TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN WASIAT SECARA ONLINE

TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN WASIAT SECARA ONLINE Fanny Levia Erni Agustin

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Kampus B, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya Email: [email protected], [email protected]

Abstract Testament is the last will of a testator toward his wealth that will be executed after death. Each type and form of the will can be made either in an authentic deed before a public notary or privately made deed. The duty and responsibility of notary is to save and send a list of wills that have been made to the Property and Heritage Agency (BHP) and Central Register of Wills (DWP). In order to implemet the efficiency of the registration system, on March 28, 2014, the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Kemenkumham) has launched the online system for wills registration by the Notary. But in practice, there are still many who have not registered Notarial wills online to Kemenkumham. From this condition the issue is regarding the legal effect of the deed not registered online and the liability of notaries who do not register the will online. This paper is a normative legal research using statute, conceptual and historical approach. The study concluded that the status of a will that is not registered online at Kemenkumham is still as authentic documents, but it does not meet the principle of publicity that may result in the lack of knowledge of the heirs or the third parties. If there are losses, then heirs may sue the notary on the basis of onrechtmatigedaad where the notary did not meet its legal obligations. Key words: online registration, testament, liability, notary

Abstrak Wasiat merupakan kehendak terakhir dari seorang pewaris terhadap harta kekayaan miliknya yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya ke Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DWP). Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) melakukan launching sistem pendaftaran wasiat secara online oleh Notaris. Namun pada prakteknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan wasiat secara online ke Kemenkum HAM RI. Dari hal tersebut muncul isu hukum mengenai akibat hukum dari akta wasiat yang tidak didaftarkan secara online dan mengenai tanggung gugat notaris yang tidak mendaftarkan wasiat secara online. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan secara online pada Kemenkumham adalah tetap sebagai akta otentik, namun tidak memenuhi asas 141

DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.8

142

ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 1, April 2017, Halaman 141-162

publisitas yang dapat membuat pihak ketiga atau ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditujukan bagi mereka. Apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan, maka ahli waris dapat menggugat notaris atas dasar perbuatan melanggar hukum dimana notaris yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Kata kunci: pendaftaran online, wasiat, tanggung gugat, notaris

Latar Belakang

ahli

warisnya

menurut

undang-undang,

berusaha

sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak

memenuhi kebutuhannya sehari-hari agar

telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

tetap dapat bertahan hidup. Namun, tidak

Dalam BW ada dua cara untuk mendapatkan

semua orang akan menemui kemudahan

harta warisan, yaitu:

dalam berusaha. Bagi mereka yang memiliki

a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan

Setiap

orang

tentu

akan

kemampuan lebih, untuk mengumpulkan atau memiliki harta benda tentu bukanlah sesuatu yang sulit. Harta yang telah dikumpulkan semasa hidup, tentunya tidak akan dibawa

undang-undang (ab intestate) ; b. Karena seseorang ditunjuk dalam surat wasiat (testamentair).2 Orang yang memiliki harta terkadang

mati. Pada umumnya, harta dari seseorang

berkeinginan

agar

hartanya

kelak

jika

yang telah meninggal dunia akan jatuh kepada

ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai

keluarga dan orang terdekatnya atau yang lebih

kebutuhan ahli waris. Untuk itu hukum

dikenal juga sebagai ahli waris yang mana

memperbolehkan si pemilik harta memberikan

hal ini diatur dalam hukum waris. Menurut

hartanya menurut keinginannya sendiri dimana

Klaassen-Eggens, hukum waris adalah hukum

hal ini menyimpang dari ketentuan hukum

yang mengatur tentang perpindahan harta

waris, ini adalah wajar sebab pada prinsipnya

kekayaan dan terjadinya hubungan-hubungan

seorang pemilik harta bebas memperlakukan

hukum sebagai akibat kematian seseorang.1

hartanya sesuai keinginannya.3 Tetapi, dalam

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal

kenyataannya tidak sedikit terjadi konflik

830 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut

dalam hal pembagian harta benda yang

BW) yang menyatakan bahwa pewarisan

ditinggalkan atau yang disebut juga harta

hanya berlangsung karena kematian dimana

peninggalan oleh si pemilik benda.

dalam

Berkaitan dengan hal tersebut, pemilik

ketentuan Pasal 874 BW yang menegaskan

benda atau dalam hal ini disebut juga pewaris,

bahwa segala harta peninggalan seorang yang

membuat sebuah wasiat yang berkaitan

meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian

dengan harta peninggalannya. Wasiat ini

ketentuan

ini

selanjutnya

diatur

1 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 1. 2 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 82. 3 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 82.

Fanny Levia, Erni Agustin, Tanggung Gugat Notaris dalam Pelaksanaan Pendaftaran ...

143

dibuat semasa si pewaris masih hidup dan

testament di luar negeri dan pembuatan

baru akan berlaku sejak pewaris meninggal

testament dalam keadaan luar biasa.5

dunia. Yang dimaksud dengan wasiat atau

Setiap jenis dan bentuk wasiat di atas dapat

testament itu sendiri menurut Pasal 875 BW

dibuat baik dalam akta otentik di hadapan

ialah suatu akta yang memuat pernyataan

notaris maupun akta bawah tangan. Notaris

seseorang tentang apa yang dikehendakinya

bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan

akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan

dan mengirim daftar wasiat yang telah

yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

dibuatnya ke Balai Harta Peninggalan (BHP)

Pewarisan dengan akta wasiat (testament

dan Daftar Pusat Wasiat (DWP). Di dalam

acte) sudah dikenal sejak jaman Romawi.

Rancangan Undang-Undang Balai Harta

Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta

Peninggalan pada Pasal 3 huruf b disebutkan

wasiat (testament acte) menjadi suatu hal yang

bahwa Balai Harta Peninggalan mempunyai

utama. Pada jaman Kaisar Justinianus, hukum

tugas melaksanakan penyelesaian pembukaan

Romawi mengenal dua bentuk testament,

dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan

yaitu lisan dan tertulis. Pada waktu membuat

peraturan perundang-undangan.

testament, baik tertulis maupun lisan, harus

Seiring perkembangan dan perubahan

hadir tujuh orang saksi. Pada testament yang

sistem Hukum di Indonesia, pada tahun 1987

tertulis, para saksi harus ikut menandatangani

semua perwakilan Balai Harta Peninggalan

surat yang memuat kehendak terakhir dari si

(BHP) di seluruh Indonesia dihapuskan

pewaris itu. Sedangkan pada testament yang

sesuai Keputusan Menteri Kehakiman R.I.

lisan, para saksi cukup mendengarkan saja

Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini

apa yang diterangkan oleh si pewaris.4

hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan

Wasiat sendiri terdiri dari jenis dan bentuk

di Indonesia, yaitu di Jakarta, Semarang,

yang berbagai macam. Dilihat dari isinya,

Surabaya, Medan dan Makassar dan masing-

wasiat terbagi menjadi dua, yaitu wasiat yang

masing meliputi wilayah kerja daerah tingkat I

berisi erfstelling atau wasiat pengangkatan

dan tingkat II. Untuk Balai Harta Peninggalan

waris dan wasiat yang berisi hibah (hibah

(BHP) Jakarta, mempunyai 8 (delapan)

wasiat) atau legaat. Sedangkan dari bentuknya,

wilayah kerja meliputi DKI Jakarta, Jawa

wasiat terbagi atas wasiat yang harus ditulis

Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan,

sendiri (Olographis Testament), wasiat umum

Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan

(Openbaar Testament), wasiat rahasia atau

Barat. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan

testament tertutup (Geheim), pembuatan

Hak Asasi Manusia RI tanggal 1 Maret 2005

4 Mireille Titisari Miarti Prastuti, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang dibuat di hadapannya”, Tesis Program Magister Kenotariatan, (Semarang: UNDIP, 2006), http://eprints.undip. ac.id/15710/1/M._Titisari_Miarti_Prastuti.pdf., diakses 10 Desember 2016. 5 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 107.


144

Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang

huruf I atau daftar nihil daftar wasiat pada

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

kementerian yang menyelenggarakan urusan

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

pemerintahan di bidang hukum dalam waktu

Republik Indonesia, BHP merupakan Unit

5 (lima) hari pada minggu pertama setiap

Pelaksana Teknis yang berada di Lingkungan

bulan berikutnya. Namun, di dalam Undang-

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Undang Jabatan Notaris yang baru ini tidak

Hak Asasi Manusia dibawah Divisi Pelayanan

menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap

Hukum dan HAM, namun secara teknis

keterlambatan, baik keterlambatan tentang

bertanggung jawab langsung pada Direktorat

daftar akta wasiat kepada Kemenkum HAM

Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui

RI dan keterlambatan tentang pengiriman

Direktorat Perdata.

pencatatan repertorium.

Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi

Pasal 943 BW mengatur bahwa tiap-tiap

dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal

Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di

28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan

antara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa

HAM

(selanjutnya

pun juga harus, setelah si yang mewariskan

disebut Kemenkum HAM RI) mengeluarkan

meninggal dunia, memberitahukannya kepada

sistem pendaftaran wasiat secara online oleh

semua yang berkepentingan. Berdasarkan

Notaris. Selanjutnya, telah diterbitkan pula

ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor

bahwa Notaris memiliki fungsi penting dalam

60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan

pembuatan akta wasiat dari proses awal hingga

Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat

akhir sehingga akta wasiat tersebut memiliki

Keterangan Wasiat Elektronik (selanjutnya

kekuatan hukum yang mengikat.

disebut

Republik

Indonesia

Permenkumham

No.

60/2016)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,

sebagai landasan untuk pelaporan wasiat

maka dalam tulisan ini mengkaji permasalahan

yang dilakukan secara online. Namun, pada

yang berkaitan dengan Notaris khususnya

prakteknya masih banyak Notaris yang

mengenai “Tanggung Gugat Notaris Dalam

belum mendaftarkan wasiat secara online ke

Pelaksanaan

Kemenkum HAM RI. Sedangkan Pasal 16

Online”. Rumusan masalah yang dikaji dalam

ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2

artikel ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

a. Akibat hukum dari wasiat yang tidak

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

didaftarkan secara online di Kementerian

Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN)

Hukum dan HAM RI.

Pendaftaran

Wasiat

Secara

menyatakan

bahwa

dalam

menjalankan

b. Tanggung gugat notaris yang tidak

jabatannya,

Notaris

wajib

mengirimkan

mendaftarkan wasiat secara online pada

daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam

Kementerian Hukum dan HAM RI.


Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum

normatif,

Jenis-jenis wasiat Wasiat (testament), yaitu pernyataan

menggunakan

seseorang mengenai apa yang dikehendaki

beberapa pendekatan masalah, antara lain

setelah meninggal dunia. Pada asasnya suatu

dengan pendekatan undang-undang (statute

pernyataan kemauan adalah datang dari satu

approach) yang dilakukan dengan menelaah

pihak saja (eenzigdig) dan setiap waktu dapat

semua undang-undang dan regulasi yang

ditarik kembali oleh yang membuatnya.

berkaitan dengan isu hukum yang sedang

Penarikan kembali itu (herrolpen) boleh

ditangani, pendekatan konseptual (conceptual

secara tegas (uitdrukkelijk) atau secara diam-

approach)

diam (stilzwijgend).7

yang

dengan

1.

145

mana

pendekatan

ini

mengacu pada definisi, konsep serta pendapat/

Wasiat menurut Pasal 875 BW adalah

argumentasi para ahli hukum, selain itu

suatu akta yang berisi pernyataan seseorang

digunakan juga pendekatan historis (historical

tentang apa yang akan terjadi setelah ia

approach) yang dilakukan dalam kerangka

meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik

pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu

kembali. Pernyataan dimaksud berkaitan

ke waktu dimana peneliti juga dapat memahami

dengan harta peninggalan milik seseorang

perubahan dan perkembangan filosofi yang

yang berdasarkan Pasal 874 BW bahwa segala

melandasi aturan hukum tersebut. Berkaitan

harta peninggalan seseorang yang meninggal

dengan masalah mendasar dari artikel ini

dunia pada prinsipnya adalah kepunyaan

adanya norma yang kabur mengenai akibat

sekalian ahli warisnya. Menurut undang-

hukum dari wasiat yang tidak didaftarkan

undang, terhadap hal itu dengan surat wasiat

secara online di Kementerian Hukum dan

telah diambil suatu ketetapan yang sah.8

HAM RI dan tanggung gugat notaris yang

Suatu wasiat (testament) harus dalam

terlambat mendaftarkan wasiat secara online

bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di

pada Kementerian Hukum dan HAM RI.

bawah tangan maupun dengan akta otentik.

6

Pembahasan A. Akibat Hukum dari Wasiat yang Tidak Didaftarkan secara Online di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, testament merupakan pernyataan mengenai suatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi, testament

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 133. 7 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdat, Cetakan XXXII, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 107. 8 Maman Suparman, op.cit., hlm. 105.

146


baru mempunyai akibat sesudah si pewaris

lagi dalam olografis dan rahasia.12

meninggal dunia.9

Dilihat

Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus

jenisnya,

wasiat

dapat

dibedakan menjadi 2 yaitu: a. Wasiat yang berisi erfstelling atau wasiat

menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris

dari

pengangkatan waris.

Pasal 954 BW menyatakan bahwa yang

dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang

dimaksud dengan wasiat pengangkatan

terpenting dan khas dalam setiap surat wasiat,

waris adalah wasiat dengan mana orang

yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali

yang mewasiatkan, memberikan kepada

oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan

orang atau lebih dari seorang, seluruh atau

tindakan

adalah

sebagian (setengah atau sepertiga dari

merupakan perbuatan hukum yang sifatnya

harta kekayaannya, kalau ia meninggal

sangat pribadi.10 Pasal 930 BW melarang

dunia). Mereka yang mendapat harta

bahwa surat wasiat dibuat oleh dua orang

kekayaan menurut pasal itu disebut waris

atau lebih. Ketentuan ini ada hubungannya

di bawah tetelum.

membuat

surat

wasiat

dengan sifat khusus dan penting suatu surat

b. Di dalam Pasal 957 BW mengatur

wasiat, yaitu bahwa surat wasiat selalu dapat

tentang wasiat yang berisi hibah (hibah

dicabut. Apabila undang-undang mengijinkan

wasiat) atau legaat. Ketetntuan ini

beberapa orang membuat wasiat dalam surat

menyatakan bahwa hibah wasiat adalah

wasiat, maka dalam hal pencabutan dapat

suatu penetapan wasiat yang khusus,

timbul kesulitan. Alasan utama larangan

dengan mana si yang mewariskan kepada

tersebut adalah kerahasiaan isi wasiat.11

seorang atau lebih memberikan beberapa

Pasal 931 BW menentukan bahwa surat

barang-barangnya

dari

suatu

jenis

wasiat dapat dibuat dengan tiga macam cara

tertentu, seperti misalnya segala barang-

yaitu dengan suatu akta olografis atau ditulis

barang bergerak atau tak bergerak, atau

tangan; dengan akta umum; atau dengan

memberikan hak pakai hasil atas seluruh

penentuan rahasia atau tertutup. Pembagian

atau sebagian harta peninggalannya.13

testament menurut bentuknya dapat dilakukan

Sedangkan menurut Pasal 931 BW ada

dalam dua macam, yaitu dengan akta umum

tiga bentuk surat wasiat, yaitu wasiat yang

dan tidak dengan akta umum, yang dibedakan

harus ditulis sendiri (olographis testament),

9 Ibid. 10 Eman Suparman, op.cit., hlm. 98. 11 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 267. 12 R. Soetojo Prawirohamidjojo, op.cit., hlm.176. 13 Maman Suparman, op.cit., hlm. 107.


147

wasiat umum (openbaar testament), dan

menentukan bahwa apabila surat wasiat

wasiat rahasia.

tersebut setelah berada dalam penyimpanan

Mengenai wasiat yang harus ditulis

notaris, kekuatannya sama dengan surat

sendiri (Olographis Testament), Pasal 932 BW

wasiat umum (openbaar testament). Dalam

memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

hal ini seluruhya dikerjakan oleh notaris.

1. Wasiat

Wasiat olographis ini juga sewaktu-waktu

harus

ditulis

sendiri

dan

dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya,

ditandatangani oleh pewaris. 2. Harus diserahkan atau disimpan sendiri

hal ini ditegaskan dalam Pasal 934 BW.

oleh notaris. Hal-hal atau peristiwa

Penarikan wasiat ini dapat dilakukan dengan

yang dibuatkan suatu akta disebut akta

cara yang bersangkutan datang kepada notaris

penyimpanan notaris (akta van depot)

dimana wasiat itu disimpan. Selanjutnya ia

dan akta ini harus ditandatangani oleh :

menyatakan kehendaknya untuk meminta

a. Yang membuat wasiat;

kembali wasiat yang pernah disimpan tersebut

b. Notaris;

dan dibuatkan akta tersendiri untuk disimpan

c. Dua orang saksi.

oleh notaris.

3. Jika wasiat disampaikan secara tertutup

Pelaksanaan wasiat olographis dan wasiat

(dalam sampul tertutup), maka hal tersebut

pada umumnya sama, yakni setelah orang

harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan

yang membuat wasiat itu meninggal dunia.

di atas sampul itu harus diberi catatan

Jika wasiat itu dalam keadaan tertutup, maka

bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan

notaris yang menyimpannya membawa wasiat

catatannya harus ditandatangani. Apabila

itu ke Balai Harta Peninggalan (selanjutnya

wasiat

keadaan

disebut BHP). Oleh BHP wasiat itu dibuka

terbuka, maka akta dapat ditulis di bawah

karena notaris tersebut tidak berwenang

surat wasiat itu sendiri.14

membukanya. Pembukaan wasiat olographis

diserahkan

Code,

dalam

berlakunya

harus dibuatkan aktanya yang dinamakan

testament olographis, tidak ada syarat bahwa

proses verbal akta dan harus disebutkan

harus disimpan oleh notaris. Pewaris dapat

pula keadaan isi wasiat tersebut. Setelah

menggunakan seluruh harta peninggalannya

wasiat dibuka dan dibuatkan aktanya, BHP

dengan surat yang ditulis, ditandatangani

menyerahkan kembali pelaksanaan wasiat

serta ditanggali dan disimpannya sendiri.15

tersebut kepada notaris yang menyimpannya.16

Kekuatan pembuktian wasiat olographis

Selanjutnya adalah wasiat umum atau

ditentukan dalam Pasal 933 BW yang

openbaartestament yaitu yang dibuat oleh

Menurut

untuk

14 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Cetakan Ke-Empat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 17. 15 R. Soetojo Prawirohamidjojo, loc.cit.


148

notaris. Dalam hal ini, pihak yang ingin

keterangan

membuat wasiat datang sendiri menghadap

Pendapat kedua ini juga dianut oleh

notaris

Wirjono Prodjodikoro.

dan

menyatakan

kehendaknya.

itu

dianggap

betul.

Selanjutnya notaris membuatkan wasiat yang

4. Jika keterangan pewaris dinyatakan tanpa

dikehendaki oleh orang yang menghadap

hadirnya para saksi dan dari wasiat telah

tersebut. Wasiat umum diatur dalam Pasal 938

dibuat oleh notaris, maka pewaris harus

dan 939 BW, yaitu sebagai berikut:

menerangkan sekali lagi di hadapan para

1. Harus dibuat dihadapan notaris dan

saksi tentang maksud dibuatnya surat

dihadiri oleh dua orang saksi atau empat

wasiat. Kemudian konsep itu dibaca

orang saksi khusus untuk pembuatan akta

lagi dengan hadirnya para saksi. Apabila

wasiat di bawah tangan.

sudah betul, maka testament tersebut

2. Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang dikehendaki.

ditandatangani pewaris, saksi dan notaris. 5. Apabila pewaris tidak hadir, hal ini

3. Dalam inti atau pokok ketentuan tersebut, notaris menulis kalimat yang jelas

disebutkan dalam wasiat dan penyebab ketidakhadiran pewaris.

mengenai apa yang diterangkan oleh

6. Surat wasiat juga menyebutkan segala

pewaris. Dalam hal ini ada perbedaan

kelengkapan acara telah dipenuhi.17

pendapat tentang wasiat umum. Kedua

Hukum waris barat berlaku bagi orang-

pendapat itu yaitu pertama, wasiat dapat

orang keturunan timur asing yang bukan

dilakukan dengan lisan, alasannya adalah:

Tionghoa. Dalam hal ini berdasarkan Stbl.

a. Dihadiri oleh saksi

1924-556 Pasal 4, dimungkinkan membuat

yang harus

testament,

mendengarkan keterangan itu; b. Testament

umum

disebut

juga

testament lisan;

tetapi

hanya

dalam

bentuk

testament umum saja.18 Kemudian yang ketiga adalah Wasiat

c. Kalimat yang ditulis hanya pokoknya

Rahasia atau Testament Tertutup (Geheim).

saja. Kedua, wasiat dapat dilakukan

Testament rahasia diatur dalam Pasal 940 dan

secara tertulis, misalnya si pewaris

941 BW. Pasal 940 BW menyebutkan bahwa

dalam keadaan sakit, sehingga ia

wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat

tidak bisa berbicara dan memberi

sendiri oleh orang yang akan meninggalkan

keterangan secara tertulis. Notaris lalu

wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan

membaca tulisan itu dan menanyakan

sendiri. Testament ini harus selalu dalam

apakah betul demikian kehendaknya.

keadaan tertutup dan disegel. Penyerahan

Jika

testament ini kepada notaris, harus dihadiri

pewaris

mengangguk

16 Maman Suparman, op.cit., hlm. 108. 17 Ali Afandi, op.cit., hlm. 18-19. 18 Ibid.

maka


149

oleh empat orang saksi.19 Cara membuat surat

930 BW, yaitu testament tidak dibolehkan

wasiat ini adalah sebagai berikut :

menguntungkan

1. Wasiat harus ditulis sendiri oleh pewaris

kepentingan orang ketiga.

atau orang lain atas namanya dan pewaris menandatanganinya sendiri.

satu

sama

lain

dan

Dalam hal pembuatan testament dilakukan di luar negeri diatur dalam Pasal 954 BW

2. Kertas atau sampul yang memuat tulisan ini harus ditutup dan disegel.

yang menyatakan bahwa seorang Warga Negara Indonesia yang berada di negeri asing

3. Kertas atau sampul harus diberikan

tidak diperbolehkan membuat surat wasiat,

kepada notaris yang dihadiri empat

melainkan dengan akta otentik dan dengan

orang saksi. Pewaris harus menerangkan

mengindahkan tertib cara yang lazim, di

bahwa kertas itu berisi wasiatnya yang ia

negeri di mana surat wasiat itu dibuatnya.

tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas

Sementara itu, ia berhak dengan surat bawah

namanya) dan diberi tanda tangan.

tangan membuat sesuatu ketetapan atas dasar

4. Keterangan

ini

oleh

notaris

harus

dan cara seperti diatur dalam Pasal 935 BW.

ditulis dalam akta yang dinamakan akta

Jadi dimana pun tempat di luar negeri, asalkan

superscriptie (akta pengalamatan). Akta

terdapat konsul Republik Indonesia, maka

itu harus ditulis di atas kertas atau sampul

konsul tersebut bisa melaksanakan perbuatan

yang diberi alamat dan ditandatangani

yang biasa dilakukan oleh seorang notaris di

oleh notaris dan empat orang saksi

Indonesia.22

tersebut.20 Adapun menurut Pasal 942 BW bahwa orang

yang

meninggalkan

rahasia

meninggal

dunia

testament

maka

notaris

harus menyampaikan testament itu kepada BHP untuk selanjutya membuka testament tersebut. Dalam penerimaan dan pembukaan testament itu, BHP harus membuat proses verbal, kemudian testament tersebut harus dikembalikan pada notaris, dimana wasiat itu

disimpan.21

Semua

jenis

testament

memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal

2.

Kecakapan membuat wasiat dan syarat-syarat wasiat Seseorang yang akan membuat wasiat

harus sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah dewasa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 897 BW yang menyatakan bahwa anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun, tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Di samping itu, ketentuan lain yang mengatur sahnya suatu testament yaitu pasal-pasal sebagai berikut

19 Benyamin Asri & Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik), (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 46. 20 Ali Afandi, op.cit., hlm. 20. 21 Ibid. 22 Oemarsalim, op.cit., hlm. 107.

150


atau yang dapat disebut juga sebagai syarat

secara umum terdapat larangan yang tidak

formil dari suatu wasiat.

boleh dimuat dalam testament, yakni larangan

Yang pertama adalah Pasal 888 BW

membuat suatu ketentuan yang menyebabkan

yang memuat ketentuan bahwa dalam segala

legitieme portie (bagian mutlak para ahli

surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tak dapat

waris) menjadi kurang dari semestinya.

dimengerti, atau tak mungkin dilaksanakan,

Sedangkan syarat materil yang harus ada

atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang

dalam suatu wasiat diatur dalam Pasal 879,

baik harus dianggap sebagai tak tertulis. Pasal

885, 904, 905, 906, 907, 911, 912 BW. Pasal

ini menekankan bila dalam pembuatan suatu

879 BW yang mengatur tentang fideicommis,

wasiat harus tetap memperhatikan asas-asas

yaitu pengangkatan waris atau pemberian

kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat.

hibah dengan lompat tangan, hal ini dilarang

Sedangkan Pasal 890 BW menyatakan jika

(fideicommisatau disebut juga dengan wasiat

di dalam testament disebut sebab yang palsu,

bersyarat).Pasal

dan isi dari testament itu menunjukkan bahwa

apabila kata-kata dalam wasiat cukup jelas,

pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika

maka dalam pelaksanaannya tidak boleh

ia tahu akan kepalsuannya maka testament

menyimpang dari isi dan maksud wasiat

tidaklah sah. Melalui ketentuan ini dapat

tersebut. Ada pula larangan bagi anak yang

dilihat bahwa testament yang dibuat tidak

belum dewasa atau telah berumur 18 tahun

boleh berisikan suatu keterangan yang palsu

untuk menghibah-wasiatkan sesuatu guna

dan dapat berakibat testament itu dinyatakan

kepentingan wali atau bekas wali, melainkan

tidak sah apabila pemberi wasiat mengetahui

setelah wali tersebut mengadakan perhitungan

adanya kepalsuan di dalam testament tersebut.

tanggung jawabnya atas perwaliannya, kecuali

Suatu wasiat tidak boleh dibuat oleh lebih

wasiat untuk kepentingan keluarga sedarah

dari satu orang dan wasiat tersebut tidak boleh

dalam garis lurus ke atas, yang masih menjadi

untuk menguntungkan suatu pihak. Ketentuan

wali atau bekas walinya yang diatur dalam

tersebut didasarkan pada Pasal 930 BW yang

Pasal 904 BW.

885

BW

menyatakan

menyatakan bahwa dua orang atau lebih tidak

Pasal 905 BW mengatur larangan bagi anak

diperbolehkan menyatakan wasiat mereka,

yang belum dewasa menghibah-mewasiatkan

baik untuk menguntungkan pihak ketiga,

sesuatu kepada pengajar mereka, kepada guru

maupun untuk keuntungan timbal balik.

yang tinggal serumah dengan mereka, kecuali

Dalam pembuatan wasiat tidak boleh

guna membalas jasa dengan memperhatikan

terdapat unsur paksaan, tipuan atau muslihat

jasa-jasa yang telah diperbuat dan terhadap

sebagaimana diatur dalam Pasal 893 BW yang

harta kekayaan si penghibah. Dan Pasal 906

mana wasiat tersebut akan menjadi batal. Di

BW mengatur larangan untuk menghibah-

dalam hukum waris, di samping larangan

mewasiatkan sesuatu kepada tabib atau dokter


151

yang telah melayani seseorang sewaktu

a. Mereka yang telah dihukum karena

ia menderita sakit sampai akhir hidupnya,

membunuh orang yang mewariskan;

kecuali:

b. Mereka

a. Segala ketetapan dalam bentuk hibah

atau

istri

c. Mereka yang dengan paksa atau kekerasan dari

orang

telah mencegah orang yang mewariskan

yang

untuk mengubah atau mencabut surat

mewariskan;

wasiat, sekalipun dilakukan oleh istri

c. Segala ketetapan untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat seandainya orang yang mewariskan tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus. Pasal 907 BW yang mengatur tentang larangan

bagi

menggelapkan,

wasiatnya;

b. Segala ketetapan untuk kepentingan suami

telah

membinasakan dan memalsukan surat

wasiat, guna membalas jasa-jasa yang telah diberikan;

yang

notaris

yang

dengan

perantaraannya telah dibuat akta wasiat, dan para saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta wasiat, tidak diperbolehkan menikmati, mengambil keuntungan sedikit pun dari ketetapan wasiat itu. Pasal 911 BW menyatakan bahwa suatu ketetapan waris yang diambil guna keuntungan seorang yang tidak cakap untuk mewaris, adalah batal. Sekalipun ketetapan itu diambilnya bagi nama seorang perantara. Perantara di sini adalah bapak dan ibu, anak-anak serta keturunan dari anak-anak, dan istri atau suami orang tidak cakap itu. Jadi, wasiat dilarang kepada orang yang tidak cakap walaupun diberikan melalui perantara. Sedangkan Pasal 912 BW mengatur tentang larangan kepada orangorang tertentu untuk mengambil keuntungan dari surat wasiat, yaitu: 23 Benyamin Asri &Thabrani Asri, op.cit., hlm. 50-52.

atau suami dan anak-anak mereka.23

3. Fungsi notaris dalam pembuatan wasiat

Wasiat dapat dibuat baik dalam akta

otentik di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Untuk setiap wasiat yang dibuat di hadapan notaris, atas akta wasiat tersebut notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya tersebut ke BHP dan Daftar Pusat Wasiat (selanjutnya disebut DPW). Keberadaan BHP di Indonesia telah ada sejak kurang lebih 389 tahun lalu. Sejarah dan pembentukan BHP dimulai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, yang pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagangpedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, Portugis yang memiliki armada-armada besar. Untuk

menghadapi

persaingan

tersebut,

orang-orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama Vereenigde Oost Indische

152


Companie yang disingkat dengan VOC yang

c. Membuka wasiat tertutup;

oleh bangsa Indonesia dikenal Kompeni.24

d. Pemecahan

Pendirian VOC ini mendapat restu

dan

pembagian

waris

(boedelscheiding).

dan pengesahan oleh Pemerintah Belanda

Tugas BHP yang terkait dengan notaris

serta diperbolehkan membentuk angkatan

adalah dalam hal membuka wasiat tertutup,

perang untuk berperang dan memerintah

baik berupa wasiat olografis yang tertutup

daerah yang ditaklukkan. Demikian VOC di

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 937 jo

samping berdagang juga mempunyai maksud

Pasal 942 BW maupun wasiat rahasia yang

lain yaitu melakukan penjajahan terhadap

diatur dalam Pasal 940 jo Pasal 942 BW. BHP

daerah-daerah

ditaklukkan.Semakin

hanya membuat Berita Acara Pembukaan

lama kekuasaan VOC di Indonesia semakin

Wasiat Tertutup saja, tetapi terhadap isi

luas, maka akhirnya timbul kebutuhan bagi

wasiat tetap menjadi kewajiban notaris untuk

para anggota khususnya dalam mengurus

pelaksanaannya lebih lanjut.Selain itu tugas

harta kekayaan yang ditinggalkan oleh

lain BHP yang terkait dengan notaris adalah

mereka bagi kepentingan para ahli waris

dalam hal pendaftaran wasiat yang sudah

yang berada di Netherland, anak-anak yatim

terbuka (ketika Pewaris meninggal dunia),

piatu dan sebagainya. Untuk menanggulangi

yang dimaksud ialah pelaksanaannya harus

kebutuhan itu akhirnya oleh Pemerintah

didaftarkan terlebih dahulu ke BHP untuk

Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi

memenuhi asas publisitas.

yang

nama Wees-en Boedelkamer atau Weskamer

Sedangkan DPW merupakan salah satu

(Balai Harta Peninggalan) yang pertama kali

seksi dari Subdirektorat Harta Peninggalan

didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober

yang berada dibawah dan bertanggungjawab

1624, sedangkan pendirian BHP di daerah

langsung

lain sejalan dengan kemajuan territorial yang

Administrasi

dikuasai VOC untuk memenuhi kebutuhan

Direktorat

anggota VOC.25

Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan

kepada

Direktorat

Hukum Perdata.

Jenderal

Umum

Subdirektorat

melalui Harta

BHP memiliki beberapa tugas yang

penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan

bila dikategorikan terbagi dalam beberapa

teknis dan pengawasan atas pelaksanaan

klasifikasi yang salah satu klasifikasinya ialah

tugas BHP serta penanganan daftar wasiat

di bidang hak waris yaitu :

dan pemberian surat keterangan wasiat serta

a. Membuat

Surat

Keterangan

Hak

Mewaris; b. Mendaftar wasiat yang sudah terbuka;

pengelolaan arsip dan dokumen. Seksi DPW mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar wasiat (testament) yang

24 Nurhendro Putranto, Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya, (Surabaya: Balai Harta Peninggalan Surabaya, 2013), hlm. 1. 25 Ibid.


dilaporkan

oleh

notaris

baik

testament

153

atau rahasia dengan persyaratan sebagai

terbuka, testament tertulis maupun testament

berikut:

tertutup atau rahasia, serta meneliti daftar

a. Surat permohonan;

formal daftar wasiat dan penyiapan bahan

b. Akta Kematian atau Surat Kematian;

penyelesaian permohonan surat keterangan

c. Semua ahli waris harus hadir di BHP dan Notaris penyimpan wasiat;

wasiat. Pelaksanaan

tugas

BHP

dalam

hal

pembukaan dan pendaftaran surat wasiat, berkaitan erat dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh notaris yang diatur dalam UUJN. Pasal 875 BW menyatakan bahwa yang dinamakan dengan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Apabila seseorang telah membuat surat wasiat atau meminta kepada notaris untuk membuatkan surat wasiat, maka surat wasiat tersebut oleh notaris wajib untuk dilakukan pendaftaran kepada BHP dimana wilayah hukum dari notaris itu berada yang mana wasiat tersebut juga akan dilaporkan ke DPW untuk selanjutnya diberikan surat tembusan kepada

d. Surat wasiat; e. Identitas para pihak; Surat

Keterangan

Wasiat

dari

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah

semua

persyaratan

tersebut

terpenuhi, maka oleh BHP atas permohonan tersebut dibuatkan Berita Acara Pembukaan atas wasiat tertutup atau rahasia tersebut. Oleh BHP setelah dibuatkan Berita Acara selanjutnya

ditandatangani

dan

diberi

nomor oleh BHP untuk selanjutnya wasiat dikembalikan

kepada

ahli

waris

untuk

dilaksanakan. Namun, sistem pendaftaran yang demikian ternyata menimbulkan permasalahan hukum seperti misalnya ketika notaris membuat

BHP dan oleh BHP akan dimasukkan ke dalam

laporan terkait adanya suatu wasiat, ternyata

buku register. Pendaftaran yang dimaksud

surat keterangan tersebut tidak sampai kepada

dalam hal ini ialah pelaporan mengenai wasiat

DPW atau dalam hal notaris lalai atau lupa

yang dibuat di hadapan notaris, yang mana

untuk membuat laporan tetapi berdalih bahwa

pelaporan ini dilakukan secara manual. Dan

ia telah membuat dan mengirimkan laporan

pada saat pewaris telah meninggal dunia, ahli

tersebut sementara pada kenyataannya notaris

waris dapat mengajukan permohonan ke BHP

tidak membuat dan mengirimkan laporan.26

untuk membuka surat wasiat yang tertutup

Berdasarkan

permasalahan

26 Wawancara dengan Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, Sidoarjo, 15 Maret 2016.

hukum

yang

154


ada di lapangan dan seiring perkembangan

dimohonkan keterangan wasiatnya. Adapun

teknologi

hal-hal yang dimuat dalam laporan wasiat

informasi

saat

ini,

menuntut

seluruh masyarakat pengguna layanan publik

terdaftar tersebut adalah sebagai berikut:

terutama jasa hukum agar dapat dilakukan

a. Nomor dan tanggal akta wasiat;

melalui mekanisme online sistem serta dalam

b. Jenis wasiat (misal : wasiat umum,

rangka untuk mewujudkan efisiensi dalam

hibah wasiat, pencabutan wasiat, wasiat

sistem pendaftaran wasiat tersebut, maka pada

olografis dan lain-lain);

tanggal 28 Maret 2014, Kemenkum HAM RI melakukan launching sistem pendaftaran wasiat secara online oleh notaris. Terkait

pendaftaran

wasiat,

terdapat

beberapa ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang mengatur, antara lain yaitu Ordonansi Daftar Pusat Wasiat (ordonnantie op het Centraal Testarnentenregister) S. 1920305 jo. 1921-568 (mb. 1 Januari 1922) (Ord. 15 April 1920), Burgerlijk Wetboek, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 41-42 OV. Namun terkait mekanisme pendaftaran wasiat secara online, secara khusus telah diatur dalam Permenkumham No. 60/2016. Berdasarkan Permenkumham

Pasal No.

1

angka

60/2016,

6

Surat

Keterangan Wasiat didefinisikan sebagai

c. Nama pembuat wasiat dan nama dahulu (nama kecil) bila ada; d. Tempat dan tanggal lahir serta alamat pembuat wasiat; e. Nama notaris dan kedudukannya serta alamat lengkap notaris; f.

Nomor reportorium. Upaya yang dilakukan oleh Dirjen AHU

dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat

terkait

dengan

pendaftaran

wasiat secara online memberikan manfaat yang luar biasa terutama terkait dengan kepastian terdaftarnya wasiat yang dibuat oleh si pewasiat di hadapan notaris, karena dengan menggunakan layanan online semua layanan jasa hukum dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan biaya ringan serta jauh dari kesan adanya upaya pungutan liar atau pungli. Selain itu adanya ketentuan mengenai

surat yang isinya menerangkan terdaftar atau

pendaftaran wasiat secara online ini tidak lain

tidak terdaftarnya akta wasiat yang dibuat di

adalah untuk memberikan kemudahan bagi

hadapan Notaris yang telah dilaporkan pada

notaris yang dalam hal ini berkewajiban untuk

DPW. Sebagaimana diuraikan pada Pasal 17

mengirimkan laporan berkenaan dengan telah

Permenkumham No. 60/2016 tersebut, Surat

dibuatnya suatu wasiat ke pusat daftar wasiat

Keterangan Wasiat tersebut dapat berupa

pada kementerian yang menyelenggarakan

keterangan mengenai terdaftar atau tidak

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1)

terdaftarnya akta wasiat atas nama orang yang

huruf j UUJN.


155

Dengan adanya ketentuan pendaftaran

dengan pendaftaran wasiat. Setelah adanya

wasiat online sebagaimana yang diatur dalam

ketentuan tersebut, BHP hanya berperan

Permenkumham No. 60/2016, maka notaris

pada saat dilakukannya pedaftaran wasiat

tidak lagi mengirimkan data fisik secara

yang telah terbuka.Namun, adanya ketentuan

manual sebagai bukti laporan terkait adanya

pendaftaran wasiat secara online tersebut

suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris

ternyata tidak benar-benar dimanfaatkan

hanya perlu melakukan registrasi untuk

oleh sebagian notaris karena pada praktik di

dapat masuk ke dalam website Dirjen AHU

lapangan ternyata masih banyak notaris yang

dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat

tidak mengirimkan daftar akta yang terkait

secara online.

dengan wasiat.27

Kelebihan pendaftaran wasiat secara online

dengan

menggunakan

Apabila pada bulan yang berkaitan pada

teknologi

suatu kantor notaris tidak ada dibuat suatu

informasi, kepastian hukum akan terdaftarnya

akta wasiat, maka tidak akan menimbulkan

wasiat lebih besar karena dengan melakukan

masalah

pendaftaran wasiat secara online, seketika itu

mengirimkan laporan mengenai pembuatan

juga akta wasiat yang dikirim melalui online

wasiat. Akan menjadi masalah apabila ternyata

sudah langsung ter-update atau dengan kata

telah dibuat suatu akta wasiat, namun oleh

lain langsung masuk ke dalam data base

notaris tidak dikirimkan daftar akta tersebut.

Dirjen AHU online sehingga sangat kecil

Dalam Bab XI mengenai ketentuan sanksi

kemungkinan akta wasiat tersebut tidak

dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor

terdaftar pada DPW. Hal ini sangat berbeda

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

apabila dibandingkan dengan pendaftaran

dikatakan bahwa apabila notaris melakukan

yang dilakukan secara manual dimana akan

tindakan pelanggaran terhadap ketentuan

memakan waktu yang cukup lama dan terdapat

yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut

i maka mengakibatkan degradasi kekuatan

tidak sampai pada DPW karena terkendala

pembuktian akta notaris,28 suatu akta hanya

dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

lain sebagainya yang dapat mengakibatkan

akta di bawah tangan atau suatu akta tersebut

tidak terdaftarnya wasiat pada DPW.

menjadi batal demi hukum sehingga dapat

apabila

notaris

tersebut

tidak

Menurut Nurhendro Putranto, dengan

menjadi alasan bagi pihak yang menderita

adanya ketentuan online ini maka peran

kerugian untuk menuntut penggantian biaya,

BHP menjadi tidak ada dalam hal berkenaan

ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Namun

27 Wawancara dengan Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, Sidoarjo, 15 Maret 2016. 28 Eko Hariyanti, dkk., “Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Akibat Hukumnya”, Jurnal Repertorium Edisi 3, ISSN:2355-2646, (Januari-Juni 2015): 184, diakses 16 April 2017, http://jurnal. hukum.uns.ac.id/index.php/repertorium/article/view/654/612.


156

berdasarkan Pasal I angka 42 UUJN, maka

(1) huruf j UUJN, maka akses pendaftaran

ketentuan Bab XI tersebut dihapus dan dalam

tersebut akan terkunci. Yang dimaksud

UUJN tidak memuat lagi ketentuan mengenai

dengan terkunci di sini ialah notaris tidak

akibat hukum dari wasiat yang aktanya tidak

dapat lagi melakukan pelaporan wasiat secara

dilaporkan oleh notaris. Pada Pasal 16 ayat

online pada bulan tersebut sehingga redaksi

(11) dan ayat (12) UUJN hanya menegaskan

laporan bulanan yang disampaikan ke DPW

mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada

adalah nihil sedangkan apabila notaris yang

notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16

bersangkutan membuat laporan akta wasiat,

ayat (1) huruf j tersebut yang mana dalam

maka redaksi laporan yang disampaikan ke

ketentuan Pasal 91A UUJN dinyatakan bahwa

DPW adalah terdaftar.

ketentuan mengenai tata cara penjatuhan

Sebagaimana

yang

dimaksud

pada

sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

Pasal 91A, tata cara penjatuhan sanksi bagi

ayat (11) diatur dalam Peraturan Menteri.

notaris diatur dalam suatu Peraturan Menteri

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu

yang mana sampai saat ini peraturan yang

kesimpulan yaitu wasiat yang tidak didaftarkan

dimaksud masih dalam tahap penyusunan.

pada DPW Subdirektorat Harta Peninggalan

Diharapkan pada peraturan tersebut akan

baik sebelum maupun sesudah sistem online

dimuat secara jelas mengenai akibat hukum

kedudukan hukum aktanya tetap sebagai akta

dari wasiat yang tidak didaftarkan secara

otentik dimana pendaftaran secara online ini

online pada Kementerian Hukum dan HAM

hanya sebagai bentuk tertib administratif saja

RI. Dengan adanya aturan tegas mengenai hal

dan dapat dijadikan sebagai alasan bagi pihak

tersebut, diharapkan pula para notaris menjadi

yang terkait untuk berupaya membatalkan

lebih tertib dalam hal pengiriman laporan

wasiat tersebut, karena kewajiban mengenai

sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 16

pendaftaran tersebut telah diatur dalam

ayat (1) huruf j UUJN.

Peraturan

sehingga

Untuk itu, pada Peraturan Menteri yang

dilanggar

masih dalam tahap penyusunan tersebut,

konsekuensi hukumnya adalah wasiat tersebut

diharapkan pula agar mengatur mengenai

dapat dijadikan dasar gugatan oleh para ahli

sanksi dan tata cara penjatuhannya secara jelas.

waris.

Dan pada praktiknya, diharapkan agar sanksi

apabila

Perundang-Undangan ketentuan

tersebut

Sedangkan apabila notaris melakukan

tersebut adil bagi para pihak dan diterapkan

pendaftaran lewat dari 5 (lima) hari pada

tanpa pandang bulu terhadap semua notaris

minggu pertama pada setiap bulan berikutnya

sehingga memberikan efek jera dan notaris

seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat

akan menjadi lebih tertib.


B. Tanggung Gugat Notaris Yang Tidak

Mendaftarkan

157

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j

Wasiat

dan itu merupakan suatu kesalahan dan dapat

Secara Online pada Kementerian

dikategorikan sebagai perbuatan melanggar

Hukum dan Hak Asasi Manusia

hukum (onrechtmatigedaad).

Republik Indonesia

Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh

Berbicara mengenai tanggung gugat tidak

Pasal 1365 BW ini adalah tanggung gugat

terlepas dari sanksi yang akan diberlakukan

berdasarkan kerugian (liability based fault).

pada notaris. Bila ditelisik lebih dalam lagi,

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal

selain sanksi administratif sebagaimana yang

tersebut yang mensyaratkan adanya kesalahan

telah dibahas di subbab sebelumnya, ternyata

pada pelaku untuk sampai pada keputusan

ada sanksi lain bagi notaris. Ketentuan

apakah perbuatan seseorang itu merupakan

mengenai sanksi tersebut diatur dalam Pasal

perbuatan melanggar hukum. Terdapat empat

16 ayat (12) UUJN yang menyatakan bahwa

kriteria perbuatan melanggar hukum, keempat

selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud

kriteria tersebut adalah:

pada

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum

ayat

(11),

pelanggaran

terhadap

ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat

si pelaku;

menjadi alasan bagi pihak yang menderita

b. Melanggar hak subjektif orang lain;

kerugian untuk menuntut penggantian biaya,

c. Melanggar kaidah tata susila;

ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Dalam

d. Bertentangan dengan asas kepatutan,

konteks ini mengapa yang digunakan istilah

ketelitian serta sikap hati-hati yang

tanggung gugat adalah karena sanksi tersebut

seharusnya dimiliki seseorang dalam

di atas menekankan pada adanya kerugian

pergaulan

bagi suatu pihak sehingga akan lebih tepat

masyarakat atau terhadap harta benda

bila digunakan istilah tanggung gugat.

orang lain.29

dengan

sesama

warga

diuraikan

Untuk mengetahui apakah notaris dalam

sebelumnya, notaris berkewajiban untuk

konteks kasus ini benar melakukan suatu

mengirimkan laporan mengenai adanya suatu

perbuatan melanggar hukum atau tidak, maka

wasiat yang telah dibuat di hadapannya.

terlebih dahulu akan diuraikan unsur-unsur

Yang menjadi poin masalah dalam hal ini

dari Pasal 1365 BW yang mengatur mengenai

adalah ketika notaris tidak mengirimkan

perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 BW

laporan sebagaimana yang dimaksud. Dalam

menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar

hal ini dapat dikatakan bahwa notaris telah

hukum yang membawa kerugian kepada orang

melanggar kewajibannya sebagaimana yang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

Sebagaimana

yang

telah

29 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Surabaya: Mandar Maju, 2011), hlm. 179.

158


menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

bertentangan dengan undang-undang atau

tersebut. Unsur-unsur dari Pasal 1365 BW

bertentangan

meliputi:

kesusilaan, atau asas kehati-hatian dan asas

a. Adanya perbuatan;

kepatuhan yang berlaku dalam kehidupan

b. Adanya kesalahan;

masyarakat,

c. Adanya kerugian;

merupakan bentuk kesalahan.32 Dalam hal

d. Adanya hubungan sebab akibat atau

ini dikaitkan dengan perbuatan notaris yang

kausalitas.

dengan

maka

ketertiban

perbuatan

umum,

tersebut

tidak mengirimkan laporan mengenai wasiat

Adanya perbuatan sebagai salah satu unsur

secara online sebagaimana yang telah menjadi

dari Pasal 1365 BW yang dimaksud adalah

kewajibannya dan diatur dalam Pasal 16 ayat

seseorang telah melakukan suatu tindakan atau

(1) huruf j UUJN, maka tindakan notaris

perbuatan. Tindakan atau perbuatan tersebut

tersebut jelas merupakan suatu kesalahan

dapat berupa aktivitas tertentu maupun suatu

karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 16

pasivitas yaitu tidak melakukan perbuatan

ayat (1) huruf j UUJN.

sama sekali atau diam. Suatu tindakan yang

Adanya kerugian sebagai salah satu unsur

sifatnya pasif ini tidak lain adalah tidak

dari Pasal 1365 BW yang dimaksud adalah

melaksanakan

bahwa berkurangnya nilai suatu barang baik

sesuatu

yang

seharusnya

menjadi suatu kewajiban dari seseorang

sebagian

maupun

untuk dilaksanakan.30 Dalam hal ini notaris

mengurangi kepuasan seseorang.33 Terkait

yang tidak mengirimkan laporan mengenai

dengan notaris yang tidak melaksanakan

akta wasiat tentunya telah melakukan suatu

kewajibannya untuk mendaftarkan suatu

perbuatan yang pasif dengan tidak melakukan

wasiat, hal tersebut dapat mengakibatkan

kewajibannya tersebut31. Atas dasar tersebut,

para ahli waris tidak mengetahui adanya

maka unsur adanya suatu perbuatan dalam

suatu wasiat tersebut dan dapat menimbulkan

Pasal 1365 BW telah terpenuhi.

kerugian

bagi

keseluruhan

mereka.

sehingga

Kerugian

yang

Adanya kesalahan sebagai salah satu

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 BW

unsur yang dimaksud dalam Pasal 1365 BW

dapat dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu

adalah bahwa perbuatan yang dilakukan

kerugian yang bersifat materiil dan kerugian

oleh seseorang merupakan perbuatan yang

yang bersifat immaterial. Kerugian yang

30 Yulaika Ningsih, “Tanggung Gugat dan Tanggung Jawab Notaris Karena Kesalahan Penulisan Luas Tanah Dalam Akta Jual Beli”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2005), Tidak Dipublikasikan, hlm. 17. 31 Debora Claudia Panjaitan, “Pembatalan Akta Wasiat sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris (Studi Kasus Putusan MA No. 3124 K/PDT/2013 Antara Penggugat DM vs Tergugat Notaris LSN)”, Premise Law Jurnal, Vol. 21, (2016): 9, diakses 17 April 2017, http://jurnal.usu.ac.id/index. php/premise/article/view/16890/7133. 32 Ibid., hlm. 17-18. 33 Ibid.


159

bersifat materiil adalah kerugian yang dapat

notaris yang tidak melakukan kewajibannya

dinilai dengan uang dan berkaitan dengan

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1)

harta kekayaan. Kerugian yang bersifat

huruf j UUJN untuk mengirimkan daftar

materiil pada umumnya meliputi kerugian

laporan mengenai wasiat. Karena wasiat

yang diderita oleh si penderita dari keuntungan

tersebut tidak didaftarkan, hal tersebut

yang seharusnya dapat diperoleh.34 Sedangkan

membuat asas publisitas tidak terpenuhi

kerugian yang bersifat immaterial adalah

sehingga pihak ketiga yang dalam hal ini

kerugian yang berhubungan dengan moril

adalah ahli waris, menjadi tidak mengetahui

yang pada umumnya sulit dinilai dengan

akan adanya suatu wasiat yang ditujukan

uang. Kerugian yang bersifat immaterial ini

kepada mereka.

dengan berkurangnya kesenangan hidup yang

Dengan memperhatikan uraian dari unsur-

semestinya dapat dinikmati oleh seseorang,

unsur Pasal 1365 BW tentang perbuatan

misalnya kematian, cacat tubuh seumur hidup,

melanggar hukum yang mana di dalamnya

luka-luka, dan sebagainya. Dalam menetukan

ada unsur perbuatan, kesalahan, kerugian dan

besarnya ganti rugi harus diperhitungkan

hubungan kausalitas, maka tindakan notaris

keuntungan yang akan diperoleh pihak yang

yang tidak mendaftarkan wasiat secara online

mengalami kerugian sebagai akibat dari

dengan sendirinya telah memenuhi unsur-

perbuatan melanggar hukum.35 Dalam hal ini,

unsur tersebut sehingga dapat dikatakan

dilihat dari kedudukan hukum akta wasiat

bahwa apa yang telah dilakukan oleh notaris

yang tetap sebagai akta otentik yang sah,

adalah suatu perbuatan yang melanggar

maka bentuk kerugian yang ada lebih kepada

hukum.

kerugian dalam bentuk immaterial karena

Sedangkan, berdasarkan kriteria perbuatan

wasiat tersebut pada dasarnya masih dapat

melanggar hukum yang telah disebutkan di

tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya,

atas, maka perbuatan notaris yang dimaksud

hanya saja prosedur administratifnya tidak

dalam hal ini dapat dimasukkan dalam kriteria

terpenuhi.

bertentangan

dengan

kewajiban

hukum

Adanya hubungan sebab akibat atau

si pelaku. Kewajiban hukum bagi notaris

kausalitas yang dimaksud dalam Pasal 1365

sebagaimana tercantum dalam Pasal 16

BW adalah bahwa suatu akibat tertentu

ayat (1) huruf j UUJN dimana ketentuan ini

tentu ada yang menyebabkannya.36 Dalam

mewajibkan notaris untuk mengirimkan daftar

hal ini kerugian yang timbul pada ahli

akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau

waris merupakan suatu akibat dari tindakan

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat

34 Ibid., hlm. 22. 35 Ibid. 36 Ibid., hlm. 19.


160

pada Kementerian yang menyelenggarakan

dan tidak memiliki akibat hukum yang

urusan pemerintahan di bidang hukum dalam

dapat membatalkan akta tersebut, hanya

waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama

saja akta tersebut tidak memenuhi asas

setiap bulan berikutnya tidak dilaksanakan

publisitas yang dapat membuat pihak

sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan

ketiga atau ahli waris dianggap tidak

akibat yaitu adanya kerugian bagi para ahli

mengetahui adanya suatu wasiat yang

waris. Tindakan notaris tersebut bertentangan

ditujukan bagi mereka. Terhadap notaris

dengan kewajibannya yang telah diatur dalam

yang tidak memenuhi kewajibannya

undang-undang sehingga dapat dimasukkan

sebagaimana yang dimaksud dalam

dalam kriteria ini. Untuk itu, apabila timbul

Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-

kerugian dari perbuatan notaris tersebut, maka

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

notaris telah melakukan perbuatan melanggar

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

hukum.

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Berdasarkan

uraian

di

atas,

dapat

(selanjutnya

disebut

UUJN),

maka

dikatakan bahwa tindakan notaris yang

terhadap notaris tersebut dapat dijatuhi

melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf

sanksi administratif yang ditegaskan

j UUJN adalah perbuatan melanggar hukum

ketentuannya pada Pasal 16 ayat (11)

dalam kriteria bertentangan dengan kewajiban

UUJN. Menurut Pasal 91A UUJN

hukum si pelaku dan atas dasar tindakan

ketentuan mengenai tata cara penjatuhan

tersebut ada pihak yang menderita kerugian,

sanksi sebagaimana dimaksud dalam

dimana yang dimaksud dengan pihak yang

Pasal 16 ayat (11) UUJN tersebut diatur

menderita kerugian dalam hal ini adalah para

dalam Peraturan Menteri. Sedangkan

ahli waris. Para ahli waris tersebut dengan

pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor

alasan menderita kerugian dapat menuntut

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan

yang saat ini sudah tidak diberlakukan

sebagai bentuk tanggung gugat notaris yang

lagi, diatur mengenai akibat hukum dari

tidak mendaftarkan wasiat secara online

akta wasiat yang tidak didaftarkan pada

sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan

Kementerian Hukum dan HAM, yang

Pasal 16 ayat (12) UUJN.

menyatakan bahwa akta tersebut akan

Simpulan

terdegradasi menjadi akta bawah tangan dan dapat batal demi hukum, yang dalam

1. Dapat dikatakan bahwa kedudukan akta

hal ini notaris tidak memenuhi ketentuan

wasiat yang tidak didaftarkan secara

Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang

online pada Kementerian Hukum dan

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

HAM adalah tetap sebagai akta otentik

Notaris.


2. Atas

tindakan

notaris

yang

161

tidak

pada Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN.

memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1)

Atas kerugian yang diderita oleh ahli

huruf j UUJN dan menimbulkan kerugian

waris tersebut, berdasarkan UUJN maka

bagi ahli waris, maka ahli waris dapat

notaris dapat dituntut penggantian biaya,

menggugat notaris atas dasar perbuatan

ganti rugi dan bunga sebagaimana yang

melanggar hukum dimana notaris yang

ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (12)

bersangkutan tidak memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana yang dimaksud

UUJN.

DAFTAR PUSTAKA Buku

Sjaifurrachman. Aspek Pertanggungjawaban

Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Cetakan Ke-empat. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Ali, Zainuddin. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika 2010.

Notaris

dalam

Pembuatan

Akta.

Surabaya: Mandar Maju, 2011. Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cetakan XXXII. Jakarta: Intermasa, 2005.

Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. Dasar-

Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia

Dasar Hukum Waris Barat (Suatu

Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW.

Pembahasan Teoritis dan Praktik.).

Bandung: Refika Aditama, 2013.

Bandung: Tarsito, 1988. Kie, Tan Thong. Studi Notariat dan SerbaSerbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005. Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2012. Prawirohamidjojo, R., Soetojo. Hukum Waris Kodifikasi. Surabaya: Airlangga University Press, 2000. Setiawan, Wawan. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan

Akta. Semarang:

Makalah dalam Seminar Nasional Sehari Ikatan Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro, 1991.

Suparman, Maman. Hukum Waris Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal Hariyanti, Eko, dkk. “Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Akibat Hukumnya”. Jurnal Repertorium Edisi 3, ISSN: 2355-2646, (Januari-Juni 2015): 184. Diakses 16 April 2017. http://jurnal.hukum.uns. ac.id/index.php/repertorium/article/ view/654/612. Panjaitan, Debora Claudia. “Pembatalan Akta Wasiat sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris (Studi Kasus Putusan MA No.

162


3124 K/PDT/2013 Antara Penggugat

Peraturan Perundang-undangan

DM vs Tergugat Notaris LSN)”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Premise Law Jurnal, Vol. 21, (2016): 9. Diakses 17 April 2017. http://jurnal. usu.ac.id/index.php/premise/article/ view/16890/7133.

Indonesia Tahun 1945. Burgerlijk Wetbook Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 (Staatsblad 1847 Nomor 23). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Tesis Dewi, Sofa. “Tanggung Gugat Notaris Sebagai Pejabat Magister

Umum”.

Tesis

Kenotariatan.

Program Surabaya:

UNAIR, 2002. Tidak Dipublikasikan. Ningsih, Yulaika. “Tanggung Gugat dan Tanggung

Jawab

Notaris

Karena

Kesalahan Penulisan Luas Tanah Dalam Akta Jual Beli”. Tesis Program Studi Magister

Kenotariatan.

Surabaya:

Universitas Airlangga, 2005. Tidak Dipublikasikan. Prastuti, Mireille Titisari Miart. “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang Dibuat di Hadapannya”. Tesis Program Magister Kenotariatan.

Semarang:

UNDIP,

2006. Diakses 10 Desember 2016. http://eprints.undip.ac.id/15710/1/M._ Titisari_Miarti_Prastuti.pdf.

Perubahan

Atas

Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum

dan

Hak Asasi

Manusia

Republik Indonesia. Keputusan

Menteri

Agama

Republik

Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987 tentang Penghapusan Perwakilan Balai Harta Peninggalan di Seluruh Indonesia.

TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN WASIAT SECARA ONLINE

Recommend Documents