04/07/2012 12:51
Teknologi Informasi dan Komunikasi DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI Pemikiran : Prof. Suyoto
Disampaikan pada Kuliah Pembuka Angkatan September 2010/2011 Program Pascasarjana, Pascasarjana 21 Agustus 2010
04/07/2012 12:51
Agenda ¾Pendahuluan ¾P d h l ¾6 Pilar Usaha Anti Korupsi ¾Indeks Persepsi Korupsi ¾Tata Kelola ¾TIK ¾P j k ¾Pajak ¾Simulasi ¾Kesimpulan
04/07/2012 12:51
Pendahuluan Definisi Korupsi: ¾ Korupsi sebagai perilaku tidak jujur atau ilegal, khususnya orang yang mempunyai otoritas (Oxford Advance Learner’s Learner s Dictionary, Dictionary, 2000: 281) ¾ Korupsi adalah eksploitasi kekuasaan dengan tidak jujur untuk keuntungan pribadi ¾ Korupsi = Monopoli + Kebijaksanaan – Akuntabilitas (Klitgaard Klitgaard,, 1988: 75) ¾ Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi (Transparency International, www.transparency.org). ). ¾ Korupsi K i adalah d l h penyalahgunaan l h kekuasaan k k publik blik untuk t k kepentingan k ti individu (Rose (Rose--Ackerman, 1999). ¾ www.koruptopedia.org
04/07/2012 12:51
Pendahuluan Bentuk-bentuk Korupsi (UNODC, 2004) ¾Penyuapan, ¾Penyuapan ¾Penggelapan, ¾Pencurian, ¾Pencurian ¾Pemerasan, ¾Penyalahgunaan kebijaksanaan, kebijaksanaan ¾Pilih kasih, ¾P ¾Pemanfaatan f t adanya d k flik k konflik kepentingan ti ¾Kontribusi politik yang tidak benar
04/07/2012 12:51
Contoh Korupsi yang dipaparkan oleh Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater: Korupsi di Indonesia (2008) mencapai Rp. 444 trilyun yang terdiri dari :
a. b. c. d.
pencurian i ik ikan, pasir i d dan kkayu = R Rp. 90 ttrilyun. il pajak yang diselewengkan = Rp. 240 trilyun. k b kebocoran APBN = Rp. R 74 trilun. t il subsidi perbankan yang tidak sehat mencapai R 40 ttrilyun. Rp. il
04/07/2012 12:51
Korupsii di dunia K d i Pendidikan: P didik 5 Negara Terkorup (2008)
1. 1 2. 3. 4 4. 5.
China Russia Indonesia Columbia Uruguay
04/07/2012 12:51
• TUJUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL JANGKA MENENGAH ke 14 (Renstra R t Depdiknas D dik 2004--2009): 2004 2009) “Mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa berwibawa”; ”;;
04/07/2012 12:51
Pencegahan korupsi merupakan bagian integral dari kriminalitas (UNODC).
www.yournocounts.org
04/07/2012 12:51
6 Pilar Usaha Anti Korupsi ¾ Bangunan Institusi ¾ Pencegahan P h secara situasional it i l ¾ Pencegahan sosial (peningkatan kepedulian) ¾ Pemaksaan ¾ Monev (Monitoring dan Evaluasi) ¾ Kerjasama Legal Internasional
04/07/2012 12:51
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ¾ Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ¾ IPK (Indonesia) = 2,6 (Rangking = 126) Î 2008 ¾ IPK (Indonesia) = 2,8 (Rangking = 111) Î 2009. 09. ¾ http://media.transparency.org/imaps/cpi2009
04/07/2012 12:51
04/07/2012 12:51
04/07/2012 12:51
04/07/2012 12:51
04/07/2012 12:51
04/07/2012 12:51
04/07/2012 12:51
04/07/2012 12:51
04/07/2012 12:51
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) • Menurut siaran pers TI TI-Indonesia Indonesia (Sekjen Teten Masduki) Dengan diluncurkannya Corruption Perceptions Index 2009 (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK), menghimbau kepada pemerintah agar: 1. Tetap konsisten dengan usaha pemberantasan korupsi melalui p penguatan g institusi p penegak g hukum dan reformasi birokrasi di berbagai lini 2. Lebih serius dalam mencegah pelemahan lembaga KPK secara sistematis yang ang akan berdampak sangat b buruk r k bagi usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. 3. Mendorong gp pemerintah Indonesia untuk menggunakan gg IPK sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi.
Tata Kelola / Tata Pamong
04/07/2012 12:51
Tranparansi
T t Kelola Tata K l l
Akuntanbilitas Bebas Korupsi
Transparansi adalah dasar dari pemerintahan yang baik dan langkah pertama dalam memerangi korupsi. Hal ini memberikan dasar pemikiran universal untuk penyediaan sistem manajemen catatan, arsip yang baik, dan keuangan g p peraturan dan sistem p pemantauan. Hal ini secara langsung g g terkait dengan praktek kepengarangan tanggung jawab sosial dan jurnalisme, karya editor, penerbitan dan distribusi informasi melalui semua media.” “
IFLA Manifesto on Transparency, Good Governance and Freedom from Corruption
04/07/2012 12:51
Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah tantangan masyarakat modern, dan jalan uang untuk dicuci dari pencucian uang ke ke pencucian maya dengan alasan (SAVONA and MIGNONE, 2004: 5-7): ¾ TIK mengijinkan “mencapai” dunia secara global ¾ TIK biasanya sangat cepat dan mengurangi biaya transaksi dan komunikasi ¾ TIK pada dasarnya menjamin anonim. ¾ TIK membantu “penjahat” dalam memilih “hukum” yang pas seingga dapat selalu “berkelit” berkelit dari jeratan hukum; ¾ TIK masih belum ada regulasi yang “disetujui” semua pihak; ¾ TIK yang berhubungan dengan kejahatan sulit untuk diinvestigasi dan mencari bahan bukti karena penggunaan enkripsi yang canggih. canggih
04/07/2012 12:51
• TIK dapat melalui sistem e-governance mendukung perang melawan korupsi dengan • meningkatkan akuntabilitas melalui footprint digital, g , ¾meningkatkan g transparansi p dengan g melakukan publikasi peraturan dan biaya, dan ¾mengurangi interaksi tatap muka sehingga mengurangi adanya suap suap-menyuap. menyuap
04/07/2012 12:51
TIK: Peta Jalan E-Government Indonesia • Penetrasi TIK (penduduk (penduduk 230 – 235 juta) juta) ¾ Internet ((PC)< ) p pengguna gg 12 jjuta ¾ Telpon kabel 14 juta ¾ Ponsel 58 juta • Komite TIK Nasional Nasional:: • Diketuai oleh Presiden,, 11 kementerian,, 5 sektor swasta)) • Tugas Utama: ¾ Arah stratejik kebijakan TIK ¾ Menyetujui pengembangan TIK ¾ Koordinasi TIK nasional ¾ Komite menangani projek TIK lintas sektoral
04/07/2012 12:51
TIK: Peta Jalan E E-Government Government Indonesia •
Program dan Peluang Peluang:: ¾ Projek Palapa Ring – menghubungkan 440 kabupaten sebagai jaringan backbone utama dalam negeri untuk meningkatkan penetrasi telekomunikasi ¾ National Single Window – membangun situs web pemerintah tunggal untuk bea cukai, cukai, transfer bank, pengiriman uang, dll ¾ e-Education – menerapkan sistem pendidikan berbasis TIK dikombinasikan dengan e-learning untuk SMP / Sekolah Menengah ¾ Legalisasi Software – Asli/proprietary dan perangkat lunak open source ¾ e-Procurement e Procurement – mengembangkan mekanisme online untuk barang online dan pengadaan jasa pemerintah Î e-Procurement membuat pemerintah lebih transparan, mengurangi biaya bisnis transaksi dan menurunkan resiko untuk korupsi ¾ Nomor Identitas Nasional untuk setiap warga negara Indonesia dan unik Î e-KTP ¾ e-Budget – proses penganggaran negara di situs web pemerintah dalam satu proses,, lebih transparan, p p , akuntabel,, dll
04/07/2012 12:51
TIK: E-Government ke E-Governance ¾ Dengan TIK (Internet dengan E-Government), IPK naik 0.05, hasil dari penelitian 70 negara dari 1998 - 2005. (Mon-Chi Lioa, dkk, 2010) ¾ Dengan TIK (Internet dengan E-Government), efektif melawan korupsi, hasil dari penelitian beberapa negara (Pakistan, India, Korea Selatan, Pilipina) dari 1997-2002. (Andersen and Rand, 2010) ¾ Waseda University International e-Government Ranking: 2009, EGovernment Indonesia ke-23 Dunia (dari 34 negara). ¾ UNESCO : E-governance adalah penggunaan sektor publik terhadap TIK dengan tujuan untuk meningkatkan informasi dan pelayanan, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan membuat pemerintah lebih akuntabel, transparan dan efektif (http://portal.unesco.org)“
04/07/2012 12:51
E governance: E-governance: Kasus Fiji dan Ethiopia
E-Governance secara positif terkait dengan peningkatan hubungan antara p pemerintah – p penduduk dan pengurangan korupsi
04/07/2012 12:51
E-governance sebagai alat Anti Korupsi: Kasus Korea Selatan The Online Procedures ENhancement (OPEN) merupakan aplikasi sipil yang dikembangkan untuk mencapai transparansi dalam pemerintahan kota dengan mengurangi penundaan yang tidak perlu dan mencegah ketidakadilan urusan sipil.Î sipil Î Cth.: Government to Citizen (G2C) diperlukan untuk menghentikan atau mengurangi tindakan korupsi antara birokrat dan warga negara.
04/07/2012 12:51
E-governance sebagai alat Anti Korupsi: Kasus Korea Selatan ¾ The Government e-Procurement e Procurement System (GePS) sistem yang dapat digunakan untuk transparansi kebijakan pemerintah dan menganalisa pengadaan barang dan jasa dan sehingga menghasilkan implikasi pengurangan korupsi. ¾ GePS Î Contoh: Government to Business (G2B). (Catatan: Pengadaan Barang adalah salah satu ladang 'populer' untuk korupsi di sektor publik)
04//07/ 04 07/2012 12 12::51
E-governance sebagai alat Anti Korupsi: K Kasus Korea K S Selatan l t
¾ The Government e-Procurement e Procurement System (GePS): 1. 2. 3. 4.
Penyediaan Informasi yang terintegrasi Registrasi Tunggal Pastikan lebih transparansi E-shopping mall GePS
¾ E-governance: Meningkatkan transparansi, menciptakan lingkungan yang sama, menghentikan pengaturan korupsi, menciptakan budaya baru dan perilaku, perilaku dan tutup semua kesempatan untuk 'perantara'
04/07/2012 12:51
04/07/2012 12:51
E-governance sebagai alat Anti Korupsi: Kasus Korea Selatan
¾ E-governance dapat membuat ruang lingkup persaingan yang sama untuk semua semua. ¾ E-governance dapat menghentikan 'pengaturan' korupsi. korupsi ¾ E-governance menghilangkan 'perantara‘. Perantara adalah aktor utama dalam korupsi transaksi.
E-Governance : Transparansi Gaji Pejabat
04/07/2012 12:51
www.pajak.go.id
04/07/2012 12:51
04/07/2012 12:51
Simulasi
04/07/2012 12:51
Simulasi Gaji Rp. Rp 10 Juta: Di rumah terdapat Kijang Inova Bensin seharga Rp. 232 juta, Dan Rumah seharga Rp. 400 juta? Apa Mungkin???
Tenure
12
24
36
48
232,250,000
232,250,000
Installment
16,653,000
9,143,000
6,648,000
5,613,000
First Payment
70,256,000
62,796,000
60,401,000
59,466,000
Vehicle Price
232,250,000 232,250,000
04//07/ 04 07/2012 12 12::51
Upaya Pencegahan Korupsi ¾ Kepemimpinan p p (dengan ( g contoh nyata) y ) ¾ Meningkatkan programprogram-program penanggulangan kemiskinan ¾ Forum orangtua/keluarga / untuk menjadi bagian kampanye pencegahan korupsi ¾ Gereja dan masjid juga dijadikan sarana kampanye pencegahan korupsi ¾ Penerapan sanksi sosial oleh masyarakat ¾ Koruptor dimasukkan dalam daftar hitam di lingkungannya ¾ “Peningkatan” gaji ¾ E-paymentt
04/07/2012 12:51
Upaya Pencegahan Korupsi ¾Korupsi berakar pada budaya, politik, dan keadaan ekonomi mereka yang terlibat. terlibat ¾TIK dapat digunakan sebagai sarana pencegahan korupsi. korupsi ¾Pada tingkat nasional, salah satu kebutuhan akan politik lembaga pengawas etika, politik, etika insentif yang tepat bagi para pejabat yang jujur, dan efektif hukuman untuk y yang g korup p (dihukum ( mati Î menimbulkan EFEK JERA)
04/07/2012 12:51
Produk kampanye p y anti korupsi p yad: y ¾ Panduan advokasi ¾ Model media, kurikulum pelatihan dan panduan untuk wartawan ¾ Memasukkan ke Kurikulum: etika/anti korupsi di sekolah dan universitas. ¾ Memasukkan nilai-nilai etika dalam pendidikan secara terus menerus ¾ Kampanye untuk anak-anak, termasuk situs web, film kartun, lomba penulisan anti korupsi, klub anti korupsi, dll ¾ Bahan-bahan anti korupsi p untuk situs jjejaring j g sosial (Facebook, Twitter, Flickr)
Remisi/Abolisi/Cuti
04/07/2012 12:51
¾ PP 18 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
¾ REMISI: Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkelakuan baik; dan b telah b. t l h menjalani j l i 1/3 (satu ( t per tiga) ti ) masa pidana. id ¾ Apakah mungkin PP 18 Tahun 2006 ini diganti misalnya tidak ada remisi/abolisi/cuti bagi koruptor Atau HUKUMANNYA DIPERBERAT
Kesimpulan
04/07/2012 12:51
¾ Budaya malu untuk korupsi harus disosialisasikan terus menerus ¾ Semua insan perlu bersama-sama mengupayakan untuk tidak korupsi ¾ TIK dapat digunakan sebagai alat untuk pencegahan korupsi
04/07/2012 12:51
Referensi ¾ Jones, Alun, International Corruption Prevention: Awareness Raising Campaigns and Public Education, United Nations Office on Drugs g and Crime ((UNODC)) ¾ Okebukola,Peter, Stemming Corruption , Restoring our Moral Compass and Sustaining Ethics in our University System, AVCNU Conference, Ilorin ¾ INDONESIA E-GOVERNMENT ROADMAP SOURCE: MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND IT ¾ Aggarwa,lShankar, National e-Governance Plan e-Enabling Public Services, ¾ Sturges, Paul, 2004, Corruption, transparency and a role for ICT?, International Journal of Information Ethics. ¾ M. Sohel Iqbal & Jin-Wan Seo, E-Governance as an Anti Corruption Tool: Korean Cases, Journal of Korean Association for Regional Information Society ¾ Pathak, RD, et.al., 2008, E-Governance, corruption and public service delivery: A comparative p study y of Fiji j and Ethiopia, p , JOAAG,, Vol. 3. No. 1 ¾ Mon-Chi Lioa, et.al., 2010, Can the Internet reduce corruption? A cross-country study based on dynamic panel data models, Department of Political Economy, National Sun Yatsen University, 70 Lien-hai Rd. Kaohsiung 804, Taiwan
04/07/2012 12:51
¾ UNDP (2008). Tackling Corruption, Transforming Lives: Accelerating Human Development in Asia and the Pacific. New Delhi: Macmillan Publishers India. ¾ UNODC ((United Nations Office on Drugs g and Crime)) ((2004). ) The Global Programme g against g Corruption - UN Anti-corruption Toolkit. 3rd Edition. Vienna ¾ NN, 2010, ICT as a tool in fighting corruption, http://wikileaks.org/ ¾ TRANSCRIME, 2006, Offshore Financial Centres and Corruption: a Toolkit for KNAB investigators ¾ Andersen,Thomas Barnebeck and Rand, John, March 2006, Does E-Government Reduce Corruption?, Department of Economics, University of Copenhagen ¾ Wescott, Clay G., 2003, E-government to combat corruption1 in the Asia Pacific Region, 11th International Anti-Corruption Conference, Seoul, Republic of Korea, 25 to 28 May 2003 ¾ J. S. T. Quah, Accountability and Anticorruption Agencies in the Asia-Pacific Region in ADB and OECD, 1999. Combating Corruption in Asian and Pacific Economies. Manila: ADB (Online). Available:
