2010 DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB III DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUUVIII/2010 DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS

Surat Keterangan Waris (SKW) yang selama ini yang dibuat oleh Notaris merupakan terjemahan dari Verklaring Van Erfrecht. Kalau kita mau membaca Kamus Hukum Bahasa Belanda, kita akan menemukan arti atau pengertian mengenai Verklaring Van Erfect, terutama arti Verklaring35. Bahwa Verklaring atau Verklarend mempunyai dua arti, yang pertama berarti menerangkan atau menjelaskan, keterangan, dan yang kedua berarti menyatakan, mendeklarasikan, atau menegaskan. Verklaring dalam arti menerangkan merupakan arti secara umum, yang dalam Bahasa Inggris disebut Information, jadi hanya merupakan pemberian keterangandalam arti yang umum dan tidak mengikat secara hukum siapapun, baik yang memberikan keterangan maupun yang menerima keterangan. Sedangkan Verklaring dalam arti sebagai menyatakan berarti penjelasan dalam arti yang khusus dan mengikat secara hukum bagi yang menerima pernyataan, dan bagi mereka yang tidak menerima pernyataan tersebut wajib untuk membuktikannya secara hukum. Pernyataan seperti ini dalam bahasa Inggris disebut Declaration36 . Dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) tidak akan ditemukan ketentuan yang menegaskan bahwa Notaris mempunyai kewenangan membuat Surat Keterangan

35

Habib Adjie, Pembuktian sebagai ahli waris dengan akta notaris (Dalam bentuk Akta Keterangan Ahli Waris), Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 19. 36 Ibid.

THESIS

Kedudukan hukum anak luar kawin .....

Dimas Mahardika Sukmara


Waris (SKW) 37, demikian pula dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengaturnya. Dalam Wet op het Notarisambt (1842) Pasal 38 ayat 2 dimasukan ketentuan bahwa Notaris berwenang membuat verklaring van erfrecht. Ketika Wet op het Notarisambt (1842) diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) ke dalam Het Reglement op het Notarissambt in Indonesie (Nederlands Indie) 1860 (kemudian diterjemahkan menjadi PJN) ketentuan Notaris berwenang membuat verklaring van erfrecht hanya merupakan kebiasaan saja (kebiasaan yang berasal dari para Notaris Belanda yang pernah praktek di Indonesia yang kemudian diikuti oleh para Notaris Indonesia) 38 tanpa diketahui dasar hukumnya. Menurut Tan Thong Kie 39, bahwa pembuatan keterangan waris oleh Notaris di Indonesia tidak mempunyai asar dalam UndangUndang Indonesia. Lebih lanjut Tan Thong Kie menyarankan bahwa agar kebiasaan tersebut dijadikan dasar suatu undang – undang yang baru. Meskipun Notaris di Indonesia ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau UUJN, mengenai Notaris berwenang membuat Surat Keterangan Waris tetap tidak diatur. Hal ini berbeda dengan Wet op het Notarisambt (1999) dalam pasal 47 ayat 1 dan 3 menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat verklaring van erfecht yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Dengan demikian selama ini Surat Keterangan Waris untuk etnis atau golongan penduduk Eropa, Cina atau Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang arab 37

I Gede Purwaka, Keterangan hak Mewaris Yang dibuat Oleh Notaris, Program spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, h.17. 38 I Gede Purwaka, Op.Cit, h.20 39 Than Thong Kie, Keterangan Waris, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h. 362.

THESIS




yang beragama Islam) tidak mempunyai landasan hukum (berdasarkan hukum positif) sama sekali, tapi tindakan hukum tersebut hanya merupakan kebiasaan Notaris sebelumnya yang kemudian diikuti oleh Notaris berikutnya apa adanya, tanpa mengkaji lebih jauh kewenangan Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris seperti tersebut di atas, bahkan tindakan Notaris Notaris itu dapat dikualifikasikan sebagai tindakan di luar wewenang Notaris. 1.

Pembuatan Keterangan Waris Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Sampai dengan saat ini pembuatan bukti sebagai ahli waris di Indonesia

belum seragam dilakukan untuk seluruh Warga Negara Indonesia, baik dari bentuk dan intansi yang membuatnya. Dasar hukum yang dipergunakan masih berdasarkan etnis, yaitu pembuktian sebagai ahli waris selama ini harus berdasarkan etnis, baik bentuknya maupun pejabat

yang membuatnya,

sebagaimana tersebut dalam : a.

Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.

b.

Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kedua aturan hukum tersebut mengatur pembuatan bukti waris harus berdasarkan etnis, yaitu untuk golongan / etnis Pribumi bukti warisnya dibuat

THESIS




dibawah tangan yang diketahui, dibenarkan, dikuatkan oleh lurah / kepala desa dan camat setempat, untuk golongan / etnis Tionghoa dibuat oleh Notaris dalam bentuk Akta Keterangan Waris, dan untuk golongan Timur Asing dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) setempat. Bahwa adanya penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan / etnis tersebut merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, yang sampai sekarang ini masih dianggap sebagai aturan yang sakral yang tidak dapat diubah oleh siapapun, bahkan oleh negara. Padahal dalam rangka pembaharuan hukum dan membangun dan membangun bangsa yang bermatabat aturan hukum seperti itu harus segera kita tinggalkan dan kita tinggalkan. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan bangsa kita yang sudah merdeka. Aturan hukum tersebut merupakan dasar terjadinya diskriminasi dalam pembuatan bukti waris yang sampai saat ini masih tetap dipraktekan. Dengan demikian sebenarnya diskriminasi di negara kita ini tidak hanya dialami oleh etnis tertentu saja, tapi etnis apapun di Negara ini menerima perlakuan yang diskriminatif, setidaknya dalam pembuatan bukti waris tersebut di atas. Dalam praktek saat ini Bank dan Kantor Pertanahan yang masih memperlakukan bukti sebagai ahli waris yang diskriminatif. Diskriminasi berdasarkan etnis secara hukum harus sudah berakhir dengan berlakunya Undang – Undang Kewarganegaraan yang baru (Undang – Undang

THESIS




Nomor

12

Tahun

2006)

untuk

menggantikan

Undang

–

Undang

Kewarganegaraaan Nomor 62 tahun 195840. Salah satu hal yang sangat mendasar untuk dicermati dari Undang – Undang Kewarganegaraan yang baru tersebut, yaitu mengenai siapa Warga Negara Indonesia? Dalam Pasal 2 Undang – Undang Kewarganegaraan yang baru tersebut, bahwa yang menjadi Warga negara Indonesia adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warga negara. Dan dalam penjelasan Pasal 2 tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan orang – orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaan lain atas kehendak sendiri. Dengan demikian bahwa bangsa Indonesia asli tidak di dasarkan kepada suku atau etnis tertentu saja, tapi adalah mereka telah menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya di Bumi Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas keinginan atau kehendak sendiri. Kelahiran undang – undang Kewarganegaraan tersebut telah menempatkan bangsa Indonesia untuk menilai dan memandang satu dengan yang lainnya pada kedudukan yang sama, dan bermatabat, sehingga etnis atau suku yang ada di Indonesia merupakan kekayaan budaya nasional yang menjadi kebanggan bersama milik bangsa, dan tidak perlu dipertentangkan lagi dan dijadikan dasar 40

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

THESIS




untuk bertindak diskriminatif, tapi tapi kita olah dan kita bina, kembangkan untuk kemajuan bersama. Paska berlakunya Undang – Undang Kewarganegaraan yang baru, maka pemberlakuan suatu aturan hukum yang berlaku berdasarkan etnis sudah tidak mengikat lagi untuk etnis yang bersangkutan, dengan kata lain bukan suatu keharusan dan serta merta tidak berlaku lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato saat menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2556 di Balai Sudirman, Jakarta, tanggal 15 Februari 2005, menegaskan bahwa Indonesia merdeka hanya mengenal dua jenis penggolongan penduduk, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Presiden menegaskan pula bahwa setiap warga bangsa agar menghilangkan persepsi yang keliru yang diwariskan jaman penjajahan. Persepsi tersebut mengenai penggolongan penduduk dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Eropa/Cina, Timur Asing dan Pribumi (Bumiputera). Dalam bagian lain pidatonya presiden menegaskan pula bahwa dalam era reformasi, pemeritah telah mencabut berbagai peraturan yang dinilai mengandung nilai diskriminatif, misalnya dengan menghilangkan penyebutan istilah pribumi dan nonpribumi, atau warga negara asli dan warga keturunan.Penghilangan diskriminasi seperti itu oleh presiden disebut sebagai Kebijakan Kesetaraan. Dalam praktek Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) meskipun hal tersebut bersifat diskriminatif, mau tidak mau harus diikuti oleh para PPAT atau Notaris, karena kalau tidak diikuti, sudah pasti Kantor Pertanahan (dan Instansi lainnya yang berkepentingan) setempat akan menolaknya atau tidak akan menerima peralihan hak atau pendaftaran hak karena pewarisan. Subtansi kedua

THESIS




aturan hukum tersebut di atas, sudah sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam : 1. Pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan iu dengan tidak ada kecualinya. 2. Pasal 28 huruf D ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuannya yang sama di hadapan hukum. 3. Pasal 28 huruf I ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 4. Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan ; Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebesan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Dengan demikian sebagai bagian kecil dari rangka Reforma Agraria, pembuatan bukti sebagai ahli yang masih diskriminatif sebagaimana diuraikan di

THESIS




atas perlu dihilangkan atau dicabut. Oleh karena itu menajdi tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencabut aturan hukum dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris yang masih didasarkan pada etnis atau golongan pendudukan Indonesia. Dan berikan kewenangan untuk membuat bukti sebagai ahli waris kepada satu konstitusi saja, misalnya Notaris dalam bentuk akta pihak. Indonesia sebagai Negara yang bermatabat, menjadi perjuangan kita semua untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam bentuk apapun di negara kita ini. Bukti waris adalah untuk menentukan siapa sebagai ahli waris dari siapa, bukan untuk mencantumkan bagian atau hak masing-masing pihak. Jadi Akta Keterangan Waris hanya menentukan siapa ahli waris dari siapa berdasarkan bukti yang ada. Bagian atau hak masing-masing pihak ditentukan oleh Hukum Waris yang diyakini benar oleh para pihak sendiri atau dalam pembuatan ahli waris ini tidak dikaitkan dengan hak atau bagian para ahli waris menurut hukum waris, tapi bukti waris yang dimaksud adalah untuk menunjukan atau membuktikan seseorang atau siapa sebagai ahli waris dari siapa, sedangkan mengenai besarnya bagian atau hak atas harta warisan si pewaris para ahli waris sendiri yang akan menentukan, sebagai suatu pilihan hukum. Subtansi (materiil) Hukum Waris di Indonesia masih pluralisme, yaitu masih berdasarkan Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris BW. Meskipun demikian perlu dibuat Hukum Waris Nasional yang sifatnya Pilihan Hukum, artinya ketika masyarakat tidak ingin menggunakan ketiga hukum waris tersebut di atas, aka Hukum Waris Nasional sebagai pilihan untuk dipergunakan oleh masyarakat.

THESIS




Ketika Notaris atau PPAT diminta untuk membuat bukti keterangan waris (sesuai kewenangan Notaris) oleh para pihak yang berkepentingan, disamping tetap menerapkan ketentuan yang seperti sekarang ini dilakukan, berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (jika menarik garis waris dari laki-laki atau bapak atau bersamaan dengan ibu), kepada para pihak untuk membuat Pernyataan (Notariil atau dibawah tangan) sebelum akta dibuat, disamping berisi sepengetahuan para pihak atau penghadap bahwa pewaris : 1. Tidak pernah mengadopsi anak. 2. Tidak mempunyai anak luar kawin yang diakui41. 3. Tidak ada ahli waris lain, selain yang telah disebutkan para pihak atau ahli waris. 2.

Instansi yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Waris bagi masing – masing golongan a. Lurah atau Kepala Desa dan Camat. Bagi warga Indonesia golongan pribumi, surat keterangan waris dibuat oleh

para ahli waris sendiri di atas kertas bermaterai dan kemudian diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat tempat tinggal terakhir pewaris pada waktu meninggal dunia. Lurah atau Kepala Desa dan Camat tidak terlibat dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut melainkan hanya mengetahui saja bahwa ahli waris yang tercantum namanya dalam Surat Keterangan Waris tersebut benar – benar mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris dan merupakan ahli waris dari pewaris. Dalam Surat Keterangan Waris Tersebut disebutkan siapa saja 41

Pengakuan anak luar kawin yang diakui ini, baik menurut BW atau penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

THESIS




yang menjadi ahli waris dari pewaris dan yang menentukan siapa yang jadi ahli waris adalah para ahli waris sendiri. Kebenaran isi surat keterangan waris tersebut tidak dapat terjamin. Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris ini, tidak ada kewajiban bagi Lurah atau Kepala Desa dan Camat untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu ke Daftar Pusat Wasiat mengenai ada tidaknya wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan para ahli waris sendiri kemungkinan tidak mengetahui apakah pewaris meninggalkan wasiat atau tidak. Jadi dalam pembuatan surat keterangan waris ini, tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah pewaris meninggalkan wasiat atau tidak. Hal ini menyebabkan wasiat dari pewaris seringkali atau bahkan tidak pernah dicantumkan dalam surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris. Sebagai konsekuensinya, surat keterangan waris yang langsung dibuat tanpa memperhatikan adanya wasiat adalah hanya mencantumkan ahli waris ab intestato saja, sedangkan ahli waris testamentair tidak dicantumkan. Dokumen yang diperlukan untuk pembuatan keterangan waris ini antara lain : - Kartu tanda penduduk dari ahli waris - Kartu susunan keluarga dari pewaris - Akta kematian - Surat nikah dari pewaris Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wewenang camat diatur dalam Pasal 126 yaitu camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang dari bupati atau walikota

THESIS




untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.Selain itu, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Wewenang (tugas) lurah diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lurah dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati atau Walikota. Selain itu, lurah juga mempunyai tugas: a. b. c. d. e.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; Pemberdayaan masyarakat; Pelayanan masyarakat; Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Wewenang Desa diatur dalam Pasal 206 dan 207 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 206 ditentukan bahwa : Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup: a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

THESIS




c. Tugaspembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota; d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa. Kemudian dalam Pasal 207 ditentukan bahwa tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Dari ketentuan tersebut di atas, tidak ada yang memberi wewenang kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk serta mengetahui, membenarkan atau menyasikan, dan menandatangani surat keterangan waris, sehingga tindakan Camat, Lurah, dan Kepala Desa mengetahui, membenarkan dan menandatangani surat keterangan waris merupakan perbuatan di luar wewenang Camat, Lurah, dan Kepala Desa berdasarkan Pasal 126, Pasal 127, Pasal 206 danPasal 207 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Lurah atau Kepala Desa dan Camat untuk menandatangani dan membenarkan atau mengesahkan atau menguatkan surat keterangan waris di bawah tangan tersebut, harus dilihat dan dikaitkan dengan sistem pemerintahan waktu itu. Pada awalnya yang membidangi pertanahan yaitu Jawatan Pendaftaran Tanah. Jawatan ini bernaung di bawah Departemen Kehakiman. Kemudian dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1957, tanggal 12 September 1957 jawatan tersebut dipindahkan ke dalam lingkungan Kementrian Agraria. Selanjutnya Jawatan Pendaftaran Tanah tersebut menjadi Direktorat Pendaftaran Tanah dari Direktorat Jenderal Agraria dari Departemen Dalam Negeri.Terakhir berdasrkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 26

THESIS




Tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang merupakan peningkatan status dari Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri. Dalam Pasal 1 Keppres tersebut ditentukan bahwa BPN adalah lembaga non departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, dengan tugas menangani bidang pertanahan secara nasional. Berdasarkan Pasal 2 Keppres tersebut bahwa tugas BPN membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemiikan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian tugas dan fungsi semula yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Agraria beralih kepada BPN. Ketika bidang pertanahan atau agraria masih berada dalam Departemen Dalam Negeri, maka Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk memberi tugas tertentu kepada instansi bawahannya, seperti kepada Kepala Desa atau Lurah dan Camat. Maka sejak berlakunya Keppres tersebut, Lurah atau Kepala Desa dan Camat sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menandatangani dan membenarkan atau mengesahkan atau menguatkan surat keterangan waris di bawah tangan, karena yang menjadi dasar kewenangan untuk Lurah atau Kepala Desa dan Camat hanya berada dalam kewenangan Departemen Dalam Negeri dan bukan bawahan BPN. Bahkan jika ternyata Lurah atau Kepala Desa dan Camat masih melakukannya, maka Lurah

THESIS




atau Kepala Desa dan Camat tersebut telah melakukan perbuatan di luat wewenang42. b. Balai Harta Peninggalan Jika suatu warisan terbuka dan tiada seorangpun yang mengaku sebagai ahli waris atau para ahli waris menolak warisan, maka harta peninggalan itu dianggap sebagai harta tak terurus. Dalam hal ini, Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) wajib mengurus warisan tersebut tanpa harus menunggu perintah dari hakim. Weeskamer diwajibkan untuk membuat

catatan tentang keadaan harta

peninggalan tersebut. Jika perlu dapat didahului dengan penyegelan barangbarang, dan seterusnya membereskan warisan itu. Menagih piutang dan membayar hutang pewaris. Weskamer juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum yang dimuat dalam suratsurat dan cara-cara lain yang dianggap layak. Jika setelah lewat tiga tahun terhitung mulai terbukanya warisan belum ada ahli waris yang melaporkan diri, maka weeskamer akan melakukan pertanggung jawaban tetang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara. Kemudian harta peninggalan itu akan menjadi miik negara. Wewenang Balai Harta Peninggalan untuk membuat surat keterangan waris bagi penduduk Indonesia keturunan Timur Asing, yaitu Keturunan Arab, India, Pakistan dan lain-lainnya (kecuali Tionghoa) berdasarkan pada ayat 1 pasal 14 Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters (Stb.1916 No.517). Balai Harta Peninggalan secara struktur kelembagaan merupakan lembaga pemerintah

42

THESIS

Habib Adjie, Op. Cit., h. 26




(eksekutif) yang berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga yang berada dalam ruang lingkup eksekutif atau pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan dapat dikategorikan sebagai Pejabat atau Badan Tata UsahaNegara, hal inisesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa “Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bukti ahli waris yang merupakan bukti perdata tidak tepat jika dikeluarkan pejabat yang tunduk pada Hukum Administrasi43. c. Notaris Sebelumnya Notaris berwenang membuat bukti sebagai ahli waris hanya untuk golongan penduduk Eropa, Tionghoa atau Cina dalam bentuk surat keterangan. Sebenarnya wewenang Notaris untuk membuat surat keterangan waris untuk golongan penduduk Eropa dan Tionghoa atau Cina hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Notaris-Notaris yang pada waktu itu dijabat oleh orang Belanda kemudian dilanjutkan oleh Notaris-Notaris Indonesia sampai sekarang. Bahkan jika dikaji secara mendalam, khususnya wewenang Notaris untuk membuat surat keterangan waris bagi golongan Eropa dan Tionghoa atau Cina, tidak akan ditemukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberi wewenang kepada Notaris untuk membuat surat keterangan waris untuk golongan penduduk tertentu.

43

THESIS

Habib Adjie II, Op.Cit. h.12.




Dalam praktek yang selama ini, berlaku, menenaidari keterangan waris mengacu pada suatu ketentuan undang-undang yaitu Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld (Undang-undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional) Khususnya yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2. Dalam Pasal 14 ayat 2 disenggung mengenai Verklaring van Erfrecht yang kemudian ketentuan dalam praktek dapat digunakan sebagai patokan dalam pembuatan keterangan waris pada umumnya, walaupun undang-undang tersebut bukan merupakan undang-undang yang mengatur ketentuan umum tentang surat keterangan waris 44. Isi surat keterangan waris dalam praktek selama ini mengacu pada Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld yang dikeluarkan di Belanda pada tahun 1913. Pada Pasal 14 ayat 1 menentukan bahwa para ahli waris seseorang yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-buku besar utang-utang nasional harus membuktikan hak mereka dengan surat keterangan waris setelah kematian pewaris dibuktikan. Ayat 2 memberi perincian hal-hal yang harus disebut dalam keterangan waris. a. Nama, nama kecil, serta tempat tinggal terakhir pewaris; b. Nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika masih di bawah umur, tanggal dan tahun kelahiran mereka yang mendapat hak dengan menyebutkan bagian mereka menurut undang-undang , dansurat wasiat atau surat pemisahan dan pembagian (boedelscheiding); c. Sedapat mungkin nama, nama kecil, dan tempat tinggal wakil (yaitu wali, pemegang kekuasaan orang tua), termasuk para pengurus khusus (beweindvoerder); d. Suat perincian tepat surat wasiat, atau dalam hal pewarisan menurut undang-undang, hubungan antara pewaris dan para ahli waris, yang menjadi dasar diperolehnya hak itu; e. Semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap hak untuk memindahtangankan apa yang diperoleh, dengan 44

Ting Swan Tion, Pembuktian Hak atas Harta Peninggalan, Majalah Media Notariat Nomor 6-7 Tahun III, April, h.113.

THESIS




menyebutkan nama, nama kecil, dan sedapat mungkin tempat tinggal mereka yang harus membantunya apabila pemindah tangan harusdilakukan; dan f. Suatu pernyataan pejabat yang membuat keterangan waris bahwa dia telah meyakinkan diri atas kebenaran yang telah ditulisnya 45.

Surat keterangan waris yang semula dibuat keperluan balik nama atas dasar warisan atas suatu hak yang terdaftar dalam buku besar peutangan nasional, kemudian diterima sebagai sarana untuk keperluan balik nama persil warisan pada umumnya, walaupun tidak ada hubungannya dengan Perutangan Negara. Pelaksanaan dalam praktek selama puluhan tahun telah membuktikan bahwa lembaga tersebut telah diterima oleh masyarakat dan dapat dianggap sudah diterima menjadi hukum tidak tertulis46. Surat

keterangan

waris

tersebut

diatas

masih

berdasarkan

pada

penggolongan penduduk yang diatur dalam pasal 131 IS. Dalam praktek hal ini masih dipertahankan misalnya kantor pertanahan

atau Badan Pertanahan

Nasional hanya akan menerima peralihan hak atas sebidang tanah yang berasal dari warisan kepada ahli warisnya, jika bukti ahli warisnya berdasarkan penggolongan penduduk. Kalangan perbankan juga hanya akan mencairkan deposito karena pemiliknya (deposan) meninggal jika ahli waris membawa bukti sebagai ahli warisnya berdasarkan golongan penduduknya. Hal tersebut sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan Undang – Undang Dasar 1945 yang tidak lagi membeda-bedakan penduduk seperti penggolongan penduduk pada jaman penjajahan. Undang-Undang Dasar 1945 hanya membedakan penduduk 45 46

THESIS

Ting Swan Tion, Op.Cit., h.566-567. Ting Swan Tiong, Op.Cit., h. 113.




menjadi dua golongan, yaitu Warga Negara Indonesia (WNA) dan Warga Negara Asing (WNI). Sedangkan definisi warga negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan) adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan menentukan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 2 ini ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Hal ini berarti bahwa warga dari etnis Tionghoa, Arab, dan lainnya yang sesungguhnya sudah menjadi Warga Negara

Indonesia

sejak

kelahirannya

dan

tidak

pernah

menerima

kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri kini masuk kelompok bangsa Indonesia asli. Dengan demikian bahwa bangsa Indonesia asli tidak didasarkan kepada suku atau etnis tertentu saja, tapi adalah mereka yang sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri kini masuk kelompok bangsa Indonesia Asli. Dengan demikian bahwa bangsa Indonesia asli tidak didasarkan suku atau etnis tertentu saja, tapi adalah mereka yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas keinginan atau kehendak sendiri. Dengan demikian segala bentuk aturan hukum yang berlaku yang didasarkan pada etnis dan ras tertentu sudah tidak belaku lagi.

THESIS




Sesuai Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 1 maka semua Warga Negara Indonesia bersamaan kedudukannya dan berhak atas pengakuan, kaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, baik yang berasal dari Ras Tionghoa, Timur Asing lainnya maupun yang pribumi. Tindakan membeda-bedakan dalam pembuatan surat keterangan waris tersebut merupakan tindakan diskriminasi berdasarkan pada garis keturunan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, hal ini disebut sebagai tindakan diskriminasi ras. Diskriminasi ras dan etnis sendiri adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, sedangkan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat, istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pembedaan tindakan hukum seperti ini termasuk salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2, Pasal 3 ayat 3, Pasal 5 ayat 1 semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bebeas dari diskriminasi. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pembuatan surat keterangan waris oleh instansi yang berbeda membawa pengaruh pada perbedaan kekuatan pembuktian masing-masing surat keterangan

THESIS




waris tersebut. Pada surat keterangan waris golongan pribumi, surat keterangan waris dibuat oleh pada ahli waris sendiri di atas kertas bermaterai dan kemudian diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat tempat tinggal terakhir pewaris pada waktu meninggal dunia. Surat keterangan waris ini tidak memenuhi untuk dapat disebut sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 BW yaitu ; dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat. Karena bukan akta otentik, maka surat keterangan waris tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Surat keterangan waris bagi golongan Tionghoa dibuat oleh Notaris. Notaris dapat membuat surat keterangan waris ini dalam bentuk pihak, sebagai bentuk pernyataan atau keterangan kehendak para ahli waris dengan akta Notaris dalam bentuk akta pihak (partij). Dalam akta keterangan ahli waris ini ada kehendak para pihak untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris. Membuat keterangan waris dalam bentuk akta pihak ini merupakan wewenang Notaris sebagai mana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan, yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentngan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk bentuknya surat keterangan waris tersebut, Notaris harus berpedoman pada Pasal 38 UUJN :yang menentukan : 1. Setiap akta Notaris terdiri atas:

THESIS




2.

3.

4.

5.

a. Awal akta atau Kepala akta; b. Badan akta; dan c. Akhir atau penutup akta. Awal akta atau Kepala akta memuat: a. Judul akta; b. Nomor akta; c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d. Nama lengkap dan kedudukan Notaris Badan akta memuat: a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili; b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Akhir atau Penutup akta memuat; a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf I atau Pasal 16 ayat 7; b. Uraian tentang penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada; c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan d. Uraian tentang ada tidaknya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian. Akta Notaris pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan Pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ayat 3 dan ayat 4, juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Apabila telah memenuhi bentuk yang ditentukan Undang-Undang, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat, maka keterangan waris tersebut dapat disebut sebagai akta otentik. Akta keterangan waris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang tertulis di dalamnya.

THESIS




Selain itu, apabila masih tetap menggunakan keterangan waris yang masih berdasarkan pada penggolongan penduduk, maka akan timbul kesulitan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan.

Sebelum

berlakunya

tersebut,

sistem

Administrasi

pencatatan

sipil

menggunakan penggolongan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Reglement Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang dalam Staatsblad pada Kepala Akta Catatan Sipil, yaitu : a. Staatsblad 1920-751 yaitu Reglement Pencatatan Sipil untuk Golongan Penduduk Indonesia Asli bukan Nasrani; b. Staasblad 1933-75 yaitu Reglement Pencatatan Sipil untuk Golongan Penduduk Indonesia Asli beragama Nasrani; c. Staatsblad 1917-30 yaitu Reglement Pencatatan Sipil untuk Golongan Tionghoa; d. Staatsblad 1849-25 yaitu Reglement Pencatatan Sipil untuk golongan Eropa. Dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Staatsblad tersebut dapat menjadi pedoman untuk mengetahui bagaimana bentuk surat keterangan waris bagi yang bersangkutan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak membedakan golongan penduduk sebagaimana diatur Bab V pencatatan sipil yang uniform bagi seluruh warga negara Indonesia yakni mengenai pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan kelahiran di Indonesia, pencatatan perceraian, pencatatan kematian,

THESIS




pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam pembuatan keterangan waris, apabila keterangan waris masih dibuat berdasarkan penggolongan penduduk, sebab dari akta pencatatan sipilya tidak diketahui lagi bentuk surat keterangan waris bagi penduduk yang bersangkutan. Sedangkan untuk melihat dari segi fisik maupun nama, sangat sulit dilakukan karena telah terjadi percampuran dalam perkawinan. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini dan untuk menghilangkan diskriminasi dalam pembuatan bukti ahli waris, yaitu dengan menjadikan Notaris sebagai satu-satunya lembaga atau institusi yang berwenang untuk membuatnya. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan; Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lainatau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Berarti Notaris berwenang untuk membuat surat keterangan waris tidak saja untuk mereka yang tunduk pada BW, namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, dalam pembuktian seseorang sebagai ahli waris dari siapa tidak perlu dikaitkan dengan hukum waris yang berlaku untuk yang bersangkutan. 3.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Tugas Jabatan Notaris. Dari sisi praktisi Notaris yang berwenang untuk membuat suatu keterangan

waris, hal ini agak merepotkan, karena untuk membuat suatu keterangan waris

THESIS




diharuskan menerima bukti-bukti otentik berupa akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan merupakan anak sah dari hasil perkawinan kedua orang tuanya. Ada kekhawatiran di dalam praktik di masyarakat, tiba-tiba akan bermunculan berbagai kasus sehubungan dengan tuntutan dari anak-anak luar kawin yang tidak atau belum pernah diakui oleh pewaris tersebut. Berdasarkan BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Surat Keterangan Hak Waris biasanya

Anak luar kawin berdasarkan putusan

dibuat oleh Notaris yang berisikan

MK ini dapat membuktikan dengan ilmu

keterangan mengenai pewaris, para

pengetahuan

ahli waris dan bagian-bagian yang

hubungan darah dengan ayahnya.

menjadi

hak

berdasarkan

para

Kitab

ahli

jika

anak

memiliki

waris

Undang-Undang

Jika

ia

terbukti

berdasarkan

ilmu

pengetahuan merupakan anak pewaris

Hukum Perdata.

maka anak tersebut mempunyai hak Anak Luar Kawin dalam BW dan KUH

waris yang sama besarnya dengan ahli

Perdata bisa mendapat bagian waris

waris lainnya.

melalui

proses

pengakuan

yang

ditetapkan oleh pengadilan. Walaupun

Peraturan pelaksana putusan MK ini

dengan

hukum

belum ada sehingga masih terdapat

pengakuan ini sang anak maksimal

kekosongan hukum bagaimana anak

mendapat 1/3 bagian waris.

luar kawin mendapat jaminan ia akan

adanya

perbuatan

mendapatkan warisannya. Ketika pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris. Keberadaan

Kemajuan yang dibuat putusan MK ini

anak luar kawin yang sudah ditetapkan

setelah

pengadilan tetap akan mendapatkan

melalui ilmu pengetahuan ahli waris lain

bagian waris. Apabila ahli waris lain

tidak dapat menyangkal keberadaan

menolak, nama sang ahli waris ( anak

anak luar kawin ini. Karena secara ilmu

luar

pengetahuan anak luar kawin ini adalah

kawin

yang

mendapatkan

pengakuan ) sudah tercatat dan harus

dilakukannya

pembuktian

anak dari pewaris.

dimasukkan dalam surat keterangan waris.

Surat keterangan waris dapat dibuat namun

THESIS

dapat


terjadi

permasalahan



Notaris akan mengecek terlebih dahulu

dalam administrasi pengurusan surat

berapa jumlah ahli waris yang tercatat

keterangan waris.

oleh Negara. Dengan demikian jika ahli waris di luar anak luar kawin yang mendapat

pengakuan

menyangkal,

surat keterangan waris tidak dapat dibuat.

Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjadi narasumber dalam acara bincang-bincang hukum Kenotariatan yang diselenggarakan Pengwil INI, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bisa berlaku surut, tetapi tetap harus diputuskan oleh pengadilan. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan Notaris yang telah membuat surat keterangan hak waris, sepanjang notaris membuatsesuai dengan aturan yang berlaku. Notaris dalam membuat surat keterangan hak waris harus berdasarkan bukti-bukti formal bahwa anak yang dimaksud dihasilkan dari perkawinan yang sah. Kalau nanti timbul timbul ahli waris lain tentu ada dua kali penetapan untuk anaknya diakui memiliki hubungan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Berarti harus dibuatkan gugatan untuk pembatalan surat keterangan hak waris supaya ada perbaikan. Dalam hal ini bukan notarisnya yang menjadi terguguat tetapi produknya yang dibatalkan. Kebijakan ini masih membutuhkan peraturan pelaksana untuk bisa berlaku secara mutlak. UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tetang perkawinan khususnya dipasal 43 , harus dirubah. Dalam pasal ini semula anak di luar kawin tidak diakui atau tiudak berhak mendapat hak waris. Posisi Notaris dalam kaitan putusan MK ini, adalah sebagai seorang yang mencatat peristiwa-peristiwa hukum. Jadi Notaris berfungsi dan memiliki tugas

THESIS




adalah menyiapkan segala bukti yang bersifat sempurna. Sehingga bisa dijadikan bukti di masa yang akan dating. Artinya Notaris membuat akta agar dimasa mendatang tidak ada sengketa. Berkaitan dengan putusan MK mau tidak mau Notaris harus mengakomodir kepentingan anak diluar nikah tersebut. Dalam hal ini notaris harus menambah klausul di dalam surat keterangan hak waris. Sedangkan Notaris tidak bisa digugat karena apapun yang dimuat dalam surat keterangan waris tersebut atas dasar keterangan para pihak. Karena Notaris tidak dalam pihak yang menyelidik perkara. Kalau ada pihak yang tidak masuk dalam akta keterangan waris tersebut, aktanya yang dibatalkan. Hal ini tidak menjadikan notarisnya dihukum. Awal kasus ini bermula ada ketidakadilan anak Indonesia yang dilahirkan di luar perkawinan. Dimana anak-anak ini sangat rentan untuk menerima ketidak adilan yang dia dapatkan, pelayanan negara, menyangkut akta kelahiran yang susah didapat. Kalaupun bisa mendapatkan harus melalui penyelundupan hukum yang berdampak terhadapat konsekuensi pidana karena memalsukan data. Akibat perlakuan anak-anak diluar nikah ini harus dipahami juga bahwa anak itu harus di dalam posisi yang berdiri sendiri. Dan tidak boleh dikait-kaitkan dengan peristiwa yang lain-lain. Karena secara hakiki dia lahir bukan karena permintaannya. Dia tidak bisa memilih, atas dasar tersebut dipakai untuk mencoba melakukan pengesahan bahwa setiap pernikahan itu sah. Karena mengacu pada UndangUndang nomor 1 Tahun 1974, tentang Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 1, yang mengatakan semua pernikahan itu sah berdasarkan agam dan

THESIS




kepercayaan masing-masing. Artinya, negara menganggap pernikahan itu harus diselesaikan dulu melalui hukum agama. Dalam pasal selanjutnya, semua pernikahan yang sudah sah secara agama harus dicatat melalui catatan sipil atau KUA. Pencatatan itulah yang sekarang ini dianggap oleh negara menjadi syarat tambahan atas syarat sahnya nikah. Nyatanyata itu hanya proses administratif. Karena pernikahan sah secara agama namun tidak dicatatkan membuat anak yang dilahirkan itu menjadi tidak sah

oleh

Negara. Kita tahu bahwa akta kelahiran itu menjadi dasar hidupnya seseorang untuk mendapatkan hak-hak perdata. Bagaimana seorang anak yang tidak mempunyai akta kelahiran akan mengalami kesulitan untuk sekolah. Ketika akan membuat paspor juga ditanyakan akta kelahirannya dan termasuk akan menjalankan hak agamanya seperti mau naik haji, terkendala dengan statustersebut. Oleh karenanya MK memutuskan bahwa dalam persoalan ini Putusan MK tersebut bersifat universal dan menjunjung tinggi hak manusia. Anak ini juga manusia hanya saja belum cakap hukum dan cakap tindak. Ketika terjadi pelanggaran terhadap anak, maka dia tidak bisa mengambil upaya hukum, tentu harus diwakili. Notaris tetap harus mengedepankan kehati-hatian dan ketelitian, jika hendak membuatkan akta keperdataan berkaitan dengan kasus yang serupa itu. Karena, Putusan MK tersebut tidak otomatis bisa dikeluarkan akta kelahirannya. Dalam kasus di atas, tidak otomatis dan serta merta dikeluarkan akta kelahirannya, bahwa anak yang bersangkutan adalah anak moerdiono. Putusan MK tersebut masih harus diikuti dengan proses hukum lagi, yakni, melalui penetapan pengadilan

THESIS




yang menyatakan berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang sebelumnya itu. Putusan yang menyatakan, bahwa sudah terjadi perkawinan berdasarkan saksi-saksi di pengadilan agama. Setelah itu, baru dikeluarkan akta yang sah untuk memperbaiki Akta kelahiran si anak, dalam kasus Machica Mochtar adalah Akta Kelahiran M.Iqbal. Oleh karenanya, berdasarkan putusan MK tersebut, notaris tetap mengedepankan kehati-hatian dan ketelitian jika menerima pekerjaan dengan kasus serupa. Karena tidak serta merta anak di luar kawin dan kawin sirih itu jadi anak sah. Harus ada upaya hokum dengan penetapan notaris supaya para notaris jangan salah menafsirkan itu. Putusan MK itu tidak serta merta menjadikan anak itu sah hak keperdataannya. Jangan sampai karena ketidaktahuan Notaris, membawa konsekuensi dikemudian hari. Jadi, sebaiknya memang hati-hati jika ada notaris, misalnya yang akan membuat keterangan waris berdasarkan penetapan MK ini. Pada kasus Machicha Mocthar, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak berlaku surut, jika bisa berlaku surut maka akan menimbulkan kekacauan hukum. Hal ini dikarenakan anak luar kawin (Iqbal) lahir sebelum uji materil terhadap Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diputuskan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Iqbal dinyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara Agama Islam, tetapi tidak dicatatakan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini berarti Iqbal hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Ibunya ( Machicha Moctar), Meski begitu Iqbal telah memiliki kejelasan siapa ayahnya yaitu Moerdiono.

THESIS



2010 DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS

Recommend Documents