TATA KELOLA PERUSAHAAN
TAHUN 2016 Page 1
DAFTAR ISI Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola I. II. III. IV.
Pendahuluan.............................................................................................................................. 3 Transparansi Penerapan Tata Kelola............................................................................... 5 Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Bpr... 25 Penutup.................................................................................................................................... 30
Page 2
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR HARIARTA SEDANA I. Pendahuluan Sehubungan dengan mulai diterapkannya penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka pada pelaksanaannya dilandasi pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu : 1. Transparansi (transperancy) yang berarti keterbukaan dalam pengambilan setiap keputusan a.
Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholder) sesuai dengan haknya
b.
Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut
2. Akuntabilitas (accountability) yakni kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban personil sehingga pengelolaan dapat berjalan lebih efektif a.
Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder
b.
Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing karyawan.
3. Pertanggungjawaban (responsobility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip – prinsip pengelolaan Bank yang sehat. a.
Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
b.
Bank berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak internal maupun eksternal. a.
Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun serta terbebas dari benturan kepentingan
b.
Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun
5. Kewajaran (fairness) yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang akan timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang–undangan yang berlaku. a.
Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
b.
Bank membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Page 3
i. Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Hariarta Sedana mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku antara lain: a. b. c. d.
Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
ii. Komitmen dan Tujuan Penerapan tata Kelola PT. BPR Hariarta Sedana Bagi PT. BPR Hariarta Sedana, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran Manajemen dan karyawan PT. BPR Hariarta Sedana. Komitmen PT. BPR Hariarta Sedana untuk mengimplementasikan penerapan tata kelola bertujuan untuk : a.
Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, indepedensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank
b.
Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholder
c.
Menarik minat dan kepercayaan nasabah
Page 4
II.
Transparansi Penerapan Tata Kelola Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Hariarta Sedana disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2016 : A.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
B.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi E.
Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
F.
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris I.
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
J.
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
K.
Jumlah Penyimpangan Intern
L.
Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana A.
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Dewan Direksi PT. BPR Hariarta Sedana diangkat oleh RUPS untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
Page 5
Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
i. Jumlah dan Komposisi Direksi PT. BPR Hariarta Sedana memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur jumlah dan komposisi Direksi sesuai modal inti PT. BPR Hariarta Sedana yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan. Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus fit and proper test sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi PT. BPR Hariarta Sedana di tahun laporan posisi Desember 2016 mengalami perubahan dengan susunan sebagai berikut : a.
Susunan anggota Direksi sebelum perubahan
No Nama
Jabatan
Masa
Domisili
Keterangan
Jakarta Barat
Mengundurkan diri tanggal 17 Oktober 2016
Jabatan 1
Ketut Sugiarthini
Direktur Utama
Sept 2012Sept 2017
2
Irna Andayani
Direktur Operasional
3
Nani Najiah
Direktur Kepatuhan
Juli 2016- Tangerang Juli 2021 Juli 2016- Tangerang Juli 2021
Page 6
b.
Susunan anggota Direksi sesudah perubahan
No Nama
Jabatan
Masa
Domisili
Keterangan
Jabatan 1
Irna Andayani
Direktur Operasional
2
Nani Najiah
Direktur Kepatuhan
3
Ir. Gede Yudha, MM*)
Juli 2016- Tangerang Juli 2021 Juli 2016- Tangerang Juli 2021 Jakarta Barat
Calon Direktur Utama berdasarkan surat pengantar Nomor 27/605/Bprhs/XII/2016 perihal permohonan Fit and Proper Test calon Direktur Utama
*) Pada saat laporan ini disampaikan Calon Direktur Utama masih dalam proses penatausahaan Otoritas Jasa Keuangan ii. Kriteria Anggota Direksi Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Integritas, yang paling kurang mencakup: 1) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan: 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau; 3) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan. 4) Memiliki akhlak dan moral yang baik. 5) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat. 7) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test); dan 8) Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.
Page 7
b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup: 1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; 2) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan 3) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan; c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit macet. d. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, peraturan perundang-undangan lainnya dan Anggaran Dasar Perseroan. e. Antara para anggota Direksi, dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar). iii.
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi sebagai pengurus Bank diharuskan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memperoleh predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (fit and proper test) Setiap anggota Direksi telah mengikuti Fit and Proper Test yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh predikat kelulusan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini : No
Nama
Jabatan
Penyelenggara
Tanggal Efektif
Penilaian
Pengangkatan
Sertifikat Kompetensi
Kemampuan dan Kepatutan
1
Irna Andayani
Direktur Operasional
Bank Indonesia
11 Mei 2007
Desember 2017 (telah diperpanjang bulan Februari 2017) Agustus Juni 2020
2
Nani Najiah
Direktur Kepatuhan
Otoritas Jasa Keuangan
24 2016
Page 8
iv. Rangkap Jabatan Direksi Sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, setiap anggota Direksi dilarang untuk rangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR. Anggota Direksi PT. BPR Hariarta Sedana tidak memiliki rangkap jabatan diluar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang dalam peraturan perundangan. No Nama
Jabatan di PT. BPR Hariarta Sedana
Jabatan di Perusahaan lain
1
Irna Andayani
Direktur Operasional
-
2
Nani Najiah
Direktur Kepatuhan
-
v. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain : a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: 1) Fungsi audit intern; 2) Fungsi manajemen risiko; dan 3) Fungsi kepatuhan e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. Page 9
g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. vi.
Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut : No
Nama Direktur
Pelatihan/Seminar
Penyelenggara
1
Irna Andayani
Pelatihan Penerapan Implementasi Manajemen Risiko Seminar Manajemen Risiko dan Internal Audit BPR Pelatihan Menyusun rencana Bisnis BPR Pelatihan Penerapan, Penilaian, dan penyusunan Tata Kelola BPR Audit internal – BPR
Nusantara Bona Pasogit (NBP)
Hotel Balairung, Jakarta
19 April 2016
Otoritas Jasa Keuangan
Hotel Aryaduta Lippo Village
11 Oktober
Zpro Consulting
Hotel Menara Peninsula, Jakarta
23 Desember
Nusantara Bona Pasogit (NBP)
Grand Serela Hotel, Bandung
18 Agustus
Perbarindo
Hotel Mercure Alam Sutera, tangerang
15-16
2
Nani Najiah
Lokasi
Tanggal
2016
2016
2016
September 2016
Sosialisasi dan evaluasi Kesiapan Pelaporan Data Debitur melalui SLIK
Otoritas Jasa Keuangan
Ruang rapat Serbaguna Menara Radius Prawiro Lt. 25 kompleks Perkantoran BI
08 November 2016
Page 10
Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris sebagai berikut: A. Pengangkatan seorang Pejabat Eksekutif berdasarkan Surat Nomor 27/629/BPRHS/XII/016 Atas nama Andri Partogi Sinaga sebagai Penanggung Jawab Penerapan Fungsi Audit Intern pada tanggal 21 Desember 2016 B. Pengangkatan seorang Pejabat Eksekutif berdasarkan Surat Nomor 27/262/BPRHS/VI/016 Atas nama Rika Wijayanti sebagai Penanggung Jawab Penerapan Fungsi Kepatuhan pada tanggal 08 Juni 2016 B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris untuk PT. BPR Hariarta Sedana diangkat oleh RUPS untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPR. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha BPR dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan PT. BPR Hariarta Sedana, serta pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) i.
Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Jumlah Anggota Komisaris PT. BPR Hariarta Sedana posisi Desember 2016 sebanyak 1 (satu) orang. Sebelumnya anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut : a.
Susunan anggota Komisaris sebelum perubahan No
Nama
Jabatan
Periode
Domisili
Keterangan
Jabatan 1 2
3
Ir. Ketut Arya Widhi, LA, MM Ir. Made Prabawa Lingga, MM
Komisaris Utama
2008-2017
Tangerang
Komisaris
2009-2016
Tangerang
Ir. Nyoman Paramitha, DL, MM
Komisaris
2011-2016
Bekasi
Mengundurkan diri tanggal 28 Oktober 2016 Mengundurkan diri tanggal 28 Oktober 2016
Page 11
b.
Susunan Anggota Dewan Komisaris sesudah perubahan No
Nama
Jabatan
Masa
Domisili
Keterangan
Mengundurkan Diri Tanggal 10 Maret 2017
Jabatan 1
Ir. Ketut Arya Widhi*)
Komisaris Utama
2008-2017
Tangerang
2
Chairuddin
-
-
Jakarta Timur
Calon Komisaris Utama Berdasarkan surat pengantar Nomor 27/618/Bprhs/XII/2016 perihal Permohonanan Test Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) calon komisaris utama PT. BPR Hariarta Sedana 3 Maryuni Bekasi Calon Komisaris Hendayani Berdasarkan surat pengantar Nomor 27/619/Bprhs/XII/2016 perihal Permohonanan Test Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) calon komisaris utama PT. BPR Hariarta Sedana *) Pada saat laporan ini disampaikan Calon Komisaris Utama masih dalam proses penatausahaan Otoritas Jasa Keuangan.
Pengunduran diri 2 (dua) orang komisaris pada bulan Oktober 2016 karena alasan sebagai berikut: a. Penyesuaian Kepengurusan PT. BPR Hariarta Sedana terhadap Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat pasal 27 ayat (1) yang melarang hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. b. Program revitalisasi Pengurus PT. BPR Hariarta Sedana c. Usulan RUPS tentang kesepakatan pengangkatan Ir. Gede Yudha, MM sebagai Direktur Utama
Page 12
ii.
Kiteria Anggota Dewan Komisaris Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik b. Cakap melakukan perbuatan hukum c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 1) Tidak pernah dinyatakan pailit; 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. d. Dewan Komisaris harus Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang- undangan dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan BPR. e. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat. f. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. g. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan, dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Perbankan mengenai hal tersebut. h. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan Komisaris oleh RUPS baru efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. i. Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi BPR, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha BPR, dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris meliputi, bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku. j. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPR sebelum menjalani masa tunggu selama 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan. k. Disamping itu, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) Bukan merupakan orang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan BPR dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Page 13
2) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada BPR. 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BPR, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali BPR. 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR. 5) Tidak menerima pendapatan dan/atau fasilitas lain selain penghasilan yang ditetapkan RUPS yang dapat mempengaruhi independensinya. iii.
Penilaian kemampuan dan Kepatutan Dewan Komisaris sebagai pengurus Bank diharuskan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memperoleh predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak utama Lembaga Jasa Keuangan. Setiap anggota dewan komisaris telah mengikuti fit and proper test yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa keuangan dan memperoleh predikat lulus.
iv.
Nama
Jabatan
Ir. Ketut Arya Widhi, LA, MM
Komisaris Utama
Penyelenggara Penilaian Tanggal Efektif Sertifikat Kemampuan dan Pengangkatan Kompetensi Kepatutan Bank Indonesia 04 Juni 2008 November 2020
Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai : a. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah b. Anggota dewan Komisaris dilarang rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan/atau Bank umum.
Page 14
Nama
Jabatan
Ir. Ketut Arya Widhi, Komisaris Utama LA, MM Ir. Ketut Arya Widhi, Komisaris Utama LA, MM v.
Jabatan pada Perusahaan atau Instansi Lain Komisaris
Nama Perusahaan/Instansi Lain PT. Puri Bali Indah Valas
Direktur Utama
PT. Padma Warna Artha
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point 2, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; Selama periode 2016, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi: a. Pengangkatan PE Audit Intern b. Pengangkatan PE Fungsi Kepatuhan
Page 15
C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan rakyat, Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) tidak wajib membentuk Fungsi Komite namun wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: Fungsi Audit Internal Fungsi Manajemen Risiko*) Fungsi Kepatuhan Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern dan fungsi kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut: Nama Pejabat Eksekutif
Fungsi
Tgl Pengangkatan
Andri Partogi Sinaga
Audit Intern
23 Desember 2016
Rika Wijayanti
Kepatuhan
08 Juni 2016
*) PE Fungsi manajemen Risiko telah diangkat berdasarkan surat pengantar Nomor 28/102/BPRHS/II/2017 tanggal 09 Februari 2017
i.
Fungsi Audit Intern Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern a. b. c. d. e.
Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit; Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen; Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Page 16
ii.
Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
iii.
Fungsi Kepatuhan Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan a.
Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
b.
Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR; Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain; Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundangundangan; Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR; Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
c. d. e. f. g. h.
iv.
Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
Page 17
D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI Masing-masing anggota Direksi PT. BPR Hariarta Sedana tidak memiliki saham di PT. BPR Hariarta Sedana maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan Saham
Direksi
E.
PT. BPR Hariarta Sedana
Perusahaan Lain
Irna Andayani
Nihil
Nihil
Nani Najiah
Nihil
Nihil
HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham sebagaimana tersaji pada table dibawah ini Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi Hubungan Keuangan Dengan Nama
Direksi
Ya
F.
Tidak
Dewan Komisaris Ya
Tidak
Hubungan Keluarga Dengan
Pemegang Saham
Direksi
Pengendali Ya
Tidak
Ya
Tidak
Dewan Komisaris Ya
Tidak
Pemegang Saham Pengendali Ya
Tidak
Irna Andayani
√
√
√
√
√
√
Nani Najiah
√
√
√
√
√
√
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan saham Dewan Komisaris PT. BPR Hariarta Sedana, bank lain, lembaga keuangan bukan Bank dan perusahaan lainnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut: Page 18
Nama Anggota Komisaris
Dewan
Ir. Ketut Arya Widhi, LA, MM
G.
PT. BPR Hariarta Sedana 12,5 %
Kepemilikan Saham BPR Lain Perusahaan Lain Nihil
- 10 % ( PT. Puri Bali Indah Valas, Penukaran Uang Asing ) - 40 % ( PT. Padma Warna Artha , Property )
HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi Hubungan Keuangan Dengan Nama
Direksi
Ya Ir. Ketut Arya Widhi, LA, MM
H.
Tidak √
Dewan Komisaris Ya
Hubungan Keluarga Dengan
Pemegang Saham
Direksi
Pengendali
Tidak
Ya
√
√
Tidak
Ya
Tidak √
Dewan Komisaris Ya
Pemegang Saham Pengendali
Tidak
Ya
√
√
Tidak
PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2016 (dalam ribuan rupiah)
Page 19
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Dewan Komisaris Nominal Orang Jumlah keseluruhan gaji 201,720 1 Tunjangan Tantiem 47,054 1 Kompensasi berbasis saham Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko Fasilitas lain yang diterima tidak - Komisaris Utama mendapat dalam bentuk uang, antara lain fasilitas kendaraan dengan perumahan, transportasi, dan cara Sewa asuransi kesehatan - Fasilitas kesehatan Asuransi Allianzs I.
Direksi Nominal 252,160 66,538 -
Orang 2 2 -
- Direksi mendapat fasilitas kendaraan dinas jenis Daihatsu Xenia - Fasilitas Kesehatan Asuransi Allianz
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan No.
Rasio
Skala Perbandingan
1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah
7,71
2
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah
1,61
3
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah
2,19
4
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi
1,04
5
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
1,74
Page 20
J.
FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 kali rapat internal Dewan komisaris dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersaji di tabel berikut ini: No.
Tanggal Rapat
1.
16 April 2016
2.
16 2016
2
08 2016
Agenda Rapat
1. Aspek Operasional Pertumbuhan Kredit Antisipasi Dana Menjelang Pengambilan Tabungan Lebaran Meningkatkan inovasi Produk BPR 2. Aspek SDM/Organisasi Pembahasan mengenai Finding OJK tahun 2015 Dewan Direksi agar segera menetapkan seorang pejabat eksekutif Internal Control 3. Aspek Strategis Tanggapan Dewan Komisaris mengenai Fraud di Kantor Cabang Balaraja Tanggapan Dewan Komisaris mengenai penolakan pembukaan kantor Cabang Kebon Jeruk oleh OJK Juli 1. Aspek Operasional Pertumbuhan Kredit Triwulan II Pertumbuhan Tabungan triwulan II Pertumbuhan Deposito Triwulan II 2. Penggantian system penagihan dari mesin EDC menjadi HP berbasis Android 3. Pengambilan tabungan lebaran dan penyaluran paket lebaran 4. Penurunan NPL Okt A. Aspek Operasional Pertumbuhan Kredit Triwulan II Pertumbuhan Tabungan triwulan II Pertumbuhan Deposito Triwulan II
Ir. Ketut Arya Widhi, LA, MM √
Ir. Made Prabawa Lingga, MM √
Ir. Nyoman Paramitha, DL, MM √
√
√
√
√
√
√
Page 21
3
17 Des 2016
B. Tindak Lanjut LHP OJK mengenai Kantor Cabang Kebon Jeruk Penjualan Aset Gedung Kebon Jeruk Rencana Pemindahan Aset Inventaris C. Rencana Pembelian DRC (Disaster Recovery Center) D. Penekanan NPL mengejar Target Akhir Tahun 2016 1. Prediksi Nilai NPL Akhir Tahun 2016 √ 2. Review Pencapaian Realisasi Kredit terhadap target kredit periode Januari 2016 – November 2016 3. Proyeksi dan target 2017
K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR Penyimpangan Internal (internal fraud) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan Operasional PT BPR Hariarta Sedana Internal Fraud dalam 1 tahun
Jumlah kasus yang dilakukan oleh Direksi 2015
Total Fraud Telah Diselesaikan Dalam proses penyelesaian internal BPR Belum diupayakan penyelesaiannya Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
2016 -
-
-
-
-
Pegawai Tidak Tetap 2015 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Dewan Komisaris
Pegawai Tetap
2015
2015
2016 -
-
-
-
-
-
2016 1
1
-
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan PT. BPR Hariarta Sedana dan telah dituangkan dalam Tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2016 jumlah penyimpangan internal (Internal Page 22
Fraud) yang terjadi pada PT. BPR Hariarta Sedana sebanyak 1 (satu) kasus yang dilakukan oleh pegawai tetap yang terkait pada proses kerja dan kegiatan operasional PT. BPR Hariarta Sedana. L.
JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR Permasalahan Hukum merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Hariarta Sedana selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan Jumlah
Permasalahan Hukum
Perdata
Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)
2
-
Dalam proses penyelesaian
1
1
Total
3
1
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PT. BPR Hariarta Sedana sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas jumlah total permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT. BPR Hariarta Sedana selama periode tahun 2016 adalah 3 (tiga) kasus perdata yang terdiri dari 2 (dua) kasus perdata yang telah selesai (telah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan) dan 1 (satu) kasus perdata yang sedang dalam proses penyelesaian dan 1 (satu) kasus pidana yang diajukan oleh nasabah kepada PT. BPR Hariarta Sedana. M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait: Nama dan Nama dan Jabatan Pihak Jenis Jabatan yang Memiliki Transaks Pengambil Benturan i Keputusan Kepentingan Irna Andayani- Ir. Ketut Arya Pemberia Direktur Widhi- komisaris n Kredit Operasional Utama
Nilai Transaksi (Juta Rupiah) Rp. 85
Keterangan
Proses pemberian kredit kepada pihak terkait termasuk penentuan plafond serta suku bunga diputuskan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku
Page 23
Berdasarkan hasil evaluasi PT. BPR Hariarta Sedana pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) jenis transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Dalam hal ini transaksi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dimaksud telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga keputusan yang diambil dapat dipastikan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan PT. BPR Hariarta Sedana dan telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA No
Nama Penerima
Jumlah
Tanggal
Keterangan
1
Depag Jakarta Barat
Rp. 1.000.000,-
06-01-2016
2
PP Polri (Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia) PT. Mayora Indah Div. Wafer Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur
Rp. 300.000,-
28-01-2016
Pengerahan massa Memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama ke 70 HUT PP POLRI Ke-10
Rp. 1.000.000,-
17-03-2016
Rp. 4.000.000,-
19-04-2016
5
Kantor Kementerian Agama Jakarta Barat
Rp. 1.600.000,-
25-04-2016
6 7
Rp. 100.000,Rp. 5.000.000,-
16-08-2016 06-09-2016
Rp. 5.000.000,-
21-10-2016
Partisipasi Hari Raya Idul Adha
Rp. 2.500.000,-
21-10-2016
Partisipasi Hari Raya Idul Adha
10
Lingkungan RT 01/02 Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang Kantor Kementerian Agama Jakarta Barat Kantor Kementerian Kota Tangerang Depag Jakarta Barat
Partisipasi RAT(Rapat Anggota Tahunan) Ke 14 Partisipasi Raker Kementerian Agama Kota Jakarta Timur tahun 2016 Partisipasi Raker Kementerian Agama Kota Jakarta Barat tahun 2016 Partisipasi Hari Kemerdekaan Partisipasi Hari Raya Idul Adha
Rp. 2.000.000,-
29-12-2016
11
Depag Kab. Tangerang
Rp. 1.000.000,-
29-12-2016
Memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Ke 71 Program Gerakan Kebersihan masal se Kabupaten Tangerang
3 4
8 9
Page 24
III.
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA BPR Nama BPR
: PT. BPR Hariarta Sedana
Posisi
: Desember 2016 Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola
Nilai Komposit
Peringkat Komposit
2,24
Baik Analisis
Adapun penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Hariarta Sedana untuk periode penilaian Akhir 2016 adalah sebagai berikut : Mencerminkan Manajemen BPR telah melakukan Penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai terhadap prinsip - prinsip Penerapan Tata Kelola. Apabila masih ada kelemahan dalam hal Penerapan Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.
1. Analisa Faktor Penerapan Tata Kelola: Berdasarkan uraian umum mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komperhensif dan terstruktur, mencakup baik struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola PT.BPR Hariarta Sedana menetapkan peringkat faktor Penerapan Tata Kelola untuk posisi 31 Desember 2016 adalah pada peringkat 2,24. Penetapan peringkat ini didasarkan pada hasil akhir penilaian 11 faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan kesimpulan umum yang menunjukkan bahwa masih ada faktorfaktor positif dari aspek struktur tata kelola dan proses tatakelola yang dapat mendukung tercapainyahasil tata kelola BPR yang baik pada aspek kualitatif dan kuantitatif seperti kemampuan BPR dalam mempertahankan kinerja dan menjaga risiko dalam kondisi perekonomian yang masih belum stabil. Meskipun masih terdapat faktor negatif pada penilaian proses tatakelola BPR, namun demikian tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan kepada hasil tata kelola BPR, mengingat BPR sudah melakukan langkah-langkah perbaikan (Corrective Action) yang perlu dilakukan oleh manajemen BPR.
Page 25
Dalam analisa faktor Penerapan Tata Kelola ini, dijelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya serta kekuatan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sebagai berikut : a. Identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada posisi 31 Desember 2016 masih ditemukan adanya kelemahan yang memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Berikut ini akan dijelaskan mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya pada beberapa Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang masih perlu mendapat perhatian yang khusus dari manajemen BPR diantaranya : 1) Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi Kelemahan Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi pada Proses Penerapan Tata Kelola karena Direksi belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.Namun kelemahan tersebut sudah mendapat perhatian khusus dari Dewan Direksi dengan segera menyusun Pedoman dan tata tertib kerja anggota dewan Direksi. 2) Penanganan Benturan Kepentingan Dimulai pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, BPR sedang menyusun kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat bagi setiap pengurus dan pegawai. Dari sisi proses tata kelola transaksi yang berpotensi mengandung Benturan Kepentingan telah diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur, manajemen BPR tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain itu bukti transaksi telah didokumentasikan dengan baik. Sehingga kelemahan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola karena BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi BPR. 3) Penerapan Fungsi Kepatuhan Kelemahan pada struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola disebabkan karena BPR belum memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. Namun demikian kelemahan dimaksud sudah mendapatkan perhatian dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif fungsi kepatuhan dengan agenda penyelesaian yang telah direncanakan.
Page 26
4) Penerapan Fungsi Audit Intern Kelemahan pada Faktor Penerapan Fungsi Audit Intern terhadap aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, karena belum memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur. Namun demikian, kelemahan dimaksud sudah mendapatkan perhatian dari Audit Intern dan akan segera disusun pedoman kerja serta sistem dan prosedur. 5) Batas Maksimum Pemberian Kedit Kelemahan kriteria Batas Maksimum Pemberian kredit pada struktur dan infrastruktur tata kelola karena PT. BPR Hariarta Sedana belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK. Namun demikian, kelemahan dimaksud sudah mendapatkan perhatian dari PE Manajemen Risiko dan akan segera disusun kebijakan serta sistem dan prosedur BMPK. b. Kekuatan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Berdasarkan kesimpulan Penilaian Sendiri ( Self Assessment ) terhadap pelaksanan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Hariarta Sedana posisi Desember 2016 banyak ditemukan faktor-faktor positif, baik pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Penerapan Tata Kelola terhadap masing-masing faktor yang menurut PT. BPR Hariarta Sedana dapat memberikan kekuatan dalam pelaksanaan Penerapan tata kelola: 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Dimulai pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, jumlah dan komposisi sudah sesuai dengan skala usaha PT. BPR Hariarta Sedana dengan modal inti kurang dari 50 Milyar.Struktur anggota Direksi juga independen baik dari sisi hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris. Dari sisi proses tata kelola, Direksi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga kekuatan pelaksanaan Penerapan tata kelola, baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yang tercermin dari kemampuan BPR untuk mempertahankan kinerja dan menjaga risiko dalam kondisi perekonomian yang masih belum stabil.
Page 27
2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dimulai pada aspek struktur tata kelola, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sudah sesuai dengan skala usaha BPR dan memenuhi persyaratan Penerapan tata kelola yang baik.Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Dari sisi proses tata kelola, Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai. Sehingga dengan kekuatan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris maka dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yang tercermin dari kemampuan BPR untuk mempertahankan kinerja dan menjaga risiko dalam kondisi perekonomian yang masih belum stabil. 3) Penerapan Fungsi Kepatuhan Kekuatan Penerapan tata kelola PT. BPR Hariarta Sedana Penerapan fungsi Kepatuhan pada struktur dan infrastruktur tata kelola karena PT. BPR Hariarta Sedana telah memiliki Direktur Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan ndependen terhadap satuan kerja operasional. Dari sisi proses penerapan tata kelola Direktur Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara memadai. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan Penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses tata kelola penerapan fungsi Kepatuhan BPR maka dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin dari telah disampaikannya Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang membawahkan fugsi Kepatuhan kepada Otoritas jasa Keuangan (OJK). Disamping itu BPR telah menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan serta dalam kegiatan operasional harian BPR. 4) Penerapan Fungsi Audit Intern Dimulai dari aspek struktur dan infrastruktur tata kelola, struktur organisasi Audit Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kelembagaan Audit Internal independen terhadap satuan kerja operasional BPR. Dari sisi Proses tata kelola Internal Audit telah melakukan fungsi dan pengawasannya secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan jadwal dan rencana Audit yang sudah dibuat. Pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit sudah didokumentasikan dengan baik. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, baik dari sisi struktur tata kelola dan proses tata kelola terhadap penerapan fungsi Audit Intern dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin dari telah dilaksanakannya fungsi Audit Intern secara memadai dan temuan-temuan hasil pemeriksaan Audit Internal, Audit Eksternal maupun OJK telah ditindaklanjuti secara memadai.
Page 28
5) Penerapan Fungsi Audit Ekstern Dimulai pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola penunjukan Audit Ekstern kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Dari sisi proses tata kelola Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari sisi strukturdan infrastruktur tata kelola maupun proses tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin dari hasil pemeriksaan Audit Ekstern yang telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh KAP yang ditunjuk. 6) Rencana Strategis BPR Dimulai pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola PT. BPR Hariarta Sedana telah menyusun rencana strategis dalam Rencana Jangka Panjang (Business Plan) yang telah sesuai dengan visi dan misi PT. BPR Hariarta Sedana. Dari sisi proses penerapan tata kelola BPR telah menyusun Rencana Bisnis BPR secara realistis, komprehensif dan terukur dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Sehingga dengan kekuatan Pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola penyusunan Rencana Strategis BPR dapat memberikan dampak positif pada hasil tata kelola yang tercermin dari Rencana Jangka Panjang yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 7) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Dimulai pada aspek struktur dan infrastruktur tata kelola PT BPR Hariarta Sedana telah memiliki sistem informasi yang memadai serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dari sisi proses penerapan tata kelola PT. BPR Hariarta Sedana telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan, informasi produk, laporan pengaduan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga dengan kekuatan pelaksanaan penerapan tata kelola baik dari segi struktur dan infrastruktur tata kelola dan proses penerapan tata kelola dapat memberikan dampak positif yang tercermin dari Laporan Tahunan dan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Page 29
IV.
PENUTUP
Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Hariarta Sedana tahun laporan Desember 2016 untuk periode penilaian 31 Desember 2016 yang disusun sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 4/POJK.03/2015 dan disempurnakan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2016. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran BPR.
PT. BPR Hariarta Sedana
Irna Andayani, SE Direktur
Page 30
