UPAYA HUKUM (BAB XVII KUHAP)
Welin Kusuma
ST, SE, SSos, SH, SS, SAP, MT, MKn, RFP-I, CPBD, CPPM, CFP®, Aff.WM, BKP http://peradi-sby.blogspot.com http://welinkusuma.wordpress.com/advokat/
Upaya Hukum adalah Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa : Perlawanan atau 2. Banding atau 3. Kasasi atau 4. Hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU (Pasal 1 (12) KUHAP). 1.
Upaya Hukum Dalam Teori 1. 2. 3. 1. 2.
Upaya Hukum Biasa : Perlawanan Banding Kasasi Upaya Hukum Luar Biasa : Peninjauan Kembali (PK) Kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung.
Perlawanan 1. 2.
3. 4. 5.
Perlawanan sering disebut sebagai verzet yang bersifat insidentil dan bukan ditujukan bukan atas putusan akhir. Perlawanan diajukan dalam hal : Atas perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 29 (2) KUHAP. Penuntut umum berkeberatan terhadap penetapan pengadilan negeri yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksanya (Pasal 149 (1) huruf a KUHAP. Penuntut umum berkeberatan atas diterimanya eksepsi penasehat hukum (Pasal 156 (3) KUHAP. Penasehat hukum berkeberatan atas ditolaknya eksepsi (Pasal 156 (4) KUHAP. Perlawanan atas keputusan sela.
Tenggang waktu Perlawanan
Tidak ada pengaturan waktu,jadi boleh sewaktuwaktu,terhadap keberatan atas penahanan (Pasal 29 (2) KUHAP. Perlawanan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pasal 149 (1) KUHAP,ditentukan 7 hari. Perlawanan atas ketentuan pasal 156 (3) KUHAP tidak ditentukan batas waktunya.
Banding
Upaya hukum atas kekeliruan atau kekhilafan hakim misalnya tidak mempertimbangkan semua hal-hal berkenaan dengan facta-facta yang terungkap di persidangan atau keliru menerapkan unsur-unsur tindak pidana.
Tujuan Banding
Para atau pihak yang berkepentingan berpendapat Hakim tingkat pertama telah melakukan kesalahan atau kekeliruan. Putusan Hakim telah dibuat secara se wenangwenang dengan penyalahgunaan jabatan. Adanya idealisme para atau pihak agar Pengadilan tingkat banding melakukan pengawasan.
Akibat Banding
Konsekuwensi banding berakibat putusan hakim tingkat pertama menjadi mentah,sehingga kewenangan seluruhnya berada pada hakim tingkat banding. Kewenangan meliputi Pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perkara dan putusan dilakukan oleh hakim tingkat banding. Kewenangan penahanan beralih ke tingkat banding sejak adanya pengajuan banding (Pasal 238 (2) KUHAP).
Tenggang Waktu Pengajuan 1. Banding diajukan 7 hari sejak diucapkan putusan/dijatuhkan, dan 2. Atau dalam waktu 7 hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa yang tidak hadir. Catatan : Lewatnya waktu tersebut berakibat putusan memiliki kekuatan hukum yang pasti (inkracht),Panitra dilarang menerima permohonan banding yang telah lewaat waktu,dan ia membuat penolakan permohonan banding yang diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri.
Memori Banding Tidak ada keharusan membuat atau mengajukan memori Banding (“hak”),dan batas waktunya hanya dibatasi sepanjang belum diperiksa/diputus di tingkat banding. Isi memori banding : 1. Memuat tanggapan atas sebagian atau seluruh pemeriksaan dan putusan pengadilan. 2. Tanggapan meliputi arti seluas-luasnya meliputi penerapan hukum,penafsiran hukum serta kewenangan mengadili dan penilaian atas keadaan dan pembuktian. 3. Tanggapan dapat pula mengemukakan hal-hal baru dan memerlukan pemeriksaan tambahan. Catatan : Pihak lawan dapat mengajukan contra memori banding.
Penolakan Banding
1. 2.
3.
Tidak semua putusan hakim tingkat pertama dapat dibanding (Pasal 67 KUHAP), yaitu : Putusan Bebas (vrjispraak) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum(onslaag van rechtsvervolging) Putusan acara cepat.
Tindakan sebelum berkas perkara di tingkat banding
Pemohon banding membuat memori banding (“tidak wajib”).Memori banding dibuat setelah mempelajari secara seksama isi putusan terutama bagian bagian pertimbangan. Mempelajari dan berkas perkara khususnya tentang alat/barang bukti-inzage (Pasal 236 KUHAP).Inzage adalah merupakan hak sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum yaitu dalam waktu 7 hari sebelum berkas perkara dikirim oleh Panitra ke Pengadilan Tingkat banding.
Putusan Tingkat Banding 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menguatkan putusan pengadilan negeri (secara murni atau tambahan pertimbangan atau pertimbangan lain). Mengubah atau memperbaiki amar putusan pengadilan negeri. Membatalkan putusan pengadilan negeri. Ada perbedaan penilaian atas nilai pembuktian. Isi dakwaan bukan merupakan tindak pidana. Surat dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Kewenangan penuntutan telah daluwarsa. Delik aduan yang tidak disertai pengaduan. Tidak ada kewenangan untuk mengadili. Putusan tidak memuat secara rinci sesuai ketentuan pasal 197 (1)KUHAP.
Hal-hal khusus (Pasal 157 yo 220 KUHAP)
Ada hubungan kekeluargaan,keluarga sedarah atau semenda. Kekeluargaan tersebut berlaku bagi Hakim,jaksa dan panitra.
Pengiriman Putusan dan Berkas Perkara
Berkas Perkara adalah meliputi ; berita acara penyidikan,pemeriksaan di Pengadilan Negeri semua alat dan atau barang bukti di pengadilan negeri. Salinan putusan pengadilan tinggi (asli putusan PT merupakan dokument di PT yang bersangkutan. Catatan : Pasal 243 ayat (1) menentukan salinan putusan dan berkas perkara dikirimkan dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan.(das sollen).
Kasasi
Kasasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut :Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu tidak sesuai dengan Undangundang.
Kasasi (Bab XVII Pasal 244-258 KUHAP)
1. 2. 3.
Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir bagi semua lingkungan peradilan (Tingkat pertama dan banding). Tujuan Kasasi : Memperbaiki putusan pengadilan bawahan Pembentukan hukum baru. Pengawasan terciptanya penerapan hukum yang seragam (yurisprudensi). Catatan : Putusan terakhir diluar MA,terkecuali Putusan bebas dapat diajukan kasasi ke MA (Pasal 224 KUHAP).
Putusan Yang Dikasasi (Pasal 244 KUHAP)
Putusan pidana di tingkat terakhir. Dikecualikan putusan MA dan putusan bebas (Terobosan,Putusan MA Reg No.275 K/Pid/1983,kasus Natalegawa, terjadi: ius contra legem. Terdakwa dan/atau Penuntut umum berhak mengajukan kasasi.
Tenggang waktu Kasasi
Diajukan dalam kurun waktu 14 hari sejak putusan dijatuhkan. Lewatnya waktu mengakibatkan hak kasasi gugur dan putusan menjadi final atau inkracht. Memori kasasi harus disampaikan 14 hari sejak menyatakan kasasi,demikian pula kontra memori kasasi harus disampaikan pula 14 hari sejak diterimanya memori kasasi. Catatan : Tambahan memori dan/atau contra memori kasasi harus diajukan dalam kurun waktu 14 hari juga.
Alasan Kasasi
1.
2.
3.
Permohonan dan isi pengajuan kasasi dilakukan untuk menjawab pertanyaan (Pasal 253 KUHAP) : Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditrapkan atau ditrapkan tidak sebagaimana mestinya. Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
Dasar Pemeriksaan Kasasi
Berkas perkara yang diterima oleh MA ; berita acara yang dibuat oleh penyidik,berita acara sidang,suratsurat yang ada selama persidangan berlangsung dan putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau terakhir. Bilamana dipandang perlu MA dapat memeriksa saksi,terdakwa atau penuntut umum atau memerintahkannya kepada pengadilan di bawahnya tentang apa yyang diinginkannya (Pasal 253 ayat (3) KUHAP).
Isi Putusan Kasasi
Menyatakan kasasi tidak dapat diterima,bila kasasi diajukan terlambat,tidak mengajukan memori kasasi,memori kasasi diajukan terlambat. Menolak Permohonan kasasi. Mengabulkan permohonan kasasi
Pemberitahuan Putusan kasasi 1.
2.
3.
Oleh Mahkamah Agung diberitahuan : Petikan Putusan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya dan jaksa penuntut Umum. Salinan putusan disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya dan jaksa penuntut umum setelah menerima putusan kasasi. Juga kepada penyidik disampaikan pula salinan putusan.
Upaya Hukum Luar Biasa
Bab XVIII Bagian Ke-satu menyebut pemeriksaan Kasasi demi kepentingan hukum. Bab XVIII Bagian ke-dua menyebut Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
