Administrasi urnum. Oukungan administrasi umurn untuk keqiaian - keqiatan unsur operasional Polair berpedornan pada Peluniuk Aonunistrast Umum yang ada di lingkungan Polri.
21.
Administrasi operasional. Administrasi bidanq operasional rnengikuti ketentuan - ketentuan administrasi sesuai yang berlaku dalam fungsi Kepolisian antara lain, administrasi operasional, Intelejen / deteksi, arninistrasi penyidikan (rnlnduk) dan administrasi penanganan kapal tanqkapan.
22.
Administrasi personel. Administrasi personel Kepolisian Perairan tetap mengacu i<epada Kebijakan Kapolri (melalui pendekatan Bottom Up) dengan upaya pemberdayaan satuan kewilayallan.
/ 23. Administrasi
16
23.
Administrasi logistilc a.
Dukunqan logislik dalarn rangka keqiatar 1 Kepolisian baik di tingkat pusal maupun kewilayahan dipenuhi dari anggaran Kepolisian.
24.
b.
Dukungan logistik dalam ranqka operas: Kepolisian dipenuhi dari anqqarar: operasi.
C.
Dukunqan logistik di luar operasional Kepolisiun dibebankan kepada pcngguna.
d.
Dukungan logistik sebaqaimana diruaksud da.a:n anqka 1) dan angka 2) meliputi : 1)
Loqistik kapal, berupa BMP (Bahan Bakar Minyak dan Pelurnas), arnunisi dan kelenqkapan lainnya oerdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Mabes Polri.
2)
Logistik personel kapal berpedoman pada norma indeks yang berlaku.
Administrasi kouanqan. Administrasi keuanqan, berupa uang mal.an / L12.nQ iauk pauk, LIang saku, LIang berlayar, uang pisah keluarqa, uang :\L'sehatan, LIang transportasi darat, uang kodal, L1cHiQ iambat dan asuransi berpedornan pada norma indeks yang berlakt:
VI.
PENUTUP.
Dernikian Pedoman Penqqunaan Unsur Operasional Kepolisian Perairan Polri ini disusun sebagai pedornan bagi pelaksanaan tugas cJi lingkungan Kepotisian Perairan, baik tinqkal Mabes Polri maupun Kewilayahan.
/ Masing ......
'17
I.AMPIHAN "A" SURAl ~;:PUTUSAN KAPOLRI I Yilt' I 2006 IN'! ~.~_~l . .:__. .. _3.f~__.- 08 __2006
.~S2.=E:-
\J
ij ifj
11
t ~
.f
t t·
, 1
Masing - masing Polcla dapal menjal.arkar: Pedornan Penggunaan Unsur Operasional Kepolisian Perair.in Polri ini ke dalarn Pecioman Penggunaan Unsur Ooerasionai Kepolisian Perairan eli lingkungan f::olda masinq - masinq sesuai karakteristik wilayahnya.
PENGGUNAAN UNSUR OPERASIONAL. KEPOLISIAN PERAIRAN
Utama berupa Kapal Polri yang terdiri dari 3 (tiga) I
2)
3)
Kapal Polri Klas A -I denqan spesifikasi tekn is sebaqai berikut : a)
Palljang kapal
72 M atau lebih
b)
Lebar kapal
9 - 20 M
c)
Sobot
700 ten atau lebih
d)
Konstruksi
Baja
e)
Kapal Polri Klas A1 yang dilengkapi senpi organik kapal / kal -20 111m.
f)
Jurnlah personel
45
0:
ang
Kapal Polri Klas A2 dengan spesifikasi teknis seouqai benkut : a)
Panjang kapal
61 - 72 M
b)
Lebar kapal
7,5 - 14 M
c)
Displasement 100 %
500-700 ton
d)
Konstruksi
Baja
e)
Kapal Polri Klas A2 yang dilengkapi sen pi organik kapal jenis Three Barel kal 20 I11Ill dan senpi jenis SMR 12,7 mm.
f)
Jurnlah personel
38 orang
Kapal Polri Klas A3 dengan spesifikasi teknis sebaqai berikut : a)
Panjang kapal
: 48': 6G M
b)
Lebar kapal
: 6,5 - -,:' M
c)
Displasernent 100 %
: 310
d)
Kc nstruksi
: Eaja
500 ton
/ e)
Kapal ........
LAMPIHAf-J "B"SUHAT KE~}\JTUSAN KAPOLRI / 2006 200Q
2
4)
e)
Kapal Polri Klas A3 yang dilenqkapi S811pi organik kapa/ jenis Three Barel kal 20 mm Jan senpi jenis SMR 12,7 mm.
f)
Jumlah personal
6)
,
;
!
7)
32 c.anq
Kapal Polri Klas A (A 1, A2, /\3) meng.gunal
5)
!iQ:-POL.-=_~·SKrfPJ_.2~Z=-1 Vt/I T{\~G
.
b)
GMDSS Power -+ 400 watt MF I HF GMDSS '1· 400 watt
c)
VHF AMOITTEL.:t.: 25 watt
d)
VHF FM Marine 25 watt
e)
HT Standart Marine 5 watt
f)
All Band receiver mulai 1,9 w:l~l-· 30 NiH.
Kapal Polri Klas A (A 1, A2, A3) menoqunakan 2:3t uaviqasi sebaqai berikut : a)
Radar Arva 9B -120 NML
b)
Radar X Band 9B - 120 NML
c)
GPS Plotter
d)
Echosounder
e)
E:PII3I\!3
f)
Gyro Kornpas
g)
Kornpas magnet / Kornpas stan-tart
a - 15.000
rnr:~ter
Alat keselamatan kapal Polri Klas A (A 1,1-\2, A3) vanq terdiri dari : a)
Sekoci
b)
Perahu karet
c)
Lift jaket I Baju pelampunq
d)
Life craft
e)
Alat selarn
Alat isyarat visual yang terdiri dari : a)
Send lamp
b)
Bendera isyarat
lb.
Kapa:
..
Kapal polri 1
b.
1)
Kapal Polri Klas 81 clengan spesifikasi tel
4)
a)
PanjCIIlg kapal
41 - 47 M
b)
Lebar kapal
5,b-10M
c)
Oisplasem8nt 100 %
20D - 300 ton
d)
Konstruksi
Baja
e)
Kapal Polri Klas 131 yang dilenqkapl senpi organik kapat jenis SNiR kal 12,7 mrn clan RPD kal 7,6 rnrn.
f)
,lUI nlah personel
32 orang
Kapal Polri Klas l32 denqau spcsillkasi teknis se:Jagai berikut :
2)
3)
n tordiri dari •
a)
P<:lnjallg kapal
36 - 'l·0 M
b)
Lebar kapa]
5 - 8 .\/1
c)
Displaselllenl 100
d)
Konstruksi
e)
Kapal Polri Klas 132 yang diJenul
f)
Jumlah personel
(/'0
1OU - 200 tall Baja
25 orang
Kapal Polri Klas B3 dengan spesifikasi teknis sebagai ber.kut : a)
Pctnjang :
28 - ~'5 M
b)
Lebar kapal
4-/,'jM
c)
Displasemellt 100 %
50 - 100 tali
d)
Konstruksi
e)
Kapal Polri Klas 133 yang Jik;n~kar::i senpi organik kapal jenis SMI~ kal 12,7 111m dan RPD kal 7,6 m.n.
f)
Jumlah personel
Kapal Polri Klas B (B 1, B2 sebagai berikut :
17 orang B3) rnenqqunakan alat komunikasi
a)
GMDSS Power ± 250 watt
b)
IV'IF / HF- GMDSS ± 250 watt
c)
VHF AMDITTEL 25 watt
/ d)
VHF
,
'I
5)
6}
c.
.INylIJIB/',,-J. u; L0l)1i..~IJ\E IjJJJ:l.SAl:U.<APOLR I
NO IlOI SI~FT) / 5'},( _. L .VIII.. / 2006 II\NC(3/\1 .. ' .."-'/ ~". __<:':__.OO..__.~~_-20()6
d)
VHF FM Marin« 2~) watt
e)
\-IT StandClrt Marine 5 WeILL
f)
All Band Receiver rnulai 1,9 walt - 30 MH
Kapal Polri K!as B (l11, 82, f33) meng']unakan alat navigasi sebagai berikut :
a)
Hadar Arpa 98 - 120' Nfv1L (8)
b)
f~adat' X Band gEl - 120 NML
c)
GPS Plotter
d)
Echosounder 0 .. 12. 000 meter
e)
F~PI8f~B
f)
Gyro Kornpas
g)
Kompas ruaqnot / f
Alat kesel8lnat
Sckoci
b)
fJerahu karet
c)
Life jaket / Baju pelampunq
d)
Life craft
Kapal Polri Klas C terdicj dari :
1)
Kapal Polri
I~las C'1 den~Ja;1 spesifikasi teknis sebagai berikut :
a)
Panjang kapal
16 - 27 M
b)
Lebar kapal
4-6M
c}
Displc1serncnt 100
d)
Konstruksi
e)
Kapal Polri Klas C 1 yang dilengl
f)
Jumlah personal
(10
16 - 45 ton All .rninium
10 orang
,I
2)
Kapal ........
Kap<J1 (Join Klas C2 den9C111 spesilikas: leknis seh::Jgai berikut :
2)
Panjanq kapat
10
b)
Lebar kapal
3-
.s M
c)
Displasemon 100 %)
7
'15 ton
d)
I\.onslful\si
VGR / Aluminium
e)
f) 3)
4)
5)
6)
~5M
a)
0
00
Kapal Polri Klas C2 yang dilengkapi senp: organik kapal
jenis SM[~ kal 12,7
111m.
.lumlah personel
6 oranq
Kapal Po.ri Klas C3 dengan spesifikasi teknis sebaqai berikut : a)
Panjang kapal
3 _ oj 0 M
b)
Lebar kapal
1,8 - 4 M
c)
Deplasement 100 %
3 - 7 ton
d)
Konsluksi
Alurrtoium
e)
Kapal Polri KI(Js CJ yang dilengk'lp: senui organik kapal jenis SMI~ kal 7,() nun.
f)
Jurnlah personel
3 orang
Kapal Polri Klas C (C1, C2, C3) menggur.akan alat komunikasi sebagai berikut : a)
GMDSS Power ~ 150-250 watt
b)
MF / HF GMOSS + 100 watt
Kapal Polri Klas C (C1, C2, C3) sebagai berikut :
menggunr1~8n
a)
Radar X Band 48 - 64 NNiL
b)
GPS Standarl Marine
c)
Echocender
d)
Gyro KOl11rCls
e)
Kompas magnet / Kompas standart
alat navigasi
Alat keselamatan Kapal Polri K!as C (C 1, C2, C3) yang terdiri dan : a) Leftjaket b)
Alat selam
" 7)
Alat
.
G
7)
2.
Alat isyarat visual yang tercliri oari :
a)
Send lamp
b)
Bandera isyarat
Dukunqan operaslonal bagi kapal Polri.
a.
Rumus umurn pernakaian bahan bakar denqan norma pemakaian 88M kapaluntuk 1 (salu) jam operasicnal K
J x P x St, x 'lIp
:=
KeterangalJ~
t
b.
K
:::
Konsumsi I3BM (l.rlei? 11)
P
-
Daya
SK
=
Spesifik konsurnsi (220 gr I KWh)
11IC::;:1l
(KW)
1/p :::
Masa jenis bahan bakar (0,84 Kg I Itr)
J
Jurnlah mesin motor pokok pada kapal.
:::
Dukungan bahan bakar nunyak (Solar) sebaqaimar.a diatur sebaqai
berikut: 1)
Klas A 1 : > 72 M
a)
E~le 1_COilS LllllQUO I}
Motor Pokok
b)
2)
E1Ji~LC on.§'!:~Q}J2li_on Motor Bantu
6480 x 220 x 2 2.851,2 gr 3.394,2 liter
. GR IKW/H
160 x 220 x 2 _ .. (3R IKW/H 70.400 gr 83.eOO gr 113,86 liter
Klas A2: 61 M (FF)B 61) a)
F l!~[J;onSUDJ12_tiQD Motor Pokok
3240 x 220 x 2 '" GR/KVV/H 1 425 gr. 1.696,4 liter
b)
Fuel Consumption
160 x 220 x 2 .... GR/K'lV/H 700400 gr 83.800 gr
Motor Bantu
113,861ite r I 3)
Klas
.
7
LAMPlRAN "B"SLIRA r KEPUTUSAN KAPOLRI
NO ~rQL ::-: $K[(J
,'. .t; ,:?:./..-L-Y.flL_J..
/.)().~
'/\NCCI\I
3)
Klas A3 : 48 M (Pi3 48) a)
FtJe! Cr~!lSl"'-lplion Motor Pokok
b)
F uel~ 0 n.~~!!.!I?Jj9..u
Motor Bantu
(594,2 x 221,6) x 2 ...... GR/KW/H 131,674x2gr 263,349 gr 313,51 liter (10ti x 207) .... '" GR/KW I/-:
2'1,735 gr
25875 liter
: 29. -;'56 :.: 30 Iitcr/H
Klas 8" : 47 M (FPO 47)
4)
a)
Fuel ConslI,nption Motor Pokol\
b)
Fuel ConslInlption Motor Bantu
: 4.040 x 220 : 1.100 gr
1.5eO liter
80 \ 220
x?
x2
.. , GR/KW/l-j
....... GR/KW IH
35.;":00 gr
100 liter
5)
Klas 82 : 35 M (f~r)!3 35). a)
F ueli~o ns ~!!lJQliQQ Motor Pckok
b)
.tr 6)
20Q~
.(lld'. __ ... ~QQ.G
Fuel ConsLlI1JJ2tioD Motor Bantu 80% Power COl\lil1uose rate
20L;(j
x 220 x 2
GR.'KW/H
89;' GuO gr
1.0(38,57 liter
80
x 220 x 2
" , GR/KVV/H
35.200 Qr
41,901itfr
52,38 liter
Klas 83 : 28 M (FPB 28)
a)
Fuel ConsUfT1.Rtjrm
Motor Pokok b)
Fuel ConSlilJJj:)tiQ.1J. Motor Bantu
ROO x 220 x 2 ..... GR/KW/H 264.000 gr 314 liter. 16,5 x 220 x 2 .... GR/KW/H 7,250 gr
8,7 liter 9,7/iter:.= 10 liter
/ 7}
Klas
.
8
LAMPIRAN "B"SURAT KEPUTUSAN KAPOLR:
NQ-,.P_9J.-,- __ ~ SI5I;.C.J _S.~:L_l_'f.fJL I 2006 I6NQG6L..:.. .:~(L--~:::.-~kL2006 7)
Klas C 1 : 16 - 27 M Fuel ConsulDQ1ion Molar Pokok
: (200
x 3) x 320
... GR/KW/H
: 192.0009 r : 274 liter
8)
9)
Klas C2 : 10 -- 15 M a)
Fuel Consumptiory Motor Pokok
: 630 x 161 x 2 ..... GR/KW/H : 202.860 gr : 241.500 liter
b)
Fuel Consllmption Motor Bantu
: 25 x 220 : 5.500 9r' : 6,54 liter : 8,18 liter
GR IKW IH
Klas C3 : 3 10M Fuel ConSLinwtion Motor tempel
: 25)< 220 ........ GR/KW/H : 6,~,4 liter : 20 liter
"M~KAS BESAR KEPOL. R.\.
p.E RPUS T AK AAN OW'SI PEMB~NAAN HUKUM
,-_,~~~~l'1iJ,~~!.'
.
