TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

2013, No.542

11

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satker BLU. Sistematika Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut: Halaman Judul Daftar Isi Daftar Tabel Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Lembar Pengesahan Direksi Lembar Pengesahan Dewan Pengawas Bab I

Pendahuluan

Bab II

Kinerja BLU Tahun Berjalan dan RBA Tahun yang Akan Datang

Bab III Penutup Lampiran-lampiran Uraian singkat setiap bagian: 1. BAB I PENDAHULUAN Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum, visi dan misi BLU, budaya BLU, serta susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas BLU.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.542

12

A. Umum 1. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan Satker BLU Poltekkes, sejarah berdirinya dan perkembangan Badan Layanan Umum Poltekkes sampai saat ini dan peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLU Poltekkes. 2. Karakteristik kegiatan/layanan satker BLU Poltekkes Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok Badan Layanan Umum Poltekkes (terutama yang menjadi layanan unggulan) dan upaya dalam menghadapi persaingan global.

B. Visi dan Misi BLU Poltekkes 1. Keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLU Poltekkes di masa yang akan datang 2. Keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLU Poltekkes dalam mencapai visi atau tujuan jangka panjang BLU Poltekkes. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan. 3. Ringkasan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh BLU Poltekkes dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

C. Budaya BLU Poltekkes Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan BLU Poltekkes dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Upaya yang akan dilakukan untuk merubah pola pikir menjadi ala korporat, misalnya pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan kerja sama, peningkatan kinerja, dan pembelajaran pola manajemen. D. Susunan Pejabat Pengelola BLU Poltekkes dan Dewan Pengawas 1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang; 2. Uraian tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Poltekkes; 3. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola Badan Layanan Umum Poltekkes. 2. BAB II KINERJA BLU POLTEKKES TAHUN BERJALAN (TA 20XX-1) DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TA 20XX Kinerja BLU Poltekkes Tahun Berjalan (TA 20XX-1) dan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU TA 20XX memuat mengenai gambaran umum kondisi Satker


2013, No.542

13

BLU Poltekkes, pencapaian kinerja dan target kinerja Satker BLU Poltekkes, informasi lainnya yang perlu disampaikan, ambang batas belanja BLU, serta prakiraan maju pendapatan dan prakiraan maju belanja. A. Gambaran Umum Kondisi Satker BLU Poltekkes BLU Poltekkes menguraikan gambaran umum secara singkat dan aktual mengenai kondisi internal BLU Poltekkes, kondisi eksternal BLU Poltekkes serta asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA. 1. Kondisi internal BLU Poltekkes Uraian mengenai kekuatan dan kelemahan dari kondisi pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana BLU Poltekkes sampai dengan saat penyusunan RBA. Contoh: a. Pelayanan Satker BLU Poltekkes X telah memiliki sertifikat ISO 9001 sehingga mutu jasa yang diberikan kepada masyarakat terjamin kualitas mutunya. Sertifikat ISO 9001 tersebut menjadi keunggulan Satker BLU Poltekkes X dalam menghadapi persaingan dengan penyedia jasa sejenis. Namun demikian, sistem pelayanan yang diberikan belum terintegrasi sehingga sulit untuk dilakukan real time monitoring. Terhadap hal ini perlu dilakukan pengembangan sistem manajemen yang mampu mengintegrasikan seluruh jenis pelayanan yang diberikan. b. Keuangan Satker BLU Poltekkes telah memiliki sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu. Namun demikian, tarif yang telah dimiliki belum mencerminkan kondisi riil saat ini. Satker BLU Poltekkes belum memiliki Standar Biaya Keluaran. c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Struktur organisasi Poltekkes mulai bersifat fungsional dan fleksibel. BLU Poltekkes memiliki banyak SDM Pengajar yang telah bersertifikat, berlatar belakang pendidikan yang memadai. Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih terbatas. Perlu dilakukan penambahan pegawai dengan latar


2013, No.542

14

belakang pendidikan sebagai akuntan, dan terhadap pegawai di Bagian Keuangan perlu dilakukan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan mengenai akuntansi dan keuangan. Namun, pegawai di bidang teknis layanan sangat memadai. d. Sarana dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Satker BLU Poltekkes saat ini cukup memadai untuk menunjang kegiatan baik kegiatan layanan maupun kegiatan administrasi. 2. Kondisi eksternal BLU Menguraikan mengenai kondisi di luar Satker BLU Poltekkes yang mungkin akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja, dimana Satker BLU Poltekkes tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan apa yang diinginkan. Kondisi eksternal tersebut antara lain kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, bencana alam, dan kondisi perekonomian nasional/regional/global, dan lain-lain. Contoh : Satker BLU Poltekkes dalam menetapkan target perlu memperhatikan kondisi persaingan dengan penyedia barang/jasa di sekitarnya. Apakah mampu bersaing secara langsung, atau Satker BLU Poltekkes lebih baik mencari target pasar yang berbeda sehingga tidak perlu bersaing secara langsung dengan penyedia barang/jasa di sekitarnya. Keterangan: Terhadap kondisi internal dan eksternal, Satker BLU Poltekkes tidak perlu melakukan analisis yang mendetil seperti analisis SWOT dan analisis sejenis. 3. Asumsi Makro Asumsi makro merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan, yang meliputi antara lain: tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, kurs US$, tingkat bunga deposito, dan tingkat bunga pinjaman yang dapat mempengaruhi target kinerja Satker BLU Poltekkes. Contoh: Asumsi nilai tukar mata uang asing terkait dengan rencana Satker BLU Poltekkes membeli peralatan yang harganya sangat bergantung


15

2013, No.542

dengan nilai tukar mata uang asing tersebut. Besaran nominal harga peralatan yang akan dibeli oleh Satker BLU Poltekkes dicantumkan dalam RBA dengan menggunakan asumsi nilai tukar yang diperkirakan pada saat pembelian peralatan. 4. Asumsi Mikro Asumsi mikro merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas Satker BLU Poltekkes, yang meliputi antara lain: a. Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; b. Subsidi yang masih diterima dari Pemerintah; c. Asumsi tarif; d. Asumsi volume pelayanan; e. Pengembangan pelayanan baru; Contoh: Asumsi tarif dan volume pelayanan digunakan untuk menyusun perkiraan target pendapatan yang akan diterima oleh Satker BLU Poltekkes. Selanjutnya dengan membandingkan antara total pendapatan dan total biaya/belanja, dapat diperkirakan apakah Satker BLU Poltekkes masih memerlukan subsidi dari Pemerintah, atau Satker BLU Poltekkes memiliki surplus yang memadai sehingga tidak memerlukan subsidi dari Pemerintah. Agar diperhatikan bahwa kondisi internal Satker BLU Poltekkes, kondisi eksternal Satker BLU Poltekkes, asumsi makro dan asumsi mikro yang digunakan/dicantumkan dalam RBA adalah yang benarbenar berkaitan dengan pencapaian target Satker BLU Poltekkes, dan dijelaskan kaitannya dengan keberhasilan pencapaian target tersebut.

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Satker BLU Poltekkes Bagian ini menguraikan mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan (tahun 20XX-1), dan target kinerja yang akan dicapai (tahun 20XX). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bagian ini adalah : 1. Pengukuran pencapaian kinerja tahun berjalan (20XX-1) dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi saat penyusunan RBA ditambah prognosa sampai dengan akhir tahun (dalam bentuk tabel).


2013, No.542

16

TA 20xx-1 Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan

Kode

1 I. XXX.XX.XX XXXX

2

Targe t

Realisas i

Prognos a

Total

%

3

4

5

6 = 4+5

7=6:3

Unit ……… (Memuat uraian unit) Program … (Memuat uraian Program) Kegiatan … (Memuat uraian Kegiatan)

A.

Pendapatan BLU pendapatan per akun)

(Diisi

uraian

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum XXXXXX

……………. 2. Pendapatan Hibah BLU

XXXXXX

…………….

3. Pendapatan Kerjasama BLU XXXXXX

……………. 4. Pendapatan BLU Lainnya

XXXXXX

…………….

B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN/… (pendapatan selaian PNBP BLU)

Total Pendapatan Unit … (Memuat uraian unit)

II. XXX.XX.XX XXXX

Unit ……… (Memuat uraian unit) Program … (Memuat uraian Program) Kegiatan … (Memuat uraian Kegiatan)

A. Pendapatan BLU pendapatan per akun)

(Diisi

uraian


2013, No.542

17

TA 20xx-1 Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan

Kode

1

2

Targe t

Realisas i

Prognos a

Total

%

3

4

5

6 = 4+5

7=6:3

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum XXXXXX


XXXXXX

……………. 3. Pendapatan Kerjasama BLU

XXXXXX


XXXXXX

…………….



…dst TOTAL PENDAPATAN BLU TOTAL PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN Catatan: *) Diisi dengan jumlah realisasi pendapatan saat penyusunan RBA ditambah dengan prognosa pendapatan sampai akhir tahun anggaran

2. Uraian mengenai pencapaian kinerja tahun berjalan dan target kinerja dirinci per unit kerja. Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan Satker BLU Poltekkes dengan memperhatikan bahwa suatu unit kerja tersebut:


2013, No.542

18

a. Mendapat penugasan untuk mencapai target tertentu sebagai bagian dari pencapaian target Satker BLU Poltekkes secara keseluruhan. b. Memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam pencapaian target yang ditentukan. c. Memiliki alokasi dana.

3. Unit kerja pada BLU Poltekkes adalah : a. Jurusan/Program Studi. b. Sub Bagian Administrasi Akademik dan Sub Bagian Administrasi Umum c. Unit (contoh : Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Asrama, Laboratorium, Penjaminan Mutu, Pemeliharaan, Perpustakaan, Unit Bisnis, Information Technology, Sistem Pengendalian Intern, dan lain-lain), disesuaikan dengan Struktur Organisasi Poltekkes masing-masing.

4. Sejalan dengan restrukturisasi program dan kegiatan, maka rumusan program, kegiatan, dan output yang digunakan dalam rba harus sesuai/sama dengan rumusan program, kegiatan, dan output yang ada dalam dokumen Renstra BLU Poltekkes, Renja BLU Poltekkes dan RKA-BLU Poltekkes. a. Program: 1) Merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Kesehatan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I, yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. 2) Berisikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil pada tingkat program. 3) Berisikan hasil yang merupakan prestasi kerja berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu program. b. Kegiatan: 1) Merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker BLU Poltekkes atau


19

2013, No.542

penugasan tertentu Satker BLU Poltekkes yang berisi komponen Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur. 2) Berisikan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur output pada tingkat Kegiatan. c. Output: 1) Merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 2) Apabila diperlukan, output dapat dijabarkan lebih lanjut dalam sub output.

5. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran Satker BLU Poltekkes berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Satker BLU Poltekkes, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Satker BLU Poltekkes.

6. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka perhitungan biaya layanan per unit kerja berdasarkan basis akrual, yang berarti biaya sudah diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas telah dibayarkan atau belum oleh Satker BLU Poltekkes. Biaya ini antara lain adalah biaya penyusutan dan biaya dibayar dimuka. Dalam hal Satker BLU Poltekkes telah menyusun standar biaya yang berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU, Satker BLU Poltekkes dapat menggunakan standar biaya tersebut dalam perhitungan biaya layanan per unit kerja. Perhitungan akuntansi biaya tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. RBA yang disusun menggunakan standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, diusulkan kepada Menteri Kesehatan dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Format SPTJM adalah sebagaimana tercantum dalam formulir 1 pedoman ini.


2013, No.542

20

Namun apabila Satker BLU Poltekkes belum menyusun standar biaya yang berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, Satker BLU Poltekkes menggunakan standar biaya yang diatur oleh Menteri Keuangan dalam perhitungan biaya layanan per unit kerja. Penyusunan biaya layanan per unit kerja tersebut harus didasarkan pada perhitungan biaya per layanan. Oleh karena itu Satker BLU Poltekkes terlebih dahulu wajib menyusun dan memiliki dokumen mengenai perhitungan biaya per layanan (unit cost per layanan).

7. Tabel-tabel

Tabel II.B.1 Rincian Pendapatan per Unit Kerja TA 20xx-1 Kode

Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan Target

I.

Realisasi/ prognosa *)

TA 20XX %

Target

Unit ……… (Memuat uraian unit)

XXX.XX.XX XXXX

Program … (Memuat uraian Program) Kegiatan … (Memuat uraian Kegiatan)

A. Pendapatan BLU (Diisi uraian pendapatan per akun) 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum XXXXXX


XXXXXX


XXXXXX


XXXXXX

…………….




2013, No.542

21

TA 20xx-1 Kode

Uraian Unit/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan Target

II.

Realisasi/ prognosa *)

TA 20XX %

Target

Unit ……… (Memuat uraian unit)

XXX.XX.XX XXXX

Program … (Memuat uraian Program) Kegiatan … (Memuat uraian Kegiatan)

A. Pendapatan BLU (Diisi uraian pendapatan per akun) 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum XXXXXX


XXXXXX


XXXXXX


XXXXXX

…………….



…dst TOTAL PENDAPATAN BLU TOTAL PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN

Catatan: *) Diisi dengan jumlah realisasi pendapatan saat penyusunan RBA ditambah dengan prognosa pendapatan sampai akhir tahun anggaran


2013, No.542

22

Tabel II.B.2 Rincian Belanja per Unit Kerja

TA 20XX-1 TA 20XX Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja

Kode

Volume

Target

I. XXX.XX.XX

Dana

Realisasi/ Realisasi/ % Target % prognosa *) prognosa *)

SD *)

Vol. Satuan

Target

SD **)

Unit ……… (Memuat uraian unit) Program … (Memuat uraian Program) IKU Program: …. (Memuat uraian IKU Program)

XXXX

Kegiatan … (Memuat uraian Kegiatan) Indikator Kinerja Kegiatan … (Memuat uraian IKK)

XXXX.XX

Output … (Memuat uraian Output) ***)

…. sat

…. sat

…. sat

A. Belanja BLU 1. Belanja Barang XXXXXX

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

XXXXXX

b. …………… 2. Belanja Modal

XXXXXX

a. Belanja Modal Tanah

XXXXXX

b. ……………. B. Belanja RM/PHLN/PHDN/…

XXXXXX

………… (Diisi uraian per akun)

Total Belanja Unit …

II. XXX.XX.XX

Unit ……… (Memuat uraian unit) Program … (Memuat uraian Program) IKU Program: …. (Memuat uraian IKU Program)

XXXX

Kegiatan … (Memuat uraian Kegiatan)


2013, No.542

23

TA 20XX-1 TA 20XX Kode

Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja

Volume

Target

Dana


SD *)

Vol. Satuan

Target

SD **)

Indikator Kinerja Kegiatan … (Memuat uraian IKK)

XXXX.XX

Output … (Memuat uraian Output) ***)

…. sat

…. sat

…. sat

A. Belanja BLU 1. Belanja Barang XXXXXX

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

XXXXXX

b. …………… 2. Belanja Modal

XXXXXX

a. Belanja Modal Tanah

XXXXXX

b. ……………. B. Belanja RM/PHLN/PHDN/…

XXXXXX

………… (Diisi uraian per akun)

Total Belanja Unit … dst …. TOTAL BELANJA BLU

Pagu Sumber Dana (SD) **)

TA 20XX-1

TA 20XX

RM RMP PNBP BLU A. TA Berjalan B. Saldo Kas PLN HLN


2013, No.542

24

TA 20XX-1 TA 20XX Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja

Kode

Volume

Target

Dana


SD *)

Vol. Satuan

Target

SD **)

PDN HDN

Catatan: *)

Diisi dengan jumlah realisasi saat penyusuna RBA ditambah dengan prognosa sampai akhir tahun anggaran

**)

Sumber Dana (SD) diisi sesuai dengan kebutuhan. Kode SD mengikuti ketentuan kode SD dalam penyusunan RKA K/L

***) Apabila diperlukan, output dapat dijabarkan/dirinci lebih lanjut dalam suboutput

Tabel II. B.4 Ikhtisar RBA: Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 20XX Kode

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan

XXX.XX.XX

Program: (Memuat uraian Program)

XXXX

Kegiatan: (Memuat uraian Kegiatan)

Target

Sumber Pendapatan: (Diisi sesuai kebutuhan) Pendapatan Jasa Layanan Umum XXXXXX

………………… Pendapatan Hibah BLU

XXXXXX

………………… Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

XXXXXX

………………… Pendapatan BLU Lainnya

XXXXXX

………………… Jumlah Pendapatan


2013, No.542

25

Tabel II.B.5 Ikhtisar RBA: Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 20XX

Kode

Alokasi *)

Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Sumber Dana Belanja Pegawai

XXX.XX.XX

Belanja Barang

Belanja Modal

Target/ Volume Satuan Bantuan Sosial

Unit Kerja Penanggung Jawab

Pengeluaran Pembiayaan

Program … (Memuat uraian Program) IKU Program: 1. … (Memuat uraian IKU Program) 2. … (Memuat uraian IKU Program)

XXXX

Kegiatan … (Memuat uraian Kegiatan) IKK: 1. … (Memuat uraian IKK) 2. … (Memuat uraian IKK)

XXXX.XX

Output: (Memuat uraian Output) **) 1. RM

…. sat

Unit …

…. sat

Unit …

2. RMP 3. PNBP 4. BLU 5. … ***) XXXX.XX

Output: (Memuat uraian Output) **) 1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU 5. … ***) … dst JUMLAH


2013, No.542

26

PAGU SUMBER DANA ***)

TA 20XX-1

TA 20XX

1

2

3

RM RMP PNBP BLU A. Tahun Berjalan B. Saldo Kas PLN HLN PDN HDN

Catatan: *)

Alokasi jenis belanja mengikuti ketentuan dalam penyusunan RKA K/L. Alokasi pembiayaan dicantumkan apabila BLU menerimaalokasi pembiayaan dari APBN

**)

Apabila diperlukan. Output dapat dijabarkan/dirinci lebih lanjut dalam Suboutput

***) Sumber Dana (SD) diisi sesuai dengan kebutuhan. Kode SD mengikuti ketentuan kode SD dalam penyusunan RKA K/L

Tabel II.B.6 Pendapatan dan Belanja Agregat Uraian

I.

Realisasi/ prognosa TA 20XX-1 *)

TA 20XX

PENDAPATAN BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum ………………. 2. Pendapatan Hibah BLU ………………. 3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU ………………. 4. Pendapatan BLU Lainnya ……………….


2013, No.542

27

Uraian

II.

Realisasi/ prognosa TA 20XX-1 *)

TA 20XX

BELANJA OPERASIONAL A. BELANJA BARANG BLU 1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 2. Belanja Barang BLU 3. Belanja Jasa BLU 4. Belanja Pemeliharaan BLU 5. Belanja Perjalanan BLU 6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/… (di luar belanja modal) 1. Belanja Pegawai ………… 2. Belanja Barang ………… 3. Belanja Lainnya

III.

BELANJA MODAL A. Belanja Modal BLU ………… B. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN/… …………

IV.

Surplus/(Defisit) (I-II)

V.

Penggunaan Saldo Kas BLU

VI.

Surplus/(Defisit) sebelum Penerimaan RM/PHLN/PDN/… (IV+V)

VII.

Penerimaan RM/PHLN/PHDN/… (II.B+III.B)

VIII.

Surplus/(Defisit) setelah Penerimaan RM/PHLN/PDN/… (VI+VII)

IX.

TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)

X.

TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)

*) Diisi dengan jumlah realisasi saat penyusunan RBA ditambah dengan prognosa sampai akhir tahun anggaran

Tabel II.B.7 Perhitungan Biaya Layanan per Unit Kerja TA 20XX


2013, No.542

28

Satker BLU Poltekkes menguraikan keseluruhan biaya yang timbul dalam satu tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Klasifikasi biaya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Satker BLU Poltekkes dan paling kurang dikelompokkan menjadi: a. Biaya Langsung Biaya langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Satker BLU Poltekkes sesuai dengan Unit Kerja masing-masing. Dalam biaya langsung terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Contoh biaya variabel yang merupakan biaya langsung : - Biaya bahan (alat kesehatan dan bahan habis pakai); -

Biaya jasa pelayanan;

-

Dan lain-lain.

Contoh biaya tetap yang merupakan biaya langsung : - Biaya penyusutan; -

Biaya pemeliharaan;

-

Biaya pegawai;

-

Dan lain-lain.

b. Biaya Tidak Langsung Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan Satker BLU Poltekkes sesuai dengan Unit Kerja masing-masing. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, biaya promosi, biaya bunga dan biaya administrasi bank. Dalam biaya tidak langsung terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Contoh biaya variabel yang merupakan biaya tidak langsung : - Biaya ATK; -

Biaya jasa pelayanan petugas administrasi;

-

Biaya perjalanan dinas;

-

Dan lain-lain.

Contoh biaya tetap yang merupakan biaya tidak langsung : - Biaya penyusutan gedung, dan peralatan; -

Biaya pemeliharaan gedung;

-

Biaya gaji direksi dan struktural;

-

Dan lain-lain.


2013, No.542

29

No. 1.

Uraian Unit Kerja ......

Volume Layanan

Jumlah

..…

Biaya Langsung ……….

......

……….

......

……….

......

……….

......

……….

......

Jumlah Biaya Langsung

......

Biaya Tidak Langsung ……….

......

……….

......

……….

......

……….

......

……….

......

……….

......

Jumlah Biaya Tidak Langsung

......

Total Biaya Unit Kerja ………. 2.

Unit Kerja …..

...... …..

Biaya Langsung ……….

......

……….

......

……….

......

……….

......

……….

......

Jumlah Biaya Langsung

......

Biaya Tidak Langsung


2013, No.542

30

……….

......

……….

......

……….

......

……….

......

……….

......

……….

......

Jumlah Biaya Tidak Langsung

......

Total Biaya Unit Kerja ……….

......

TOTAL BIAYA

C.

Informasi Lainnya yang perlu disampaikan Informasi lainnya meliputi, antara lain, akreditasi perguruan tinggi, pencapaian kinerja non keuangan lainnya (berupa perolehan ISO, dan sebagainya), dan informasi lainnya.

D.

Ambang Batas Belanja BLU 1. RBA menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) yaitu belanja Satker BLU Poltekkes dapat melampaui atau di bawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. 2. Belanja Satker BLU Poltekkes yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas). 3. Dalam menghitung ambang batas belanja, Satker BLU Poltekkes harus mempertimbangkan antara lain fluktuasi kegiatan operasional, trend naik/turun realisasi anggaran Satker BLU Poltekkes tahun sebelumnya, dan realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan. 4. Penghitungan ambang batas belanja BLU hanya untuk belanja yang didanai dari PNBP BLU tahun anggaran berjalan. 5. Satker BLU Poltekkes dapat melakukan belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang batas mendahului pengesahan revisi DIPA. 6. Contoh penetapan ambang batas: Berdasarkan laporan keuangan pada Satker BLU Poltekkes A, diperoleh data sebagai berikut:


2013, No.542

31

a. 2 tahun sebelumnya (20XX-3) Pagu Rp100M, Realisasi belanja adalah Rp110M. b. 1 tahun sebelumnya (20XX-2) Pagu Rp110M, Realisasi belanja adalah Rp123M. c. sampai dengan akhir tahun berjalan (20XX-1) pagu Rp123M, perkiraan realisasi dan prognosa belanja Rp135M. Maka berdasarkan data di atas, trend realisasi belanja Satker BLU Poltekkes mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10%, sehingga dapat diberikan ambang batas 10%. 7. Perhitungan belanja sampai dengan ambang batas belanja untuk Satker BLU Poltekkes penyedia barang dan jasa, contohnya: Target pendapatan Satker BLU Poltekkes sebesar Rp 20M dan pagu belanjanya Rp 20M. Ambang batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah 20%. Apabila realisasi pendapatan meningkat sebesar 20% menjadi Rp 24M, maka belanja yang dapat dilakukan adalah sebesar Rp 20M + (20% x Rp 20M) atau sebesar Rp 24M. E.

Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun ke depan untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3 (tiga) tahun ke depan untuk target pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku.

Tabel II.E.1 Prakiraan Maju Pendapatan BLU Kode XXX.XX.XX XXXX

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/ Kode Akun

TA 20XX-1

TA 20XX

TA 20XX+1

TA 20XX+2

TA 20XX+3

Program: (Memuat uraian Program) Kegiatan: (Memuat uraian Kegiatan) Sumber Pendapatan: kebutuhan)

(Diisi

sesuai

Pendapatan Jasa Layanan Umum XXXXXX

………………… Pendapatan Hibah BLU

XXXXXX

………………… Pendapatan Hasil Kerjasama BLU


2013, No.542

XXXXXX

32

………………… Pendapatan BLU Lainnya

XXXXXX

………………… Jumlah Pendapatan

Tabel II.E.2 Prakiraan Maju Belanja BLU Kode

Program/Kegiatan/Output

TA 20XX-1

TA 20XX

TA 20XX+1

TA 20XX+2

TA 20XX+3

XXX.XX.XX Program: (Memuat uraian Program) XXXX Kegiatan: (Memuat uraian Kegiatan) XXXX.XX Output: (Memuat uraian Output) Volume Output

Pagu

Belanja

…. sat

…. sat

…. sat

…. sat

…. sat

Target Pendapatan

TA 20XX-1 TA 20XX TA 20XX+1 TA 20XX+2 TA 20XX+3

3. BAB III

PENUTUP

Penutup memuat mengenai kesimpulan dan penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU. A. Kesimpulan, memuat seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dianggap perlu.


2013, No.542

33

B. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan Satker BLU Poltekkes meliputi antara lain: a. Penghapusan piutang; b. Penghapusan persediaan; c. Penghapusan aset tetap; d. Penghapusan aset lain-lain; e. Pemberian pinjaman; f. Kerjasama dengan pihak ketiga.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI


2013, No.542

34

FORMULIR 1 IKHTISAR RBA BLU TA 20XX RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) KEMENTERIAN UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA LOKASI FUNGSI SUB-FUNGSI PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Kode

: : : : : : : : :

(XX) (XX.XX) (XX.XX.XXXXXX) (XX.XX) (XX) (XX.XX) (XXXX) (XXXX) (XXXX)

KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK VOLUME

1

2

3

PERHITUNGAN TAHUN 20XX BELANJA PEMBIAYAAN HARGA JUMLAH SATUAN 4

5

6

SD/CP TAHUN 20XX

VOLUME

7

8

PROYEKSI TAHUN 20XX+1 BELANJA PEMBIAYAAN HARGA JUMLAH SATUAN 9 10 11

SD/CP TAHUN 20XX

KETERANGAN

12

13

Rupiah Murni (RM) Belanja Pegawai (RM) MAK MAK Belanja Barang (RM) MAK MAK Belanja Modal (RM) MAK MAK PNPB BLU Belanja Barang dan Jasa (PNPB BLU) MAK Belanja Modal (PNBP BLU) MAK KELOMPOK PENGELUARAN PEMBIAYAAN Sub Kelompok Pengeluaran Pembiyaan MAK JUMLAH RM PNBP BLU Pengeluaran Pembiayaan JUMLAH KESELURUHAN

Kepala Satuan Kerja,

Nama NIP. ……………….


2013, No.542

35

FORMULIR 2 KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) NOMOR : ………… Kode dan Nama Satuan Kerja : Diisi kode satuan kerja sesuai dengan aplikasi RKA-K/L dan nama/nomenklatur satuan kerja) Kode dan Nama Kegiatan : (diisi kode kegiatan dengan aplikasi RKA-K/L dan nama/nomenklatur kegiatan) Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satker BLU.(diisi nama Satker BLU), menyatakan bahwa saya bertanggug jawab penuh atas standar biaya dan satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satker BLU…..(diisi nama Satker BLU). Perhitungan standar biaya dan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar biaya tersebut telah ditetapkan oleh Pimpinan BLU dan disusun berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. (Diisi kota kedudukan Satker BLU dan tanggal dibuat pernyataan) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Diisi nama PA/KPA yang bertanggung jawab) NIP/NRP. (Diisi sesuai NIP/NRP PA/KPA yang bertanggung jawab)


TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Recommend Documents