1
TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM BERDASARKAN KUHAP Atoy Yoga Prasetya, Asti Handini, Ita Sulistyawati
Abstrak Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan peradilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum terdiri dari dua bagian yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Hal tersebut dilakukan untuk tercapainya Tujuan hukum yaitu dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya hukum dilakukan apabila pelaku masih tidak puas karena putusan hakim yang mungkin dinilai tidak adil dalam kasusnya. Banding pada tingkat pertama karena merasa belum puas dengan. Sedangkan Kasasi merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan terdahulu, dan ini merupakan peradilan terakhir. Upaya peninjauan kembali adalah meninjau kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap KataKunci : Upaya hukum, banding, kasasi, peninjauan kembali. Abstract Legal remedy is the right of the accused or the prosecutor not to accept the court verdict in the form of opposition or appeal or cassation or the right to file a request for reconsideration. Efforts law consists of two parts, namely the usual remedies and extraordinary legal remedy. This is done to achieve the intent of the law is to uphold truth and justice and the rule of law in the society, nation and state. Efforts made law if the perpetrator is still not satisfied that the judge's decision may be considered unfair in his case. Appeal at the first level because it was not satisfied with. While Cassation is the authority of the Supreme Court to re-examine previous decisions, and this is the last trial. Efforts are reviewing the reconsideration decision has binding Keywords: legal remedy, appeal, appeal, judicial review. A. PENDAHULUAN Sejak dulu di Indonesia sudah terjadi kasus-kasus hukum, seperti halnya kasus korupsi, kasus perceraian, dan kasus-kasus yang lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesai hukum yang sekarang agak berbeda dengan penyelesaian hukum pada zaman sebelumnya. Sekarang ini, dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum itu, sebagian besar
2
para pelaku menggunakan berbagai upaya hukum, agar dapat meringankan putusan hukum yang seringan-ringannya. Ada dari mereka yang mengajukan upaya banding, ada juga dari mereka yang menggunakan upaya kasasi ataupun upaya peninjauan kembali (PK). Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan peradilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum terdiri dari dua bagian yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Praktik peradilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menentukan, ”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Hal itu artinya setiap orang yang dihadapkan di pengadilan harus diadili secara adil oleh pengadilan yang bebas, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu perlu adanya pemaparan tentang apa yang dimaksud dengan upaya hukum beserta pembahasannya yakni mengenai upaya hukum yang akan di tempuh apabila pelaku masih tidak puas karena putusan hakim yang mungkin dinilai tidak adil dalam kasusnya. Upaya hukum tersebut meliputi banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang tata cara pengajuan upaya hukum berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)..
B. UPAYA HUKUM BIASA a. Upaya Hukum Banding Banding adalah alat hukum yang merupakan hak terdakwa maupun penuntut umum dengan tujuan supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi. Tujuan dari hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon banding ini senantiasa diperingatkan oleh Hakim kepada Terdakwa setelah putusan
3
diucapkan. Pengadilan Tinggi dapat membenarkan , mengubah, aau membatalkan putusan Pengadilan Negeri (Luhut Pangaribuan, 2013 : 184). Menurut ketentuan pasal 67KUHAP : “Terdakwa atau Penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah
kurang
tepatnya
penerapan
hukum
dan
putusan
pertama
tentang
Pengadilan dalam acara cepat”. Tujuan banding ada dua yaitu a)
Menguji
putusan
pengadilan
tingkat
ketepatannya b) Untuk memeriksa baru untuk keseluruhan perkara itu. Oleh karena itu banding sering disebut juga revisi. Penerikasan banding sebenarkan merupakan suatu penilaian baru. Jadi dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal acara banding yaitu (http://ryandotuwaidan.blogspot.com/2011/05/upaya-hukumpidana.html) : 1. tenggang waktu mengajukan banding yaitu 7 ( tujuh) hari sesudah putusan diajukan atau diberitahukan kepada terdakwa/ jaksa. 2. pencabutan banding dapat dilakukan selama perkara yang dibandingkan belum diputuskan ditingkat pengadilan tinggi dan dalam hal yang demikian itu, tidak boleh mengajukan banding lagi. 3. jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, pengadilan tinggi dengan putusannya dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki . jika perlu pengadilan tinggi dengan
4
keputusannya dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau yang dikuasakan khusus untuk itu atau penuntut umum. Waktu untuk mengajuakan banding adalah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terndakwa yang tidak hadir. (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP). Dalam hal ini panitera mencatat dan membuat akta mengena hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara (Pasal 234 ayat (2) KUHAP). Dalam permintaan banding oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan (Pasal 233 ayat (3) KUHAP). Jika waktu tujuh hari telah lewat tanpa dijatuhkan banding oleh yang bersangkutan maka yang bersangkutan dianggap telah menerima. Putusan (pasal 234 ayat (1) KUHAP) . Dalam hal ini panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akte tersebut pada berkas perkara (pasal 234 ayat (2) KUHAP). Perlu di perhatikan “bebas murni” (bebas dari dakwaan tidak boleh dibanding) dan “bebas tidak murni” adalah suatu putusan yang bunyinya bebas hukum yang di namai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (bedekt onsilag van rechtsvervolging).
b. Upaya Hukum Kasasi Kasasi adalah berasal dari bahasa Perancis, yaitu cassation yang berarti memecah atau membatalkan. Kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang diberikan kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum bila keberatan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Dapat dikatakan bahwa Kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan
5
terhadap putusan perkara pidana yagn diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya (Rusli Muhammad, 2007:266) Kasasi adalah suatu alat yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari Pengadilan-pengadilan terdahulu, dan ini merupakan peradilan terakhir. Menurut ketentuan pasal 244 KUHAP : “Terhadap putusan perkara pidana uang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Pemeriksaan untuk kasasi diatur dalam pasal 244 – 258 KUHAP, dikatakan bahwa : 1) Penuntut umum/terdakwa atau kuasa khusus untuk itu dapat menajukan permohonan kasasi terhadap putusan perkara pidana yang diberitahukan pada tinkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada MA, kecuali terhadap putusan. 2) Permohonan kasasi dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan dapat mengajukan permohonan kasasi ke MA dan selanjutnya pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan kasasi tersebut. 3) Dasar hukum dari permohonan kasasi ini adalah UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang dimuat dalam pasal 22, yang menetapkan bahwa “ terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi pada Mahkamah Agung, oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali UU menentukan lain. 4) Permohonan kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama
6
dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/penasehat hukum atau penuntut umum. Menurut ketentuan pasal 253 KUHAP : “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan : 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang; 3) Apakah
benar
pengadilan
telah
melampaui
batas
wewenangnya. Sejalan dengan pasal 253 ayat (1) KUHAP, pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena : 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.” Dalam hukum Indonesia, Judex facti dan judex jurist adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah judex facti, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. Judex facti memeriksa buktibukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara
7
tersebut. Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut. Umumnya, Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota adalah pengadilan pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, dan bertindak sebagai judex facti. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri, dan memeriksa perkara secara de novo. Artinya, Pengadilan Tinggi memeriksa
ulang
bukti-bukti
dan
fakta
yang
ada
(http://id.wikipedia.org/wiki/Judex_facti_dan_judex_juris ). Hak Jaksa Penuntut Umum dihadapan hukum dalam memperjuangkan keadilan para pencari keadilan atau masyarakat luas yang secara konkritnya bagi Jaksa Penuntut Umum tidak ada dasar hukum pengaturannya dalam KUHAP untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan negeri terlalu ringan. Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusanputusandari pengadilan terdahulu, dan ini merupakan pengadilan terakhir ( J.T.C Simorangkir, 2000:81) Tujuan Kasasi ialah menciptakan kesatuan penerapan hunkum dengan
jalan
bertentangan
membatalkan dengan
membatalkan
undang-undang
atau
putusan
yang
keliru
dalam
menerapkan hukum ( Andi Hamzah, 1996:307) Tujuan Kasasi antara lain adalah ( M. Yahya Harahap, 2010:539) : a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili
perkara
benar-benar
ketentuan undang-undang.
dilakukan
menurut
8
b. Menciptakan dan membentuk hukum baru Mahkamah Agung menciptakan “hukum baru” dalam bentuk Yurisdiksi. c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum Tujuan lain daripada pemeriksaan Kasasi bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau unfied legal frame work dan unified legal opinian. Dengan
adanya
putusan
Kasasi
yang
menciptakan
yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum Kasasi, dapat terhindar kewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kependudukan yang dimilikinya. Tujuan lain daripada pemeriksaan Kasasi bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau unfied legal frame work dan unified legal opinian. Dengan adanya putusan Kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan
keseragaman
pandangan
dan
titik
tolak
penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum Kasasi, dapat terhindar kewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kependudukan yang dimilikinya. ( M. Yahya Harahap, 2010:539) Berdasarkan pasal 253 ayat (1) KUHAP diatur secara singkat mengenai alasan mengajukan kasasi yaitu pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan : a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
9
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang; c. Apakah
benar
pengadilan
telah
melampaui
batas
wewenangnya. Putusan yang dapat dikasasi ( M. Yahya Harahap, 2010:542) : a) Terhadap semua putusan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir. Jenis perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam kedudukannya sekaligus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang terhadap putusan tidak dapat diajukan permohonan banding. b) Terhadap semua putusan Pengadilan Tinggi yang diambilnya pada tingkat Banding. Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan permohonan Banding, dan terhadap putusan itu diajukan permohonan Banding, terhadap putusan Banding tersebut dapat diajukan permohonan Kasasi. c) Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan Kasasi, akan tetapi larangan tersebut di singkirkan oleh Mahkamah Agung secara contra legem, yakni praktek dan penerapan hukum yang secara
terang-terangan
“bertentangan
dengan
undang-
undang” Berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan Kasasi, akan tetapi larangan tersebut di singkirkan oleh Mahkamah Agung secara contra legem, yakni praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan “bertentangan dengan undang-undang” ( M. Yahya Harahap, 2010:542) Syarat-syarat
untuk
mengajukan
kasasi
ialah
(http://makalahkuliahaku.blogspot.com/2013/05/kasasi.html) : a. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi.
10
b. Diajukan masih dalam tengggang waktu kasasi. c. Putusan atau penetapan judec factie, menurut hukum dapat dimintakan kasasi. d. Membuat memori kasasi. e. Membayar panjar biaya kasasi. f. Menghadap ke Kepaniteraan PA yang bersangkutan. Tata cara pengajuan Kasasi adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 245 KUHAP, yaitu pertama dilakukan dengan mengajukan permohonan Kasasi yang disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, dalam jangka waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberikan kepada terdakwa ( Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Setelah permintaan Kasasi tersebut diajukan, baik oleh terdakwa maupun penuntut umum, oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara ( Pasal 245 ayat (2) KUHAP). Surat keterangan yang dimaksu disini adalah yang dikenal dengan nama “akta permohonan Kasasi”. Selanjutnya setelah permohonan dari pihak yang satu tersebut kepada pihak yang lain ( Pasal 245 ayat (3) KUHAP).
C. UPAYA HUKUM LUAR BIASA Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa. Upaya ini diajukan terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan. Upaya hukum tersendiri luar biasa terdiri Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali (PK).
11
a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung. Kasasi demi kepentingan hukum secara formal didasarkan pada pasal 259 KUHAP, yang menentukan sebagai berikut: Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata maupun tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan hanya satu kali. Dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak-pihak yang berperkara, artinya ialah tidak menunda pelaksanaan putusan dan tidak mengubah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam peraturan lama kasasi demi kepentingan hukum ini telah diatur bersama kasasi biasa dalam satu pasal yaitu pasal 17 undang-unbdang makamah Agung (undang-undang Nomer 1 Tahun 1950). Yang mengatakan bahfwa kasasi dapat dilakukan atas
permohonan
pinhak
yang
berkepentingan
atau
atas
permohonan Jaksa Agung karena jabatannya. Dengan pengertian bahwa kasasi atas peremohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hokum dengan tidak dapat merugikan pihakpihak yang berkepentingan. Jadi hanya dibedakan kasasi pihak dan kasasi jabatan Jaksa Agung. Kasasi karena Jabatan ini yang sama dengan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hokum luar biasa menurut KUHAP.
12
Menurut pasal 259 ayat (1) KUHAP Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali permohonan kasasi terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap dari pengadilan selain daripada Mahkamah Agung, demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada upaya hukumk biasa yang dapat dipakai. Permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama, disertai risalah yang menjadi alasa, kemuddian panitera meneruskan kepada yang berkepentingan (pasal 260 KUHAP). Salinan keputusan Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan, disertai berkas perkara. (pasal 261 KUHAP). Ketentuan kasasi demi kepentingan hokum bagi pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum berlaku juga bagi pengadilan militer (Pasal 262 KUHAP). Pada umumnya sama saja dengan kasasi biasa, kecuali dalam kasasi demi kepentingan hukum ini penasehat hukum tidak lagi dilibatkan : 1) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. 2) Peemohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali saja oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari hukuman semula yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. Peninjauan Kembali (PK) Terpidana
atau
ahli
waris
berhak
mengajukan
permohonanPeninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Permohonan PK hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali. PK dapat dimintakan atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai
13
kekuatan hukum tetap di semua tingkat pengadilan. Akan tetapi pasal 263 ayat (1) KUHAP, terhadap putusan bebas, atau dari segala tuntutan hukum, tetapi dapat diajukan PK. Tata
cara
peninjauan
kembali
adalah
sebagai
berikut
(http://ryandotuwaidan.blogspot.com/2011/05/upaya-hukumpidana.html) : 1) Permintaan
peninjauan
kembali
kepada
panitera
pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama; 2) Permintaan itu oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditanda tanganioleh panitera serta pemohon dicatat dalam daftar dan dilampirkan dalam berkas perkara 3) Pengadlan negeri yang menerima permintaan peninjauan kembali baik oleh penuntut umu atau terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permintaan yang satu pihak ke pihak lainnya. 4) Permohonan PK kembali untuk dibatasi dengan sesuatu jangka waktu; 5) Bila pemohon adalah orang yang kurang tahu tentang hukum , panitera menanyakan alasan diajukannya PK; 6) Ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan PK, untuk memeriksa apakah permintaan PK itu memenuhi alasan 7) Dalam pemeriksaan itu pemohon dan JPU hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya 8) Atas permintaan tersebut dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pemohon, hakim, jaksa dan panitera dan berdasarkan berita acara tersebut dibuat acara pendapat yang ditandatangani hakim dan panitera.
14
9) Ketua pengadilan melanjutkan permintaan PK yang dilampiri berkas semula , berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada MA yang tembusan dsurat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa 10) Dalam hal perkara yang dimintakan PK adalah putusan pengadilan banding maka tembusansurat pengantar terrsebut harus dilampiri tembusan pemeriksaan serta berita
acara
kepada
pengadilan
banding
yang
bersangkutan 11) Ketua pengadilan negeri mengirimkan surat PK itu beserta berkasnya kepada MA disertai penjelasan Pasal 263 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: 1) Apabila terdapat keadaan baru yang dapat menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas darisegala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; 2) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan sesuaru telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan dengan satu dengan yang lain; 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
D. PENUTUP Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam peradilan hukum ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum
15
luar biasa, yang didalamnya menyangkut upaya banding, upaya kasasi, dan upaya peninjauan kembali (PK). Upaya banding adalah memohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama. Sedangkan Kasasi adalah suatu alat yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari Pengadilanpengadilan terdahulu, dan ini merupakan peradilan terakhir. Upaya peninjauan kembali adalah meninjau kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain.
DAFTAR PUSTAKA
Buku : Hamzah, Andi.2011. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika. Simorangkir, J.C.T.2000. Kamus Hukum J.T.C Simorangkir. Jakarta: Sinar Grafika. Pangaribuan, Luhut.2013. Hukum Acara Pidana, Jakarta: Papas Sinar Sinanti. Harahap, M.Yahya.2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika. Muhammad, Rusli.2011. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press Peraturan Perundang-Undangan : Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana
16
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Internet : (http://id.wikipedia.org/wiki/Judex_facti_dan_judex_juris ) , Diakses pada tanggal 2 April 2014 pukul 18.50 WIB ( http://makalahkuliahaku.blogspot.com/2013/05/kasasi.html ), Diakses pada tanggal 2 April 2014 pukul 19.15 WIB (http://ryandotuwaidan.blogspot.com/2011/05/upaya-hukum-pidana.html), Diakses pada tanggal 2 April 2014 pukul 19.30 WIB
17
KORESPONDENSI NAMA
ATOY YOGA PRASETYA
ALAMAT
GEDONGAN RT01-RW05 COLOMADU, KARANGANYAR
EMAIL
[email protected]
No.TELP
085647098784
NAMA
ASTI HANDINI
ALAMAT
JL.ARIMBI B/1 RT02-RW02, PERUM GRIYA MUKTI JATEN-KARANGANYAR
EMAIL
[email protected]
No.TELP
085740516408
NAMA
ITA SULISTYAWATI
ALAMAT
JL.ANGSANA 17 RT03-RW18, JATEN, KARANGANYAR
EMAIL
[email protected]
No.TELP
083865596083
